Di tengah kebangkitan Cina, kebijakan pembangunan Indonesia harus merespons perubahan geopolitik

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Presiden Cina Xi Jinping menyaksikan penandatanganan kerja sama oleh menteri kedua negara di Belt and Road Forum for International Cooperation, Beijing, 14 Mei 2017. Reuters/Kenzaburo Fukuhara

Beberapa kajian menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional bergantung pada kapasitas pemerintah.

Namun, pembangunan tak semata-mata dipengaruhi oleh rencana yang dirancang pemerintah, tapi juga dipengaruhi oleh perubahan tatanan geopolitik dunia.

Saat ini kekuatan ekonomi politik dunia bergeser dari negara-negara Barat (Eropa dan Amerika Serikat) ke Asia (Cina dan India). Kesadaran mengenai pengaruh geopolitik terhadap agenda pembangunan nasional serta memanfaatkan kebijakan luar negeri Indonesia untuk mendukung pembangunan akan membantu Indonesia menyiasati pergeseran geopolitik dunia.

Politik luar negeri dan pembangunan

Politik luar negeri erat kaitannya dengan pembangunan. Satu dekade terakhir, Cina menggunakan politik luar negeri untuk mendukung kepentingan pembangunan ekonomi mereka, yang terlihat dari proyek besar Belt and Road Initiatives, sebuah kerangka kerja sama pembangunan global yang berfokus pada konektivitas antara negara-negara Eropa, Asia, dan Cina. Beberapa negara lain juga sudah melebur Kementerian Luar Negeri dengan Perdagangan, seperti Australia, Selandia Baru, dan Kanada.

Indonesia juga perlu mengintegrasikan politik luar negeri dan pembangunan dalam negeri, misalnya dengan menyelaraskan kerja-kerja Kementerian Luar Negeri dengan lembaga pembangunan seperti Badan Perencanaan Pembangunan nasional (Bappenas).

Perencanaan pembangunan bisa menjadi guidelines bagi politik luar negeri Indonesia untuk mencari negara mitra kerja sama yang tepat. Di samping itu, perencanaan pembangunan menjadi panduan bagi Kementerian Luar Negeri untuk merancang mitra kerja sama dan strategi diplomasi di forum-forum multilateral.

Pengaruh geopolitik regional

Menyelaraskan program-program pembangunan dengan politik luar negeri penting karena dua alasan.

Pertama, pengaruh Amerika Serikat dan sekutu ekonomi-politiknya memudar di Asia Tenggara terutama setelah krisis finansial global melanda hampir semua negara Eropa dan Amerika Utara pada 2007-2008. Ini menyebabkan berkurangnya keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara dalam proyek pembangunan internasional di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Kedua, menguatnya Cina. Pada 2013, Presiden Xi Jinping meluncurkan program yang ia sebut sebagai China Dream, yang kemudian diterjemahkan secara lebih kompleks dalam One Belt & One Road (OBOR) Initiative. Melalui kekuatan di bidang industri manufaktur, Cina melakukan ekspansi kerja sama ekonomi (terutama di bidang infrastruktur dan perdagangan) ke mitra-mitra strategisnya, terutama Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika.

Investasi langsung luar negeri (outward foreign direct investment) Cina meningkat dari US$45 miliar pada 2004 menjadi US$613 miliar pada 2013. Sebanyak 68% dari investasi tersebut berada di wilayah Asia, sementara 23% di antaranya terbagi di antara negara-negara Afrika, Oseania, dan Amerika Latin.

Profil internasional Cina kian tumbuh di negara-negara Asia dan Afrika, dan secara tidak langsung juga “menantang” dominasi Amerika Serikat dan negara-negara Eropa di kawasan tersebut.

Indonesia di tengah pertarungan

Indonesia perlu merespons perkembangan ini secara lebih serius, baik dalam konteks politik luar negeri maupun pembangunan. Kapasitas demografi sebagai negara berpenduduk terbesar ke-4 di dunia membuat Indonesia rentan menjadi arena pertarungan geoekonomi dan geopolitik bagi negara-negara seperti Cina atau Amerika Serikat. Indonesia perlu merespons melalui strategi pembangunan yang tepat untuk menyesuaikan diri dengan peta kekuasaan ekonomi politik dunia yang dinamis.

Pada akhir 1960-an sampai awal 2000-an, kebijakan pembangunan Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh negara-negara Barat yang mendorong perdagangan bebas dan terbukanya pergerakan aliran modal antarnegara. Selain itu, sejak 1980-an, Indonesia mentransformasikan ekonomi melalui pengurangan bertahap kendali pemerintah terhadap pasar dan penguatan sektor finansial.

Dalam konteks global, transformasi ini selaras dengan kekuatan finansial Amerika Serikat yang mulai terbangun setelah munculnya sistem pasca-Bretton Woods, sebuah konsensus global untuk melepaskan pengendalian modal, yang memberi keleluasaan sektor keuangan untuk tumbuh di negara-negara maju dan berkembang.

Namun demikian, arsitektur finansial ini terbukti gagal bertahan di negara-negara Asia Tenggara setelah badai krisis keuangan global pada 1997-1998. Di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, sistem ini terhempas oleh krisis serupa pada 2007-2008, yang dampaknya terasa hingga sekarang.

Krisis finansial di Asia Tenggara kemudian direspons melalui integrasi ekonomi kawasan melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN, sementara krisis finansial di Eropa dan Amerika Serikat berujung pada munculnya Konsensus Basel yang mengatur ulang peran negara dalam regulasi pasar keuangan dan sektor perbankan.

Cerita ini menunjukkan bahwa arsitektur ekonomi global pada dasarnya bersifat dinamis. Strategi pembangunan harus dapat beradaptasi dengan dinamika ini. Hal ini meniscayakan arah politik luar negeri yang terintegrasi dengan strategi pembangunan nasional.

Presiden Joko Widodo telah mendorong pembangunan infrastruktur—jalan, jembatan, pelabuhan, dll—sebagai salah satu agenda utama.

Namun, Indonesia perlu memperhatikan fakta bahwa dorongan untuk memperbaiki infrastruktur bukan hanya didorong oleh tuntutan domestik untuk membangun fasilitas publik, tapi juga terkait dengan kepentingan negara-negara produsen bahan mentah dan kekuatan ekonomi global.

Selama ini, kebijakan luar negeri lebih banyak berfokus untuk memperbaiki citra Indonesia di level internasional dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Ke depan, pemerintah juga perlu menggunakan politik luar negeri sebagai cara untuk menavigasi pembangunan melalui sinergi perencanaan kebijakan secara terpusat. Koordinasi yang lebih kuat antara Kementerian Luar Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional vital di sini.

Mencari tempat Indonesia di dunia

Dalam dunia yang terhubungkan satu sama lain, tatanan geopolitik dunia mau tak mau berpengaruh bagi Indonesia, tak terkecuali bagi kebijakan pembangunan nasional.

Pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang digiatkan oleh pemerintah Joko Widodo juga sangat terkait upaya Cina dalam kepemimpinan global, meningkatnya dorongan untuk industrialisasi dan kerja sama infrastruktur, serta memudarnya sektor keuangan pasca-krisis keuangan global pada 2008.

Politik luar negeri yang bisa memetakan dan merespons pergeseran ini akan membantu Indonesia dalam mengarungi perubahan tatanan geopolitik kawasan ini. Untuk itu, sinergi kelembagaan antara institusi-institusi pengambil kebijakan luar negeri dan pembangunan menjadi penting. Indonesia perlu berbenah agar dapat mengambil tempat dalam perubahan dunia di masa depan.