tag:theconversation.com,2011:/institutions/institute-of-resource-governance-and-social-change-irgsc-kupang-3656/articlesInstitute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) Kupang2022-12-12T06:06:22Ztag:theconversation.com,2011:article/1962882022-12-12T06:06:22Z2022-12-12T06:06:22Z30 tahun lalu gempa dan tsunami merusak Flores: apakah mitigasi risiko di sana kini lebih baik?<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/499956/original/file-20221209-25768-4pofku.JPG?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Papan "selamat datang" di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, porak-poranda dihantam gempa dan tsunami pada 1992.
</span> <span class="attribution"><span class="source">Y. Benyamin S (2018)</span></span></figcaption></figure><p>Tepat 12 Desember 1992, sebuah gempa besar disertai tsunami memporak-porandakan Flores, Nusa Tenggara Timur. Sekitar <a href="https://bnpb.go.id/uploads/24/rencana-kontigensi-sikka.pdf">3.100 orang meninggal atau hilang</a>, hampir 2.000 korban adalah penduduk di Kabupaten Sikka. </p>
<p>Kerusakan akibat tsunami terjadi sepanjang utara Pulau Flores dari Ende hingga Flores Timur. Tinggi gelombang akibat tsunami <a href="https://bnpb.go.id/uploads/24/rencana-kontigensi-sikka.pdf">sekitar 2-10 meter</a>. Namun, di beberapa tempat seperti di <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/BF00874380">Riangkroko di Flores Timur</a>, ketinggian ombak mencapai 26 meter dan menyebabkan seperempat penduduknya meninggal. Sedikitnya <a href="https://bonndoc.ulb.uni-bonn.de/xmlui/bitstream/handle/20.500.11811/4714/2451.pdf?sequence=1&isAllowed=y">13.500 rumah dan gedung runtuh </a> di Sikka.</p>
<p>Bencana Flores 1992 memberikan pelajaran penting kepada pemerintah pusat, seperti pernyataan Frans Seda, Menteri Keuangan saat itu, bahwa “<a href="https://bonndoc.ulb.uni-bonn.de/xmlui/handle/20.500.11811/4714">Flores kembali ke era 1970-an</a>” karena puluhan ribu hunian dan gedung yang dibangun dalam seperempat abad Orde Baru roboh seketika. </p>
<p>Bencana ini mengantarkan Flores kembali ke level kemiskinan tahun 1970 hanya dalam beberapa jam. </p>
<p>Pemerintah kala itu menyatakan Gempa Flores 1992 sebagai bencana nasional karena gempa dan tsunami telah menimbulkan “<a href="http://ijmed.org/articles/619/">penderitaan, korban jiwa, dan kerugian material yang sangat besar bagi masyarakat</a>.” </p>
<p>Presiden saat itu, Soeharto, menetapkan peristiwa ini <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/22339/keputusan-presiden-nomor-66-tahun-1992">sebagai bencana nasional</a> dan ini menjadi bencana nasional pertama di Indonesia era Orde Baru. </p>
<p>Setelah 30 tahun berlalu, bagaimana dengan kesiapsiagaan masyarakat di Flores, sebuah daerah yang rawan gempa-tsunami, dalam menghadapi gempa dan tsunami ke depan? </p>
<p>Pertanyaan ini sulit dijawab secara tegas karena minimnya penelitian yang konsisten terkait kesiapsiagaan terhadap tiap jenis ancaman alam termasuk tsunami dan gempa bumi. </p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/499957/original/file-20221209-24-b21lbe.JPG?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/499957/original/file-20221209-24-b21lbe.JPG?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=344&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/499957/original/file-20221209-24-b21lbe.JPG?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=344&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/499957/original/file-20221209-24-b21lbe.JPG?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=344&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/499957/original/file-20221209-24-b21lbe.JPG?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=433&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/499957/original/file-20221209-24-b21lbe.JPG?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=433&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/499957/original/file-20221209-24-b21lbe.JPG?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=433&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Bangunan rusak di Flores akibat gempa pada 1992.</span>
<span class="attribution"><span class="source">Y. Benyamin S. dalam Komunitas KAHE (2018)</span></span>
</figcaption>
</figure>
<h2>Kesiapsiagaan tsunami</h2>
<p>Dengan bantuan lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah pusat, Kabupaten Sikka memiliki <a href="https://bnpb.go.id/uploads/24/rencana-kontigensi-sikka.pdf">rencana kontinjensi tsunami</a> yang terbit pada 2011. Namun, belum ada kejelasan bagaimana rencana tersebut diperbaharui, direvisi, diuji dan dievaluasi secara berkala dalam 10 tahun terakhir. </p>
<p>Secara insindental, berbagai lembaga berupaya menciptakan kesadaran <a href="https://kupang.antaranews.com/berita/92345/bmkg-ajak-masyarakat-maumere-pahami-jalur-evakuasi-bencana-tsunami">terkait risiko tsunami dan latihan evakuasi</a>. Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang rutin di tingkat komunitas masih menjadi pekerjaan rumah para pemegang mandat pengurangan risiko tsunami, terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).</p>
<p>Kapasitas BPBD juga masih sangat terbatas. Tiada sistem informasi kebencanaan untuk warga. Platform website dan media sosial yang dikelola secara lokal dan rutin masih belum bisa diakses oleh masyarakat terkait potensi bencana.</p>
<p>Di pusat Kota Maumere (Ibu Kota Kabupaten Sikka), ada upaya memelihara memori sosial terkait tsunami dengan <a href="https://ekorantt.com/2021/12/16/taman-monumen-tsunami-maumere-kini-jadi-tempat-berteduh/">Taman Monumen Tsunami</a>. Monumen ini ditujukan untuk merawat ingatan bersama soal tsunami. </p>
<p>Yang menjadi masalah, tidak ada upaya memahami bagaimana kaitan monumen itu dengan tingkat sebaran kesadaran atas tsunami, dan bagaimana kesadaran tersebut bisa dikonversi menjadi tindakan saat terjadi gempa.</p>
<p>Ketika terjadi gempa <a href="https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000gc2a/executive">magnitudo 7,3 dan berpotensi tsunami pada 14 Desember 2021</a> di perairan utara Flores, ada <a href="https://ekorantt.com/2021/12/14/gempa-m-74-guncang-flores-melkior-saya-sempat-linglung/">penyintas gempa 1992 yang trauma</a>. </p>
<p>Namun, setidaknya <a href="https://bnpb.go.id/berita/-update-gempabumi-m-7-4-flores-timur-sebanyak-346-rumah-rusak-dan-770-warga-mengungsi">700-an anggota masyarakat</a> di pantai utara Sikka mengevakuasi mandiri (spontan) tanpa menunggu peringatan dini tsunami dari pemerintah. Walau sebuah angka yang sangat sedikit, hal ini perlu diapresiasi karena ada kelompok masyarakat yang memiliki modal kesadaran.</p>
<p>Secara umum, dari sisi tata ruang, kesiapsiagaan tsunami masih minim. Pola pembangunan di tepi pantai bagian utara Flores yang makin agresif seolah-olah melupakan risiko tsunami. </p>
<p>Ada upaya mitigasi tsunami seperti <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Tetrapod_(structure)">pembangunan tetrapod</a> yang dibahasakan masyarakat lokal sebagai ‘<a href="https://www.mongabay.co.id/2020/12/25/pemecah-gelombang-dibangun-di-kota-maumere-kenapa-abrasi-masih-terjadi/">pemecah gelombang</a>’ multiguna yang didanai oleh BNPB. Ini merupakan bagian dari implementasi <a href="https://www.bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/578.pdf">rencana induk tsunami nasional</a>. Secara hipotesis struktur ini bisa melindungi beberapa wilayah pantai tertentu. </p>
<p>Sayangnya, alokasi pendanaan yang kurang konsisten sering menyebabkan situasi <em>win-lose game</em>. Maksudnya, sebagian penduduk terlindungi, tapi sebagian lainnya masih akan terdampak gelombang yang tidak diredam tetrapod.</p>
<p>Walau demikian, imajinasi bahwa bangunan fisik dapat memberikan perlindungan mutlak sering menjadi argumentasi teknis yang bisa <a href="https://www.zef.de/fileadmin/user_upload/b4d0_Japantsunami%20resilience31mar2011.pdf">menciptakan rasa aman yang semu</a>. Hal ini perlu koreksi serius!</p>
<h2>Kesiapsiagaan gempa</h2>
<p>Secara umum, kesiapsiagaan terhadap gempa adalah domain perubahan paling lemah di Indonesia <a href="https://theconversation.com/cermin-dari-gempa-cianjur-pemerintah-punya-peta-kegempaan-tapi-tak-punya-peta-operasi-mitigasi-gempa-195216">karena ketiadaan skema operasi mitigasi detail</a>. </p>
<p>Dalam Gempa Flores 14 Desember 2021, laporan terkait kerusakan serius bangunan terjadi lebih banyak di <a href="https://bnpb.go.id/berita/-update-gempabumi-m-7-4-flores-timur-sebanyak-346-rumah-rusak-dan-770-warga-mengungsi">Sulawesi Selatan</a> ketimbang di daerah Flores.</p>
<p>Tidak seperti kesiapsiagaan tsunami di atas, kementerian dan lembaga di tingkat nasional belum mengembangkan rencana induk pengurangan risiko kegempaan. </p>
<p>Setelah tiga puluh tahun Gempa Flores 1992, pemerintah daerah di Sikka berpendapat bahwa secara umum <a href="https://www.cendananews.com/2017/12/banyak-bangunan-di-sikka-belum-penuhi-aspek-keselamatan.html">bangunan di Sikka belum memperhitungkan aspek keselamatan terhadap gempa</a>.</p>
<p>Namun kami melihat ada tiga pola pembangunan hunian di Sikka. <em>Pertama</em>, ada <em>enclave</em> - yakni sebuah ruang informal unik di mana tukang lokal (alias ‘tukang misi’) melek teknis mitigasi. Para ‘tukang misi’ awalnya dilatih membangun rumah tahan gempa oleh <a href="https://www.zef.de/fileadmin/user_upload/1c56_a-history-of-cbdrm-in-Indonesia.pdf">lembaga teknis Keuskupan dan Lembaga Teknik Bangunan, Unwira</a>, dalam proses rekonstruksi di Flores pada 1993-1996. </p>
<p>Secara umum, produk dari <em>enclave</em> tukang lokal generasi baru yang berguru pada ‘tukang misi’ memiliki harapan yang lebih optimistis karena dalam kesederhanaannya, mereka memberi informasi mitigasi gempa kepada pemilik rumah. </p>
<figure>
<iframe width="440" height="260" src="https://www.youtube.com/embed/-f7E8_1GV-g?wmode=transparent&start=0" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
<figcaption><span class="caption"><em>Enclave</em> praktik mitigasi gempa di Sikka. Liputan Maumere TV 2018.</span></figcaption>
</figure>
<p><em>Kedua</em>, pola dan kualitas pembangunan swasta yang melibatkan para pengembang di atas kertas sering menggunakan pendekatan rekayasa sipil. Dalam kenyataannya, hal ini tidak selalu benar terjadi. </p>
<p>Ada paradoks. Bangunan yang <a href="https://reliefweb.int/report/world/towards-resilient-non-engineered-construction-guide-risk-informed-policy-making">dibangun oleh tukang lokal</a> terkesan lebih antisipatif terhadap gempa. Sedangkan ada kecenderungan bahwa bangunan swasta yang dibangun oleh perancang (arsitek) milik pengembang (<em>engineered houses</em>) justru mengabaikan standardisasi bangunan tahan gempa. </p>
<p>Pola ketiga adalah bangunan yang dibangun oleh keluarga ekonomi bawah umumnya tidak mendapatkan masukan teknis dari tukang lokal maupun tenaga ahli. </p>
<p>Secara umum, kelompok rentan memilih rumah berstruktur ringan berbahan kayu dan bambu ataupun rumah bata tanpa standar keamanan. Sayangnya dalam konteks iklim yang ekstrem, rumah-rumah rakyat ini cenderung rentan pada risiko siklon tropis.</p>
<h2>Tantangan perubahan demografi dan edukasi</h2>
<p>Selain tantangan teknis dan kebijakan, ada juga tantangan demografis yang serius. Rencana <a href="https://inarisk.bnpb.go.id/pdf/RIPB%202015-2045.pdf">Induk Penanggulangan Bencana Indonesia 2045</a> memperkirakan sedikitnya 110 juta dari <a href="http://proyeksipenduduk.bappenas.go.id/">318,9 juta penduduk</a> berpotensi terpapar risiko kegempaan pada satu abad usia Republik Indonesia di 2045.</p>
<p>Penduduk Sikka berkembang dari 245 ribu pada 1992 ke 324 ribu orang pada 2022. Pada 2045 total penduduk Sikka bisa mencapai 395-415 ribu orang. Kepadatan penduduk meningkat dari 142 jiwa per km2 (1990) menjadi 187 (2022). Di beberapa kecamatan di wilayah pantai perkotaan telah bertumbuh dari 500-an (1990) <a href="https://sikkakab.bps.go.id/indicator/12/117/1/kepadatan-penduduk-menurut-kecamatan.html">menjadi 2.200 penduduk per km2 pada 2022</a>. Potensi keterpaparan tsunami dan gempa meningkat drastis.</p>
<p>Risiko nyawa melayang dan bangunan rusak tetap tinggi karena gempa dan tsunami bisa datang kapan pun tanpa mengetuk pintu rumah penduduk di tepi pantai. </p>
<p>Potret yang optimistis sulit dibangun. Beberapa <a href="https://ekonomi.kompas.com/read/2012/06/22/02361591/geliat.mitigasi.di.tanah.sikka?page=all">hunian informal yang dihuni kembali</a> tanpa kejelasan kesiapsiagaan terhadap gempa-tsunami. Hal ini menciptakan bom waktu mewujudnya bencana serupa ke depan. </p>
<figure class="align-center zoomable">
<a href="https://images.theconversation.com/files/500042/original/file-20221209-35091-krmmcp.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip"><img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/500042/original/file-20221209-35091-krmmcp.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/500042/original/file-20221209-35091-krmmcp.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=288&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/500042/original/file-20221209-35091-krmmcp.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=288&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/500042/original/file-20221209-35091-krmmcp.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=288&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/500042/original/file-20221209-35091-krmmcp.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=362&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/500042/original/file-20221209-35091-krmmcp.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=362&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/500042/original/file-20221209-35091-krmmcp.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=362&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px"></a>
<figcaption>
<span class="caption">Peta Risiko Tsunami Flores.</span>
<span class="attribution"><span class="source">Putranto dkk. (2005), supplied by authors</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Anak-anak dan generasi masa depan perlu kita persiapkan sejak hari ini. Memori kelabu gempa Flores 1992 perlu kita tanamkan melalui satuan pendidikan. </p>
<p>Potensi memasukan kurikulum pendidikan bencana bagi satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam <a href="https://spab.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/08/ENG-Indonesia-National-Evaluation-on-Safe-School-FINAL.pdf">Peraturan Menteri Pendidikkan No. 79/2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013</a> dapat memperkenalkan pendidikan kebencanaan pada generasi yang tidak mengalami peristiwa tsunami Flores 1992. </p>
<p>Sayangnya, dalam 15 tahun reformasi kebijakan kebencanaan, hanya <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212420922000796">10 dari 477 sekolah di Sikka</a> yang mengadopsi program Satuan Pendidikan Aman Bencana.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/196288/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Para penulis tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi di luar afiliasi akademis yang telah disebut di atas.</span></em></p>Setelah 30 tahun berlalu, bagaimana dengan kesiapsiagaan masyarakat di Flores dalam menghadapi gempa dan tsunami?Jonatan A Lassa, Senior Lecturer, Humanitarian Emergency and Disaster Management and Course Coordinator (Acting) for Master of Public Policy, Charles Darwin UniversityDantje Sina, Dosen dan Peneliti Teknik Sipil, Universitas Nusa CendanaJohn Petrus Talan, Researcher, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) KupangLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1945212022-11-14T07:07:20Z2022-11-14T07:07:20ZJumlah pengidap diabetes terus naik: mengapa nasi jadi tertuduh utama di Asia<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/495028/original/file-20221114-25-sl4k70.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Pembeli melihat berbagai jenis beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jatinegara, Jakarta, 7 Novemer 2022. </span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://branda.antaranews.com/data/content_photo_wire.php?pubid=1667792417&getcod=dom">ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj</a></span></figcaption></figure><p><em>Artikel ini untuk memperingati Hari Diabetes Sedunia, 14 November.</em></p>
<p>Tiap detik, <a href="https://diabetesatlas.org/tenth-editio">sedikitnya 5 orang meninggal</a> akibat diabetes di dunia. Sekitar 537 juta orang hidup dengan diabetes. Penyakit ini juga bertanggung jawab atas <a href="https://diabetesatlas.org/tenth-edition">6,7 juta kematian pada 2021</a> - sebuah angka yang lebih tinggi dari total <a href="https://covid19.who.int/">kematian akibat COVID-19 sejak 2020 hingga November 2022</a>. </p>
<p>Diabetes, sebagai tanda akibat gangguan metabolik kronis yang ditandai dengan kadar gula darah melebih batas normal, adalah salah satu penyakit yang menyebabkan jumlah <a href="https://theconversation.com/riset-terbesar-usia-harapan-hidup-orang-indonesia-naik-beban-penyakit-tidak-menular-meningkat-96901">kematian tertinggi di Indonesia setelah stroke dan jantung</a>. Diabetes juga merupakan <a href="https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes">penyebab utama kebutaan, gagal ginjal, serangan jantung, stroke, dan risiko</a> serius lainnya. </p>
<p>Data <a href="https://idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes/facts-figures.html">International Diabetes Foundation</a> menunjukkan bahwa sebagian negara di Asia berada dalam kondisi yang sangat parah. Misalnya, di Pakistan <a href="https://worldpopulationreview.com/country-rankings/diabetes-rates-by-country">sedikitnya 31 persen penduduknya mengidap diabetes</a>. Di Indonesia, walau hanya diperkirakan 11 persen, namun angka ini <a href="https://p2ptm.kemkes.go.id/tag/diabetes-penderita-di-indonesia-bisa-mencapai-30-juta-orang-pada-tahun-2030">setara dengan 30 juta penduduk</a>. </p>
