tag:theconversation.com,2011:/institutions/universitas-gadjah-mada-1558/articlesUniversitas Gadjah Mada 2024-03-23T04:32:58Ztag:theconversation.com,2011:article/2233332024-03-23T04:32:58Z2024-03-23T04:32:58ZPolitik itu penuh negosiasi, tetapi etika dan legitimasi harga mati<p>Selama perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, kita semua sering mendengar penyebutan istilah ‘etika’. Penyebutan ini berangkat dari <a href="https://nasional.tempo.co/read/1845361/anggota-komite-ham-pbb-tanya-soal-dugaan-intervensi-jokowi-di-pilpres-2024-apakah-sudah-diinvestigasi">dugaan-dugaan kuat</a> bahwa pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengintervensi <a href="https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf">putusan Mahkamah Konstitusi (MK)</a> terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu demi meloloskan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres dari capres Prabowo Subianto.</p>
<p>MK disebut-sebut telah melanggar kode etik, sehingga banyak pula masyarakat yang meragukan legitimasi hasil Pemilu ini.</p>
<p>Sebagai akademisi bidang hukum, saya bermaksud memberikan penjelasan normatif mengenai etika dan mengapa hal ini menjadi sangat penting untuk diperjuangkan saat ini.</p>
<p>Saya memulai tulisan singkat ini dengan adagium ‘<em>non omne quod licet honestum est</em>’ yang artinya, ‘<em>not all that is permitted, is honorable</em>’. Dalam Bahasa Indonesia, ini berarti ‘tidak semua yang diperbolehkan itu terhormat’. Adagium ini memiliki makna bahwa tuntutan etika atau moralitas berada di atas hukum.</p>
<h2>Apa itu etika?</h2>
<p>Menurut <a href="https://books.google.co.id/books?id=wSTf79ehWuAC&hl=id&source=gbs_navlinks_s">K. Bertens</a>, filsuf dan tokoh etika Indonesia, etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam berfikir, bersikap, dan mengatur tingkah lakunya. Nilai dan norma tersebut biasanya identik dengan akhlak dan moral. </p>
<p>Pada konteks <a href="https://lib.unnes.ac.id/41840/1/Etika%20Politik%20Edisi%20Kedua.pdf">politik</a>, etika menjadi pegangan nilai dan norma bagi penyelenggara negara dalam membuat kebijakan serta keputusan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta nilai-nilai demokrasi. </p>
<p>Seberapa jauh etika menjadi hal yang penting dalam berpolitik bergantung pada ‘legitimasi’ proses politiknya.</p>
<h2>Apa itu legitimasi?</h2>
<p><a href="https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.psych.57.102904.190038">Legitimasi</a> adalah bentuk pengakuan dan penerimaan publik terhadap kebijakan, regulasi, dan keputusan yang dibuat oleh penyelenggara negara melalui koridor hukum (<em>legitimate</em>). </p>
<p>Ada pula istilah legalitas, yaitu keabsahan dalam penyelenggaraan negara. Artinya, tindakan pemerintah dan penegakan hukum harus berdasarkan peraturan perundang-undangan (<em>legal</em>). </p>
<p>Legalitas dan legitimasi adalah <a href="https://www-jstor-org.proxy.library.uu.nl/stable/1147701">fondasi</a> untuk menciptakan dan memelihara <em>rule of law</em> (negara yang berlandaskan hukum) di suatu negara. Dengan kata lain, kedua unsur ini yang menjaga marwah negara hukum.</p>
<p>Pada konteks negara hukum, legalitas menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan penyelenggaraan negara dan penegakan hukum secara memaksa (<em>force</em>), sementara legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan publik terhadap kebijakan, regulasi, dan keputusan pemerintah yang muncul dengan kesadaran sendiri (<em>voluntary</em>).</p>
<p>Secara umum, hal-hal yang diakui dan diterima <em>(legitimate)</em> sudah pasti sah atau legal. Namun, ada kalanya hal-hal yang dipandang legal belum tentu diakui dan diterima (<em>legitimate</em>).</p>
<p>Ada tiga dasar <a href="https://books.google.co.id/books?id=MILOksrhgrYC&source=gbs_navlinks_s">legitimasi</a>. Pertama, <em>rational bureaucratic authority</em> yang artinya kebijakan, regulasi, dan keputusan harus dibuat melalui prosedur yang sesuai pada peraturan hukum yang berlaku. Proses yang beretika menjadi salah satu bagian dari peraturan tersebut. </p>
<p>Jika dikaitkan dengan kontestasi politik, maka teori ini mengisyaratkan agar segala keputusan yang dibuat dalam rangka pemilu harus dihasilkan dari proses yang sesuai dengan etika serta peraturan hukum yang berlaku.</p>
<p>Contohnya adalah <a href="https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf">Putusan MK</a> terkait batas usia capres dan cawapres yang dibuat dalam sebuah proses yang melanggar etika karena Ketua Hakim pada saat itu, Anwar Usman, adalah paman dari Gibran. Dalam hal ini, Gibran adalah pihak yang diuntungkan oleh Putusan tersebut. Pelanggaran etika ini telah dibuktikan dalam <a href="https://s.mkri.id/public/content/mkmk/mkmk_putusan_1699360420_3a09ab30a7a22aa9d99d.pdf">keputusan</a> Majelis Kehormatan MK pada 7 November 2023. </p>
<p>Kedua adalah <em>charismatic authority</em>, yang merujuk pada personalitas penyelenggara negara yang harus menjunjung tinggi etika politik dalam mengambil keputusan dan dalam bertindak. </p>
<p>Contoh untuk konteks pemilu adalah penyelenggara negara harus bersikap etis dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Hal ini kerap dipermasalahkan, salah satunya ketika pembagian <a href="https://nasional.kompas.com/read/2024/01/26/07150331/bagi-bagi-bansos-di-musim-kampanye-berbau-politis-hingga-diduga-menyandera?page=all">bansos</a> di tengah musim kampanye dinilai bermuatan politis. </p>
<p>Ketiga, <em>traditional authority</em>, yang berarti bahwa pelaksanaan penyelenggaraan negara harus mencerminkan nilai serta norma yang hidup dalam masyarakat (<em>socially accepted norms</em>).</p>
<p>Jika dikaitkan dengan pemilu, maka teori ini mengharuskan agar proses penyelenggaraanya tidak bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, termasuk keadilan. </p>
<p><a href="https://nasional.tempo.co/read/1836399/rentetan-aksi-demo-di-kpu-tolak-pemilu-curang-mahasiswa-hingga-buruh-turun-ke-jalan">Demonstrasi</a> yang akhir-akhir ini kerap dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk memprotes soal adanya dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024 dan menyuarakan Pemilu yang jujur dan adil, adalah tanda bahwa masyarakat saat ini memandang penyelenggaraan negara tidak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. </p>
<h2>Seberapa penting etika dalam berpolitik?</h2>
<p>Berdasarkan penjelasan di atas, etika adalah bagian dari setiap ukuran dasar legitimasi. Dengan demikian, etika menjadi hal penting dalam berpolitik karena dari situlah bentuk pengakuan serta penerimaan publik terhadap penyelenggaraan negara akan tumbuh. </p>
<p>Sebaliknya, jika etika tidak dijaga dengan baik dalam proses penyelenggaraan negara termasuk pemilu, maka legitimasi penyelenggaraan tersebut tidak akan tumbuh sebagaimana idealnya. Sebaliknya, malah akan cenderung menimbulkan <a href="https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4939-3216-0_23">perasaan ketidakadilan</a>. </p>
<p>Jika etika tidak terjaga dan legitimasi dalam penyelenggaraan negara tidak terwujud, maka dampaknya akan ada terhadap komitmen untuk menjaga <em>rule of law</em> (prinsip negara hukum). </p>
<p><a href="https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2734103">Prinsip negara hukum</a> pada dasarnya melambangkan penyelenggaraan negara yang bebas dari tindakan sewenang-wenang, dan merupakan syarat penting untuk menjamin perlindungan HAM, khususnya hak demokratis setiap warga negara untuk memilih dan mendapatkan pemimpin melalui jalur yang adil.</p>
<p>Politik itu penuh negosiasi, namun etika merupakan elemen penting dalam berpolitik yang tidak bisa dikesampingkan, mengingat kaitan eratnya dengan legitimasi dan prinsip negara hukum. </p>
<p>Jika etika berpolitik tidak dapat dijaga hanya demi mencapai kekuasaan, ini akan menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan demokrasi ke depannya. </p>
<p>Proses penyelenggaraan Pemilu kemarin sudah penuh kontroversi yang mengarah pada dikesampingkannya etika dan menyebabkan keraguan akan legitimasinya. Kini saatnya kita menjaga agar tidak terjadi pelanggaran etika lebih jauh atau kecurangan terhadap hasil pemilihannya.</p>
<p>Publik memegang peran penting untuk memastikan bahwa politik di negara kita dapat membuka lembaran baru yang bersih dari coretan etika.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/223333/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Devita Putri tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Etika menjadi hal penting dalam berpolitik karena dari situlah bentuk pengakuan serta penerimaan publik terhadap penyelenggaraan negara akan tumbuh.Devita Putri, Assistant Professor, Universitas Gadjah Mada Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2244612024-03-17T18:15:51Z2024-03-17T18:15:51ZCek Fakta: benarkah demokrasi kita sangat melelahkan, berantakan dan mahal?<blockquote>
<p>“Dan izinkan saya memberi kesaksian bahwa demokrasi sangat-sangat melelahkan, demokrasi sangat berantakan, demokrasi sangat costly (makan biaya). Dan kita sampai sekarang masih tidak puas dengan demokrasi kita.”</p>
<p>– Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2, saat menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Fairmont Hotel, Jakarta, pada Selasa, 5 Maret 2024.</p>
</blockquote>
<p>Untuk menganalisis klaim Prabowo tersebut, <em>The Conversation Indonesia</em> menghubungi Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, dosen Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Wawan Kurniawan, peneliti dari Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia.</p>
<h2>Elite nakal penyebab mahalnya demokrasi</h2>
<p>Menurut Alfath, pernyataan Prabowo tentang demokrasi yang sangat melelahkan, berantakan, dan mahal adalah benar, tetapi ada kompleksitas tertentu yang perlu diuraikan lebih mendalam.</p>
<p>Kita perlu menelaah kembali konsep demokrasi yang diikuti dengan data pembiayaan oleh negara, partai politik, maupun kandidat dalam pemilihan umum (pemilu). </p>
<p>Demokrasi menempatkan pentingnya musyawarah untuk mencapai konsensus. Terkadang, proses ini memakan waktu yang tak sedikit, sehingga membuat pihak-pihak tertentu merasa kelelahan. Demokrasi juga menuntut adanya partisipasi aktif dari setiap warganegara. Tanpa adanya keterlibatan aktif dari warga negara, demokrasi menjadi tak bermakna.</p>
<p>Dalam banyak hal, musyawarah yang dilakukan seringkali memicu ketegangan di tengah masyarakat dan berujung <em>deadlock</em>. Akhirnya, keputusan yang diambil tidak benar-benar bisa memuaskan semua pihak dan cenderung kompromistis. </p>
<p>Kemudian, mahalnya demokrasi seringkali dikaitkan dengan seberapa besar pembiayaan pemilu, baik yang didanai negara, partai politik maupun kandidat. Memang, pembiayaan pemilu di Indonesia menunjukkan peningkatan dari masa ke masa. Alokasi anggaran negara <a href="https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/menghitung-biaya-demokrasi">untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 mencapai Rp71,3 triliun</a>-jauh melampaui pemilu-pemilu sebelumnya.</p>
<p>Sementara biaya yang harus dikeluarkan calon legislatif (bukan dari negara)-termasuk biaya untuk mendekati dan merawat konstituen-juga diprediksi meningkat, yang nilainya sangat fantastis hingga mencapai miliaran rupiah. Artinya, mahalnya pembiayaan pemilu dirasakan oleh semua pihak.</p>
<p>Namun, hal tersebut tak terjadi begitu saja. Adanya <a href="http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/44885">budaya patron-klien</a> (relasi yang saling memberikan timbal balik), pendidikan politik yang minim, serta perilaku elite dan politikus “nakal” yang menjadikan kemiskinan dan ketimpangan sebagai komoditas politik. Situasi yang rumit ini membuat demokrasi mengalami kemunduran sebagaimana tercermin dari laporan <a href="https://www.v-dem.net/documents/44/v-dem_dr2024_highres.pdf">V-Dem Institute</a>, <a href="https://freedomhouse.org/sites/default/files/2024-02/FIW_2024_DigitalBooklet.pdf">Freedom House</a>, maupun <a href="https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2023/">The Economist Intelligence Unit</a> (2024). </p>
<p>Demokrasi memang sangat melelahkan, sehingga setiap warga negara butuh daya tahan (<em>endurance</em>). Namun, yang membuatnya benar-benar berantakan dan mahal cenderung didominasi oleh perilaku elite dan politikus yang tak beretika. Hal ini menjadi salah satu faktor dominan yang berkontribusi pada kekacauan dan tingginya biaya demokrasi.</p>
<p>Kebiasaan untuk menggunakan uang dan instrumen lainnya seperti politisasi bantuan sosial (bansos) yang membuat masyarakat menjadi sangat materialistis, menjadikan pemilu kita sebatas jual beli suara, dan demokrasi tak ubahnya seperti jargon kosong. </p>
<p>Politikus yang korup, tidak kompeten, dan hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya dapat memicu kekecewaan publik, bahkan menyebabkan kemunduran demokrasi.</p>
<h2>Demokrasi melelahkan akibat kompleksitas pengambilan keputusan</h2>
<p>Menurut Wawan, yang dikatakan Prabowo bahwa demokrasi Indonesia kini terasa melelahkan adalah benar, tetapi kita perlu telaah dulu penyebabnya.</p>
<p>Konsep “kelelahan demokrasi” dapat dikaitkan dengan <a href="https://faculty.washington.edu/jdb/345/345%20Articles/Baumeister%20et%20al.%20%281998%29.pdf">teori kelelahan keputusan (<em>decision fatigue</em>) dan <em>ego depletion</em></a> yang menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan yang berkepanjangan dapat menurunkan kualitas keputusan dan kepuasan terhadap sistem.</p>
<p>Dalam demokrasi, proses deliberatif (melalui pertimbangan mendalam) dan kompleksitas pengambilan keputusan seringkali menimbulkan kelelahan bagi pemilih dan pemangku kepentingan.</p>
<p>Dari perspektif <a href="https://mitpress.mit.edu/9780262581622/between-facts-and-norms/">teori demokrasi deliberatif</a>, ketegangan dan konflik merupakan bagian integral dari proses demokrasi yang sehat. Namun, ketika institusi demokrasi lemah dan partisipasi publik rendah, proses deliberatif dapat terdegradasi menjadi polarisasi dan konflik yang tidak produktif. </p>
<p><a href="https://www.ingentaconnect.com/content/paaf/paaf/2018/00000091/00000002/art00003;jsessionid=26lkwnc9l7vse.x-ic-live-01">Penelitian</a> tentang demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam hal partisipasi politik dan kebebasan sipil sejak Reformasi 1998, tantangan seperti korupsi, polarisasi politik, dan ketidaksetaraan sosial-ekonomi masih membayangi kualitas demokrasi. Dalam konteks ini, pernyataan bahwa demokrasi di Indonesia “sangat melelahkan dan berantakan” dapat dipahami sebagai refleksi dari tantangan-tantangan tersebut.</p>
<p>Saat ini demokrasi di Indonesia memang sedang menghadapi tantangan yang membuatnya terasa “melelahkan dan berantakan,” tetapi pendekatan yang berbasis pada <a href="https://www.press.jhu.edu/books/title/1437/developing-democracy">temuan dan teori ilmiah</a> menunjukkan bahwa dengan upaya yang tepat, kualitas demokrasi dapat ditingkatkan.</p>
<p>Pernyataan Prabowo tersebut dapat dianggap sebagai refleksi dari kondisi saat ini, tetapi bukan sebagai penilaian akhir terhadap potensi demokrasi di Indonesia.</p>
<p><em>Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/224461/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
Prabowo klaim demokrasi Indonesia melelahkan, berantakan dan mahal. Pakar jabarkan penyebab-penyebabnya.Nurul Fitri Ramadhani, Politics + Society Editor, The Conversation IndonesiaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2243712024-03-13T01:45:53Z2024-03-13T01:45:53ZRiset: UU Cipta Kerja gagal sejahterakan buruh, hanya untungkan pemodal<p>Sejak disahkan oleh DPR RI dan pemerintah pada 5 Oktober 2020, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Omnibus Law) telah menimbulkan polemik besar di tengah masyarakat. Sempat dinyatakan <a href="https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf">inkonstitusional bersyarat</a> oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Presiden Joko “Jokowi” Widodo tetap gigih menerbitkan <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022">Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja</a>.</p>
<p>Belakangan, Perppu tersebut ditetapkan menjadi <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023">UU Nomor 6 Tahun 2023</a> tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi UU.</p>
<p>Pemerintah mengklaim telah memperbaiki berbagai <a href="https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19436&menu=2">ketentuan dan substansi</a> yang dianggap menghambat investasi, misalnya terkait penyediaan lapangan kerja dan perkembangan pasar tenaga kerja. </p>
<p>Namun, kelompok pengusaha dan buruh sebagai pihak yang saling berhadapan <a href="https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/08/09/buruh-dan-pengusaha-masih-beda-pendapat-soal-uu-cipta-kerja">masih berbeda pendapat soal UU Cipta Kerja</a>. Ini dapat dilihat dari masifnya berbagai <a href="https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54469444">aksi demonstrasi</a> yang melibatkan buruh dan aktivis gerakan akar rumput di berbagai wilayah di Indonesia.</p>
<p>Kelompok pekerja menilai UU Cipta Kerja masih memuat aturan yang tak berpihak pada mereka, mulai dari sistem pengupahan yang timpang antardaerah, adanya potensi penurunan nilai pesangon dan ketidakjelasan jaminan pekerja memperolehnya, tidak diaturnya persoalan cuti panjang, pengurangan istirahat mingguan, hingga tak adanya batas waktu yang jelas terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).</p>
<p>Sementara itu, pemerintah dan kelompok pengusaha terus mengklaim bahwa UU ini <a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-cipta-kerja-benahi-6-ketentuan-bidang-ketenagakerjaan-lt64ebfaba48078/?page=1">tidak melupakan perlindungan buruh</a> meski tujuannya adalah mendukung investasi.</p>
<p>Kami melakukan <a href="https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/2776">tinjauan</a> terkait persepsi masyarakat di media sosial terhadap UU Cipta Kerja dalam kaitannya terhadap kesejahteraan buruh. Tinjauan ini kami lakukan melalui analisis <em>big data</em> di media sosial X (dulunya Twitter).</p>
<p>Tujuan peninjauan ini adalah untuk melihat sejauh mana dampak yang dihasilkan dari proses pembentukan UU Cipta Kerja terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik kelompok pengusaha maupun buruh. </p>
<p>Berdasarkan tinjauan kami, mayoritas pengguna X mengungkapkan bahwa buruh masih berada dalam posisi subordinat. Artinya, hingga kini mereka belum berada pada kondisi yang sejahtera.</p>
<h2>Persepsi negatif publik</h2>
<p>Analisis ini kami lakukan dalam rentang waktu 2 November 2020 hingga 13 Mei 2023. Setidaknya ada empat <em>traffic tweet</em> yang teridentifikasi dalam penelitian.</p>
<p>Pertama, tepat sehari setelah UU Cipta Kerja disahkan, mayoritas respons publik cenderung negatif. Hal ini karena UU Cipta Kerja disahkan melalui proses yang tidak partisipatif dan cenderung mengabaikan suara buruh.</p>
<p>Kemudian, sekitar setahun sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja, <em>traffic tweet</em> kembali meningkat. Besar kemungkinan ini terjadi karena pada 27 November 2021, MK mengeluarkan <a href="https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf">putusan</a> bahwa UU Cipta Kerja <a href="https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-8-II-P3DI-April-2021-2047.pdf">cacat secara formil dan inkonstitusional bersyarat</a>.</p>
<p>Pada 20 Mei 2022, kenaikan <em>traffic tweet</em> kembali terjadi. Selain karena bulan Mei kerap dianggap sebagai bulan perlawanan kaum buruh, di bulan tersebut juga <a href="https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/24/pintu-revisi-uu-cipta-kerja-terbuka">terbuka pintu revisi UU Cipta Kerja</a>.</p>
<p>Sebelum RUU Pembentukan Perppu disetujui dan disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI, terjadi banyak penolakan dari publik. Penolakan tersebut berkaitan dengan pentingnya pendalaman atas materi RUU dan penguatan partisipasi publik dalam penyusunan UU.</p>
<p>Kenaikan <em>traffic tweet</em> terjadi lagi pada 21 Maret 2023, yakni tepat setelah disetujuinya Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Cipta Kerja. </p>
<p>Selama periode penelitian kami, cuitan yang mendapat <em>engagement</em> tertinggi adalah yang membahas <a href="https://twitter.com/panca66/status/1638127528450854912">kejadian <em>microphone</em> yang mendadak mati</a>, atau dimatikan, saat anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan, menyampaikan penolakan atas pengesahan Perppu tersebut. </p>
<p>Adapun <a href="https://twitter.com/lbh_jakarta/status/1313118496910307329">cuitan teramai</a> adalah yang benarasikan protes publik terhadap disahkannya UU Cipta Kerja pada tahun 2020. Mayoritas protes tersebut mengungkapkan bagaimana publik merasa pemerintah bertindak bukan mewakili kehendak rakyat.</p>
<p>Berdasarkan empat momen <em>traffic tweet</em> tersebut, dapat disimpulkan bahwa publik menganggap UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan tujuan kesejahteraan buruh dan merasa bahwa buruh masih berada dalam posisi subordinat.</p>
<p>Artinya, UU Cipta Kerja belum bisa dikatakan berdampak positif bagi publik, terutama golongan menengah ke bawah.</p>
<p>Ini sejalan dengan pendapat-pendapat para pakar, bahwa UU Cipta Kerja justru <a href="https://theconversation.com/panel-ahli-proses-penerbitan-perppu-cipta-kerja-menabrak-konstitusi-menunjukkan-karakter-otoritarianisme-pemerintah-197135">merugikan posisi para pekerja</a> dan hanya bertujuan untuk <a href="https://theconversation.com/mengapa-indonesia-tidak-membutuhkan-omnibus-law-cipta-kerja-130550">menarik investor semata</a>. </p>
<h2>Era perbudakan modern</h2>
<p>Alih-alih mensejahterakan pekerja, UU Cipta Kerja yang cenderung berpihak pada investor ini justru menciptakan sebuah dampak baru, yaitu <a href="https://www.torrossa.com/en/resources/an/5018754#page=208"><em>modern slavery</em> (perbudakan di era modern)</a>. Ini merupakan praktik sistemik eksploitasi manusia yang melibatkan penindasan, penyalahgunaan, dan pembatasan kebebasan individu demi keuntungan ekonomi. </p>
