tag:theconversation.com,2011:/fr/topics/australia-indonesia-43538/articlesAustralia-Indonesia – The Conversation2023-11-13T02:14:06Ztag:theconversation.com,2011:article/2174442023-11-13T02:14:06Z2023-11-13T02:14:06ZJumlah pelajar Australia yang belajar bahasa Indonesia terus menurun. Bagaimana mengatasinya?<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/558761/original/file-20231030-29-q4pcps.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=30%2C40%2C6679%2C4426&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">
</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.pexels.com/photo/woman-using-a-laptop-with-headphones-7283630/">Karolina Grabowska/Pexels </a>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a></span></figcaption></figure><p>Siswa Kelas 12 di Australia sedang mengambil keputusan penting mengenai masa depan mereka. Bagi banyak orang, hal ini melibatkan pemilihan program studi di universitas dan mata pelajaran di dalamnya.</p>
<p>Namun jika melihat tren yang ada, Indonesia tidak akan dipertimbangkan sama sekali dalam pengambilan keputusan ini, meskipun <a href="https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/suspicious-minds-will-closer-australia-indonesia-engagement-yield-greater-trust">dampaknya sangat besar bagi Australia</a>, baik dari segi kepentingan ekonomi, strategis maupun politik.</p>
<p>Banyak politisi yang <a href="https://www.abc.net.au/listen/programs/radionational-breakfast/3856606">menyerukan</a> pentingnya belajar bahasa Indonesia. Namun meminjam <a href="https://www.theage.com.au/national/costello-all-tip-no-iceberg-20070306-ge4cy8.html">kata-kata</a> dari mantan Perdana Menteri Paul Keating, itu semua hanyalah “puncak yang tampak dari gunung es yang tidak ada”.</p>
<p>Faktanya, kita harus kembali ke <a href="https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/how-advanced-australia-faring-asian-Century">ke era Keating (1991-1996)</a> untuk menemukan upaya bersama pemerintah dalam memahami Asia.</p>
<p>Sebagai peneliti Indonesia, banyak dari kami yang memulai kariernya pada era tersebut. Namun sejak saat itu, kita telah menyaksikan literasi Australia atas Indonesia – pengetahuan kami tentang bahasa dan budaya negara tetangga – perlahan-lahan mati karena diabaikan.</p>
<p>Apa yang terjadi? Apa yang salah dari Australia? Adakah yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya?</p>
<h2>Menurunnya pemahaman Australia atas Indonesia</h2>
<p>Semester ini, Sharyn Graham Davies, direktur <em>Herb Feith Indonesia Engagement Center, Monash University</em>, Australia, memiliki kurang dari sepuluh siswa dalam kursus pengantar bahasa Indonesia. Kursus ini diperuntukkan bagi siswa yang belum memiliki pengetahuan bahasa Indonesia sebelumnya. Kelas bahasa Indonesia tingkat menengah – yang mencakup mantan siswa Kelas 12 yang masuk universitas – memiliki 13 siswa.</p>
<p>Rendahnya jumlah pendaftaran ini bukanlah hal yang sepele, namun merupakan bagian dari tren nasional.</p>
<p>Pada tahun 1992, terdapat 22 universitas di Australia yang mengajarkan bahasa Indonesia. Pada tahun 2022, jumlah ini <a href="https://asiasociety.org/australia/indonesia-and-great-unrealised-opportunity-deep-partnership">turun menjadi 12</a>.</p>
<p>Terdapat juga penurunan besar dalam jumlah siswa yang belajar bahasa Indonesia hingga akhir sekolah menengah atas. Jumlah siswa sekolah menengah di Victoria, Australia, yang mengambil bahasa Indonesia di Kelas 12 telah <a href="https://www.acicis.edu.au/wp-content/uploads/2023/05/202303519_LP-Deck-2022_VIC_FULL-DECK.pdf">turun</a> dari 1.061 pada tahun 2002 menjadi 387 pada tahun 2022. Di New South Wales, Australia, angka tersebut <a href="https://www.acicis.edu.au/wp-content/uploads/2023/01/20230111_LP-Deck-2023_NSW_FULL-DECK.pdf">merosot</a> dari 306 menjadi 90 pada periode yang sama.</p>
<p>Memang ada beberapa titik terang. Sejak tahun 2014, generasi muda Australia telah melakukan perjalanan ke Indonesia di bawah <a href="https://www.dfat.gov.au/people-to-people/new-colombo-plan"><em>New Colombo Plan</em></a>. Misalnya, tahun ini sekitar 400 mahasiswa tahun pertama <em>Monash University</em>, Australia, akan berangkat ke Indonesia selama dua minggu. Namun, sebagian besar perjalanan akan berlangsung dalam bahasa Inggris.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/only-0-34-of-year-12s-study-indonesian-here-are-3-steps-we-can-take-towards-knowing-our-neighbour-better-184638">Only 0.34% of year 12s study Indonesian. Here are 3 steps we can take towards knowing our neighbour better</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Apa yang salah di Australia mengenai bahasa?</h2>
<p>Salah satu penyebab utama masalah ini adalah kampanye pemerintah Australia dan Indonesia sebelumnya yang gagal mendorong masyarakat Australia belajar bahasa Indonesia.</p>
<p>Penelitian kami <a href="https://www.melbourneasiareview.edu.au/invigorating-indonesian-studies-in-australia-through-collaborative-online-education-practices/">menemukan</a> bahwa kampanye yang berfokus pada <a href="https://aiya.org.au/2014/11/19/monolingual-australia-and-the-language-of-justification/">ekonomi</a> dan <a href="https://www.aspistrategist.org.au/australia-%20dan-indonesia-menuju-kemitraan-tahan%20lama/">kepentingan strategis</a> Indonesia, jarang beresonansi di kalangan pelajar.</p>
<p>Hal ini karena narasi-narasi tersebut terlalu esoterik (terbatas) dan berbasis masa depan bagi remaja, yang seringkali lebih terpengaruh oleh masa muda dan budaya populer. Misalnya, sejak tahun 1998, lebih dari 1.000 siswa per tahun <a href="https://www.acicis.edu.au/wp-content/uploads/2023/05/202303519_LP-Deck-2022_VIC_FULL-DECK.pdf">telah belajar</a> bahasa Jepang di sekolah menengah di Victoria, Australia, sebagian didorong oleh minat yang lebih luas terhadap budaya pop Jepang.</p>
<h2>Pola pikir monolingual</h2>
<p>Kita juga tahu bahwa Australia memiliki “<a href="https://www.lingualonthemove.com/monolingual-mindset-in-the-lucky-country/"><em>monolingual mindest</em></a>” atau gagasan bahwa komunikasi terjadi melalui dan hanya dengan satu bahasa pada satu waktu. Ada sikap warga Australia yang merasa tidak perlu mempelajari bahasa lain. Mantan Perdana Menteri John Howard (1996-2007) menggambarkan sikap ini, <a href="https://www.afr.com/policy/foreign-affairs/english-the-lingua-franca-of-asia-says-howard-20201119-p56g3l">dengan beragumen bahwa</a> bahasa Inggris adalah <em>lingua franca</em> – atau bahasa umum – di Asia.</p>
<p>Menurut <a href="https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa_19963777">hasil PISA tahun 2018</a>, yang membandingkan kemajuan akademis anak usia 15 tahun di berbagai negara, Australia menempati <a href="https://www.oecd-ilibrary.org/education/language-learning-and-contact-with-people-from-other-countries_a6bff0fa-en">peringkat</a> negara kedua terakhir untuk pembelajaran bahasa asing, di antara negara-negara anggota <em>Organisation for Economic Co-operation and Development</em> (OECD), organisasi internasional dari 38 negara yang berkomitmen pada demokrasi dan ekonomi pasar.</p>
<p>Studi ini juga menemukan bahwa 64% anak usia 15 tahun di Australia mengatakan belajar bahasa asing bukanlah bagian dari kehidupan mereka, dibandingkan dengan rata-rata keseluruhan OECD yang hanya sebesar 12%.</p>
<h2>Sementara itu, Cina sedang belajar bahasa Indonesia</h2>
<p>Meski tingkat literasi atas Indonesia di Australia menurun, literasi atas Indonesia di Cina <a href="https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3191922/can-chinese-students-learning-indonesian-help-%20jembatan-kesenjangan-budaya">sedang meningkat</a>. Di Cina, kini terdapat <a href="https://www.bjreview.com/Lifestyle/202304/t20230424_800329300.html">19 universitas</a> yang mengajarkan bahasa Indonesia.</p>
<p>Literasi bahasa Mandarin di Indonesia juga <a href="https://thechinaproject.com/2023/08/23/once-banned-mandarin-learning-in-indonesia-on-the-rise-amid-improving-ties-with%20-Cina/">meningkat</a>. Terdapat <a href="https://thechinaproject.com/2023/08/23/once-banned-mandarin-learning-in-indonesia-on-the-rise-amid-improving-ties-with-china/">bukti signifikan</a> yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mulai belajar bahasa Mandarin (yang pernah dilarang) seiring upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan hubungan dengan Cina.</p>
<p>Pada saat yang sama, Indonesia juga mulai mendorong <a href="https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/berita-detail/3986/deklarasi-bahasa-indonesia-mendunia"><em>menduniakan bahasa Indonesia</em></a> atau “mengangkat bahasa Indonesia ke status global ”. Ini berarti sebagian orang Indonesia ingin bahasa mereka digunakan dan dipahami secara luas, khususnya <a href="https://www.channelnewsasia.com/asia/indonesia-reject-malaysia-proposal-second-asean-lingual-2608796">di Asia</a>.</p>
<h2>Australia akan tertinggal</h2>
<p>Warga Australia dapat terus berkomunikasi dengan sebagian masyarakat Indonesia melalui bahasa Inggris. Namun jika mereka melakukan hal tersebut, akan semakin banyak pembicaraan yang terjadi tanpa melibatkan mereka.</p>
<p>Sulit untuk menemukan angka pasti mengenai penutur bahasa Inggris di Indonesia dan seberapa baik bahasa Inggris digunakan. Ada beberapa perkiraan hingga 30% sebagaimana dipromosikan oleh <a href="https://blog.cudy.co/english-proficiency-in-asia/#:%7E:text=Indonesia%3A%%202030,8%25%20dari%20Orang%20Indonesia%20bisa,%20Bahasa%20Inggris%20baik%20atau%20sangat%20baik.">industri bimbingan belajar dan pengajaran bahasa Inggris</a>. Namun, beberapa sumber akademis <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118791882.ch3#:%7E:text=The%20latest%20pemerintah%20statistics%20for,%2C%20and%2044.3%20%25%20of%20orang%20India.">menunjukkan,</a> hanya 5% orang Indonesia yang memiliki “kemampuan berbahasa Inggris fasih”.</p>
<p>Penelitian <a href="https://eric.ed.gov/?id=EJ1067936">juga menunjukkan</a>, penutur bahasa Inggris saja berada dalam posisi yang dirugikan saat berdiskusi dengan bukan penutur asli bahasa Inggris.</p>
<p>Dalam pertemuan bisnis, penutur asli bahasa Inggris <a href="https://www.multilingual-matters.com/page/detail/Reconceptualizing-English-for-International-Business-Contexts/?k=9781800415997">lebih kecil kemungkinannya</a> untuk mengakomodasi atau memahami apa yang terjadi dalam interaksi para bukan penutur asli dan lebih cenderung menyela.</p>
<h2>Perlunya pemikiran pelangi</h2>
<p>Untuk mengatasi masalah ini diperlukan berbagai pendekatan, atau yang kita sebut dengan pemikiran pelangi.</p>
<p>Pertama, kita perlu meninjau kembali investasi pemerintah. Puncak studi bahasa Indonesia di Australia terjadi pada pertengahan tahun 1990-an ketika Keating menginvestasikan dana yang signifikan untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Jumlah pembelajar bahasa Indonesia di Victoria, Australia <a href="https://www.acicis.edu.au/wp-content/uploads/2023/05/202303519_LP-Deck-2022_VIC_FULL-DECK.pdf">naik dua kali lipat</a> dari 493 pada tahun 1995 menjadi 1.044 pada tahun 2001.</p>
<p>Kedua, sebagian dari pendanaan ini harus didedikasikan untuk pendekatan bahasa yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Misalnya, pemerintah Amerika Serikat (AS) mendanai <a href="https://www.startalk.info">program STARTALK</a>, yang memberikan hibah bagi siswa untuk mempelajari bahasa-bahasa yang “sangat diperlukan”, termasuk Arab, Mandarin, Korea, Persia, dan Rusia.</p>
<p>Program ini berupaya untuk lebih memahami motivasi dan hambatan dalam mempelajari bahasa yang jarang diajarkan dan kemudian merancang kurikulum untuk memenuhi kebutuhan guru dan siswa.</p>
<p>Kami <a href="https://www.melbourneasiareview.edu.au/invigorating-indonesian-studies-in-australia-through-collaborative-online-education-practices/">sebelumnya</a> berpendapat bahwa program serupa dapat berhasil dan berkelanjutan di Australia . Namun, hal ini memerlukan pendanaan yang cukup.</p>
<p>Ketiga, Indonesia membutuhkan strategi yang andal. <a href="https://www.mofa.go.kr/eng/wpge/m_5723/contents.do"><em>Academy for Korean Studies</em></a> milik pemerintah Korea memberikan investasi luar negeri yang signifikan dalam penelitian dan pendidikan bahasa dan budaya Korea. <a href="https://www.alliancefrancaise.com.au/about/fondation-af/"><em>Alliance Française</em></a> memiliki 31 cabang di seluruh Australia.</p>
<p>Indonesia belum melakukan investasi kuat yang serupa.</p>
<p>Dalam beberapa dekade terakhir, sulit untuk menghindari pejabat pemerintah dan dunia usaha membicarakan pentingnya Indonesia. Namun, jauh lebih sulit untuk menemukan orang atau organisasi dengan sumber daya yang baik yang benar-benar melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah ini.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/beyond-boats-beef-and-bali-albaneses-unfinished-business-with-indonesia-184547">Beyond boats, beef and Bali: Albanese's unfinished business with Indonesia</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<img src="https://counter.theconversation.com/content/217444/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Para penulis tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi di luar afiliasi akademis yang telah disebut di atas.</span></em></p>Para peneliti menyaksikan pengetahuan masyarakat Australia tentang bahasa dan budaya Indonesia perlahan-lahan mati karena diabaikan.Howard Manns, Senior Lecturer in Linguistics, Monash UniversityJessica Kruk, Lecturer in Indonesian Studies and Linguistics, The University of Western AustraliaMichael C Ewing, Associate professor, The University of MelbourneSharyn Graham Davies, Director, Herb Feith Indonesian Engagement Centre, Monash UniversityLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1971082023-01-24T11:33:15Z2023-01-24T11:33:15ZOrang Australia semakin tidak berminat belajar bahasa Indonesia: apa penyebabnya dan apa yang perlu dilakukan Indonesia?<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/506075/original/file-20230124-26-l3p60g.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">
</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australian_and_Indonesian_flags.jpg">(Wikimedia Commons/Mia Salim)</a>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY</a></span></figcaption></figure><p>Selama lebih dari satu dekade terakhir, berbagai praktisi, peneliti, dan pemerhati pendidikan bahasa mengamati merosotnya minat belajar bahasa Indonesia di Australia.</p>
<p><a href="https://www.dese.gov.au/download/1038/current-state-indonesian-language-education-australian-schools/775/document/rtf">Laporan tahun 2010</a> dari tim peneliti bahasa dan linguistik terapan Australia menyatakan bahwa sejak 2001, jumlah pelajar yang mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah Australia berkurang setidaknya 10.000 setiap tahunnya.</p>
<p>Dalam <a href="https://www.asiaeducation.edu.au/docs/default-source/why-indonesia-matters-in-our-schools/mkholer_lit-review_design_v2.pdf?sfvrsn=2">studi independen terbarunya pada 2021</a>, misalnya, Michelle Kohler dari University of South Australia mencatat penurunan pengambilan kelas bahasa Indonesia terjadi <a href="https://www.abc.net.au/news/2021-10-30/academics-renew-push-for-more-students-to-study-bahasa-indonesia/100560066">seiring naiknya jenjang pendidikan dasar dan menengah</a> – dari sekitar 14.000 di akhir tingkat SD menjadi hanya sekitar 350 di akhir SMA.</p>
<p>Sementara di tingkat perguruan tinggi, jumlah pendaftar kelas bahasa Indonesia pada 2019 <a href="https://asaa.asn.au/the-state-of-indonesian-language-in-australian-universities-the-past-20-years/">turun 63% dari puncaknya pada 1992</a>.</p>
<figure class="align-right zoomable">