<p>Salah satu faktor signifikan yang meningkatkan kadar gula darah adalah konsumsi produk olahan beras. Produk olahan ini adalah makanan yang sangat berbahaya bagi penderita diabetes. Masalahnya adalah <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19083381/">nutrisi rendah kandungan gula (karbohidrat) cukup mahal</a> bagi penduduk di negara-negara berpendapatan rendah-menengah seperti Indonesia. </p>
<p>Memang tren meningkatnya diabetes ini tidak semata-mata diasosiasikan dengan peningkatan asupan karbohidrat saja. Ada faktor lainnya, termasuk tren penurunan aktivitas fisik, meningkatnya status sosial ekonomi, dan perubahan gaya hidup masyarakat. </p>
<h2>Mahalnya nutrisi rendah karbohidrat</h2>
<p>Diabetes sesungguhnya sudah menjadi epidemi global. </p>
<p>Di seluruh dunia, jumlah orang yang hidup dengan diabetes diproyeksikan meningkat menjadi 643 juta pada 2030 dan 783 juta pada 2045. Dari sisi pendanaan, tahun lalu saja, diabetes menyedot anggaran kesehatan <a href="https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/">US$ 966 miliar atau sekitar Rp 15.000 triliun atau 9% total pengeluaran kesehatan untuk orang dewasa di seluruh dunia</a> </p>
<p>Ada <a href="https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/pusdatin/infodatin/Infodatin%202020%20Diabetes%20Melitus.pdf">dua jenis diabetes</a>: diabetes melitus (DM) tipe 1 dan DM tipe 2.</p>
<p>DM tipe 1 terjadi saat kadar gula meningkat akibat sel beta pankreas rusak sehingga tidak bisa memproduksi hormon insulin yang bertanggung jawab untuk mencerna kadar gula dalam darah. DM tipe 2 lebih disebabkan oleh kenaikan kadar gula karena menurunnya sekresi insulin yang rendah oleh kelenjar pankreas.</p>
<p>Sedikitnya, <a href="https://idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes/facts-figures.html">541 juta orang dewasa di dunia memiliki Gangguan Toleransi Glukosa (IGT</a>), yang menempatkan mereka pada risiko tinggi diabetes tipe 2. </p>
<p>Masalah diabetes ini begitu pelik. Dalam teknologi pengobatan hingga kini, DM tidak dapat disembuhkan. Namun, kadar gula darah dapat dikelola. DM tipe 1 umumnya tidak bisa dicegah, dan kebanyakan terlambat diketahui. </p>
<p>Sementara itu, DM tipe 2 terjadi akibat perilaku dan gaya hidup, termasuk diet yang tidak sehat dan kurang aktivitas fisik. <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35057547/">Berbagai studi menyarankan</a> kombinasi aktivitas fisik dan diet sehat dapat menunda atau mencegah timbulnya diabetes tipe 2.</p>
<p>Adapun pendekatan <em>mainstream</em> untuk pencegahan dan penanggulangan diabetes adalah melalui <a href="https://www.who.int/campaigns/world-diabetes-day/2022">kampanye kesadaran, pendidikan, dan akses layanan para penyintas</a>. </p>
<p>Diet pun memegang peranan penting. Salah satu masalah bagi masyarakat di negara-negara berpenghasilan rendah dan sedang (NPRS) dalam hidup bersama diabetes adalah minimnya akses dan pilihan diet rendah karbohidrat yang tersedia secara murah dan praktis. </p>
<p>Salah satu ukuran kualitas diet adalah pada ukuran <a href="https://glycemicindex.com/">asupan <em>Glycemic Index</em> (GI) atau Indeks Glikemik </a> yakni <a href="https://www.nature.com/articles/1602942">panduan asupan karbohidrat bagi penderita DM</a>. GI Rendah ≤55; Sedang 56–69; dan Tinggi ≥70. Makin tinggi GI, makin buruk buat kesehatan. Makin rendah (menuju arah 30 ke bawah) makin baik buat kesehatan. </p>
<p>Contoh makanan berkadar protein tinggi seperti kacang tanah, <a href="https://www.nationalpeanutboard.org/news/diabetes-and-peanuts.htm">rerata GI 14</a>. </p>
<p>Makanan khas Indonesia seperti tempe dan tahu <a href="https://www.thediabetescouncil.com/tofu-and-diabetes/">memiliki rerata GI 15</a>. Telur memiliki GI <a href="https://glycemic-index.net/egg/">antara 0-1</a>. GI beras putih di pasaran <a href="https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/glycemic-index-and-glycemic-load-for-100-foods">bisa mencapai di atas 77</a>. </p>
<p>Tapi GI hanya menceritakan sebagian dari cerita. Masyarakat perlu mengetahui seberapa cepat makanan tersebut membuat karbohidrat memasuki aliran darah dan berapa banyak karbohidrat yang dapat dihasilkan per sajian. Variable tambahan yang penting diketahui adalah beban glikemik (<em>glycemic load/GL</em>).</p>
<p>Secara umum, produk olahan beras bisa mencapai GI 100. Dalam takaran yang tak dibatasi, artinya begitu masuk dan diolah pencernaan, karbohidratnya mirip banjir masuk dalam darah, memperparah metabolisme tubuh dan meningkatkan risiko kegagalan organ. Bila dalam takaran yang sedikit, GL-nya juga sedikit. </p>
<p>Sedangkan semangka, memiliki <a href="https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/the-lowdown-on-glycemic-index-and-glycemic-load">Indeks Glikemik lebih tinggi dari nasi (80)</a> - tapi satu porsi kecil semangka memiliki karbohidrat yang sangat sedikit sehingga GL-nya hanya 5.</p>
<h2>Strategi asupan beras ramah diabetes</h2>
<p>Diet tinggi kadar pati (<em>starch</em> atau karbohidrat) hanya salah satu dari banyak faktor yang berkontribusi terhadap epidemi diabetes. </p>
<p>Beras adalah salah satu sumber utama karbohidrat dan <a href="https://www.fao.org/partnerships/container/news-article/en/c/876581/">lebih dari 3 miliar manusia di dunia mengkonsumsi nasi secara rutin</a>. </p>
<p>Salah satu fakta yang mengkhawatirkan adalah tiga dari empat orang dewasa pengidap diabetes, hidup di negara-negara berpenghasilan rendah dan sedang (NPRS). Pilihan beras tentunya juga terkait harganya yang relatif terjangkau. </p>
<p>Bagi banyak masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah di Asia, karbohidrat masih mendapatkan porsi yang signifikan dalam diet sehari-hari. Beras putih masih menjadi sumber utama. </p>
<p>Proses <a href="https://www.agrotera.id/id/news/jenis-dan-kegunaan-mesin-poles-beras">penggilingan beras yang dipoles</a> cenderung menghilangkan secara total butiran serat dedak dan mengubah struktur kernel yang juga <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mnfr.200700011">mengeluarkan kadar antioksidannya</a>. </p>
<p>Para ahli melihat ada asosiasi yang kuat antara penggantian konsumsi beras yang ditumbuk atau digiling dengan beras putih poles dalam 6 dekade terakhir, dengan <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6366262/">kejadian prevalensi diabetes di daerah perkotaan di Asia</a>. </p>
<p>Sejauh ini, kebijakan perberasan para pemerintah di Asia, masih berfokus pada jenis beras yang tinggi produktivitasnya. Pasar secara umum masih fokus pada beras gurih (umumnya berjenis pulen) yang umumnya berkadar GI tinggi.</p>
<p>Walau demikian, kami melihat bahwa ketimbang menjadikan beras sebagai musuh diabetes secara total dengan peralihan pada sumber diet alternatif rendah karbohidrat, sesungguhnya ada beberapa jalan keluar. Kita perlu melihat secara detail sistem asupan beras, karakteristik beras dan perlakuan pada proses masak beras yang lebih memberi harapan bagi para keluarga berpendapatan rendah. </p>
<p>Penting bagi kita untuk memahami ragam karakteristik beras dengan kandungan pati atau GI yang rendah sebagai upaya yang lebih efisien dalam menghadapi risiko diabetes baik pengidap maupun yang masih pra-diabetes. </p>
<p>Beras putih yang gurih seperti <a href="https://www.tokopedia.com/find/jasmine-rice">jasmine</a> memiliki angka GI di atas 77. Beras merah seringkali dijadikan alternatif asupan pengidap diabetes karena <a href="https://smujo.id/biodiv/article/view/7925/4656">kandungan antioksidan dalam senyawa <em>anthocyanin</em></a> dan <a href="https://glycemic-index.net/red-rice/">kandungan GI 55</a>. Sayangnya, harga beras merah menjadi tinggi karena ketersediannya terbatas. </p>
<p>Umumnya beras tipe butir panjang (<em>long grain</em>) dianggap lebih baik karena kandugan GI-nya rendah. Salah satu jenis <em>long grain</em> adalah beras basmati yang digemari masyarakat Asia Selatan tapi kurang disukai masyarakat Asia Tenggara dan Asia Timur, kadar GI-nya berkisar 50-58. Harga per kilo gramnya paling murah <a href="https://www.klikindomaret.com/product/beras-basmati">Rp 35 ribu</a> di Jakarta atau tiga kali lipat harga beras yang umum dikonsumsi masyarakat kelas bawah. Beras artifisial jenis <a href="https://www.bukalapak.com/products/s/beras-analog">analog</a> sering jauh lebih mahal. </p>
<p>Masalahnya adalah ada variasi yang lebih beragam, baik dalam <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28551223/">kategori <em>long-grain</em></a> maupun kategori beras basmati itu sendiri. Hal ini menyulitkan panduan praktis bagi para komsumen karena kadang terlihat ada kontrakdiksi dan rumitnya komunikasi ilmu para ahli. </p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/495020/original/file-20221114-16-ysw53o.JPG?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/495020/original/file-20221114-16-ysw53o.JPG?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=638&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/495020/original/file-20221114-16-ysw53o.JPG?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=638&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/495020/original/file-20221114-16-ysw53o.JPG?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=638&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/495020/original/file-20221114-16-ysw53o.JPG?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=802&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/495020/original/file-20221114-16-ysw53o.JPG?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=802&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/495020/original/file-20221114-16-ysw53o.JPG?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=802&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Nasi basmati XXL (bawah) lebih panjang dibanding nasi basmati cokelat (atas).</span>
<span class="attribution"><span class="source">Author provided</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Foto di atas adalah visualisasi perbandingan panjang antara basmati cokelat dan basmati XXL. Disebut XXL karena setelah dimasak panjangnya bisa mencapai 20-22 milimeter. Kadang bisa kita ringkas bahwa, makin panjang beras tanak, makin baik buat kesehatanmu. Sebagai perbandingan, rata-rata beras jasmine panjangnya hanya 7-9 mm. </p>
<p>Alternatif karbohidrat biasanya sangat mahal bagi yang miskin. </p>
<p>Salah satu solusinya adalah beras pera (<em>pero</em> dalam bahasa Jawa) –jenis beras yang diberikan ke pegawai negeri sipil dari Bulog dan <a href="https://www.blibli.com/jual/beras-pera">harganya lebih murah</a> – menghasilkan nasi yang teksturnya keras dan kering. Karena teksturnya keras, maka membutuhkan waktu lebih lama diproses dalam saluran cerna. Bila dikonsumsi secara terukur, gula darah tidak cepat melonjak secara tiba-tiba. Beras pera, walau tidak gurih, membuat kenyang lebih lama. </p>
<p>Konsumsi beras pera bisa diterapkan di skala rumah tangga. Pemerintah mestinya tidak hanya memberikan insentif produksi beras pera, tapi juga menerapkan strategi pendidikan publik yang lebih sistimatis terkait asupan yang ramah pada pengidap diabetes.</p>
<p>Kita harus mendesain ulang sistem pangan dengan memberi ruang bagi sumber pangan utama dan lokal yang rendah kadar gulanya. Hal ini akan memberikan dampak jangka panjang yang baik bagi kesehatan dan mengurangi pengeluaran kesehatan publik.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/194521/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Para penulis tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi di luar afiliasi akademis yang telah disebut di atas.</span></em></p>Ketimbang menjadikan beras sebagai musuh diabetes secara total dengan peralihan pada sumber diet alternatif rendah karbohidrat, sesungguhnya ada beberapa jalan keluar.Jonatan A Lassa, Senior Lecturer, Humanitarian Emergency and Disaster Management and Course Coordinator (Acting) for Master of Public Policy, Charles Darwin UniversityErmi Ndoen, Peneliti Kesehatan Masyarakat, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) KupangYosep Seran Mau, Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Nusa CendanaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1551272021-02-19T03:55:22Z2021-02-19T03:55:22ZApakah vaksinasi COVID-19 di Indonesia akan molor hingga 10 tahun? 5 faktor yang pengaruhi cepat-lambat imunisasi<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/384208/original/file-20210215-21-of0at4.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Petugas menyuntikkan vaksin COVID-19 Sinovac pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh, Aceh Barat, 10 Februari 2021.</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://download.antarafoto.com/searchresult/dom-1612940111">ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/aww</a></span></figcaption></figure><p>Pemerintah Indonesia menargetkan vaksinasi COVID-19 menjangkau <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210104065524-20-589038/target-vaksinasi-covid-19-ri-15-bulan-mulai-januari-2021">181 juta penduduk dalam 15 bulan</a> hingga Maret tahun depan. Apakah itu mungkin?</p>
<p>Sebuah prediksi dengan data awal Februari lalu <a href="https://www.straitstimes.com/world/when-will-life-return-to-normal-in-7-years-at-current-covid-19-vaccination-rates">dari Bloomberg menyatakan Indonesia butuh waktu lebih dari 10 tahun</a> untuk vaksinasi penduduk sebanyak itu jika penyuntikan vaksin hanya sekitar 60 ribu dosis per hari. </p>
<p>Di level dunia, butuh waktu tujuh tahun untuk menyelesaikan program vaksinasi COVID-19 untuk 75% penduduk Bumi, jika penyuntikan vaksin COVID-19 di seluruh dunia per hari <a href="https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5365319/prediksi-10-tahun-vaksinasi-yang-bikin-covid-19-awet-di-indonesia">sekitar 4,5 juta dosis</a>. </p>
<p>Jumlah dosis harian vaksinasi akan bertambah. Per 18 Februari vaksinasi telah mencapai <a href="https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/">6,34 juta dosis sehari</a> di seluruh dunia. </p>
<p>Situs <a href="https://coronavirus.jhu.edu/region/indonesia">coronavirus Universitas John Hopkins mencatat</a> sejak vaksinasi COVID-19 di Indonesia dimulai 13 Januari hingga 18 Februari, sekitar 1,65 juta dosis yang disuntikkan, dengan sekitar 530 ribu orang (tenaga kesehatan) yang divaksin dua dosis. Jumlah ini merupakan 0,2% dari total yang ditarget divaksinasi. </p>
<p>Menurut data Kementerian Kesehatan <a href="https://covid19.go.id/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-16-februari-2021">per 16 Februari</a>, ada tambahan sekitar 24.800 orang yang ikut vaksinasi dosis pertama dan sekitar 54.500 yang ikut vaksin dosis kedua. Jadi ada sekitar 79.300 suntikan per hari itu. Setiap orang yang divaksin akan menerima dua dosis dengan dengan jeda waktu dua pekan.</p>
<p>Walau pemerintah Indonesia yakin <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210209095100-20-604017/jawab-vaksinasi-10-tahun-kemenkes-yakin-15-bulan-rampung">mampu menyelesaikan vaksinasi dalam 15 bulan</a>, kesiapan infrasruktur sistem kesehatan untuk menjamin ketersediaan vaksin, strategi meningkatkan penerimaan vaksin oleh masyarakat dan juga sumber daya tenaga vaksinator yang tersedia akan mempengaruhi keberhasilan atau sebaliknya kelambatan vaksinasi <a href="https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/03/145300065/vaksinasi-untuk-1815-juta-orang-akan-dilakukan-dalam-15-bulan-bagaimana?page=all">untuk 70% persen penduduk</a>.</p>
<h2>1. Ketersediaan vaksin</h2>
<p>Salah satu isu penting dalam pengendalian COVID-19 adalah masalah persediaan dan permintaan vaksin. Saat ini kebutuhan vaksin COVID-19 tinggi, namun persediaannya terbatas. </p>
<p>Negara-negara maju seperti Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat kini <a href="https://kabar24.bisnis.com/read/20210218/19/1357723/pbb-tidak-adil-10-negara-kuasai-75-persen-vaksin-covid-19">paling banyak memiliki akses</a> pada vaksin. Perusahaan-perusahaan pembuat vaksin ada di negara-negara kaya tersebut. </p>
<p>Dalam dua bulan terakhir, pemerintah Indonesia mendapatkan <a href="https://covid19.go.id/berita/pemerintah-amankan-stok-kebutuhan-vaksinasi-para-petugas-publik">lebih dari 28 juta dosis</a> stok vaksin. Selain itu <a href="https://www.kompas.com/sains/read/2021/01/01/100200423/1-8-juta-dosis-vaksin-sinovac-datang-berapa-kebutuhan-vaksin-covid-19?page=all">140 juta dosis vaksin Sinovac</a> dari Cina dalam bentuk bahan baku (<em>bulk</em>) mulai didatangkan sejak Januari lalu. </p>
<p>Kementerian Kesehatan menjamin ketersediaan vaksin untuk semua sasaran yang ada <a href="https://voi.id/berita/26485/vaksin-sinovac-tahap-3-lengkapi-pengadaan-426-juta-vaksin-indonesia-ini-datanya">sebanyak 663 juta dosis</a> dari <a href="https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20201229/3036076/dimulai-januari-berikut-jumlah-sasaran-vaksinasi-covid-19-indonesia/">lima opsi vaksin</a>: Sinovac, Novavax, COVAX, AstraZeneca dan Pfizer.</p>
<p>Ini jumlah yang sangat besar dan harus dipastikan ketersediaannya sesuai rencana pemberiannya. Jumlah ini diperkirakan akan terpenuhi hingga empat bulan pertama 2022. </p>
<h2>2. Distribusi</h2>
<p>Pengiriman vaksin COVID-19 dari PT Bio Farma di Bandung ke seluruh pelosok tanah air untuk 181 juta orang memiliki rantai distribusi yang panjang. Sarana dan infrastruktur transportasi yang kurang memadai, kemungkinan besar mempengaruhi kecepatan waktu distribusi vaksin ke daerah-daerah. </p>
<p>Sebagai negara kepulauan, distribusi vaksin di Indonesia sampai ke berbagai daerah tidak selamanya mulus. </p>
<p>Distribusi vaksin di Pulau Jawa, dengan infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan yang lebih baik, tidak akan mengalami masalah yang signifikan. </p>