<p>Korban, dalam hal ini buruh atau pekerja, dipaksa bekerja atau hidup dalam situasi yang terkekang dan sulit keluar dari perangkap. Kondisi tersebut tak ubahnya seperti perbudakan yang terjadi di masa silam. </p>
<p><a href="https://www.jstor.org/stable/23416302">Perbudakan</a> telah hadir selama ribuan tahun dan terjadi di semua peradaban hingga hari ini. Ada berbagai variasi bentuk perbudakan, misalnya gaji pekerja yang tidak sesuai dengan waktu bekerja, jaminan kesehatan dan keselamatan yang tidak diberikan, dan bentuk lain sebagai langkah menekan biaya variabel produksi.</p>
<p>Sejak zaman dahulu kala, kesejahteraan buruh masih menjadi barang mewah. Pada <a href="https://www.kompas.com/stori/read/2023/05/30/060000879/sejarah-gerakan-buruh-pada-masa-kolonial?page=all">masa Hindia Belanda</a>, buruh dipekerjakan tanpa memperhatikan aspek kesejahteraan, tidak memperoleh upah, dan dituntut target pekerjaan yang tidak masuk akal. </p>
<p>Hari ini, buruh memang tidak mengalami perbudakan paksa, tetapi mereka berada dalam posisi yang <a href="https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0959680116659816">inferior dan tertindas dalam struktur ekonomi yang kapitalistik</a>.</p>
<p>Langkah pemerintah menerbitkan UU Cipta Kerja yang cenderung pro investasi semakin membuktikan bagaimana rakyat yang bekerja diperas tenaga dan keringatnya. Praktik atas pengabaian hak-hak pekerja inilah yang dapat disebut <em>modern slavery</em>.</p>
<h2>Tidak hanya di Indonesia</h2>
<p>Di seluruh dunia, jumlah pekerja yang menderita akibat kondisi kerja yang tak aman, tak menentu, dan tak dapat diprediksi <a href="https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@actrav/documents/meetingdocument/wcms_179787.pdf">sangatlah banyak.</a> Artinya, meskipun bekerja, kelompok buruh umumnya tidak memiliki pekerjaan dan upah yang layak, jaminan masa depan, perlindungan sosial, dan akses terhadap hak mereka.</p>
<p>Di India, misalnya, <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20221207065732-4-394419/ump-cuma-rp-1-juta-negara-asia-ini-bakal-jadi-raksasa-dunia">upah minimum New Delhi adalah sekitar Rp1 juta per bulan</a>, sedangkan di pedesaan angkanya bisa jauh lebih rendah. Sementara <a href="https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-44264175">jam kerjanya panjang</a>, umumnya delapan jam per hari, enam hari per minggu.</p>
<p>Namun, banyak buruh di sana yang juga harus bekerja lembur, sehingga total jam kerja mereka bisa mencapai 10-12 jam per hari. Selain itu, kondisi lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak sehat juga dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Hal ini semakin diperparah oleh serikat pekerja yang terfragmentasi, sehingga tidak memiliki banyak pengaruh dalam memperjuangkan hak-hak buruh.</p>
<p>Di banyak negara, termasuk di Indonesia, ada kegagalan dalam memerangi perbudakan dan eksploitasi modern secara efektif melalui sistem <a href="https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=4pb-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=to+tackle+modern+slavery&ots=ZvIGhsjxFw&sig=hK5MJs-wFayZzjroNYRwUS2vQkg&redir_esc=y#v=onepage&q=to%20tackle%20modern%20slavery&f=false">tata kelola ketenagakerjaan yang ada</a>.</p>
<p>Persoalan utama terletak pada lemahnya penegakkan hukum dan penerapan regulasi yang tidak memihak pada buruh. Lemahnya penegakkan hukum memungkinkan setiap perusahaan untuk mengeksploitasi celah yang ada. Sementara regulasi yang tidak memihak buruh hanya akan memenangkan kepentingan kelas pemodal. </p>
<h2>Pentingnya peran serikat pekerja</h2>
<p>Sebagai salah satu langkah solutif, penting bagi para pemangku kebijakan untuk mengoptimalkan peran dari serikat pekerja, karena kelompok-kelompok inilah yang paling memiliki andil dalam mengawal hak-hak buruh.</p>
<p><a href="https://projectmultatuli.org/konsolidasi-kelas-pekerja-partai-buruh-melawan-politik-elitis/">Keberadaan Partai Buruh</a> saat ini, contohnya, bisa menjadi platform perjuangan politik bagi kelas pekerja. Melalui penguatan kesadaran kelas dan hak-hak yang seharusnya mereka miliki, secara bertahap kaum buruh bisa mencapai taraf kehidupan yang lebih sejahtera.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/224371/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia dan Tim Mahasiswa UGM menerima dana hibah dari Afan Gaffar Award. </span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Angela Kirana Hartanto menerima dana dari Affan Gafar Awards Departemen Politik dan Pemerintahan UGM</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Aulia Khoiriya menerima dana dari Hibah Afan Gaffar Awards oleh Departemen Politik dan Pemerintahan </span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Bijak Anugrah menerima dana dari Hibah Afan Gaffar Award </span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Salsabila Khoirunnisa menerima dana dari Affan Gafar Awards Departemen Politik dan Pemerintahan</span></em></p>Analisis big data di sosial media menunjukkan bahwa publik merasa UU Cipta Kerja mengabaikan kesejahteraan buruh, hanya berpihak pada investor.Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, Lecturer at the Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2233852024-02-13T15:15:18Z2024-02-13T15:15:18ZRiset tunjukkan sikap partai politik terhadap isu iklim, transformasi digital, dan pembangunan IKN<p>Besok, 14 Februari 2024, tidak kurang dari 200 juta penduduk Indonesia akan berkesempatan memberikan suaranya untuk memilih presiden dan wakil presiden serta jajaran wakil rakyat yang akan menjabat selama lima tahun ke depan.</p>
<p>Dengan masa kampanye yang cukup singkat, kurang lebih dua bulan, para kandidat telah <a href="https://www.kompas.id/baca/riset/2024/01/08/persona-daring-para-capresdi-media-sosial">memanfaatkan ruang digital, terutama media sosial, sedemikian rupa</a>, sebagai saluran untuk menggaet suara pemilih.</p>
<p>Mengingat hampir <a href="https://nasional.tempo.co/read/1692894/kpu-sebut-60-persen-pemilih-indonesia-di-pemilu-2024-didominasi-kelompok-muda">60%</a> dari total <a href="https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih">204 juta</a> daftar pemilih tetap (DPT) adalah pemilih muda, partai-partai politik kemudian membangun strategi agar diminati pemilih. </p>
<p>Center for Digital Society (CfDS) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), Universitas Gadjah Mada, melakukan kajian analisis Big Data selama satu tahun terakhir untuk melihat narasi yang hendak dibawa oleh partai politik peserta Pemilu 2024. Secara khusus, kajian ini melihat narasi mereka di media sosial terkait tiga isu yang cukup hangat diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu perubahan iklim, transformasi digital, dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).</p>
<p>Kajian analisis Big Data ini fokus pada media sosial X (dulunya Twitter) dan fokus pada lima partai politik pemenang Pemilu 2019, yaitu PDI-Perjuangan (PDIP), Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem. Ini karena <a href="https://populicenter.org/wp-content/uploads/2023/11/Rilis-Surnas-Populi-Center-Nov-2023.pdf">sejumlah lembaga survei memprediksi</a> bahwa lima partai politik yang kemungkinan besar akan mendapatkan suara terbanyak pada Pemilu 2024 tidak akan jauh berbeda dari partai politik pemenang Pemilu 2019 lalu.</p>
<h2>Isu perubahan iklim</h2>
<p>Komitmen global, utamanya <a href="https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement">Paris Agreement</a> pada tahun 2015, telah membentuk nilai bersama bahwa pengurangan emisi gas karbon merupakan agenda utama. Dasar ini yang seharusnya mendorong pemimpin di Indonesia untuk turut menjadikan perubahan iklim sebagai agenda penting, dan secara sadar telah masuk dalam kesadaran publik.</p>
<p>Namun, kajian analisis kami menunjukkan bahwa tidak semua partai politik fokus membahas isu perubahan iklim dalam ruang digital. </p>
<p>Dari lima partai pemenang Pemilu 2019, hanya PDIP dan Golkar yang fokus terhadap isu perubahan iklim, itu pun perbincangannya masih sangat minim. PDIP hanya memperbincangkan 11 kali di X sepanjang 2023, sedangkan Golkar hanya 18 kali.</p>
<h2>Isu transformasi digital</h2>
<p>Dorongan transformasi digital bukanlah hal yang baru. Terbukti sejak tahun 2014, Presiden Joko “Jokowi” Widodo beserta jajarannya berupaya memberikan keadilan teknologi bagi seluruh wilayah di Indonesia. </p>
<p>PDIP menjadi partai yang mendominasi perbincangan tentang isu ini. Isu ini bahkan telah menjadi isu prioritas bagi calon presiden (capres) yang diusung PDIP, yaitu Ganjar Pranowo.</p>
<p>Di sisi lain, Golkar dan Nasdem sangat minim memperbincangkan tentang transformasi digital. Unggahan mereka terkait isu tersebut hanya kurang dari 8 cuitan di X. Sedangkan Gerindra dan PKB terpantau tidak pernah memperbincangkan isu transformasi digital di sosial media mereka masing-masing, setidaknya sampai memasuki tahapan kampanye Pemilu pada bulan November 2023.</p>
<h2>Isu IKN</h2>
<p>Gagasan pemindahan ibu kota melalui proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur telah menjadi agenda prioritas selama periode kedua kepemimpinan Jokowi. Serangkaian persiapan telah dilakukan baik dari aspek regulasi maupun kesiapan pendanaan.</p>
<p>Dari aspek regulasi, ada <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Details/269494/uu-no-21-tahun-2023">Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2023</a> tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Details/207619/perpres-no-63-tahun-2022">Peraturan Presiden (Perpres) No. 63 Tahun 2022</a> tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Sedangkan dari segi kesiapan pendanaan, telah banyak investasi yang masuk dari perusahaan dalam maupun luar negeri.</p>
<p>Terkait isu IKN, seluruh partai politik pemenang Pemilu 2019 memiliki kesamaan visi, yakni bahwa IKN merupakan proyek isu strategis.</p>
<p>Secara berurutan, PDIP menjadi partai yang paling sering memperbincangkan tentang IKN, sebanyak 62 cuitan. Ini dapat dipahami karena PDIP merupakan partai tempat bernaungnya Jokowi, presiden yang menginisiasi dimulainya pembangunan IKN.</p>
<p>Sementara Nasdem menjadi partai yang paling sedikit memperbincangkan tentang IKN, hanya 11 cuitan. Nasdem saat ini bisa disebut berada di kubu yang berseberangan dengan pemerintah. Partai ini mengusung kandidat capres Anies Baswedan beserta pasangannya, Muhaimin Iskandar.</p>
<p>Paslon ini <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231212213220-617-1036428/anies-kritik-ikn-kalau-masalahnya-ada-di-jakarta-jangan-ditinggalkan">kerap mengkritik</a> ambisi pembangunan IKN dengan alasan bahwa masalah di Jakarta tidak akan selesai hanya dengan memindahkan ibu kota.</p>
<p>Sementara itu, Golkar membicarakan isu ini sebanyak 23 cuitan, sedangkan Gerindra PKB masing-masing 22 dan 15 cuitan. Ini menujukkan bahwa partai politik menganggap IKN sebagai isu prioritas dalam Pemilu 2024, bahkan tampaknya skala prioritasnya di atas isu perubahan iklim apalagi transformasi digital.</p>
<p>Telaah lebih detail atas cuitan yang disampaikan oleh masing-masing partai politik menemukan adanya kecenderungan unggahan di media sosial.</p>
<p>Kecenderungan tersebut adalah baik PDIP, PKB, Gerindra, Golkar dan Nasdem kerap mengunggah cuitan berupa foto sosok tokoh yang disertai kutipan. Artinya, dimensi ‘ketokohan’ tersirat. Tujuannya untuk membangun nuansa bahwa tokoh tersebut mendukung, atau tidak mendukung, semisal berkaitan dengan program <em>food estate</em> ataupun pembangunan IKN.</p>
<p>Sebenarnya secara tidak langsung, partai-partai tersebut memiliki motif melakukan <em>endorsement</em> pada kader-kadernya ataupun calon yang diusungnya, hanya saja dengan menitikberatkan pada isu-isu yang relevan guna menegaskan sikap mereka masing-masing terhadap isu tersebut.</p>
<p>Temuan-temuan riset ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi peningkatan pengetahuan pemilih muda terkait posisi partai politik dalam tiga isu hangat yang tengah diperbincangkan publik.</p>
<p>Harapannya, pemilih muda dapat terhindar dari bibit-bibit kampanye negatif yang muncul pada masa kampanye di ruang digital dan lebih mengedepankan dimensi substantif tentang partai politik manakah yang mengusung isu pemilih muda.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/223385/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Para penulis tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi di luar afiliasi akademis yang telah disebut di atas.</span></em></p>Seluruh partai politik pemenang Pemilu 2019 memiliki kesamaan visi, yakni bahwa IKN merupakan proyek isu strategis.Arga Pribadi Imawan, Lecturer, Universitas Gadjah Mada Ayom Mratita Purbandani, Mahasiswa, Universitas Gadjah Mada Falah Muhammad, Research Assistant, Universitas Gadjah Mada Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2198272024-02-11T10:26:48Z2024-02-11T10:26:48ZRegulasi AI di Indonesia belum cukup, perlu aturan yang lebih spesifik<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/574769/original/file-20240211-31-nusgmq.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=0%2C8%2C5615%2C3724&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption"></span> </figcaption></figure><p>Perkembangan kecerdasan artifisial (<em>artificial intelligence</em>/AI) telah menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Telah banyak bermunculan berbagai program AI yang dapat mempermudah pekerjaan manusia, mulai dari aplikasi penerjemah, asisten virtual, hingga aplikasi penghasil karya seni.</p>
<p>Meski demikian, penggunaan AI juga berpotensi melanggar sejumlah aspek terkait <a href="https://www.brookings.edu/articles/protecting-privacy-in-an-ai-driven-world/">privasi, data pribadi,</a> dan <a href="https://hbr.org/2023/04/generative-ai-has-an-intellectual-property-problem">hak kekayaan intelektual.</a></p>
<p>Untuk mengatasi isu tersebut, sejumlah negara mengembangkan berbagai model regulasi untuk mengatur pengembangan dan pemanfaatan AI.</p>
<p>Uni Eropa, misalnya, <a href="https://www.consilium.europa.eu/en/policies/artificial-intelligence/timeline-artificial-intelligence/#:%7E:text=Council%20and%20Parliament%20agree%20on,fundamental%20rights%20and%20EU%20values">pada 9 Desember 2023</a>, melalui Dewan dan Parlemen Uni Eropa, telah menyepakati rancangan akhir <em>EU AI Act</em>—regulasi AI berbasis <em>hard law</em> yang berlaku secara horizontal dan bersifat <em>one size fits all</em> bagi seluruh sektor yang melibatkan teknologi AI dalam aktivitas bisnisnya.</p>
<p>Inggris mengedepankan konsep yang diklaim <em><a href="https://www.mayerbrown.com/en/perspectives-events/publications/2023/07/uks-approach-to-regulating-the-use-of-artificial-intelligence">pro-innovation</a></em> dengan tujuan agar regulasi yang ada mendukung inovasi AI dan bukan menghambatnya. </p>
<p>Sementara Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu negara terdepan dalam pengembangan AI sejatinya belum memiliki regulasi khusus terkait hal tersebut. Namun, <a href="https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/10/30/fact-sheet-president-biden-issues-executive-order-on-safe-secure-and-trustworthy-artificial-intelligence">pada 30 Oktober 2023</a>, Presiden AS Joe Biden mengeluarkan <em>Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence</em> yang memuat sejumlah standar dalam pengembangan dan pemanfaatan AI.</p>
<p>Lalu, bagaimana dengan model pengaturan AI di Indonesia?</p>
<h2>Regulasi AI di Indonesia saat ini</h2>
<p>Sampai hari ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus terkait AI. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia merilis Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia <a href="https://ai-innovation.id/strategi">(Stranas KA)</a> yang memuat tentang etika dan kebijakan AI, pengembangan talenta AI, serta ekosistem data dan infrastruktur pengembangan AI. Namun, Stranas AI bukanlah dokumen hukum yang mengikat, melainkan hanya arah kebijakan nasional saja.</p>
<p>Meski demikian, bukan berarti pemerintah Indonesia absen dalam mengatur teknologi AI. Terdapat sejumlah peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi AI di Indonesia, misalnya <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Details/203114/permenkominfo-no-3-tahun-2021">Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2021</a> yang mengatur aspek perizinan bagi pelaku usaha yang memanfaatkan AI.</p>
<p>Ada juga <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008">UU ITE</a> beserta peraturan turunannya yang mengatur tentang AI dengan terminologi <a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-hukum-artifical-intelligence-indonesia-saat-ini-lt608b740fb22b7/">agen elektronik</a>. Ada <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022">UU Pelindungan Data Pribadi</a> yang mengatur pemanfaatan AI yang menyangkut pemrosesan data pribadi. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga telah mengeluarkan panduan etika pemanfaatan AI bagi pelaku usaha yang tertuang dalam <a href="https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/883/t/surat+edaran+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+9+tahun+2023">Surat Edaran Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023</a> tentang Etika Kecerdasan Artifisial.</p>
<p>Upaya meregulasi pemanfaatan AI juga telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK menunjuk Asosiasi Financial Technology Indonesia (AFTECH) bersama asosiasi industri lainnya yakni AFSI, AFPI dan ALUDI untuk menyusun dan menetapkan <a href="https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Panduan-Kode-Etik-Kecerdasan-Buatan-AI-yang-Bertanggung-Jawab-dan-Terpercaya-di-Industri-Teknologi-Finansial.aspx">Panduan Kode Etik Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) yang Bertanggung Jawab dan Terpercaya di Industri Teknologi Finansial</a> yang diluncurkan pada awal Desember 2023 silam. Selain itu, OJK juga sedang menyusun rancangan peraturan tentang layanan digital oleh bank umum yang di dalamnya memuat prinsip inovasi yang bertanggung jawab dalam pemanfaatan teknologi baru, salah satunya teknologi AI.</p>
<p>Terlepas dari upaya-upaya tersebut, Indonesia tetap membutuhkan regulasi yang secara spesifik menyasar teknologi AI agar pemanfaatannya dapat dilakukan secara bertanggung jawab sekaligus menciptakan ekosistem yang baik bagi pengembangan teknologi AI.</p>
<h2>Tantangan dalam meregulasi AI di Indonesia</h2>
<p><strong>1. Transparansi dan akuntabilitas</strong></p>
<p>Menciptakan regulasi untuk pemanfaatan AI bukanlah hal yang mudah. Terdapat sejumlah tantangan yang menyertainya. Salah satunya adalah isu terkait transparansi dan akuntabilitas yang berakar pada fitur <em>‘black box’</em> dari AI.</p>
<p>Istilah <em><a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s12559-023-10179-8">black box</a></em> pada AI mengacu pada cara kerja internal AI yang tidak mudah diprediksi oleh penggunanya sehingga menyebabkan kurangnya transparansi dalam pemanfaatannya.</p>
<p>Dalam menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia perlu mengidentifikasi dan memetakan risiko serta kerentanan dari seluruh siklus hidup AI.</p>
<p>Setelah risiko dan kerentanan tersebut teridentifikasi, pemerintah selanjutnya perlu memitigasi risiko tersebut dan menetapkan kebijakan manajemen risiko di seluruh siklus hidup AI. Kebijakan manajemen risiko ini perlu untuk diperbaharui secara berkala seiring dengan perkembangan dan kemunculan risiko AI yang teridentifikasi.</p>
<p><strong>2. Pendekatan yang tepat</strong></p>
<p>Persoalan selanjutnya yang perlu untuk dijawab adalah model pendekatan yang sebaiknya digunakan oleh Indonesia dalam meregulasi AI. Perlu ada perpaduan antara model pendekatan yang bersifat <a href="https://carnegieendowment.org/2023/02/14/lessons-from-world-s-two-experiments-in-ai-governance-pub-89035#:%7E:text=In%20a%20horizontal%20approach%2C%20regulators,applications%20or%20types%20of%20AI.">horizontal, vertikal,</a> dan sektoral.</p>
<p>Pada tataran pusat, perlu ada regulasi yang secara umum mengatur teknologi AI, khususnya mengenai prinsip-prinsip pengembangan dan pemanfaatan, pemetaan risiko, serta kewajiban pelaporan.</p>
<p>Kemudian, pemerintah juga perlu menunjuk kementerian atau lembaga sebagai pemimpin dalam tata kelola pengembangan AI yang bertugas untuk mengawasi serta mengkoordinasikan pengembangan AI di Indonesia. Inilah yang dimaksud dengan pendekatan yang bersifat horizontal.</p>
<p>Di sisi lain, pendekatan vertikal dapat dilakukan dengan menyasar sistem dan algoritma secara spesifik kemudian menetapkan regulasinya.</p>
<p>Pada tataran yang lebih bersifat khusus seperti sektor keuangan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, masing-masing sektor perlu untuk membuat regulasi yang lebih spesifik yang menyasar pada masing-masing sektor.</p>
<p>Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa setiap sektor memiliki kekhususan masing-masing yang berbeda dengan sektor lainnya sehingga terkadang terdapat prinsip-prinsip tertentu yang perlu untuk ditegakkan oleh sektor yang bersangkutan. Ini yang kemudian dinamakan pendekatan yang bersifat sektoral.</p>
<p>Regulasi tentang teknologi AI di Indonesia adalah suatu hal yang fundamental guna menjamin pemanfaatan AI di Indonesia dilakukan secara bertanggung jawab dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan.</p>
<p>Namun, regulasi tersebut jangan sampai menjadi penghambat bagi terciptanya ekosistem pengembangan AI yang baik di Indonesia. Regulasi yang nantinya hadir haruslah mampu menyeimbangkan antara etika dalam pemanfaatan AI dan inovasi teknologi yang hendak dicapai.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/219827/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>M. Irfan Dwi Putra tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Perkembangan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) telah menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Telah banyak bermunculan berbagai program AI yang dapat mempermudah pekerjaan manusia…M. Irfan Dwi Putra, Junior Researcher at Center for Digital Society (CfDS), Universitas Gadjah Mada Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2226092024-02-09T08:53:38Z2024-02-09T08:53:38ZTuberkulosis tembus 1 juta kasus, seberapa serius calon presiden punya janji mengeliminasinya?<p>Kurang dari sepekan Indonesia akan menggelar Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 14 Februari 2024 untuk lima tahun ke depan. Dalam debat terakhir calon presiden, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8J66JxvmEzo">4 Februari</a>, tiga capres menyampaikan janjinya termasuk bidang kesehatan, seperti penambahan dokter dan peningkatan layanan kesehatan.</p>
