Caranya, memasukkan melarang iklan tembakau luar ruang (OTA) dan tampilan produk tembakau di tempat penjualan (POS) ke dalam revisi peraturan KTR.
Setidaknya dua alasan mengapa kejelasan tentang masa berlaku kondisi darurat dalam hal ini pandemi penting bagi pemerintahan.
Pengaturan pertahanan di RUU Cipta Kerja, bermacam UU sektoral, dan ketidakseriusan pemerintah mengatasi konflik menjadi ancaman di depan.
Status pegawai KPK sebagai ASN menempatkan KPK di bawah kendali dan kekang eksekutif.
Perppu tersebut mengabaikan prinsip-prinsip hukum administrasi dan keuangan negara.
Secara yuridis, banyak yang harus dipersiapkan pemerintah dalam memindahkan ibu kota.