<p>Sebaliknya, distribusi di luar Pulau Jawa dan Bali akan berhadapan dengan buruknya infrastruktur transportasi, cuaca sulit untuk mencapai daerah-daerah kepulauan lewat laut, juga tantangan alam seperti di Papua. Di beberapa daerah tidak ada sarana jalan kecuali lewat laut, danau atau udara. </p>
<p>Pada kampanye vaksin polio di Papua pada 2019, pengiriman vaksin ke daerah pendalaman dan pegunungan harus menggunakan pesawat carteran. Saya ikut dalam kampanye tersebut dan untuk mencapai masyarakat di daerah terpencil harus berjalan kaki berjam-jam. </p>
<p>Papua, <a href="https://www.merdeka.com/peristiwa/sensus-2020-jumlah-penduduk-papua-mencapai-430-juta-jiwa.html">yang berpenduduk 4,3 juta jiwa</a>, memiliki sekitar 109 bandara yang beroperasi dan terkoneksi dengan menggunakan pesawat ukuran besar dan kecil yang berfungsi mengangkut penumpang dan barang, termasuk logistik kesehatan. Pengangkutan <a href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20201207/98/1327721/begini-usulan-distribusi-vaksin-covid-19-ke-daerah-terpencil">vaksin di daerah ini memerlukan upaya khusus.</a></p>
<h2>3. Rantai dingin</h2>
<p>Vaksin merupakan produk biologis yang memiliki kerentanan pada perubahan suhu. Karena itu vaksin memerlukan perlakuan dan ruang penyimpanan khusus yang dikenal degan <em>cold chain equipment (CCE)</em> atau fasilitas rantai dingin dengan suhu 2-8 derajat Celsiun. </p>
<p>Sarana penyimpanan vaksin tersebar dari tingkat pusat hingga daerah pelosok; namun dengan jumlah yang terbatas untuk kebutuhan rutin. </p>
<p>Pertengahan bulan lalu, <a href="https://www.beritasatu.com/kesehatan/719111/menkes-distribusi-vaksin-covid19-di-sejumlah-provinsi-terhambat-rantai-dingin">Menteri Kesehatan menyatakan</a> distribusi vaksin terhambat kurangnya ruang penyimpanan dingin di sejumlah provinsi. </p>
<p>Kapasitas penyimpanan vaksin rutin di daerah biasanya untuk menampung kebutuhan di bawah 1-3 bulan untuk sasaran vaksinasi wajib bagi anak di bawah dua tahun dan kampanye khusus yang terbatas. Vaksin rutin nasional melayani sasaran kurang lebih 4% dari jumlah penduduk. </p>
<p>Untuk vaksinasi COVID-19, 70% penduduk akan divaksinasi dalam rentang waktu 15 bulan. Ini untuk pertama kalinya Indonesia memiliki program kampanye imunisasi terbesar dalam sejarah. Dengan demikian beban tambahan untuk meningkatkan kapasitas penyimpan di lebih dari 10.000 fasilitas kesehatan primer baik pemerintah maupun swasta harus segera dipenuhi dalam waktu singkat.</p>
<p>Belum lagi kebutuhan CCE khusus jika vaksin yang dipakai adalah Pfizer dan Moderna. Vaksin Pfizer harus disimpan dalam ruang bersuhu minus 70 derajat celcius, dan Moderna minus 20 Celsius. </p>
<p>Kedua vaksin ini tidak bisa memakai <em>cold chain</em> yang ada di fasiltas pelayanan primer yang memiliki fasilitas penyimpanan bersuhu 2-8 derajat, dan kapasitas yang terbatas.</p>
<p>Kapasitas penyimpanan, jenis vaksin, jumlah sasaran, fasilitas CCE yang ada saat ini dan rencana distribusi serta pelaksanaan vaksinasi di lapangan akan sangat mempengaruhi ketersediaan dan kebutuhan CCE. </p>
<p>Kita butuh keterlibatan swasta, dalam distribusi dan untuk mengisi kesenjangan kekurangan kapasitas CCE di daerah secara cepat, guna menampung jumlah vaksin dalam jumlah besar di daerah.</p>
<h2>4. Tenaga vaksinator</h2>
<p>Ketersediaan <a href="https://covid19.go.id/berita/program-vaksinasi-massal-harus-mempertimbangkan-ketersediaan-tenaga-vaksinator">tenaga vaksinator harus dipersiapkan dengan matang</a>. </p>
<p>Kementerian Kesehatan saat ini tercatat memiliki kurang lebih <a href="https://www.beritasatu.com/kesehatan/718891/selama-stok-cukup-vaksinasi-covid19-bisa-selesai-dalam-setahun">31.000 tenaga vaksinator</a>. Jika sasaran yang harus divaksinasi sekitar 181 juta jiwa dan tiap orang mendapatkan dua dosis, artinya ada 362 juta beban suntikan yang harus dipenuhi selama 15 bulan atau selama 450 hari kerja (30 hari per bulan). </p>
<p>Sebuah kalkulasi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menghitung bahwa dalam sehari Indonesia harus mampu <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210210201824-20-604942/pakar-covid-terkendali-september-vaksin-mesti-930-ribu-hari">menyuntik sedikitnya 804.444 orang</a> atau angka optimis 1 juta dosis per hari harus dipenuhi agar target 15 bulan ini bisa terkejar. </p>
<p>Kondisi saat ini, cakupan vaksinasi COVID harian di Indonesia masih di bawah 100 ribu suntikan. Dengan masa pakai vaksin yang sudah jadi <a href="https://tekno.tempo.co/read/1433026/kemenkes-percepat-vaksinasi-covid-19-sebelum-vaksin-kedaluwarsa/full&view=ok">hanya 6 bulan</a> pemerintah harus bergerak lebih cepat.</p>
<p>Karena itu jumlah vaksinator dan logistis sesuai dengan target harian yang harus divaksinasi harus dipastikan tersedia secara konsisten dalam 15 bulan ke depan. </p>
<p>Pengalaman pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap pertama ini dengan sasaran 1,4 juta tenaga kesehatan butuh waktu lebih dari sebulan. Untuk mencapai target 118 juta penduduk tervaksinasi, pemerintah harus mulai memikirkan penyediaan tenaga vaksinator tambahan. Pemerintah bisa melibatkan melibatkan tenaga kesehatan swasta, mahasiswa kedokteran, perawatan atau bidan tingkat akhir, termasuk melibatkan <a href="https://www.cnbcindonesia.com/market/20210215182118-17-223515/panglima-tni-terjunkan-ribuan-prajurit-jadi-vaksinator-covid">tenaga kesehatan polisi dan tentara</a>.</p>
<h2>5. Kesiapan masyarakat dan komunikasi risiko</h2>
<p>Tantangan lain yang tak kalah berat adalah memberikan informasi yang benar tentang vaksin COVID-19 ini ke masyarakat. Tanpa keterlibatan dan kesediaan mayoritas penduduk, program vaksinasi terancam tidak memenuhi target. </p>
<p>Kabar baiknya, <a href="https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/laporan/survei-penerimaan-vaksin-covid-19-di-indonesia">sebuah studi dari Kementerian Kesehatan, Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI), UNICEF dan WHO</a>) terhadap lebih dari 115.000 responden di 34 provinsi menemukan bahwa, tiga perempat responden telah mendengar tentang vaksin COVID-19. </p>
<p>Dalam survei pada September 2020 itu sekitar dua pertiga mengatakan bersedia menerima vaksinasi, dengan tingkat penerimaan yang berbeda-beda berdasarkan provinsi, status ekonomi, agama/kepercayaan, dan status pendidikan. </p>
<p>Belajar dari <a href="https://theconversation.com/di-balik-gagalnya-target-cakupan-imunisasi-mr-di-indonesia-106000">imunisasi measles rubella pada 2018</a> yang gagal mencapai target, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan keamanan vaksin merupakan faktor yang sangat penting dalam progam imunisasi. Karena itu komunikasi risiko untuk menyiapkan masyarakat harus benar-benar diperhatikan. </p>
<p>Masyarakat harus diingatkan bahwa kekebalan kelompok (<em>herd imuninity</em>) hanya bisa tercapai jika minimal 70% sasaran tervaksinasi. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa vaksinasi COVID-19 bukan saja melindungi diri, tapi juga melindungi keluarga, masyarakat, negeri dan seluruh penduduk dunia.</p>
<p>Vaksinasi COVID-19 ini adalah ujian bagi pemerintah untuk membuktikan kerja sama lintas sektor ini berjalan. Pemerintah harus melaksanakan program vaksinasi COVID dengan pendekatan yang lebih inklusif dan harus meninggalkan cara-cara manajemen program yang bersifat rutin atau tradisional. </p>
<p>Jadi apakah mungkin vaksinasi bisa selesai 15 bulan? Tergantung apakah faktor-faktor tersebut terpenuhi atau tidak.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/155127/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Ermi Ndoen tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Sebuah prediksi dengan data awal Februari lalu dari Bloomberg menyatakan Indonesia butuh waktu 10 tahun untuk vaksinasi penduduk sebanyak itu jika penyuntikan vaksin hanya 60 ribu dosis per hari.Ermi Ndoen, Peneliti Kesehatan Masyarakat, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) KupangLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1472032020-10-01T09:28:00Z2020-10-01T09:28:00ZAnies vs Jokowi? Risma vs Khofifah? Bagaimana pandemi memperburuk gesekan politik yang sudah ada<p>Ketegangan politik akhir-akhir ini <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/01/turf-war-undermines-covid-19-fight-indonesia-government-jokowi-anies.html">meningkat</a> antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) Jakarta karena cara mereka yang berbeda dalam menangani pandemi COVID-19. Ini berujung pada kebingungan dan kekhawatiran akan strategi mitigasi krisis yang tidak jelas.</p>
<p>Awal bulan September, ketika <a href="https://theconversation.com/rumah-sakit-rujukan-covid-19-jakarta-hampir-penuh-ini-3-strategi-cegah-fasilitas-kesehatan-lumpuh-146124">rumah sakit rujukan COVID-19 Jakarta hampir penuh</a>, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat keputusan penting dan beralasan kuat untuk melaksanakan kembali kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB). </p>
<p>Anies <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/13/central-government-supports-return-to-full-psbb-anies-says.html">mengklaim</a> bahwa pemerintah pusat mendukung keputusannya dengan sepenuhnya.</p>
<p>Esoknya, Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengatakan bahwa ia khawatir dengan keputusan Anies untuk membatasi pergerakan masyarakat dan operasi bisnis di Jakarta bisa <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/11/jakartas-partial-lockdown-plan-requires-caution-calculation-jokowi.html">memperburuk kelesuan ekonomi</a>.</p>
<p>Pernyataan Jokowi itu bertentangan dengan pernyataan ia sebelumnya yang mengingatkan bahwa <a href="https://nasional.kompas.com/read/2020/09/07/10514071/jokowi-ingatkan-bahaya-jika-dahulukan-ekonomi-ketimbang-kesehatan">mendahulukan ekonomi di atas kesehatan adalah sikap yang berbahaya</a></p>
<p>Mengapa konflik antar wilayah - dalam kasus di Indonesia, antara presiden dan gubernur Jakarta - terjadi ketika situasi yang krisis seperti ini?</p>
<p>Menurut kami, dan seperti yang bisa terlihat di tingkat global dan lokal (<em>glocal</em>), ketegangan politik yang sudah ada sebelumnya (baik terang-terangan atau tidak) sering kali menjadi semakin intens ketika krisis dan bencana melanda.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/para-politikus-indonesia-saling-lempar-kesalahan-dalam-penanganan-covid-19-145543">Para politikus Indonesia saling lempar kesalahan dalam penanganan COVID-19</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Perbedaan semakin lebar</h2>
<p>Anies – mantan Menteri Pendidikan di kabinet Jokowi yang kemudian menjadi <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/01/turf-war-undermines-covid-19-fight-indonesia-government-jokowi-anies.html">rival politik</a> - adalah <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2020/02/23/anies-strongest-candidate-for-president-among-regional-heads-survey-says.html">calon potensial</a> untuk pemilihan presiden pada 2024. </p>
<p>Pandemi dapat memperparah <a href="https://www.pewresearch.org/politics/2020/06/25/republicans-democrats-move-even-further-apart-in-coronavirus-concerns/">perpecahan politik</a>. Perbedaan antar wilayah pemerintahan yang semakin intens kadang menunjukkan lapisan konflik yang lebih dalam. </p>
<p>Variabel ekonomi politik, seperti <a href="https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1868103420935561">pemburuan rente dan kepentingan kekuasaan</a>, mungkin bisa menjelaskan ketegangan di antara pemerintah pusat dan daerah.</p>
<p>Namun, kami berargumen bahwa konflik yang sesungguhnya (yang tidak terjadi karena pemburuan rente dan kepentingan kekuasaan) bisa juga timbul akibat perbedaan tujuan dan keyakinan dalam menangani krisis. </p>
<p>Setiap pemimpin, dalam tingkat pemerintahan yang berbeda-beda, memahami krisis dan meresponsnya dengan cara yang berbeda-beda pula menurut bias mereka masing-masing. </p>
<p>Paling tidak, terdapat tiga jenis bias yang bisa diamati ketika pandemi: bias batas wilayah, bias proyeksi, dan bias keadaan normal.</p>
<p><a href="https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0956797610385950#:%7E:text=The%20border%20bias%20occurs%20because,can%20keep%20disasters%20at%20bay.">Bias batas wilayah</a> adalah ilusi bahwa batas pemerintahan bisa membatasi penyebaran bencana secara fisik. </p>
<p>Pendekatan <a href="https://www.taylorfrancis.com/books/9781315073613/chapters/10.4324/9781315073613-14">teritorialisme</a> ini sering kali tidak memadai ketika menghadapi bencana dan krisis dalam skala besar yang melintasi batas-batas wilayah pemerintahan. </p>
<p><a href="https://www.cmu.edu/dietrich/sds/docs/loewenstein/projectionbias.pdf">Bias proyeksi</a> mendorong pemimpin untuk memproyeksikan pola pemikiran dan asumsi yang mereka miliki sekarang untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti.</p>
<p>Sebagai contoh, karena ingin meninggalkan warisan pencapaian ekonomi dalam masa jabatannya, Jokowi menjadi tidak tegas dalam menghadapi pandemi. </p>
<p>Jokowi enggan untuk memprioritaskan <a href="https://ris.cdu.edu.au/ws/portalfiles/portal/34682849/New_Normal_Perubahan_Sosial_Ekonomi_dan_Politik_Akibat_Covid_19.pdf">“manusia dulu, ekonomi kemudian”</a> </p>
<p>Para pemimpin publik yang menghadapi kondisi bencana dan krisis sering kali mengadopsi <a href="http://www.asiascot.com/wp-content/uploads/2020/05/Mckinseys-Leadership-in-a-crisis-Responding-to-the-coronavirus-outbreak-and-future-challenges-v3.pdf">bias keadaan normal</a>, yaitu perilaku meremehkan kemungkinan akan gangguan yang akan terjadi. </p>
<p>Mereka cenderung menerima interpretasi yang lebih menguntungkan kepentingan dan bias mereka.</p>
<p>Keterkaitan antara bias-bias di atas mempengaruhi pembuatan keputusan dalam penanganan krisis COVID-19.</p>
<p>Perbedaan politik yang sudah ada sebelumnya menjadi lebih kuat selama bencana ketika melibatkan pemimpin publik dari partai yang berbeda pada jurisdiksi yang berbeda.</p>
<p>Di Amerika Serikat, konflik serupa muncul di antara Presiden Donald Trump (politikus Partai Republik) dan Gubernur Negara Bagian New York Andrew M. Cuomo (politikus Partai Demokrat) terkait isu <a href="https://www.theguardian.com/us-news/2020/mar/28/donald-trump-virginia-usns-comfort-travel">karantina</a> </p>
<p>Di Australia, Perdana Menteri Negara Bagian Victoria, Daniel Andrews (politikus Partai Buruh Australia), <a href="https://www.news.com.au/finance/work/leaders/coronavirus-australia-daniel-andrews-hits-back-at-scott-morrisons-attack/news-story/1af2ed6f5d514fad3fcfe99ffff85742">mengadopsi kebijakan <em>lockdown</em> yang ketat</a>. </p>
<p>Kebijakan tersebut bertentangan kebijakan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison (politikus Partai Liberal), yang memprioritaskan “membuka ekonomi lebih cepat dengan meningkatkan <a href="https://www.afr.com/politics/federal/contact-tracing-key-to-speedy-recovery-pm-tells-victoria-20200907-p55szb">pelacakan kontak COVID-19</a>”. </p>
<p>Perdebatan terkait pemerintahan mana yang bertanggung jawab atas tingkat kematian yang tinggi di tempat perawatan lansia membuat pemerintah federal Australia <a href="https://www.smh.com.au/national/aged-care-crisis-lays-bare-political-divide-20200728-p55gbw.html">berseteru</a> dengan negara bagian Victoria. </p>
<p>Di Australia, pandemi juga memicu <a href="https://www.theguardian.com/australia-news/2020/aug/13/a-nation-divided-how-covid-border-restrictions-have-intensified-australian-state-rivalries">rivalitas negara bagian dan parokialisme</a>. </p>
<p>Konflik serupa juga terjadi di berbagai belahan dunia, dari <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1467-923X.1290">Eropa</a> sampai <a href="https://www.worldpoliticsreview.com/articles/28650/across-latin-america-coronavirus-responses-are-a-new-dividing-line">Amerika Latin</a>, dengan berbagai kompleksitas dan intensitas.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini" src="https://images.theconversation.com/files/361025/original/file-20201001-15-1vkig9v.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/361025/original/file-20201001-15-1vkig9v.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/361025/original/file-20201001-15-1vkig9v.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/361025/original/file-20201001-15-1vkig9v.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/361025/original/file-20201001-15-1vkig9v.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/361025/original/file-20201001-15-1vkig9v.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/361025/original/file-20201001-15-1vkig9v.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Ketegangan politik antar keduanya sudah ada sejak sebelum pandemi.</span>
<span class="attribution"><span class="source">Moch Asim/Antara Foto</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Di Indonesia, kita bisa juga melihat ketegangan serupa di antara tingkat pemerintahan yang lebih kecil.</p>
<p>Di provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang baru-baru ini memutuskan untuk membatasi pergerakan karena khawatir daerahnya tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menghadapi kasus COVID-19 yang terus meningkat. </p>
<p>Dalam hitungan jam, pemerintah provinsi <a href="https://timexkupang.com/2020/09/25/sayangkan-edaran-pemprov-ntt-dprd-minta-pemkot-tegas/">membatalkan</a> kebijakan tersebut. Pemerintah provinsi memperbolehkan kumpulan massa dan pesta selama masyarakat melakukannya dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, dengan argumen bahwa aktivitas ekonomi harus tetap berjalan. </p>
<p>Di Jawa Timur, pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Surabaya <a href="https://tirto.id/perseteruan-risma-dan-khofifah-di-zona-merah-corona-fF6Z">berbeda pendapat</a> terkait masalah penanganan COVID-19, seperti alokasi uji laboratorium keliling, jangka waktu PSBB, kapasitas rumah sakit, dan transparansi informasi terkait kluster-kluster baru. </p>