<p>Salah satu masalah yang tidak disebut dalam debat itu adalah tingginya kasus tuberkulosis (TBC/TB) di Indonesia. Padahal, masalah ini disebut dalam dokumen tertulis misi calon presiden. Lewat pendeteksian dan pelaporan yang lebih luas dan masif, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) baru-baru ini menyatakan kasus TBC di Indonesia tembus lebih dari <a href="https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3g081vlxlpo">1 juta kasus</a>, temuan tertinggi yang pernah tercatat. </p>
<p>Sebelum angka itu ditemukan, <a href="https://tbindonesia.or.id/wp-content/uploads/2023/02/Factsheet-Country-Profile-Indonesia-2022.pdf">pada 2021 angka kejadian TB</a> di Indonesia adalah 354 per 100.000 populasi, dengan kematian TBC mencapai 52 per 100.000 populasi. Akibatnya, kerugian ekonomi akibat tuberkulosis di Indonesia diperkirakan mencapai <a href="https://msh.org/resources/the-economic-burden-of-tuberculosis-in-indonesia-0/#:%7E:text=The%20total%20economic%20burden%20related,be%20approximately%20US%246.9%20billion">US$6,9 miliar (Rp107 triliun)</a>. </p>
<p>Indonesia punya target mengeliminasi <a href="https://tbindonesia.or.id/pustaka_tbc/strategis-nasional-penanggulangan-tuberkulosis-di-indonesia-2020-2024/">TBC pada 2030</a>. Pertanyaannya, apakah ketiga pasangan capres-cawapres memiliki rencana yang jelas dan terukur untuk menurunkan kasus TBC? Mari kita lihat dokumen tertulis visi dan misi mereka dan pernyataan mereka ke publik. </p>
<h2>Melihat janji calon presiden</h2>
<p>Kami merangkum isu kesehatan, terutama tuberkulosis, melalui dokumen tertulis visi dan misi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden (paslon) <a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231026141749-37-483935/visi-misi-ganjar-mahfud-anies-imin-download-link-pdf">Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar</a>, <a href="https://va.medcom.id/2023/pemilu/others/PRABOWOGIBRAN_VISI_MISI.pdf">Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka</a>, dan <a href="https://visimisiganjarmahfud.id/assets/docs/Buku-Visi-Misi-Ganjar-Mahfud.pdf?v=3">Ganjar Pranowo–Mahfud MD</a>. </p>
<p>Dari dokumen tertulis tersebut, semua pasangan calon (paslon) mencantumkan janji mereka untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia, dengan fokus yang beragam. Hanya pasangan Anies–Muhaimin dan Prabowo-Gibran yang mencantumkan secara jelas upaya pengendalian tuberkulosis. </p>
<figure class="align-center zoomable">
<a href="https://images.theconversation.com/files/574061/original/file-20240207-24-o8htat.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip"><img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/574061/original/file-20240207-24-o8htat.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/574061/original/file-20240207-24-o8htat.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=436&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/574061/original/file-20240207-24-o8htat.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=436&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/574061/original/file-20240207-24-o8htat.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=436&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/574061/original/file-20240207-24-o8htat.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=548&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/574061/original/file-20240207-24-o8htat.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=548&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/574061/original/file-20240207-24-o8htat.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=548&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px"></a>
<figcaption>
<span class="caption">Misi calon presiden dan wakil presiden yang dituangkan dalam dokumen tertulis untuk publik.</span>
<span class="attribution"><span class="source">Author provided</span>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Dari tabel di atas, tujuan yang spesifik dan terukur terkait capaian program TB disebutkan pasangan Prabowo–Gibran, yaitu “menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TB 50% dalam lima tahun dan membangun rumah sakit lengkap dan berkualitas di kabupaten dan kota”. </p>
<p>Sedangkan pasangan Anies-Muhaimin menuliskan “mempercepat penghapusan penyakit menular, terutama tuberkulosis dan malaria” tanpa mengacu target berapa tahun.</p>
<p>Selain dokumen visi dan misi, sebuah lembaga swadaya masyarakat isu TB, Stop TB Partnership Indonesia (STPI), mengadakan <a href="https://www.stoptbindonesia.org/single-post/3-timses-capres-cawapres-berkomitmen-eliminasi-tbc-di-tahun-2030">diskusi publik bersama tim sukses capres–cawapres pada 31 Januari 2024</a> di Jakarta bertema “Estafet Akhir Menuju Eliminasi TBC 2030”. </p>
<p>Dari diskusi publik ini, perwakilan tim kampanye menegaskan langkah-langkah yang akan diambil oleh presiden (jika terpilih) untuk mencapai target eliminasi TB pada 2030.</p>
<p>Tim kampanye Anies-Muhaimin menekankan kerangka dasar yang melibatkan kepada masyarakat langsung, berbasis regulasi dan data, serta implementasi tindakan untuk kasus eliminasi TB pada 2030.</p>
<p>Mereka juga berupaya untuk menyampaikan pesan pentingnya kolaborasi termasuk melalui <em>crowdsourcing</em> dan antarlembaga, memperhatikan paradigma baru, peran tenaga kesehatan, dan memprioritaskan kesehatan dalam upaya merumuskan kebijakan untuk eliminasi TB di Indonesia pada 2030.</p>
<p>Tim kampanye Prabowo-Gibran menekankan pentingnya kesadaran akan memperjuangkan pasien TB, menyoroti tingginya kasus TB dan banyaknya kasus yang tidak terdeteksi dalam proses <em>screening</em>. Masalah seperti ini diibaratkan seperti fenomena gunung es. Hanya sebagian kecil dari masalah tersebut yang terlihat di permukaan. </p>
<p>Mereka menyoroti stigma kepada para pasien TB, terutama bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun yang mungkin lebih rentan terhadap penyakit ini. Mereka juga mencatat bahwa TB adalah penyakit jangka panjang yang memerlukan perawatan yang khusus, seperti sanatorium.</p>
<p>Tim kampanye Ganjar-Mahfud menekankan pentingnya kesehatan sebagai asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, dibarengi pertumbuhan ekonomi yang perlu meningkat secara signifikan, minimal 7% per tahun. </p>
<p>Selain itu, mereka menekankan pentingnya peningkatan dan keberlanjutan dalam mencapai target-target terkait eliminasi TBC, serta transfer teknologi untuk mendukung upaya tersebut. Mereka juga menekankan pentingnya data yang akurat, dan keterlibatan penuh tenaga kesehatan dalam upaya eliminasi TB untuk semua sektor kesehatan. </p>
<p>Pernyataan mereka menunjukkan mereka memiliki komitmen untuk memperkuat eliminasi TB walau masih perlu kita uji jika kelak mereka terpilih.</p>
<h2>Kondisi terkini TBC di Indonesia</h2>
<p>Tuberkulosis layak dijadikan misi calon presiden karena, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam <em>Global Tuberculosis Report 2023</em>, Indonesia menempati urutan kedua setelah India sebagai negara dengan <a href="https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2023">beban TB tertinggi di dunia</a>. Indonesia memiliki sekitar 10% kasus dari 10,6 juta total kasus TB di dunia.</p>
<p>Peta jalan eliminasi TB di Indonesia pada 2030 menargetkan penurunan kejadian TB sebesar 80% dan penurunan kematian akibat TBC hingga 90%. </p>
<p>Berdasarkan <a href="https://tbindonesia.or.id/wp-content/uploads/2023/09/Laporan-Tahunan-Program-TBC-2022.pdf">Laporan Program Penanggulangan TBC di Indonesia tahun 2022</a>, insiden TB dan angka kematian TB di Indonesia sempat turun meskipun tidak drastis. Namun, pada 2020–2021 insiden TB naik sebesar 18% dan angka kematian TBC juga naik sebesar 55%.</p>
<p>Besarnya kesenjangan antara kasus yang dilaporkan dan perkiraan kejadian TB menjadi kasus TB positif menjadi tantangan dalam penanggulangan TB di Indonesia. Hal ini dikuatkan oleh data <a href="https://tbindonesia.or.id/wp-content/uploads/2023/09/Laporan-Tahunan-Program-TBC-2022.pdf">pada 2022</a> yang menunjukkan hanya 63% dari 22.430 fasilitas kesehatan di Indonesia baik milik pemerintah maupun swasta yang melaporkan kasusnya ke Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB).</p>
<h2>Apa yang perlu dilakukan?</h2>
<p>Kita dapat merujuk pada rekomendasi dari evaluasi <a href="https://www.who.int/indonesia/news/publications/other-documents/tb-joint-external-monitoring-mission-(jemm)-report--2022">Expanded Programme on Immunization (Epi) Review dan Joint External Monitoring Mission (JEMM) WHO</a> untuk menuju eliminasi TBC di Indonesia. Presiden terpilih perlu:</p>
<p>Pertama, memperbaiki dan memulihkan program penanggulangan TBC setelah pandemi dan penguatan pemberitahuan kasus TBC baru.</p>
<p>Kedua, mengintegrasikan sistem informasi kesehatan dalam konteks transformasi digital.</p>
<p>Ketiga, meningkatkan penemuan orang dengan TBC secara aktif dengan melakukan <em>screening</em> populasi berisiko tinggi.</p>
<p>Keempat, mengatasi kendala sumber daya manusia di semua tingkat sistem, termasuk pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan fasilitas kesehatan.</p>
<p>Kelima, melibatkan pihak yang dapat mendorong agenda transformasi kesehatan digital.</p>
<p>Selain itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan <a href="https://tbindonesia.or.id/pustaka_tbc/strategis-nasional-penanggulangan-tuberkulosis-di-indonesia-2020-2024/">Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis</a> tahun 2020-2024 dan Rencana Interim 2025-2026 menuju eliminasi TBC pada 2030.</p>
<p>Tujuan besar itu bisa dicapai dengan penerapan enam strategi, yaitu (1) penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; (2) peningkatan akses terhadap layanan TBC bermutu; (3) optimalisasi upaya promosi dan pencegahan; (4) pemanfaatan hasil riset dan teknologi untuk <em>screening</em> TBC; (5) peningkatan peran serta komunitas, mitra, dan multisektoral lainnya, serta (6) penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan.</p>
<p>Semua strategi di atas membutuhkan komitmen politik yang kuat, anggaran, kebijakan, dan implementasi yang serius dan terukur. Dan itu ada di tangan presiden terpilih dan parlemen, siapapun dia.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/222609/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Para penulis tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi di luar afiliasi akademis yang telah disebut di atas.</span></em></p>Indonesia punya target mengeliminasi TBC pada 2030. Apakah ketiga calon presiden dan wakilnya, memiliki rencana yang jelas dan terukur untuk menurunkan kasus TBC?Mutiara Shinta Noviar Unicha, Research Assistant for Tuberculosis Studies, The Center for Tropical Medicine, Universitas Gadjah Mada Erwan Budi Hartadi, Research Assistant, Center for Tropical Medicine, Universitas Gadjah Mada Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2213222024-01-29T02:26:25Z2024-01-29T02:26:25ZWolbachia pelengkap pengendalian DBD: dua misinformasi perlu diluruskan<p>Kementerian Kesehatan telah <a href="https://drive.google.com/file/d/1X4EBeALADA5kXvrVHRhQ7Ohnc8MT5Jd3/view?usp=drive_link">memperluas teknologi Wolbachia</a> untuk mengendalikan penyakit demam berdarah dengue (DBD) di lima kota di luar Yogyakarta yakni <a href="https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230530/5043136/menkes-budi-launching-wingko-wolbachia-ing-kota-semarang/">Semarang</a>, Jakarta Barat, <a href="https://www.bandung.go.id/news/read/8678/dinkes-kota-bandung-perkuat-upaya-pencegahan-dbd-lewat-wolbachia">Bandung</a>, <a href="https://kupangkota.go.id/menkes-launching-pilot-project-implementasi-teknologi-wolbachia-di-kota-kupang/">Kupang</a>, dan <a href="https://p2p.kemkes.go.id/bontang-siap-luncurkan-nyamuk-ber-wolbachia/">Bontang</a> sejak Mei 2023. Kelima kota dipilih karena memiliki angka insiden atau kesakitan DBD yang tinggi.</p>
<p>Sebelumnya, riset selama empat tahun dari peneliti <a href="https://www.worldmosquitoprogram.org/en/global-progress/indonesia/yogyakarta-city">World Mosquito Program (WMP) Yogyakarta</a> membuktikan teknologi nyamuk ber-Wolbachia <a href="https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2030243?articleTools=true">efektif mengurangi kasus dengue hingga 77%</a> dan menurunkan angka perawatan di rumah sakit akibat infeksi dengue hingga 86%. Hasil menggembirakan ini diperoleh setelah WMP Yogyakarta melalui empat fase penelitian selama 2011 – 2020.</p>
<p>Teknologi ini juga telah diterapkan sebagai metode pelengkap program pengendalian DBD di Kabupaten Sleman dan Bantul pada 2021 dan 2022 secara berurutan dengan <a href="https://radarjogja.jawapos.com/bantul/653290122/ada-nyamuk-wolbachia-kasus-demam-berdarah-dengue-di-bantul-turun">hasil yang positif</a>. </p>
<p>Masalahnya, ada beberapa misinformasi di media sosial yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sains dan menghambat implementasi teknologi baru ini. Jika informasi keliru itu tidak diluruskan, masyarakat bisa kebingungan. </p>
<h2>Misinformasi vs fakta ilmiah</h2>
<p>Ada beberapa isu dan misinformasi yang tidak akurat terkait teknologi Wolbachia seperti (1) metode nyamuk ber-Wolbachia dianggap sebagai <a href="https://www.tiktok.com/@siti_fadilah_supari/video/7302332866002816261">rekayasa genetika</a> yang berpotensi bahaya ke depan, (2) isu seputar <a href="https://chakranews.id/berita-darurat-tolak-pelepasan-nyamuk-wolbachia-di-bali-indonesia/">keamanan Wolbachia</a> hingga tudingan (3) Wolbachia “menyebabkan” <a href="https://www.youtube.com/watch?v=fEkYWKy4-ic&t=1044s">LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender)</a>. </p>
<p>Dua masalah pertama akan dijawab tulisan ini. Sedangkan satu isu terakhir tidak perlu dijelaskan panjang lebar karena jelas tidak ada bukti hubungan sebab-akibat antara teknologi Wolbachia dan LGBT. </p>
<p>Riset Wolbachia terkait pemanfaatan bakteri Wolbachia yang diinjeksikan ke tubuh nyamuk untuk pengendalian demam berdarah, bukan tentang gen atau perilaku manusia, apalagi <a href="https://theconversation.com/the-science-behind-a-more-meaningful-understanding-of-sexual-orientation-42641">LGBT</a>. Kita perlu mengedepankan sikap ilmiah untuk menjelaskan suatu masalah dan mengambil kesimpulan. </p>
<p>Kita mulai dari masalah penyakit yang disebarkan oleh vektor bernama nyamuk <em>Aedes aegypti</em>. Secara global, DBD merupakan ancaman kesehatan yang serius. Sekitar 100 hingga 400 juta kasus dengue dilaporkan tiap tahun. Pada awal 2020, WHO menempatkan dengue sebagai <a href="https://p2pm.kemkes.go.id/storage/publikasi/media/file_1631494745.pdf">satu dari 10 ancaman penyakit global</a> akibat perubahan iklim.</p>
<p>Sekitar <a href="https://news.un.org/en/story/2023/07/1138962#:%7E:text=Global%20warming%20marked%20by%20higher,(WHO)%20warned%20on%20Friday.">setengah dari 7,8 miliar populasi dunia</a> berisiko terkena penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti ini. </p>
<p>Di Indonesia, data <a href="https://p2pm.kemkes.go.id/publikasi/infografis/info-dbd-minggu-ke-33-tahun-2023">Kementerian Kesehatan per Oktober 2023</a> mencatat ada 57.884 kasus DBD dengan angka kematian mencapai 422 kasus. Setiap tahun angka kematian berfluktuasi, dan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir terjadi pada <a href="https://p2pm.kemkes.go.id/storage/publikasi/media/file_1619447946.pdf">2016 yang mencatatkan 1.598 kematian</a>. </p>
<p>Selain kesakitan dan kematian, penyakit ini juga menghabiskan biaya berobat <a href="https://p2pm.kemkes.go.id/storage/publikasi/media/file_1631494745.pdf">Rp883 juta-3,7 miliar</a> per bulan pada 2020. Kerugian ekonomi di masyarakat berkisar <a href="https://drive.google.com/file/d/1WyJTJxYIwa0MOJ0IHTZE3f6UvWjfrvLu/view?usp=sharing">US$969 juta (Rp15,3 triliun)</a>.</p>
<p>Sejauh ini program intervensi untuk mengendalikan DBD masih bergantung pada cara konvensional. Cara itu meliputi mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah gigitan nyamuk dan mengendalikan jumlah nyamuk (vektor) dengan memberantas tempat berkembangbiaknya dan membersihkan lingkungan dari genangan air (3M: menguras, menutup, mengubur) atau membunuh nyamuk dewasa dengan pengasapan (foging) menggunakan insektisida. </p>
<p>Teknologi Wolbachia digunakan untuk melengkapi program pengendalian DBD yang sudah berjalan, sehingga bisa kita sebut program 3M plus Wolbachia. Wolbachia adalah bakteri alami yang terdapat di <a href="https://academic.oup.com/aesa/article/114/2/206/6065624">sebagian besar serangga</a> di sekitar kita. Keberadaan bakteri ini pada lalat buah (<em>Drosophila melanogaster</em>) dapat mengurangi umur lalat buah.</p>
<p>Sayangnya, bakteri ini tidak ditemukan secara alami di nyamuk Aedes aegypti. Para peneliti kemudian berupaya memasukkan Wolbachia ke tubuh Aedes aegypti dengan cara penginjeksian bakteri ke telur nyamuk. </p>
<p>Keberadaan Wolbachia di Aedes aegypti diharapkan dapat memperpendek umur nyamuk seperti yang terjadi pada lalat buah. Dampaknya dapat mengurangi durasi nyamuk untuk menularkan virus dengue pada manusia. Biasanya nyamuk ini bisa hidup atau menularkan virus berkisar <a href="https://www.cdc.gov/dengue/training/cme/ccm/page45915.html">satu bulan</a>.</p>
<p>Rupanya umur nyamuk tidak berkurang, tapi peneliti menemukan fakta lain bahwa Wolbachia mampu menghambat proses replikasi virus dengue di tubuh nyamuk. Kemampuan ini dapat menurunkan kapasitasnya sebagai vektor penular dengue. Bagusnya lagi, Wolbachia diturunkan ke keturunan berikutnya melalui jalur betina.</p>
<p>Penelitian pun kemudian dilanjutkan dengan melepas nyamuk Aedes aegypti ber-Wolbachia di lingkungan dengan skala terbatas pada 2013. Pelepasan ini bertujuan untuk mengetahui apakah nyamuk ber-Wolbachia mau kawin dengan nyamuk setempat yang tidak ber-Wolbachia dan menghasilkan keturunan nyamuk ber-Wolbachia.</p>
<p>Ketika studi ini memberikan hasil bahwa nyamuk ber-Wolbachia mampu menetap di lingkungan, maka riset pun berlanjut untuk mengetahui kemanjuran pelepasan nyamuk ber-Wolbachia ini dalam mengurangi kejadian dengue. Hasilnya, seperti dikutip di awal tulisan ini, teknologi nyamuk ber-wolbachia <a href="https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2030243?articleTools=true">menurunkan kasus dengue sampai 77%</a> dan mengurangi perawatan infeksi dengue di rumah sakit hingga 86%. </p>
<p>Jadi, teknologi nyamuk ber-Wolbachia bukan rekayasa genetik melainkan teknologi pemanfaatan bakteri Wolbachia di dalam tubuh nyamuk untuk menurunkan kemampuan nyamuk menyebarkan virus dengue. </p>
<p>Proses injeksi bakteri ke dalam telur nyamuk hanya dilakukan satu kali. Setelah itu hanya perlu ditumbuhkan dan dikawinkan untuk menghasilkan telur-telur nyamuk ber-Wolbachia.</p>
<h2>Wolbachia aman bagi manusia dan lingkungan</h2>
<p>Sebagai teknologi baru, teknologi Wolbachia telah melalui proses analisis risiko. Proses ini dilakukan selama 6 bulan pada 2015-2016, sebelum pelepasan nyamuk ber-Wolbachia di Kota Yogyakarta untuk menguji kemanjurannya. </p>
<p>Kementerian Kesehatan dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi membentuk tim independen untuk mengkaji risiko pelepasan Aedes aegypti ber-Wolbachia dengan skala luas di Yogyakarta. </p>
<p>Tim yang terdiri dari 24 peneliti terbaik Indonesia di bidang masing-masing ini mengidentifikasi dampak jangka panjang yang mungkin terjadi. Fokusnya pada empat hal, yaitu lingkungan, sosial budaya dan ekonomi, manajemen nyamuk dan kesehatan masyarakat. Tim tersebut mengidentifikasi sebanyak 56 potensi risiko yang mungkin terjadi.</p>
<p>Jumlah tersebut ditemukan setelah membahas <a href="https://drive.google.com/file/d/1X4EBeALADA5kXvrVHRhQ7Ohnc8MT5Jd3/view?usp=drive_link">empat pertanyaan utama</a>: (1) Masalah apa yang dapat terjadi? (2) Bagaimana kemungkinan terjadinya hal yang membahayakan? (3) Seberapa serius hal yang membahayakan tersebut? (4) Bagaimana tingkat risikonya?</p>
<p>Setelah melalui kajian yang intensif, tim berkesimpulan bahwa penerapan teknologi nyamuk ber-Wolbachia untuk menekan <a href="https://www.mdpi.com/2075-4450/13/10/924">penyebaran virus dengue itu aman</a>. Dalam jangka waktu 30 tahun ke depan, peluang peningkatan bahaya akibat pelepasan nyamuk Ae. aegypti ber-Wolbachia dapat diabaikan.</p>
<p>Dengan demikian, keputusan Kementerian Kesehatan untuk memperluas penggunaan teknologi dalam proyek percontohan di lima kota itu memiliki dasar kajian yang kuat. </p>
<p>Proyek percontohan lebih luas tidak lagi untuk meneliti kemanjuran teknologi ini, tapi untuk menyempurnakan pedoman teknis pelaksanaan penerapan Wolbachia yang telah dikembangkan di Yogyakarta sekaligus menjadi program plus dari 3M untuk mengendalikan DBD di kota-kota tersebut. </p>
<p>Proyek percontohan ini diharapkan memiliki luaran berupa pedoman teknis yang telah diadaptasi dengan situasi yang ada di lima kota. Harapannya, teknologi ini dapat diterapkan untuk daerah-daerah endemis DBD lain di Indonesia. </p>
<p>Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan teknologi ini. Di Yogyakarta, sekitar 54.800 “orang tua asuh” terlibat dalam pelepasan nyamuk ber-Wolbachia. Mereka menjaga ember berisi telur nyamuk agar bisa menetas dan menjadi dewasa di lingkungan selama kurang lebih 6 bulan. Sekitar 6.100 kader kesehatan terlibat untuk mengganti telur nyamuk ber-Wolbachia yang telah menetas di ember dengan telur nyamuk ber-Wolbachia yang baru.</p>
<p>Sampai akhir Desember lalu, proyek percontohan di empat kota berjalan lancar. Hanya di Jakarta Barat saja yang belum dilakukan penitipan ember untuk menetaskan telur nyamuk ber-Wolbachia di rumah-rumah warga.</p>
