Ini pentingnya negara berkembang mengubah aturan main perhelatan olahraga

Penduduk lokal membawa bendera Cina dan Olimpiade pada latihan di daerah Chongli di Zhangjiakou sebelum Olimpiade 2008 di Beijing. Reiters/Jason Lee

Di seluruh negara berkembang, kota metropolitan bergegas untuk memperkuat status mereka sebagai “kota dunia”.

Kota-kota ini adalah metropolis-metropolis yang bersaing untuk menjadi pusat aktivitas budaya dan ekonomi dalam dunia global yang saling terhubung. Ilmuwan menggambarkan ini sebagai “permainan modernitas”. Olahraga adalah salah satu cara yang digunakan kota-kota ini untuk menampilkan modernitas dan mendapatkan gelar “kota dunia”.

Dahulu, negara-negara Barat menjadi tuan rumah bagi perhelatan besar seperti Pameran Dunia untuk menegaskan status mereka sebagai kota dunia yang modern. Negara non-Barat mencoba “mengejar ketinggalan” mereka—dan meski berusaha keras, hanya sedikit selain Jepang, Korea Selatan dan Singapura yang mampu melakukannya.

Kompetisi olahraga internasional merupakan Pameran Dunia yang baru dan bisa mendongkrak peringkat kota dunia. Menjadi tuan rumah untuk Olimpiade (di musim panas atau musim dingin, tergantung iklim mereka), Pertandingan Commonwealth atau perhelatan bidang tunggal seperti Kejuaraan Dunia FIFA menaikkan prestise kota penyelenggara.

Provinsi Pyeongchang, Korea Selatan, menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin 2018 dan Tokyo akan menggelar Olimpiade Musim Panas 2020.

Untuk kota-kota “global” di tengah kemunculan pasar ekonomi, perhelatan-perhelatan olahraga yang bergengsi ini menawarkan suatu cara untuk menunjukkan pentingnya geopolitik mereka yang “bangkit”.

Untuk pendukung model “kota dunia”, ini adalah alasan untuk merayakannya. Namun hal ini juga menggambarkan usaha tanpa henti oleh negara non-Barat untuk bersaing tidak hanya dalam olahraga tapi juga secara ekonomi dan budaya dengan kekuatan kolonial sebelumnya.

Siapa penjaga skor dalam permainan modernitas? Siapa yang memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah? Siapa yang menentukan apa yang disebut “global” dan apa yang “modern”?

Untuk saat ini, tampaknya para penentu utamanya masih Barat, dalam hal orientasi historis, geografis dan filosofis. Bagaimanapun, urutan peringkat berasal dari Barat dan dinilai oleh entitas Barat. Jadi, menang atau kalah, tetap saja ini adalah permainan Barat. Merekalah yang membuat peraturan.

Ketika para elit di negara-negara berkembang menerima peraturan permainan modernitas masa kini dan setuju untuk memainkannya, mereka menghidupkan kembali kompleks inferioritas ratusan tahun lalu dalam kaitannya dengan penjajah. Dengan menerima peraturan yang berlaku, mereka telah kalah dalam permainan.

Mereka kalah di lebih dari satu pengertian. Dengan membiarkan (mantan) penjajah mendefinisikan bidang kompetisi, mereka telah melewatkan peluang menciptakan definisi mereka sendiri mengenai “modern” dan “global”.

Menerapkan peraturan permainan modernitas membutuhkan penerimaan untuk menyamakan penilaian positif Barat mengenai “kesuksesan”. Ini terdengar abstrak tapi secara konkret, berujung pada penggunaan uang yang salah, yang bisa lebih baik bila digunakan untuk hal lain.

Melenturkan otot geopolitik

Negara-negara menggunakan acara olahraga untuk menggambarkan signifikansi geopolitik mereka yang meningkat. Ada banyak contoh.

