Situasi memanas di Papua dan Papua Barat dalam sebulan terakhir.
Kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua, pekan lalu mengakibatkan setidaknya 33 orang tewas dan puluhan lainnya terluka.
Orang-orang Papua telah mengalami kekerasan dari aparat Indonesia selama puluhan tahun.
Indonesia telah menduduki dengan kekuatan militer di wilayah yang kaya sumber daya ini sejak 1963. Dalam demonstrasi baru-baru ini, penduduk Papua memprotes hinaan oleh aparat yang menuding mereka primitif dan seperti binatang.
Di bawah pendudukan militer, orang Papua juga telah mengalami banyak kekejaman termasuk penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan, perampasan tanah, dan penodaan budaya.
Masyarakat Papua telah berusaha mencari keadilan atas penindasan ini, termasuk melalui protes damai dan diplomasi. Tetapi karena upaya itu pula, mereka justru mengalami persekusi kejam.
Pembantaian Biak
Salah satu kasus berdarah aparat Indonesia menanggapi desakan masyarakat Papua untuk mengakhiri pendudukan militer, terjadi dalam “Pembantaian Biak” tahun 1998 dan tidak banyak diketahui orang.
Pada 1998, tepatnya pada 2 hingga 6 Juli, sejumlah besar masyarakat Papua Barat mengibarkan bendera terlarang, bendera Bintang Kejora, di menara air di pusat kota, di Pulau Biak, Papua. Mereka berkumpul dengan damai untuk berdoa dan menunjukkan keinginannya merdeka dari Indonesia.
Sebagai tanggapan, aparat Indonesia menembaki kerumunan tersebut, menewaskan hingga 200 orang Papua dan membuang potongan tubuh mereka di laut. Para pelaku atas tindakan ini tidak pernah dimintai pertanggungjawaban.
Mencari keadilan
Pada 2013, sekelompok kecil akademisi yang menetap di Papua Barat, Indonesia, dan Australia – termasuk saya di dalamnya – memutuskan untuk mengangkat kekejaman Pembantaian Biak menjadi perhatian internasional. Kami melakukannya dengan mengadakan pengadilan rakyat di University of Sydney.
Pengadilan rakyat adalah sebuah audiensi publik untuk mencoba mengadili tersangka (baik mereka hadir atau tidak).
Pengadilan ini tidak memiliki kedudukan hukum, tapi dapat meningkatkan kesadaran publik tentang kejahatan yang dilakukan di wilayah yurisdiksi yang berbeda. Pengadilan semacam itu menyediakan tempat bagi para korban untuk menyuarakan pengalaman mereka ketika mereka diabaikan.
Pemerintah Australia telah menandatangani Perjanjian Lombok pada 2006 yang menyatakan bahwa pemerintah Australia tidak akan mengganggu masalah politik dalam negeri Indonesia. Tapi kami meyakini bahwa Pembantaian Biak tidak perlu dirahasiakan.
Kami membawa korban yang selamat dari Pembantaian Biak ke Sydney untuk meminta kesaksian mereka tentang pengalamannya. Kami juga melibatkan beberapa ahli hukum terkemuka Australia untuk memeriksa bukti yang digunakan untuk melawan aparat Indonesia yang terlibat.
Para ahli hukum menemukan bahwa pemerintah Indonesia berusaha untuk “mengkerdilkan tindakan yang dilakukan aparatnya sendiri” dan tidak berupaya untuk mengambil tindakan “terhadap siapa pun atas dosa dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan kepada warga sipil yang tidak bersalah”.
Kami mempresentasikan temuan pengadilan kepada sekelompok anggota parlemen Australia di Canberra agar mereka mengetahui jenis-jenis tindakan militer yang dilakukan di Indonesia terhadap penduduk asli Papua Barat.
Salah satu saksi, Mama Tineke Rumakabu, yang telah dilecehkan dan disiksa secara seksual selama pembantaian, bersaksi tentang pengalamannya kepada para anggota parlemen.