<p>Kita berharap masyarakat di lima kota terlibat sampai tuntas dalam proyek bersejarah untuk mengendalikan DBD dengan teknologi baru ini.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/221322/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Para penulis tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi di luar afiliasi akademis yang telah disebut di atas.</span></em></p>Keputusan Kementerian Kesehatan untuk memperluas penggunaan teknologi dalam proyek percontohan di lima kota itu memiliki dasar kajian yang kuat.Citra Indriani, Researcher, Center for Tropical Medicine, Universitas Gadjah Mada Muhammad Ali Mahrus, Media and Communication Officer, Pusat Kedokteran Tropis, Universitas Gadjah Mada Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2213152024-01-18T02:07:53Z2024-01-18T02:07:53ZVisi dan misi capres-cawapres soal hutan: siapa yang paling serius?<p>Pemilihan umum (Pemilu) 2024 menyisakan waktu kurang dari 30 hari. Penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana pandangan para calon presiden-wakil presiden memandang hutan dari dokumen visi-misi mereka.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/visi-dan-misi-capres-cawapres-2024-soal-transisi-energi-siapa-yang-lebih-unggul-218125">Visi dan misi capres-cawapres 2024 soal transisi energi: siapa yang lebih unggul?</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<p>Hutan adalah nadi kehidupan masyarakat dan keberagaman hayati, sekaligus penghasil oksigen dan penyerap karbon yang berperan penting menstabilkan iklim Bumi.</p>
<p>Laporan tahunan World Economic Forum (WEF) bertajuk <a href="https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2023/">Global Risks Report</a> menyatakan, setidaknya dalam tiga tahun terakhir, permasalahan lingkungan selalu muncul baik sebagai risiko jangka pendek maupun jangka panjang. Risiko-risiko ini turut terkait dengan keberadaan hutan, misalnya kerusakan maupun kebakaran hutan. </p>
<p>Sebagai staf pengajar di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, saya mencoba menelaah komitmen kandidat presiden-wakil presiden terhadap pelestarian hutan berdasarkan dokumen visi-misi mereka agar hutan tak cuma menjadi target eksploitasi. </p>
<p>Hasilnya, masing-masing pasangan calon (paslon): <a href="https://aminajadulu.com/?gclid=CjwKCAiA75itBhA6EiwAkho9e7tZv8NAG46yMFNcfaNAM0Ke3Sh7gMkX7EbImtdtDT-LZTsm-GXq3BoCsvcQAvD_BwE">Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar</a>, <a href="https://prabowogibran2.id/visi-dan-misi/">Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka</a>, dan <a href="https://visimisiganjarmahfud.id/">Ganjar Pranowo-Mahfud MD</a>, sama-sama memiliki potensi penguatan maupun pelemahan hutan.</p>
<h2>Seberapa serius para kandidat?</h2>
<p>Secara umum, visi-misi seluruh kandidat telah memerhatikan hutan dan isu terkait, baik secara eksplisit maupun implisit. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 yang mencoba memberikan ikhtisar penyebutan kata kunci terkait hutan. </p>
<iframe src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT3T7FL0pLhjwBbf4IN9v8lhFW-gZXmN6gBpOJ7dnAisXP153vElWoq5nFq8vFYlfvt_D6wKMieeR5Q/pubhtml?gid=1319118196&single=true&widget=true&headers=false" width="100%" height="400"></iframe>
<p>Jika ditinjau berdasarkan frekuensi penyebutan beberapa kata kunci dalam dokumen, pasangan Anies-Muhaimin mendominasi dibandingkan pasangan lain. Pun pada beberapa kata kunci relevan, pasangan ini memiliki frekuensi penyebutan lebih banyak. Ini terbilang wajar mengingat dokumen visi-misi Anies-Muhaimin jauh lebih tebal dibanding calon lainnya.</p>
<p>Secara substansi, pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menyebutkan hutan atau lingkungan hidup lebih jelas dan fokus. Anies-Muhaimin menyinggung hutan dalam bingkai keadilan ekologis. Sementara, fokus Ganjar-Mahfud dalam persoalan hutan terlihat dalam bingkai lingkungan hidup berkelanjutan dan ekonomi hijau. </p>
<iframe src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT3T7FL0pLhjwBbf4IN9v8lhFW-gZXmN6gBpOJ7dnAisXP153vElWoq5nFq8vFYlfvt_D6wKMieeR5Q/pubhtml?gid=0&single=true&widget=true&headers=false" width="100%" height="400"></iframe>
<p>Hutan sebagai aspek dalam misi mewujudkan “keadilan ekologis” versi Anies-Muhaimin terkait dengan beberapa sub-misi turunan seperti hutan dan tata kelola lingkungan hidup, pemanfaatan energi baru terbarukan, ekonomi hijau, adaptasi perubahan iklim, hutan dan keanekaragaman hayati, ketahanan terhadap bencana, dan kolaborasi pemangku kepentingan. Dokumen visi-misi juga memuat frasa penting dalam pengelolaan lingkungan, yakni <a href="https://www.jstor.org/stable/43695107">“keadilan antargenerasi”</a>. </p>
<p>Kandidat ini juga menyertakan target kuantitatif berupa peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam rentang 73-75, meski belum terlihat apakah terdapat peningkatan nilai pada indeks tutupan lahan yang notabene terkait dengan hutan. Indeks ini mengukur kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan di seluruh provinsi di Indonesia.</p>
<p>Pasangan Ganjar-Mahfud 03, misi enam terkait lingkungan hidup memiliki relevansi dengan hutan. Turunan dari misi tiga mencakup lingkungan hidup berkelanjutan, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Salah satu turunannya mencakup program tentang hutan yang cukup dominan, mulai pengurangan emisi gas rumah kaca, harmonisasi hutan, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, hingga kampung sadar iklim.</p>
<p>Hal berbeda ditemui pada pasangan Prabowo-Gibran yang mencantumkan aspek lingkungan hidup pada misi 2 dan 8. Meski tercantum dalam dua misi, pernyataan misi paslon 02 memiliki spektrum cukup luas, seperti terkait pertahanan, keamanan negara, dan kemandirian bangsa, serta penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan.</p>
<p>Prabowo-Gibran memandang hutan masuk dalam subkategori swasembada pangan. Sementara itu, misi 8 pasangan ini tidak menyinggung secara jelas bagaimana harmonisasi lingkungan alam terkait dengan hutan, hanya menyebut metode pertanian tumpangsari untuk merevitalisasi hutan yang rusak pada sub-misi swasembada pangan. </p>
<h2>Paparan risiko</h2>
<p>Masing-masing pasangan calon memiliki perhatian terhadap hutan. Meski demikian, bukan berarti masa depan hutan tanpa risiko. Setidaknya, Indonesia menghadapi dua potensi risiko kelangsungan hutan yang tinggi antara lain:</p>
<h1>1. Masalah ketahanan pangan</h1>
<p>Saat ini hutan memiliki relasi yang cukup kuat dengan isu ketahanan pangan. Terlebih ketika narasi <em>food estate</em> (lumbung pangan) atau produksi pangan massal di suatu kawasan menjadi narasi utama dalam penanganan ketahanan pangan dengan pembukaan hutan. Namun pelaksanaan <em>food estate</em> justru <a href="https://majalah.tempo.co/read/lingkungan/161997/hutan-lindung-bisa-kian-hilang-digantikan-proyek-lumbung-pangan">masih menemui kegagalan</a>, meskipun hutan terlanjur dirambah. </p>
<p>Pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sama-sama tidak mencantumkan <em>food estate</em> dalam dokumen visi-misi. Hanya Prabowo-Gibran secara jelas akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo ini. Mereka bahkan menyebutkan program ini akan mencapai target empat juta hektare pada 2029.</p>
<p>Prabowo-Gibran juga menyebutkan rencana revitalisasi hutan dan lahan menjadi lahan produktif pangan. Kondisi tersebut memerlukan perhatian secara khusus apabila pasangan ini terpilih. Pasalnya, pembukaan hutan secara masif tapi gagal mendongkrak produksi pangan bukan hanya menyebabkan kerentanan pangan, tapi juga memicu kerawanan terhadap krisis iklim seperti banjir, kebakaran hutan, maupun kekeringan.</p>
<h1>2. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)</h1>
<p>Tantangan selanjutnya adalah pada bidang pembangunan yang seringkali berhadapan kelangsungan hutan. Salah satu contohnya, pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah memulai pembangunan dengan konsep <em>Forest City</em> di Kalimantan. </p>
<p>Konsep ini sekilas menjamin keberadaan hutan di kawasan IKN. Namun, tetap saja, pembangunan IKN memerlukan pemantauan untuk memastikan perencanaannya sejalan dengan gagasan. Perhatian publik terhadap pembangunan IKN juga diperlukan, karena pelaksanaannya memiliki potensi risiko terhadap <a href="https://ugm.ac.id/id/berita/23763-ikn-merusak-paru-paru-dunia/">kerusakan hutan di lokasi lain sekitar IKN</a>.</p>
<p>Pasangan Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud menyatakan akan melanjutkan pembangunan IKN. Hanya pasangan Anies-Muhaimin yang mengatakan bakal meninjau kembali megaproyek ini. </p>
<p>Narasi pembangunan Anies-Muhaimin lebih mengarah pada pembangunan kota-kota lain setara Jakarta. Namun, arah pembangunan tersebut juga membutuhkan perencanaan yang kuat agar hutan di kota-kota lainnya tetap terjaga.</p>
<h2>Menjaga komitmen para kandidat</h2>
<p>Secara umum, komitmen keberpihakan terhadap hutan para kontestan terlihat pada masing-masing dokumen kandidat dalam wujud yang beragam. Mereka tak lagi memandang hutan hanya sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi. </p>
<p>Sejalan dengan hal tersebut, Paslon 01 secara eksplisit menuliskan “insentif untuk yang jaga hutan” untuk menilai yang selama ini tidak ternilai. Paslon 02 menunjukkan relasi yang kuat antara hutan dengan ketahanan pangan melalui <em>agroforestry</em> (tumpangsari). Sementara, Paslon 03 mengusung narasi harmonisasi dan keberlanjutan.</p>
<p>Namun begitu, kita masih perlu melihat cara para kandidat menjalankan pandangan ini apabila mereka terpilih. Siapapun yang menjadi presiden dan wakil presiden nantinya perlu menjaga kelestarian hutan Indonesia yang tersisa melalui kebijakan yang didasarkan pada sains.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/221315/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Aqmal Nur Jihad tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Masing-masing pasangan calon sama-sama memiliki potensi penguatan maupun pelemahan hutan.Aqmal Nur Jihad, Lecturer of Silvicultre & Agroforestry, Universitas Gadjah Mada Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2161692024-01-15T06:04:36Z2024-01-15T06:04:36ZMengapa layanan kesehatan jiwa penting bagi pasien tuberkulosis? Ini strateginya<p>Tuberkulosis (TBC atau TB), <a href="https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis">penyakit global yang kini menginfeksi sekitar 10,6 juta orang dan menyebabkan kematian 1,3 juta orang pada 2022</a>, merupakan salah satu penyakit menular yang hingga kini sulit diberantas meskipun vaksin dan pengobatannya telah tersedia. </p>
<p>Salah satu masalah yang kerap dialami pasien TBC adalah jangka waktu pengobatan yang lama, yaitu setidaknya enam bulan. Bahkan, pasien TBC yang mengalami resistensi obat, masa pengobatannya lebih lama hingga mencapai <a href="https://tbindonesia.or.id/wp-content/uploads/2021/06/TBRO_Buku-Juknis-Tuberkulosis-2020-Website.pdf">dua tahun</a>.</p>
<p>Setiap hari pasien harus minum obat selama masa pengobatan. Itupun tidak ada jaminan mereka tidak terinfeksi kembali setelah sembuh. Pengobatan panjang ini kerap membuat mereka frustrasi.</p>
<p>Sebuah riset terbaru, <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022399923000260?via%3Dihub">tinjauan sistematis dan meta-analisis</a> terhadap sembilan studi yang melibatkan 8.770 partisipan pasien TBC dari tujuh negara (India, Myanmar, Etiopia, Korea Selatan, Afrika Selatan, Zambia, dan Angola), menunjukkan prevalensi keinginan bunuh diri oleh pasien TBC mencapai 8,5% pada 2021. Sedangkan prevalensi percobaan bunuh diri pada pasien TBC sebesar 3,1%.</p>
<p>Riset sebelumnya juga menunjukkan kecemasan, stres, dan tekanan psikososial yang dialami pasien TBC dapat <a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/gha.v8.29019">menyebabkan pasien kesulitan</a> mematuhi program pengobatan yang diberikan.</p>
<p>Integrasi program layanan kesehatan jiwa ke dalam program penanggulangan TBC merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah kesehatan jiwa pasien TBC.</p>
<h2>Kesehatan jiwa dan tuberkulosis</h2>
<p>Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2022 menunjukkan mayoritas kasus TBC baru ada di Asia dengan <a href="https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis">46% kasus TBC di seluruh dunia berasal dari Asia Tenggara</a>.</p>
<p>Individu terinfeksi TBC atau pasien TBC mempunyai risiko mengalami tekanan psikologis yang dikaitkan dengan peningkatan risiko masalah kesehatan jiwa dan kecenderungan bunuh diri selama proses diagnosis, masa pengobatan, dan pemulihan. </p>
<p>Karena TBC sering menyerang individu yang sudah <a href="https://www.who.int/publications/i/item/9789240082557">rentan secara sosial</a>, stigma terkait TBC dapat bersinggungan dan memperburuk stigma sosial lainnya.</p>
<p>Masalah yang ditimbulkan dari prosedur diagnosis atau pengobatan, seperti hilangnya pendapatan tetap, kurangnya dukungan dari keluarga, dan isolasi dari lingkungan sekitar juga dapat memperburuk kesehatan jiwa pasien TBC. </p>
<p>Riset <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6953784/">menunjukkan</a> pasien TBC yang mengalami kecemasan, stres, dan depresi memiliki risiko putus pengobatan pada akhir masa pengobatan sebesar 4-9 kali dibandingkan pasien TBC yang tidak mengalami masalah kesehatan jiwa. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya keberhasilan pengobatan yang meningkatkan risiko resistensi obat. </p>
<p>Apalagi, beberapa jenis Obat Anti Tuberkulosis (OAT) untuk mengobati TBC resisten obat, seperti Cycloserine, Isoniazid dosis tinggi, dan Fluoroquinolone, memiliki <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9120976/">potensi menimbulkan psikosis</a>, kecemasan, dan depresi. Hal ini menyebabkan pasien TBC yang sudah mengalami kondisi resistensi obat memiliki peningkatan <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022399923000260">risiko bunuh diri</a>]. </p>
<p>Oleh karena itu, pelayanan kesehatan jiwa untuk pasien TBC merupakan komponen penting dalam upaya pengobatan TBC secara holistik sebagai salah satu tata laksana pengobatan.</p>
<h2>Integrasikan layanan kesehatan jiwa di program TBC</h2>
<p>Ketersediaan layanan kesehatan jiwa di sebagian besar negara tidak memadai. Di beberapa negara seperti <a href="https://iris.who.int/handle/10665/345946">regional Afrika</a> (Uganda, Zimbabwe, Afrika Selatan) dan Asia Tenggara (Indonesia, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Maladewa, Myanmar), kesenjangan pengobatan untuk masalah kesehatan jiwa kondisi berat <a href="https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338">mencapai 90%</a>.</p>
<p>Berdasar <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6558966/">hasil survei semi-struktur</a> pada para Direktur Program Tuberkulosis Nasional dari 26 negara dengan beban TBC tinggi, 17 orang di antaranya setuju perlunya mengintegrasikan layanan kesehatan jiwa ke dalam program penanggulangan TBC. </p>
<p>Mereka berpendapat bahwa pengintegrasian pelayanan kesehatan jiwa dengan program penanggulangan TBC akan mudah dilakukan jika model layanan terpadu yang efektif dan berbiaya rendah tersedia. </p>
<p>WHO menuangkan <a href="https://www.who.int/publications/i/item/9789240055056">kiat mengintegrasi pelayanan kesehatan jiwa ke dalam program TBC</a> di dalam dokumen Kerangka Kerja Aksi Kolaborasi untuk Tuberkulosis dan Komorbiditas 2022. Kerangka kerja ini dapat digunakan sebagai landasan untuk merancang model layanan kesehatan jiwa terbaik dapat diberikan bersamaan dengan layanan TBC.</p>
<h2>Lima aspek untuk pasien TBC</h2>
<p>Merujuk pada pedoman WHO untuk meningkatkan layanan kesehatan mental pasien TBC dan komorbid, ada lima aspek fundamental dalam strategi integrasi pelayanan kesehatan jiwa bagi pasien TBC.</p>
<p><em>Pertama</em>, kita perlu mengidentifikasi peluang dukungan terhadap layanan kesehatan jiwa di komunitas setempat. Dalam hal ini, termasuk peluang untuk memperkuat dukungan keluarga dan masyarakat pada pasien TBC, dukungan rekan sebaya, petugas terlatih, dan petugas kesehatan jiwa profesional yang tersedia.</p>
<p><em>Kedua</em>, penyesuaian intervensi berdasarkan kebutuhan individu. Dalam perawatan kesehatan jiwa, terdapat beragam opsi, tergantung pada kompleksitas kondisinya. Misalnya, apakah intervensi yang dibutuhkan hanya sampai pada intervensi psikologis singkat dari petugas terlatih atau juga perawatan dengan obat-obatan.</p>
<p><em>Ketiga</em>, meningkatkan hubungan layanan kesehatan jiwa yang sudah ada dengan layanan TBC agar perawatan pasien dapat terkoordinasi dengan baik.</p>
<p><em>Keempat</em>, layanan TBC harus mengimplementasikan protokol yang jelas untuk mengidentifikasi dan merawat pasien TBC dengan masalah kesehatan jiwa. </p>
<p><em>Kelima</em>, pemantauan dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Dengan informasi yang terkumpul dari proses ini, penyedia layanan dapat menilai apakah intervensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien, dan apakah meningkat atau menurun kesehatan jiwanya.</p>
<p>Strategi integrasi layanan kesehatan jiwa ini tidak terbatas pada program penanggulangan TBC. Integrasi pelayanan kesehatan jiwa juga dapat dipertimbangkan ke dalam program pengendalian HIV, lepra, dan program penyakit kronik lainnya.</p>
<p>Idealnya, setiap orang yang terdiagnosis penyakit kronik harus diperiksa kondisi kesehatan jiwanya sebelum atau setelah memulai pengobatan. Mereka juga perlu menjalani pemeriksaan rutin terkait kondisi depresi, kecemasan, psikosis, penyalahgunaan obat- obatan, dan kecenderungan menyakiti diri atau percobaan bunuh diri untuk mencapai derajat kesehatan serta meningkatkan capaian penyelesaian pengobatan pasien yang lebih tinggi.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/216169/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Para penulis tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi di luar afiliasi akademis yang telah disebut di atas.</span></em></p>Individu terinfeksi atau pasien TBC mempunyai risiko peningkatan masalah kesehatan jiwa selama proses diagnosis, pengobatan, dan pemulihan. Langkah strategis diperlukan untuk menjawab masalah ini.Mutiara Shinta Noviar Unicha, Research Assistant for Tuberculosis Studies, The Center for Tropical Medicine, Universitas Gadjah Mada Dito Aryo Prabowo, Lecturer, Faculty of Psychology, Universitas DiponegoroLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2202262023-12-21T04:00:21Z2023-12-21T04:00:21ZCek Fakta: tepatkah meregulasi ojek ‘online’ sebagai bagian transportasi umum?<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/566888/original/file-20231220-17-lr0xdi.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=0%2C16%2C3648%2C2408&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption"></span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.shutterstock.com/image-photo/jakartaindonesia-march-27-2018-drivers-online-1421171783">Arya Manggala/shutterstock</a></span></figcaption></figure><blockquote>
<p>Kenyataannya di seluruh Indonesia, roda dua sudah dipakai untuk transportasi umum. Ketimbang kita menutup mata, mari sama-sama kita tata. Data dari asosiasi ojol (ojek <em>online</em>) bahwa jumlah ojol di Indonesia sudah mencapai 4 juta <em>driver</em>. Dengan adanya regulasi yang mengakui ojol sebagai transportasi umum, pemerintah dapat memberlakukan standar-standar keamanan.</p>
<p>Mulya Amri, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, dalam keterangan kepada <a href="https://bisnis.tempo.co/read/1810817/prabowo-gibran-janjikan-regulasi-ojek-online-sebagai-transportasi-umum">Tempo</a>, Senin, 18 Desember 2023.</p>
</blockquote>
<p><em>The Conversation Indonesia</em> menghubungi M. Rizki Pratama, dosen Administrasi Publik di Universitas Brawijaya dan Arif Novianto, peneliti di Institute of Governance and Public Affairs, Universitas Gadjah Mada untuk memeriksa kebenaran pernyataan Mulya tersebut.</p>
<h2>Analisis 1: bukan persoalan sederhana</h2>
<p>Pada level undang-undang, belum ada payung hukum yang menjadi dasar ojek daring atau kendaraan roda dua sebagai transportasi umum. <a href="https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_22.pdf">UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</a> dibuat jauh saat ojol belum ada dan tidak ada satu pun pasal yang mengaturnya. </p>
<p>Memang terdapat <a href="https://www.perhubungan.jatengprov.go.id/assets/upload/files/PM_12_Tahun_2019.pdf">Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019</a>, diluncurkan pada 2019, yang mengatur hak dan kewajiban aplikator, pengemudi, dan pengguna. Namun, absennya undang-undang memunculkan berbagai problem karena sulitnya melakukan kontrol dalam level nasional. Ini juga berakibat pemerintah daerah tidak dapat membuat aturan spesifik untuk wilayahnya masing-masing, seperti perbedaan tarif untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi. </p>
<p>Tujuan memasukkan kendaraan roda dua sebagai transportasi umum adalah untuk melindungi mitra pengemudi dan pengguna, baik dari aspek ekonomi, keamanan, dan keselamatan. Selama ini kendaraan roda dua adalah kendaraan dengan <a href="https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-meningkat-di-2021-tertinggi-dari-kecelakaan-motor">tingkat kecelakaan yang paling tinggi</a> di jalan raya. Selain itu, kendaraan roda dua juga kerap <a href="https://tirto.id/satgas-ojek-online-paling-banyak-kena-sanksi-tilang-uji-emisi-gPTk">gagal dalam uji emisi</a>, yang menandakan minimnya perawatan yang layak.</p>
<p>Namun, perlu dipahami bahwa <a href="https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Transportasi_umum">definisi transportasi umum</a> adalah sistem perjalanan berkelompok. Dalam konsep ini, kendaraan roda dua tidak dalam membawa sebanyak mungkin penumpang sesuai standar dan kapasitas kendaraan. </p>
<p>Mekanisme pengelolaan dan standardisasi kendaraan terkait juga harus dapat mengoptimalkan perjalanan dengan aspek keselamatan yang tinggi. Artinya, menjadikan kendaraan roda sebagai moda transportasi umum memerlukan fasilitas <em>shelter</em>, lisensi pengemudi dan kendaraan yang khusus, dan perawatan kendaraan yang berkala untuk menjamin keamanan dan keselamatan kedua belah pihak.