<a href="https://images.theconversation.com/files/506077/original/file-20230124-26-fhve9o.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip"><img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/506077/original/file-20230124-26-fhve9o.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=237&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/506077/original/file-20230124-26-fhve9o.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=948&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/506077/original/file-20230124-26-fhve9o.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=948&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/506077/original/file-20230124-26-fhve9o.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=948&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/506077/original/file-20230124-26-fhve9o.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=1192&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/506077/original/file-20230124-26-fhve9o.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=1192&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/506077/original/file-20230124-26-fhve9o.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=1192&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px"></a>
<figcaption>
<span class="caption"><em>School of Languages</em> kelolaan pemerintah Australia Selatan merupakan salah satu institusi yang masih menawarkan kelas bahasa Indonesia.</span>
<span class="attribution"><span class="source">(School of Languages)</span>, <span class="license">Author provided</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, banyak universitas seperti La Trobe University, Western Sydney University, dan University of New South Wales <a href="https://theconversation.com/closure-of-indonesian-language-programs-in-australian-universities-will-weaken-ties-between-the-two-countries-158894">menutup program kelas bahasa Indonesia mereka</a>. University of Melbourne <a href="https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/can-australias-declining-indonesia-literacy-survive-covid-19-cuts/">memperkirakan</a> pada 2020, hanya ada 12 universitas di Australia yang membuka program kelas bahasa Indonesia – turun dari 22 universitas pada 1992.</p>
<p>Beberapa peneliti khawatir tren penutupan program bahasa Indonesia di perguruan tinggi Australia ini akan <a href="https://theconversation.com/maraknya-penutupan-program-bahasa-indonesia-di-berbagai-kampus-australia-akan-lemahkan-hubungan-kedua-negara-159440">melemahkan hubungan bilateral antara kedua negara</a>.</p>
<p>Yang menarik, keprihatinan tersebut lebih banyak muncul dari pihak-pihak di Australia dan bukan oleh Indonesia – si empunya bahasa tersebut. Kajian-kajian tentang topik ini semuanya ditulis orang Australia, dengan <a href="https://www.dese.gov.au/download/1038/current-state-indonesian-language-education-australian-schools/775/document/rtf">rekomendasi langkah-langkah bagi pemerintah Australia</a> untuk mempertahankan minat pembelajaran bahasa Indonesia di negara mereka.</p>
<p>Tampaknya, Indonesia belum banyak mengambil langkah untuk menghidupkan kembali minat belajar bahasa Indonesia di Australia. Padahal, bukan hanya Australia, Indonesia pun akan mendapat banyak manfaat seperti meningkatkan relasi dan citra positif Indonesia di Australia.</p>
<h2>Mengapa minat belajar bahasa Indonesia di Australia terus menurun</h2>
<p>Ada beberapa alasan yang memotivasi seseorang belajar bahasa asing. Faktanya, preferensi terhadap suatu bahasa bisa jadi <a href="https://www.theguardian.com/education/2014/jul/17/what-makes-a-language-attractive">tidak ada hubungannya dengan seberapa menarik atau “seksi” bunyi dari bahasa itu sendiri</a>. </p>
<p>Ahli sosiolinguistik seperti Vineeta Chand dari University of Essex, Inggris, berargumen bahwa ketertarikan terhadap suatu bahasa lebih ditentukan oleh faktor eksternal seperti <a href="https://www.theguardian.com/education/2014/jul/17/what-makes-a-language-attractive">pandangan positif terhadap para penutur bahasa tersebut ataupun budaya mereka</a>. Hal tersebut biasanya terhubung dengan prestise atau reputasi penutur bahasa, serta keuntungan ekonomi dan mobilitas sosial yang ditawarkan oleh penguasaan bahasa tersebut.</p>
<p>Dalam konteks Australia, ada beberapa alasan mengapa pendidikan bahasa Indonesia penting.</p>
<p>Indonesia adalah salah satu negara tetangga terpenting dan kunci untuk kemakmuran dan keamanan Australia. <a href="https://www.dese.gov.au/download/1038/current-state-indonesian-language-education-australian-schools/775/document/rtf">Alasan lainnya</a> adalah aksesibilitas dan struktur bahasa yang tidak terlalu rumit untuk standar bahasa asing, serta manfaat personal seperti pemahaman dan literasi lintas budaya antara Australia dan Indonesia.</p>
<p>Namun, minat pendidikan bahasa Indonesia di Australia termasuk <a href="https://www.dese.gov.au/download/1038/current-state-indonesian-language-education-australian-schools/775/document/rtf">rentan terhadap faktor-faktor eksternal</a>.</p>
<p>Dari segi ekonomi, misalnya, <a href="https://www.dese.gov.au/download/1038/current-state-indonesian-language-education-australian-schools/775/document/rtf">banyak yang beranggapan</a> bahwa Indonesia adalah negara “miskin”. Padahal, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara yang terus berkembang, Indonesia diprediksikan akan menjadi negara dengan <a href="https://en.tempo.co/read/1619619/jokowi-eyes-to-make-indonesia-7th-largest-economy-in-2030">ekonomi ketujuh terbesar pada 2030</a>.</p>
<p>Dari segi budaya, Indonesia dikenal dengan identitas agama yang kuat, yang sayangnya diperburuk oleh peristiwa bom di Bali pada awal 2000-an dan di Jakarta beberapa tahun silam. <a href="https://www.dese.gov.au/download/1038/current-state-indonesian-language-education-australian-schools/775/document/rtf">Tidak banyak orang Australia yang tahu</a> bahwa realitanya, Indonesia adalah negara yang relatif toleran dan multikultural dengan dominasi pemeluk agama Islam yang relatif moderat. </p>
<p>Bahkan, beberapa orang Australia mengatakan kepada saya bahwa mereka resah akan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan Indonesia pada Desember 2022 karena dianggap <a href="https://theconversation.com/expert-panel-indonesias-new-criminal-code-crosses-private-boundaries-is-anti-democratic-and-can-easily-jail-people-196133">menerobos ranah privat dan bersifat antidemokrasi</a>. Di mata orang Australia, ini semakin melukai citra Indonesia sekaligus mengurangi minat mereka untuk mempelajari bahasa Indonesia.</p>
<p>Berbagai peristiwa politik lainnya selama beberapa dekade ke belakang – dari kekerasan yang mewarnai pemisahan Timor Timur dari Indonesia pada 1997 hingga gelombang pencari suaka (<em>asylum seekers</em>) yang menjadikan Indonesia batu loncatan ke Australia – <a href="https://asaa.asn.au/the-state-of-indonesian-language-in-australian-universities-the-past-20-years/">turut memperkeruh citra tersebut</a>.</p>
<p><a href="https://minerva-access.unimelb.edu.au/items/8a847ac2-2586-558d-afb4-764d0c7e069d">Tesis S3 tahun 2007 milik Yvette Slaughter</a> dari University of Melbourne mengungkap bahwa turunnya pembelajaran bahasa Indonesia di Australia secara berkelanjutan merupakan contoh “ekstrem” akan dampak dari peristiwa-peristiwa politik terhadap minat belajar bahasa asing.</p>
<h2>Yang bisa dilakukan Indonesia</h2>
<p><a href="https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/indonesian-matters-in-our-schools">Artikel-artikel</a> yang saya temui tentang topik ini semuanya ditulis orang Australia. Mereka membahas apa yang Australia dan pemerintah pusatnya bisa lakukan. </p>
<p>Sementara, orang-orang Indonesia masih perlu menunjukkan kepedulian dan perhatian yang lebih besar akan isu ini. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Canberra pernah membuat laporan beberapa tahun lalu tentang isu ini – namun laporan tersebut tidak pernah dipublikasikan ke publik sehingga sulit untuk ditindaklanjuti.</p>
<p>Sudah sepatutnya isu ini mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Ini termasuk pemerintah Indonesia yang bisa berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait, KBRI di Canberra, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Australia serta ranting-ranting komunitas Indonesia seperti <a href="https://australia-indonesia-association.com/">Australia Indonesia Association (AIA)</a>, <a href="https://aiya.org.au/">Australia Indonesia Youth Association (AIYA)</a>, dan Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) di setiap negara bagian dan universitas di Australia.</p>
<p>Memang, KJRI sudah menginisiasi jaringan Balai Bahasa Indonesia di Australia, seperti lewat peluncuran situs <a href="https://www.kemlu.go.id/sydney/id/news/21664/luncurkan-website-balai-bahasa-dan-budaya-indonesia-new-south-wales-perkuat-promosi-bahasa-indonesia">Balai Bahasa dan Budaya Indonesia New South Wales</a>. Namun, menurut obrolan pribadi saya dengan Michelle Kohler, peneliti bahasa Indonesia yang juga merupakan kolega saya di University of South Australia, bantuan tersebut masih minim.</p>
<p>Misalnya, program-program promosi bahasa tersebut masih terlihat sebagai formalitas dan belum berbasis perencanaan strategis. Ini sangat timpang jika dibandingkan dengan yang dilakukan <a href="https://www.af.org.au/">Alliance Française</a> dalam mempromosikan pendidikan bahasa Prancis di Australia lewat lima pilar strateginya – termasuk meningkatkan kesadaran generasi muda dan memperkuat daya tarik budaya Prancis. </p>
<p>Diaspora Indonesia di Australia pun bisa bertindak lebih proaktif tanpa instruksi dari pusat. Menurut pengamatan Kohler, komunitas Indonesia di Australia bisa mengambil contoh dari yang dilakukan komunitas diaspora Yunani, Turki, dan Vietnam di Australia yang jauh lebih proaktif mempromosikan pendidikan bahasa melalui berbagai acara dan program pengenalan budaya.</p>
<figure class="align-center zoomable">
<a href="https://images.theconversation.com/files/506079/original/file-20230124-22-fdpszf.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip"><img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/506079/original/file-20230124-22-fdpszf.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/506079/original/file-20230124-22-fdpszf.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=367&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/506079/original/file-20230124-22-fdpszf.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=367&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/506079/original/file-20230124-22-fdpszf.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=367&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/506079/original/file-20230124-22-fdpszf.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=461&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/506079/original/file-20230124-22-fdpszf.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=461&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/506079/original/file-20230124-22-fdpszf.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=461&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px"></a>
<figcaption>
<span class="caption">Komunitas diaspora Indonesia perlu lebih proaktif mempromosikan budaya Indonesia di Australia, seperti melalui Kegiatan IndoFest 2021 yang diprakarsai diaspora Indonesia di Adelaide, Australia Selatan.</span>
<span class="attribution"><span class="license">Author provided</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Hal besar lain yang dapat dilakukan adalah kolaborasi bantara Indonesia dan Australia di bidang produksi seni seperti fiksi, TV, dan film sehingga memperkenalkan lebih dekat karakter serta pandangan budaya Indonesia ke anak-anak muda di Australia. Harapannya, ini bisa menangkal stereotip yang tidak tepat terhadap budaya dan masyarakat Indonesia dan membantu meningkatkan minat mereka untuk belajar bahasa Indonesia.</p>
<p>Indonesia seharusnya merasa bangga negara lain seperti Australia memberikan perhatian besar terhadap pendidikan bahasa Indonesia di negara mereka – dan malu bahwa mereka belum menunjukkan kepedulian sebesar itu.</p>
<p>Jangan sampai Indonesia kalang kabut jika nanti bahasanya diklaim oleh negara lain yang lebih peduli terhadap keberlangsungan pendidikan bahasa Indonesia di negara mereka.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/maraknya-penutupan-program-bahasa-indonesia-di-berbagai-kampus-australia-akan-lemahkan-hubungan-kedua-negara-159440">Maraknya penutupan program bahasa Indonesia di berbagai kampus Australia akan lemahkan hubungan kedua negara</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<img src="https://counter.theconversation.com/content/197108/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Billy Nathan Setiawan tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Minat belajar bahasa Indonesia di Australia terus menurun setiap tahunnya. Menariknya, keprihatinan tersebut lebih banyak muncul dari pihak-pihak di Australia dan bukan oleh Indonesia.Billy Nathan Setiawan, PhD Candidate in Applied Linguistics, University of South AustraliaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1846512022-06-15T07:34:00Z2022-06-15T07:34:00ZKunjungan pertama PM Anthony Albanese: Australia harus tunjukan usaha lebih untuk memperkuat hubungan dengan Indonesia<p>Setiap Perdana Menteri Australia yang baru terpilih punya tradisi terbang mengunjungi Indonesia untuk me-<em>reset</em> atau “mengatur ulang” hubungan bilateral kedua negara. Rutinitas tersebut, jika tidak dilakukan, dapat menjadi pertanyaan bagi Jakarta.</p>
<p>Tekad Perdana Menteri Anthony Albanese untuk <a href="https://www.theguardian.com/australia-news/2022/jun/06/anthony-albanese-vows-to-strengthen-australias-ties-%20on-official-indonesia-visit">datang ke Indonesia secepat mungkin</a> patut dipuji – dan memang penting – jika ingin menunjukkan bahwa ia bisa berbuat lebih baik dari pemerintah sebelumnya dalam berurusan dengan Indonesia.</p>
<p>Kunjungan tersebut memang sangat penting, karena kebanyakan “pengaturan ulang” yang dilakukan sebelum-sebelumnya tidak berlangsung lama. Hubungan antara pemerintah Australia dan Indonesia adalah hubungan yang rapuh, mudah putus ketika ketegangan muncul. Keduanya punya banyak perbedaan mulai dari sejarah, agama, etnis dan bahasa – hingga sistem hukum, sistem politik, aliansi global, dan kepentingan strategis.</p>
<p>Dalam beberapa tahun terakhir, hampir tidak ada periode pemerintahan Australia yang berhasil mencapai akhir masa jabatan mereka tanpa melalui perselisihan dengan Indonesia. Ini bukan sepenuhnya salah Australia. Seperti Albanese, sebagian besar pemimpin Australia sejak jaman Paul Keating sangat paham bahwa hubungan yang kuat dengan Indonesia merupakan hal penting bagi kepentingan kebijakan luar negeri Australia.</p>
<p>Tetapi, Indonesia sendiri tidak terlalu peduli dengan tetangganya – hubungannya dengan Singapura dan Malaysia sama-sama goyah – dan kondisi tersebut tidak mungkin berubah dalam waktu dekat.</p>
<h2>Indonesia tidak butuh Australia</h2>
<p>Indonesia adalah negara besar berpenduduk lebih dari 270 juta orang dan memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Kekuatan Indonesia mendominasi ASEAN dan tahun ini pun Indonesia menjadi ketua G20.</p>
<p>Jika berhasil pulih ke tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan sebelum pandemi COVID-19, yakni berkisar 5%, Indonesia dapat kembali mengejar targetnya untuk menjadi salah satu dari <a href="https://www.pwc.com/gx/en/research-insights%20/ekonomi/dunia-dalam-2050.html">lima negara ekonomi teratas pada tahun 2050</a>. Secara geografis, Indonesia juga terletak di sepanjang jalur utama udara dan laut yang sangat strategis, terutama jika konflik Laut Cina Selatan pecah.</p>
<p><div data-react-class="Tweet" data-react-props="{"tweetId":"1533689349295906816"}"></div></p>
