Fenomena Citayam Fashion Week (CFW) yang menghangatkan media massa nasional beberapa pekan terakhir telah menjelma menjadi sebuah aktivitas kreatif anak-anak muda di Jakarta.
Memang, dengan adanya kerumunan yang diciptakan para remaja tersebut, potensi kriminalitas pun tak dapat terhindari.
Namun, terlepas dari kekhawatiran tersebut, fenomena CFW pada dasarnya menunjukkan dua hal utama terkait realitas perkembangan perkotaan Jakarta, yakni ketimpangan geografis berbasis kelas dan ekspresi budaya kelas pinggiran di Jakarta.
Urbanisasi dan munculnya kota-kota satelit
Sejak masa Orde Baru, Jakarta sebagai ibu kota negara tumbuh dan berkembang sebagai pusat perekonomian dan bisnis. Hal ini berdampak pada munculnya arus urbanisasi, yang berkembang seiring arus industrialisasi tahun 1970an, dan perkembangan sektor jasa dan keuangan pada tahun 1980an.
Selain itu, perubahan penggunaan lahan akibat ‘modernisasi’ pedesaan juga berkontribusi terhadap arus urbanisasi. Berkurangnya lahan dan lapangan pekerjaan di pedesaan mengakibatkan perpindahan warga yang semakin masif ke Jakarta dan daerah sekitarnya.
Salah satu konsekuensi dari urbanisasi adalah tumbuhnya kota-kota satelit di pinggiran Jakarta – yaitu Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Tangerang Selatan.
Berkembangnya kota-kota satelit ini melahirkan ‘tatanan keruangan’ (konfigurasi spasial) di Jakarta yang berbasis pada kelas: elit kelas menengah ke atas berasal dari beberapa kawasan tertentu seperti Sudirman Central Business District (SCBD) dan Jakarta Selatan, sementara kelas pekerja umumnya berasal dari kawasan pinggiran Jakarta.
Contoh nyatanya adalah perbandingan antara kawasan Pondok Indah, yang dikenal luas sebagai pemukiman elit kelas menengah ke atas, dengan kawasan Citayam yang merupakan representasi kawasan ‘pinggiran’ Jakarta yang dihuni oleh para pekerja di sektor informal atau pekerja kerah-biru.
Kondisi inilah yang kemudian menciptakan ketimpangan geografis.
Timpangnya kondisi infrastruktur Jakarta dengan kota-kota tetangganya kerap mempertegas dikotomi kampung-kota. Dikotomi ini melahirkan beragam narasi di tengah masyarakat tentang siapa dan bagaimana orang-orang harus berperilaku di ruang-ruang kota.
Pada akhirnya, mobilitas mereka yang berasal dari kota satelit seringkali terancam dan tersingkirkan oleh segala anggapan yang meyakini bahwa ruang urban – Jakarta – haruslah memiliki infrastruktur terbaik, terbersih, terhijau yang hanya dikhususkan untuk mengakomodasi kenyamanan mobilitas kaum elit kota.
Dikotomi itu juga yang kemudian merembet ke gaya hidup dan menciptakan kesenjangan ekspresi budaya antara kelompok urban dan kelompok pinggiran Jakarta. Fesyen atau cara berpakaian kerap menjadi salah satu narasi yang muncul dari dikotomi ruang yang dikonstruksi secara sosial.
Ekspresi budaya kelas menengah
Tampilnya anak-anak muda Citayam dan kota satelit lainnya – dengan kreativitas mereka – jelas menunjukkan kesenjangan ekspresi budaya antara kelompok yang dianggap ‘Jakarta’ dan ‘non-Jakarta’.
Di satu sisi, budaya masyarakat kelas menengah di Jakarta berkutat pada ‘budaya konsumen’ yang terbentuk dari gaya hidup profesional dan konsumtif, dapat dilihat melalui aktivitas seperti ‘nongkrong’ di kafe dan mall.