<p>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berasal dari partai politik yang berbeda. Walaupun mereka adalah bagian dari koalisi nasional yang sama, mereka <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200728070745-32-529576/adu-kuat-pengaruh-khofifah-vs-risma-di-pilkada-surabaya-2020">memiliki kepentingan berbeda dalam pemilihan kepala daerah yang akan datang</a>.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/rumah-sakit-rujukan-covid-19-jakarta-hampir-penuh-ini-3-strategi-cegah-fasilitas-kesehatan-lumpuh-146124">Rumah sakit rujukan COVID-19 Jakarta hampir penuh: ini 3 strategi cegah fasilitas kesehatan lumpuh</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Apa yang bisa dilakukan publik</h2>
<p>Tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua dalam menangani penyebaran virus. Meski demikian, kita bisa meraih <a href="https://time.com/5851633/best-global-responses-covid-19/">keberhasilan</a> dalam tingkat tertentu dengan melakukan beberapa tindakan seperti <a href="https://www.nature.com/articles/s41562-020-0931-9">menjaga jarak yang aman, tingkat pengetesan yang tinggi, pelacakan kontak yang memadai, dan karantina</a>; <a href="https://www.bbc.com/news/world-australia-52703265">mendengarkan para pakar</a>; dan <a href="https://www.bbc.com/news/world-asia-52628283">pengendalian batas wilayah secara strategis</a>.</p>
<p>Apa pun partai politik atau ideologi yang sedang berkuasa, publik harus menekan pemerintah mereka masing-masing untuk mengadopsi upaya-upaya tersebut. </p>
<p>Publik harus mengawasi kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah yang telah dipilih secara demokratis. </p>
<p>Bagaimana suatu kebijakan dibuat (apakah kebijakan itu berbasis ilmu pengetahuan) dan tujuannya (untuk menahan, untuk menekan, atau untuk “hidup bersama” virus) adalah hal lebih penting ketimbang siapa dan dari partai mana yang membuat kebijakan tersebut. </p>
<p>Beberapa bukti menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif di tingkat komunitas.</p>
<p>Penduduk desa <a href="http://www.panggungharjo.desa.id/">Panggungharjo</a> di Bantul, Yogyakarta, menyusun model respons kolaboratif yang memungkinkan mereka menetapkan sendiri upaya-upaya mereka untuk melindungi diri mereka dari pandemi.</p>
<p>Hal ini termasuk mengawasi pergerakan orang-orang yang masuk dan keluar dari desa dan <a href="https://digitalpress.ugm.ac.id/book/257">mengalokasikan ruangan untuk melakukan karantina di tingkat desa</a>. Mereka juga mendorong agar masyarakat melakukan perdagangan melalui <a href="https://pasardesa.id/about/">platform <em>e-commerce</em> atau online</a>. </p>
<p>Tantangannya adalah memperbesar kesadaran dan solidaritas kolektif ini ke tingkat kota, provinsi, dan tingkat pemerintah yang lebih tinggi.</p>
<hr>
<p><em>Ignatius Raditya Nugraha menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris.</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/147203/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Para penulis tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi di luar afiliasi akademis yang telah disebut di atas.</span></em></p>Pandemi bisa memperparah gesekan dan tegangan di antar wilayah - terutama ketika perbedaan politik dan konflik sudah ada sebelumnya.Jonatan A Lassa, Senior Lecturer, Humanitarian Emergency and Disaster Management, College of Indigenous Futures, Arts and Society, Charles Darwin UniversityErmi Ndoen, Peneliti Kesehatan Masyarakat, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) KupangRudi Rohi, Peneliti, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) KupangVictoria Fanggidae, PhD candidate, School of Social and Political Science, The University of MelbourneLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1466772020-10-01T09:22:19Z2020-10-01T09:22:19ZExisting political tensions intensify during pandemic: a ‘glocal’ observation<p>Tensions <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/01/turf-war-undermines-covid-19-fight-indonesia-government-jokowi-anies.html">have been rising</a> between the Indonesian central government and the Jakarta administration over differences in dealing with the pandemic, leading to confusion and concerns about scattered strategies in mitigating the crisis.</p>
<p>In September, when <a href="https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/main-hospitals-in-jakarta-report-full-capacity-amid-covid-19-surge-government-to-use-3">hospitals in the country’s capital were nearly full</a>, Jakarta Governor Anies Baswedan made a critical and justified decision to reactivate the lockdown policy - known locally as large-scale social restriction, or PSBB. </p>
<p>Anies <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/13/central-government-supports-return-to-full-psbb-anies-says.html">claimed</a> the central government fully supported his decision.</p>
<p>The next day, President Joko “Jokowi” Widodo, said he was concerned Anies’ decision to limit public mobility and business operations in the capital could <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/11/jakartas-partial-lockdown-plan-requires-caution-calculation-jokowi.html">worsen the economic downturn</a>.</p>
<p>In saying this, Jokowi contradicted his previous statement that <a href="https://nasional.kompas.com/read/2020/09/07/10514071/jokowi-ingatkan-bahaya-jika-dahulukan-ekonomi-ketimbang-kesehatan">putting the economy before health was dangerous</a>. </p>
<p>Why do jurisdiction tensions - in this Indonesian case, between the president and Jakarta governor - happen in such a crisis? </p>
<p>We argue that existing political tensions (either latent or open) are often intensified during crises and disasters. </p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/how-religions-and-religious-leaders-can-help-to-combat-the-covid-19-pandemic-indonesias-experience-140342">How religions and religious leaders can help to combat the COVID-19 pandemic: Indonesia's experience</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Worsening gaps</h2>
<p>Anies – Jokowi’s former education minister turned <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/01/turf-war-undermines-covid-19-fight-indonesia-government-jokowi-anies.html">political opponent</a> – is a <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2020/02/23/anies-strongest-candidate-for-president-among-regional-heads-survey-says.html">potential candidate</a> for the 2024 presidential election.</p>
<p>The pandemic can intensify prior <a href="https://www.pewresearch.org/politics/2020/06/25/republicans-democrats-move-even-further-apart-in-coronavirus-concerns/">political divides</a>. The amplifying of existing relational gaps between jurisdictions sometimes reveals deeper layers of conflict.</p>
<p>Political economic variables, such as <a href="https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1868103420935561">rent-seeking and power interests</a>, might explain the tension between central and local governments. </p>
<p>However, we argue that a genuine conflict can also arise based on a clash of crisis management imperatives. Each leader at a different level of jurisdiction understands the crisis and responds differently according to their own biases. </p>
<p>At least three types of biases can be observed during this pandemic: border bias, projection bias, and normalcy bias.</p>
<p><a href="https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0956797610385950#:%7E:text=The%20border%20bias%20occurs%20because,can%20keep%20disasters%20at%20bay.">Border bias</a> is an illusion that administrative boundaries can physically limit the spread of disasters. </p>
<p>This <a href="https://www.taylorfrancis.com/books/9781315073613/chapters/10.4324/9781315073613-14">territorialism</a> approach is often inadequate when facing large-scale catastrophes and crises that are trans-boundary in nature. </p>
<p><a href="https://www.cmu.edu/dietrich/sds/docs/loewenstein/projectionbias.pdf">Projection bias</a> prompts leaders to project their current mindsets and assumptions into an uncertain future. </p>
<p>For example, seeking to leave an economic legacy in his last term, Jokowi has become indecisive throughout the pandemic. He is reluctant to put “<a href="https://ris.cdu.edu.au/ws/portalfiles/portal/34682849/New_Normal_Perubahan_Sosial_Ekonomi_dan_Politik_Akibat_Covid_19.pdf">human first, economy second</a>”.</p>
<p>Public leaders in disaster and crisis settings often adopt <a href="http://www.asiascot.com/wp-content/uploads/2020/05/Mckinseys-Leadership-in-a-crisis-Responding-to-the-coronavirus-outbreak-and-future-challenges-v3.pdf">normalcy bias</a> - a habit of underestimating the probability of disruptions. They tend to accept interpretations that favour their interests and biases.</p>
<p>The interplay of the above biases compromises crisis-management decision-making during COVID-19. </p>
<p>Existing political divides are amplified during disasters when public leaders from different parties at different jurisdictions get involved.</p>
<p>In the United States, a similar conflict exists between President Donald Trump (a Republican politician) and New York State Governor Andrew M. Cuomo (a Democrat) over the issue of <a href="https://www.theguardian.com/us-news/2020/mar/28/donald-trump-virginia-usns-comfort-travel">quarantine</a>.</p>
<p>In Australia, Victorian Premier Daniel Andrews (of the Labor Party) <a href="https://www.news.com.au/finance/work/leaders/coronavirus-australia-daniel-andrews-hits-back-at-scott-morrisons-attack/news-story/1af2ed6f5d514fad3fcfe99ffff85742">adopted a strict lockdown</a> policy. This went against the policies of Prime Minister Scott Morrison (of the Liberal Party) who favours “<a href="https://www.afr.com/politics/federal/contact-tracing-key-to-speedy-recovery-pm-tells-victoria-20200907-p55szb">re-opening the economy faster by improving COVID-19 contact tracing</a>”. </p>
<p>A debate about which level of government was responsible for the high death toll at aged-care facilities locked the Australian federal and Victorian state governments into <a href="https://www.smh.com.au/national/aged-care-crisis-lays-bare-political-divide-20200728-p55gbw.html">a feud</a>. In Australia, the pandemic also <a href="https://www.theguardian.com/australia-news/2020/aug/13/a-nation-divided-how-covid-border-restrictions-have-intensified-australian-state-rivalries">induces state rivalries and parochialism</a>. </p>
<p>Conflicts like these occur around the world, from <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1467-923X.12909">Europe</a> to <a href="https://www.worldpoliticsreview.com/articles/28650/across-latin-america-coronavirus-responses-are-a-new-dividing-line">Latin America</a>, with variations in complexity and intensity.</p>
<p>In Indonesia, we can also see such tension between lower-level governments.</p>
<p>In the province of East Nusa Tenggara, the municipal administration of Kupang recently decided to restrict movements out of concern that it didn’t have enough capacity to handle an increasing number of COVID-19 cases.</p>
<p>Within hours, the provincial administration <a href="https://timexkupang.com/2020/09/25/sayangkan-edaran-pemprov-ntt-dprd-minta-pemkot-tegas/">overruled</a> the policy. It allowed mass gathering and parties as long as they complied with COVID-19 protocols, arguing that economic activities have to continue.</p>
<p>In East Java, the provincial administration and the municipal administration of the province’s capital city, Surabaya, <a href="https://tirto.id/perseteruan-risma-dan-khofifah-di-zona-merah-corona-fF6Z">disagree</a> on COVID-19 management issues such as allocation of mobile test labs, lockdown timeframe, hospital admission and transparency about new clusters. </p>
<p>Leaders of these administrations come from different political parties. While they are part of the same national coalition, they have <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200728070745-32-529576/adu-kuat-pengaruh-khofifah-vs-risma-di-pilkada-surabaya-2020">different interests in the upcoming local election</a>.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/why-political-will-is-important-to-reduce-risks-of-disaster-136282">Why political will is important to reduce risks of disaster</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>What is the public to do</h2>
<p>There is no “one size fits all approach” to contain virus transmission. Even so, we can attribute a certain level of <a href="https://time.com/5851633/best-global-responses-covid-19/">success</a> to measures such as <a href="https://www.nature.com/articles/s41562-020-0931-9">safe distancing, high testing rates, adequate contact tracing and quarantine</a>, <a href="https://www.bbc.com/news/world-australia-52703265">listening to experts</a> and <a href="https://www.bbc.com/news/world-asia-52628283">strategic border controls</a>.</p>
<p>Whatever political parties or ideologies are in power, the public must pressure their governments to adopt those measures.</p>
<p>The public must scrutinise decisions made by any democratically elected government. </p>
<p>How a policy is made (whether it is scientifically based) and its objectives (to contain, to suppress, or to “live with” the virus) are more important than who made it and which parties they are from. </p>
<p>Some encouraging evidence has shown that at the community level this approach works. </p>
<p>Villagers of <a href="http://www.panggungharjo.desa.id/">Panggungharjo</a> in Bantul, Yogyakarta, established a collaborative response model where they developed their own measures to protect themselves from the pandemic. </p>
<p>These include monitoring movements of people in and out of the village and <a href="https://digitalpress.ugm.ac.id/book/257">allocating rooms for village-level quarantine</a>. They also encouraged community trading via an <a href="https://pasardesa.id/about/">e-commerce platform</a>. </p>
<p>The challenge is to upscale such collective consciousness and solidarity to the municipal, provincial and higher levels.</p>
<hr>
<p><em>Ignatius Raditya Nugraha contributed to the publication of this article.</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/146677/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Para penulis tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi di luar afiliasi akademis yang telah disebut di atas.</span></em></p>A pandemic can amplify friction and tension between jurisdictions – especially when there are political differences and existing conflict.Jonatan A Lassa, Senior Lecturer, Humanitarian Emergency and Disaster Management, College of Indigenous Futures, Arts and Society, Charles Darwin UniversityErmi Ndoen, Peneliti Kesehatan Masyarakat, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) KupangRudi Rohi, Peneliti, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) KupangVictoria Fanggidae, PhD candidate, School of Social and Political Science, The University of MelbourneLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1093342019-02-18T07:07:01Z2019-02-18T07:07:01ZGaya hidup konsumtif akibat majunya perekonomian Indonesia semakin menyisihkan orang miskin<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/256768/original/file-20190201-112389-1ifxdbf.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=0%2C0%2C998%2C561&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Tidak semua orang bisa merayakan gaya hidup konsumtif seperti itu. Masyarakat yang sulit mengakses sumber daya dan peluang kerja yang baik, misalnya, akan makin tersisih secara sosial.</span> <span class="attribution"><span class="source">www.shutterstock.com</span></span></figcaption></figure><p>Pada 2018 lalu, peristiwa yang dialami <a href="https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43044843">Adelina Sau</a>, buruh migran asal Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi sebuah kisah pilu bagi Indonesia.</p>
<p>Ia dikabarkan meninggal karena <a href="https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43044843">malnutrisi</a> dan mendapat <a href="https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/kisah-tragis-tki-adelina-disiksa-hingga-dipaksa-tidur-bersama-anjing-majikan-1">perlakuan keji</a> dari majikannya di Malaysia.</p>
<p>Kasus Adelina ini tak hanya menunjukkan buruknya tata kelola ketenagakerjaan di Indonesia, namun pada hakekatnya menjadi gambaran tentang parahnya ketimpangan di negara ini. Bila ditelusuri, Adelina adalah <a href="https://www.voaindonesia.com/a/kematian-adelina-dan-upaya-menekan-laju-perdagangan-manusia-/4270998.html">warga yang menemui kesulitan dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya</a>, sehingga terpaksa keluar dari daerahnya untuk mengadu nasib di negara lain yang lebih maju. </p>
<p>Mengapa hal semacam ini justru terjadi di saat Indonesia <a href="https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/21/20-tahun-setelah-reformasi-ekonomi-indonesia-tumbuh-sekitar-5">mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat</a> dalam 20 tahun terakhir? Apa saja hal-hal yang bisa dilakukan untuk menanggulanginya?</p>
<h2>Ekonomi membaik tapi ketimpangan menjadi berlapis</h2>
<p>Pascakrisis ekonomi 1998, Indonesia mengalami <a href="https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253?">pertumbuhan ekonomi yang signifikan</a>, dengan <a href="https://www.theglobaleconomy.com/Indonesia/household_consumption/">konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama</a> pertumbuhan itu.</p>
