Beberapa waktu yang lalu, calon wakil presiden dari kubu oposisi, Sandiaga Uno, mengeluarkan pernyataan bahwa setiap anak di Indonesia menanggung utang negara sebesar Rp 13 juta.
Pernyataan tersebut digunakan oleh kubu Prabowo Subianto untuk menyerang kinerja calon presiden petahana Joko “Jokowi” Widodo.
Tapi apakah klaim yang disampaikan benar?
Respons dari pihak Prabowo-Sandiaga
The Conversation menghubungi tim media dari pasangan Prabowo-Sandiaga untuk menanyakan penjelasan di balik pernyataan Sandiaga. Mereka mengatakan bahwa pernyataan Sandiaga merujuk pada data Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan data tersebut pada 2017.
Untuk memeriksa lebih lanjut kebenaran klaim Sandiaga, The Conversation menghubungi dosen dan peneliti dari Universitas Padjadjaran Teguh Santoso.
Analisis
Pada dasarnya, dalam konsep ekonomi makro tidak dikenal adanya istilah utang per kapita.
Hanya saja, secara konsep penghitungan, bisa saja dihitung utang per penduduk.
Penghitungan utang per jumlah penduduk sendiri digunakan untuk menggambarkan beban rakyat atas utang yang dimiliki oleh negara. Utang yang dimaksud di sini adalah tentu saja utang sektor publik, yang terdiri dari utang luar negeri dan utang domestik.
Jika memang pernyataan yang disampaikan Sandiaga Uno mengacu pada pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, maka angka utang per kapita yang dimaksud mengacu pada posisi utang tahun 2016.
Dari data Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, maka benar utang per kapita pada tahun tersebut adalah sekitar Rp 13 juta per penduduk.
Namun, perlu diluruskan bahwa pernyataan Sri Mulyani mengacu pada angka utang per penduduk bukan per anak. Jika memang dihitung per anak, maka jumlah utang yang dimaksud tentu akan lebih besar jumlahnya karena jumlah anak pada tahun 2016 menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya sepertiga dari jumlah penduduk yang berjumlah 258 juta penduduk.
Tapi terlepas dari masalah angka, saya melihat istilah ini dipolitisasi. Sama seperti dengan utang per kapita, istilah utang per anak juga tidak lazim digunakan dalam ranah ekonomi.
Perhitungan utang per kapita tidak ada hubungannya dengan utang per manusia Indonesia yang baru lahir. Hal ini bukan berarti bahwa tiap penduduk Indonesia harus membayar utang tersebut, karena utang tersebut tetap dibayarkan oleh pemerintah dan tidak dikelola oleh masing-masing penduduk Indonesia.
Perlu ditekankan juga penghitungan utang per kapita tidak ada hubungannya dengan kemampuan membayar utang. Kemampuan membayar utang dilihat dari pendapatan sebuah negara yang dikenal dengan istilah Produk Domestik Bruto (PDB).
Dari data terkini, rasio utang dan PDB Indonesia per September 2018 masih berada pada kisaran 30,47% dan masih dalam batas aman. Batas aman rasio utang terhadap PDB yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 17 tahun 2003 adalah di bawah 60%.
Kesimpulan
Pernyataan yang diungkapkan Sandiaga Uno tidak sepenuhnya salah. Namun tidak sepenuhnya benar juga. Istilah utang per anak itu tidak ada dan hanya diciptakan untuk kepentingan politis. Hal ini karena istilah utang per anak tidak mencerminkan yang kondisi yang sebenarnya. Penghitungan rasio utang terhadap rasio PDB—ukuran yang lumrah digunakan dalam ekonomi—yang terkini menunjukkan posisi utang Indonesia saat ini masih dalam kondisi wajar. — Teguh Santoso
Penelaahan sejawat tertutup (blind review)
Saya sepakat dengan analisis yang disampaikan. Saya berpendapat cara berpikir yang digunakan Sandiaga Uno menyesatkan. Utang per kapita ditafsirkan bahwa setiap kepala ikut menanggung utang. Lebih parah lagi, dia menggunakan istilah utang per anak, yang mengesankan bayi yang baru lahir juga sudah mewarisi utang.
Cara berpikir ini berbahaya bila digunakan untuk menyusun kebijakan. Logika yang keliru akan membuat kebijakan jadi absurd dan tidak efektif.
Misalnya dengan menggunakan logika yang sama, apakah berarti untuk menurunkan utang per kapita adalah cukup dengan menaikkan jumlah penduduk? — Haryo Kuncoro
The Conversation mengecek kebenaran klaim dan pernyataan calon presiden menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2019. Pernyataan mereka dianalisis oleh para ahli di bidangnya. Analisis kemudian diberikan ke ahli lainnya untuk ditelaah. Telaah dilakukan tanpa mengetahui siapa penulisnya (blind review).