Dalam 20 tahun terakhir, jumlah kampus cabang asing di berbagai negara berkembang pesat. Apakah kehadirannya dapat bermanfaat untuk warga Indonesia? Shutterstock

Apakah membuka pintu untuk universitas asing ide bagus bagi Indonesia?

Menurut akademisi kehadiran universitas asing di Indonesia dapat membantu menyediakan pendidikan berkualitas sembari membuka pintu yang lebih luas untuk kerja sama riset internasional. Tetapi, beberapa hal harus dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh warga Indonesia dapat mengaksesnya.

Wacana mengenai “internasionalisasi” pendidikan tinggi Indonesia kembali mencuat tahun ini, termasuk prospek universitas asing membuka cabang di Indonesia.

Pada 2018, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan Peraturan Menteri tentang Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang mengizinkan institusi asing mendirikan kampus di Indonesia. Beberapa universitas dilaporkan memiliki ketertarikan, termasuk University of Queensland dan University of Melbourne.

Andrew MacIntyre, wakil rektor untuk kerjasama Asia Tenggara Monash University, mengatakan bahwa mendirikan kampus cabang mengandung risiko bagi universitas asing, tapi jika dikelola dengan baik kampus cabang dapat menawarkan teknologi, pendidikan, dan pedagogi inovatif yang tidak disediakan oleh universitas-universitas di Indonesia.

“Menurut saya, manfaat utama adalah warga lokal mendapatkan akses yang lebih luas pada berbagai pilihan untuk edukasi. Ini juga memperluas kapasitas pendidikan yang tersedia di dalam negeri,” katanya.

Inaya Rakhmani, dosen di Departemen Komunikasi Universitas Indonesia skeptis. Ia mengatakan bahwa kampus-kampus tersebut hanya dapat diakses oleh orang kaya.

“Tidak akan mengurangi ketimpangan pendidikan, ketimpangan akses, dan ketimpangan sosial, karena tujuan utama dari universitas asing membuka cabang di sini adalah untuk tap into the student market,” ujarnya.

Kaburnya pelajar berkualitas ke luar negeri

Salah satu pendorong pendirian kampus asing di Indonesia adalah minimnya kualitas pendidikan tingkat dunia yang dapat diakses warga Indonesia.

Indikator utamanya, menurut akademisi, adalah tingginya angka mahasiswa yang memilih untuk melakukan studi di luar negeri.

UNESCO mencatat bahwa lebih dari 47.000 orang Indonesia belajar di luar negeri pada 2017. Angka ini diproyeksikan meningkat mengingat dana beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mencapai Rp 46 triliun pada 2019. Dana ini meningkat lebih dari dua kali lipat dalam tiga tahun terakhir.

Tidak terpenuhinya standar pendidikan kelas dunia di Indonesia direfleksikan dalam QS World University Rankings terbaru dari lembaga pemeringkatan pendidikan Quacquarelli Symonds. Tidak ada satu pun universitas dalam negeri yang meraih peringkat 200 ke-atas. Universitas Indonesia hanya mencapai posisi ke-296.

Chairil Abdini, dosen kebijakan publik di Indonesia, adalah satu di antara mereka yang khawatir dengan kaburnya mahasiswa ke luar negeri.

“Pendidikan tinggi itu adalah jasa, maka artinya kita mengimpor jasa. Dari sisi ekonomi ini memberikan sebagian kontribusi kepada ekonomi Amerika kurang lebih 42 miliar dolar dan 450 ribu pekerjaan yang mereka ciptakan dari pelajar asing,” katanya.

Contoh yang lebih dekat dapat kita ambil dari Malaysia. Sebuah penelitian dari Amerika Serikat mengatakan bahwa pada 1995, sekitar 20% dari mahasiswa Malaysia yang ke luar negeri menyebabkan sekitar US$ 800 juta disalurkan ke luar negeri. Penelitian itu juga mengatakan, dari segi sumber daya manusia Malaysia mengalami “kerugian yang tak dapat diukur”.

Pada tahun yang sama, Malaysia menerbitkan Undang-undang Institusi Pendidikan Tinggi Swasta yang mengizinkan universitas asing membuka cabang di sana. Hanya dalam 6 tahun, Monash, Swinburne dan Nottingham University telah beroperasi di Malaysia.

Menyediakan pendidikan ‘internasional’ di rumah sendiri

MacIntyre berpendapat bahwa pembukaan cabang kampus asing dapat menurunkan jumlah mahasiswa berkualitas yang kabur ke luar negeri karena kampus cabang membawa nama dan aset dari kampus utama mereka yang bergengsi, sembari beradaptasi terhadap kondisi lokal.

