Bagi negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia, pemerintah harus mempertimbangkan dan memutuskan berbagai kebijakan yang penting untuk meninggalkan ekspor dan perindustrian yang tidak berkelanjutan menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Contoh industri yang tidak berkelanjutan adalah industri ekstratif.
Ekonomi berbasis pengetahuan, atau knowledge economy, didasarkan atas produksi, diseminasi dan penggunaan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan. Teori sumberdaya manusia, atau juga dikenal sebagai human capital theory, menempatkan ilmu pengetahuan sebagai inti dari proses pembangunan selama tahun 1960an. Kini, di dunia yang didorong oleh teknologi, kecepatan dari penciptaan dan diseminasi ilmu pengetahuan membuatnya semakin penting untuk pertumbuhan ekonomi dibandingkan lima puluh tahun yang lalu.
Menurut Bank Dunia, knowledge economy yang sukses dibangun dari kebijakan publik yang mendukung sains dan teknologi, riset, inovasi, pendidikan, dan pembelajaran sepanjang masa.
Hal-hal ini juga menjadi landasan dari sistem ilmu pengetahuan yang menghasilkan bukti-bukti dan riset dibutuhkan untuk membuat keputusan kebijakan, serta landasan pembuatan anggaran yang dirancang untuk memperkuat ekonomi berbasis ilmu pengetahuan.
Di Indonesia dan negara-negara berpenghasilan menengah yang lain, para pembuat kebijakan menghadapi berbagai kesulitan untuk membangun sistem dan kemampuan berbasis pengetahuan ini. Terdapat ketiadaan keinginan politik untuk menyokong riset sains dan teknologi. Kebanyakan pegawai negeri juga tidak terlatih untuk mengembangkan kebijakan berbasis bukti. Pada saat yang bersamaan, ada keterbatasan juga dalam kerangka regulasi.
Pada saat yang sama, program bantuan pembangunan internasional cenderung fokus terhadap peningkatan kapasitas think tank atau organisasi riset kebijakan untuk menghasilkan riset daripada perbaikan kemampuan badan-badan pemerintah untuk menggunakan ilmu pengetahuan dalam penyusunan kebijakan.
Saya adalah co-editor dan salah satu penulis dari Knowledge, Politics, and Policy Making in Indonesia. Salah satu poin yang kami buat di buku tersebut adalah bahwa ilmu pengetahuan yang dihasilkan dan dibagikan oleh think tank atau organisasi riset (baik swasta maupun publik) memang penting namun tidak cukup dalam penyusunan kebijakan yang dapat meningkatkan potensi sosio-ekonomi Indonesia. Kemampuan yang kuat untuk menggunakan ilmu pengetahuan juga sama pentingnya.
Penelitian kami telah menunjukan bahwa sektor publik Indonesia harus mengatasi beberapa tantangan.
Tenaga kerja sektor publik
Data dari Komisi Aparatur Sipil Negara menunjukkan bahwa pada tahun 2016 hanya sekitar 6% dari 4,5 juta aparatur sipil negara—termasuk 1,7 juta guru dan tenaga kerja kesehatan serta peran-peran teknis lain—berpendidikan S2, sedangkan hanya 0,3% memiliki gelar doktor.
Meskipun beberapa kementerian memiliki konsentrasi personil berpendidikan tinggi yang cukup banyak (contohnya adalah Kementerian Pendidikan dan Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian), namun secara keseluruhan terdapat kesenjangan keahlian riset antara aparatur sipil negara. Hal tersebut membuat berbagai badan pemerintahan dan administrasi kesulitan untuk secara mandiri mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan penelitian yang mereka butuhkan untuk menyokong pembuatan kebijakan serta untuk mengevaluasi kualitas riset dan penelitian yang telah mereka minta.
Proses pembuatan kebijakan yang terstruktur
Di Indonesia, dua proses penyusunan kebijakan nasional yang utama adalah perencanaan pembangunan jangka pendek dan panjang serta perancangan peraturan perundang-undangan.
Semua perencanaan pembangunan adalah tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Secara umum, proses perencanaan yang sangat ketat dan terstruktur.
Para staf Bappenas menggunakan kajian latar belakang yang dibuat secara internal atau ditugaskan kepada pihak eksternal untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan proses perencanaan pembangunan. Namun dana yang disediakan untuk kajian-kajian tersebut sangat terbatas dan harus digunakan dalam satu tahun anggaran untuk jumlah penelitian tertentu yang tidak bisa diubah. Karena kekakuan regulasi tersebut, badan-badan pemerintah tersebut bergantung pada donor internasional untuk mendanai penelitian-penelitian yang tidak bisa mereka dapatkan sendiri karena ketiadaan fleksibilitas anggaran.
Bentuk riset yang telah ditentukan
Dalam lingkup peraturan perundang-undangan, menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam pembentukan peraturan dan regulasi wajib ada naskah akademik untuk tiap proses formulasi kebijakan. Naskah-naskah tersebut mengikuti format spesifik yang menjelaskan kebutuhan hukum dari permasalahan yang disorot, latar belakang teoretis dan empiris serta analisis peraturan perundang-undangan yang ada. Sebaliknya, regulasi yang ada tidak menaruh penekanan yang cukup pada penelitian yang menilai program dan kebijakan perkembangan mana yang efektif, mana yang tidak serta mengapa.
Lebih banyak pengetahuan atau lebih pintar menggunakan pengetahuan?
Indonesia telah menoreh prestasi yang penting dalam pengentasan kemiskinan dengan mengurangi jumlahnya lebih dari setengahnya dari posisi tahun 1999 menjadi 10,9% pada tahun 2016. Perekonomian Indonesia diprediksi akan menjadi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045. Pemerintah sedang merancang strategi-strategi untuk bergerak menuju pembangunan ilmu pengetahuan dan inovasi sebagai pilar perkembangan ekonomi.
Dalam waktu dekat ini, badan-badan pemerintahan kemungkinan besar akan dibanjiri data, riset dan analisis dari program dan proyek pembangunan serta organisasi multilateral. Terlebih lagi, inovasi data secara eksponensial telah meningkatkan jumlah data dan analisis yang dapat dihasilkan oleh badan pemerintahan melalui teknologi digital.
Kemampuan untuk mengidentifikasi dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan pada saat yang tepat dengan kualitas yang sesuai sangat penting bagi pembuat kebijakan masa kini dan masa depan. Kemampuan tersebut akan semakin bertambah penting seiring dengan berkembangnya negara-negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dan memasuki Revolusi Industri Keempat.