Inggris, yang pernah menjual senjata ke Indonesia, terus berdagang ke Arab Saudi

Daftar pembeli senjata dari Inggris termasuk rezim yang catatan HAM-nya diragukan. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via Reuters

Dua aktivis anti-perdagangan senjata, Sam Walton dan Dan Woodhouse, dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana perusakan (criminal damage) setelah mereka didakwa menerobos pabrik BAE Systems di Warton, Lancashire, dengan maksud melucuti senjata pesawat tempur yang akan diterbangkan ke Arab Saudi.

Protes mereka mengingatkan kita pada sebuah kasus di tahun 1996, ketika empat perempuan menerobos pabrik yang sama dan menggunakan sebuah palu untuk merusak sebuah jet tempur Hawk. Dikenal sebagai “Ploughshares Four” (Empat Mata Bajak), keempat perempuan itu membuat sejarah hukum ketika mereka dinyatakan tidak bersalah walaupun mengaku telah melakukan tindak pidana perusakan.

Pengadilan menganggap perbuatan mereka sah menurut hukum karena mencegah kejahatan lebih besar, yaitu genosida oleh rezim mantan presiden Indonesia H. M. Soeharto terhadap rakyat Timor Timur, yang saat itu di bawah pendudukan Indonesia.

Pengadilan atas Ploughshares Four itu menempatkan ekspor pertahanan dalam agenda politik. Ketika Partai Buruh Inggris meraih kekuasaan pada 1997, perdagangan senjata menjadi ujian kredibilitas mengenai yang disebut politik luar negeri etis, yang dipelopori oleh Robin Cook. Partai Buruh Baru menyatakan bahwa: “Inggris, sekali lagi, memimpin dengan membersihkan perdagangan senjata"—dan izin pemerintah akan dicabut jika ada risiko yang bisa diidentifikasi dengan jelas bahwa ekspor yang diusulkan mungkin digunakan untuk represi di dalam negeri.

Dalam praktik, segala sesuatunya sama sekali tidak hitam putih seperti itu. Walaupun pemerintah akhirnya mengakui bahwa senjata-senjata buatan Inggris dipakai untuk memadamkan unjuk rasa di Indonesia, pemerintah Inggris tidak pernah mengakui bahwa pesawat Hawk digunakan di Timor Timur (Timor-Leste). Keterangan-keterangan saksi mata yang disampaikan oleh pemenang Nobel Perdamaian José Ramos-Horta tidak dianggap sebagai bukti objektif.

Tidak ada ambiguitas semacam itu berkenaan dengan serangan militer pimpinan Arab Saudi di Yaman. Dalam hal itu, pemerintah saat ini menunjukkan sikap yang jelas.

Sasaran-sasaran yang sah

Pada tahun 2015, menteri luar negeri saat itu, Philip Hammond, membenarkan bahwa pesawat buatan Inggris digunakan dalam konflik Yaman. Bagi para aktivis, ini memalukan; seperti Indonesia di bawah Soeharto, Arab Saudi menyimpan catatan hak asasi manusia yang buruk dan merupakan salah satu negara yang masuk daftar Kementerian Luar Negeri Inggris untuk negara-negara prioritas hak asasi manusia.

Namun, seperti dalam kasus Indonesia, pemerintah Inggris melihat hubungan pertahanan yang kokoh dengan Saudi sebagai sesuatu yang vital bagi kepentingan Inggris. Ketika menyampaikan bukti kepada Komite Khusus Pertahanan Menteri Pertahanan Michael Fallon bahkan mengeluhkan bahwa kritik para anggota parlemen terhadap catatan hak asasi manusia Arab Saudi "tidak membantu” memastikan penjualan senjata yang menguntungkan.

Penjualan senjata kepada Arab Saudi sudah mengundang protes selama bertahun-tahun. Meski begitu, pengakuan Fallon, bahwa bom cluster BL755 buatan Inggris dalam “jumlah terbatas” dijatuhkan di Yaman bisa menguatkan keberatan ini.