<p>Meski demikian, <a href="http://pubdocs.worldbank.org/en/16261460705088179/Indonesias-Rising-Divide-English.pdf">laporan Bank Dunia di tahun 2015</a> menyebutkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi Indonesia ini hanya bisa dinikmati oleh 18-20% masyarakatnya. Mereka diidentifikasi sebagai <a href="https://www.mckinsey.com/%7E/media/mckinsey/featured%20insights/asia%20pacific/the%20archipelago%20economy/mgi_unleashing_indonesia_potential_executive_summary.ashx">masyarakat konsumtif yang umumnya tinggal di perkotaan</a>. </p>
<p>Kalangan masyarakat ini memiliki tingkat dan kualitas pendidikan yang tinggi, sehingga mereka memiliki kesempatan lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi pula. Dengan penghasilan tinggi, kalangan ini menjadi segmen konsumen yang paling berdaya di pasar. Mereka cenderung mengkonsumsi tak hanya untuk memenuhi kebutuhan harian, namun juga untuk <a href="https://hkmb.hktdc.com/en/1X0A91HG/hktdc-research/ASEAN-in-Focus-The-Indonesian-Consumer-Market">merayakan gaya hidup dan status sosial</a>. Mereka membeli <a href="https://swa.co.id/swa/trends/marketing/orang-indonesia-makin-mampu-beli-barang-mewah">barang-barang mewah</a>, <a href="https://travel.kompas.com/read/2011/12/18/09110687/Kelas.Menengah.Indonesia.Gairahkan.Industri.Pariwisata.">berwisata ke luar negeri</a>, maupun mengenyam pendidikan di universitas-universitas ternama. </p>
<p>Dengan skenario pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5-6% per tahun, <a href="https://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/the-archipelago-economy">jumlah masyarakat konsumtif di Indonesia ini akan makin meningkat</a>, dari 85 juta orang di tahun 2020 menjadi 135 juta orang di tahun 2030. Artinya, aktivitas konsumsi untuk kepentingan gaya hidup pun makin menjadi hal yang umum dan normal dilakukan. </p>
<p>Namun, tidak semua orang bisa merayakan gaya hidup konsumtif seperti itu. Masyarakat yang sulit mengakses sumber daya dan peluang kerja yang baik, misalnya, akan makin tersisih secara sosial.</p>
<h2>Mengapa tidak semua orang punya akses?</h2>
<p>Kesulitan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi bisa disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang disebutkan dalam <a href="https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24765">laporan Bank Dunia</a> yang disinggung di atas adalah kondisi awal individu pada saat dilahirkan. Banyak masyarakat di Indonesia yang lahir dengan kondisi keluarga yang miskin, tinggal di daerah pelosok yang jauh dari layanan dasar seperti sekolah, rumah sakit, perlindungan sosial, dan sebagainya. </p>
<p>Kondisi awal yang kurang beruntung pada saat lahir mengurangi kesempatan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, mereka mudah tersisih dari persaingan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang tinggi. Banyak yang akhirnya hanya bekerja di sektor-sektor informal yang berpenghasilan rendah seperti sebagai karyawan toko, supir maupun nelayan. </p>
<p>Karena berpenghasilan rendah, mereka tidak mampu berpartisipasi dalam konsumsi gaya hidup yang makin umum dilakukan dengan membaiknya perekonomian Indonesia.</p>
<h2>Dampak destruktif</h2>
<p>Apabila seorang individu tersisih dari suatu aktivitas yang normal dilakukan banyak orang, maka kebutuhan dasarnya akan rasa memiliki atau menjadi bagian dari suatu kelompok sosial menjadi <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0065260108004061">tidak terpenuhi</a>. Hal ini membuat individu tersebut cenderung<a href="https://arxiv.org/abs/1710.00869"> mudah bersikap menerima saja</a>. Misalnya orang tersebut pasrah saja diberi gaji sebesar apapun. </p>
<p>Selain itu, ketersisihan juga melumpuhkan kemampuan individu untuk <a href="https://www.sciencedaily.com/releases/2006/11/061108154256.htm">menalar informasi dengan baik</a>, dan membuat mereka menjadi <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1057740817300189">lebih bergantung pada emosi</a> dalam membuat keputusan. Kecenderungan ini membuat mereka rentan terhadap manipulasi, sekaligus melemahkan mereka dalam merespons perlakuan diskriminatif yang mereka terima dari orang lain. </p>
<p>Hal ini persis seperti yang dialami oleh Adelina di atas. Tersisihnya anggota masyarakat tertentu dari kegiatan sosial dan ekonomi membuat mereka, khususnya anak-anak dan perempuan, menjadi rentan. Mereka menjadi mudah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab <a href="https://indoprogress.com/2017/01/metamorfosis-perbudakan-kasus-ntt/">hingga terjerumus dalam praktik migrasi beresiko, eksploitasi, dan perbudakan modern</a>. </p>
<p>Ketersisihan juga membuat <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12219857">orang mudah melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri</a>. Tingginya <a href="https://tirto.id/dekatnya-rokok-dengan-si-miskin-bEYv">konsumsi rokok pada masyarakat miskin</a>, misalnya, menggambarkan kecenderungan ini. </p>
<h2>Apa yang perlu dilakukan?</h2>
<p>Warga masyarakat yang tersisih dari berbagai aktivitas konsumsi yang telah menjadi norma hidup yang baru rentan mendapat predikat sebagai warga kelas dua. Meski hambatan-hambatan yang mereka alami banyak bersifat struktural dan sosio-kultural, sering kali mereka harus menyelesaikan masalah mereka sendiri, sama seperti yang dilakukan Adelina.</p>
<p>Oleh karena itu, mengingat ambisi Indonesia untuk menjadi salah satu <a href="https://nasional.kompas.com/read/2018/03/27/15022581/jokowi-tahun-2030-ekonomi-indonesia-bisa-terbesar-ke-7-di-dunia">kekuatan ekonomi dunia di tahun 2030</a>, maka ketimpangan berlapis ini perlu dipetakan dan diminimalisir mulai dari bentuknya yang paling ekstrim. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin, membangun infrastruktur di daerah-daerah terpencil, dan memperluas akses pelayanan publik bagi masyarakat yang tinggal di pelosok adalah langkah-langkah awal yang bisa ditempuh.</p>
<p>Selain itu, kecenderungan sosio-kultural akibat perekonomian yang membaik juga perlu diantisipasi. Berkembangnya pola konsumsi untuk kepentingan gaya hidup serta peranan pelaku pasar dan media di baliknya perlu dicermati dengan kritis, agar masyarakat yang paling rentan tidak makin terpuruk oleh dampak-dampak sosial dan psikologis yang bisa ditimbulkan olehnya.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/109334/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Joseph Robert Daniel tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Perkembangan ekonomi Indonesia yang membaik mendorong terciptanya gaya hidup konsumtif yang memberikan dampak buruk pada warga yang tidak mampu mengikuti gaya hidup tersebut.Joseph Robert Daniel, Associate Researcher, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) KupangLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1084382019-01-03T07:37:31Z2019-01-03T07:37:31ZPembelajaran di balik aksi penjarahan pasca gempa Palu<p>Aksi penjarahan toko-toko dan pusat perbelanjaan yang ramai diberitakan menyusul terjadinya bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu cukup menyedot perhatian. </p>
<p>Meski <a href="https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45696431">sempat dibantah oleh pemerintah</a>, sejumlah media <a href="https://regional.kompas.com/read/2018/10/01/06075921/di-balik-berebut-bbm-dan-makanan-di-kota-palu-pascagempa">nasional</a> dan <a href="https://www.telegraph.co.uk/news/2018/09/30/indonesia-tsunami-desperate-rescue-efforts-looting-palu-amid/">internasional</a> membenarkan bahwa telah terjadi pengambilan barang secara tidak terkontrol oleh warga yang kekurangan pasokan kebutuhan pokok pasca terjadinya gempa dan tsunami. </p>
<p>Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) juga <a href="https://www.merdeka.com/uang/pengusaha-benarkan-terjadi-penjarahan-di-palu-40-gerai-alfamart-jadi-sasaran.html">membenarkan</a> telah terjadi penjarahan pada sedikitnya 40 swalayan ukuran sedang dan 1 gerai swalayan besar yang ada di sekitar kota Palu.</p>
<p>Bagaimana kita bisa menjelaskan aksi penjarahan ini? Dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya terjadi kembali?</p>
<h2>Dalam bencana, penjarahan adalah mitos?</h2>
<p>Menghadapi bencana, manusia pada umumnya memiliki kecenderungan dasar untuk bersikap <a href="https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0002716205284677">pro-sosial</a>, saling membantu secara sukarela agar krisis bisa dilewati dengan lebih mudah. </p>
<p><a href="https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/JSM-05-2016-0192?journalCode=jsm&">Modal sosial</a> semacam ini dibangun melalui pengerahan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk digunakan bersama dalam melewati periode kritis. </p>
<p>Penjarahan pasca-bencana justru merupakan wujud perilaku antisosial yang kontra-produktif, dan sebenarnya jarang terjadi sehingga cenderung dipandang sebagai <a href="http://udspace.udel.edu/handle/19716/590">suatu mitos</a>. </p>
<p>Lalu apa yang sebenarnya terjadi di Palu? </p>
<h2>Hilang kendali</h2>
<p>Aksi penjarahan di Palu dan Donggala awalnya berkembang dari keprihatinan warga akibat kekurangan suplai kebutuhan pokok pasca bencana. </p>
<p>Keprihatinan ini berkembang menjadi kekalapan ketika warga bukan hanya menyasar barang-barang kebutuhan pokok, namun juga yang bukan kebutuhan pokok seperti <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01/10/2018/penjarahan-di-palu-usai-gempa-disoroti-media-asing">televisi</a> dan <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181001134638-20-334608/penjarah-jebol-toko-handphone-di-palu-polisi-turun-tangan">telepon seluler</a>. Selain itu, <a href="https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/10/02/pfxs6t383-polisi-gagalkan-lima-aksi-penjarahan-atm-di-palu">ATM</a> dan <a href="https://www.youtube.com/watch?v=lfMlkj6jhpI&t=60s">kendaraan-kendaraan yang menyuplai kebutuhan pokok</a> untuk korban juga tak luput menjadi sasaran penjarahan.</p>
<p>Penjelasan pertama untuk aksi semacam ini dapat kita diperoleh dengan memahami kebutuhan manusia untuk memegang kendali atas keadaan sekitarnya. </p>
<p>Rasa memiliki kendali (<em>sense of control</em>) adalah salah satu <a href="https://academic.oup.com/jcr/article-abstract/44/1/99/2736403?redirectedFrom=fulltext">fondasi penting bagi kestabilan psikologis manusia</a>.</p>
<p>Dalam peristiwa bencana, kehilangan harta milik berharga secara tak terduga membawa ancaman terhadap rasa memegang kendali ini, sehingga menimbulkan goncangan psikologis. Dalam situasi demikian, naluri dasar untuk bertahan hidup muncul, dan mendorong individu untuk mencari cara-cara baru untuk memulihkan kendali, termasuk melakukan <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4493906/">hal-hal berisiko</a> seperti menjarah. </p>
<p>Di masa-masa awal pasca bencana di Palu, barang-barang yang umumnya dicari warga adalah barang kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan dan BBM. Barang-barang seperti ini bersifat praktis, yang kerap diasosiasikan dengan <a href="https://academic.oup.com/jcr/article-abstract/43/6/1031/2687775?redirectedFrom=fulltext">kemampuan menyelesaikan masalah</a>. Karena berhubungan dengan penyelesaian masalah, penggunaan barang-barang ini secara psikologis dapat menumbuhkan rasa “memegang kendali”, sehingga amat penting dalam situasi kritis. </p>
<p>Namun, bagaimana dengan penjarahan barang-barang elektronik dan mewah yang juga sempat dilaporkan?</p>
<h2>Individu versus kelompok</h2>
<p>Penjarahan barang-barang mewah pascabencana di Palu ini <a href="https://www.nytimes.com/2010/03/07/weekinreview/07mcneil.html">secara etis mungkin sulit diterima</a>. Perilaku ini mungkin menjadi jelas bila kita memahami aksi penjarahan ini sebagai akibat dari proses
<a href="http://psycnet.apa.org/record/1980-32449-001">pembenaman identitas individual demi kepentingan kelompok</a> atau <em>deindividuation</em> yang ekstrem, di saat warga membangun modal sosial menghadapi bencana. </p>
<p>Menurut teori <em>deindividuation</em>, perilaku seorang individu ketika sedang sendiri cenderung berbeda ketika individu itu sedang berinteraksi dalam kelompok. Di dalam kelompok, nilai dan prinsip-prinsip individu cenderung ditekan agar modal sosial dapat tumbuh. Dalam situasi kritis seperti bencana, prinsip-prinsip moral individu yang awalnya kuat dibenamkan dan diganti dengan norma bersama yang muncul sebagai modal untuk menyelesaikan persoalan yang mendesak. Norma kelompok itu muncul melalui proses saling bertukar informasi.</p>
<p>Dalam bukunya <a href="https://www.amazon.com/Going-Extremes-Minds-Unite-Divide/dp/0199754128"><em>Going to Extremes</em></a>“ (2009), pakar hukum dan ekonomi Universitas Harvard, Cass Sunstein, menyatakan bahwa ketika individu-individu yang sedang menghadapi persoalan bersama saling bertukar informasi sebagai sebuah kelompok, mereka cenderung akan menghasilkan <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-9760.00148">sikap dan tindakan yang lebih ekstrem</a> dibanding sikap dan tindakan mereka sebagai individu. </p>
<p>Ketika warga bertukar informasi dan menyadari bahwa mereka sedang berada dalam krisis, norma "apa saja baik dilakukan agar bisa keluar dari krisis” mudah muncul dan dibenarkan.</p>
<p>Apabila seorang warga melihat warga lain mengambil barang tertentu yang sesungguhnya bukan kebutuhan pokok, maka ia pun mudah membenarkan bahkan meniru perilaku tersebut, karena norma kelompok yang terbentuk telah membenamkan prinsip moral yang dipegangnya. </p>
<h2>Cengkeraman konsumerisme</h2>
<p>Selain alasan di atas, penjarahan terhadap barang-barang mewah pasca bencana di Palu ini juga merefleksikan pola hidup konsumtif dalam masyarakat Indonesia. </p>
<p>Secara makro, Indonesia merupakan negara dengan <a href="https://hkmb.hktdc.com/en/1X0A91HG/hktdc-research/ASEAN-in-Focus-The-Indonesian-Consumer-Market">ekonomi berbasis konsumsi terbesar di Asia Tenggara</a>. Konsumsi rumah tangga di Indonesia merupakan <a href="https://www.theglobaleconomy.com/Indonesia/household_consumption/">penggerak utama pertumbuhan ekonomi</a> selama lebih dari empat dekade. </p>
<p>Dalam masyarakat yang cenderung konsumtif, identitas, kesuksesan dan makna hidup seringkali diukur dari <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0267257X.2014.967929">akumulasi harta milik dan “kemampuan berpartisipasi”</a> dalam berbagai aktivitas konsumsi di pasar modern. Bagi kalangan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang mapan, hal ini sudah normal dan tidak terlalu menjadi soal. Namun bagi masyarakat yang kurang berdaya secara sosial-ekonomi, kehidupan semacam ini adalah sumber perasaan <a href="https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/01443330910986315">ketertinggalan dan keterasingan</a>. Runtuhnya pranata sosial akibat peristiwa destruktif seperti bencana dapat menjadi momentum untuk merekonstruksi identitas dan “mengusir” perasaan ketertinggalan itu. </p>
<h2>Pembelajaran untuk mitigasi bencana</h2>
<p>Sebagai negara konsumtif sekaligus <a href="http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/presscenter/articles/2018/salah-satu-negara-yang-paling-rawan-bencana-di-dunia--indonesia-.html">paling rawan bencana</a> di dunia, aksi penjarahan di Palu dan Donggala ini menyisakan sejumlah pembelajaran bagi penanganan bencana di Indonesia. </p>
<p>Penciptaan sistem penyediaan dan distribusi logistik darurat bencana yang tangguh di Indonesia amat penting. Pusat-pusat aktivitas konsumsi justru dapat memainkan peran sentral dalam hal ini, sehingga membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan pihak keamanan.</p>
<p>Kontrol yang lebih baik terhadap pasokan informasi ke masyarakat dalam periode kritis pascabencana juga diperlukan. Hal ini untuk mengurangi ketidakpastian dan mengendalikan dinamika kelompok warga yang terdampak.</p>
<p>Hanya dengan kolaborasi dan protokol penanganan situasi krisis pascabencana yang lebih komprehensif antara pemerintah, pelaku usaha, pihak keamanan dan juga media, kesimpangsiuran informasi serta goncangan psikologis masyarakat dapat dikendalikan, agar tidak berujung pada aksi-aksi destruktif seperti penjarahan.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/108438/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Joseph Robert Daniel tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Bagaimana kita bisa menjelaskan aksi penjarahan pasca bencana yang terjadi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.Joseph Robert Daniel, Associate Researcher, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) KupangLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1079002018-12-10T08:37:41Z2018-12-10T08:37:41ZKrisis kepercayaan penyebab cakupan imunisasi anak Indonesia menurun 5 tahun terakhir<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/249001/original/file-20181205-186079-xv97sy.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Vaksinasi MR untuk siswa Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Ummul Quro Bogor, Agustus 2017.</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.flickr.com/photos/51170438@N08/36632382211/in/photolist-XLncab-8Wkmmw-WKDXUW-XP5wYK-nh5pok-nh5viL-6PmY3F-6PmXN4-b9hSzp-Jxww6b-6PmXWk-6Pr8ey-29bBM6e-WMTGYn-Y2oKc8-XP5xd2-Y2oKGg-XLnb5W-M3W3WQ-Tsu7j4-4MqfCS-286o1No-286wghN-26r5B2b-29bNAKH-286o1Gw-26qVKRJ-286o1m1-29bNAW4-LMFJVh-M3XKNs-Y2oKQx-27xq2RK-T4hugS-8Whhve-Y2oKAp-27Hy8bB-XLnciN-26r5ArU-26r5Aqm-wgVBx9-NpBsGs-MJ6RQm-28VhB7p-uwjGKw-pXRXCr-8WG5JA-nh5v9Y-MsK1Hg-nh5vYq">Ummul Quro Bogor/Flickr</a>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a></span></figcaption></figure><p>Program Imunisasi di Indonesia dalam lima tahun terakhir tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Hasil <a href="http://www.depkes.go.id/article/view/18110200003/potret-sehat-indonesia-dari-riskesdas-2018.html">Riset Kesehatan Dasar 2018 Kementerian Kesehatan RI</a> menunjukkan cakupan status <a href="http://www.depkes.go.id/article/view/18043000011/berikan-anak-imunisasi-rutin-lengkap-ini-rinciannya.html">imunisasi dasar lengkap (IDL)</a> pada anak (usia 12-23 bulan) menurun dari 59,2% (2013) menjadi 57,9% (2018). </p>
