Pada Desember tahun lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengumumkan perubahan besar-besaran di sektor pendidikan melalui empat kebijakan prioritas. Salah satunya adalah rencana mengganti Ujian Nasional (UN) dengan apa yang ia sebut “Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter”.
Mengacu pada standar yang digunakan dalam Program for International Students Assessment (PISA) - asesmen global yang memetakan capaian pendidikan di 79 negara - instrumen evaluasi baru ini akan mengukur kemampuan numerasi dan literasi pada kelas empat, delapan, dan sebelas.
Perubahan ini terjadi karena UN yang dirancang sebagai salah satu faktor penting yang menentukan kelulusan telah lama menyebabkan stres dan kegelisahan di antara siswa, orangtua maupun guru.
Hasil dari UN juga dianggap gagal untuk berkontribusi menghasilkan kebijakan-kebijakan yang meningkatkan kualitas pendidikan.
Sebuah studi tahun 2018 dari lembaga riset SMERU, mempelajari kebijakan pendidikan pada 13 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dan tidak menemukan korelasi berarti antara hasil UN 2017 dengan dikeluarkannya kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas guru.
Sementara itu pada tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menemukan 126 kasus kecurangan - naik 59% dari tahun sebelumnya. Riset juga menunjukkan bagaimana UN menyebabkan guru lebih banyak fokus hanya pada materi yang akan keluar saat ujian.
Oleh karena itu akademisi mendukung digantinya UN menjadi model penilaian yang dapat membantu memfokuskan pendidikan Indonesia kepada upaya perbaikan proses belajar mengajar di dalam kelas.
Kami berbicara dengan seorang peneliti pendidikan dan seorang dosen untuk memahami bagaimana sebaiknya sistem penilaian yang baru ini dirancang dan dilaksanakan supaya dapat berhasil meningkatkan kualitas pendidikan.
Fokus pada proses, bukan hasil
Goldy Fariz Dharmawan, seorang peneliti SMERU mengatakan bahwa fokus Menteri Nadiem pada numerasi dan literasi cukup masuk akal.
“Bentuk dasar pertanyaannya berkaitan dengan numerasi dan literasi sebagai kompetensi inti yang paling menunjukkan kemampuan si anak, tapi ini bisa dirancang untuk menjangkau berbagai topik termasuk ilmu sosial,” katanya.
Ia berpendapat bahwa bentuk penilaian seperti itu dapat, misalnya, menggunakan tema-tema ekonomi dengan memberikan pertanyaan yang menguji literasi finansial.
Penilaian PISA - yang fokus pada matematika, sains dan kemampuan membaca - pernah dikritisi pada tahun 2014 oleh suatu koalisi lebih dari 2.000 akademisi dari 40 negara.
Mereka mengatakan bahwa instrumen tersebut dapat “secara berbahaya mengerucutkan imaginasi kita tentang apa yang semestinya dimaksud dengan pendidikan”.
Goldy juga khawatir penilaian seperti ini hanya akan fokus pada hasil dari pembelajaran siswa dan mengabaikan proses yang terjadi di dalam ruang kelas, yang ia anggap sebagai “kotak hitam” sesungguhnya dari pendidikan.
Read more: Riset tunjukkan Indonesia kekurangan kebijakan pendidikan di daerah yang efektif
Ia menyarankan bentuk penilaian baru dari Kemendikbud untuk tidak sekadar dilaksanakan dalam tempo satu atau dua hari saja, namun sedikit lebih lama sehingga dapat melakukan observasi lapangan untuk memahami proses belajar mengajar di dalam kelas.
“Jadi paket lengkap di mana ada ujian numerasi literasi, ada perekaman proses belajar mengajar, dan juga ‘survei karakter’ yang diusulkan Nadiem kalau memang perlu,” katanya.
Apabila terdapat keterbatasan anggaran, ia mengusulkan agar observasi ruang kelas ini untuk dilakukan pada beberapa sekolah sampel saja yang mewakili seluruh provinsi.
“Kedua bentuk penilaian ini kemudian dianalisis bersamaan supaya kita bisa punya gambaran yang komprehensif tentang bagaimana anak Indonesia sesungguhnya belajar.”
Menjamin sekolah benar-benar berbenah
Edi Subkhan, seorang dosen teknologi pendidikan di Universitas Negeri Semarang, menekankan bahwa Kemendikbud harus menjamin bahwa hasil dari tes yang baru ini akan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas sekolah secara efektif.
“Ini berarti pihak yang seharusnya punya peran besar adalah kepala sekolah, dinas pendidikan, selain itu ada forum-forum seperti Kelompok Kerja Guru (KKG). Sayangnya eksperimen perubahan yang mereka lakukan belum terlalu menjanjikan,” katanya.
“Agar bisa lebih banyak solusi lebih baik, maka perlu melibatkan banyak pihak termasuk lembaga riset seperti SMERU, Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), bahkan di banyak Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) juga punya.”
Read more: Visi #MerdekaBelajar Menteri Nadiem harus diikuti dengan perbaikan kualitas guru
Goldy sepakat dengan rekomendasi Edi. Ia mengatakan Kemendikbud dapat menurunkan tim riset atau analis pendidikan untuk membantu aktor-aktor lokal dalam mengidentifikasi permasalahan setempat. Kemudian, mereka dapat menggunakan hasil tes tersebut untuk merancang solusi yang dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi yang berbeda-beda di tiap daerah harus diperhitungkan dengan matang.
“Tiap daerah punya kemampuan yang bervariasi, aktor yang paling dominan tidak selalu sama dan juga kultur pendidikannya berbeda. Yogyakarta misal, punya tim analisnya sendiri. Ada daerah lain yang butuh bantuan lebih dari pemerintah pusat,” katanya.
Goldy menekankan pentingnya Kemendikbud untuk memahami kebutuhan spesifik tiap daerah untuk dapat memberikan bantuan yang tepat.
Menghindari jebakan ‘politik kompetisi’
Meskipun Asesmen Kompetensi Minimum yang direncanakan mengindikasikan dihapusnya model ujian yang penuh tekanan, Edi mengingatkan adanya kemungkinan asesmen tersebut kembali menyebabkan mental kompetisi yang berbahaya.
“Kalau asesmen ini lagi-lagi terlalu fokus pada peringkat, maka akan memberikan tekanan pada sekolah dan pemerintah daerah untuk mengeluarkan segenap tenaga hanya untuk meraih skor tertinggi. Maka apa bedanya dengan sekarang?” katanya.
“Hanya akan jadi UN baru dengan materi yang berbeda.”
Sebuah studi dari University of Oslo, Norwegia mencatat bagaimana PISA membuat negara-negara partisipannya terobsesi dengan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan skor mereka.
Read more: Apakah 'panggilan jiwa' guru bisa memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah?
Para peneliti mengatakan bahwa PISA berakhir “membunuh kebahagiaan pembelajaran dan melunturkan nilai-nilai luhur yang seharusnya dimiliki sekolah”.
Untuk mengindari ini, Edi menyarankan Kemendikbud untuk menyiapkan “paket kebijakan” bagi sekolah yang kurang baik kualitasnya untuk memperbaikinya dan juga mengkomunikasikannya secara efektif kepada satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
“Paket-paket perbaikan ini bisa direncanakan sejak awal agar sekolah merasa kalau belum terlalu bagus dia akan mendapat bantuan peningkatan kapasitas,” katanya.
“Ini yang tidak ada dalam sistem UN kemarin yang tidak memberikan kepastian.”