<p>Entah benar atau salah, masyarakat Indonesia sekarang menganggap negara mereka sebagai pemain global yang sedang naik daun dan berdikari. Banyak dari mereka yang tidak melihat bahwa Australia layak mendapatkan perhatian Indonesia. Mereka cenderung melihat bahwa Australia, dalam hal mitra perdagangan dan investasi, lebih fokus pada Amerika Serikat (AS) dan Inggris daripada Asia Tenggara.</p>
<p>Tidak heran. Australia bahkan tidak termasuk dalam sepuluh besar mitra dagang Indonesia. Selain itu, <a href="https://theconversation.com/the-aukus-pact-born-in-secrecy-will-have-huge-implications-for-australia-and-the-region-168065">perjanjian AUKUS</a> antara Australia, AS, dan Inggris akan memperkuat keyakinan Indonesia bahwa Australia akan selalu memprioritaskan hubungannya dengan negara-negara <em>Anglophone</em> (negara yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa utama) dibanding hubungan dengan tetangga terdekatnya.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/mutual-respect-and-genuine-partnership-how-a-labor-government-could-revamp-our-relationship-with-indonesia-183116">'Mutual respect and genuine partnership': how a Labor government could revamp our relationship with Indonesia</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<p>Inilah kenapa kunjungan Albanese dan Penny Wong, Menteri Luar Negeri Australia, untuk “pengaturan ulang” tidak akan cukup untuk menarik perhatian Indonesia dan membangun hubungan yang mendalam antara kedua negara.</p>
<p>Apa yang dikatakan Albanese sudah tepat, bahwa ia ingin hubungan Indonesia-Australia <a href="https://www.sbs.com.au/news/article/anthony-albanese-arrives-in-jakarta-for-key-talks-%20with-indonesias-president/3gs79qh0f">lebih dari sekadar simbolik</a>, dan <a href="https://7news.com.au/politics/albanese-holds-leader-talks-in-indonesia-c-7069066">keputusannya</a> untuk menghadiri KTT G20 di Bali pada bulan November adalah langkah yang cerdas.</p>
<p>Tapi retorika saja tidak cukup: pemerintahan sebelumnya juga berkata demikian, namun tidak ada tindak lanjut, dan hal itu menjadi beban.</p>
<p>Dana hibah <a href="https://www.abc.net.au/news/2022-06-06/albanese-heads-to-indonesia-on-first-bilateral-visit/101127598">200 juta dolar Australia</a> dari PM Albanese untuk program “kemitraan infrastruktur dan ketahanan iklim” dengan Indonesia merupakan pendekatan awal yang baik, karena pemerataan pembangunan infrastruktur Indonesia adalah proyek andalan Presiden Joko Widodo.</p>
<p>Isu perubahan iklim memang menjadi perhatian yang mendesak di Indonesia. Namun, berdasarkan catatan-catatan terkait upaya Indonesia dalam deforestasi dan pengurangan emisi, pendekatan tersebut tetap akan menghadapi beragam tantangan.</p>
<p>Pada tahun 2021, misalnya, Indonesia membatalkan kesepakatan pelestarian hutan dengan Norwegia senilai <a href="https://news.mongabay.com/2021/09/indonesia-terminates-agreement-with-norway-on-1b%20-redd-scheme/">1 miliar dolar AS (Rp 14,74 triliun)</a>.</p>
<h2>Apa yang harus dilakukan Albanese sekarang?</h2>
<p>Ada cara lain bagi Australia untuk dapat “menanamkan investasi” yang lebih berarti bagi hubungan bilateral kedua negara. Ada banyak usulan yang tentunya diketahui oleh para pembuat kebijakan di Canberra, namun usulan tersebut seringkali diacuhkan.</p>
<p>Berikut usulannya:</p>
<p><strong>1. Menambahkan jumlah bantuan untuk Indonesia</strong></p>
<p>Dapat dimengerti bahwa Indonesia sangat anti dengan upaya-upaya yang menggunakan dana bantuan sebagai tameng, tapi nyatanya program-program bantuan Australia yang dijalankan di Indonesia telah membuat Australia dihormati dan diberi banyak akses yang luar biasa.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="Albanese and Jokowi holding talks at Bogor Palace." src="https://images.theconversation.com/files/467138/original/file-20220606-26-61byy6.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/467138/original/file-20220606-26-61byy6.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/467138/original/file-20220606-26-61byy6.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/467138/original/file-20220606-26-61byy6.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/467138/original/file-20220606-26-61byy6.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/467138/original/file-20220606-26-61byy6.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/467138/original/file-20220606-26-61byy6.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Albanese dan Presiden Joko Widodo menikmati minuman setelah bersepeda mengelilingi Istana Bogor.</span>
<span class="attribution"><span class="source">Alex Ellinghausen/SMH pool via AAP</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Selama dekade terakhir, Australia telah <a href="https://theconversation.com/how-will-a-40-cut-in-australian-aid-affect-indonesia-41753">secara signifikan mengurangi jumlah dana</a> bantuan untuk Indonesia. Dan memang hal itu dibutuhkan. Indonesia mungkin merupakan negara kelas menengah yang sedang berkembang pesat, tetapi puluhan juta rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan. Ditambah lagi, jaminan keamanan sosial di Indonesia belum memadai, dan sistem kesehatannya pun masih bermasalah.</p>
<p>Meskipun jumlah bantuan dana yang ditawarkan Australia akan selalu lebih kecil dibandingkan dengan anggaran Indonesia sendiri, paling tidak bantuan Australia dapat membantu Indonesia mencoba pendekatan baru untuk memastikan masyarakatnya yang paling terpinggirkan tidak tertinggal.</p>
<p>Pemerintah Australia yang baru, yang didukung oleh Partai Buruh, telah menjanjikan tambahan dana hibah senilai <a href="https://www.smh.com.au/politics/federal/albanese-to-take-south-east-asia-package-to-quad-meeting%20-if-elected-20220516-p5alst.html">470 juta dolar Australia (Rp 4,79 triliun)</a> selama empat tahun untuk negara-negara Asia Tenggara. Sebagian besar dari jumlah tersebut seharusnya diperuntukkan bagi Indonesia.</p>
<p><strong>2. Fokus pada <em>soft diplomacy</em></strong></p>
<p>Meskipun terkadang hubungan antar pemerintah kedua negara ada masalah, hubungan antar masyarakatnya cenderung kuat, terutama di bidang seni, pendidikan, akademik, dan komunitas. Kondisi demikian dapat menciptakan kohesi dalam hubungan keduanya. Hubungan antar masyarakat tersebut perlu ditingkatkan sepuluh kali lipat atau lebih untuk dapat menghasilkan dampak nyata, dan itu berarti mengembalikan dana yang dikeluarkan dari <em>soft diplomacy</em> selama dekade terakhir, dan menggandakannya bahkan hingga tiga kali lipat.</p>
<p><strong>3. Membuka pusat kebudayaan Australia</strong></p>
<p>Kedutaan Australia di Jakarta terlihat seperti benteng, tertutup untuk umum. Australia membutuhkan tempat yang lebih mudah diakses, di mana kita dapat memamerkan seni dan budaya kita, dilengkapi dengan teater, kafe, dan perpustakaan yang memungkinkan publik di Indonesia dapat memperoleh informasi tentang pendidikan dan bisnis di Australia di tengah suasana lingkungan yang santai dan ramah. </p>
<p>Negara-negara Eropa, seperti Jerman dan Belanda, telah mendirikannya di Jakarta – sungguh gila jika kita tidak melakukannya.</p>
<p><strong>4. Permudah orang Indonesia untuk berkunjung ke Australia</strong></p>
<p>Orang Australia bisa mendapatkan visa kedatangan (<em>Visa-on-Arrival</em>) ketika berkunjung ke Indonesia. Tetapi, orang Indonesia yang ingin mengunjungi Australia dengan visa turis menghadapi proses aplikasi visa yang rumit dan terkesan meremehkan para pengaju visa tersebut. Belum lagi, tarif visanya cenderung mahal. Inilah mengapa masih sedikit turis Indonesia yang bisa datang ke Australia. Kita perlu memberikan kemudahan akses visa bagi orang Indonesia, termasuk visa untuk liburan kerja.</p>
<p>Dan karena saat ini Australia tengah mencoba untuk mengurangi dominasi Cina di sektor pendidikan, orang Indonesia perlu diberikan kemudahan akses untuk bisa belajar di Australia. Pemerintah Australia memang sudah menawarkan beberapa beasiswa agar para pelajar di Indonesia bisa menempuh studi di universitas-universitas di Australia, dan Albanese memberikan kabar baik bahwa ia akan menambahkan sepuluh beasiswa lagi. Tetapi, upaya tersebut hanya setetes air di lautan.</p>
<p><strong>5. Mulai mendanai lagi bidang studi Indonesia di Australia</strong></p>
<p>Sudah banyak laporan dan tulisan tentang <a href="https://theconversation.com/closure-of-indonesian-language-programs-in-australian-universities-will-weaken-ties-between-the-two-countries%20-158894">runtuhnya program studi bahasa Indonesia</a> di sekolah dan universitas di Australia. Jumlah orang Australia yang memiliki kemampuan bahasa Indonesia dan pengetahuan mendalam tentang negara tersebut sekarang sangat sedikit, padahal Australia membutuhkan banyak ahli-ahli tentang Indonesia.</p>
<p>Apa yang bisa dipelajari dari Keating dan Rudd dari program mereka tentang materi bahasa-bahasa Asia di sekolah jelas: hanya dukungan dana yang dapat menghidupkan kembali bidang studi Indonesia. Keating melakukannya dengan dana setara 100 juta dolar per tahun, tetapi Rudd yang hanya mampu keluar 20 juta dolar per tahun <a href="https://www.smh.com.au/education/rudd-boost-fails-to-stop-slide-%20in-study-of-asian-languages-20100526-webw.html">tidak cukup</a>.</p>
<p>Albanese telah mengumumkan dukungan untuk <a href="https://www.acicis.edu.au/programs/"><em>The Australian Consortium for ‘In-Country’ Indonesian Studies</em></a> – sebuah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa Australia untuk belajar dan menyelesaikan kursus singkat di Indonesia. Namun, upaya tersebut belum cukup untuk memperbaiki kurangnya jumlah ahli Bahasa Indonesia. Albanese harus mencari tahu lebih dalam.</p>
<h2>Perjanjian perdagangan bebas</h2>
<p>Tantangan jangka panjang adalah mengimplementasikan <a href="https://theconversation.com/its-more-than-a-free-trade-agreement-but-what-exactly-have-australia-and-indonesia-signed-112853">perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia</a> yang telah lama ditunggu-tunggu, yakni Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia. Perjanjian tersebut juga menjadi fokus kunjungan Albanese kemarin. Ia membawa serta delegasi besar, termasuk para pemimpin bisnis Australia dan Menteri Perdagangan Don Farrell.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="Anthony Albanese has a breakfast meeting with Australian business leaders in Jakarta on Monday." src="https://images.theconversation.com/files/467120/original/file-20220606-20-8gkbxe.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/467120/original/file-20220606-20-8gkbxe.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/467120/original/file-20220606-20-8gkbxe.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/467120/original/file-20220606-20-8gkbxe.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/467120/original/file-20220606-20-8gkbxe.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/467120/original/file-20220606-20-8gkbxe.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/467120/original/file-20220606-20-8gkbxe.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Anthony Albanese melakukan rapat sembari sarapan dengan pemimpin-pemimpin bisnis Australia di Jakarta pada 6 Juni 2022.</span>
<span class="attribution"><span class="source">Lukas Coch/AAP</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Tidak ada cara instan untuk memperbaiki hubungan ini. Para pemain bisnis dari Australia biasanya sangat gugup untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini karena meskipun sangat mungkin untuk meraup keuntungan besar, peraturan investasi di Indonesia cukup rumit dan mahal. Ditambah lagi, berkaca dari kuatnya oligarki di Indonesia, pebisnis Australia kebanyakan tidak percaya pada sistem hukum Indonesia dalam melindungi investasi mereka.</p>
<p>Karena pebisnis Australia cenderung terlalu berhati-hati, Indonesia juga perlu melakukan reformasi sistemnya jika mengharapkan masuknya investasi Australia guna memenuhi target investasi asingnya yang terlihat ambisius. Perjanjian perdagangan bebas perlu menjadi prioritas bagi kedua negara.</p>
<p>Kunjungan Albanese dan Wong di Jakarta memang penting, tapi itu hanyalah awal dari upaya yang perlu ditingkatkan guna memperkuat dan memperdalam hubungan dengan Indonesia. Dan tanpa komitmen anggaran yang nyata untuk mendukungnya, semuanya kemungkinan akan kembali menemui jalan buntu, seperti biasa – setidaknya sampai perdana menteri baru untuk periode berikutnya terbang ke Jakarta.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/184651/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Para penulis tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi di luar afiliasi akademis yang telah disebut di atas.</span></em></p>Kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sangat penting. Hubungan antara pemerintah Australia dan Indonesia adalah hubungan yang rapuh.Tim Lindsey, Malcolm Smith Professor of Asian Law and Director of the Centre for Indonesian Law, Islam and Society, The University of MelbourneTim Mann, Associate Director, Centre for Indonesian Law, Islam and Society, The University of MelbourneLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1317582020-02-13T08:07:17Z2020-02-13T08:07:17ZBagaimana Australia dan Indonesia bisa berkolaborasi seperti Avengers?<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/315182/original/file-20200213-11011-1qdfz8r.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Menatap ke depan, Jokowi menyuarakan niat menjadikan Australia dan Indonesia mitra dalam mengembangkan kawasan Pasifik.</span> <span class="attribution"><span class="source">Lukas Coch/AAP</span></span></figcaption></figure><p>Dapatkah Australia dan Indonesia berkolaborasi seperti Avengers? Senin kemarin, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=_YnetrtC73M">Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengatakan</a>:</p>
<blockquote>
<p>Saat kekuatan yang baik bersatu, saat Avengers berkumpul, maka musuh bersama dapat dikalahkan. Jika Indonesia dan Australia terus berkolaborasi, maka intoleransi, proteksionisme, ketakutan terhadap kemiskinan dan ancaman perubahan iklim dapat diatasi.</p>
</blockquote>
<p>Poin Jokowi soal krisis iklim mungkin isu yang kurang menarik di Australia, tetapi kedua pemimpin tampak optimis tentang kolaborasi antara kedua negara dan masa depan yang cerah bagi kedua negara.</p>
<p>Kemitraan dan kolaborasi adalah pendekatan yang semakin sering dilakukan untuk mengatasi beberapa tantangan yang paling mendesak bagi kedua negara: dari <a href="https://www.cancer.gov/about-nci/organization/crs/research-initiatives/team-science-field-guide">penelitian kanker</a>, hingga <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263786315000411">proyek infrastruktur besar</a>, dan bahkan <a href="https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300">mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan</a>.</p>
<p>Namun, dalam banyak kasus, kolaborasi itu sendiri ternyata menjadi salah satu tantangan besar. </p>
<p>Meskipun orang Australia dan Indonesia sama-sama ramah dan terbuka, ada batas-batas sistemik –- kurangnya sumber daya, tatatan institusi, dan proses kolaboratif yang tidak setara –- yang dapat memperlambat proses.</p>
<p>Kami di Australia-Indonesia Centre membantu menghubungkan ratusan peneliti, kementerian, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya dalam berbagai kemitraan kolaboratif di kedua negara.</p>
<p>Melalui evaluasi ekstensif yang kami lakukan, kami memperoleh banyak pelajaran berharga tentang hal-hal utama apa saja yang wajib ada dalam melakukan kolaborasi yang sukses.</p>
<p>Berikut adalah beberapa prasyarat yang sering diabaikan dalam berurusan dengan batasan sistemik.</p>
<h2>Posisi yang setara</h2>
<p>Kemitraan inovatif dan kolaborasi baru biasanya menghasilkan banyak energi dan antusiasme.</p>
