Universitas Gadjah Mada

Universitas Gadjah Mada (UGM) is an Indonesian research university located in Yogyakarta, Indonesia. Founded on December 19, 1949, UGM is one of the oldest and largest institutions of higher learning in Indonesia. Located in Yogyakarta, Indonesia, the 360-acre campus comprises of 18 faculties, 68 undergraduate study programs, 23 diploma study programs, 104 master and specialist study program, and 43 doctorate study programs.

Links

Displaying 1 - 20 of 34 articles

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Presiden Cina Xi Jinping menyaksikan penandatanganan kerja sama oleh menteri kedua negara di Belt and Road Forum for International Cooperation, Beijing, 14 Mei 2017. Reuters/Kenzaburo Fukuhara

Di tengah kebangkitan Cina, kebijakan pembangunan Indonesia harus merespons perubahan geopolitik

Memanfaatkan kebijakan luar negeri Indonesia untuk mendukung pembangunan akan membantu Indonesia menyiasati pergeseran geopolitik dunia.
Serangkaian Aksi Bela Islam menunjukkan bagaimana Islam-politik menggunakan demokrasi untuk agenda mereka. Oktobernardi Salam/Shutterstock.com

Siasat Islam-politik mengubah lanskap demokrasi Indonesia

Kelompok yang disebut sebagai Islam-politik telah mengubah lanskap demokrasi Indonesia. Upaya menyingkirkan Islam-politik dari demokrasi akan kontra produktif. Lantas, apa yang harus dilakukan?
Muslims attend a Defend Islam Action rally in Jakarta. The rallies show how political Islam utilises democracy to pursue a conservative religious agenda. Shutterstock

Political Islam navigates and changes Indonesia’s democratic landscape

Political Islam utilises Indonesia's democracy to pursue its ideals, changing the democratic landscape. Attempts to exclude the movement from democracy are counterproductive. What to do?
Families should be more involved in digital literacy education as parents are the ones who introduce digital media to their children. Shutterstock.com

Researchers find Indonesia needs more digital literacy education

Dozens of voluntary researchers in nine Indonesian cities mapped digital literacy activities and they found the country needs much more to solve their digital media problems.
Pengepungan kantor LBH Jakarta merupakan persoalan yang sangat serius terkait dengan pelanggaran atas hak atas kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat dan berekspresi. www.shutterstock.com

Pengepungan LBH Jakarta: akademisi merespons

Kami menghubungi beberapa akademisi untuk memberikan analisis mengenai pengepungan terhadap LBH Jakarta, Minggu 17 September 2017.
Para pemimpin negara-negara ASEAN semakin sering beretorika mengutamakan masyarakat ASEAN, tapi mereka sulit berubah untuk mengakomodasi keterlibatan komunitas sipil. Reuters/Erik de Castro

Pentingnya ASEAN melibatkan masyarakat sipil untuk memecahkan persoalan regional

ASEAN perlu memperbaiki proses akreditasi untuk organisasi masyarakat sipil (CSO) guna mendukung lebih banyak kegiatan berbasis komunitas yang dapat membantu memecahkan masalah regional.
While ASEAN leaders are increasingly using the rhetoric of prioritising the people in ASEAN, they are often hesitant to drastically change the longstanding regional framework that gives a lot of power to the hands of member states’ elites. Reuters/Erik de Castro

To solve regional problems ASEAN should include communities

ASEAN should improve the accreditation process for civil society organisation (CSOs) to support more community-based activities that can help solve regional problems.
Pembangunan simpang susun Semanggi di Jakarta Pusat menggunakan uang pengembang sehingga bisa dengan cepat diwujudkan. www.shutterstock.com

Kebijakan kilat, pemimpin inovatif, dan nasib demokrasi Indonesia

Banyak pemimpin lokal berinovasi untuk menyiasati birokrasi yang lamban dan berbelit, menerabas aturan agar program bisa cepat terwujud. Namun kepentingan warga kadang terabaikan.
Di 2014, Indonesia meratifikasi kesepakatan ASEAN untuk mengatasi asap lintas batas di wilayah Asia Tenggara. Namun hingga sekarang, Indonesia belum mengeluarkan aturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah. Reuters/Antara News Agency

Indonesia lamban menerapkan kesepakatan ASEAN tentang asap

Butuh 11 tahun untuk Indonesia meratifikasi perjanjian ini. Dan dua tahun berselang sejak ratifikasi, Indonesia belum juga mengeluarkan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah.
In 2014, Indonesia ratified an ASEAN treaty to tackle transboundary haze in the region. But, as of now, Indonesia has yet to enact regulations at the national and local level. Reuters/Antara News Agency

Indonesia drags its feet on ASEAN haze treaty

It took 11 years after the treaty came into force for Indonesia to ratify the agreement in 2014. But two years in, Indonesia has yet to enact regulations at the national and local level.
Migrants from Myanmar at the gate of an immigration detention center in Medan on 5 April 2013. Relevant government officials in Indonesia acknowledge that immigration detention facilities should not be used for housing refugees and asylum seekers. But finding alternatives to detention to accommodate asylum seekers has been difficult. Reuters/Roni Bintang

Indonesian cities and regencies may be asked to shelter refugees – will they comply?

A new decree states that local administrations may be asked to provide shelter for asylum seekers and refugees. In reality, this may be rather challenging.
Imigran dari Myanmar di rumah detensi imigrasi di Medan, 5 April 2013. Banyak pejabat pemerintah mengakui bahwa rumah detensi imigrasi seharusnya tidak digunakan untuk menampung pengungsi dan pencari suaka. Selain terlalu penuh, tempat detensi didirikan bukan untuk tujuan itu. Reuters/Roni Bintang

Kota dan kabupaten mungkin diminta menampung pengungsi—maukah mereka?

Pemerintah daerah bisa saja diminta menyediakan penampungan bagi pencari suaka dan pengungsi menurut peraturan presiden tentang pengungsi. Ini mungkin akan menemui tantangan dalam pelaksanaannya.
Meski Indonesia tidak menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia tetap harus menghormati prinsip non-refoulement. EPA/Hotli Simandjuntak

Kebijakan soal pencari suaka tak ideal—tapi satu langkah perbaikan

Sebuah peraturan presiden tentang pengungsi yang keluar Desember lalu menjunjung kewajiban hukum kebiasaan internasional untuk tidak mengusir atau mengembalikan pengungsi.

Research and Expert Database

Authors

More Authors