Cina menjadi tuan rumah Olimpiade Beijing 2018. India menyelenggarakan Pertandingan Commonwealth pada 2010, di tahun yang sama saat Afrika Selatan menggelar Kejuaran Dunia FIFA 2010. Rusia akan jadi tuan rumah bagi perhelatan sepak bola tersebut tahun ini, dan Qatar akan menyelenggarakannya pada 2022.

Brazil jadi tuan rumah Kejuaraan Dunia FIFA 2014 dan dua tahun kemudian, Olimpiade Musim Panas yang ditunggangi kontroversi

Negara-negara BRICS—Brazil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan—dan negara-negara “berkembang” lainnya harus mengarahkan sumber daya mereka yang terbatas dari proyek sosial yang penting untuk menggelar perhelatan mahal ini.

Penduduk negara-negara tersebut sudah jadi makin was-was mengenai biaya besar dan mempertanyakan kebijaksanaan menghabiskan uang nasional pada perhelatan yang sekali selesai.

Kejuaraan Dunia 2010 di Afrika Selatan dan perhelatan yang sama di Brazil empat tahun kemudian, diiringi dengan protes warga negara yang ingin melihat sumber daya negara yang langka digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Kedua negara tersebut memiliki tingkat ketidaksetaraan pendapatan yang tinggi.

Protes serupa juga terjadi sebelum Olimpiade Musim Panas Rio 2016.

Elit yang berwenang dalam tiap contoh tadi mengesampingkan gelombang perbedaan pendapat dengan sikap “pokoknya permainan jalan terus”.

Mengapa pemerintah mengarahkan sumber daya yang terbatas untuk menyelenggarakan pertandingan ketimbang untuk kebutuhan dasar warga negara mereka? Mengapa para elit di negara berkembang begitu kuat bertekad untuk sukses di permainan modernitas dan menjadikan kota mereka “global”?

Satu argumennya yakni bahwa “kota global” menarik investasi, pariwisata dan pekerja berpengetahuan, yang semua itu akan membantu ekonomi bertumbuh. Untuk menarik para profesional, banyak “kota dunia” yang bercita-cita tinggi juga telah membuat investasi besar pada seni yang mahal. Menyelenggarakan perhelatan olahraga dan pameran seni berguna untuk membangun “kota dunia” bagi pekerja berketerampilan tinggi dan konsumen kelas atas.

Namun hanya ada sedikit ruang bagi mayoritas kelas pekerja di “kota global” mana pun.

Tempat-tempat ini cenderung memikul peningkatan segregasi sosial dan ketidaksetaraan yang tinggi.

Perhelatan olahraga kelas dunia memperburuk masalah ini: penduduk kota yang lebih melarat sering kali terusir, demi “membangun” stadium baru dan infrastruktur lainnya.

Suatu mentalitas terjajah?

Alih-alih memainkan permainan modernitas, mengapa negara “berkembang” tidak mengubah saja peraturannya? Riset saya menunjukkan bahwa obsesi elit untuk “mengejar” Barat tidak menghasilkan hilangnya kompleks inferioritas vis-à-vis modernitas Barat yang “superior”. Malahan, hal itu memperkuat kompleks inferioritas yang berakar melalui kolonialisme.

Filsuf Jepang Takeuchi Yoshimi berpendapat bahwa upaya modernisasi Jepang pasca Perang Dunia II dilakukan dengan berusaha “mengejar” si “penguasa kolonial”. Hal ini, tulisannya, merepresentasikan intensifikasi hubungan penguasa-budak antara penjajah dan yang terjajah.

Permainan modernitas, meski tidak modern, berasal dari Barat. Kota-kota hanya bisa “menang” bila mereka mematuhi standar Barat. Ya, kepatuhan bisa positif bila itu menyangkut soal infrastruktur yang baik dan akses ke air bersih dan pelayanan yang bermanfaat bagi banyak orang.

Namun bila “permainan” hanya menghasilkan ketidaksetaraan yang lebih besar, jelas bahwa inilah saatnya mengubah peraturan.

This article was originally published in English