<p>Namun, hambatan sistemik dapat menyebabkan proyek dan usaha tertunda serta orang-orang menjadi kehilangan semangat. Misalnya, ketika ada keterlambatan dalam pertukaran data antara negara, orang cenderung menyalahkan satu sama lain, alih-alih berusaha memahami bahwa sejak semula tidak ada kesepakatan yang memungkinkan untuk pertukaran data.</p>
<p>Respons ini terjadi karena “<a href="https://books.google.com.au/books?id=3aAwmlgC7YMC&lpg=PA191&ots=3Rg7W19nhE&dq=attribution%20in%20distributed%20work%20groups&lr&pg=PA191#v=onepage&q=attribution%20in%20distributed%20work%20groups&f=false">kesalahan atribusi mendasar</a>”, yakni ketika kita mengkaitkan hambatan atau ketidaksesuaian dengan orang perorangan, ketimbang mempertimbangkan kendala situasional sebagai penyebab.</p>
<p>Ini disayangkan karena sebagian besar orang sangat siap untuk berkolaborasi dan memberikan yang terbaik.</p>
<p>Kontribusi dalam hal uang, usaha, waktu atau ide memerlukan pertimbangan yang cermat. Kontribusi tidak harus setara secara absolut, tetapi <a href="https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.so.09.080183.001245">harus adil agar dapat melibatkan semua orang begitu kolaborasi dimulai</a>.</p>
<p>Ini kelihatannya sederhana secara teori. Namun, perbedaan dalam aturan hukum dan birokrasi dapat mempengaruhi otonomi mitra serta waktu proyek.</p>
<p>Indonesia dan Australia berada dalam siklus birokrasi yang berbeda. Ini berarti, misalnya, keputusan dan alokasi anggaran yang dibuat sering tidak selaras.</p>
<p>Karena adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan birokrasi, waktu tambahan mungkin diperlukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, kontrak dan perjanjian terkait kolaborasi membutuhkan perencanaan dan pertimbangan yang cermat untuk mencegah kesalahpahaman serta keterlambatan di kemudian hari.</p>
<h2>Memastikan partisipasi yang adil</h2>
<p>Setelah posisi setara ditetapkan, kita harus mengatasi hambatan sistemik antara orang-orang yang berada di kelompok yang sama. </p>
<p>Untuk membuat orang Australia dan Indonesia berada pada pemahaman yang sama serta untuk memastikan partisipasi yang adil, penting bagi setiap orang untuk berpartisipasi langsung dari tahap awal. </p>
<p>Penyusunan proyek secara kolaboratif mendorong representasi gagasan dan kepemilikan yang sama, serta memastikan komitmen tim pada hasil.</p>
<p>Upaya merangsang sebuah “cara berpikir bersama” tentang siapa yang ada dalam tim (dan siapa yang tidak), apa yang akan dilakukan tim, mengapa dan bagaimana mereka akan melakukannya, <a href="https://psycnet.apa.org/record/2000-15247-010">dapat mendukung kolaborasi</a>. </p>
<p>Adanya pemahaman bersama tentang aspek-aspek kerja tim ini dapat mengatasi perbedaan dalam budaya dan menciptakan budaya yang unik bagi tim. Tujuan bersama dapat menguatkan kolaborasi dan mengarahkan energi dengan benar.</p>
<p><a href="https://cebp.aacrjournals.org/content/26/11/1581">Adanya fasilitator yang baik</a> pada tahap-tahap awal ini dapat menyatukan orang-orang yang berbicara bahasa yang berbeda (termasuk jargon) dan berasal dari <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877343516300033">berbagai budaya dan bidang keahlian</a>.</p>
<p>Misalnya, pada tahap awal, orang Indonesia cenderung tidak banyak berbicara dan lebih banyak mendengar dalam rapat. Sementara, orang Australia senang mengisi kesempatan. Akibatnya, suara Australia bisa mengalahkan Indonesia. Seorang fasilitator dapat membantu mengakomodasi perbedaan budaya ini serta memastikan adanya masukan dan pengaruh yang sama. </p>
<h2><em>Avengers, assemble!</em></h2>
<p>Australia dan Indonesia telah memiliki hubungan kerjasama <a href="http://guides.naa.gov.au/near-neighbours/chapter1/index.aspx">sejak masa awal kemerdekaan Indonesia</a>. Seperti layaknya sebuah hubungan yang terjalin erat, ada banyak tantangan yang dihadapi. </p>
<p>Jokowi menyuarakan niat kuat bagi Australia dan Indonesia untuk menjadi mitra dalam pengembangan kawasan Pasifik. Visi ini akan menjadi bagian proses dari hubungan bilateral yang kuat menjadi kolaborasi multilateral.</p>
<p>Saat tantangan menjadi lebih rumit, kolaborasi ikut menjadi lebih rumit, tetapi juga berpotensi juga menjadi lebih menarik dan lebih bermanfaat. </p>
<p>Baik dalam memerangi kebakaran hutan, merangsang kesetaraan melalui perdagangan, atau mendukung pengembangan wilayah Pasifik, kita akan membutuhkan tim jawara untuk memperoleh hasil.</p>
<hr>
<p><em>Aisha Amelia Yasmin menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris</em></p>
<hr>
<figure class="align-right ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/315163/original/file-20200213-41683-u18lbc.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=237&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/315163/original/file-20200213-41683-u18lbc.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=222&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/315163/original/file-20200213-41683-u18lbc.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=222&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/315163/original/file-20200213-41683-u18lbc.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=222&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/315163/original/file-20200213-41683-u18lbc.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=279&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/315163/original/file-20200213-41683-u18lbc.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=279&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/315163/original/file-20200213-41683-u18lbc.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=279&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption"></span>
</figcaption>
</figure>
<p><em>The Australia-Indonesia Centre memberi dukungan pada The Conversation Indonesia sebagai mitra strategis.</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/131758/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Martijn van der Kamp tergabung dalam The Australia-Indonesia Centre sebagai Team Science Fellow.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Eugene Sebastian tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Meskipun orang Australia dan Indonesia sama-sama bersahabat dan terbuka, ada batas-batas sistemik yang dapat memperlambat proses.Martijn van der Kamp, Team Science Fellow, Australia-Indonesia CentreEugene Sebastian, Executive Director, Australia-Indonesia Centre, Monash UniversityLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1091542018-12-21T05:56:26Z2018-12-21T05:56:26ZAustralia urung pindahkan kedutaan ke Yerusalem, akankah hubungan Australia-Indonesia membaik?<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/251720/original/file-20181220-45397-1sk1u82.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">original</span> </figcaption></figure><p>Menyusul protes pemerintah Indonesia atas wacana Australia memindahkan kedutaan besar mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem, Perdana Menteri Scott Morrison mengumumkan bahwa mereka <a href="https://theconversation.com/government-hopes-jerusalem-compromise-will-smooth-indonesian-trade-deal-108880">tidak jadi melaksanakan rencana tersebut</a>.</p>
<p>Morrison menyatakan bahwa Australia mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel. Namun, mereka memilih menunggu perkembangan perjanjian damai antara Israel dan Palestina sebelum melanjutkan wacana pemindahan kedutaan besar.</p>
<p>Hal ini diharapkan mengurangi tensi hubungan Australia dan Indonesia, negara dengan penganut Islam terbesar di dunia sekaligus pendukung kemerdekaan Palestina.</p>
<p>Australia adalah mitra strategis penting bagi Indonesia. Bahkan, kedua negara telah sepakat untuk mengesahkan sebuah perjanjian dagang bilateral. Namun, rencana ini masih tertunda, salah satu alasan terindikasi adalah sikap keberatan Indonesia atas wacana Australia memindahkan kedutaan besar mereka di Israel. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri Australia Marisa Payne bahwa rencana pemindahan tersebut adalah <a href="https://www.smh.com.au/politics/federal/indonesian-anger-over-jerusalem-revealed-in-whatsapp-exchange-20181017-p50a6y.html">“sebuah tamparan di wajah Indonesia pada kasus Palestina.”</a></p>
<h2>Mengapa Indonesia merasa keberatan</h2>
<p>Hubungan Indonesia dan Australia selalu diwarnai kondisi yang fluktuatif. Kasus pemindahan kedutaan besar ini cukup mengusik keduanya mengingat pengakuan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Pengakuan ini adalah salah satu fitur kunci dari hubungan luar negeri Indonesia. Landasan akan hal ini dapat ditelusuri kembali <a href="https://en.antaranews.com/news/119688/news-focus--indonesia-will-always-fight-for-and-be-with-palestine">hingga pada 1962</a>, ketika Presiden Sukarno menegaskan bahwa Indonesia akan selalu mendukung kemerdekaan Palestina dengan tidak mengakui Israel.</p>
<p>Di sisi lain, kedutaan besar sebuah negara tak hanya memegang peran fungsional, tapi juga simbolis. Sehingga, pemindahan Kedutaan Besar Australia ke Yerusalem dapat dimaknai sebagai dukungan untuk Israel sebagai satu-satunya otoritas yang berhak atas kepemilikan Yerusalem. </p>
<p>Saat ini, baik Israel maupun Palestina sama-sama mengakui Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Berdasarkan Rencana Pembagian 1947, kota tersebut direncanakan oleh Perserikat Bangsa-Bangsa sebagai “<a href="https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-trump-take-note-how-jerusalem-went-from-hosting-16-embassies-to-zero-1.5627682">corpus separatum</a>” (entitas terpisah) yang tidak untuk dikuasai oleh negara mana pun. </p>
<p>Komunitas internasional cukup berhati-hati dalam menghadapi isu Yerusalem. Negara-negara yang mengakui Israel sebagian besar menempatkan kedutaan besar mereka di Tel Aviv, kota terbesar di Israel. Menempatkan kedutaan di Yerusalem pun dianggap sebagai tindakan kurang bijak.</p>
<p>Saat ini, hanya ada dua negara yang menempatkan kedutaan mereka di Yerusalem: Amerika Serikat dan Guatemala. </p>
<p>Kedua negara tersebut memindahkan perwakilan mereka pada Mei silam, <a href="https://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-guatemala/guatemala-opens-embassy-in-jerusalem-two-days-after-u-s-move-idUSKCN1IH0Q7">memantik kecaman dari sejumlah negara lain</a> yang menilai bahwa hal itu menghambat proses perdamaian Israel dan Palestina.</p>
<h2>Akankah isu ini berdampak pada pilpres 2019?</h2>
<p>Saat ini, Indonesia tengah bersiap menghadapi pemilihan presiden pada April 2019 nantu. Isu apa pun seakan dapat dimanfaatkan, baik untuk meningkatkan maupun menjatuhkan elektabilitas masing-masing calon presiden. Sehubungan dengan isu pemindahan Kedutaan Besar Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem, kedua calon presiden memiliki pendapat yang sedikit berbeda.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/jokowi-versus-prabowo-siapa-yang-bakal-menang-108673">Jokowi versus Prabowo, siapa yang bakal menang?</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<p>Joko “Jokowi” Widodo, calon petahana yang berjuang untuk periode kedua pemerintahannya, memegang posisi idealis terhadap isu ini. Jokowi <a href="http://setkab.go.id/en/statement-by-president-of-the-republic-of-indonesia-h-e-joko-widodo-at-the-opening-of-the-5th-extraordinary-organisation-of-islamic-cooperation-oic-summit-on-palestine-and-al-quds-al-sharif-jak/">menegaskan</a> bahwa kemerdekaan Palestina adalah prioritas bagi Indonesia. Presiden Indonesia ini pun diberitakan telah <a href="https://kumparan.com/@kumparannews/australia-akan-geser-kedubes-ke-yerusalem-jokowi-telepon-pm-morrison-1539683665122089606">menghubungi</a> Morrison, menyatakan keberatannya atas wacana Australia memindahkan kedutaan besar ke Yerusalem. Jokowi, yang berupaya meraih simpati kalangan Islam konservatif, akan melihat isu ini sebagai momentum untuk menggalang dukungan dari kelompok tersebut.</p>
<p>Di sisi lain, Prabowo Subianto, yang juga mencalonkan diri untuk kali kedua setelah kekalahannya pada 2014, menyoroti pentingnya menghormati keputusan Australia. Walau mengakui bahwa Indonesia merupakan <a href="https://en.tempo.co/read/923692/jk-responds-to-prabowos-statement-on-australian-embassy/full&view=ok">pendukung</a> kemerdekaan Palestina, Prabowo tetap beranggapan bahwa Australia adalah <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2018/11/25/on-ozs-jerusalem-debate-prabowo-says-why-not-maruf-says-no.html">negara berdaulat</a> yang segala keputusannya perlu dihormati. </p>
<p>Saat ini, publik masih menanti bagaimana perkembangan insiden tersebut dapat mempengaruhi kampanye kedua calon presiden. Walau begitu, rasanya sulit untuk mengabaikan isu ini dari perdebatan. Pada <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2014/06/28/new-president-should-prioritize-palestine-alwi.html">debat pemilihan presiden 2014 silam</a> pun, kemerdekaan Palestina masuk ke dalam salah satu topik yang cukup sentral untuk diangkat.</p>
<h2>Tahapan berikutnya bagi kedua negara</h2>
<p>November silam, Australia dan Indonesia direncanakan menandatangani perjanjian perdagangan bebas di East Asian Summit di Singapura. Perjanjian tersebut ditujukan sebagai puncak dari proses negosiasi mengenai <em>Comprehensive Economic Partnership Agreement</em> (CEPA) yang telah berjalan sejak 2010. Bila terlaksana, perjanjian ini akan meliputi <a href="https://www.abc.net.au/news/2018-08-31/australia-and-indonesia-pledge-closer-ties/10189458">pelatihan keterampilan serta akses bebas untuk perdagangan sapi, susu, maupun produk-produk pertanian</a>. Namun, penandatanganan tersebut akhirnya harus tertunda sampai waktu yang belum dapat ditentukan.</p>
<p>Simon Birmingham, Menteri Perdagangan Australia, mengklaim bahwa penundaan tersebut lebih karena masalah penerjemahan. Di lain pihak, <a href="https://www.sbs.com.au/news/translation-issues-not-embassy-move-behind-delay-in-trade-deal-with-indonesia">SBS melansir</a> bahwa sejumlah pejabat Indonesia menginginkan kesepakatan ditunda hingga terdapat kejelasan mengenai wacana Australia memindahkan kedutaan besar mereka ke Yerusalem.</p>
<p>Keputusan Australia mengurungkan pemindahan kedutaan besar mereka ini pun mengembalikan kondisi pada status quo. Meski begitu, ketegangan tetap berpotensi ada menyusul pernyataan Morrison yang masih mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel. Merespons kondisi yang tak menentu, Australia mengeluarkan <a href="https://www.straitstimes.com/asia/australianz/australia-warns-citizens-ahead-of-expected-jerusalem-move">peringatan</a> bagi warga mereka yang berada di Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan.</p>
<p>Kini, kita pun perlu menanti apakah kompromi Australia dapat meredakan ketegangan hubungan Indonesia-Australia, sehingga kesepakatan dagang yang tertunda akhirnya mampu tercapai.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/109154/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Ario Bimo Utomo tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Bagaimanakah hubungan Australia-Indonesia setelah pembatalan wacana pemindahan kedutaan Australia ke Yerusalem?Ario Bimo Utomo, Lecturer in International Relations, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1024022018-08-30T09:04:35Z2018-08-30T09:04:35ZHarapan Indonesia untuk perdana menteri baru Australia Scott Morrison<p>Seminggu setelah dilantik, Perdana Menteri Australia Scott Morrison akan <a href="http://www.abc.net.au/news/2018-08-26/scott-morrison-to-travel-to-indonesia-on-first-trip-overseas/10166632">berkunjung ke Indonesia</a> pada Jumat minggu ini sebagai kunjungan luar negeri pertamanya. </p>
<p>Dalam kunjungan tersebut, Morrison dijadwalkan bertemu Presiden Joko Widodo untuk mengumumkan kesepakatan <a href="https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/australias-new-pm-scott-morrison-due-in-indonesia-this-week-amid-hopes-on-trade">perdagangan bebas</a> dan membahas <a href="https://www.sbs.com.au/news/morrison-s-first-trip-will-be-to-indonesia">kerja sama bidang keamanan</a> antara kedua negara.</p>
