Artikel ini bagian dari seri yang diterbitkan untuk untuk memperingati Hari Maritim Sedunia, 26 September.
Saat Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo menjabat pada tahun 2014, ia berniat untuk memanfaatkan letak geografis Indonesia dan berjanji untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim dunia.
Dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Jokowi mencita-citakan tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan maritim, tapi juga berperan lebih aktif dalam keamanan kawasan.
Saya meneliti kebijakan pertahanan dan keamanan Indonesia dan telah melakukan sebuah tinjauan mendalam terkait kebijakan luar negeri dan strategi maritim Indonesia. Tinjauan saya menunjukkan ada beberapa keterbatasan di lapangan yang dapat menghambat Jokowi dalam merealisasikan visi besarnya.
Angkatan Laut (TNI-AL) Indonesia tidak memiliki sumber daya yang memadai, koordinasi antar instansi pemerintahan terkait permasalahan maritim juga buruk. Kebijakan kelautan Indonesia juga masih belum jelas dan belum mencerminkan ambisi besar untuk menjadi pemain regional.
Ada beberapa hal yang bisa dipelajari Indonesia dari Cina sebagai kekuatan maritim baru.
Read more: Kemandirian di bidang pertahanan: sebuah misi yang tidak mungkin bagi Indonesia?
Kurangnya fokus
Walau terletak antara Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia belum meletakkan kebijakan maritim sebagai bagian besar wawasan geopolitik.
Pada tahun 1957, Indonesia mengajukan terwujudnya Wawasan Nusantara, yang menyatakan bahwa wilayah darat dan lautan adalah bagian integral dari teritorial Indonesia
Wawasan Nusantara kemudian menginspirasi pencantuman hak-hak negara kepulauan di Bagian IV Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang juga menjadi dasar hukum bagi perluasan wilayah kelautan Indonesia.
Meski Wawasan Nusantara dan UNCLOS melipatgandakan luas wilayah kelautan Indonesia – 12 mil laut untuk laut teritorial dan 200 mil laut untuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) – Indonesia tidak segera mengadopsi strategi yang berorientasi ke luar negeri.
Sebuah aspek kunci dari visi Poros Maritim Dunia Jokowi adalah janji untuk mengembangkan kemampuan angkatan laut yang tidak hanya menyediakan keamanan domestik, tetapi juga keamanan regional.
Strategi ini bisa dirangkum dalam tiga poin: memperkuat kemampuan angkatan laut melalui modernisasi, meningkatkan sinergi antar lembaga, dan menjalin hubungan kerja sama dengan angkatan laut regional.
Sebagian besar program Jokowi berfokus pada percepatan poin pertama. Dalam peningkatan armada angkatan laut, misalnya, Indonesia membeli tiga kapal selam Nagapasa baru untuk menggantikan kapal selamnya yang sudah tua.
Indonesia juga membeli dan memesan dua kapal jenis fregat kelas Martadinata.
Tapi kerja keras masih perlu dilakukan untuk dua poin lain. Semua instansi pemerintahan terkait keamanan laut memerlukan wawasan maritim yang lebih jelas dan lebih komprehensif, atau pemahaman bersama tentang tujuan jangka panjang dari doktrin Poros Maritim Dunia. Ini agar mereka dapat mengidentifikasi dengan lebih baik area mana yang perlu diperbaiki dan memiliki potensi untuk kerjasama.
Kurangnya fokus sebagian juga karena upaya militer Indonesia diutamakan untuk mengamankan pulau-pulau terluar, seperti Maluku dan Papua, melalui struktur pertahanan darat yang dikenal sebagai “Komando Daerah Militer”. Operasi ini menyita sumber daya dari angkatan laut.
Read more: Penangkapan ikan ilegal & sengketa Laut Cina Selatan picu kebangkitan nasionalisme di media
Kurangnya tenaga kerja
Angkatan laut Indonesia adalah angkatan terbesar kedua dalam Tentara Nasional Indonesia, dengan 65.000 personil aktif dan sekitar 130 kapal utama.
TNI-AL bertugas mengawasi perairan seluas 140.000 kilometer (km) persegi dan 54.700 km garis pantai - melindungi dari pembajakan, terorisme maritim, dan penangkapan ikan ilegal.
Sebagai perbandingan, angkatan laut Prancis – salah satu angkatan laut tertua di dunia – memiliki sekitar 44.000 personil, 200 kapal utama, dan 200 pesawat angkatan laut. Angkatan laut Prancis bertanggung jawab untuk ZEE terluas di dunia – lebih dari 4,5 juta km persegi.
Angkatan laut Cina memiliki 250.000 personil dan 80 kapal utama. Cina memiliki 270.000 km persegi wilayah kelautan untuk dijaga, di luar klaim atas wilayah Laut Cina Selatan.