Siapa yang berhak mengawasi, menegakkan aturan, dan melaporkan pelanggaran di saat beban pengawasan kendaraan umum di Indonesia sudah sangat tinggi akan menjadi masalah tersendiri.</p>
<h2>Hasil analisis 1</h2>
<p>Benar bahwa dengan adanya regulasi dapat meningkatkan standar keamanan ojek <em>online</em>, namun perlu mempertimbangkan visi transportasi umum ke depan yaitu angkutan massal dan bukan perorangan.</p>
<p>Wacana memasukkan ojek <em>online</em> sebagai transportasi umum adalah kebijakan dilematis yang perlu terlebih dahulu mendapatkan analisis kebijakan yang komprehensif dari seluruh pemangku kebijakan.</p>
<p>Kompleksitas pengawasan dan implementasi akan menjadi pertimbangan karena bisa menimbulkan berbagai ongkos tambahan, seperti surat izin mengemudi khusus, fasilitas untuk pengguna, biaya monitoring dan sebagainya. Beban tambahan tersebut berpotensi mematikan transportasi <em>online</em> karena rumitnya pengelolaannya, padahal keberadaannya dibutuhkan oleh publik. </p>
<p>Hal yang sebenarnya penting untuk dipertimbangkan adalah kebijakan transportasi massal. Ide alternatif kendaraan roda dua hanya untuk pengantaran paket-paket ringan dan bukan angkutan manusia juga dapat menjadi usulan penting. Pemerintah juga tidak dapat lepas tangan dalam menyediakan transportasi publik yang layak dengan standar yang jelas dan terkontrol dengan baik.</p>
<h2>Analisis 2: bukan regulasi, tapi kepastian kerja</h2>
<p>Dalam UU LLAJ, kendaraan roda dua tidak termasuk dalam kategori angkutan umum, karena hanya dapat digunakan perseorangan bukan untuk mengangkut banyak. Regulasi tersebut sempat membuat ojol <a href="https://igpa.map.ugm.ac.id/2021/12/07/unduh-buku-menyoal-kerja-layak-dan-adil-dalam-ekonomi-gig-di-indonesia/">dilarang beroperasi</a> pada 2015.</p>
<p>Namun, akibat tekanan dari <a href="https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCy6-Nl56DAxU3cGwGHf-nC1QQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fsetkab.go.id%2Fdibutuhkan-masyarakat-menhub-cabut-larangan-operasi-gojek%2F&usg=AOvVaw2zXtK6NVcNbjosJ2PwyF8z&opi=89978449">masyarakat luas dan Presiden Joko “Jokowi” Widodo</a>, larangan terhadap ojol dicabut dengan pertimbangan bahwa dibutuhkan masyarakat—walaupun keberadaannya melanggar UU LLAJ.</p>
<p>Regulasi yang akhirnya menyatakan bahwa ojol, seperti Gojek, Grab, Maxim dan InDriver, dapat beroperasi adalah Permenhub 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Regulasi ini juga mengatur tentang standar keamanan dan perlindungan keselamatan bagi pengemudi dan penumpang ojek online. </p>
<p>Persoalan yang dialami ojek <em>daring</em> saat ini tidak lagi tentang legalisasi, tetapi tentang kelayakan kerja. Pada Maret 2020 – Maret 2022 total ada <a href="https://theconversation.com/pengemudi-online-ditekan-pemerintah-membiarkan-persaingan-turunkan-tarif-picu-maraknya-aksi-protes-184160">71 aksi protes dari pengemudi online</a> di Indonesia, dan sebanyak <a href="https://theconversation.com/riset-aksi-protes-jadi-cara-pengemudi-online-bersuara-di-tengah-kemitraan-semu-dan-pembungkaman-187693">70,4% menuntut tentang bayaran layak</a>. Sedangkan, hanya 9,9% dalam aksi protes tersebut yang menuntut tentang legalisasi ojek <em>online</em> karena persoalan tersebut telah teratasi dalam Permenhub 2019.</p>
<h2>Hasil analisis 2</h2>
<p>Pada dasarnya, persoalan legalisasi dan standar keamanan ojol telah teratasi dengan adanya Permenhub No. 12 Tahun 2019. Namun, alih-alih menyoal tentang legalisasi, persoalan utama yang saat ini dialami oleh pengemudi adalah belum didapatkannya kondisi kerja yang layak akibat praktik <a href="https://igpa.map.ugm.ac.id/2023/12/13/kemitraan-semu-dalam-ekonomi-gig-di-indonesia-analisis-terhadap-kondisi-pekerja-berstatus-mitra-download-ebook-bukunya-gratis/">kemitraan yang tidak adil atau kemitraan semu</a>.</p>
<p>Alhasil, hubungan kemitraan yang harusnya merupakan hubungan yang setara, tidak ada pihak yang menguasai dan dikuasai, menjadi hubungan yang tidak adil: perusahaan platform bertindak sewenang-wenang dalam mengatur proses kerja kepada pengemudi ojek <em>online</em> yang merupakan mitra mereka.</p>
<hr>
<p><em>Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/220226/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
Anggota tim kampanye calon presiden Prabowo Subianto menyatakan pentingnya meregulasi ojek daring sebagai transportasi umum. Bagaimana potensi aktualisasinya?Anggi M. Lubis, Business + Economy EditorLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2189252023-12-20T02:55:51Z2023-12-20T02:55:51Z5 ahli jelaskan apa itu ‘restorative justice’ dan penerapannya di Indonesia<p><em>Restorative justice</em> atau keadilan restoratif menjadi <a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/jampidum--ada-tren-positif-penerapan-keadilan-restoratif-dalam-perkara-narkotika-lt6400dbacf3f3d/">model pendekatan baru</a> dalam penyelesaian perkara pidana belakangan ini. Pendekatan ini menekankan pada pemberdayaan dan pemulihan bagi semua pihak, baik korban maupun pelaku serta orang-orang di sekitarnya yang ikut terdampak.</p>
<p>Singkatnya, prinsip keadilan restoratif mengedepankan pemahaman dan tanggung jawab pelaku atas akibat tindakannya terhadap korban, alih-alih hukuman penjara.</p>
<p>Penerapan keadilan restoratif pada dasarnya bertujuan memenuhi kebutuhan korban, termasuk pemulihannya, sekaligus mengintegrasikan kembali pelaku ke masyarakat. Prosesnya melibatkan fasilitator atau mediator yang netral. Cara ini dianggap efektif untuk mencegah eskalasi konflik lebih jauh antara korban dan pelaku serta menekan biaya hukum.</p>
<p>Prinsip tersebut memang terdengar tidak adil bagi korban. Namun, menurut para pakar, dalam proses mencari solusi terkait masalah hukum memang ada opsi penyelesaian selain jalur peradilan formal, contohnya melalui dialog dan mediasi. Dengan cara ini, resolusi bersama guna memastikan pemulihan korban dapat dicapai serta mengurangi stigma terhadap pelaku.</p>
<h2>Dasar hukum keadilan restoratif masih perlu dibenahi</h2>
<p>Ada dua landasan hukum yang membentuk mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang berlaku pada tahap pra-adjudikasi (sebelum persidangan). Pertama adalah <a href="https://reskrimum.metro.polri.go.id/wp-content/uploads/2022/01/PERPOL-No-8-Th-2021-Penanganan-Tindak-Pidana-Berdasarkan-Keadilan-Restoratif.pdf">Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021</a> tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol Nomor 8/2021), kedua adalah <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Details/169939/peraturan-kejaksaan-no-15-tahun-2020">Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif</a> (Perja Nomor 15/2020).</p>
<p>Menurut Pasal 16 ayat 1 dan 2 Perpol Nomor 8/2021, setelah pelaku dan korban sepakat berdamai, disertai dengan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan (SP3). Penerbitan SP3 ini menandakan penyidik akan menghentikan proses penyelidikan/penyidikan setelah ada perdamaian.</p>
<p>Sementara itu, menurut Pasal 7 dan 10 Perja Nomor 15/2020, penuntut umum berwenang untuk menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka untuk membahas pemulihan dan/atau ganti rugi untuk korban. Jika pihak pelaku dan korban sepakat berdamai, maka Kepala Kejaksaan Tinggi akan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). Artinya, penuntut umum akan menghentikan proses penuntutan setelah pelaku dan korban berhasil berdamai.</p>
<p>Yang sangat disayangkan adalah kedua aturan tersebut sama-sama memaknai keadilan restoratif sebagai mekanisme penghentian proses pidana pemulihan atau <a href="https://theconversation.com/kasus-mario-dandy-salah-kaprah-penerapan-keadilan-restoratif-pemulihan-korban-tidak-boleh-menghentikan-proses-pidana-pelaku-202614">tercapainya ganti rugi untuk korban melalui proses damai</a>.</p>
<h2>Contoh penerapan keadilan restoratif yang bermasalah</h2>
<p>Dalam beberapa kasus, keadilan restoratif memang perlu diberlakukan. Contohnya adalah dalam kasus pengguna narkotika. Saat ini, hukuman bagi pengguna narkotika adalah penjara. Padahal <a href="https://theconversation.com/penjara-kembali-rusuh-di-langkat-dan-siak-solusinya-bukan-bangun-penjara-baru-tapi-kurangi-tahanan-dan-perbaiki-manajemen-penjara-118769">pemenjaraan pengguna narkotika bukanlah tindakan yang selalu tepat</a>. Ini karena penggunaan narkotika bisa disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga perlu solusi yang komprehensif untuk menghentikannya. Sementara itu, bagi beberapa pengguna narkotika, pemenjaraan terkadang kurang efektif menimbulkan efek jera.</p>
<p>Di sisi lain, ada kasus yang sebaiknya tidak diberlakukan keadilan restoratif, atau akan bermasalah jika diberlakukan. Contohnya adalah kasus pelecehan seksual. <a href="https://mappifhui.org/penelitian-konsistensi-putusan-perempuan-masyarakat-pemantau-peradilan-indonesia-fakultas-hukum-universitas-indonesia-mappi-fhui">Survei tahun 2016 oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-FHUI)</a> menemukan bahwa 51,6% dari sekitar 1.000 responden menganggap pernikahan antara pelaku dan korban kekerasan seksual bisa menjadi alasan untuk meringankan hukuman pelaku.</p>
<p>Dari survei itu terlihat bahwa masih ada anggapan yang keliru terkait keadilan restoratif, yakni konsep keadilan berbasis pemulihan hak yang sering digaungkan oleh aparat penegak hukum. Nampaknya, mereka mendefinisikan konsep tersebut hanya sebatas pada upaya penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan. Padahal, menurut <a href="https://www.euforumrj.org/sites/default/files/2020-11/Thematic%20Brief%20on%20Restorative%20Justice%20and%20Sexual%20Violence.pdf">European Forum for Restorative Justice</a>, keadilan restoratif sesungguhnya adalah pendekatan yang berpusat pada pemulihan atas kerugian yang disebabkan oleh kejahatan tindak pidana.</p>
<p>Artinya, menikahkan korban dengan pelaku justru bertentangan dengan konsep keadilan restoratif karena tidak menghadirkan keadilan dan kepastian hukum yang muncul melalui proses hukum. Bahkan, jalan pintas ini cenderung tidak memberi ruang dialog antara kedua pihak dan berpotensi membungkam suara korban.</p>
<h2>Keadilan restoratif menurut para ahli dan contoh kasusnya</h2>
<p><iframe id="tc-infographic-1003" class="tc-infographic" height="400px" src="https://cdn.theconversation.com/infographics/1003/f87376b1f5406250ec82ca21e8558a454a3a1926/site/index.html" width="100%" style="border: none" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Keadilan restoratif mengambil peranan yang lebih luas di dalam sistem peradilan pidana Indonesia sejak <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014">Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 2014</a>. Walaupun UU tersebut hanya berlaku bagi anak dan remaja, wacana keadilan restoratif berkembang luas di dalam sistem peradilan Indonesia.</p>
<p><a href="https://theconversation.com/indonesia-harus-kurangi-pengiriman-orang-ke-penjara-dan-terapkan-keadilan-restoratif-106801">Dalam penelitian yang sedang dilakukannya</a>, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merujuk pada implementasi keadilan restoratif di Provinsi Aceh, yang memiliki otonomi khusus dan institusi adat bernama <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Gampong">gampong</a>, untuk menyelesaikan perselisihan.</p>
<p>Gampong mengadili beberapa hal seperti perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan harta waris, perselisihan antar warga, perbuatan zina, perselisihan hak milik, pencurian dalam keluarga, perselisihan harta antara suami dan istri, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, persengketaan yang terjadi di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan dalam skala kecil dan lain sebagainya.</p>
<p>Penerapan gampong di Aceh sebenarnya tidak lepas dari kritik, terutama terkait metode penghukuman cambuk yang banyak dianggap tidak manusiawi. Namun, jika merujuk pada pada proses penyelesaian perkaranya yang melibatkan komunitas setempat, jenis mediasi dapat menjadi contoh cara penyelesaian perkara dengan mempertemukan korban dan pelaku. Sistem semacam ini bisa coba diterapkan dalam kasus kejahatan ringan sehingga tidak membutuhkan intervensi polisi dan tanpa melalui proses sistem hukum formal yang berlaku.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/218925/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
Apa itu restorative justice atau keadilan restoratif? Bagaimana penerapannya di Indonesia? Berikut ini jawaban dari para ahli dan contoh kasusnyaNurul Fitri Ramadhani, Politics + Society Editor, The Conversation IndonesiaMoh Alfarizqy, Data Analyst, The Conversation IndonesiaRahma Sekar Andini, EditorLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2173932023-12-01T06:05:57Z2023-12-01T06:05:57ZKombinasi HIV dan TB percepat kematian orang dengan HIV, bagaimana mencegahnya?<p><em>Artikel ini untuk memperingati Hari AIDS Sedunia 1 Desember.</em></p>
<p>Epidemi HIV/AIDS masih menjadi salah satu penyakit infeksi yang sulit dikendalikan di dunia. </p>
<p>Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan <a href="https://www.who.int/data/gho/data/themes/hiv-aids/hiv-aids#:%7E:text=Since%20the%20beginning%20of%20the,at%20the%20end%20of%202022">secara global pada 2022 ada 39 juta orang hidup dengan HIV</a>, lebih dari dua pertiganya ada di Afrika. Dari jumlah itu, diperkirakan 0,7% diidap oleh orang dewasa produktif berusia 15-49 tahun. Sekitar 630 ribu orang meninggal karena HIV. </p>
<p>Di Indonesia, pada <a href="https://p2pm.kemkes.go.id/storage/informasi-publik/content/GHwE3BiLbOrvZZPKY1Pm91BIRWqzE4-metaTGFwa2luIFAyUE0gMjAyMi5wZGY=-.pdf">2020</a> jumlah orang dengan HIV (ODHIV) berjumlah sekitar 540 ribu orang.</p>
<p>Data terbaru WHO menyebutkan dalam periode 2010 - 2022, tren jumlah kasus baru infeksi HIV di negeri ini menurun 52% tapi jumlah kematian <a href="https://cfs.hivci.org/">akibat AIDS naik 60%</a>.</p>
<p>Salah satu <a href="https://www.who.int/publications/m/item/global-tuberculosis-report-factsheet-2023">penyebab pembunuh utama orang dengan HIV</a> adalah Mycrobacterium tuberculosis, <a href="https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis">bakteri penyebab penyakit tuberkulosis (TB)</a>. Riset menunjukkan ODHIV mempunyai kemungkinan <a href="https://www.who.int/indonesia/news/campaign/tb-day-2022/fact-sheets">18 kali</a> lebih berisiko untuk mengalami penyakit TB aktif dibandingkan orang tanpa HIV.</p>
<h2>Hubungan HIV dan TB</h2>
<p>Pada <a href="https://cdn.who.int/media/docs/default-source/hq-tuberculosis/global-tuberculosis-report-2023/global-tb-report-2023-factsheet.pdf?sfvrsn=f0dfc8a4_3&download=true">2022</a>, secara global sekitar 167 ribu orang meninggal karena TB terkait HIV. Di Indonesia kematian <a href="https://tbindonesia.or.id/wp-content/uploads/2023/09/Laporan-Tahunan-Program-TBC-2022.pdf">akibat TB-HIV sebesar 6.500</a> atau 2,4 per 100 ribu penduduk. </p>
<p>Infeksi HIV dan TB merupakan kombinasi yang mematikan, masing-masing mempercepat perkembangan penyakit lainnya. Karena itu, <a href="https://www.who.int/indonesia/news/campaign/tb-day-2022/fact-sheets">WHO </a> menyatakan TB adalah salah satu penyebab utama kematian pada ODHIV. </p>
<p>Menurut riset, <a href="https://www.anovahealth.co.za/anova-news/connection-tb-hiv/">orang yang terinfeksi HIV terlebih dulu lebih memungkinkan selanjutnya terkena infeksi TB</a>. Interaksi HIV dan TBC mempercepat penurunan fungsi imunologi tubuh orang dengan HIV. Infeksi TBC ini juga mempunyai dampak negatif pada respons imun terhadap HIV, dan mempercepat perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. </p>
<p>Faktor risiko terhadap kematian ko-infeksi (infeksi antara virus dan bakteri secara bersamaan) TB-HIV adalah koinfeksi TB di luar paru (TB menyerang organ lain di luar paru), TB paru, dan riwayat penghentian ARV (obat antiretroviral) pada orang hidup dengan HIV. TB yang menyebar memengaruhi banyak organ, mengakibatkan angka kematian yang tinggi. </p>
<p>Penyakit dobel ini kerap kali sulit diagnosis secara cepat karena gambaran klinis yang tidak spesifik (tanpa batuk) dan hasil sputum (tes bakteri TB di dahak) negatif serta tidak ada kelainan struktur paru saat di rontgen. </p>
<p>Jika cepat didiagnosis, penggunaan obat antituberkulosi (OAT) yang tepat waktu setelah didiagnosis TB dapat meminimalkan proporsi <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9901956/">kematian pada pasien koinfeksi HIV-TB</a>. </p>
<h2>Kuncinya tingkatkan cakupan skrining dan diagnosis</h2>
<p>Data <a href="https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis">WHO pada 2022</a> menyebutkan, cakupan tes HIV secara global pada orang yang didiagnosis TB cukup tinggi, 80%. Namun cakupan tes serupa di <a href="https://tbindonesia.or.id/wp-content/uploads/2023/09/Laporan-Tahunan-Program-TBC-2022.pdf">Indonesia hanya 56%</a>, belum sesuai target global 80%. </p>
<p>Pemerintah menargetkan secara nasional mencapai angka sempurna 100% tapi capaian <a href="https://tbindonesia.or.id/wp-content/uploads/2023/09/Laporan-Tahunan-Program-TBC-2022.pdf">tahun 2022 masih 74%</a> untuk skrinning HIV pada pasien TB. Sasaran skrinning adalah kelompok pekerja seks, gay, pengguna jarum suntik obat, waria, ibu hamil, dan pasien infeksi menular seksual. Sedangkan TB diskrining menggunakan <a href="https://www.medicalnewstoday.com/articles/316230#alternative-tests">alat <em>rapid test</em> Elisa dan Western Blot.</a></p>
<p>Tren jumlah pasien TB yang mengetahui status HIV di Indonesia pada 2017-2022 <a href="https://tbindonesia.or.id/wp-content/uploads/2023/09/Laporan-Tahunan-Program-TBC-2022.pdf">memang naik dari 17% menjadi 56%</a> walau kurang tajam karena adanya kebijakan yang mewajibkan pasien TB untuk tes HIV dan penambahan akses tes HIV di layanan kesehatan dan komunitas. </p>
<p>Capaian pasien TBC yang dilakukan skrining dan hasilnya HIV positif <a href="https://tbindonesia.or.id/wp-content/uploads/2023/09/Laporan-Tahunan-Program-TBC-2022.pdf">tahun 2019-2022 sebesar 4% cenderung turun</a> karena adanya pemberian informasi untuk pencegahan terkait HIV bagi pasien TB dan dukungan komunitas bagi pasien TB.</p>
<p>Dalam kasus TB laten (bakteri belum aktif atau ‘tidur’) dan infeksi HIV yang terlambat didiagnosis serta diobati, lebih besar kemungkinan menyebabkan bakteri TB ‘bangun’ dan berkembang menjadi penyakit TB aktif. Hal ini membutuhkan masa inkubasi yang tidak lama apalagi ketika sistem kekebalan tubuh melemah bersamaan dengan infeksi HIV. </p>
<h2>Pengobatan yang tepat dan rujukan efektif</h2>
<p>Diagnosis yang cepat dan akurat, pengobatan yang memadai dan rujukan efektif merupakan kunci untuk menangani orang dengan HIV dan TB.</p>
<p>Diagnosis HIV dapat menggunakan dua metode <a href="https://yankes.kemkes.go.id/unduhan/fileunduhan_1610423733_374785.pdf">pemeriksaan: serologis dan virologis</a>. Serologis untuk mendeteksi antibodi terhadap <a href="https://spiritia.or.id/informasi/detail/382">HIV-1/HIV-2 dan atau antigen protein p24 dari HIV</a>. Sedangkan pemeriksaan virologis menggunakan DNA HIV dan RNA HIV. </p>