<p>Namun, muncul beberapa pertanyaan mendasar: seberapa dalam Indonesia mengenal Morrison? Bagaimana kepemimpinannya akan berdampak pada hubungan bilateral Indonesia dan Australia? Apa harapan Indonesia terhadap Morrison?</p>
<h2>Eksposur media</h2>
<p>Kemenangan Morrison sebagai perdana menteri setelah kekacauan internal Partai Liberal minggu lalu berhasil menarik perhatian media massa di Indonesia. Pemantauan seminggu terakhir menunjukkan bahwa media cetak seperti <a href="https://indeks.kompas.com/tag/scott-morrison">Kompas</a>, <a href="http://www.thejakartapost.com/tag/Scott-Morrison">The Jakarta Post</a> dan beberapa media daring ternama seperti (<a href="https://www.detik.com/tag/scott-morrison?tag_from=malcolm-turnbull">Detik</a>,<a href="https://www.okezone.com/tag/scott-morisson">Okezone</a> dan <a href="https://kumparan.com/topic/australia/terkini">Kumparan</a> memberitakan kemenangan Morrison secara intensif.</p>
<p>Eksposur media Jakarta mengenai kemenangan Morrison menunjukkan meningkatnya kesadaran publik terhadap politik Australia. Eksposur ini bahkan lebih intensif dibanding pemberitaan <a href="https://theconversation.com/between-perceptions-and-realities-of-australian-indonesian-attitudes-a-view-from-indonesia-64127">media di Indonesia</a> sewaktu pemilihan umum federal Australia pada 2016.</p>
<p>Media di Indonesia memandang volatilitas kepemimpinan di pemerintahan Australia sebagai hal yang <a href="https://kompas.id/baca/internasional/2018/08/26/saat-gonta-ganti-pemimpin-jadi-biasa/">biasa</a>. Sebagian media juga memandang tumbangnya Malcolm Turnbull minggu lalu dapat berpotensi <a href="http://news.harianjogja.com/read/2018/08/28/500/936428/pekan-ini-perdana-menteri-baru-australia-akan-kunjungi-indonesia-ini-yang-dibahas">menunda</a> lebih jauh negosiasi perjanjian bilateral antarkedua negara.</p>
<h2>Mengenal Morrison</h2>
<p>Selama ini, Indonesia cenderung lebih sering mendengar nama-nama politikus Australia seperti <a href="https://kumparan.com/@kumparannews/menlu-retno-terima-kasih-julie-bishop-atas-kolaborasinya-selama-ini-1535275606369569574">Julie Bishop</a>, <a href="https://koran.tempo.co/read/133732/kevin-rudd-kunjungi-indonesia">Kevin Rudd,</a> dan <a href="https://internasional.kompas.com/read/2012/03/15/02102294/indonesia.dan.peran.australia">Julia Gillard</a>. Nama Morrison jarang terdengar dan baru mencuat setelah terpilih sebagai perdana menteri. </p>
<p>Selain itu, tidak semua orang Indonesia mengetahui bahwa terpilihnya Morrison adalah hasil instabilitas politik di internal Partai Liberal.</p>
<p>Dari rekam jejaknya, Indonesia mengetahui peran Morrison dalam kebijakan imigrasi Australia yang kontroversial, <a href="https://www.antaranews.com/berita/741389/morrison-pm-australia-yang-pernah-bikin-berang-indonesia">“stop the boat”</a>. Morrison mendesain kebijakan ini sebagai upaya untuk menghalau kedatangan pencari suaka ke Australia ketika dia menjabat sebagai Menteri Imigrasi pada 2013-2014.</p>
<p>Pemerintah Indonesia selalu konsisten menyatakan <a href="https://news.okezone.com/read/2015/11/10/18/1246944/kebijakan-imigrasi-australia-berdampak-besar-pada-asean">keberatan</a> terhadap kebijakan ini. Indonesia berpendapat bahwa Australia semestinya tidak membuat kebijakan unilateral dan seharusnya negara tetangga tersebut lebih mengutamakan pendekatan yang berkelanjutan terhadap isu pencari suaka.</p>
<p>Morrison juga sempat ditengarai berperan dalam memanfaatkan kebijakan <a href="https://www.smh.com.au/national/morrison-sees-votes-in-anti-muslim-strategy-20110216-1awmo.html">anti-Islam</a> untuk memenangkan Partai Liberal dalam pemilihan umum 2013.</p>
<p>Terlepas dari kemungkinan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam melihatnya sebagai sosok yang pragmatis dan <a href="https://theconversation.com/with-bishop-gone-morrison-and-payne-face-significant-challenges-on-foreign-policy-102110">tidak ramah</a> terhadap Islam, Morrison masih memiliki kesempatan untuk membuka lembaran baru dalam meningkatkan kualitas hubungan bilateral Indonesia-Australia. Sejauh ini, media Jakarta hanya terfokus pada pembahasan peran Morrison dalam kebijakan <a href="https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180824114555-113-324578/scott-morrison-mantan-artis-cilik-jadi-pm-australia">imigrasi</a>.</p>
<h2>Harapan terhadap Morrison</h2>
<p>Kunjungan Morrison ke Jakarta adalah gestur simbolis yang efektif untuk menunjukkan seberapa penting Indonesia bagi Australia.</p>
<p>Terlepas dari kedekatan geografis antara keduanya, Australia hanya menempati peringkat <a href="https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IDN/Year/LTST/TradeFlow/Export/Partner/all/">ke-12</a> dalam daftar destinasi ekspor Indonesia pada 2016-2017. Sebaliknya, Indonesia merupakan negara di urutan<a href="https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/AUS/Year/LTST/TradeFlow/Export/Partner/all/">ke-10</a> sebagai tujuan ekspor Australia.</p>
<p>Selama kunjungannya di Jakarta, Morrison diagendakan untuk mengumumkan perkembangan perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia dan Australia yang telah mencapai kesepakatan mendasar, meskipun beberapa sumber <a href="https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/australias-new-pm-scott-morrison-due-in-indonesia-this-week-amid-hopes-on-trade">meragukan</a> bahwa perjanjian tersebut akan ditandatangani. Kesepakatan ini dikenal dengan nama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).</p>
<p>IA-CEPA sendiri telah melalui proses negosiasi yang panjang, kompleks, dan melelahkan. Hal ini disebabkan karena preferensi Australia untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dalam perjanjian tersebut. </p>
<p>Dalam proses negosiasi, Australia menginginkan kepemilikan penuh dalam investasi di sektor <a href="https://www.smh.com.au/business/australiaindonesia-free-trade-deal-will-encounter-protectionism-20170829-gy6eu5.html">pendidikan tinggi</a> saat membuka cabang perguruan tinggi mereka di Indonesia. Awalnya, Indonesia menawarkan 41% kepemilikan terhadap investasi di sektor ini. Perkembangan menunjukkan bahwa IA-CEPA telah menyepakati kepemilikan Australia dapat meningkat menjadi 67%.</p>
<p>Hal serupa terjadi di sektor kesehatan dan pertanian. Australia menginginkan liberalisasi yang lebih menyeluruh di dua sektor ini. Pada Juli 2018, kedua negara telah memasuki negosiasi putaran ke-12 dan masih meninggalkan beberapa kebuntuan teknis dalam negosiasi pada beberapa kelompok kerja, yang berpotensi menyebabkan penundaan kesepakatan lebih lanjut.</p>
<p>Penting untuk dicatat bahwa Australia tidak selalu menjadikan perjanjian perdagangan dalam prioritas untuk menciptakan keuntungan ekonomi bagi negara. Australia juga melihat perjanjian perdagangan sebagai salah satu instrumen dalam <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10357710802060576">politik luar negeri</a>. Pendekatan ini dapat dilihat dalam sejumlah perjanjian perdagangan Australia yang telah disepakati dengan beberapa negara mitra, seperti <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2092521217300627">Korea Selatan</a>, <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09512740701868765">Jepang</a> dan <a href="https://books.google.co.id/books/about/All_the_Way_with_the_USA.html?id=aAyTVbF3V44C&redir_esc=y">Amerika Serikat</a>.</p>
<p>Mempertimbangkan kecenderungan tersebut, sudah selayaknya Australia tidak hanya terfokus pada prioritas kalkulasi ekonomi dalam negosiasi IA-CEPA. IA-CEPA perlu secara lebih serius dilihat sebagai perjanjian yang tidak hanya mengatur liberalisasi tarif, mekanisme dagang, dan berbagai hal teknis lainnya. </p>
<p>Perjanjian ini semestinya dimanfaatkan sebagai instrumen politik luar negeri yang dapat memberikan dampak strategis terhadap hubungan bilateral kedua negara pada masa depan. Dalam proses negosiasi IA-CEPA, kedua negara juga perlu melibatkan peran <a href="https://wc2018.ipsa.org/events/congress/wc2018/paper/revisiting-australia-indonesia-economic-relations-close-still-far">kelompok masyarakat sipil</a>.</p>
<p>Dalam hal kebijakan imigrasi, Indonesia juga khawatir jika Morrison memutuskan untuk <a href="https://www.antaranews.com/berita/741389/morrison-pm-australia-yang-pernah-bikin-berang-indonesia">memperkuat</a> kebijakan “turn back the boat”. Kita berharap, semoga kebijakan ini tidak menjadi prioritas Morrison dalam mengelola hubungan Australia dengan Indonesia.</p>
<p>Australia perlu pendekatan yang lebih partisipatif untuk menghadapi isu pencari suaka. Pendekatan ini perlu dilakukan melalui komunikasi intensif dengan negara-negara di sekitar kawasan.</p>
<p>Memang kecenderungan politikus Australia menggunakan isu imigrasi sebagai alat mendulang suara pada pemilihan umum di Australia dapat dipahami. Meskipun demikian, Morrison perlu mengingat bahwa Indonesia telah secara berulang-ulang menegaskan bahwa kebijakan “tow back the boat” adalah pendekatan yang tidak <a href="http://www.abc.net.au/news/2014-01-24/marty-natalegawa-says-pursuing-turnback-policy-unhelpful/5216450">berkelanjutan</a> dalam menciptakan stabilitas kawasan.</p>
<h2>Harapan tinggi di masa mendatang</h2>
<p>Terlepas dari instabilitas politik pemerintahan federal Australia, hubungan bilateral Indonesia dan Australia sejauh ini tetap dalam kondisi yang baik.</p>
<p>Sepanjang sejarahnya, hubungan kedua negara selalu berada dalam ikatan yang kuat dan dalam kerangka kemitraan strategis. Beberapa isu memang sempat membuat <a href="https://www.antaranews.com/berita/405565/indonesia-tarik-dubes-dari-australia">ketegangan</a> di antara kedua negara, namun Indonesia dan Australia memiliki tujuan yang sama dalam menciptakan stabilitas kawasan.</p>
<p>Meskipun demikian, instabilitas politik di pemerintahan federal Australia berlangsung bersamaan dengan tren hubungan Indonesia-Australia yang tengah bergeser.</p>
<p>Saat ini, hubungan Indonesia-Australia semakin kuat dengan topangan komunikasi antar masyarakat (<em>people-to-people contact</em>) yang meningkat dan semakin intensif. </p>
<p>Hal ini terlihat dari pembukaan <a href="https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/MR17_029.html">Aussie Banget Corner</a> di beberapa universitas terkemuka di Indonesia. Tersedianya pojok diplomasi ini memudahkan mahasiswa Indonesia untuk memahami lebih dalam mengenai <a href="http://instagram.com/abc.uii">budaya, politik, dan pemerintahan Australia</a>.</p>
<p>Selain itu, dengan skema <a href="https://dfat.gov.au/people-to-people/new-colombo-plan/scholarship-program/Pages/scholarship-program.aspx">New Colombo Plan</a>, Indonesia secara konsisten ditempatkan sebagai destinasi terpopuler yang dipilih oleh mahasiswa Australia. Hal ini mendorong peningkatan interaksi yang intensif antara pemuda-pemudi Indonesia dan Australia.</p>
<p>Sayangnya, pergantian kepemimpinan di Canberra tidak selalu menghasilkan perdana menteri yang siap membangun citra Australia di kawasan sebagai negara <a href="https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/is-australia-a-middle-power/">kekuatan menengah</a> yang baik.</p>
<p>Instabilitas politik Australia menyebabkan para politikus di negara tersebut memiliki agenda politik yang pragmatis, menekankan pada pentingnya memenangkan pemilihan umum selanjutnya. Isu-isu domestik dan intrik politik menjauhkan para politikus di parlemen Australia untuk menerapkan agenda politik luar negeri yang <a href="https://books.google.co.id/books?id=ociLbEH2tRgC&dq=Australian+sober+foreign+policy&source=gbs_navlinks_s">realistis</a>. </p>
<p>Hal inilah yang mendorong Tony Abbott gagal memenuhi janjinya untuk menerapkan pendekatan <a href="https://www.economist.com/asia/2013/11/23/no-surprises">“More Jakarta Less Geneva”</a>. Abbott bahkan <a href="https://edition.cnn.com/2013/11/19/world/asia/indonesia-australia-spy-row/index.html">menolak untuk meminta maaf</a> dalam skandal penyadapan di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.</p>
<p>Morrison diharapkan mampu meneruskan upaya Indonesia dan Australia dalam membangun hubungan bilateral yang semakin kuat. Sebagai mantan <a href="https://www.theland.com.au/story/5605754/who-is-scott-morrison/?src=rss">Direktur Pelaksana <em>Tourism Australia</em></a> pada 2004 hingga 2006, Morrison memiliki kapasitas untuk membawa hubungan Indonesia-Australia semakin menarik dan atraktif di masa mendatang. </p>
<p>Beberapa cara yang dapat ditempuh di antaranya adalah menyegerakan kesepakatan IA-CEPA dan memikirkan pendekatan yang lebih berkelanjutan dalam menghadapi isu pencari suaka.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/102402/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Hangga Fathana tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Eksposur media lokal mengenai Perdana Menteri Scott Morrison menunjukkan meningkatnya kesadaran publik terhadap politik Australia.Hangga Fathana, Lecturer in International Relations, Universitas Islam Indonesia (UII) YogyakartaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/895432018-01-02T10:03:28Z2018-01-02T10:03:28ZKertas kabinet Australia 1994-1995: Perjanjian keamanan dengan Indonesia meredam kekhawatiran<p>Meskipun usianya singkat, penandatangan Perjanjian Australia-Indonesia untuk Mempertahankan Keamanan pada 1995 merupakan sebuah pencapaian dalam sejarah hubungan dua negara tersebut. Dibukanya kertas kabinet Australia 1994-1995 menegaskan bahwa pernah ada pencapaian dalam hubungan kedua negara.</p>
<p>Dari perspektif Indonesia, perjanjian tersebut dianggap cukup efektif dalam membangun kesamaan kepentingan untuk mempromosikan keamanan dan stabilitas regional. Bagi Indonesia, perjanjian tersebut <a href="https://www.library.ohio.edu/indopubs/1995/12/15/0013.html">melengkapi</a> kerja sama militer yang sudah berlangsung selama 15 tahun. </p>
<p>Sampai titik tertentu, perjanjian juga memperkaya <a href="https://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/bitstream/handle/10315/1421/YCI0080.pdf?sequence=1&isAllowed=y">kerjasama bilateral dalam hal militer</a> dengan beberapa negara. </p>
<p>Indonesia juga sempat berasumsi bahwa perjanjian ini akan meningkatkan rasa percaya serta mengurangi <a href="https://www.library.ohio.edu/indopubs/1995/12/15/0013.html">kekhawatiran Australia</a> soal keamanan regional. Kertas-kertas kabinet federal Australia dari 1994-1995 yang dibuka untuk publik oleh Arsip Nasional Australia (National Archives of Australia) pada 31 Desember 2017 menguatkan asumsi ini. </p>
<h2>Simbol dari Australia</h2>
<p>Dokumen-dokumen dari kabinet tersebut menunjukkan bahwa Perdana Menteri Paul Keating pertama kali mengangkat ide mengenai perjanjian keamanan dengan Presiden Soeharto pada Juni 1994. Diskusi mengenai naskah cukup efisien: teksnya sudah disetujui satu bulan sebelum perjanjiannya ditandatangani pada Desember 1995.</p>
<p>Keating dikenal sebagai perdana menteri Australia yang paling bersahabat dengan Indonesia. Ia berulang kali berargumen bahwa hubungan dengan Indonesia seharusnya menjadi prioritas dalam <a href="https://www.library.ohio.edu/indopubs/1996/02/05/0006.html">kebijakan luar negeri Australia</a>.</p>
<p>Masukan kabinet Keating menguatkan citranya sebagai <a href="https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/download/10848/pdf">“diplomat” Indonesia </a> selagi menjabat perdana menteri. Tidak seperti pemerintahan sebelumnya, anggota kabinet Keating mengunjungi Indonesia empat kali dalam satu tahun. Ini menunjukkan ketertarikan personal untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dengan tetangga Australia yang paling dekat. </p>
