Survei terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengindikasikan potensi ekonomi desa yang besar.
Pemerintah di bawah Presiden Joko “Jokowi” Widodo sudah mulai memperhatikan potensi ekonomi desa melalui pelaksanaan program Dana Desa.
Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan langsung ke desa terus meningkat yakni Rp20,67 triliun pada 2015, Rp46,98 triliun pada 2016, serta masing-masing Rp 60 triliun pada 2017 dan 2018. Untuk periode 2019 sampai 2024, pemerintah akan meningkatkan alokasi Dana Desa menjadi Rp 400 triliun.
Selama ini, mayoritas Dana Desa diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas fisik dan infrastruktur di desa. Misalnya untuk pembangunan jalan, jembatan, dan saluran air.
Data terkini dari BPS menunjukkan setidaknya ada dua hal yang perlu menjadi prioritas dalam pengucuran Dana Desa, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur sektor informal di desa yang tampaknya belum diperhatikan dalam kebijakan pemerintah saat ini.
Berikut ini adalah paparan mengapa dua hal tersebut perlu diperhatikan sebagai fokus utama dalam alokasi Dana Desa.
Peluang desa untuk menyerap tenaga kerja
Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang diadakan BPS pada Februari 2019 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia bekerja di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Lapangan kerja tersebut terkonsentrasi di desa.
Pada 2018, tiga sektor tersebut menyumbang 12,81 % dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau senilai Rp 1.900 triliun.
Desa sebenarnya mampu memberikan peluang besar untuk menyerap tenaga kerja.
Berdasarkan data BPS pada Februari 2019, rasio jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah populasi di desa lebih besar (69,49) dibanding di kota (63,02).
Hal ini menunjukkan bahwa wilayah perdesaan lebih mampu dalam menyerap tenaga kerja atau menciptakan pekerjaan, terlepas pekerjaan tersebut layak atau tidak.
Selain itu, jumlah pengangguran di desa juga lebih kecil dari kota.
Survei BPS tentang nilai Tingkat Pengangguran Terbuka di desa menunjukkan angka 3,45% dari total jumlah penduduk. Angka tersebut lebih kecil dibanding di kota yang mencapai 6,30%.
Hal ini bisa terjadi karena usaha pertanian di desa yang beraneka ragam, mulai dari pengolahan hasil pertanian hingga pengolahan produk lanjutan. Semua tahap proses itu membutuhkan banyak tenaga kerja.
Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa, Dana Desa bisa digunakan untuk membekali masyarakat desa tentang optimalisasi pertanian dan usaha strategis desa melalui pelatihan berkelanjutan dan dan intensif.
Akan lebih baik lagi jika pembekalan ini juga diimbangi dengan penyediaan fasilitas pendukung untuk meningkatkan produksi usaha masyarakat tersebut.
Peluang dari sektor informal
Mayoritas penduduk di Indonesia bekerja di sektor informal.
Hasil Survei SAKERNAS menunjukkan sebanyak 57,27% penduduk Indonesia atau 74 juta orang bekerja di sektor informal.
Data terakhir menunjukkan hampir 60% dari orang yang bekerja di sektor informal tinggal di desa.
Meskipun demikian, upah pekerja di bidang sektor informal desa belum diperhatikan.
Rata-rata upah pekerja di desa hanya mencapai Rp 1,93 juta per bulan pada Februari 2019. Sedangkan rata-rata upah pekerja di kota mencapai Rp 2,88 juta.
Kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan perlunya peningkatan upah di sektor informal desa untuk mencegah perpindahan penduduk dari desa ke kota yang masif demi mencari pekerjaan.
Survei Penduduk BPS tahun 2015 menunjukkan provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah migrasi masuk terbesar kedua setelah Jawa Barat karena banyak lulusan sekolah dari daerah lain yang pindah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan.
Untuk memastikan sektor informal desa tetap berkembang, pemerintah bisa mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung usaha informal seperti membantu pengadaan mesin penggiling padi dan mesin untuk industri kue.
Peran Dana Desa
Jumlah Dana Desa yang besar perlu digunakan secara optimal untuk mendorong perekonomian di desa.
Dari data-data yang disebutkan di atas, sektor informal dan pengembangan sumber daya manusia perlu menjadi sasaran utama dalam pemanfaatan dana desa.
Melalui usaha-usaha di sektor informal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, diharapkan efek peningkatan pendapatan akan lebih terasa.
Selain itu, penggunaan dana desa bisa juga lebih difokuskan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia pada usaha yang menjadi unggulan di daerah tersebut.
Selain penggunaan yang optimal, pemerintah juga perlu meningkatkan kemampuan aparat desa dalam mengelola Dana Desa.
Kesadaran penuh dari pihak-pihak yang terkait langsung dalam penyaluran dana kepada masyarakat sangat diperlukan.
Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah juga perlu mengawasi penggunaannya secara optimal dan tepat guna sehingga benar-benar mendorong perekonomian di desa. Untuk itu, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah menjadi salah satu unsur penting dalam keberhasilan pemanfaatan Dana Desa.