Bom-bom itu produk lama, dibuat pada 1986 sebelum dilarang oleh Konvensi Ottawa 2008. Pemerintahan Blair mendapati adanya problem tertentu pada perlengkapan yang diekspor pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, dan mereka berusaha menghindari tanggung jawab. Fallon menegaskan lebih jauh bahwa bom-bom itu dijatuhkan ke “sasaran-sasaran militer yang sah”, mengabaikan keberatan bahwa bom cluster menebar risiko tanpa pandang bulu terhadap warga sipil lama sesudah dijatuhkan, apa pun sasaran awalnya.

Serangan udara koalisi pimpinan Saudi ke ibu kota Yaman, Sanaa. EPA/Yahya Arhab

Aksi koalisi pimpinan Saudi di Yaman sangat berbeda dari pendudukan Indonesia atas Timor Timur. Jika Inggris tidak mengakui klaim kedaulatan Indonesia atas Timor Timur, Inggris bisa menerima bahwa campur tangan Arab Saudi sesuai dengan hukum humaniter internasional karena Abdrabbuh Mansur Hadi, presiden Yaman yang sah, meminta campur tangan itu. Bagi para kritikus, bagaimana pun juga, hal itu tidak membenarkan jatuhnya korban sipil. Dengan demikian yang menjadi keberatan bukanlah pesawat-pesawat jet buatan Inggris diterbangkan ke Yaman, melainkan karena pesawat-pesawat tempur itu dipakai untuk melanggar hukum humaniter internasional.

Persoalan ini menjadi bahasan judicial review untuk menetapkan apakah pemerintah Inggris diwajibkan oleh hukum untuk menghentikan izin ekspor apabila terdapat “risiko yang jelas bahwa persenjataan mungkin dipakai dalam melakukan pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional.” Kontras dengan putusan Ploughshares sangat mencolok, tetapi yang menjadi perdebatan adalah putusan mana yang lebih bertentangan dengan bukti-bukti yang diajukan.

Ujian puncak

20 tahun sesudah kasus Ploughshares, Inggris masih sangat sukses dalam penjualan senjata di luar negeri. Angka terbaru yang diterbitkan Departemen Perdagangan dan Industri, melaporkan bahwa Inggris adalah pengekspor pertahanan global terbesar kedua selama sepuluh tahun berturut-turut. Namun, ketika pemerintah terus menjalin hubungan pertahanannya dengan para pembeli senjata utama seperti Arab Saudi, isu penjualan senjata Inggris menempati jantung perdebatan mengenai nilai apa yang seharusnya mendorong politik luar negeri Inggris.

Pada konferensi Partai Buruh 2017, menteri luar negeri bayangan, Emily Thornberry mengingatkan pada Cook pendahulunya dengan menyerukan penyelidikan yang dipimpin PBB terhadap dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional oleh koalisi Saudi dan menyerukan sebuah “revolusi radikal dalam nilai-nilai”. Tidak semua anggota Parlemen dari Partai Buruh sepakat – lagi pula Cook tidak menjabat sekarang.

Etika politik luar negeri sama sekali tidak sederhana, tetapi desakan untuk menjelaskannya tak kunjung reda. Sebagaimana dikatakan menteri luar negeri saat ini, Boris Johnson, belum lama berselang di Parlemen:

Karena dunia memandang Inggris, dan karena kerja Inggris di luar negeri sedemikian vital bagi keamanan dan stabilitas global, maka sungguh vital bagi kita untuk melawan godaan menghentikan pertahanan kita dan menarik tanggung jawab kita terhadap teman-teman dan mitra kita di seluruh dunia.

Kecil kemungkinannya banyak yang tidak setuju dengan pernyataan ini. Tetapi penjualan senjata masih merupakan sebuah indikator kunci kesehatan etis politik luar negeri Inggris—dan pertanyaannya adalah apakah mempersenjatai negara sahabat seperti Arab Saudi bisa dipandang “bertanggung jawab”. Implikasi putusan di Pengadilan Burnley Crown menunjukkan tindakan mempersenjatai itu tidak bertanggung jawab.

This article was originally published in English