<p>Hasil pemeriksaan HIV dinyatakan positif jika tiga hasil pemeriksaan serologis dengan tiga metode atau reagen berbeda menunjukkan hasil reaktif. Pemeriksaan virologis kuantitatif atau kualitatif juga terdeteksi HIV. Sedangkan pemeriksaan TB dapat dilakukan dengan <a href="https://tbindonesia.or.id/wp-content/uploads/2020/05/LAB_PETUNJUK-TEKNIS-PEMERIKSAAN-TB-DENGAN-TCM-2017.pdf">tes cepat molekuler dengan sampel dahak</a> yang dapat memberikan hasil akurat dan cepat.</p>
<p>Dalam kasus pasien koinfeksi TB-HIV, dokter biasanya memberi paket obat OAT (obat anti-tuberkulosis), pengobatan antiretroviral (ARV) dan pengobatan pencegahan kontrimoksasol (PPK). </p>
<p>Cakupan <a href="https://cdn.who.int/media/docs/default-source/hq-tuberculosis/global-tuberculosis-report-%202023/global-tb-report-2023-factsheet.pdf?sfvrsn=f0dfc8a4_3&download=true">global ARV untuk orang yang hidup dengan HIV</a> yang baru didiagnosis dan dilaporkan menderita TB adalah 85% pada 2022. Di <a href="https://tbindonesia.or.id/wp-content/uploads/2023/09/Laporan-Tahunan-Program-TBC-2022.pdf">Indonesia</a> capaian serupa pada 2017-2022 hanya 46%, jauh dari target 100%.</p>
<p>Ketersedian rujukan efektif ke fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan ARV merupakan komponen yang sangat penting setelah diagnosis HIV. Bagi ODHIV yang telah melakukan terapi ARV, perlu dikaji status TB-nya. Jika ditemukan tanda dan gejala TB, maka perlu dilakukan pemeriksan TB dengan alat Tes Cepat Molekular (TCM).</p>
<p>Namun jika hasilnya negatif, maka dapat diberikan terapi pencegahan TB (TPT) yaitu pengobatan pencegahan dengan Isoniazid (PP INH) yang terbukti menurunkan risiko ODHIV <a href="https://yki4tbc.org/sistem-manajemen-pelayanan-tbc-hiv-bagi-petugas-kesehatan/">mengalami TB sebesar 75%</a>. Semua ODHIV yang tidak sakit TB dan tidak ada kontraindikasi perlu mendapatkan TPT. </p>
<p>Kita perlu memperkuat sistem pencegahan, pendeteksian, dan pengobatan HIV dan TB agar dua penyakit tidak kerap bersatu untuk menurunkan risiko kematian dini populasi.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/217393/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Ronny Soviandhi tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Infeksi HIV dan TB merupakan kombinasi yang mematikan, masing-masing mempercepat perkembangan penyakit lainnya.Ronny Soviandhi, Project Manager, Center for Tropical Medicine, Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing, Universitas Gadjah Mada Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2179162023-11-25T03:21:06Z2023-11-25T03:21:06ZSayang keluarga hingga cari pasangan, ini alasan generasi muda ingin beli mobil listrik<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/561508/original/file-20231124-21-faooj8.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=8%2C0%2C5982%2C3997&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption"></span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.shutterstock.com/image-photo/portrait-beautiful-asian-woman-sitting-on-2283622007">charlemphom_tiam/shutterstock</a></span></figcaption></figure><p>Mobil listrik kini makin banyak dijumpai di ruas-ruas jalan di Indonesia. <a href="https://goodstats.id/article/penjualan-mobil-listrik-terus-melonjak-setiap-tahunnya-61goQ">Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO)</a>, jumlah penjualan mobil listrik di Indonesia melonjak secara drastis dalam kurun dua tahun terakhir, dari hanya 3.193 unit pada 2021 menjadi 23.154 unit pada paruh pertama 2023. </p>
<p>Hal ini tak lepas dari keberhasilan program pemerintah mendorong percepatan kendaraan listrik yang dimandatkan melalui <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Details/116973/perpres-no-55-tahun-2019">Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019</a>, salah satunya melalui <a href="https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/20/setelah-ada-insentif-penjualan-mobil-listrik-naik-lagi-pada-mei-2023">subsidi pembelian motor dan mobil listrik</a> yang berlaku sejak Maret 2023. </p>
<p>Selain itu, meningkatnya kesadaran generasi muda terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan juga menjadi faktor penting. Mereka adalah <a href="https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20190912110047-33-98898/incar-milenial-kantong-tebal-tesla-model-3-siap-banjiri-ri">target pasar</a> yang berpotensi membentuk pasar kendaraan listrik ke depannya–baik langsung atau maupun lewat <a href="https://www.gaikindo.or.id/generasi-z-menuntut-orangtuanya-beli-mobil-listrik/">dorongan ke keluarga</a>.</p>
<p>Meskipun ini membuka peluang bisnis berbagai merek otomotif untuk menjajakan produknya dengan berbagai fitur di Indonesia, jumlah mobil listrik yang beroperasi nyatanya masih jauh dari <a href="https://money.kompas.com/read/2023/09/08/230000626/kemenperin-targetkan-produksi-mobil-listrik-capai-600.000-unit-pada-2030">target pemerintah yang sebesar 600 ribu unit pada 2030</a>. <a href="https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/16/survei-banyak-anak-muda-semakin-peduli-terhadap-lingkungan">Platform survei Jajak Pendapat (JakPat)</a> menunjukkan, walaupun generasi muda Indonesia semakin melek lingkungan, hanya sebesar 56,2% yang bersedia membeli produk ramah lingkungan. Sisanya memilih tindakan nyata lainnya seperti membawa tas belanja, mendaur ulang produk, dan membeli produk isi ulang. </p>
<p>Dengan kata lain, tidak semua generasi muda yang peduli pada lingkungan memilih membeli produk ramah lingkungan seperti mobil listrik.</p>
<p>Oleh karena itu, penting untuk mengetahui motif apa yang dapat menarik generasi muda untuk membeli mobil listrik, selain motif peduli lingkungan.</p>
<h2>Tak hanya soal lingkungan, tapi juga cinta sesama</h2>
<p><a href="https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/YC-12-2022-1660/full/html">Penelitian kami</a> berusaha mengungkap motivasi generasi milennial dan generasi Z untuk membeli kendaraan listrik. Kami mensurvei secara daring 260 orang responden berusia 25-40 tahun.</p>
<p>Hasilnya, kami menemukan bahwa motivasi generasi muda untuk membeli mobil listrik tidak hanya karena kepedulian pada lingkungan. Ada beberapa motivasi mendasar yang melandasi perilaku manusia untuk dapat bertahan hidup dan berevolusi, yaitu: (1) motif melindungi diri sendiri, (2) peduli pada keluarga dan kerabat, (3) mencari pasangan hidup, (4) mempertahankan pasangan hidup, (5) memperoleh status terpandang di masyarakat atau gengsi, serta (6) motif untuk berkelompok dan berafiliasi.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="Pasangan menggunakan mobil listrik" src="https://images.theconversation.com/files/561510/original/file-20231124-27-uqi2oq.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/561510/original/file-20231124-27-uqi2oq.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/561510/original/file-20231124-27-uqi2oq.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/561510/original/file-20231124-27-uqi2oq.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/561510/original/file-20231124-27-uqi2oq.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/561510/original/file-20231124-27-uqi2oq.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/561510/original/file-20231124-27-uqi2oq.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Terkesan postif dan menciptakan citra positif, responden menilai membeli mobil listrik dapat membantu mencari pasangan.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://www.shutterstock.com/image-photo/concept-progressive-happy-young-couple-relax-2259217115">Owlie Productions/shutterstock</a></span>
</figcaption>
</figure>
<p><strong>Melindungi diri dan keluarga</strong></p>
<p><a href="https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.952485/full">Persepsi mengenai suatu ancaman</a> dapat menjadi dasar intensi pembelian konsumen terhadap suatu produk. </p>
<p>Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa motif melindungi diri serta kepedulian pada keluarga mendorong generasi muda untuk berniat membeli mobil listrik. Hal ini sejalan dengan <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095965261934781X">meningkatnya pemahaman</a> terhadap dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang mengancam kesehatan dan keberlanjutan hidup manusia. Mobil listrik dipandang mampu menjadi <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494418306583?via%3Dihub">solusi atas isu kerusakan dan pencemaran lingkungan</a>.</p>
<p><strong>Penerimaan sosial, motif berkelompok, dan alasan romantika</strong></p>
<p>Responden kami memandang mobil listrik sebagai kepemilikan yang dapat meningkatkan penerimaan sosial, baik sekadar untuk membangun afiliasi atau jejaring maupun mencari atau mempertahankan pasangan hidup. </p>
<p>Hal ini muncul karena membeli dan menggunakan mobil listrik dipandang sebagai <a href="https://research.unl.pt/ws/portalfiles/portal/14777095/DCPinto_MMHerter_PRossi_WMNique_ABorges.pdf">perilaku sosial yang altruistik</a>, yaitu rela mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk kepentingan masyarakat luas. Generasi muda yang membeli mobil listrik pada tahap awal peluncurannya seperti saat ini, atau dikenal dengan istilah <em>early adopters</em>, memiliki citra positif karena dipandang rela mengambil risiko dengan membeli produk yang relatif baru dan mengorbankan kenyamanan demi kepentingan lingkungan.</p>
<p>Tak hanya itu, penggunaan mobil setrum juga memberikan citra unik pada pemakainya, sehingga menambah peluang saat mereka mencari pasangan.</p>
<p>Survei kami juga menunjukkan pemilik mobil listrik yang jumlahnya semakin bertambah juga memunculkan komunitas-komunitas baru sebagai wadah untuk bersosialisasi bagi para generasi muda. Dengan kata lain, generasi muda menunjukkan keseimbangan pemikiran antara ekonomi (<em>profit</em>), hubungan (<em>people</em>), dan lingkungan (<em>planet</em>).</p>
<p><strong>Peningkatan status</strong></p>
<p>Berbagai studi sebelumnya menunjukkan bahwa <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20175620/">motivasi untuk mendapatkan status terpandang atau gengsi</a> di mata masyarakat mendasari generasi muda untuk membeli mobil listrik. </p>
<p>Namun, yang menarik, studi kami menemukan bahwa harga mobil listrik yang makin ramah kantong <a href="https://www.cnbc.com/2021/12/29/electric-vehicles-are-becoming-more-affordable-amid-spiking-gas-prices.html">membuatnya tak lagi terlihat eksklusif</a>. Dampaknya, memiliki mobil listrik tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan generasi muda akan pencapaian status atau gengsi. Apalagi, beberapa merek mobil listrik memposisikan diri sebagai kendaraan dengan harga “terjangkau.” </p>
<p>Hal ini menggarisbawahi pentingnya kampanye pemasaran dengan tema yang beragam. Kampanye tidak hanya menekankan pada manfaat mobil listrik untuk pengurangan emisi dan kepedulian lingkungan, tetapi juga untuk pemenuhan kebutuhan sosial dan citra tertentu bagi generasi muda.</p>
<h2>Apa yang perlu diperhatikan pemerintah dan produsen</h2>
<p>Konsumen hanya akan membeli suatu produk jika produk tersebut <a href="https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJRDM-11-2016-0228/full/html">dapat memenuhi kebutuhan atau keinginannya</a>. Oleh karena itu, ada dua isu penting untuk diketahui oleh produsen mobil listrik, apa saja kebutuhan masyarakat yang akan mendorong mereka untuk mengadopsi mobil listrik dan apa fitur-fitur mobil listrik yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. </p>
<p>Dalam mengkampanyekan mobil listrik, produsen juga perlu memperhatikan fitur apa yang perlu ditonjolkan untuk meyakinkan generasi muda bahwa mobil listrik dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Riset kami menemukan bahwa fitur daya tempuh jarak pendek mobil listrik yang memungkinkan penggunanya untuk berkendara sehari-hari dengan praktis dan efisien penting untuk ditonjolkan, terutama bagi generasi muda yang memiliki kebutuhan untuk membangun afiliasi dan jejaring. </p>
<p>Selain itu, penting bagi para produsen mobil listrik untuk memfasilitasi komunitas-komunitas pengguna mobil listrik karena hal ini merupakan salah satu daya tarik bagi generasi muda.</p>
<p>Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah melalui kebijakan yang mendorong adopsi mobil listrik, produsen mobil listrik melalui kampanye dan inovasi mobil listrik yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan generasi muda, serta niat konsumen yang kuat untuk beralih dari mobil berbahan bakar minyak ke mobil listrik, tentunya target rencana strategis pemerintah untuk mencapai 600 ribu unit pada 2030 semakin mudah untuk diwujudkan.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/217916/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Para penulis tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi di luar afiliasi akademis yang telah disebut di atas.</span></em></p>Alasan generasi muda Indonesia membeli mobil listrik tak hanya soal peduli lingkungan. Rasa kasih pada sesama hingga pencapaian sosial jadi motivasi pembelianWidya Paramita, Assistant Professor, Universitas Gadjah Mada Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2176692023-11-15T23:52:46Z2023-11-15T23:52:46ZMendadak pulang, riset ungkap pekerja migran perempuan terjebak stigmatisasi dan beban kerja ganda saat pandemi<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/559570/original/file-20231115-21-o33b7p.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=8%2C0%2C5455%2C3637&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Seorang perempuan tengah memasak di dapur tradisional di Banyuwangi, Jawa Timur. Pekerja migran yang terpaksa pulang saat pandemi kerap harus menanggung beban ganda mencari nafkah dan mengurus rumah tangga.</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.shutterstock.com/image-photo/banyuwangi-east-java-indonesia-september-9-2378030519">bayu pamungkas/shutterstock</a></span></figcaption></figure><p>Pandemi COVID-19 telah menghentikan seluruh aktivitas manusia hampir di semua sektor perekonomian. Situasi tersebut memicu krisis ekonomi global dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satu dampaknya adalah puluhan ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) kehilangan mata pencaharian di berbagai negara penempatan.</p>
<p>Kehilangan pekerjaan memaksa mereka untuk pulang ke negara asal sebagai solusi cepat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada semester pertama tahun 2020 saja, tercatat 32.401 PMI telah pulang ke Indonesia, <a href="https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2734/menteri-pppa-pemberdayaan-perempuan-pondasi-kekuatan-perekonomian-nasional-di-era-new-normal">70,4% dari angka tersebut adalah perempuan</a>.</p>
<p>Di negara penempatan, <a href="https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/organigramme/governance/fprw/WCMS_757247/lang--en/index.htm">problematika yang dialami PMI</a> selama pandemi COVID-19 antara lain adalah pemutusan hubungan kerja, keterlambatan pembayaran gaji, gaji lebih rendah dari kesepakatan kontrak, pembayaran gaji yang ditangguhkan, terpapar COVID-19 dari majikan, dan ketiadaan asuransi kesehatan.</p>
<p>Selain itu, mereka juga dihadapkan pada masalah imigrasi seperti berakhirnya masa berlaku visa dan izin kerja. Kondisi tersebut masih diperburuk dengan pembatasan perjalanan, kendala bahasa, dan ketidakpastian yang timbul akibat krisis. Ini bisa menyeret status mereka yang awalnya legal menjadi ilegal karena dokumen yang kadaluawarsa.</p>
<p>Kami melakukan kajian pustaka dan wawancara mendalam dengan lima pekerja migran perempuan asal Banyuwangi, Jawa Timur, untuk memahami kondisi para PMI perempuan ini sepulangnya mereka ke Indonesia. Kami memilih Banyuwangi sebagai lokasi studi karena–di antaranya–status Jawa Timur sebagai <a href="https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/daerah-asal-pekerja-migran-indonesia-terbanyak-dari-jawa-timur">penyumbang pekerja migran perempuan terbesar</a> dan karena banyaknya pekerja perempuan di Banyuwangi berasal dari area rural dengan kerentanan ekonomi yang tinggi yang kemudian <a href="https://radarbanyuwangi.jawapos.com/politik-pemerintahan/753079759/persoalan-pekerja-migran-disebut-jadi-noda-hitam-banyuwangi-dprd-tunggu-harmonisasi-kemenkumham">menjadi PMI secara ilegal</a>.</p>
<p><a href="https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/72455/pdf">Riset kami</a> menemukan bahwa para pekerja migran yang terpaksa pulang ini tak hanya menghadapi stigma dari masyarakat, namun juga harus berburu pemasukan darurat di tengah kesibukan mereka mengurus rumah tangga.</p>
<h2>Perubahan pandangan masyarakat</h2>
<p>Berbagai problematika yang dialami para PMI di negara tempat mereka bekerja membuat mereka tak memiliki banyak pilihan. Dalam kondisi sulit tersebut, mereka memandang bahwa repatriasi atau pulang kampung menjadi solusi yang paling masuk akal. Namun sayangnya, situasi COVID-19 mengakibatkan perubahan pandangan masyarakat pada pekerja migran.</p>
<p>Sebelum pandemi, mereka mempunyai kedudukan sosial yang tinggi dan kebanggaan terhadap komunitasnya karena dianggap sebagai penyelamat ekonomi keluarga. Namun pada masa pandemi, sebagian masyarakat bahkan keluarga sendiri menganggap mereka sebagai pembawa transmisi virus COVID-19 dari luar negeri.</p>
<p>Dalam beberapa kasus, masyarakat merespons secara berlebihan, panik, bahkan menunjukkan <a href="http://dx.doi.org/10.1037/%20tra0000878">perlakuan diskriminatif dan stigma negatif terhadap kepulangan PMI</a>. Misalnya, mereka tidak mengizinkan PMI kembali ke rumahnya atau memasuki kampung mereka, dan yang melanggar akan dikenakan sanksi berat.</p>
<p>Setelah berhasil pulang dan bertemu dengan keluarganya, bukan berarti masalah PMI perempuan yang pulang telah usai. Justru ini adalah awal dari beberapa permasalahan lanjutan yang harus mereka hadapi, antara lain perihal ketiadaan pemasukan dan beban dalam rumah tangga.</p>
<h2>Berburu pemasukan darurat</h2>
<p>Menurut informasi yang didapatkan dari wawancara kami, sebelum bekerja sebagai buruh migran, sebagian besar pekerja perempuan ini adalah ibu rumah tangga yang bergantung pada upah harian suami mereka atau sebagai buruh musiman di bidang pertanian dengan upah harian Rp 25.000 (US$1,7).</p>
<p><a href="https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI____2019(2).pdf">Berdasarkan data BNP2TKI pada 2019</a>, lebih dari 80% perempuan PMI bekerja di sektor informal, seperti menjadi pekerja rumah tangga, <em>babysitter</em>, pengasuh lansia, pekerja perkebunan, dan petugas kebersihan, yang sebagian besar memerlukan keterampilan serupa pekerjaan rumah tangga di rumah sebelum bermigrasi. Namun, penghasilan mereka bisa <a href="https://www.worldbank.org/en/news/%20press-release/2020/04/22/world-bankpredicts-sharpest-decline-of-remittancesin-recent-history">mencapai enam kali lipat</a> dari pemasukan mereka di dalam negeri.</p>