<p>Artinya, dari sekitar 6 juta anak berusia 12-23 bulan <a href="https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa">hanya sekitar 2,5 juta anak saja yang lengkap imunisasinya</a>. Jumlah anak yang belum diimunisasi lengkap itu hampir setara dengan separuh jumlah penduduk Singapura. </p>
<p>Sebaliknya anak yang diimunisasi tapi tidak lengkap meningkat dari 32,1% menjadi 32,9% pada periode yang sama. Angka imunisasi dasar lengkap anak di pedesaan <a href="http://www.depkes.go.id/article/view/18110200003/potret-sehat-indonesia-dari-riskesdas-2018.html">lebih rendah (53,8%)</a> dibandingkan anak-anak di perkotaan (61,5%). Dua kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan untuk masa depan kesehatan anak-anak.</p>
<p>Stagnasi cakupan imunisasi tidak saja terlihat dari cakupan imunisasi dasar lengkap yang menurun tersebut tapi juga penundaan atau penolakan sebagian masyarakat terhadap program pengebalan tubuh seperti <a href="https://theconversation.com/di-balik-gagalnya-target-cakupan-imunisasi-mr-di-indonesia-106000">kampanye imunisasi campak (measles) dan rubella (IMR)</a> tahap kedua di 28 provinsi luar Pulau Jawa. </p>
<p>Setelah <a href="https://theconversation.com/cara-mengejar-target-vaksinasi-campak-dan-rubella-di-luar-jawa-103333">tidak mencapai target</a> dalam tiga bulan imunisasi massal, program tersebut diulur lagi waktunya hingga 31 Desember 2018. Kini, dari 395 kabupaten dan kota yang disasar, <a href="https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4283007/belum-penuhi-target-imunisasi-mr-diperpanjang-hingga-31-desember-2018">baru di 102 kabupaten dan kota</a> yang mencapai 95% cakupan imunisasi MR.</p>
<p>Pelaksanaan kampanye MR ini tidak hanya mengejar target cakupan 95%, melainkan membentuk <a href="http://www.depkes.go.id/article/view/18110200002/kemenkes-lanjutkan-kampanye-imunisasi-mr-sampai-desember.html">kekebalan kelompok</a> sehingga bisa melindungi orang lain, bahkan yang tidak diimunisasi sekali pun. </p>
<h2>“Penyakit hati” ragu-ragu</h2>
<p><a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235239641630398X">Riset terbaru di <em>Lancet</em></a> yang memaparkan situasi global tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin di 67 negara, menemukan berbagai faktor kompleks penyebab timbulnya keraguan terhadap program imunisasi; di antaranya politik, sejarah, hubungan dengan petugas kesehatan, dan faktor emosional. </p>
<p>Badan Kesehatan Dunia (WHO) menggambarkan <a href="https://www.who.int/immunization/programmes_systems/vaccine_hesitancy/en/">keraguan terhadap vaksin</a> (imunisasi) terjadi saat seseorang menunda atau menolak mendapatkan pelayanan imunisasi yang tersedia. Kondisi ini bersifat kompleks dan spesifik, sangat bervariasi dari waktu ke waktu, berbeda antar tempat dan juga untuk tiap jenis vaksinnya. </p>
<p>Suatu <a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14760584.2018.1541406?scroll=top&needAccess=true">riset meta-analisis kualitatif</a>–dari berbagai penelitian yang sudah dipublikasikan online–tentang faktor pendorong keraguan terhadap vaksin di beberapa negara berpenghasilan tinggi, sebenarnya tidak menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Umumnya penolakan orang tua terhadap vaksinasi bervariasi untuk tiap vaksin, sesuai dengan konteks sosial-budaya, keadaan sosial dan pengalaman pribadi masing-masing.</p>
<p>Walau latar belakang para orang tua sangat heterogen, pola pengambilan keputusan orang tua terhadap vaksinasi memiliki gambaran yang mirip. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi orang tua menolak atau menerima program imunisasi atau vaksin tertentu. </p>
<p>Dari riset meta-analisis tersebut ditemukan <a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14760584.2018.1541406">pentingnya norma sosial dan dukungan dari kelompok pro-vaksin</a>, agar vaksinasi menjadi “hal yang normal dilakukan” bagi mayoritas orang tua. Ini agar mereka menerima vaksinasi tanpa pikiran berpikir dua kali. Kemudahan akses, dan adanya rekomendasi tentang pentingnya imunisasi oleh pemerintah dan sumber yang dipercaya berkontribusi besar agar vaksinasi dapat diterima sebagai norma sosial bagi orang tua.</p>
<p>Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan keamanan vaksin merupakan faktor yang sangat penting. Kepercayaan masyarakat yang rendah dapat menyebabkan masyarakat enggan dan menolak program imunisasi. Contohnya di Ukraina, WHO melaporkan [adanya kejadian luar biasa (KLB) campak] dengan total kasus <a href="https://www.precisionvaccinations.com/level-1-international-travel-alert-issued-cdc-measles-epidemic-ukraine">mencapai 28.182 kasus</a> dengan 13 kematian hingga Agustus 2018 akibat adanya <a href="https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31984-6/fulltext">kecemasan tentang keamanan vaksin</a>, ketidakpercayaan terhadap pemerintahan, dan sistem kesehatan yang jelek.</p>
<h2>Gerakan pro-vaksinasi</h2>
<p>Kasus lain yang menunjukkan dampak faktor emosional bisa dilihat dari Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di California, AS yang menyebar di beberapa negara bagian AS pada 2015. Dari 188 kasus campak, umumnya terjadi pada mereka yang tidak divaksinasi karena adanya aturan “pembebasan vaksin karena alasan pribadi atau kepercayaan”. </p>
<p>Kejadian luar biasa ini menjadi titik kritis bagi orang tua pro-vaksin yang membuat sebuah gerakan untuk membatalkan aturan ini. Pencabutan aturan ini akhirnya berhasil <a href="https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32608-4/fulltext?rss=yes">diloloskan oleh Senat California</a>. </p>
<p>Gerakan di California juga menggunakan pendekatan emosional melalui imbauan dari seorang anak penderita Leukemia bernama Rhett yang mengajak orang-orang untuk divaksinasi. Para kelompok pro-vaksin juga membagikan kisah-kisah emosional dan kesaksian pribadi menggunakan platform YouTube dan Facebook. Dalam hal ini, <a href="https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32608-4/fulltext?rss=yes">kisah Rhett</a> adalah cara ampuh untuk menggugah emosi dan mengubah pikiran orang untuk mendukung vaksinasi.</p>
<p>Di Italia, guru-guru yang peduli program vaksinasi juga dimobilisasi untuk mendesak pemerintah agar mempertahankan aturan <a href="https://www.thetimes.co.uk/article/italian-teachers-demand-mmr-proof-in-vaccine-row-gv6r05glk">vaksinasi wajib bagi setiap anak</a>. Mereka tidak ingin anak-anak yang tidak divaksinasi di dalam kelas menjadi sumber penyakit bagi murid lainnya. Inisiatif seperti ini perlu diperjuangkan sebagai contoh untuk memotivasi orang lain.</p>
<h2>Pendekatan persuasif dan melawan hoax</h2>
<p><a href="https://www.vaccineconfidence.org/bbc-investigation-on-dangers-of-fake-news-echo-risks-to-vaccine-confidence/">Investigasi dari BBC</a> terhadap berita palsu (<em>hoax</em>) di Afrika dan India menunjukkan bahaya penyebaran informasi tidak akurat lewat media massa atau media sosial macam Facebook pada sentimen dan perilaku publik, termasuk merusak kepercayaan masyarakat terhadap vaksin. Kondisi ini memicu penolakan terhadap vaksinasi dan <a href="http://www.vaccineconfidence.org/">meningkatkan risiko wabah penyakit</a>. </p>
<p>Fenomena ini juga terjadi di Indonesia, salah satu negara dengan <a href="https://www.statista.com/statistics/265153/number-of-internet-users-in-the-asia-pacific-region/">pemakaian internet tertinggi</a> di dunia setelah India dan Cina. Banyak orang tua di Indonesia memilih <a href="https://hellosehat.com/parenting/kesehatan-anak/hoax-tentang-vaksin-yang-salah/">tidak memvaksinasi</a> anaknya atau <a href="http://kaltim.tribunnews.com/2018/08/02/masih-ada-orangtua-tolak-vaksin-mr">menolak vaksin</a> yang disiapkan pemerintah akibat pengaruh <em>hoax</em>. </p>
<p>Rupanya salah satu topik <em>hoax</em> yang paling banyak beredar di masyarakat Indonesia adalah <a href="http://mediaindonesia.com/read/detail/102937-hoax-terbanyak-soal-info-kesehatan"><em>hoax</em> tentang kesehatan</a>. Lebih mengkawatirkan lagi, <a href="https://inet.detik.com/cyberlife/d-3775895/orang-indonesia-gampang-percaya-internet">65% orang Indonesia</a> menelan mentah-mentah informasi (yang belum tentu akurat) yang beredar di internet. Di sinilah salah satu tantangan terberat program imunisasi untuk menangkal berbagai pemberitaan negatif tentang vaksin lewat media sosial.</p>
<p>Belajar dari negara dengan tingkat kepercayaan tertinggi terhadap program imunisasi misalnya <a href="http://www.ekathimerini.com/234550/article/ekathimerini/news/vaccine-confidence-rising-in-greece-report-says">Slovenia dan Yunani</a>, kita bisa lihat bahwa meningkatnya kepercayaan masyarakat akan program imunisasi karena masyarakatnya percaya bahwa vaksin aman dan efektif dalam mencegah penyakit. </p>
<p>Untuk itu, Kementerian Kesehatan juga menjalin kerja sama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) atau Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax untuk <a href="https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/513830642282809/">menangkal berita hoax MR </a></p>
<p>Gerakan pro vaksin dengan menggunakan pendekatan persuasif emosional juga telah dilakukan berbagai pihak di Indonesia. Misalnya, <a href="https://health.detik.com/true-story/d-4138394/banyak-hoax-jadi-motivasi-grace-melia-gigih-kampanyekan-vaksin-rubella">Grace Melia</a>, seorang ibu dari anak yang menderita Congenital Rubella Syndrome (CRS). Ia gigih kampanyekan Vaksin Rubella dengan membangun jejaring dengan orang tua yang mengalami beban yang sama dengannya untuk saling berbagi lewat <a href="http://www.femina.co.id/true-story/grace-melia-pendiri-rumah-ramah-rubella">Rumah Ramah Rubella</a>.</p>
<p>Dari sisi birokrasi, Kementerian Kesehatan berusaha keras menjalin kerja sama, termasuk dengan melibatkan <a href="http://ksp.go.id/ksp-kampanye-mr-diteruskan-hingga-tuntas/index.html">Kantor Staf Kepresidenan</a>, untuk mensukseskan Imunisasi MR. <a href="https://mui.or.id/produk/fatwa-no-33-tahun-2018/">Majelis Ulama Indonesia</a> juga telah menerbitkan fatwa bahwa vaksinasi MR dibolehkan karena kondisi darurat. Termasuk di dalamnya upaya Indonesia sebagai anggota Organization of Islamic Cooperation (OIC), untuk menyediakan <a href="http://www.thejakartapost.com/news/2018/11/23/oic-members-agree-special-team-create-halal-vaccines.html">vaksin yang halal</a>.</p>
<h2>Apa lagi yang bisa dilakukan?</h2>
<ul>
<li><p>Perlu penelitian mengenai persepsi masyarakat lokal tentang imunisasi atau vaksin tertentu. Identifikasi isu lokal dan <em>influencer</em> kunci penting untuk meningkatkan kepercayaan akan program imunisasi. </p></li>
<li><p>Para pemangku kepentingan, para profesional kesehatan dengan tokoh agama lokal harus membangun dialog untuk memberikan informasi yang benar tentang vaksinasi melalui pengaruh pemimpin agama di tingkat lokal.</p></li>
<li><p>Perlu ada hotline atau pusat informasi imunisasi yang gampang diakses; baik secara online maupun secara langsung di dinas kesehatan setempat, ruang tunggu rumah sakit, puskesmas atau klinik untuk membantu meredakan berita hoax dan memungkinkan orang tua yang ragu-ragu untuk mau memvaksinasi anaknya. </p></li>
<li><p>Pendekatan emosional seperti Rumah Ramah Rubella perlu digalakkan di seluruh Indonesia, sebagai gerakan moral melindungi masa depan anak. </p></li>
<li><p>Seperti di Italia dan beberapa negara lain di dunia, sudah saatnya pemerintah Indonesia mewajibkan orang tua memberikan imunisasi dasar yang lengkap sebagai satu syarat sebelum anak-anak itu memasuki sekolah dasar. </p></li>
</ul>
<p>Pada akhirnya, membangun kepercayaan masyarakat dalam program imunisasi adalah upaya mengubah dan mempengaruhi pikiran seseorang bahwa imunisasi adalah satu metoda pencegahan penyakit yang paling efektif.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/107900/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Ermi Ndoen tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Pentingnya norma sosial dan dukungan dari kelompok pro-vaksin, agar vaksinasi menjadi “hal yang normal dilakukan” bagi mayoritas orang tua.Ermi Ndoen, Peneliti Kesehatan Masyarakat, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) KupangLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1060002018-10-31T08:38:59Z2018-10-31T08:38:59ZDi balik gagalnya target cakupan imunisasi MR di Indonesia<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/243181/original/file-20181031-76405-mxzwtk.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Cegahlah virus campak dengan vaksinasi.</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.flickr.com/photos/p6vision_2017/36228787243/in/photolist-Rvnb17-Xcq1fP-YdkFvg-GfEh4U-X9ZCqs-YaFVTy-YqMF2v-Jdgmiu-28mePS2-29DR5f7-XcpVBR-XcpYpV-TEurFN">Primary 6/Flick</a>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a></span></figcaption></figure><p>Hari ini merupakan hari terakhir vaksinasi campak (measles) dan rubella (MR) secara massal di luar Pulau Jawa. Walau <a href="https://theconversation.com/cara-mengejar-target-vaksinasi-campak-dan-rubella-di-luar-jawa-103333">batas akhir vaksinasi MR telah diperpanjang sebulan</a>, dari 30 September menjadi 31 Oktober, program nasional untuk melindungi anak-anak dari ancaman virus campak dan rubella itu di ambang kegagalan.</p>
<p><a href="https://www.kampanyemr.info/dashboard/login">Hingga kemarin dan hari ini</a> dari 32 juta anak berusia 9 bulan sampai 15 tahun yang disasar vaksinasi di 28 provinsi luar Pulau Jawa rata-rata cakupan vaksinasi baru mencapai <a href="https://www.kampanyemr.info/">sekitar 66%</a>, menurut <a href="http://unicefindonesia.blogspot.com/2017/09/rapidpro-secret-weapon-behind-measles.html">sistem pelaporan online RapidPro yang didukung UNICEF Indonesia</a>. Secara nasional, realisasi vaksinasi juga belum mencapai 70%. Padahal, target aman untuk mencapai kekebalan di masyarakat adalah 95% anak terimunisasi. </p>
<figure class="align-center zoomable">
<a href="https://images.theconversation.com/files/243169/original/file-20181031-76416-zf8ln7.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip"><img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/243169/original/file-20181031-76416-zf8ln7.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/243169/original/file-20181031-76416-zf8ln7.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=458&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/243169/original/file-20181031-76416-zf8ln7.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=458&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/243169/original/file-20181031-76416-zf8ln7.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=458&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/243169/original/file-20181031-76416-zf8ln7.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=576&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/243169/original/file-20181031-76416-zf8ln7.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=576&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/243169/original/file-20181031-76416-zf8ln7.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=576&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px"></a>
<figcaption>
<span class="caption">Cakupan vaksinasi MR di luar Pulau Jawa sampai 30 Oktober 2018.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://www.kampanyemr.info/dashboard/Contact">Database RapidPro Kemenkes/UNICEF Indonesia</a></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Masalah terbesar dalam kampanye massal imunisasi MR kali ini adalah penolakan terhadap vaksin MR produksi Serum Institute of India (SII). Sebagian masyarakat menolak vaksin ini sesudah beredar di media sosial berita palsu tentang akibat negatif imunisasi MR dan <a href="https://theconversation.com/posisi-fatwa-imunisasi-mr-dari-mui-di-tengah-ancaman-penyakit-menular-di-indonesia-103768">isu haram vaksin MR–belakangan Majelis Ulama Indonesia membolehkan karena darurat</a>.</p>
<p>Padahal, program imunisasi atau vaksinasi merupakan salah satu kemajuan teknologi kesehatan yang dianggap banyak menyelamatkan nyawa manusia pada era modern. Pusat Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Atlanta Amerika Serikat atau Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Atlanta, menempatkan vaksinasi pada posisi teratas 10 penemuan terbesar dalam kesehatan masyarakat dalam kurun waktu 100 tahun (1900-1999).</p>
<p>Imunisasi ditempatkan pada posisi teratas karena memberi dampak pada penurunan angka kematian, penyakit, dan kecacatan di Amerika Serikat dalam 100 tahun terakhir. Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga menyatakan bahwa imunisasi merupakan salah satu <a href="http://www.who.int/topics/immunization/en/">inisiatif bidang kesehatan masyarakat yang paling sukses</a>, yang dapat mencegah dua sampai tiga juta kematian per tahun akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti campak, difteri, tetanus, dan pertusis (rejan batuk).</p>
<p>Tapi di Indonesia, informasi dan kabar palsu tentang vaksin MR yang dipercaya oleh sebagian masyarakat telah menghambat capaian maksimal program vaksinasi.</p>
<h2>Kontroversi vaksin MR</h2>
<p>Perdebatan mengenai vaksin sudah lama berlangsung. Pro dan kontra program imunisasi dalam konteks agama, tidak hanya terjadi di Indonesia atau pada kelompok Muslim. Hampir di seluruh dunia, kontroversi ini pernah dan selalu ada. Kondisi ini sudah terjadi sejak awal mula vaksin diperkenalkan. </p>
<p>Ketika pada 1796 vaksin <em><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Smallpox">smallpox</a></em> untuk anticacar pada manusia diperkenalkan oleh <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Jenner">Edward Jenner</a>, seorang dokter dan ilmuwan yang menjadi salah seorang perintis vaksin pertama di dunia, terdapat penolakan terhadap vaksin pada saat itu. Para pendeta lokal di Inggris periode Victoria percaya bahwa vaksin itu “tidak Kristiani” karena berasal dari hewan sehingga mereka menolaknya. Penolakan ini juga datang dari <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11624425">kalangan masyarakat menengah dan para pekerja</a>. </p>
