Simulasi dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional memperkirakan bahwa pada tahun 2020 akan ada setidaknya 3,63 juta penduduk yang terseret dalam kemiskinan akibat COVID-19.
Namun, Antoni Tsaputra, peneliti hak disabilitas di Badan Perencanaaan dan Pembangunan Daerah, Kota Padang, mengatakan bahwa kelompok masyarakat rentan yang paling parah merasakan dampaknya adalah penyandang disabilitas yang jumlahnya sekitar 22 juta berdasarkan survei terakhir.
Read more: Tiga cara mendorong kepemimpinan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana
Ia mengemukakan ini pada sebuah webinar berjudul “Implementasi Kebijakan Sosial Ekonomi bagi Penyandang Disabilitas di Era Pandemi COVID-19” yang diadakan minggu lalu.
“Sebelum COVID-19 pun mereka sudah banyak keterbatasan dari sisi partisipasi dan juga akses terhadap berbagai layanan publik, ditambah lagi kemudian pandemi dan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Ini sangat berdampak,” katanya.
Sebuah studi terhadap penyandang disabilitas di Indonesia menemukan bahwa 86% dari 1.683 responden yang bekerja mengalami penurunan tingkat penghasilan hingga 80% dari sebelum pandemi.
Aktivitas terbatas, ekonomi tertindas
Antoni mengatakan bahwa kondisi ketenagakerjaan warga penyandang difabilitas yang mayoritas bekerja di sektor informal membuat mereka rentan selama pandemi.
Berdasarkan studi yang sama, hampir 80% pekerja dengan disabilitas berada di sektor informal. Mereka bekerja di bidang jasa (penjahit, terapis, dan tukang pijat), usaha dagang (toko kelontong dan angkringan), serta buruh harian lepas.
Ketika terjadi pandemi, mereka kehilangan sumber pendapatannya. Padahal sebelumnya, mayoritas dari mereka bahkan memiliki penghasilan di bawah Rp 500.000.
“Misalnya yang netra, mereka banyak punya usaha pijat yang bergantung pada pelanggan yang datang ke mereka. Masalahnya sejak pandemi orang takut datang, mereka lalu tidak punya opsi lain,” ujar Antoni.
Studi lain dari lembaga riset kebijakan ekonomi Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) di Massachusets, Amerika Serikat, menunjukkan hal serupa.
Dari 205 pekerja penyandang disabilitas yang disurvei di Indonesia selama pandemi, 68% di antaranya kehilangan pekerjaannya.
Studi yang sama juga menemukan bahwa karena kehilangan pekerjaan, setidaknya 39% dari mereka terpaksa harus pulang kembali ke kampung halamannya. Statistiknya bahkan lebih tinggi pada penyandang disabilitas perempuan, yakni 70%. Angka tersebut hampir dua kali lipat lebih tinggi dari angka migrasi perempuan non-penyandang disabilitas (34%).
“Kita temukan banyak dari mereka tidak punya tabungan simpanan sama sekali, bahkan 94% dari mereka ketahanan ekonominya sangat lemah,” kata Antoni.
Bantuan sosial tidak tepat sasaran
Hal di atas diperparah dengan kesulitan penyandang disabilitas dalam mengakses bantuan dari pemerintah.
Saat ini pendataan warga penyandang disabilitas masih buruk dan membuat banyak dari mereka belum menerima bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah.
“Ditambah lagi banyak di antara masyarakat menyembunyikan disabilitas keluarganya, atau malu. Ada juga yang tidak merasa [difabel], ada yang tidak didatangi petugas survei,” ujar Slamet Thohari, peneliti senior di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas, Universitas Brawijaya di Jawa Timur yang juga menghadiri webinar tersebut.
“Kalau di Jakarta itu beberapa kelurahan ada yang didampingi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam mendata ulang [penyandang disabilitas]. Masalahnya kalau di daerahnya gak ada LSM difabel-nya bagaimana? Bisa terlewat”.
Fakta tersebut diperkuat dengan Kajian dari Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas yang menunjukkan tingkat penerimaan bantuan sosial warga difabel yang miskin masih sangat rendah.
Penyerapan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas baru 35,4% untuk subsidi listrik, 5,16% untuk subsidi air, 4.53% untuk Bantuan Sosial Tunai, 11.36% untuk Bantuan Pangan Non-Tunai, serta 13,03% untuk Program Keluarga Harapan.
Selain pendataan yang belum baik, Antoni juga menyoroti desain dari bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas yang selama ini belum optimal karena bantuan yang diberikan pada keluarga dengan dan tanpa penyandang disabilitas itu sama besarnya.
“Seandainya di dalam keluarga tersebut ada penyandang disabilitas, otomatis bantuan sosial itu tidak begitu signifikan, karena kebutuhan keluarga dengan penyandang disabilitas tentu jauh lebih besar dibanding dengan yang tidak,” katanya.
Apa yang harus dilakukan kedepannya
Slamet dan Antoni mengatakan bahwa perbaikan kebijakan untuk warga penyandang disabilitas ke depannya harus berpusat pada penguatan kapasitas negara dalam memberikan jaminan sosial sehingga lebih tepat sasaran.
Pertama, harus ada perbaikan dalam proses pendataan penyandang disabilitas di Indonesia.
“Pemerintah harus lebih banyak bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas untuk program yang dia jalankan. Karena mereka yang tahu problem-nya, [pemerintah] biasanya cenderung top-down padahal masalahnya beda di lapangan,” kata Slamet.
Read more: Riset: dua tahun UU disahkan, aktivis nilai banyak pejabat tak paham disabilitas
Kedua, Antoni menyarankan adanya ada perluasan terhadap jaring pengaman sosial untuk lebih terbuka terhadap penyandang disabilitas.
“Artinya disabilitas dijadikan kriteria tersendiri dalam syarat menerima bantuan selama COVID, tidak hanya per kepala keluarga saja,” katanya.
“Kalau ada anggota keluarga dengan disabilitas ya harus diberikan target sebagai penerima bukan hanya kepala keluarga.”
Ketiga, memperbaiki akses warga penyandang disabiltas terhadap program bantuan pemerintah terkait penanganan COVID-19.
Menurut Slamet, saat ini masih banyak halaman web pemerintah yang menyajikan informasi dalam bentuk gambar dan infografik yang tidak bisa dipindai oleh penyandang tunanetra.
Antoni juga mengkritik pengumuman pemerintah di stasiun televisi yang seringkali tidak ramah penyandang disabilitas.
“Kalau lihat di TV di Jakarta atau Jawa Barat cukup baik, terutama disabilitas rungu sudah ada penyediaan juru bahasa isyarat. Tapi di daerah lain, bahkan di Sumatera Barat, Gerkatin [Gerakan Kesejahteraan Tuli Indonesia] yang memberikan surat terbuka ke gubernur untuk adanya juru akses bahasa isyarat, sampai saat ini belum direspons,” ujarnya.
__
Artikel ini telah diperbarui untuk memasukkan video “Urgensi Sistem Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Sosial Ekonomi bagi Penyandang Disabilitas”.