<p>Perjanjian dengan Australia adalah perjanjian keamanan bilateral Indonesia yang pertama. Perjanjian ini menekankan hubungan bersahabat antara kedua negara di pertengahan 1990-an. Ini kontras dengan kondisi di akhir 1990-an, ketika rasa tidak suka mendominasi hubungan karena konflik di Timor Timur (sekarang Timor-Leste). </p>
<p>Ada beberapa kekhawatiran dari sisi Indonesia mengenai perjanjian tersebut, di antaranya <a href="https://www.library.ohio.edu/indopubs/1995/12/15/0013.html">dampaknya</a> terhadap wilayah Asia Tenggara lebih luasnya. Namun, ini tak sebanding dengan protes di Australia, di mana beberapa orang di sana mengklaim perjanjian tersebut menunjukkan bahwa Keating <a href="https://www.library.ohio.edu/indopubs/1996/01/05/0000.html">mendukung kediktatoran Soeharto</a>.</p>
<h2>Meredakan kekhawatiran Australia</h2>
<p>Dokumen kabinet ini tak hanya menguatkan kepentingan strategis Keating di Indonesia. Mereka juga merefleksikan kekhawatiran Australia dalam beberapa isu. </p>
<p>Dari perspektif regional, perjanjian kerja sama ini meyakinkan negara-negara lain soal komitmen Indonesia untuk membangun kepentingan keamanan bersama. Dari sudut pandang pemerintahan Keating, proses mempertahankan stabilitas regional harus dimulai dari yang paling dekat. Jadi Indonesia memiliki peran ganda bagi Australia: tetangga dekat, dan pintu masuk untuk mengamankan keamanan regional. </p>
<p>Dokumen kabinet ini juga mengungkap bahwa perjanjian dibuat sebagai cara untuk meredakan kekhawatiran Australia soal perubahan strategis yang tak menentu di Asia Tenggara. Ini sejalan dengan apa yang terjadi di wilayah ini karena <a href="https://www.jstor.org/stable/2644754?seq=1#page_scan_tab_contents">perubahan keamanan pasca-Perang Dunia II </a> di 1990, terutama dalam hubungan antara ASEAN dan negara-negara Indocina seperti Vietnam, Laos, Kamboja. </p>
<p>Dokumen Keating juga menguatkan pernyataan dia bahwa kesuksesan Australia di Asia akan <a href="http://www.keating.org.au/shop/item/australia-asia-and-thebahwa-new-regionalism---17-january-1996">menentukan kesuksesannya di tempat lain</a>. Bagi Keating, perjanjian dengan Indonesia menambah pengetahuan mengenai budaya Australia. </p>
<p>Keating berargumen bahwa perjanjian ini tidak serta merta mencegah kemungkinan adanya konflik dengan Indonesia. Namun, perjanjian tersebut dapat membantu Australia menangani apa yang akan terjadi—dan siapa yang akan datang sesudah Soeharto. Harapan ini jauh dari kenyataan, mengingat keputusan Indonesia memutus perjanjian ini para 1999 karena intervensi Australia di Timor Timur. </p>
<p>Masa-masa sesudah turunnya Soeharto pada 1998 adalah period yang tidak dapat diprediksi. Asumsi bahwa perjanjian keamanan akan membantu mengindikasikan bahwa Australia memang memiliki kekhawatiran akan Reformasi. </p>
<p>Namun, sebenarnya suksesi kepemimpinan Indonesia merupakan isu domestik. Isu ini tidak akan mengancam keamanan strategis Australia sama sekali. Intervensi pemerintah Howard di Timor Timur lah yang pada akhirnya merusak hubungan dengan Indonesia. </p>
<h2>Memperbaiki rasa percaya</h2>
<p>Kekalahan pemerintahan Partai Buruh pada 1996 dan berakhirnya perjanjian keamanan pada 1999 pada waktu tertentu sempat dilihat sebagai akhir dari persahabatan Australia-Indonesia. Dan memang, baru pada 2006 kedua negara tersebut membentuk <a href="http://dfat.gov.au/geo/indonesia/pages/agreement-between-the-republic-of-indonesia-and-australia-on-the-framework-for-security-cooperation.aspx">Kesepakatan Lombok</a> untuk membangkitkan kembali kerja sama keamanan. </p>
<p>Dokumen kabinet ini menunjukkan warisan Keating terbukti relevan: hubungan pertahanan Australia dengan Indonesia adalah yang paling penting di wilayah ini. Keating menyiapkan dasar bagi kedua negara untuk terus mengembangkan lingkup kerja sama kedua negara termasuk ekonomi, anti-terorisme, dan penegakan hukum. </p>
<p>Komitmen kedua negara untuk membangun pemahaman bersama juga tetap kuat. Kecurigaan <a href="https://theconversation.com/spying-scandal-another-challenge-to-the-australia-indonesia-relationship-19909">kadang muncul</a>, tapi kedua negara sadar bahwa konflik lebih membawa keburukan daripada kebaikan.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/89543/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Hangga Fathana tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Dibukanya kertas kabinet Australia baru-baru ini membuka catatan sejarah positif tentang hubungan Indonesia-Australia yang selalu pasang surut.Hangga Fathana, Lecturer in International Relations, Universitas Islam Indonesia (UII) YogyakartaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/882622017-11-30T09:34:49Z2017-11-30T09:34:49ZMembuka pintu pendidikan lebih lebar bagi siswa difabel di Indonesia<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/196898/original/file-20171129-29123-1vzmdk1.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Inklusi pendidikan bagi penyandang disabilitas bisa memperkuat daya saing mereka di dunia kerja.</span> <span class="attribution"><span class="source">Shutterstock</span></span></figcaption></figure><p>Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap 3 Desember bukan hanya untuk mendukung penyandang disabilitas tapi juga hari untuk mengambil tindakan demi memastikan warga difabel mendapatkan haknya. Sebuah kolaborasi Indonesia-Australia meninjau apakah lembaga pendidikan di Indonesia, termasuk lembaga pendidikan Islam, membuka pintunya bagi penyandang disabilitas. </p>
<p>Pemerintah Indonesia telah berupaya mempromosikan pendidikan yang inklusif dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Tetapi, siswa difabel membutuhkan <a href="http://www.thejakartapost.com/news/2017/11/23/islamic-schools-not-inclusive-enough-disabled-students.html">komitmen lebih dari pemerintah dan masyarakat</a> demi kesetaraan dan partisipasi penyandang disabilitas.</p>
<h2>Kemajuan dalam hal akses dan inklusi</h2>
<p>Hak penyandang disabilitas tercantum dalam <a href="https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html">Konvensi PBB tentang Hak bagi Penyandang Disabilitas</a>. </p>
<p>Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut pada 2011 dan mengesahkan <a href="https://globalpublicpolicywatch.org/2016/12/02/creating-a-fairer-indonesia-for-people-with-disabilities">Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas pada 2016</a>. Pemerintah dan masyarakat juga telah berupaya untuk <a href="http://www.thejakartapost.com/life/2016/10/05/promoting-disability-inclusion-in-indonesia-lessons-learned-from-the-paralympics.html">mempromosikan inklusi penyandang disabilitas</a> dalam bidang pendidikan.</p>
<p>Halangan-halangan masuk sekolah dan melanjutkan ke universitas juga telah dievaluasi. Ini termasuk upaya mengubah rancangan gedung sekolah agar mengakomodasi lajur khusus untuk kursi roda (<em>ramp</em>) untuk masuk ruang kelas. Kurikulum di sekolah umum dan sekolah Islam juga telah diubah demi meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas di sekolah.</p>
<p>Perbaikan juga terjadi di luar sektor pendidikan. Sejumlah pemerintah daerah juga dilaporkan telah memulai perencanaan pembangunan yang inklusif untuk <a href="http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_593078/lang--en/index.htminclusion%20of%20persons%20with%20disabilities">membangun infrastruktur yang bisa diakses orang difabel</a>.</p>
<p>Masih banyak yang harus dikerjakan, tapi telah ada dukungan sungguh-sungguh untuk inklusi penyandang disabilitas di seluruh Indonesia.</p>
<h2>Konferensi keragaman dan inklusi disabilitas</h2>
<p>Dua lembaga Australia, Institute for Religion, Politics and Society di Australian Catholic University, dan Institute for Culture and Society di University of Western Sydney, telah bekerja sama dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta sejak 2016. Kemitraan ini bertujuan menumbuhkan sikap dan kebijakan yang inklusif di lembaga pendidikan tinggi Islam, madrasah dan pesantren. </p>
<p>Konferensi bertajuk <a href="http://www.uinjkt.ac.id/id/penyandang-disabilitas-miliki-kesempatan-sama-untuk-maju/">Keragaman dan Inklusi Disabilitas di Masyarakat Muslim: Pengalaman di Negara-negara Asia</a> adalah hasil dari kemitraan ini. Konferensi ini didukung oleh UIN Jakarta dan inisiatif pemerintah Australia, Program Peduli, yang dikelola The Asia Foundation.</p>
<p>Perhatian dari seluruh Indonesia mengenai isu ini cukup besar. Para pembicara termasuk akademisi, aktivis disabilitas dan masyarakat sipil. Konferensi ini mempertemukan cendekiawan dari berbagai disiplin, termasuk pendidikan, pekerjaan sosial, psikologi, hukum, studi kebijakan, dan studi agama. Maka pendekatan antardisiplin terasa kental dalam diskusi dua hari tersebut.</p>
<p>Isu-isu yang dipaparkan dalam konferensi termasuk diskriminasi yang masih terjadi, persepsi masyarakat yang negatif mengenai disabilitas, dan kebijakan yang diskriminatif. Konferensi juga menampilkan temuan para peneliti berkait praktik-praktik inklusi di tingkat komunitas. Isu penting yang didapati dari 52 makalah adalah kurangnya inklusi di bidang pendidikan. </p>
<p>Konferensi memilih fokus inklusi di <a href="http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/people-with-disability-locked-out-of-learning/">lembaga pendidikan Islam dan ini memang disengaja</a>. Pendidikan bermutu tinggi bagi penyandang disabilitas penting untuk memastikan mereka mendapat kesempatan kerja di masa depan. Perundangan-undangan di Indonesia memandatkan perusahaan untuk memberi kesempatan kerja bagi <a href="http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b8cf8abc7dc4/kesempatan-kerja-bagi-penyandang-cacat">penyandang disabilitas berdasar prinsip non-diskriminasi</a>. Pendidikan menjadi fondasi dari kesempatan kerja yang baik.</p>
<h2>Manfaat pendidikan inklusif</h2>
<p>Pendidikan inklusif merupakan dasar dari perkembangan kemampuan dan kapasitas penyandang disabilitas sehingga bisa bersaing dan dihargai di dunia kerja. Inklusi penyandang disabilitas di pendidikan tinggi mendorong sikap positif di komunitas terhadap penyandang disabilitas, partisipasi, dan inklusi sosial.</p>
<p>Pembahasan yang muncul dalam konferensi internasional memperlihatkan bagaimana disabilitas dan keragaman bisa menjadi jalan penting menuju menghargai perbedaan. Inklusi disabilitas mendorong dialog dan pembelajaran, memperluas pemahaman sosial akan hak, keadilan, dan praktik tanpa diskriminasi.</p>
<h2>Disabilitas dan pendidikan Islam</h2>
<p>Kolaborasi antara ilmuwan Australia dan Indonesia menelaah <a href="http://globaldisability.org/2016/09/06/disability-inclusive-education-indonesian-islamic-education-institutions">inklusi disabilitas di lembaga pendidikan Islam</a> seperti di pesantren, madrasah, dan universitas Islam. Para akademisi juga menelaah pengajaran Islam, dari ayat Quran dan Hadis, berkenaan dengan praktik inklusif.</p>
<p>Para peneliti dan aktivis disabilitas Muslim di konferensi membahas kunci-kunci dalam pengajaran Islam yang mendorong inklusi, rasa hormat, dan martabat. Para penyaji makalah membahas dukungan positif untuk perbedaan dan keragaman dalam ajaran Islam. Ini termasuk peran iman yang mendukung pemenuhan hak dalam tindakan sehari-hari.</p>
<p>Isu inti yang juga diungkapkan di konferensi adalah mayoritas penyandang disabilitas di Indonesia tinggal di perdesaan. Ini tantangan sebab madrasah dan pesantren di perdesaan biasanya kurang dalam fasilitas dan sumber daya. Jarang ada pesantren atau madrasah yang memiliki fasilitas untuk penyandang disabilitas. </p>
<p>Konferensi ini memfasilitasi berbagi gagasan, pengetahuan, dan keahlian dari seluruh Indonesia. Para aktivis mengungkapkan pengalaman mereka dan menunjukkan cara baru untuk mewujudkan inklusi disabilitas di Indonesia. Gabungan antara pengalaman pribadi dan riset menekankan pentingnya kebijakan pemerintah dalam memperluas inklusi penyandang disabilitas, terutama di bidang pendidikan. Para pembicara dan peserta konferensi menekankan dengan inklusi pendidikan maka sikap masyarakat terhadap disabilitas bisa lebih positif. </p>
<p>Peserta konferensi menyetujui kolaborasi penting ini harus dilanjutkan. Rencana untuk kolaborasi lebih jauh bahkan telah mulai dibicarakan. Komitmen bersama antara aktivis dan akademisi, yang didorong aspirasi para penyandang disabilitas, akan melempangkan jalan ke perubahan kebijakan. Konferensi ini berakhir dengan dibentuknya Jaringan Riset Disabilitas Australia-Indonesia untuk membangun momentum demi perubahan sosial.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/88262/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Dina Afrianty merupakan salah satu pembicara di konferensi internasional inklusi disabilitas yang disebut di artikel ini.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Karen Soldatic adalah panitia konferensi inklusi yang disebut di artikel ini. Karen juga menerima dana dari Australian Research Council.</span></em></p>Kolaborasi Australia-Indonesia menelaah inklusi bagi penyandang disabilitas di dunia pendidikan Indonesia.Dina Afrianty, Postdoctoral Research Fellow, Australian Catholic UniversityKaren Soldatic, ARC DECRA Fellow / Senior Research Fellow, Western Sydney UniversityLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/869402017-11-09T10:29:06Z2017-11-09T10:29:06ZAustralia dan Indonesia perlu bekerja sama untuk melawan KDRT<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/193429/original/file-20171106-1046-12j07j7.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=0%2C0%2C2500%2C1661&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Belajar dari satu sama lain. </span> <span class="attribution"><span class="source">www.shutterstock.com</span></span></figcaption></figure><p>Di Bali pada 5 September 2017, seorang pria <a href="http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41251933">memotong kaki istrinya</a> menggunakan golok. Sang korban, Ni Putu Kariani, selamat dari serangan mengerikan tersebut tapi akan menderita cacat seumur hidup. </p>
<p>Sekitar sebulan setelah Putu mengalami serangan, Rachael Anne di Sydney <a href="http://www.news.com.au/national/nsw-act/crime/sydney-woman-in-critical-condition-after-throat-slashing-incident/news-story/8b5d52b381ef0286058e29d246c6e2cd">digorok</a>, diduga pelakunya adalah pasangannya. Seperti Putu, Rachael akan mengalami cacat dalam jangka waktu yang lama. Kita masih belum tahu apakah dia akan menderita lumpuh seluruh badan akibat serangan tersebut. </p>
<p>Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimpa perempuan baik di Australia maupun Indonesia. Menurut Badan Statistik Australia, <a href="http://media.aomx.com/anrows.org.au/PSS_2016update.pdf">satu dari empat perempuan di Australia</a> pernah menderita kekerasan fisik atau seksual yang dilakukan oleh pasangan. Di Indonesia, <a href="http://www.unfpa.org/news/new-survey-shows-violence-against-women-widespread-indonesia">satu dari tiga</a> perempuan telah mengalami kekerasan fisik atau seksual dalam kehidupan mereka. </p>
<hr>
<p><em><strong>Baca juga:</strong> <a href="https://theconversation.com/pengabdi-setan-dan-kisah-hantu-perempuan-simbol-adanya-kekerasan-terhadap-perempuan-85417">‘Pengabdi Setan’ dan kisah hantu perempuan: simbol adanya kekerasan terhadap perempuan</a></em></p>
<hr>
<p>Australia dan Indonesia perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah universal ini. Dana bantuan dari Australia semakin sedikit dan mungkin menyulitkan adanya kerja sama di tingkat antarpemerintah. Namun, aktivis di lapangan sebaiknya mengeksplorasi kemungkinan kerja sama untuk belajar dari satu sama lain dalam hal melawan KDRT. </p>
<h2>Menghitung pembunuhan perempuan</h2>
<p>Pada 2016, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan ada <a href="https://coconuts.co/jakarta/news/jakarta-cases-violence-women-2016-komnas-perempuan/">13.602 kasus</a> kekerasan terhadap perempuan, kebanyakan KDRT (75%). Namun, angka ini hanya mewakili sebagian dari kekerasan yang terjadi pada 2016 karena pelaporan rendah dan pengumpulan data tidak begitu baik. </p>