<p>Ada yang percaya cacar disebabkan oleh materi yang membusuk di atmosfer sehingga vaksin tidak bermanfaat. Secara politik, banyak orang keberatan dengan vaksinasi karena itu melanggar kebebasan pribadi. Pemerintah Inggris saat itu akhirnya membuat kebijakan bahwa vaksin <em>smallpox</em> wajib. Lewat sebuah undang-undang pada 1853, vaksinasi <em>smallpox</em> diwajibkan bagi bayi hingga 3 bulan; dan <a href="https://www.jstor.org/stable/20255743?seq=1#page_scan_tab_contents">pada 1867 </a>menjadi menjadi <a href="https://www.historyofvaccines.org/content/articles/history-anti-vaccination-movements#Source%203">wajib untuk semua anak hingga 14 tahun</a>. Pemerintah Inggris menjatuhkan hukuman <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccination_Act#The_1867_Act">denda 20 Shillings (dengan nilai tukar saat ini setara dengan sekitar Rp8 juta)</a> bagi yang menolak vaksinasi saat itu. </p>
<p>Kontroversi yang sama juga terjadi di <a href="https://www.historyofvaccines.org/content/articles/history-anti-vaccination-movements">Amerika pada awal abad ke-19</a>. Bukan hanya pada vaksin <em>smallpox</em> tapi juga vaksin <em>Diphtheria, Tetanus, and Pertussis (DTP)</em> dan <em>Measles, Mumps, and Rubella (MMR)</em>. </p>
<p>Ketegangan antara agama dan program kesehatan tidak hanya di bidang imunisasi. Di Filipina, program kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan kontrasepsi terhambat oleh <a href="http://blogs.biomedcentral.com/on-health/2016/08/25/religion-public-health-policy/">gereja Katolik</a>. Masalah serupa muncul di negara-negara Islam. </p>
<p>Contoh lain di Amerika, ada kelompok-kelompok penyembuhan iman berbasis ilmuwan Kristen yang percaya bahwa mereka dapat menyembuhkan semua hal hanya dengan doa, tanpa obat-obatan. Karena itu, banyak dari <a href="https://www.historyofvaccines.org/content/articles/cultural-perspectives-vaccination">para kelompok ini sangat menentang program kesehatan masyarakat termasuk vaksinasi</a>. </p>
<h2>Lapisan bawang masalah</h2>
<p>Pada 2018, berbagai upaya untuk mendukung kesukesan kampanye MR telah ditingkatkan. <a href="https://suarakomunitas.net/mpku-muhammadiyah-pusat-dukung-vaksinasi-mr/">Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) Muhammadiyah pusat</a> di level nasional, provinsi, dan kabupaten menyatakan mendukung. Berbagai pihak juga memberikan dukungan politis dan komitmen untuk membuat kampanye MR sukses. </p>
<p>Kementerian Dalam Negeri <a href="https://www.kemendagri.go.id/index.php/blog/27346-Imunisasi-MR-Lindungi-Anak-Indonesia-dari-Kecacatan">sudah beberapa kali mengeluarkan surat</a> dan instruksi kepada <a href="http://mediaindonesia.com/read/detail/180290-kemendagri-diminta-surati-kepala-daerah-sukseskan-imunisasi-mr-tahap-ii">semua kepala daerah</a> untuk memastikan Kampanye MR sukses. <a href="https://paluekspres.fajar.co.id/28386/kemenag-dukung-program-vaksin-mr-di-madrasah">Kementerian Agama</a>, Kementerian Pendidikan dan juga berbagai organisasi profesi kesehatan (Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan Ikatan Bidang Indonesia) juga ikut mendukung kampanye ini.</p>
<p>Majelis Ulama Indonesia, organisasi ulama tertinggi di Indonesia juga mendukung melalui <a href="https://mui.or.id/produk/fatwa-no-33-tahun-2018/">Fatwa No 33 Tahun 2018</a> yang menyatakan vaksinasi MR dibolehkan karena kondisi darurat. </p>
<figure class="align-center zoomable">
<a href="https://images.theconversation.com/files/243177/original/file-20181031-76399-ww6438.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip"><img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/243177/original/file-20181031-76399-ww6438.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/243177/original/file-20181031-76399-ww6438.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=297&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/243177/original/file-20181031-76399-ww6438.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=297&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/243177/original/file-20181031-76399-ww6438.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=297&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/243177/original/file-20181031-76399-ww6438.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=373&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/243177/original/file-20181031-76399-ww6438.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=373&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/243177/original/file-20181031-76399-ww6438.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=373&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px"></a>
<figcaption>
<span class="caption">Cakupan vaksinasi MR secara nasional sampai 31 Oktober 2018.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://www.kampanyemr.info/dashboard/login">Database RapidPro Kemenkes/UNICEF Indonesia</a></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Pada 2017, ketika isu haram-halal vaksin MR muncul, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memberi pemahaman mengenai kandungan vaksin MR. Berbagai pendekatan dan diskusi dengan Majelis Ulama Indonesia, serta promosi yang luas ke masyarakat saat itu berhasil baik di Pulau Jawa. </p>
<p>Namun kegiatan kampanye tahun 2018 tidak berhasil mencapai sukses 2017. Kecuali Provinsi Papua Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung, cakupan MR sangat rendah di hampir semua daerah luar Jawa. Penolakan terhadap vaksin MR di berbagai tempat di luar Pulau Jawa sangat kuat. Penolakan ini tidak hanya dari orang tua, tapi sampai level pemimpin agama. Bahkan para kepala daerah yang penduduknya mayoritas Muslim pun ikut menyatakan penundaan terhadap kampanye IMR. </p>
<p>Fatwa MUI dianggap sebagai senjata pamungkas dan diharapkan menghentikan penolakan terhadap vaksin MR. Kenyataannya keluarnya fatwa ini belum membawa dampak signifikan. Sebagian masyarakat menolak mengikuti fatwa MUI tersebut. Pengaruh MUI di level nasional ternyata tidak berdampak di level provinsi dan kabupaten. </p>
<p>Para petinggi MUI di beberapa provinsi dan kabupaten terbelah antara mendukung dan tidak mendukung fatwa tersebut. Sebagian pemimpin agama di tingkat lokal tidak sejalan dengan MUI pusat. Efek terbelahnya penafsiran dan dukungan terhadap Fatwa MUI pusat di tingkat lokal bisa dilihat, setidaknya, <a href="https://regional.kompas.com/read/2018/09/17/17111301/polemik-vaksin-mr-di-aceh-belum-selesai?page=all">di Aceh</a> dan mayoritas provinsi di Sumatra, serta beberapa daerah di Sulawesi dan Kalimantan. Di daerah-daerah ini, <a href="https://www.kampanyemr.info">cakupan vaksinasinya yang rendah</a>.</p>
<p>Masyarakat lokal setia mengikuti pemimpin setempat. Dan sebagian masyarakat juga percaya <a href="https://womantalk.com/health-fitness/articles/hoax-musuh-utama-komunitas-rumah-rubella-dalam-mengedukasi-masyarakat-tentang-bahaya-virus-mr-DGXNo">berita palsu soal MR yang marak</a>. </p>
<p>Saya menghadiri beberapa kunjungan dan tatap muka dengan dengan pemuka agama dan masyarakat di Kalimantan dan beberapa sekolah di Kota Kupang. Saya menemukan ada kecurigaan dari masyarakat setempat bahwa fatwa membolehkan vaksin MR tersebut mengandung kepentingan politik dan bukan sebuah kedaruratan dalam segi beragama. Alasan darurat kesehatan belum sepenuhnya diterima sebagai “<em><a href="https://theconversation.com/posisi-fatwa-imunisasi-mr-dari-mui-di-tengah-ancaman-penyakit-menular-di-indonesia-103768">dlarurat syar’iyyah</a></em>” (ada kondisi keterpaksaan).</p>
<p>Ketika berita palsu mengenai efek negatif MR menyebar di media sosial,
<a href="https://lifestyle.okezone.com/read/2017/08/15/481/1756202/hoax-kabar-viral-anak-lumpuh-akibat-vaksin-mr-menkes-jangan-besarkan-masalah-ini">Kementerian Kesehatan</a> memberi bantahan. Tapi berita palsu tersebut sudah meluas di masyarakat. Dalam beberapa kunjungan lapangan, saya menemukan adanya ketakutan terhadap vaksin MR di kalangan murid Muslim. Ada yang beranggapan bahwa “setelah divaksinasi MR, salatnya tidak diterima Allah selama 40 hari karena bahan vaksin mengandung zat haram”. </p>
<h2>Perlu ketegasan pemerintah</h2>
<p>Seperti di <a href="https://theconversation.com/cara-mengejar-target-vaksinasi-campak-dan-rubella-di-luar-jawa-103333">berbagai negara lain</a>, kepentingan perlindungan terhadap masyarakat lebih utama dari kepentingan kelompok atau golongan. Selain pendekatan yang intensif kepada para kelompok penolak vaksin, perlu ketegasan pemerintah untuk membuat regulasi yang berlaku sama untuk semua masyarakat. </p>
<p>Negara harus hadir untuk melindungi semua masyarakat tanpa memandang kelompok atau golongan. Imunisasi sudah saatnya dibuat sebagai syarat masuk sekolah untuk memberikan perlindungan yang aman bagi anak sedini mungkin.</p>
<p>Meski waktu telah berubah, pengaruh emosi, agama, politik, atau budaya masih mengakar kuat dalam masyarakat yang menolak vaksin. Penolakan kelompok tertentu terhadap vaksin relatif konsisten sejak Edward Jenner memperkenalkan vaksinasi lebih dari dua abad lalu. </p>
<p>Karena itu negara harus tegas mengatur dan memberi pemahaman yang benar. Pendekatan kultural, dialog dengan tokoh agama hingga ke level paling bawah dan kekuatan regulasi pemerintah, adalah kunci keberhasilan program imunisasi pada masa depan.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/106000/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Ermi Ndoen tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Penolakan kelompok tertentu terhadap vaksin relatif konsisten sejak Edward Jenner memperkenalkan vaksinasi lebih dari dua abad lalu.Ermi Ndoen, Peneliti Kesehatan Masyarakat, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) KupangLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1043202018-10-05T05:48:34Z2018-10-05T05:48:34ZAncaman penyakit menular setelah gempa dan tsunami Palu, bagaimana mencegahnya<p>Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan korban meninggal karena dampak gempa dan tsunami di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah mencapai <a href="https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45728399">setidaknya 1400 orang</a> dan sekitar 2500 orang terluka berat sampai hari keenam bencana. Kemungkinan angka korban terus bertambah karena upaya pencarian korban masih berlangsung.</p>
<p>Dalam situasi bencana, apa pun bentuk dan penyebabnya, akan ada implikasi pada meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular atau penyakit berpotensi wabah setelah bencana. </p>
<p>Ancaman penyakit ini muncul sebagai dampak dari buruknya sanitasi, kesulitan air bersih, dan membusuknya mayat yang belum ditemukan ataupun belum dikubur. Kondisi semacam ini, jika tidak diantisipasi akan berdampak pada korban bencana yang masih hidup, bahkan terhadap para tim relawan dan petugas yang membantu penanganan pascabencana di lapangan.</p>
<p>Video kesaksian <a href="http://viral.solopos.com/read/20181002/486/943291/curhat-dokter-sukarelawan-gempa-palu-mayat-berserakan-baunya-menyengat">dokter Hisbullah Amin</a> dari halaman depan instalasi gawat darurat (UGD) Rumah Sakit Undata Palu menggambarkan kekhawatiran mengenai banyaknya jenazah korban bencana yang belum ditangani secara baik. Sejak tiga hari, banyak <a href="https://news.detik.com/berita/d-4238698/mayat-korban-gempa-masih-tergeletak-di-luar-rs-undata-palu">mayat tidak dikenali bergelimpangan di halaman rumah sakit tersebut</a> yang sudah mulai membengkak dan menimbulkan bau. </p>
<h2>Penyakit menular pascabencana</h2>
<p>Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam <a href="http://www.who.int/hac/techguidance/management-of-dead-bodies/en/">petunjuk manajemen evakuasi jenazah pascabencana</a> menyatakan bahwa mayat korban bencana alam sebenarnya tidak menyebabkan wabah penyakit. Karena mereka tewas akibat trauma, tenggelam, atau tertindih reruntuhan sehingga tidak mengandung organisme penyebab epidemi, kecuali kalau mereka meninggal akibat wabah penyakit menular, misalnya <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_virus_Ebola">virus Ebola</a> di Afrika. </p>
<p>Namun manajemen perawatan jenazah perlu diperhatikan karena jika terlambat ditangani atau lama baru ditemukan, vektor tertentu seperti lalat, kutu, binatang pengerat, atau lainnya dapat menyebarkan mikro organisme di dalam mayat. Jenazah korban bencana yang tidak ditangani baik atau lama baru ditemukan juga dapat menulari sumber air minum. </p>
<p>Terlepas dari alasan kesehatan, penanganan jenazah pascabencana yang baik juga merupakan penghargaan atas harkat dan martabat manusia. </p>
<p>Beberapa penyakit menular pascabencana, <a href="https://www.theguardian.com/society/2004/dec/29/internationalaidanddevelopment.indianoceantsunamidecember20041">terutama setelah tsunami</a> yang harus diwaspadai antara lain kolera, diare, malaria, infeksi dada, demam berdarah dengue, <a href="https://www.medicalnewstoday.com/articles/156859.php">typhoid</a>, Hepatitis A, infeksi vagina, dan penyakit anak-anak.</p>
<p>Dalam kondisi darurat, penyakit yang paling gampang menimbulkan Kejadian Luar Biasa adalah campak dan malaria. Virus campak gampang menular pada kondisi pengungsian yang padat dan lingkungan jelek, serta malaria merupakan ancaman karena pengungsi tidur di luar rumah tanpa perlindungan terhadap gigitan nyamuk. Patut diperhitungkan juga ancaman tambahan, jika musim hujan akan segera tiba. </p>
<p>Hal ini sudah terbukti di <a href="https://news.detik.com/berita/d-265855/wabah-penyakit-jadi-pembunuh-kedua-pasca-tsunami-">Aceh pascatsunami 2004</a> dan Lombok, Nusa Tenggara Barat baru-baru ini. Pascagempa Lombok Agustus lalu, <a href="https://news.okezone.com/read/2018/09/08/340/1947787/malaria-mewabah-di-lombok-barat-pasca-gempa-ibu-hamil-hingga-bayi-ikut-terserang">media melaporkan wabah malaria</a> yang menyerang ibu hamil dan anak-anak. Media juga melaporkan serangan penyakit <a href="https://kompas.id/baca/utama/2018/08/29/pengungsi-di-lombok-utara-terserang-cacar-air/">varicella (cacar air) dan pneumonia (paru-paruh basah)</a>.</p>
<p>Hal lain yang perlu diperhatikan adalah imunisasi tetanus untuk mencegah penyakit tetanus akibat banyak korban bencana yang luka atau kemungkinan luka pada saat tindakan pertolongan pascabencana. </p>
<h2>Sumber risiko</h2>
<p>Risiko penyakit menular dan kematian pascabencana umumnya disebabkan oleh beberapa kondisi yang tidak bisa dielakkan. </p>
<p><em>Pertama</em>, terjadinya pengungsian besar-besaran secara mendadak dalam waktu singkat menyebabkan pengelompokan orang pada titik tertentu, dengan kondisi apa adanya. </p>
<p>Pengungsian biasanya memiliki populasi padat tapi tanpa fasilitas <a href="https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45729112">sanitasi dasar</a> dan air minum yang memadai. BNBP merilis jumlah pengungsi <a href="https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45728399">mencapai 73 ribu orang</a> di <a href="https://www.voaindonesia.com/a/bnpb-korban-di-donggala-dan-palu-sulawesi-tengah-tembus-1-234/4596103.html">109 titik</a> dengan pelayanan dan fasilitas yang tidak memadai.</p>
<p><em>Kedua</em>, rusaknya berbagai fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas serta terbatasnya persediaan obat dan logistik kesehatan serta personil di lapangan membatasi pelayanan kesehatan bagi korban bencana. Dalam kondisi bencana, petugas kesehatan di lokasi bencana mengalami trauma dan dilema. Mereka adalah korban, tapi di lain pihak mereka juga harus menolong orang lain karena kompetensi dan keahliannya. </p>
<p>Risiko pengungsi terinfeksi penyakit menular meningkat dengan melemahnya kondisi fisik mereka. Menurunnya daya tahan tubuh manusia mengingkatkan kemampuan kuman menularkan penyakit dalam lingkungan yang buruk. </p>
<p><em>Ketiga</em>, dalam kondisi darurat, kita sulit memprediksi kapan kondisi ini akan berakhir. Semua tergantung pada jenis dan seberapa besar bencana yang terjadi, populasi yang terkena dampak serta juga berat-ringannya dampak yang ditimbulkan oleh bencana, baik pada manusia maupun infrastruktur pendukung kehidupan, serta cepat lambatnya upaya pertolongan berlangsung.</p>
<h2>Pentingnya tindakan segera</h2>
<p>Asosiasi Kesehatan Masyarakat Amerika (APHA) menegaskan <a href="http://disaster-relief.org/pdf/DisasterBook.pdf">pentingnya tindakan segera</a> untuk mengurangi ancaman penyakit menular dan wabah pascabencana. Pemerintah dan para tim relawan di lapangan harus menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan di lapangan berangsur-angsur normal. </p>
<p>Monitoring dan surveilans ketat terhadap faktor lingkungan (air, sanitasi, penanganan sampah) dan pengendalaian vektor penyakit (nyamuk dan lalat) harus mulai diperhatikan. Kelompok-kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, anak-anak, orang tua, serta orang cacat harus didata agar bisa mendapat pelayanan kesehatan sesuai kebutuhannya. </p>
<p>Tindakan promosi kesehatan dan imunisasi terhadap penyakit berpotensi wabah harus mulai dilakukan di lapangan, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan setempat. </p>
<p><a href="https://www.ifrc.org/PageFiles/95530/The-Sphere-Project-Handbook-20111.pdf">Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response</a> yang diterbitkan oleh The Sphere Project merupakan salah satu standar yang secara international diakui dan digunakan untuk tindakan perlindungan dalam kondisi emergensi. Panduan yang dibuat oleh International Red Cross and Red Crescent Movement dan lembaga swadaya masyarakat bidang bencana ini memuat beberapa prinsip pelayan minimum yang harus dijalankan pascabencana. </p>