Georg Simmel dalam tulisannya pada tahun 1904 mengemukakan bahwa fesyen diciptakan oleh kaum elit dan bahwa tren bersifat ‘menetes ke bawah’ dari kelompok status tinggi untuk ditiru oleh kelompok status yang lebih rendah yang ingin menaiki tangga sosial.
Sementara itu, masyarakat dari kawasan pinggiran kota Jakarta menampilkan ekspresi budaya yang khas sebagai ‘kaum miskin kota’. Mereka mengadopsi beberapa aspek dari modernitas – yang identik dengan kelas menengah elit di pusat – namun menyesuaikannya dengan lingkungan kelas pekerja pinggiran.
CFW inilah yang menjadi bentuk ekspresi budaya kelas pekerja pinggiran Jakarta.
Figur Eka Satria Putra atau Bonge, yang kerap menjadi ikon CFW, merepresentasikan wajah kelas pekerja pinggiran Jakarta ini. Ia putus sekolah dari kelas 3 SD, bekerja untuk menghidupi diri dan keluarga, dan kemudian tampil dengan ide-ide kreatifnya melalui CFW.
Para masyarakat – utamanya anak-anak muda – kelas pinggiran Jakarta ini seakan bergerak untuk mendapatkan keadilan atas ruang berekspresi di mata publik dan keadilan mobilitas.
Mereka tanpa sadar mendobrak konsep bahwa fesyen berasal dari kelas elit yang harus diikuti oleh kelas-kelas di bawahnya.
Fesyen kampungan, mendobrak pola pikir kelas menengah atas
Di awal kemunculannya, gaya busana yang dipamerkan di CFW kerap dinarasikan sebagai fesyen ‘kampungan’, hanya karena tren busana tersebut ‘menguap’ dari kalangan bawah ke penjuru ruang kalangan atas.
Masih menurut Georg Simmel, begitu kelompok dengan status yang lebih tinggi mulai merasa terancam oleh kelompok yang dianggap lebih rendah, mereka kembali menciptakan mode pertahanan terhadap “ciri khas” kelas mereka.
Kritik-kritik “kampungan” yang dilontarkan terhadap anak-anak muda yang nongkrong di CFW adalah salah satu contoh mode pertahanan itu. Ini menunjukkan sikap superioritas masyarakat menengah atas Jakarta yang enggan berbagi ruang dan identitas dengan kelompok bawah.
Nyatanya, CFW justru berhasil menantang classism dan menggeser cara berpikir kelas menengah atas tentang fesyen dan kreativitas. Hal ini terbukti dari banyaknya kalangan elit dan artis yang justru ikut “melantai” dalam CFW dan “menghirup” tren berpakaian kalangan bawah, serta lahirnya gerakan serupa di berbagai kota di Indonesia.
Membangun ruang publik perkotaan yang inklusif
Dalam konteks urban, keadilan mobilitas menempatkan individu sebagai elemen utama dari sebuah kota yang berhak mengakses infrastruktur kota dan berpartisipasi dalam menciptakan dan memperkaya kehidupan kotanya.
Dengan demikian, para pegiat fashion jalanan CFW merupakan kelompok individu yang juga berhak atas ruang kota dan memenuhi haknya dengan berpartisipasi di ruang publik melalui kreativitas kolektif.
Di sini, CFW memberikan pelajaran tentang pentingnya membangun fasilitas publik yang bisa dinikmati bersama tanpa sekat-sekat kelas tertentu.
CFW juga menjadi salah satu media bagi masyarakat pinggiran Jakarta untuk mewujudkan mobilitas urban yang lebih setara. Hal ini sekaligus memberikan pelajaran tentang pentingnya ruang publik yang inklusif di kota manapun, yang memungkinkan warganya untuk mengekspresikan budaya dan identitas mereka secara aman.
Ruang publik yang inklusif mencerminkan keberhasilan pemerintah kota dalam mewadahi demokrasi sekaligus inovasi bagi warganya. Hal ini penting untuk memperkaya budaya, ekonomi, dan modal sosial warga kota, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga kota-kota besar lain di Indonesia.