<p>Sebelum pandemi, uang kiriman remitan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan mendorong kepemilikan tabungan. Namun, pasca-repatriasi mendadak, tabungan tersebut <a href="https://doi.org/10.1080/0%200074918.2020.1798581">hanya bertahan beberapa bulan saja</a>.</p>
<p>Oleh karena itu, PMI perempuan dipaksa untuk beradaptasi dengan cepat terhadap situasi. Sebagian dapat kembali bekerja dengan akumulasi pengalaman dan modal selama berada di luar negeri.</p>
<p>Sayangnya, berpindah profesi ini bukan hal mudah karena usia mereka yang lebih tua, status perkawinan, dan latar belakang pendidikan yang rendah. Pilihan mereka terbatas pada aktivitas yang tak memiliki keterampilan khusus. </p>
<p>Wawancara kami mengungkapkan bahwa dalam situasi ini, mereka berupaya mendapatkan pemasukan darurat melalui dua jalur alternatif yaitu secara individual dan kolektif.</p>
<p>Secara individu, banyak dari mereka yang memilih kembali <a href="https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/organigramme/governance/fprw/WCMS_757247/lang--en/index.htm">ke lahan pertanian</a>. Berdasarkan wawancara kami, sebagian dari mereka juga kembali ke pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan tinggi seperti pengemudi ojek <em>online</em>.</p>
<p>Sedangkan secara kolektif, mereka terlibat dalam kegiatan UMKM mulai dari menjahit hingga membuat kerajinan asli Banyuwangi. Pada masa pandemi, aktivitas UMKM dapat bertahan dan bahkan berkembang karena terhubung dengan platform digital untuk belanja daring.</p>
<p>Selain melalui aktivitas di atas, mereka juga memiliki potensi untuk mengembangkan usaha dengan memanfaatkan jaringan yang mereka kembangkan selama bekerja di luar negeri. Dengan kata lain, tabungan yang didapat selama bekerja di luar negeri dapat menjadi modal untuk berwirausaha dalam situasi krisis.</p>
<h2>Beban ganda dalam rumah tangga</h2>
<p>Saat masih menjadi pencari nafkah utama bagi keluarga, para perempuan pekerja migran ini tak lagi mengalami subordinasi dan memiliki suara yang kuat dalam membuat keputusan pengelolaan rumah tangga.</p>
<p>Namun, sekembalinya mereka dari luar negeri, tanggung jawab urusan rumah tangga seperti mengurus anak, melayani suami, dan memasak dikembalikan kepada mereka. Sementara itu, mereka juga harus berburu pemasukan darurat karena keluarga mereka telah lama bergantung pada kiriman uang remitansi.</p>
<p>Memiliki peran ganda sebagai ibu dan pekerja secara bersamaan merupakan tantangan besar selama masa pandemi COVID-19. Pada periode ini, perempuan dituntut––menurut norma tradisional masyarakat––untuk cerdas dalam mengelola perekonomian dan menjalani gaya hidup keluarga yang sehat untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya.</p>
<p>Pembagian tugas berbasis gender ini tetap berlaku meskipun perempuan telah mencari nafkah untuk keluarga. Kondisi ini masih sejalan dengan <a href="https://books.google.co.id/books/about/The_Second_Shift.html?id=St_6kWcPJS8C&redir_esc=y">penelitian satu dekade lalu</a> yang menekankan bahwa perempuan yang mendapat <em>shift</em> pertama di tempat kerja akan melanjutkan “<em>shift</em> kedua” di rumah.</p>
<p>Dengan adanya <em>shift</em> pertama dan kedua, perempuan mempunyai porsi tanggung jawab rumah tangga yang paling banyak. Akibatnya mereka berisiko mengalami masalah kesehatan psikologis dan mental. Besarnya peran dan tanggung jawab tersebut juga dapat memicu munculnya kekerasan dalam rumah tangga.</p>
<h2>Pembelajaran untuk masa depan</h2>
<p>Standardisasi peran gender ini berakar pada kuatnya budaya patriarki yang masih dianut oleh sebagian besar masyarakat. Dalam konstruksi tradisional, mereka masih diidentikkan dengan peran sebagai istri dan ibu. Di sisi lain, mereka juga berusaha mengidentifikasikan diri mereka dengan konstruksi egaliter karena mereka juga bisa menghasilkan nafkah.</p>
<p>Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa para PMI perempuan yang pulang akibat COVID-19 merupakan perempuan transisi yang memiliki ideologi tradisional dan egaliter. Namun, hal ini tidak menyurutkan upaya mereka dalam memenuhi kebutuhan keluarga meskipun pendapatan mereka jauh lebih rendah dibandingkan saat mereka bekerja sebagai PMI.</p>
<p>Rasa takut terpapar COVID-19 tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa takut tidak mampu menafkahi keluarga. Mereka tetap bekerja sesuai kemampuannya untuk menunjang penghidupan keluarga. Oleh karena itu, pengalaman pahit akibat pandemi COVID-19 ini harus dijadikan pembelajaran untuk masa depan yang lebih baik.</p>
<p>Penelitian kami menunjukkan bahwa meski banyak tantangan seperti rendahnya tingkat literasi digital, namun para perempuan ini masih bisa mengambil langkah untuk memasuki digitalisasi ekonomi. Hal ini juga dilakukan untuk membantu pelaku usaha lokal dalam memanfaatkan peluang dari perubahan perilaku konsumen yang mengarah ke belanja daring selama pandemi.</p>
<p>Keterlibatan mereka dalam UMKM atau wirausaha harus dikembangkan dan didukung oleh para pemangku kepentingan. Dalam hal ini pemerintah wajib untuk memberikan program pemberdayaan sebagai upaya reintegrasi mereka pascakepulangan. Jika dapat dioptimalkan, mereka tidak perlu kembali bekerja sebagai PMI pasca pandemi.</p>
<p>Selain itu, upaya peningkatan pemahaman perempuan mengenai persamaan hak dan hubungan dalam rumah tangga harus terus dilanjutkan. Sudah saatnya sistem “kerja sama” dalam mencari nafkah maupun mengurus rumah tangga dibudayakan dalam setiap keluarga dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/217669/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Para penulis tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi di luar afiliasi akademis yang telah disebut di atas.</span></em></p>Pekerja migran perempuan yang terpaksa pulang saat pandemi COVID-19 tak hanya harus berjuang mencari penghasilan baru, namun juga terkena stigma dan menanggung beban ganda sebaga ibu rumah tangga.Theresia Octastefani, Lecturer in Politics and Government, Universitas Gadjah Mada Bayu Mitra A. Kusuma, Lecturer in Public Policy, Universitas Islam Negeri Sunan KalijagaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2171882023-11-10T01:57:41Z2023-11-10T01:57:41ZRiset: di Papua, tahun pemilu selalu disertai dengan meningkatnya kekerasan<p>Pada tahun 2024, Indonesia akan mengadakan <a href="https://news.detik.com/pemilu/d-6556051/jadwal-dan-tahapan-pileg-pilpres-dan-pilkada-2024">dua pesta pemilihan besar</a>.</p>
<p>Pertama adalah Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sekaligus pemilihan legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta DPD, semuanya akan diselenggarakan dalam satu waktu yang sama pada 14 Februari. Kedua adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota, yang akan dilaksanakan pada bulan November.</p>
<p>Sayangnya, Indonesia masih memiliki banyak catatan hitam terkait penyelenggaraan pemilu. Terakhir, Pemilu 2019 banyak <a href="https://nasional.kompas.com/read/2019/12/23/07294701/kaleidoskop-2019-tragedi-pemilu-dari-petugas-kpps-tewas-hingga-kerusuhan-21?page=all">memakan korban jiwa</a>, terutama dari anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang meninggal karena kelelahan. Belum lagi terjadinya <a href="https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/10/26/jejak-polarisasi-politik-masih-kentara">polarisasi</a> di level akar rumput hingga kerusuhan massa yang memprotes hasil Pilpres.</p>
<p>Di tanah Papua secara khusus, siklus pemilu cenderung menghasilkan ekses negatif berupa <a href="https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/16/konflik-papua-dan-tanggung-jawab-intelektual">peminggiran kemanusiaan</a>, seperti lumpuhnya pelayanan publik (sekolah, fasilitas kesehatan), banyaknya <a href="https://koran.tempo.co/read/nasional/481640/pengungsi-konflik-papua-terus-bertambah">pengungsi domestik</a>, dan <a href="https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/27/musibah-kelaparan-di-papua-tengah-enam-warga-meninggal">kelaparan</a>.</p>
<p>Berdasarkan data yang kami himpun di <a href="https://gtpapua.wg.ugm.ac.id/">Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada</a>, sejak Januari 2010 hingga 31 Oktober 2023, tercatat ada 505 konflik yang disertai dengan kekerasan di Papua.</p>
<p>Patut menjadi perhatian bahwa Pemilu 2024, dengan segala kecenderungannya untuk <a href="https://tirto.id/perludem-masyarakat-terpecah-belah-karena-pemilu-salah-desain-dnA2">memecah-belah masyarakat di level akar rumput</a>, dapat menjadi ancaman besar sekaligus pintu masuk bagi eskalasi siklus konflik yang disertai kekerasan di Papua.</p>
<h2>Catatan berdarah pemilu di Papua</h2>
<p>Sejak menjadi bagian dari negara Indonesia pada tahun 1969, Papua kerap merekam sejarah panjang atas siklus konflik dan kekerasan yang tidak selesai hingga sekarang. </p>
<p>Khusus terkait tahun politik, temuan kami menunjukkan bahwa rangkaian pemilu lima tahunan selalu disertai dengan kenaikan angka konflik dan kekerasan di Papua. </p>
<p>Lonjakan angka konflik terbesar selalu terjadi pada satu tahun sebelum pemilu. Sebab, meskipun secara resmi kampanye pemilu baru dimulai <a href="https://polpum.kemendagri.go.id/kpu-tetapkan-jadwal-kampanye-hingga-masa-tenang-pemilu-2024/">beberapa bulan</a> sebelum hari pencoblosan, agenda kampanye politik sebenarnya sudah dimulai sejak satu tahun sebelumnya.</p>
<p>Pada 2013 atau setahun menjelang Pemilu 2014, contohnya, angka konflik meningkat hingga 70%. Pada 2018, jelang Pemilu 2019, kenaikannya mencapai 21%, dan 2023 (data per 31 Oktober) kenaikannya sebesar 52%. </p>
<p>Berdasarkan observasi kami, dinamika politik yang terjadi setahun sebelum pemilu itulah yang paling rawan menyebabkan polarisasi, perpecahan, dan potensi konflik masyarakat di akar rumput. Ini berlaku untuk daerah manapun, <a href="https://theconversation.com/riset-pilkada-langsung-di-papua-selalu-rawan-konflik-pemerintah-perlu-lakukan-transformasi-196411">tak terkecuali Papua</a>.</p>
<p>Dalam hampir setiap rangkaian pemilu dan pilkada di Papua, selalu ada konflik pada setiap tahapannya.</p>
<p>Contoh nyatanya adalah pada tahapan pendaftaran calon <a href="https://news.detik.com/berita/d-2993446/ini-tugu-demokrasi-tanda-perdamaian-perang-saudara-di-puncak-papua">Pilkada Kabupaten Puncak tahun 2011</a>. Partai Gerindra sebagai partai pengusung memberikan rekomendasi ganda pada kedua calon Bupati Kabupaten Puncak. Ini menyulut perang antarpendukung yang kemudian bereskalasi menjadi perang saudara yang tidak dapat terhindarkan. Akibat konflik ini, 51 warga sipil meninggal dunia.</p>
<p>Contoh konflik dalam tahapan kampanye adalah pada <a href="https://news.detik.com/berita/d-1823534/bentrokan-di-tolikara-papua-1-orang-tewas--1-luka-panah">Pilkada Kabupaten Tolikara tahun 2012</a>. Perseteruan berawal dari konvoi massa pendukung kandidat Bupati Husman Wanimbo yang berpapasan dengan massa pendukung rivalnya, John Tabo. Mereka saling ejek, lempar batu, dan berakhir konflik saling panah, mengakibatkan satu orang tewas dan satu lainnya luka.</p>
<p>Ada pula konflik yang terjadi saat masa tenang, contohnya pada <a href="https://www.kompas.id/baca/nusantara/2017/08/01/tujuh-warga-puncak-jaya-diamankan-terkait-konflik-pilkada">Pilkada Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017</a>. Acara bakar batu oleh massa kandidat Bupati Yustus Wonda bersama kandidat Henok Ibu yang seharusnya berjalan dengan damai malah berakhir dengan konflik karena massa kandidat nomor tiga, Yuni Wonda, mengira ada aksi pembakaran posko. Aksi tersebut diakhiri dengan kekerasan yang menyebabkan satu orang tewas dan 12 lainnya luka-luka.</p>
<p>Tahapan pemungutan dan perhitungan suara pun rawan terjadi konflik. Dalam <a href="https://www.viva.co.id/berita/nasional/317904-pemilukada-puncak-jaya-diwarnai-baku-tembak">Pilkada Kabupaten Puncak Jaya tahun 2012</a>, terjadi insiden baku tembak antara aparat keamanan dengan kelompok bersenjata (KB) ketika pemungutan suara sedang dilaksanakan. KB mengeluarkan tembakan yang langsung dibalas oleh anggota TNI. Walaupun tidak ada korban jiwa, aksi ini menunjukkan intensi KB untuk mengganggu jalannya pemilu. </p>
<p>Dinamika konflik di Papua yang mengiringi tahapan Pemilu 2024 sudah mulai terlihat sejak tahun ini, bahkan tingkat kekerasannya berpotensi lebih parah dan tersegmentasi dengan menyasar kantor-kantor pemerintah.</p>
<p>Agustus lalu, <a href="https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/06/kantor-kpu-yahukimo-terbakar-sinyal-bahaya-jelang-pemilu-2024">kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yakuhimo</a>, dan <a href="https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/06/kantor-kpu-yahukimo-terbakar-sinyal-bahaya-jelang-pemilu-2024">tiga kantor perangkat daerah</a> lain dibakar oleh KB. Ini mengindikasikan pesan bagi pemerintah akan bagaimana pelaksanaan Pemilu 2024 di Papua nanti. </p>
<p>Tindakan kekerasan <a href="https://news.detik.com/berita/d-6883336/gubernur-pembakar-kantor-distrik-sekolah-di-fakfak-kelompok-terorganisasi">juga terjadi di beberapa tempat lain</a>, seperti pembakaran Kantor Distrik dan SMP Kramomongga, dan pembakaran Kantor Distrik Fakfak Tengah yang diikuti dengan penganiayaan terhadap Kepala Distrik Kramomongga hingga tewas.</p>
<h2>Motif kekerasan</h2>
<p>Dari 505 data konflik yang kami himpun tersebut, kami mengidentifikasi setidaknya ada lima motif yang memicu terjadinya kekerasan, yakni sosio-kultural, politik lokal, ekonomi, separatisme, dan motif lain yang tidak teridentifikasi. </p>
<p>Dari seluruh motif tersebut, separatisme menjadi penyumbang terbesar dengan persentase sebesar 68,71%, diikuti motif sosio-kultural sebesar 18,42%. </p>
<p>Masih berdasarkan data yang kami himpun, dari 105 total jumlah kekerasan yang terjadi di Papua selama Januari hingga Oktober 2023, 60 di antaranya bermotif separatisme. </p>
<p>Terbaru, <a href="https://news.detik.com/berita/d-6977708/cerita-wapres-maruf-amin-yang-kian-betah-ngantor-di-papua/2">Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang sempat berkantor di Papua</a> pada 9-13 Oktober tidak dapat mengurangi laju konflik disertai kekerasan di Papua. KB semakin berani melakukan tindak kekerasan seperti <a href="https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/20/penyerangan-kkb-di-papua-tengah-tewaskan-pekerja-pembangunan-puskesmas">penyerangan terhadap pekerja puskesmas di Papua Tengah</a>, dan <a href="https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6985800/tni-duga-kkb-pelaku-penganiayaan-2-wanita-hingga-1-tewas-di-yahukimo">pemerkosaan terhadap dua perempuan di Kabupaten Yahukimo</a>. Konflik berakhir dengan satu korban meninggal dunia.</p>
<p>Eskalasi tindak kekerasan yang terjadi di Papua tentu akan mengganggu—-bukan hanya persiapan menjelang Pemilu 2024, tetapi juga stabilitas sosial dan politik masyarakat Papua.</p>
<h2>Rekomendasi: desentralisasi yang lebih radikal</h2>
<p>Negara perlu merespons eskalasi intensitas tindak kekerasan yang terjadi di Papua menjelang Pemilu 2024, agar catatan kelam dan berdarah tersebut tidak terus berulang.</p>
<p>Besar kemungkinan polarisasi politik dan konflik horizontal antarelemen masyarakat akar rumput akan terulang kembali di Papua selama tahun politik. Pasalnya, mekanisme dan sistem pemilu di Papua secara umum masih sama–mengikuti pemerintah pusat—-terlepas dari status “otonomi khusus” Papua yang seharusnya bisa membuka ruang-ruang kekhususan untuk mengatur pemilu. </p>
<p><a href="https://pemilu.tempo.co/read/1745778/mengenal-sistem-noken-sistem-khusus-pemilu-masyarakat-pegunungan-papua">Sistem noken</a> sebagai bentuk kekhususan pemilu di Papua yang sudah diterapkan sejak 2004 di beberapa daerah pedalaman pun tampaknya belum efektif meredam konflik kekerasan. Masih banyak tindak kekerasan terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang justru menerapkan sistem noken, seperti di Kabupaten Yahukimo, Puncak Papua, dan Nduga.</p>
<p>Kebijakan otonomi khusus yang selama ini didominasi oleh transfer dana segar dari pusat, juga tampak belum cukup efektif untuk meredam potensi konflik.</p>
<p>Negara perlu mengupayakan pendekatan yang lebih “radikal” terhadap kebijakan desentralisasi, khususnya terkait pemilu agar dapat meredam eskalasi tindak kekerasan di Papua.</p>
<p>Mungkin inilah saat yang tepat bagi negara untuk memberikan otonomi yang benar-benar khusus pada Papua, dengan membentuk partai lokal dan mengatur mekanisme pemilu yang mengikuti karakteristik budaya pada tiap-tiap suku/adat masyarakat Papua. Pendekatan semacam itu sudah pernah dilakukan negara ke Aceh dan cukup <a href="https://doi.org/10.1080/21622671.2021.1875036">berhasil dalam meredakan konflik separatisme di sana</a>.</p>
<p>Untuk semua elit yang berkepentingan pada Pemilu 2024, mari belajar dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya dengan berhenti menyebar ujaran kebencian, disinformasi, dan hal-hal lain yang berpotensi dapat memicu konflik antarmasyarakat akar rumput. Papua dan Indonesia membutuhkan demokrasi yang sehat, tanpa kekerasan, dan tanpa darah.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/217188/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Daud Arie Ristiyono tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Rangkaian pemilu selalu sejalan dengan peningkatan konflik disertai kekerasan di Papua.Daud Arie Ristiyono, Researcher at Working Group on Papua, Universitas Gadjah Mada Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2153452023-10-26T09:34:35Z2023-10-26T09:34:35ZRiset: hubungan antara kurikulum universitas dan motivasi mengikuti gerakan mahasiswa di Yogyakarta<p>Mahasiswa mempunyai peran penting dalam politik Indonesia sepanjang sejarah. Namun, penelitian mengenai apa yang memotivasi mahasiswa untuk ikut dalam sebuah gerakan, serta bagaimana kurikulum universitas berkontribusi (atau tidak berkontribusi) terhadap gerakan mahasiswa, masih terbatas.</p>
<p>Riset terbaru saya, yang menggali motivasi mahasiswa dalam mengikuti aksi ‘Gejayan Memanggil’ 2019 lalu, menunjukkan bahwa kurikulum di kampus tidak terlalu berpengaruh dalam memotivasi mahasiswa untuk ikut gerakan yang bertujuan membela hak mereka sendiri atau merespon situasi politik.</p>
<p><a href="https://news.detik.com/berita/d-4717325/gejayan-memanggil-dan-aksi-pergerakan-mahasiswa-di-yogyakarta">Gejayan Memanggil</a> merupakan aksi mahasiswa terbesar di Yogyakarta setelah reformasi 1998.</p>
<p>Lebih dari 5.000 mahasiswa dan aliansinya bergabung di aksi tersebut untuk menuntut beragam produk legislasi yang bermasalah karena anggota DPR RI yang akan mengakhiri masa jabatannya sedang “kejar setoran”.</p>