<p>Berdasarkan standar ini, yang harus dilakukan antara lain menyediakan sarana air minum dan sanitasi dasar, pembuangan tinja (toilet), mengendalikan vektor penyakit dan manajemen sampah termasuk pengelolaan air limbah. Pengelolaan tinja di lokasi pengungsian juga merupakan faktor yang sangat penting mengingat ini adalah kebutuhan dasar. Kalau tidak dikelola baik, akan menjadi sumber bencana baru. </p>
<p>Standar ini juga memberikan acuan untuk standar minimal untuk asupan gizi dan keamanan makanan, standar minimal untuk tenda atau tempat tinggal sementara dan standar minimal pelayanan kesehatan. </p>
<p>Untuk mencegah penyakit dan kejadian luar biasa pascagempa peran pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mutlak diperlukan. Pemerintah perlu menyediakan infrastuktur kesehatan termasuk fasilitas dasar dengan dan jumlah staf kesehatan yang kompeten. </p>
<p>Pemerintah juga perlu menjamin obatan-obatan dan logistik, termasuk peralatan yang disediakan sesuai dengan standar dan aturan pemerintah Indonesia. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pelayan obat-obatan dan logistik kesehatan adalah pemilihan item yang relevan dengan prioritas kondisi kesehatan setempat dan harus tersedia setiap saat di fasilitas kesehatan. </p>
<p>Melihat besarnya gempa dan tsunami yang terjadi di Palu yang berdampak luas bagi masyarakat, sudah saatnya hal-hal ini kita antisipasi. Pemerintah dan petugas tanggap bencana harus segera melaksanakan tindakan sesuai prinsip-prinsip dan standard internasional agar tidak terjadi bencana di atas bencana, akibat wabah dan penyakit menular pascabencana.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/104320/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Ermi Ndoen tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Dalam kondisi darurat, penyakit yang paling gampang menimbulkan kejadian luar biasa adalah campak dan malaria.Ermi Ndoen, Peneliti Kesehatan Masyarakat, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) KupangLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1033332018-10-01T07:58:11Z2018-10-01T07:58:11ZCara mengejar target vaksinasi campak dan rubella di luar Jawa<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/238311/original/file-20180927-48656-tw10je.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Imunisasi campak dan rubella pada siswa MTSN 1 Makasar, 1 September 2018.</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.flickr.com/photos/sehatnegeriku/42892216255/in/photolist-28mePxV-Xcq1fP-287UtRX-dpTFS3-rZ3EsA-bzQE4X-dpTjLT-eep3HD-ef3DZt-28ppagL-KPa7J4-8gCpkm-Hr2wWx-6JGXzB-2a3226E-4budAX-Xo5E8i-Jd868q-Jd86NJ-CmFvBS-4kJRGf-LAMw8g-FCp24x-4DN1gr-Hr2wJP-5yK7gL-iccMji-eep5Lc-Jn3FtP-59LhWE-r22JbG-crvzsq-29uEKq6-dCohuf-48KhsS-onLpyn-6JGXCk-4tbs75-9p11ki-GHCMwJ-69Ye1e-qutgYS-HqXpXb-5n6Kx4-nZSy1H-HWskq9-6peNEz-8D4iCK-93HvGa-29J53st">Sehat Negeriku/Flickr</a>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a></span></figcaption></figure><p>Perang pemerintah Indonesia melawan penyakit campak (measles) dan rubella (MR) yang potensial menyerang anak-anak terancam gagal. Vaksinasi di luar Pulau Jawa yang ditargetkan selesai 30 September, kini <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/27/09/2018/waktunya-diperpanjang-yuk-imunisasi-mr">diperpanjang</a> sebulan lagi hingga 31 Oktober 2018. Imunisasi yang dimulai 1 Agustus lalu baru mencapai sasaran rata-rata nasional sekitar 51%, jauh dari targetnya 95%.</p>
<p>Angka 95% merupakan syarat mutlak untuk mencapai kekebalan komunitas dari serangan penyakit campak dan rubella. Artinya dari 100 anak, jika ada 5 anak yang tidak terimunisasi, mereka masih terlindungi karena 95 anak lainnya sudah diimunisasi. Sebaliknya makin banyak anak yang tidak diimunisasi, virus campak dan rubella akan mudah menyerang anak-anak yang tidak terimunisasi. </p>
<p>Vaksinasi yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah ini menyasar hampir 32 juta anak berusia 9 bulan sampai 15 tahun di 28 provinsi di luar Jawa. Tahun lalu, imunisasi serupa di enam provinsi Pulau Jawa yang mencakup lebih dari 35 juta anak berjalan sukses. </p>
<p>Pertanyaannya: mengapa vaksinasi anti campak dan rubella kali ini begitu lambat menuju target? Di luar soal polemik fatwa MUI, <a href="https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45254862">yang belakangan membolehkan imunisasi MR karena darurat</a>, bagaimana strategi yang harus dilakukan pemerintah agar target terpenuhi?</p>
<h2>Mengancam dan mematikan</h2>
<p><a href="http://www.searo.who.int/indonesia/topics/immunization/mr_measles_status.pdf?ua=1">Campak dan rubella</a> merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan mudah menular melalui batuk dan bersin. Campak sangat berbahaya bila disertai dengan komplikasi pneumonia, diare, meningitis, bahkan dapat menyebabkan kematian. Adapun rubella sering hanya menimbulkan gejala demam ringan atau bahkan tanpa gejala sehingga sering tidak terlaporkan. </p>
<p>Virus rubella sangat menakutkan bagi ibu hamil karena dapat menyebabkan keguguran atau kecacatan pada janin, jika seorang ibu terserang virus ini, terutama pada masa awal kehamilannya. Kecacatan tersebut meliputi kelainan pada jantung dan mata, ketulian atau keterlambatan perkembangan fisik dan psikis dan tidak dapat diobati. </p>
<p>Campak dan rubella memiliki kemampuan menginfeksi manusia sangat tinggi. Menurut <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28757186">riset yang dipublikasikan <em>Lancet</em></a> pada 2017, satu kasus campak bisa menjangkiti 12-18 orang yang tidak diimunisasi; karena itu cakupan minimal imunisasi adalah 95%. </p>
<p>Sementara satu kasus rubella bisa menjangkiti 6-7 orang, sehingga dibutuhkan <a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08898480601090634?scroll=top&needAccess=true">minimal 85% cakupan imunisasi rubella</a> di kelompok berisiko. </p>
<p>Data <a href="http://www.searo.who.int/indonesia/topics/immunization/mr_measles_status.pdf?ua=1">Badan Kesehatan Dunia dan Kementerian Kesehatan Indonesia</a> menunjukkan setiap tahun di negeri ini dilaporkan lebih dari 11.000 kasus yang diduga campak. Hasil konfirmasi laboratorium menunjukkan 12–39% dipastikan campak sedangkan 16–43% dipastikan rubella. Dari 2010 sampai 2015, diperkirakan terdapat 23.164 kasus campak dan 30.463 kasus rubella. Bahkan kemungkinan lebih tinggi karena banyak kasus yang tidak dilaporkan.</p>
<p>Kelompok usia yang paling rentan terkena campak dan rubella adalah usia di bawah 15 tahun. Sedangkan untuk rubella, 70% penderitanya merupakan anak usia di bawah 15 tahunKurang lebih <a href="http://www.beritasatu.com/nasional/506791-kemkes-kasus-campak-meningkat-5-tahun-terakhir.html">88% kasus campak diderita oleh anak usia di bawah 15 tahun</a>.</p>
<h2>Upaya Indonesia kalah dari negara lain</h2>
<p>Imunisasi campak dan rubella adalah imunisasi dasar yang diwajibkan di Indonesia. Ini seiring dengan <a href="http://www.pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/profil-kesehatan-indonesia-2017.pdf">komitmen global untuk mengeliminasi campak dan pengendalian rubella pada 2020</a>. </p>
<p>Upaya Indonesia untuk mengeliminasi campak dan rubella pada 2020 sebenarnya terlambat. Data <a href="https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm4847a2.htm">The Centers for Disease Control and Prevention Amerika Serikat </a> menunjukkan pada 1997 sebanyak 23 negara Islam di <a href="http://www.who.int/choice/demography/emed_region/en/">Wilayah Mediterania Timur</a> sudah memulai kampanye MR untuk mencapai status eliminasi pada 2010. </p>
<p>Negara-negara seperti Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Suriah melaksanakan <a href="https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm4847a2.htm%20-%20table%201-3.">kampanye imunisasi MR pada 1998</a>, dengan cakupan di atas 97%. Di negara Namibia, Afrika, kampanye MR digalakkan <a href="https://afro.who.int/sites/default/files/2017-10/PDF%20MR%20strip%20advert.pdf">pada 2016 dengan sasaran umur yang lebih luas (9 bulan-35 tahun)</a>. Yang menarik adalah tidak ada fatwa halal atau haram dari ulama di sana saat vaksinasi MR di negara-negara Islam tersebut. </p>
<h2>Ibarat <em>infinity war</em> melawan <em>Thanos</em></h2>
<p>Salah satu pemicu keterlambatan ini adalah <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180807084901-20-320100/vaksinasi-measles-rubella-memicu-polemik-di-sejumlah-daerah">polemik tentang status halal atau tidak halalnya vaksin Measles Rubella (MR), yang diproduksi oleh Serum Institute of India (SII),</a> pada awal program, sehingga banyak orang tua menunda atau <a href="http://news.metrotvnews.com/daerah/GKdWaPrk-belum-bersertifikat-halal-sebagian-warga-tolak-imunisasi-rubella">menolak anaknya divaksinasi</a>. </p>
<p>Bukan hanya masyarakat, beberapa <a href="https://www.harianhaluan.com/news/detail/70877/bupati-beri-izin-wabup-50-kota-tolak-imunisasi-mr">kepala daerah</a> juga menolak imunisasi ini.</p>
<p>Dalam acara World Economic Forum on Asean di Hanoi, 12 September 18, untuk mengilustrasikan krisis perekonomian dunia yang tidak berakhir, Presiden Joko Widodo menggambarkan saat ini <a href="http://www.tribunnews.com/seleb/2018/09/13/pidato-di-world-economic-forum-presiden-jokowi-sebut-thanos-dan-infinity-wars">dunia sedang menghadapi _infinity war</a>_, suatu perang yang tidak berkesudahan. Jokowi menggambarkan ada sosok Thanos–sosok jahat dan menakutkan dalam film <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/The_Avengers_(2012_film)"><em>The Avengers</em></a>–yang mengancam setengah populasi di bumi.</p>
<p><em>The infinity war</em> cocok untuk menggambarkan perang yang dihadapi oleh para petugas kesehatan melawan virus campak dan rubella. Mereka sedang berjuang untuk menyelamatkan setengah populasi anak Indonesia di luar Jawa dari ancaman “Thanos”, yang tak lain adalah virus campak dan rubella. </p>
<p>Kantor Staf Kepresidenan (KSP) <a href="http://ksp.go.id/penuhi-hak-anak-indonesia-terima-imunisasi-mr-agar-terhindar-virus-campak-dan-rubella/index.html">memaparkan temuan</a> dari lapangan. Di Gorontalo, misalnya, enam petugas Puskemas Papoyato Induk, Pohuwatu, mendapat ancaman karena orang tua anak yang divaksinasi membawa parang, mengunci rumah, dan bahkan mengancam para petugas yang menyuntikkan vaksin MR kepada anak-anaknya.</p>
<p>Bentuk lain <em>infinity war</em> melawan “Thanos” campak dan rubella adalah penolakan masyarakat baik dalam bentuk tindakan <em>off line</em> maupun di media sosial terhadap kampanye imunisasi MR, walau Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah menerbitkan <a href="http://www.depkes.go.id/article/view/18090900002/jalan-panjang-terbitnya-fatwa-mui-nomor-33-tahun-2018-dalam-rangka-mendukung-imunisasi.html">Fatwa No 33 Tahun 2018 </a> yang menyatakan penggunaan vaksin MR produksi India saat ini dibolehkan (mubah) karena darurat dan belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci. </p>
<p>Dalam bidang kesehatan masyarakat, kondisi di Indonesia tentang imunisasi MR memang agak unik. Imunisasi merupakan satu-satunya program kesehatan pemerintah yang didukung dua fatwa dari MUI. Selain Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 yang bersifat khusus imunisasi MR, sudah pernah diterbitkan <a href="http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/8/23242">Fatwa MUI No. 04 Tahun 2016 tentang Imunisasi</a>, yang bersifat umum, membolehkan imunisasi karena darurat. Padahal program kesehatan sangat banyak dan berhubungan langsung dengan status kesehatan atau ancaman terhadap jiwa seseorang. </p>
<p>Program imunisasi di Indonesia merupakan program yang sangat lama, sejak 1956, saat dimulainya imunisasi cacar. Imunisasi BSG untuk mencegah penyakit tuberkulosis bahkan dilakukan di negeri ini sejak 1973 hingga sekarang. Hasilnya, saat ini <a href="http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/blog/20110725/521394/apa-pentingnya-imunisasi/">Indonesia dan dunia sudah terbebas dari cacar</a>. </p>
<p>Lewat program <a href="http://infoimunisasi.com/vaksin/sejarah-imunisasi-di-indonesia/">Pekan Imunisasi Nasional (PIN)</a> sejak 1995, Indonesia menjadi 1 dari 11 negara Asia Tenggara (SEARO) yang berhasil menerima sertifikat dari<a href="http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20140328/0010386/who-tetapkan-indonesia-bebas-polio/"> World Helath Organization (WHO) pada 27 April 2014 dan dinyatakan bebas polio</a>. </p>
<h2>Belajar dari kasus Asmat dan beban ekonomi</h2>
<p>Keganasan virus campak dan rubella bisa kita lihat ketika kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Asmat, Papua. Saat itu, dalam kurun waktu Desember 2017 hingga Maret 2018, campak dan gizi buruk <a href="http://www.tribunnews.com/kesehatan/2018/09/13/hindari-virus-campak-dan-rubella-segera-penuhi-hak-anak-indonesia-terima-imunisasi-mr">mengakibatkan 75 anak tewas</a> dari 651 anak yang terjangkit. </p>
<p>Kondisi serupa saat ini kembali terjadi, dalam beberapa hari ini berbagai media nasional juga memuat berita kejadian luar biasa campak dan rubella di beberapa daerah di <a href="http://www.tribunnews.com/kesehatan/2018/09/17/daerahnya-ditetapkan-klb-virus-klb-rubella-begini-sikap-warga-balangan">Kalimantan</a> dan <a href="https://regional.kompas.com/read/2018/08/30/19193411/8-anak-terjangkit-campak-dan-rubella-wali-kota-padang-minta-vaksin-mr">Sumatra</a>. </p>
<p>Jika <em>infinity war</em> digambarkan Jokowi sebagai perang dagang yang tidak berakhir, ancaman virus rubella adalah “Thanos” yang menakutkan dan perang yang tidak berakhir bagi para orang tua yang anaknya menderita Congenital Rubella Syndrome (CRS). </p>
<p>Dampak ekonomi pada orang tua yang anaknya cacat karena rubella bisa mencapai <a href="http://www.tribunnews.com/kesehatan/2018/09/13/hindari-virus-campak-dan-rubella-segera-penuhi-hak-anak-indonesia-terima-imunisasi-mr?">sekitar Rp 400 juta per anak per tahun</a>. Biaya ini di luar biaya yang harus dikeluarkan untuk operasi dan terapi. Kerugian ekonomi ini tentu belum termasuk beban psikis, sosial, hilangnya waktu dan produktivitas serta masa depan anak yang suram. </p>
<p>Data situasi Campak Dunia dari WHO terbitan April 2018 menunjukkan <a href="http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/Global_MR_Update_April_2018.pdf">Indonesia masuk dalam 10 besar negara</a> dengan kasus campak tertinggi di dunia. Kondisi semacam ini yang menyebabkan Thanos campak dan rubella di Indonesia sudah pada tahap darurat. </p>
<h2>Lalu bagaimana?</h2>
<p>Imunisasi adalah cara termurah untuk mencegah berkembangnya penyakit menular dibanding biaya pengobatan dan kerugian akibat penyakit tersebut. Selain itu, campak dan rubella belum ada obatnya dan hanya bisa dicegah melalui imunisasi MR.</p>
<p>Melihat keberhasilan negara lain di atas, pemerintah tidak boleh menyerah. Program MR harus berakhir dengan kemenangan tidak ada satu pun anak Indonesia yang tidak terlindungi dari MR. </p>
<p>Ketika program imunisasi MR ini ditolak dengan berbagai alasan, virus tidak pernah gagal dalam menyerang mereka yang tidak terlindungi. Penyakit dan virus tidak mengenal batas wilayah, tidak mengenal waktu dan tidak membedakan agama, ras dan golongan. Demikian juga virus MR. Kita semua bisa terancam, tapi kita semua juga bisa memilih untuk sehat atau menyerah untuk menjadi target virus MR.</p>
<p><a href="https://dinkes.inhukab.go.id/?p=4031">Imunisasi adalah hak anak </a> untuk terlindung dari penyakit yang membahayakan jiwanya. Kecorobohan orang tua tidak memvaksinasi anaknya bukan hanya mengancam kesehatan anaknya, tapi juga orang-orang di sekelilingnya karena penyakit menular.</p>
<p>Pemerintah dan MUI harus bergandengan tangan untuk memastikan kesukseskan kampanye MR di Indonesia, dengan mendorong masyarakat untuk menerima imunisasi MR. </p>
<p>Para Petugas Kesehatan harus diberi perlindungan dalam melaksanakan tugasnya. Undang-Undang Kesehatan mewajibkan <a href="http://www.depkes.go.id/pdf.php?id=17050200003">pemerintah memberikan imunisasi lengkap </a> kepada setiap bayi dan anak, sehingga pihak-pihak yang menghalangi, termasuk orang tua dan pihak lainya, harus <a href="http://www.depkes.go.id/pdf.php?id=17050200003">diproses hukum</a>.</p>
<p>Pada masa depan, dialog pemerintah dan tokoh agama harus terus diintensifkan dalam menyiapkan kebijakan dan program-program kesehatan, termasuk imunisasi. Diharapkan tidak terjadi gejolak dan polemik berkepanjangan yang berdampak mengorbankan kesehatan anak-anak.</p>
<p>Untuk mencapai target imunisasi MR, pemerintah pusat hingga ke level desa, tokoh masyarakat, pemimpin umat dan masyarakat, harus membantu petugas kesehatan untuk memggerakan masyarakat ke pos-pos imunisasi MR terdekat. </p>
<h2>Syarat masuk sekolah</h2>
<p>Sudah saatnya pemerintah menyiapkan kebijakan untuk mensyaratkan imunisasi lengkap sebagai salah satu syarat anak masuk sekolah. Tujuannya bukan untuk menghalangi akses anak untuk mendapat pendidikan, namun untuk menyiapkan anak-anak yang sehat pada saat akan masuk sekolah. Agar mereka tidak menjadi sumber penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi bagi teman-temannya.</p>
<p>Waktu sebulan begitu singkat. Para orang tua harus bijak memanfaatkan waktu singkat ini untuk memberikan perlindungan terbaiknya bagi buah hatinya dari ancaman campak dan rubella.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/103333/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Ermi Ndoen tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Upaya Indonesia untuk mengiliminasi campak dan rubella pada 2020 nantu, terbilang terlambat. Pemerintah dan majelis agama harus bergandengan tangan.Ermi Ndoen, Peneliti Kesehatan Masyarakat, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) KupangLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.