Kohabitasi tidak lazim di Indonesia, tapi masih banyak dilakukan terutama di wilayah Indonesia Timur. Mengapa demikian?
Disiplin ilmiah, gaya jurnalistik
Artikel-artikel mengenai Perlindungan perempuan
Menampilkan semua artikel
Visi dan misi ketiga paslon menjadi secercah harapan bagi buruh perempuan, namun masih ada kekosongan dalam program yang mereka janjikan.
Perempuan membutuhkan perlindungan yang lebih baik dari kebencian online dan misogini, baik saat menggunakan media sosial maupun saat bekerja di perusahaan teknologi.
Disahkannya UU TPKS merupakan langkah awal yang cukup baik, terlepas dengan adanya catatan krusial terkait dua pasal yang dihapuskan.
Di media sosial, korban dan penyintas kekerasan seksual menemukan penguatan emosional dan psikologis, dan cenderung dapat menghindari tekanan masyarakat.
Jumlah rancangan undang-undang yang dibahas menjadi undang-undang setiap tahunnya selalu tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Perbaikan perlu dilakukan.
Komnas Perempuan telah mewujudkan diri sebagai tempat berteduh dan bersandar bagi perempuan maupun kelompok marjinal lain.
Para pekerja perempuan di balik toko online berada di dalam kondisi kerja yang penuh kerentanan.
Pengesahan RKUHP dan pembatalan RUU PKS adalah kemunduran bagi gerakan perempuan.
Mahkamah Agung tampaknya mengingkari produk hukumnya sendiri lewat putusan terbarunya dalam kasus Baiq Nuril Maknun. MA memiliki pedoman tentang mengadili perkara terkait perempuan.
Untuk mendorong penguatan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pemerintah dan DPR perlu memperkuat Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan)
Kebanyakan perempuan tidak melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya di tempat kerja. Mereka takut akan menunjukkan reaksi berlebihan yang malah mengancam keberlangsungan karirnya
Pertanyaan “apakah nyaman” saat pemerkosaan sering diajukan penyidik pada korban pemerkosaan. Pertanyaan semacam ini menempatkan penyintas pada posisi “dikorbankan berulang-ulang”.
Kontributor teratas
-
Lecturer, Indonesia Jentera School of Law
-
Researcher at PSHK and lecturer at Jentera Law School, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Associate professor, Universitas Indonesia
-
Peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
-
Lecturer, Researcher, Universitas Indonesia
-
Doctoral Researcher RMIT University; Senior Researcher Centre for Future Work at the Australia Institute, RMIT University
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Lecturer, Universitas Indonesia
-
Researcher, Setara Institute
-
Assistant professor, University of Bristol
-
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society
-
Peneliti, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Peneliti Kebijakan Sosial, The Prakarsa
-
Junior Researcher, The Prakarsa
-
Peneliti Ahli Muda, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
