Presiden Joko “Jokowi” Widodo diduga tengah membangun dinasti politiknya melalui pencalonan anak pertamanya Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan kepada daerah (pilkada) di Solo, Jawa Tengah, tahun depan. Tidak ketinggalan pula, menantu Jokowi, Bobby Nasution juga mencalonkan diri sebagai wali kota dalam pilkada di Medan, Sumatra Utara.
Kemunculan politikus-politikus muda yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 pun tak lepas dari unsur kekerabatan yang memudahkan langkah mereka ke Senayan.
Dengan bermodalkan hubungan relasi dan garis keturunan, langkah menuju gedung parlemen menjadi mulus.
Kendati demikian, kehadiran politikus muda hasil dinasti politik bak pedang bermata dua bagi demokrasi Indonesia.
Di satu sisi, politikus muda, meskipun lahir dari dinasti politik, menunjukkan generasi milenial tidak apatis terhadap politik. Kepedulian mereka terhadap politik penting bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Selain itu, politikus muda juga menumbuhkan rasa optimis terhadap kemungkinan munculnya inovasi baru penyelesaian persoalan publik dengan memanfaatkan keberadaan perkembangan teknologi.
Di sisi lain, kehadiran politikus muda hasil dinasti politik akan menodai nilai-nilai demokrasi. Riset terbaru saya yang belum dipublikasikan menunjukkan proses demokratisasi internal yang terjadi di partai politik atau kandidasi akan terganggu. Sosok politikus yang mumpuni akan tergusur dengan calon lainnya yang punya hubungan kekerabatan dengan petahana, pemimpin partai politik dan sanak keluarga dari latar belakang pejabat.
Trend dinasti politik dan politikus muda
Virus dinasti politik yang memungkinkan pelimpahan kekuasaan secara bergilir kepada sanak keluarga terus menjamur di Indonesia pascareformasi tahun 1998.
Hal tersebut diungkap dalam penelitian disertasi politikus Partai Nasdem Akbar Faizal yang baru selesai diuji September lalu.
Akbar Faizal meneliti transformasi dalam tubuh partai politik melalui pemilihan legislatif (pileg) dari 1999 hingga 2019. Penelitiannya menunjukkan keberadaan dinasti politik yang tetap kuat pada era reformasi. Hal ini terjadi karena sistem politik partai yang tadinya otoriter dan absolut akhirnya menjadi akomodatif karena beradaptasi dengan atmosfer lingkungan politik yang lebih demokratis.
Penelitian Akbar menunjukkan bahwa sepanjang 20 tahun, dari 1999 hingga 2019, ada 147 dinasti politik terjadi dan ini tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Jadi, setidaknya ada hampir 15 dinasti setiap tahunnya.
Implikasi atas lahirnya dinasti politik salah satunya adalah kelahiran politikus-politikus muda.
Himpunan data dari tahun 2019 saja menunjukkan bahwa terdapat 10 anggota DPR terpilih yang merupakan politikus muda hasil dinasti politik.
Sisi Positif
Walaupun kehadirannya tidak dapat dikatakan sehat, namun rasa optimis muncul seiring dengan keberadaan politikus muda.
Anak muda sering diidentikkan sebagai generasi apolitis, salah satunya keengganan mereka dalam kegiatan politik seperti pemilihan umum (pemilu).
Peran politikus muda menjadi penting.
Di Taiwan, partisipasi politik anak muda rendah karena mereka tidak menemukan figur politikus muda yang mewakili kepentingan mereka. Akibatnya, di sana anak muda menjadi apolitis dan tidak berpartisipasi dalam pemilu.
Penelitian yang dilakukan oleh Mireille Lalancette dari Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) Kanada dan Vincent Raynauld dari Emerson College Amerika Serikat menunjukkan pentingnya peran politikus muda untuk meruntuhkan sikap apatisme generasi muda terhadap politik.
Contoh paling nyata ditunjukkan lewat figur politikus muda Jason Trudeau yang saat ini menjadi Perdana Menteri Kanada.
Implikasi positif dengan kehadiran politikus muda pun bisa hadir lewat gebrakan baru mereka dalam merumuskan regulasi. Generasi politikus muda bisa menghadirkan solusi baru tentang regulasi dengan memanfaatkan teknologi.
Sisi Negatif
Banyak penelitian sudah membahas implikasi negatif dari dinasti politik. Salah satunya adalah dampaknya terhadap kemiskinan.
Hasil penelitian lain menyebutkan dampak buruknya terhadap proses demokrasi karena menghambat upaya reformasi birokrasi. Hal ini terjadi karena semangat yang mendasari dinasti politik tidak ditujukan untuk melayani publik, melainkan untuk memperkaya diri sendiri dan kerabat.
Pencalonan anggota legislatif atau kepala daerah yang ditentukan oleh garis keturunan akan mengancam proses demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip inklusivitas. Prinsip ini memberikan kesempatan kepada siapa pun untuk dapat dicalonkan oleh partai politik.
Penulis bersama dosen politik dan pemerintahan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Amalinda Savirani melakukan penelitian untuk melacak tentang bagaimana efektivitas kerja politikus muda lulusan Sekolah Politisi Muda (SPM) Satunama Yogyakarta. Sekolah ini telah berjalan selama 5 tahun dan melahirkan politikus-politikus muda.
Penelitian dilakukan dengan mewawancarai para politikus muda lulusan SPM di enam provinsi, di antaranya Kalimantan Barat; Lampung; Makassar; Sulawesi Selatan; Pangandaran, Jawa Barat; dan Bojonegoro, Jawa Timur. Kami bertanya tentang strategi mereka dalam memenangkan pemilu legislatif.
Hasil penelusuran data penelitian di Jawa Barat menunjukkan bagaimana proses pemilihan politikus muda yang memiliki darah kekerabatan dengan petinggi partai dapat mengganggu proses pencalonan secara internal.
Penulis menemukan bahwa setidaknya ada dua hal yang dilakukan oleh politikus muda hasil dinasti politik yang mengganggu proses demokratisasi pencalonan:
Pertama, hubungan kekerabatan yang dimiliki memungkinkan politikus-politikus muda ini melakukan lobi secara internal. Kedua, peran penting tokoh partai yang memiliki hubungan kekerabatan dengan politikus muda yang akhirnya mempengaruhi hasil akhir anggota partai politik.
Kedua hal tersebut tentu mengancam kepada kodrat nilai demokrasi yang mendasari terhadap prinsip bahwa siapa pun berkesempatan dipinang oleh partai politik.