<p>Kasus Putu adalah satu dari banyak kejadian KDRT di Indonesia yang dicatat oleh aktivis hak perempuan <a href="https://www.google.com/url?q=http://www.abc.net.au/news/2016-10-27/australian-expat-collecting-indonesian-domestic-violence-data/7968524&sa=D&ust=1509272351580000&usg=AFQjCNEyO4_-5cGH0VyOUs4ARNW8_TM0tQ">Kate Walton</a> dalam inisiatif “<a href="https://www.facebook.com/menghitungpembunuhanperempuan/">Menghitung Pembunuhan Perempuan</a>” (Counting Dead Women). Ia memantau pemberitaan mengenai KDRT untuk menciptakan basis data mengenai kejadian KDRT. Ia juga membagi informasi yang terkumpul ke pemerintah dan LSM untuk meningkatkan kesadaran mengenai isu ini.</p>
<p>Data statistik tepercaya penting untuk melawan kekerasan terhadap perempuan. Namun, menghitung jumlah perempuan yang telah diserang, dilukai, atau dibunuh oleh pasangan hanya satu bagian dari usaha melawan kekerasan. </p>
<h2>Terlalu sedikit dan terlambat</h2>
<p>Pada 2004, Indonesia menetapkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini secara umum mendefinisikan KDRT sebagai kekerasan yang tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tapi juga psikis, ekonomi, dan seksual. </p>
<p>Namun, 12 tahun sejak pengesahannya, berbagai halangan untuk menjalankan Undang-Undang tetap ada. Proses hukum yang berbelit, sulitnya mendapatkan bukti medis, dan biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pengadilan pidana dan agama dapat menjadi halangan bagi perempuan yang ingin bercerai untuk lari dari KDRT atau yang ingin melaporkan KDRT. </p>
<p>Tingkat pendidikan yang rendah atau kurangnya pemahaman soal hak, hambatan geografis dan ekonomi, dan perilaku atau budaya yang negatif terhadap hak perempuan dalam masyarakat juga membatasi akses terhadap keadilan. Lebih jauh lagi, perempuan yang mengalami KDRT mungkin takut adanya balasan atau stigma dari keluarga atau masyarakat. </p>
<hr>
<p><em><strong>Baca juga:</strong> <a href="https://theconversation.com/laki-laki-harus-dilibatkan-dalam-memerangi-kekerasan-terhadap-perempuan-85333">Laki-laki harus dilibatkan dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan</a></em></p>
<hr>
<p>Di Indonesia, kebanyakan laporan KDRT ditangani melalui cara-cara non-hukum. Di tingkat lokal, keluarga atau pemimpin masyarakat sering menengahi melalui resolusi konflik tradisional. Ada juga <a href="http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1748&context=lhapapers">laporan</a> bahwa polisi sering tidak mengindahkan pengaduan perempuan mengenai KDRT ketimbang menyelidiki terduga pelaku. </p>
<p>Kebanyakan kasus tidak sampai ke pengadilan. Kasus KDRT yang masuk ke meja hijau, kebanyakan diselesaikan di persidangan perceraian, ketimbang pengadilan pidana. </p>
<p>Di tingkat kelembagaan, penanganan KDRT di Indonesia bisa digambarkan sebagai terlalu sedikit dan terlambat. Saat ini, lubang-lubang di kebijakan dan program pemerintah diisi oleh LSM sesuai kemampuan terbaik mereka. </p>
<h2>Pelayanan garda depan</h2>
<p>Program-program untuk korban yang diberikan oleh <a href="http://yayasanpulih.org/en/coming-soon/">Yayasan Pulih</a> di Jakarta dan <a href="http://www.rifka-annisa.org/id/">Rifka Anisa</a> di Yogyakarta menyediakan pelayanan garda depan untuk perempuan Indonesia. Namun, kegiatan berbasis masyarakat untuk korban KDRT sebagian besar mengalami keterbatasan pendanaan. Skala dan kapasitas program-program seperti ini harus diperluas sesegera mungkin. </p>
<p>Pelayanan garda depan di Australia juga terus menerus mengalami <a href="http://www.smh.com.au/comment/the-governments-commitment-to-domestic-violence-funding-is-hollow-20170427-gvtjn0.html">pemotongan pendanaan</a> dan kapasitas yang ada seringkali kewalahan menangani banyaknya perempuan yang membutuhkan bantuan. </p>
<p>Namun, seperti disorot dalam penemuan <a href="http://www.rcfv.com.au/MediaLibraries/RCFamilyViolence/Reports/Final/RCFV-Summary.pdf">Royal Commission into Family Violence (2016)</a>, respons terhadap KDRT di Australia telah meningkat secara signifikan sepanjang dekade terakhir. Meski masih ada kegagalan dan keterbatasan, sistemnya membaik. Saat ini laporan ke polisi mengenai KDRT telah meningkat dan ada kesadaran masyarakat dan lembaga yang lebih besar mengenai dinamika KDRT. </p>
<p>Ada banyak hal yang Indonesia bisa pelajar dari Australia dalam melawan KDRT. Sayangnya, dengan terus menurunnya <a href="https://www.lowyinstitute.org/issues/australian-foreign-aid">dana bantuan Australia</a>, kerja sama dalam hal penanganan KDRT kemungkinan besar tidak akan meningkat di tingkat antarpemerintah. Namun, ada peluang untuk LSM dan aktivis Australia untuk bekerja sama secara langsung dengan LSM Indonesia untuk membantu mengatasi KDRT di tingkat masyarakat. </p>
<p>“Kerja sama” tidak berarti ekspor pengetahuan dan pendekatan Australia terhadap KDRT. Namun, kerja sama bermakna integrasi pengetahuan dari Australia dan Indonesia serta adaptasi pendekatan Australia ke dalam konteks budaya Indonesia. Kate Walton, yang berasal dari Australia, menjelaskan ketika bekerja dalam isu gender di Indonesia, organisasinya harus menimbang beragam elemen, tidak hanya gender tapi isu yang bertautan seperti agama, budaya, geografi, etnis, dan kelas sosial. </p>
<h2>Bagaimana sebaiknya respons kita?</h2>
<p>Perempuan, terlepas dari kekayaan, status sosial, tingkat pendidikan, agama atau etnis, terus menghadapi risiko tinggi KDRT. KDRT tidak hanya berbahaya bagi perempuan secara individual tapi juga memiliki dampak buruk bagi masyarakat Australia dan Indonesia. </p>
<p>Respons kita terhadap kekerasan menentukan kita sebagai sebuah masyarakat. Mungkin lebih mudah untuk memperlakukan kasus-kasus seperti Putu dan Rachael sebagai kasus unik, atau mengecilkan kasus-kasus tersebut sebagai masalah psikologis pelaku kekerasan. Namun itu salah. </p>
<p>KDRT cerminan relasi hubungan yang tak setara antara laki-laki dan perempuan. Struktur sosial patriarkis dan norma-norma gender baik di Australia dan Indonesia melanggengkan kekerasan terhadap perempuan.</p>
<p>Sementara tidak ada jawaban mudah untuk mengatasi KDRT, kerja sama antara Australia dan Indonesia dapat mengisi kurangnya pengetahuan serta meningkatkan kualitas praktik penanganan KDRT di masing-masing negara. </p>
<p>Kolaborasi antara aktivis di tingkat masyarakat memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mencegah dan merespons KDRT. Perempuan dan laki-laki Australia dan Indonesia harus bekerja sama untuk mengakhiri KDRT.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/86940/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Balawyn Jones tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Aktivis hak perempuan dari Australia dan Indonesia harus mengeksplorasi kemungkinan kerja sama untuk belajar dari satu sama lain dalam melawan KDRT.Balawyn Jones, PhD Candidate and Research Fellow, The University of MelbourneLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/861652017-10-26T10:12:11Z2017-10-26T10:12:11ZDapatkah Indonesia-Australia bekerja sama mengatasi tantangan di Laut Cina Selatan?<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/191792/original/file-20171025-25516-18ld2a9.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Australia dan Indonesia keduanya bukan pengklaim resmi di Laut Cina Selatan.</span> <span class="attribution"><span class="source">Shutterstock</span></span></figcaption></figure><p>Cina semakin dekat ke tujuannya untuk mengambil kendali <em>de facto</em> di Laut Cina Selatan (LCS). Amerika Serikat telah merespons dengan mengirimkan kapal perang dan helikopter secara rutin. Namun, ini tampaknya tak akan menghentikan derap maju Cina di LCS dan <a href="https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/let-be-clear-china-would-call-america-s-bluff-south-china-se">ketegangan antara AS dan Cina akan terus meningkat</a>.</p>
<p>Australia dan Indonesia memiliki kepentingan bersama yaitu memastikan perdamaian dan keamanan di LCS karena kesejahteraan kedua negara ini melekat pada jalur perdagangannya. Namun untuk meminimalkan peluang konflik, dua kekuatan tengah ini harus fokus pada menghadapi tantangan <em>yang muncul</em> dari LCS, seperti penangkapan ikan ilegal.</p>
<h2>Kerja sama kekuatan tengah di Laut Cina Selatan?</h2>
<p>Di antara cendekiawan Indonesia dan Australia telah terjadi debat panjang mengenai bagaimana dua negara ini sebaiknya, masing-masing, bereaksi terhadap sengketa-sengketa di LCS. Namun akhir-akhir ini, ada diskusi mengenai bagaimana kekuatan tengah seperti Australia dan Indonesia, bisa memainkan peran konstruktif dalam menghadapi tantangan-tantangan LCS <em>bersama-sama</em>.</p>
<p>Kekuatan tengah secara longgar diartikan sebagai negara-negara yang kekuatan geopolitik dan ekonominya “tidak besar juga tidak kecil”. Mereka seringkali berperan sebagai pembangun koalisi yang orientasinya multilateral. Mereka bekerja di bawah hukum internasional untuk membatasi ambisi-ambisi para kekuatan besar. Kekuatan tengah juga memperkuat pengaruh kekuatan kecil melalui pembentukan rezim dan organisasi-organisasi internasional.</p>
<p>Gagasan bahwa kekuatan tengah harus membentuk satu komunitas untuk menyelesaikan masalah-masalah di wilayah tidaklah baru. <a href="http://www.eastasiaforum.org/2015/07/21/time-for-the-middle-powers-to-step-up/">Mantan Menteri Luar Negeri Australia Gareth Evans</a> telah menyerukan kekuatan-kekuatan tengah di Asia untuk memperbarui aktivismenya demi menengahi relasi kekuatan-kekuatan besar. Ahli strategi seperti <a href="http://sdsc.bellschool.anu.edu.au/sites/default/files/publications/attachments/2016-10/cog_27_web_v3.pdf">Brendan Taylor dan William Tow</a>, juga <a href="https://www.cambridge.org/core/books/south-china-sea/sinoamerican-rivalry-in-the-south-china-sea-is-it-time-to-form-a-maritime-middle-power-cooperative/0AF9CBB61DD79F38B6469BABEA34D15B">Sukjoon Yoon dan C.J. Jenner</a>, telah mengajak komunitas kekuatan tengah untuk membantu menengahi sengketa-sengketa di LCS dan mendorong kerja sama dalam menyelesaikan tantangan keamanan yang terkait. </p>
<p>Australia dan Indonesia (dan kadang Korea Selatan) kerap ditunjuk sebagai kekuatan tengah yang seharusnya memimpin komunitas itu. Kedua negara memiliki kekuatan ekonomi dan strategis yang cukup, keduanya secara resmi bukan pengklaim (<em>non-claimant</em>) di sengketa LCS, dan tujuan keamanan kedua negara ini sama. Indonesia dan Australia sama-sama mengadvokasi tatanan internasional yang didasari peraturan untuk membatasi ambisi kekuatan-kekuatan besar yang menghalangi kepentingan negara-negara yang lebih kecil.</p>
<hr>
<p><em><strong>Baca juga:</strong> <a href="https://theconversation.com/pentingnya-asean-melibatkan-masyarakat-sipil-untuk-memecahkan-persoalan-regional-84005">Pentingnya ASEAN melibatkan masyarakat sipil untuk memecahkan persoalan regional</a></em></p>
<hr>
<h2>Wilayah kerja sama yang memungkinkan?</h2>
<p>Dapatkah Australia dan Indonesia secara efektif menengahi ketegangan antara kekuatan-kekuatan besar ini? Adakah ruang untuk kerja sama bagi dua kekuatan tengah untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan LCS?</p>
<p>Mediasi, menurut <a href="https://www.unsw.adfa.edu.au/sites/default/files/uploads/nassp-pdf/6.4,%20Middle%20Powers%20and%20the%20South%20China%20Sea.pdf">Profesor Andrew O’Neil</a> bisa jadi sulit karena Canberra dan Jakarta memiliki tantangan strategisnya sendiri-sendiri.</p>
<p>Australia terlalu dekat dengan AS untuk menjadi “pihak netral”. Sementara Indonesia dianggap sebagai pengklaim <em>tidak resmi</em> dalam sengketa LCS, karena ada tumpang tindih antara Nine-Dash Line, garis demarkasi yang diklaim Cina, dan Laut Natuna Utara. Faktor-faktor ini membatasi kemampuan kedua negara untuk memainkan peran bermakna dalam memediasi ketegangan di LCS.</p>
<p>Namun, ada ruang untuk kerja sama kekuatan tengah dalam menangani tantangan spesifik dan sumber konflik di LCS.</p>
<p>Sebagai langkah awal, mereka bisa berfokus pada hal-hal di luar isu tradisional keamanan laut, seperti penangkapan ikan ilegal dan pembajakan, karena kedua isu ini berpotensi memantik konflik antarnegara.</p>
<p>Ada kebutuhan spesifik untuk mengatasi masalah penangkapan ikan berlebihan dan ilegal di LCS. Seperti pernah dibahas di <a href="http://theconversation.com/fishing-not-oil-is-at-the-heart-of-the-south-china-sea-dispute-63580">The Conversation</a> tahun lalu, sumber ikan yang menipis dan eksploitasi berlebihan terhadap telah mendorong para nelayan di wilayah tersebut untuk mencari ikan lebih jauh lagi. Pertengkaran antara nelayan dan patroli laut semakin kerap dan berpotensi untuk mengibarkan sentimen nasionalisme di masing-masing negara yang terlibat.</p>
<p>Suatu rezim wilayah harus dibangun untuk menyelesaikan masalah penangkapan ikan berlebihan. Rezim itu harus memastikan pengelolaan sumber perikanan yang lestari dan menangani isu legalitas penangkapan ikan di laut terbuka.</p>
<p>Australia dan Indonesia dapat berperan penting untuk mendorong rezim tersebut terbentuk. Di bawah Presiden Joko Widodo, Indonesia telah menjadikan penanganan penangkapan ikan ilegal sebagai prioritas. Sementara, Australia, dengan pengalaman dan keahlian di bidang kelola perikanan dan kelautan bisa membantu dalam hal pengembangan kapasitas.</p>
<p>Tahun depan akan ada <a href="https://www.pm.gov.au/media/2017-02-23/asean-australia-special-summit-2018">Australia-ASEAN Leaders’ Summit</a> yang pertama dan ini bisa menjadi tempat untuk memulai percakapan berkait kerangka manajemen perikanan.</p>
<p>Australia dan Indonesia harus juga memperbarui forum-forum keamanan yang telah ada, seperti Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN+ dan Forum Regional ASEAN. Forum-forum ini kerap dikritik karena menjadi ajang bincang-bincang tak terarah. Para cendekiawan dan pembuat kebijakan juga sering terpecah soal apakah kita harus membuat forum keamanan baru atau tidak.</p>
<p>Bagaimanapun, forum-forum ini memberi kesempatan interaksi bagi para pembuat kebijakan. Australia dan Indonesia telah berperan aktif dalam mendorong diskusi tentang keamanan maritim di forum-forum ini. Kecenderungan ini perlu dilanjutkan.</p>
<p>Kekuatan tengah mungkin saja kurang dalam hal kemampuan militer dan ekonomi dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan besar. Namun mereka bisa menghalangi ambisi kekuatan besar jika kekuatan tengah bekerja sama.</p>
<p>Yang paling penting dari kepemimpinan kekuatan tengah adalah kemauan politik yang kuat. Wilayah yang aman dan damai akan menguntungkan semua negara. Semua pihak, dengan demikian, harus menanamkan kemauan politik masing-masing untuk menjaganya.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/86165/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Gatra Priyandita is affiliated with the Australian National University. He is a scholarship recipient of the Indonesian Education Endowment Fund.</span></em></p>Dapatkah Australia dan Indonesia—yang disebut kekuatan tengah—menjadi penengah di Laut Cina Selatan melalui isu-isu non-tradisional seperti perikanan?Gatra Priyandita, PhD candidate in International Relations, Australian National UniversityLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/849112017-10-03T09:28:04Z2017-10-03T09:28:04ZAustralia berupaya meraup manfaat dari kedekatan dengan Indonesia<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/188128/original/file-20170929-1460-1480rjv.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Sulit menemukan dua negara tetangga di antara anggota G20 yang hubungan ekonominya sekecil Indonesia dan Australia.</span> <span class="attribution"><span class="source">Shutterstock</span></span></figcaption></figure><p>Indonesia adalah salah satu tetangga terdekat Australia. Namun, dua negara anggota <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/G20">G20</a> ini tak terlalu banyak berdagang dan berinvestasi dengan satu sama lain. Bahkan, sulit menemukan dua negara bertetangga anggota G20 yang hubungan dagang dan investasinya selemah Australia dan Indonesia. </p>