Meskipun pemerintah Australia tetap menaati mengabaikan Perjanjian Lombok – tidak seperti yang kami harapkan, para anggota parlemen sangat terkejut dengan laporan kami dan keterangan Rumakabu.
Kata-kata dan musik untuk penyembuhan
Kesaksian dari para korban selamat tentang apa yang terjadi selama pembantaian, bagaimana hal itu mempengaruhi hidup mereka, dan bagaimana mereka terus membela masa depan bangsanya, menjadi salah satu bagian yang paling menggerakkan hari dari kesaksian ini.
Begitu juga lagu-lagu Papua Barat yang juga menyentuh; di dalamnya tertanam upaya serius dengan harapan dan tekad perayaan budaya tidak akan padam.
Nyanyian dan kesaksian menjadi tindakan penyembuhan bagi para penyintas, juga untuk memastikan bahwa upaya hukum terbatas lewat pengadilan rakyat akan mengedepankan budaya Papua dan memaksimalkan suara Papua.
Menyadari pentingnya seni – khususnya, musik – dalam gerakan dekolonisasi di Papua Barat, anggota kelompok penyelenggara pengadilan rakyat terdorong untuk mengajukan penelitian dalam upaya mengeksplorasi bagaimana seni dapat lebih ditingkatkan untuk memfasilitasi keadilan sosial dalam kasus serupa.
Seni untuk kesadaran
Pada 2015, saya dan beberapa rekan saya menerima dana dari Dewan Penelitian Australia untuk meneliti bagaimana musik, yang disebar secara digital, mendorong mobilisasi komunitas untuk keadilan di Melanesia.
Sebagai bagian dari proyek ini, tim kami membuat buklet bergambar berisi kesaksian korban dengan judul “We Have Come to Testify: There Is Much We Want the World to Know” (Kami Hadir untuk Bersaksi: Ada Banyak Hal yang Perlu Dunia Ketahui).
Untuk melengkapi buklet, salah satu mitra penelitian kami, Yayasan Wantok Musik, melakukan perekaman lagu-lagu untuk memperingati orang Papua yang selamat, bersama musisi Papua Barat dan Melanesia lainnya (termasuk Tio Bang, Marcel Melthererong, Mama Tineke, Ferry Marisan dan Ronny Kareni). Penyanyi Australia dan Tonga, Radical Son, menyanyikan kesaksian yang diucapkan.
Rekaman ini tersedia melalui aplikasi untuk ponsel Android – pengembangan ini juga merupakan bagian dari proyek.
Kami sedang dalam proses membawa aplikasi ini kembali ke masyarakat di Vanuatu, Kaledonia Baru, dan Papua Nugini untuk mengikuti bagaimana lagu-lagu tersebut disebarkan oleh pendengar Melanesia dan apa dampaknya terhadap peningkatan kesadaran tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.
Proyek ini merefleksikan dan mengutarakan cara-cara masyarakat bergerak demi keadilan di Melanesia.
Mencari kedamaian
Gerakan Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri kini mendapat perhatian yang lebih besar dari sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan.
Pertama, banyak warga Indonesia yang mulai mengakui ketidakadilan dalam pendudukan Papua Barat dan mulai mendukung masyarakat Papua Barat.
Kedua, negara-negara Kepulauan Pasifik telah mengangkat permasalahan Papua Barat pada konferensi tingkat tinggi regional dan internasional dalam beberapa tahun terakhir.
Dan yang ketiga, media sosial mengungkap konflik di Papua Barat untuk disaksikan oleh dunia; hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya akibat adanya larangan media Indonesia di wilayah tersebut. Dan juga, media digital memungkinkan orang Papua untuk terhubung dan berkoordinasi secara internal dan internasional.
Masyarakat Papua Barat masih berusaha menghadapi kekejaman masa lalu sambil terus menanggung kekerasan yang masih berlangsung.
Niat kami, melalui proyek ini, adalah untuk melantangkan seruan Papua atas perdamaian dan keadilan di wilayah mereka, serta menghormati keberanian orang Papua yang tak henti-hentinya menghadapi ancaman kematian dan kehancuran.
Franklin Ronaldo menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris.