Komitmen pemerintah dalam menjunjung prinsip negara hukum tengah dipertanyakan. Saatnya kembali memastikan penerapan ‘rule of law’ dalam pemerintahan.
Rigor académico, oficio periodístico
Artículos sobre Hukum
Mostrando 1 - 20 de 57 artículos
Etika menjadi hal penting dalam berpolitik karena dari situlah bentuk pengakuan serta penerimaan publik terhadap penyelenggaraan negara akan tumbuh.
Deretan aturan pidana yang menjerat pelaku judi online ternyata belum efektif dalam menjadi alat kontrol sosial terhadap masyarakat.
Jika kita punya Pengadilan HAM, mengapa penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat harus diselesaikan melalui mekanisme non-yudisial?
Sextortion merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual online yang paling marak di Indonesia. Tapi sudah cukup kuatkah payung hukum penaganannya di Indonesia?
Seleksi kepala sekolah di Indonesia bersifat ‘netral gender’ dan berbasis kompetensi kandidat. Tapi, dengan demikian, regulasi tersebut justru buta terhadap hambatan khas guru perempuan.
Banyak lulusan hukum kelak berperan penting dalam penyelesaian sengketa bisnis – dari menjadi arbiter hingga advokat hukum bagi pihak yang bersengketa. Sudahkah kampus menyiapkan mereka dengan baik?
Upah minimum masih jadi satu-satunya kebijakan pengupahan yang terlihat, dapat dirasakan, dan mudah diawasi oleh publik. Sayangnya, politik penentuannya menjadi makin pelik pada era UU Cipta Kerja.
Pelaku kekerasan seksual dan aparat penegak hukum kerap menyalahkan dan meneror korban, sehingga banyak korban berujung meminta maaf, menarik laporannya, atau bahkan dikriminalisasi balik.
Setidaknya dua alasan mengapa kejelasan tentang masa berlaku kondisi darurat dalam hal ini pandemi penting bagi pemerintahan.
ODHA masih mengalami hambatan berupa kesulitan mendapat pendampingan, stigma dan diskriminasi dari aparat, dan kesulitan mendapat hak layanan kesehatan.
Apa perbedaan antara tindak pidana perkosaan dan pencabulan? Apa dampaknya secara hukum dari penggunaan kedua istilah tersebut?
Urusan melaporkan masalah hukum kepada lembaga negara bukanlah hal yang mudah dilakukan. Namun, polisi harus siap menjadi garda terdepan khususnya di pelaporan kekerasan seksual.
Keterbatasan reformasi hukum tak semata soal institusi, rentang waktu yang pendek atau pluralisme hukum, melainkan lebih berkaitan dengan watak tata politik-hukum yang cenderung iliberal.
Tidak hanya pengembang, namun para pihak yang mendesain teknologi dan platform di mana aplikasi seluler dibuat dan dipasarkan, juga harus diminta pertanggungjawabannya dalam melindungi data pengguna.
Dalam episode terbaru SuarAkademia, kami berbicara dengan Bestha Inatsan Ashila dari Indonesian Judicial Research Society_(IJRS), tentang lemahnya penanganan korban kekerasan seksual di Indonesia.
Harus ada pertanggung jawaban dari pemerintah atas kebakaran di lapas dengan menyelesaikan penyebab mendasarnya: overcrowding.
Karantina wilayah bukan hanya efektif menurunkan penularan, tapi juga membentuk perilaku patuh masyarakat.
Dalam menghadapi aktivis dan kritik masyarakat, korporasi dan oknum aparat seringkali mengandalkan pendekatan manipulatif yang disebut Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP).
Solusi menikahkan korban dan pelaku tidak hanya merampas korban dari berbagai hak yang dimilikinya, tapi juga menunjukkan betapa sistem hukum di Indonesia belum memihak pada korban kekerasan seksual.
Principales colaboradores
-
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society
-
PhD Student, Australian National University
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Peneliti PSHK dan Pengajar STHI Jentera, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Research Fellow at Centre for Trusted Internet and Community, National University of Singapore
-
Assistant Professor, Universitas Gadjah Mada
-
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Dean of the Faculty of Law, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
-
Associate professor, Universitas Indonesia
-
Researcher, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
-
Researcher, Indonesian Institute for Independent Judiciary (LEIP)
-
Senior Lecturer at the Department of Economics, Faculty of Economics and Business, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
-
Researcher, Indonesia Jentera School of Law