<p>Jika Anda melihat <a href="http://perthusasia.edu.au/getattachment/d76593b9-a160-4474-8172-5b4a87a32c18/PUAC-Power-of-Proximity-AIWG-Sept2017.pdf.aspx?lang=en-AU">angka-angkanya</a>, Indonesia ada di posisi ke-14 di daftar mitra dagang Australia dan Australian di posisi ke-10 di daftar Indonesia. Nilai perdagangan dua arah mereka adalah Rp116 triliun (AU$11 miliar). </p>
<p>Bandingkan angkanya dengan beberapa negara tetangga anggota G20 di tabel di bawah ini. </p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/188127/original/file-20170929-1438-vn7gii.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/188127/original/file-20170929-1438-vn7gii.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=303&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/188127/original/file-20170929-1438-vn7gii.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=303&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/188127/original/file-20170929-1438-vn7gii.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=303&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/188127/original/file-20170929-1438-vn7gii.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=381&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/188127/original/file-20170929-1438-vn7gii.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=381&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/188127/original/file-20170929-1438-vn7gii.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=381&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Contoh nilai perdagangan bilateral antara negara tetangga G20.</span>
<span class="attribution"><span class="source">Sumber: Data Analisis Solusi Perdagangan Terintegrasi Dunia, Bank Dunia (2017)</span>, <span class="license">Author provided</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Angka investasi antara Indonesia dan Australia bahkan lebih mengecewakan. Total investasi Australia di Indonesia kurang dari 1% dari total investasi luar negeri Australia.</p>
<p>Angka-angka ini jelas tidak mencerminkan kenyataan bahwa posisi Indonesia secara ekonomi sedang semakin penting dan bahwa Indonesia diprediksi menjadi ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada tahun 2050. Bahkan <a href="http://www.pwc.com/world2050">jika prediksi masa depan (2050</a>) yang dikeluarkan PwC tentang Indonesia ternyata terlalu optimistis, tetap saja <a href="http://analisis.kontan.co.id/news/memaksimalkan-bonus-demografi?page=2">bonus demografi</a> Indonesia akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 25 tahun mendatang. </p>
<p>Narasi tentang Indonesia ini menguatkan alasan perlunya Australia memperbarui dan memperbaiki hubungan ekonomi yang tertatih.</p>
<h2>Bukan hanya soal risiko investasi Indonesia</h2>
<p>Pada bulan Juli 2017, sekelompok pakar Australia dan Indonesia berkumpul di Perth, dibiayai oleh lembaga Perth USAsia Centre, untuk menelaah sebab-sebab di balik hubungan ekonomi yang lemah dan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya. Mereka, Kelompok Kerja Australia - Indonesia di Perth USAsia Centre, mengeluarkan <a href="http://perthusasia.edu.au/our-work/the-power-of-proximity">laporan berisi temuan</a> mereka dan menganalisis bahwa perekonomian kedua negara sepertinya tidak saling mengisi. Keduanya bergantung pada sumber daya alam sehingga Australia dan Indonesia lebih banyak bersaing ketimbang bekerja sama.</p>
<p>Dalam laporannya, Kelompok Kerja mengakui bahwa perusahaan-perusahaan Australia mendapati kesulitan untuk menyiasati iklim bisnis di Indonesia. Aturan-aturan berkenaan dengan kepemilikan asing dan yang lainnya membuat investasi yang sebenarnya menarik menjadi kurang atraktif. Akibatnya, pebisnis Australia pindah ke peluang lain.</p>
<p>Tetapi toleransi rendah terhadap risiko tidak bisa menjelaskan semuanya. Pebisnis Australia masuk dan berkembang di lingkungan bisnis yang rumit di tempat lain. Misalnya di Cina. Peringkat <a href="http://www.doingbusiness.org/rankings">Bank Dunia untuk kemudahan berbisnis</a> Cina—yang pemerintahannya tidak transparan, hak properti yang tidak stabil, dan korupsi birokrasi—tidak berbeda jauh dari Indonesia. </p>
<p>Yang dimiliki Australia berkait dengan Cina adalah suatu narasi tentang ekonomi Cina yang sedang melesat dan bagaimana itu memberi manfaat langsung. Karena permintaan dari Cina, <a href="https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2014/dec/pdf/bu-1214-3.pdf">ekspor tambang</a> Australia berlipat tiga selama 10 tahun. Ini meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan per kapita di Australia.</p>
<h2>Narasi bersama Indo-Pasifik</h2>
<p>Alih-alih persepsi mengenai risiko dan ketidakpastian, Kelompok Kerja menjelaskan rendahnya investasi disebabkan Australia belum melihat Indonesia sebagai peluang bisnis.</p>
<p>Saat ini belum ada narasi mengenai kemajuan Indonesia dan apa maknanya bagi bisnis Australia. Kelompok Kerja merekomendasikan agar Australia dan Indonesia menyusun suatu narasi “Indo-Pasifik” secara bersama-sama. Alih-alih memandang satu sama lain sebagai ancaman, kedua negara seharusnya melihat satu sama lain sebagai peluang.</p>
<hr>
<p><em><strong>Baca juga:</strong> <a href="https://theconversation.com/indonesia-menantang-taktik-anti-dumping-australia-di-wto-84288">Indonesia menantang taktik anti-dumping Australia di WTO</a></em></p>
<hr>
<p>Sudah ada beberapa pertanda bahwa Australia sedang mengubah cara pandangnya tentang Indonesia. Australia <a href="http://jatim.antaranews.com/lihat/berita/205347/australia-buka-konjen-di-surabaya">membuka konsulat baru di Surabaya</a> pada bulan September untuk berkonsentrasi pada hubungan komersial dan memperluas jejak diplomatik Australia di Indonesia. Selain itu empat negara bagian Australia memiliki kantor perwakilan dagang dan investasi di Jakarta.</p>
<p>Negara bagian Australia Barat tahun ini menunjuk menteri pertama untuk Hubungan Asia, yaitu Bill Johnston. Johnston diberi mandat untuk mempromosikan perdagangan, investasi, tautan budaya, dan hubungan pemerintah-ke-pemerintah. Menteri Johnston berkunjung ke Indonesia pada <a href="https://www.mediastatements.wa.gov.au/Pages/McGowan/2017/09/Minister-Johnston-visits-Indonesia-to-advance-opportunities.aspx">bulan September</a>. </p>
<p>Dari segi bisnis, ada banyak kisah sukses. Misalnya, Interflour Group, perusahaan kongsi antara Australia dengan perusahaan Salim Group, membangun <a href="http://www.interflour.com/web/id/business-pt-eastern-pearl-flour-mills">penggilingan terigu</a> di Sulawesi Selatan dan Jawa Barat yang mendapatkan suplai gandum dari Australia. </p>
<p>Untuk menekankan keuntungan dari jarak yang dekat antara Australia dan Indonesia, perlu dicatat bahwa satu kapal gandum hanya membutuhkan sembilan hari dari terminal di Australia Barat ke Makassar pulang pergi. Sebagai perbandingan, dari Australia Barat ke pelabuhan di Cina Selatan kira-kira makan waktu sepuluh hari hanya satu arah.</p>
<h2>IA-CEPA: titik awal penting</h2>
<p>Indonesia dan Australia saat ini sedang bernegosiasi tentang Perjanjian Kemitraan Komprehensif Indonesian-Australia (IA-CEPA). IA-CEPA berpotensi menjadi titik awal penting kebangkitan hubungan ekonomi Australia dan Indonesia.</p>
<p>Jika disepakati, IA-CEPA akan menjadi perjanjian dagang dan investasi bilateral kedua yang dinegosiasi Indonesia dengan sukses setelah <a href="http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/joint0807.html">perjanjian dengan Jepang</a> di tahun 2008.</p>
<p>Saat ini, IA-CEPA telah menyelesaikan putaran negosiasi keenam. Kedua negara telah berkomitmen untuk <a href="http://dfat.gov.au/trade/agreements/iacepa/Pages/eighth-round-of-ia-cepa-negotiations.aspx">menyepakati perjanjian</a> sebelum tahun ini berakhir. Para pakar di Kelompok Kerja melihat target ini sangat penting untuk memperbaiki iklim perdagangan dan investasi yang suam-suam kuku. </p>
<p>Indonesia dan Australia secara geografis bertetangga di wilayah yang secara ekonomi paling dinamis di dunia. Pilihannya sederhana: bekerja sama dan menjadi sejahtera atau abai akan satu sama lain dan kehilangan manfaat yang ditawarkan oleh jarak yang dekat. Dengan IA-CEPA dan strategi Australia yang sungguh-sungguh untuk terlibat dengan Indonesia, sepertinya kedua negara saat ini ada pada jalur yang benar.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/84911/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Kyle Springer tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Sebagai tetangga dekat, hubungan dagang dan investasi Indonesia dan Australia termasuk lemah. Tetapi mulai ada upaya perbaikan.Kyle Springer, Program Manager at the Perth USAsia Centre, The University of Western AustraliaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/842882017-09-20T11:14:48Z2017-09-20T11:14:48ZIndonesia menantang taktik anti-dumping Australia di WTO<p>Australia dan Indonesia sedang terlibat dalam negosiasi kerja sama perdagangan, dan pada saat yang sama berselisih mengenai tarif proteksionis Australia untuk kertas impor dari Indonesia. Beberapa negara anggota World Trade Organisation (WTO) lain saat ini melihat bagaimana Australia melaksanakan kebijakan “anti-dumping” untuk mendapatkan keuntungan ekonomis agar dapat meniru Negeri Kanguru tersebut. </p>
<p>Indonesia telah mengadu ke WTO mengenai bea anti-dumping untuk impor kertas A4. Bea ini akan menaikkan tarif impor Indonesia dari nol menjadi 12,6% hingga 45,1%. Ini masa yang canggung bagi kedua negara, karena kedua negara akan menandatangani perjanjian perdagangan bebas pada akhir tahun. </p>
<p>Saat ini, untuk pertama kalinya Cina memiliki kesempatan untuk menantang praktik anti-dumping Australia sebagai pengadu bersama dengan Indonesia, sebuah kesempatan yang mungkin akan diambil mengingat Cina telah dituduh melakukan dumping terkait produk-produk baja dan alumunium Australia.</p>
<p>Dalam konteks perdagangan internasional, “dumping” terjadi ketika barang-barang dijual di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah daripada harga pasar domestik, dikenal juga sebagai “nilai normal”. Penghitungan nilai normal ini menentukan adanya dumping atau tidak, seberapa besar dumping tersebut, dan bea anti-dumping yang harus ditarik sebagai akibatnya. </p>
<h2>Diplomasi anti-dumping Australia</h2>
<p>Pada April 2017, pemerintah Australia menerapkan bea anti-dumping terhadap kertas A4 yang diimpor dari Indonesia. Ini terjadi sesudah Komisi Anti-Dumping Australia menemukan bahwa pengekspor dari Indonesia menjual kertas A4 dengan harga “dumping”.</p>
<p>Kondisi ini dikenal sebagai “situasi pasar tertentu” (<em>particular market situation</em>), sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik negara-negara yang melakukan distorsi harga barang-barang yang mereka ekspor. </p>
<p>Pangkal perselisihan antara Australia dan Indonesia adalah ketergantungan Australia terhadap penggunaan metode “situasi pasar tertentu”. Kasus ini memberi kesempatan pada hakim-hakim di WTO untuk pertama kalinya menimbang bagaimana metode ini ditafsirkan dan diterapkan di tempat-tempat lain di dunia. Dalam kasus ini Komisi Anti-Dumping Australia akan menentukan batasan harga yang merefleksikan nilai asli barang dalam pasar global. Ini akan menggantikan harga yang terdistorsi dengan harga pasar yang kompetitif. </p>
<p>Komisi Anti-Dumping Australia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mendistorsi harga bubur kertas (<em>pulp</em>), materi awal untuk kertas. Namun, keberatan bahwa penemuan ini tidak didukung bukti yang cukup dan tidak sesuai dengan aturan WTO sudah diajukan. WTO memang mengizinkan negara anggota menindak dumping, tapi organisasi ini ingin mengatur bagaimana keputusan-keputusan ini dibuat.</p>
<p>Dalam penyelidikan soal kertas A4 ini, Komisi Anti-Dumping Australia tidak mengindahkan biaya asli bubur kertas yang harus dibayar produsen Indonesia dan malah menggunakan harga batasan untuk menentukan nilai normal. Indonesia telah menantang laporan penemuan “situasi pasar tertentu” serta penggunaan batasan biaya produksi untuk menentukan nilai normal. </p>
<p>Australia adalah salah satu negara yang paling sering menggunakan <a href="http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=TRAD2015038">pendekatan “situasi pasar tertentu ” di bawah peraturan WTO</a>, secara rutin Australia menggunakan pendekatan ini dalam aduan-aduannya terhadap Cina dalam satu dekade terakhir. Kontras dengan Australia, anggota WTO lain, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, memandang Cina sebagai sebuah “ekonomi non-pasar”, artinya mereka berasumsi bahwa pemerintah Cina menekan secara artifisial harga-harga barang di dalam negeri. Maka, negara-negara ini menentukan harga dan bea berdasarkan ekonomi pasar dalam penghitungan nilai normal.</p>
<hr>
<p><em><strong>Baca juga:</strong> <a href="https://theconversation.com/australia-berupaya-meraup-manfaat-dari-kedekatan-dengan-indonesia-84911">Australia berupaya meraup manfaat dari kedekatan dengan Indonesia</a></em></p>
<hr>
<p>Australia telah mengakui Cina sebagai ekonomi pasar penuh pada 2005 dan menyetujui untuk tidak memperlakukan Cina sebagai ekonomi non-pasar dalam penyelidikan anti-dumping. Meski demikian, Australia menggunakan pendekatan “situasi pasar tertentu” untuk menaikkan bea anti-dumping.</p>
<h2>Pendekatan anti-dumping Australia diikuti negara lain</h2>
<p>Penggunaan “situasi pasar tertentu” dalam penyelidikan anti-dumping mengundang ketertarikan anggota WTO yang lain. Baik AS maupun Inggris mulai menerapkan metode ini dan berkonsultasi dengan pejabat Australia tentang <a href="https://academic.oup.com/jiel/article-abstract/19/4/863/2623369/Debunking-the-Myth-of-Particular-Market-Situation">caranya</a>.</p>
<p>Anti-dumping adalah satu dari sedikit tindakan proteksionis yang diizinkan di bawah aturan WTO. <a href="https://www.pc.gov.au/research/completed/antidumping-developments">Dalam sebuah laporan pada 2016 </a>, Komisi Produktivitas Australia menyadari bahwa sistem anti-dumping Australia menguntungkan kepentingan sekelompok kecil industri lokal, dan menyerukan perombakan untuk mengurangi biaya dari sistem tersebut untuk ekonomi Australia yang lebih luas. </p>
<p>Penerapan pendekatan “situasi pasar tertentu”, yang hampir pasti menghasilkan bea anti-dumping yang lebih tinggi, jelas berlawanan dengan kepentingan Australia. Persepsi bahwa Australia menyalahgunakan pendekatan ini dapat memprovokasi aksi anti-dumping balasan dari negara lain yang dapat menggunakan pendekatan ini dengan cara yang sama. </p>
<p>Tentu di semua negara berlaku peraturan-peraturan tertentu; dan peraturan tersebut, bersama dengan bantuan pendanaan untuk industri dan kebijakan pemerintah lainnya, memang mempengaruhi harga secara langsung maupun tidak langsung. Jika pendekatan Australia soal “situasi pasar tertentu” diadopsi, maka “situasi pasar tertentu” akan dapat ditemukan di mana pun dalam ekonomi pasar, termasuk Australia. </p>
<p>Perselisihan ini memberi WTO sebuah kesempatan untuk menciptakan standar bagi peraturan dan praktik-praktik terkait agar sejalan dengan semangat perdagangan bebas.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/84288/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Weihuan Zhou tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Perselisihan perdagangan antara Australia dan Indonesia menyelidiki praktik anti-dumping Australia yang kontroversial di WTO.Weihuan Zhou, Senior Lecturer and member of China International Business and Economic Law (CIBEL) Initiative, Faculty of Law, UNSW Sydney, UNSW SydneyLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.