Antara Khashoggi dan Udin: Wartawan yang terbunuh dan kebebasan pers

Jamal Khashoggi, jurnalis asal Arab Saudi yang meninggal di konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, awal Oktober 2018. Erdem Sahin/EPA

Sampai hari ini kita masih bergidik membayangkan betapa kekejaman yang telah dialami oleh Jamal Khashoggi, jurnalis asal Arab Saudi yang meninggal di konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, awal Oktober lalu. Khashoggi yang merupakan pengritik keras pemerintah Arab lewat tulisan-tulisannya diduga dibunuh di konsulat tersebut.

Kasus mengerikan yang menimpa Khashoggi begitu dekat dengan Indonesia. Setidaknya ada delapan kasus pembunuhan wartawan di Indonesia sejak tahun 1996 yang belum tuntas. Satu di antaranya adalah kasus penganiayaan terhadap wartawan Harian Berita Nasional (Bernas) di Yogyakarta, Fuad Muhammad Syafrudin, alias Udin, yang meninggal pada tahun 1996. Kasus-kasus yang belum tuntas ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah terhadap kebebasan pers di Indonesia.

Kasus Khashoggi dan kawan-kawan

Pada 10 Oktober 2018 lalu, lembaga RSF (Reporters San Frontiers – Reporters Without Borders) menyerukan adanya investigasi internasional secara independen atas hilangnya Khashoggi begitu ia masuk ke kantor konsulat Arab di Turki tersebut. Khashoggi, menurut rilis RSF pernah menjadi pendukung pemerintah Arab, sebelum kemudian ia menjadi blogger dan jurnalis yang sangat kritis pada pemerintah Arab Saudi.

Pada 2017 Khashoggi meninggalkan Arab Saudi dan memilih mengasingkan diri di Amerika Serikat, setelah pemerintah Arab melarangnya untuk menulis di media konvensional Arab, bahkan melarangnya menulis di media sosial. Dalam hal ini, Khashoggi, bukan satu-satunya jurnalis Arab yang pernah menghilang. Pada September 2017, di Arab terjadi penangkapan terhadap 15 jurnalis dan blogger

Hampir dalam seluruh kasus ini, penangkapan para jurnalis dan blogger tadi baru diketahui setelah pengadilan memutus mereka bersalah. Tak ada alasan yang jelas apa alasan yang membuat mereka ditangkap, bahkan dipenjara.

RSF mencatat bahwa ada banyak kasus menghilangnya jurnalis di Arab, seperti misalnya kasus yang menimpa Saleh el Shihi. Shihi menghilang sejak Desember 2017, dan keluarganya baru mengetahui keberadaan dirinya setelah hukuman atas dirinya diumumkan. Kasus yang kurang lebih sama juga terjadi pada Esam al Zamel. Zamel adalah seorang ekonom yang dihormati dan juga seorang jurnalis warga. Zamel baru ketahuan telah ditahan selama setahun setelah pengadilannya berjalan. Zamel menulis banyak kritik atas strategi ekonomi yang dilakukan pemerintah Arab lewat cuitan-cuitannya di Twitter, serta lewat laporan dan analisis. Masih ada beberapa kasus serupa terjadi di negara penghasil minyak tersebut.

Direktur RSF untuk bagian Timur Tengah Sophie Anmuth mengatakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi adalah suatu pola yang terus dilakukan untuk menghadapi jurnalis atau penulis yang kritis. Pola yang sama diduga juga dilakukan kepada Khashoggi karena pemerintah Arab Saudi tak tahan menghadapi kritik yang disampaikan oleh para jurnalis.

Di Arab sendiri saat ini ada tak kurang 25-30 orang jurnalis profesional dan tidak profesional yang tengah mendekam dalam tahanan. Karena kondisi inilah maka Arab Saudi menduduki peringkat 169 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia yang disurvei setiap tahun oleh RSF. Jadi pemerintah Arab Saudi adalah negara kesebelas terjelek di dunia dalam urusan kebebasan pers. Kasus seperti Khashoggi juga pernah terjadi di Indonesia ketika masih dalam pemerintahan otoriter Orde Baru.

Dari data RSF, 10 negara lain yang Indeks Kebebasan Pers Dunia di bawah Arab Saudi adalah: Laos, Equatorial Guinea, Kuba, Djibouti, Sudan, Vietnam, Cina, Suriah, Turkmenistan, Eritrea, dan Korea Utara. Kebebasan pers dan berekspresi dilarang di seluruh negara ini. Kita dapat menyimpulkan bahwa kejadian menyayat hati seperti yang terjadi pada Khashoggi hanya bisa terjadi di negara-negara non-demokrasi yang persnya dibungkam.