“Jika kita amati di kawasan ini, Singapore, Malaysia, Vietnam, Cina, semua negara-negara itu telah mengundang institusi asing untuk masuk. Mereka melakukannya dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mereka. Saya rasa ini adalah langkah yang cerdas,” katanya.

Sebuah penelitian dari Abu Dhabi University mendukung pendapat MacIntyre. Studi ini menyebutkan beberapa alasan mengapa mahasiwa Asia memilih untuk belajar di cabang kampus asing di negara mereka, di antaranya termasuk kedekatan dengan budaya dan agama, serta terbebas dari diskriminasi.

Meskipun begitu, alasan utama mahasiswa berkaitan dengan harga dan kemudahan, sebagaimana dijabarkan dalam suatu studi meta-analisis dari peneliti-peneliti Spanyol.

Selain dapat mempertahankan pekerjaan mereka dan tetap tinggal dengan keluarga, mahasiswa juga dapat menikmati kualitas prestisius dari sebuah universitas papan atas dengan harga yang lebih terjangkau).

Stimulus untuk pengembangan sains

MacIntyre berargumen bahwa cabang kampus asing dapat membawa jaringan riset mereka dan juga peluang pendanaan untuk menyokong penelitian di negara di mana mereka berada.

“Kampus-kampus cabang tersebut dapat dengan mudah berkolaborasi dengan kolega mereka di kampus pusat Monash Australia misalnya, dan juga mengejar pendanaan atau proyek di tempat lain. Ini sangat membantu internasionalisasi,” ujarnya.

Sebuah baru penelitian dari Swedia menerangkan bahwa kampus cabang dapat berperan sebagai jembatan antara jaringan riset yang dimiliki oleh kampus utama mereka, dengan universitas lokal.

Penelitian tersebut menemukan bahwa secara konsisten di Qatar, China, Malaysia, dan juga Uni Emirat Arab, kampus cabang meningkatkan kolaborasi riset internasional. Pada akhirnya ini secara signifikan berdampak positif terhadap sitasi penelitian yang dihasilkan masing-masing negara tersebut.

Memastikan akses tidak hanya kepada kaum elit

Berlawanan dengan optimisme MacIntyre, Inaya mengingatkan bahwa kampus cabang tidak akan terlalu berpengaruh terhadap akses pendidikan untuk kebanyakan warga Indonesia. Ia mengambil contoh kampus cabang di Malaysia.

“Perguruan tinggi seperti Nottingham atau Monash itu akan menyerap kelas menengah atas kosmopolitan di negara tersebut [Malaysia] untuk berpindah ke franchise university mereka,” katanya.

Meskipun kampus cabang di Malaysia memiliki biaya pendidikan yang lebih rendah ketimbang kampus utama mereka–menurut riset, sekitar setengahnya–biayanya masih lebih mahal ketimbang yang ditawarkan oleh universitas-universitas lokal.

Untuk mendapatkan gelar sarjana teknik misalnya, biayanya di Monash Malaysia sekitar US$11,000 (sekitar Rp155 juta) per tahun, sementara di universitas ternama Universiti Malaya hanya sekitar US$5000 per tahun.

Menanggapi kekhawatiran Inaya, MacIntyre kembali menyampaikan optimismenya bahwa kampus cabang dapat memberikan opsi untuk mahasiswa. Ia mengatakan bahwa beasiswa dapat membantu mereka yang membutuhkan dukungan finansial.

“Saat ini, hanya mereka yang sangat kaya dapat belajar di luar negeri. Belajar di universitas asing di Indonesia adalah pilihan yang jauh lebih ekonomis,” katanya.

“Kemungkinan besar sebuah kampus cabang asing yang beroperasi di Indonesia akan tertarik untuk menawarkan beasiswa. Ini akan membuat gelar internasional menjadi lebih mudah diakses kepada pelajar Indonesia secara lebih luas.”

Chairil sependapat dengan anggapan MacIntyre, namun memilih untuk bersikap netral terhadap institusi mana yang dapat memenuhi kebutuhan orang Indonesia.

“Bisa saja beasiswa LPDP yang tadinya ke perguruan tinggi luar negeri sebagian dialihkan untuk kampus cabang di dalam negeri. Pertanyaannya apakah cabang perguruan tinggi luar negeri itu akan dianggap lebih baik dibandingkan UI, ITB, UGM dan IPB,” katanya.


Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia mendukung The Conversation Indonesia sebagai mitra tuan rumah.


This article was originally published in English