Angka-angka ini hanya sebagian saja dari kekuatan angkatan laut. Kekuatan Prancis sesungguhnya berasal dari perjanjian kerja sama dengan negara-negara seperti Siprus dan India, serta dengan Uni Eropa.
Angkatan Laut Cina masih dianggap “kecil” dibandingkan dengan ambisi regionalnya yang lebih luas. Meski begitu, kekuatan itu tetap cukup untuk memenuhi tanggung jawab keamanan domestik.
Dibanding dua angkatan laut lain ini, angkatan laut Indonesia termasuk angkatan laut yang kecil dengan tanggung jawab besar.
Kurangnya pendanaan
Sejak tahun 1980-an, anggaran militer Indonesia terus menurun. Pemotongan anggaran menghambat kemampuan angkatan laut dalam peremajaan armadanya - salah satu dampaknya adalah tidak bisa mempertahankan kapal selam.
Sepanjang sejarah, Angkatan Darat mendapat porsi terbesar dari anggaran militer – terkadang sampai dua kali lipat anggaran TNI- AL.
Pengeluaran militer Indonesia berjumlah sekitar 1% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Meskipun anggaran ini mencapai rekor tertinggi - US$ 8 miliar (sekitar Rp 113 triliun) pada 2017 dengan pemesanan kapal baru, modernisasi, dan peremajaan armada tidak terjadi secepat yang direncanakan.
Sebagai perbandingan, Prancis menargetkan pengeluaran sebesar $42,2 miliar pada 2019 untuk pertahanan. Amerika Serikat – negara dengan militer terkuat di dunia – mengeluarkan $700 miliar secara keseluruhan.
Angkatan laut negara maju umumnya menghabiskan uang untuk mempertahankan operasi rutin, pemeliharaan anjungan, dan peremajaan armada.
Cina dilaporkan mengelola pengeluaran militer sekitar $200 miliar (sekitar 1,25% dari PDB) yang sebagian dihabiskan untuk memperoleh kapal baru dan mengembangkan armada
Read more: Dapatkah Indonesia-Australia bekerja sama mengatasi tantangan di Laut Cina Selatan?
Kurangnya koordinasi
Indonesia memiliki 13 badan keamanan yang mengawasi urusan kelautan, semuanya memiliki wewenang dan tugas yang saling tumpang tindih. Semuanya juga bersaing untuk memperoleh sumber daya dan reputasi.
Pada 2014, Jokowi mengeluarkan peraturan membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla). Bakamla adalah badan non-kementerian yang berkoordinasi langsung dengan presiden. Badan ini dipimpin oleh seorang perwira militer bintang tiga dan anggotanya adalah campuran personil sipil dan militer.
Peran utamanya adalah untuk bertindak sebagai koordinator bagi instansi kelautan yang sudah ada, sehingga dapat mengakhiri persaingan yang tidak perlu.
Badan ini berfungsi sebagai penghubung untuk kerja sama dengan kesatuan penjagaan laut dan pantai negara lain, dan membantu angkatan laut Indonesia dalam dua area itu.
Penangkapan penyelundup bahan bakar ilegal baru-baru ini dan peningkatan kerja sama dengan penjaga laut dan pantai negara tetangga menunjukkan lembaga tersebut memenuhi tugas ini.
Namun, perannya sebagai koordinator keamanan maritim masih belum berkembang. Di lapangan, badan tersebut terus berjuang melawan struktur keamanan kelautan yang didominasi oleh TNI-AL.
Selain memang lambannya upaya memodernisasi, Bakamla juga memiliki aset yang terbatas sehingga bergantung pada angkatan laut.
Maju jalan
Meskipun Indonesia dan Cina berbeda dalam banyak aspek, Indonesia bisa melihat cara para pemimpin Cina, Hu Jintao dan Xi Jinping, membangun kekuatan angkatan laut Cina, dan mempelajari tiga hal penting.
Pertama, perlunya memiliki kemauan politik berkelanjutan untuk mereformasi angkatan laut, seperti yang ditunjukkan dalam reformasi Xi Jinping pada angkatan laut Cina.
Kedua, adanya tujuan yang jelas dan strategis untuk memandu pengadaan dan penyusunan doktrin angkatan laut.
Terakhir, dan mungkin yang paling jelas, adalah kebutuhan akan sumber daya besar dalam bentuk pendanaan dan personil.
Membangun dan memodernisasi angkatan laut tidak dapat dilakukan dalam satu masa jabatan.
Visi Poros Maritim Dunia memberi jalan bagi Indonesia untuk menegaskan diri sebagai negara maritim.
Namun, visi ini harus dipertahankan dengan kepemimpinan politik yang berkomitmen untuk menginvestasikan sumber daya dan kekuatan intelektual besar demi menghasilkan pemikiran yang strategis dan jelas.
Franklin Ronaldo menerjemahkan artikel ini dari bahasa inggris