Kejadian di Indonesia

Poster mengingat pembunuhan Fuad Muhammad Syafrudin atau Udin. Anti-Tank Project

Udin meninggal setelah ia dianiaya orang yang tak dikenal, diduga suruhan dari Bupati Bantul, Yogyakarta. Udin semasa hidupnya banyak menuliskan kritik terhadap Bupati Bantul, Sri Roso Sudarmo, seorang militer dengan pangkat kolonel. Udin menulis banyak praktik korupsi yang dilakukan oleh Bupati Bantul tersebut, dan rupanya kritik tersebut membuat gerah penguasa lokal tersebut. Kasus ini telah melewati batas kadaluarsa pengusutan pada tahun 2014 lalu, sehingga siapa pembunuh Udin sesungguhnya tetap menjadi misteri.

Pada tahun Udin dinyatakan meninggal, dunia juga mencatat jurnalis di belahan dunia lain juga mengalami nasib yang kurang lebih sama. Jurnalis itu adalah Veronica Guerin, wartawati dari Koran Sunday Independent yang meninggal ditembak mati suruhan dari bos narkoba di Irlandia, John Traynor. Guerin meninggal saat ia mengendarai kendaraannya yang sedang berhenti di depan lampu lalulintas. Guerin meninggal setelah ditembak oleh dua orang pengendara motor.

Beda dengan kasus Udin, kematian Guerin membuat ada investigasi besar-besaran atas penguasa narkoba di Irlandia dan penyitaan aset para kriminal tersebut. Kisah Veronica Guerin sudah pernah diangkat ke layar kaca oleh sutradara Amerika, Joel Schumacher pada tahun 2003.

Di Indonesia, setelah kasus terbunuhnya Udin, masih ada tujuh kasus pembunuhan wartawan lain yang tak tuntas diungkap oleh pihak kepolisian di Indonesia. Mereka itu adalah Naimullah (Sinar Pagi), Agus Mulyawan (Asia Press), Muhammad Jamaluddin (TVRI), Ersa Siregar (RCTI), Herliyanto (Jurnalis lepas Tabloid Delta, Sidoarjo), Adriansyah Matra'is Wibisono (Jurnalis TV lokal di Merauke), dan Alfred Mirulewan (Tabloid Pelangi). Kasus-kasus ini terjadi antara tahun 1996 hingga pertengahan 2000an. Sama seperti kasus Udin, kasus-kasus ini tak jelas pengungkapannya oleh pihak kepolisian.

Kebebasan pers di Indonesia

Para jurnalis yang gugur saat menunaikan tugasnya membuat kita berpikir bahwa memang terkadang berjuang untuk kebebasan pers atau mengritik kekuasaan akan menimbulkan dampak-dampak tertentu pula. Namun jika kekuasaan yang dikritik membuka ruang untuk adanya perbedaan pendapat, ruang untuk berdemokrasi, menerima kritik dengan lapang dada untuk perbaikan, maka kita tak perlu khawatir keselamatan atau jiwa jurnalis akan terancam.

Indonesia adalah negara demokrasi. Perbedaan pendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, hadir di Indonesia dan dipraktikkan dalam kesehariannya. Indonesia sudah merasakan kebebasan pers selama dua dekade ini, dan kita mungkin sepakat bahwa kebebasan pers ini perlu diteruskan.

Dalam peringkat Indeks Kebebasan Pers susunan RSF tahun 2018 Indonesia menduduki posisi ke-124. Masih dikategorikan sebagai negara yang setengah bebas, namun posisinya jauh di atas Arab Saudi.

Yang jelas kita tidak ingin mundur ke era kegelapan dimana informasi disembunyikan, mengungkap kebenaran dianggap sebagai musuh negara, dan perbedaan pendapat dihadapi dengan kekerasan. Kita perlu terus menjaga kebebasan pers karena kondisi ini sehat untuk pendewasaan demokrasi kita, karena kita lalu teringat dengan kalimat yang pernah dikemukakan oleh Albert Camus, penulis Prancis, “A free press can be good or bad, but, most certainly, without freedom a press will never be anything but bad.” (Sebuah pers yang bebas bisa saja jadi hal baik atau buruk, tapi yang jelas, tanpa kebebasan, pers hanya akan jadi buruk.)

Love this article? Show your love with a gift to support The Conversation's journalism, matched dollar-for-dollar.