<p>Dalam riset ini, saya <a href="https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jog/article/view/20904/pdf_158">melakukan</a> survei kepada 169 mahasiswa peserta aksi, wawancara dengan pengurus fakultas dan koordinator program sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), Universitas Gadjah Mada (UGM), 3 kali <em>online Focus Group Discussion</em> (FGD) dengan 5-7 peserta di setiap sesi, serta studi dokumen terhadap kurikulum di departemen yang terkait dengan isu politik dan gerakan sosial (Departemen Ilmu Politik/Ilmu Pemerintahan/Ilmu Politik dan Pemerintahan) di tujuh universitas di seluruh Indonesia.</p>
<p>Riset saya ini justru menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa sebagai “agen perubahan” merupakan faktor terpenting dalam keputusan mahasiswa untuk ikut aksi protes, bukan kurikulum universitas.</p>
<h2>Persepsi ‘agen perubahan’ sebagai motivasi utama</h2>
<p>Hasil survei menunjukkan bahwa dorongan utama keterlibatan mahasiswa dalam aksi jalanan karena mereka yakin bahwa mereka adalah agen perubahan dan bagian dari kekuatan moral, bukan gerakan politik yang dirancang secara sistematis.</p>
<p>Hal ini setidaknya dapat dilihat dari jawaban sebagian besar mahasiswa peserta aksi sebagai berikut:</p>
<p>Jawaban atas pertanyaan yang lebih spesifik terkait persepsi “mahasiswa adalah agen perubahan” dapat dilihat dalam diagram berikut:</p>
<p>Persepsi ini ternyata ditentukan juga oleh angkatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa mahasiswa baru atau angkatan muda, semakin meyakini kebenaran persepsi ini. </p>
<p>Mereka berada pada tahun pertama atau kedua masa perkuliahan sehingga baru mengorientasikan diri pada kehidupan baru dan bersemangat dengan hal-hal baru dalam kehidupan perkuliahan, termasuk bergabung dalam aksi protes yang diorganisir oleh kakak tingkatnya. </p>
<p>Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum belum berdampak pada pandangan dan sikap politik mereka.</p>
<h2>Sampai sejauh mana dampak kurikulum?</h2>
<p>Pendapat yang mengatakan bahwa kurikulum di universitas memotivasi partisipasi dalam gerakan mahasiswa umumnya berangkat dari pandangan bahwa kurikulum memiliki peran tambahan selain untuk belajar.</p>
<p>Peneliti di bidang pendidikan seperti Michael W. Apple dari <em>University of Wisconsin-Madison</em>, Amerika Serikat (AS), misalnya, berargumen bahwa peran kurikulum di universitas tidak sebatas pada aktivitas pembelajaran, melainkan memiliki tujuan ideologis dan politik dalam membentuk karakter manusia.</p>
<p>Reformasi di bidang pendidikan terkait kurikulum juga memiliki nilai ideal yakni mendorong pada peserta didik dalam membentuk kewargaan dan meresapi nilai demokrasi dan multikulturalisme. </p>
<p><a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03054985.2016.1140635">Penelitian Dennis Fung dan Angie Su</a>, peneliti dari Hong Kong, menemukan bahwa pengenalan kurikulum baru bernama <em>liberal studies</em> pada tahun 2009 melatarbelakangi aksi turun ke jalan <a href="https://edition.cnn.com/2015/09/27/asia/hong-kong-protests-one-year-later/index.html"><em>Umbrella Protest</em> </a> yang dilakukan mahasiswa di sana pada tahun 2014.</p>
<p>Kurikulum baru tersebut menekankan beberapa kata kunci seperti “keadilan sosial”, dan “kredibilitas pemerintah” yang juga merupakan juga -kata kunci yang muncul selama aksi turun ke jalan. Di sini kita melihat bagaimana kurikulum menjadi kunci gerakan mahasiswa dan di siswa di Hong Kong.</p>
<p>Sementara di Indonesia, hasil studi dokumen terhadap kurikulum di departemen yang terkait dengan isu politik dan gerakan sosial di 7 universitas, yaitu <a href="https://www.unhas.ac.id">Universitas Hasanuddin</a> di Sulawesi Selatan, <a href="https://www.unand.ac.id">Universitas Andalas</a> di Sumatra Barat, <a href="https://undana.ac.id">Universitas Nusa Cendana</a> di Nusa Tenggara Timur, <a href="https://www.ui.ac.id">Universitas Indonesia</a> di Jakarta; <a href="https://unsoed.ac.id">Universitas Jenderal Sudirman</a> di Jawa Tengah, <a href="https://ub.ac.id/id/">Universitas Brawijaya</a> di Jawa Timur; dan <a href="https://ugm.ac.id">Universitas Gadjah Mada</a> di Yogyakarta, menunjukkan bahwa memang terdapat beberapa mata kuliah yang mengasah sensitivitas mahasiswa pada isu-isu sosial dan politik.</p>
<p>Universitas Gadjah Mada memiliki mata kuliah ‘Pengantar Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kewarganegaraan’ yang merupakan mata kuliah wajib di semester 1. ‘Gender dan Politik’ merupakan mata kuliah pilihan di Universitas Andalas dan Universitas Brawijaya. Sementara Departemen Politik dan Pemerintahan di Universitas Nusa Cendana menawarkan kelas bertajuk ‘Demokrasi dan Hak Asasi Manusia’, ‘Gerakan Sosial dan Politik Identitas’, dan ‘Politik Agraria’. </p>
<p>Namun, karena sebagian besar mata kuliah yang ditawarkan lebih berorientasi pada pengetahuan, maka mata kuliah hanya memberikan sedikit kontribusi terhadap kepekaan mahasiswa. Contohnya, karena mahasiswa hanya tahu sedikit tentang menjadi warga negara yang baik, mereka tidak pernah benar-benar terlibat dalam kegiatan sosial di luar kelas.</p>
<p>Aspek lain yang tak kalah penting sebenarnya adalah metode pembelajaran. Kalau ia bersifat normatif maka sulit bagi mahasiswa untuk menginternalisasi nilai secara utuh. Buktinya, dari hasil FGD, mahasiswa menyampaikan bahwa meskipun mata kuliah ‘Pancasila’ bersifat wajib, perkuliahan sangat normatif dan tidak banyak membantu secara praktis bagaimana caranya menjadi <em>active citizens</em>.</p>
<p>Beberapa dosen mendorong mahasiswa terlibat kegiatan aksi sebagai bagian dari pembelajaran. Di Fisipol UGM, contohnya, Departemen Ilmu Politik dan Departemen Hubungan Internasional menawarkan mata kuliah ‘Kajian Konflik dan Perdamaian’ yang mendorong mahasiswa mengikuti aksi demonstrasi untuk mempelajari praktik-praktik perdamaian yang digunakan oleh pegiat aksi.</p>
<p>Kita dapat melihat di sini bahwa, meskipun siswa belajar tentang gerakan sosial, mata kuliah tidak secara otomatis membantu mereka mempelajari cara mengatur atau melakukan aksi. Materi kuliah tidak memfasilitasi siswa memposisikan dirinya sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya melalui gerakan kolektif. Pengetahuan mereka masih sebatas pengetahuan saja dan tidak ditransformasikan menjadi nilai-nilai yang terinternalisasi.</p>
<p>Jadi, meskipun beberapa mata kuliah di universitas berpotensi untuk menumbuhkan semangat aktivisme, hubungan antara aktivitas politik mahasiswa dengan kurikulum studi tetap terbatas. Hasil penelitian saya ini memperlihatkan bahwa persepsi mahasiswa sebagai agen perubahan masih menjadi motivasi utama di balik keputusan mahasiswa untuk mengikuti aksi, khususnya mereka yang belum banyak keterlibatannya dalam gerakan mahasiswa.</p>
<p>Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh salah satu peserta FGD yang menyebutkan bahwa baginya, ikut aksi turun ke jalan adalah bagian dari tugasnya sebagai mahasiswa:</p>
<blockquote>
<p>Saya masih ingat ketika kami berbaris dan berjalan, kami melewati sebuah proyek bangunan. Para pekerja berteriak memberi semangat pada kami. Saya merasa terharu, dan merasa ikut aksi ini merupakan sesuatu yang memang harus saya lakukan.</p>
</blockquote><img src="https://counter.theconversation.com/content/215345/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Amalinda Savirani tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Gerakan mahasiswa memainkan peran politik penting di Indonesia. Apa yang memotivasi mereka terlibat dalam gerakan? Apakah motivasi ini berhubungan dengan materi kuliah yang dipelajari di kelas?Amalinda Savirani, Lecturer, Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2158072023-10-19T02:18:27Z2023-10-19T02:18:27ZPromosi judi ‘online’ oleh selebritas: bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini?<p>Permasalahan judi <em>online</em> menjadi salah satu topik yang sering dibicarakan beberapa waktu terakhir. Belakangan, diskusi mengenai selebritas dan <em>live streamer</em> yang mempromosikan judi <em>online</em> sempat menjadi <em>trending topic</em> di platform media sosial.</p>
<p>Perbincangan ini bermula ketika seorang <em>content creator</em>, Ferry Irwandi, mengangkat permasalahan <em>endorsement</em> judi <em>online</em> di kanal <a href="https://www.youtube.com/watch?v=sjkU1cSq900">YouTube pribadinya</a>. Diskusi menjadi semakin hangat ketika akun Twitter <a href="https://twitter.com/PartaiSocmed">@partaisocmed</a> mengangkat <a href="https://twitter.com/PartaiSocmed/status/1712310653090996490">daftar penghasilan <em>live streamer</em> yang mempromosikan judi <em>online</em></a>.</p>
<p>Sebelum permasalahan ini ramai diperbincangkan di media sosial, <a href="https://news.republika.co.id/berita/s1xram409/kasus-promosi-judi-online-artis-papan-atas-berdalih-selebgram-di-daerah-ditangkapi">Direktorat Tindak Pidana Siber Bareksrim Polri pernah memanggil beberapa selebritas</a> yang dilaporkan oleh Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atas dugaan promosi judi <em>online</em> pada awal September 2023 yang lalu. </p>
<p>Lalu, bagaimana pendapat akademisi tentang permasalahan promosi judi <em>online</em> yang sedang ramai diperbincangkan?</p>
<p>Dalam episode <em>SuarAkademia</em> terbaru, kami berdiskusi dengan M. Fatahillah Akbar (Akbar), dosen Fakultas Hukum dari Universitas Gadjah Mada.</p>
<p>Merespons pemberitaan ini, Akbar mengatakan sebenarnya seluruh selebritas dan <em>live streamer</em> yang dipanggil dan diperiksa mengenai promosi judi <em>online</em> ini sudah memenuhi unsur pidana. Namun, meskipun sudah ada aturan yang jelas tentang <a href="https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-judi-online-cl7026/">hukum yang mengatur promosi judi <em>online</em></a> ini, dalam proses penegakannya juga masih bergantung pada kemauan politik (<em>political will</em>) dari aparat penegak hukum sendiri.</p>
<p>Akbar menambahkan bahwa dalam hukum pidana terdapat teori “pengetahuan” dan “kehendak”. Ia berpendapat seharusnya para selebritas dan <em>live streamer</em> mencari tahu terlebih dahulu apa yang akan dipromosikan agar bisa bertanggung jawab secara hukum.</p>
<p>Simak episode selengkapnya di <em>SuarAkademia</em> - ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/215807/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
Permasalahan judi online menjadi salah satu topik yang sering dibicarakan beberapa waktu terakhir. Belakangan, diskusi mengenai selebritas dan live streamer yang mempromosikan judi online sempat menjadi…Muammar Syarif, Podcast ProducerLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2142592023-10-13T04:32:15Z2023-10-13T04:32:15ZLulusan SMK sumbang angka pengangguran tertinggi, SMKN Jateng bisa jadi teladan perangi kemiskinan<p>Meski terus mengalami perbaikan, angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia masih terbilang tinggi yakni <a href="https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html">kisaran 9,36%</a>–dan ini erat terkait dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang penting dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. </p>
<p>Sayangnya, <a href="https://www.undp.org/arab-states/publications/human-development-report-2021-22">laporan United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2020</a> menunjukkan bahwa Human Development Index (HDI) Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand.</p>
<p>Indonesia harus mampu membalikkan piramida kualifikasi tenaga kerja yang saat ini <a href="https://papua.bps.go.id/indicator/6/500/1/penduduk-angkatan-kerja-menurut-kategori-dan-tingkat-pendidikan.html">mayoritas masih berpendidikan SD dan SMP</a> menjadi tenaga kerja yang terdidik dan terampil sehingga dapat memaksimalkan bonus demografinya. Tenaga kerja yang berdaya saing dan terampil salah satu di antaranya dilahirkan dari pendidikan dan pelatihan vokasi yang bermutu dan relevan dengan tuntutan dunia usaha dan industri yang terus berkembang. </p>
<p>Namun, <a href="https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NDBhMGIzZjFmZDQ2YmUxYTVlZGJhZTFk&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjMvMDcvMDcvNDBhMGIzZjFmZDQ2YmUxYTVlZGJhZTFkL2Jvb2tsZXQtc3VydmVpLWFuZ2thdGFuLWtlcmphLW5hc2lvbmFsLWZlYnJ1YXJpLTIwMjMuaHRtbA%3D%3D&twoadfnoarfeauf=MjAyMy0wOS0yMCAxMzo0MDoyNg%3D%3D">data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan,</a> proporsi pengangguran terbesar adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yakni sebanyak 9,6% dari populasi usia produktif per Februari 2023. </p>
<p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/13mMtuJOtM5Obh8oaNjE5IN0qVqZpoMpA">Penelitian Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) berkolaborasi dengan Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRK BRIN)</a> terhadap Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) gratis berbasis asrama di Jawa Tengah pada 2023–belum dipublikasikan–menunjukkan investasi SDM bisa menjadi bagian penting dalam langkah panjang menghadapi persoalan ini. Program ini efektif untuk memutus rantai kemiskinan di Jawa Tengah karena hampir 85% lulusannya dapat terserap baik di dunia usaha, industri maupun perguruan tinggi.</p>
<p>Melalui tulisan ini, saya ingin memberikan gambaran bagaimana SMK Negeri Jateng–pendanaannya berasal dari dana pemerintah provinsi–dapat menjadi <em>role model</em> mengembangkan sekolah sejenis di Indonesia.</p>
<h2>Sekilas SMKN Jateng</h2>
<p>Tujuan riset kami adalah menemukan inovasi program yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kualitas SDM penduduk muda usia produktif di era bonus demografi. </p>
<p>Provinsi Jawa Tengah menjadi objek penelitian kami karena menurut B<a href="https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Buku%20Penduduk%20Berkualitas%20Menuju%20Indonesia%20Emas%20%20310522%20.pdf">adan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)</a>, provinsi tersebut memasuki kategori periode bonus demografi lebih awal (pada sekitar tahun 2000 dan 2010-an) dan diperkirakan akan berakhir pada sekitar tahun 2030-an. Era bonus demografi merujuk pada ledakan populasi penduduk usia produktif (15-64 tahun), yang diperkirakan akan dialami Indonesia pada 2030.</p>
<p>Riset kami menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa organisasi perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah dan analisis data sekunder dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan dokumen terkait. </p>
<p>Sebagai pengantar, SMK Negeri (SMKN) Jawa Tengah diresmikan pada 2 Juni 2014, oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Mohammad Nuh, beserta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nur Hadi Amiyanto.</p>
<p>SMKN Jateng terdiri dari tiga sekolah berkonsep <em>full-boarding</em> yaitu SMK Negeri Jawa Tengah kampus Semarang, SMK Negeri Jawa Tengah kampus Pati dan SMK Negeri Jawa Tengah kampus Purbalingga dan 15 sekolah semi-asrama tersebar di berbagai kabupaten/kota.</p>
<p>Didirikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, misi SMKN Jateng adalah memutus rantai kemiskinan masyarakat. Tujuan penyelenggaraan SMKN Jateng adalah untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui pendidikan gratis, sekaligus memberikan motivasi bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah. Siswa juga tidak ditarik biaya bahkan semua kebutuhan hidup selama belajar di SMKN Jateng sudah ditanggung.</p>
<p>SMKN Jateng menawarkan berbagai program keahlian, yaitu Teknik Konstruksi dan Perumahan, Teknik Pemesinan, Teknik Elektronika Industri, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Teknik Bodi Kendaraan Ringan, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian serta Teknik Pemesinan dan Teknik Pengelasan.</p>
<p>Peminat SMKN Jateng terbilang sangat tinggi. Setiap kali pendaftaran, jumlah peminat membludak hingga 3.000 orang. Selain harus berstatus sebagai warga Jawa Tengah, calon siswa wajib mengikuti rangkaian proses seleksi yang di antaranya melingkupi tes akademik, tes kesehatan, dan psikotes. </p>
<h2>Keunggulan SMKN Jateng</h2>
<p>Hasil riset kami menunjukkan bahwa SMKN Jateng mempunyai beberapa keunggulan dalam konteks upaya pengentasan kemiskinan di provinsi. </p>
<p><strong>Pertama</strong>, seluruh pembiayaan di SMK ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Selain itu, peserta didik mendapatkan fasilitas asrama, makan, seragam, dan perlengkapan alat tulis kebutuhan sekolah. </p>
<p><strong>Kedua</strong>, program sekolah gratis ini dapat mendorong lulusan SMKN Jateng berpenghasilan tinggi dan bisa meneruskan ke jenjang yang lebih baik.</p>
<p><strong>Ketiga</strong>, SMKN Jateng mampu menghubungkan dan membangun kerja sama ke perusahaan atau industri guna menyerap tenaga kerja. Dengan bekerja sama dengan perusahaan, lulusan SMKN Jateng bisa langsung mulai mencari nafkah. </p>
<p>Sebagai contoh, SMKN Jateng membuka kelas industri “Buma School” sejak Januari 2019. Kelas industri itu didirikan bekerja sama dengan PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau biasa disebut PT Buma, perusahaan tambang batu bara nasional. Siswa SMKN Jateng yang mengikuti kelas industri, mulai kelas dua, akan dididik dengan kurikulum khusus sesuai kebutuhan perusahaan. Siswa yang mengikuti program itu akan diangkat menjadi karyawan tetap.</p>
<p><strong>Keempat</strong>, SMKN Jateng menggunakan kurikulum yang berbeda dengan sekolah pada umumnya yakni kurikulum umum dan kurikulum khusus. Kurikulum umum menitikberatkan pada penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan standar kompetensi yang ditentukan. Kurikulum khusus menitik beratkan pada pembentukan watak dan kepribadian siswa.</p>
<p><strong>Kelima</strong>, riset kami menemukan bahwa program SMKN Jateng memiliki efektivitas yang tinggi karena mendidik dengan kualitas yang bagus. Jumlah peserta didik pada tiap rombongan belajar hanya 24 anak sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif. </p>
<p><strong>Keenam</strong>, SMKN Jateng dapat mengentaskan kemiskinan, sebab nantinya anak-anak yang lulus dapat langsung bekerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.</p>
<p>SMKN Jateng menghasilkan lulusan sebagai pelopor dan penggerak pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, sejak 2014 lalu, SMKN Jateng telah meluluskan sebanyak 1.837 siswa, terdiri dari 825 orang lulusan SMKN Jawa Tengah Kampus Semarang, 336 orang lulusan SMKN Jawa Tengah Kampus Pati, dan 676 orang lulusan SMKN Jawa Tengah Kampus Purbalingga.</p>
<h2>Teladan bagi daerah lain</h2>
<p>Konsep pembelajaran SMKN Jateng bisa menjadi <em>role model</em> bagi provinsi lain di Indonesia. </p>
<p>Pemerintah daerah dan sekolah menengah kejuruan lainnya dapat meniru konsep SMKN Jateng dengan membentuk sistem seleksi yang ketat, membangun kurikulum khusus, memastikan sistem pengajaran yang efektif, memetakan kebutuhan pasar tenaga kerja, membina kerja sama dengan perusahaan, dan mendukung siswa tak mampu yang berprestasi.</p>
<p>Tak hanya itu, kami berpendapat bahwa SMKN Jateng bisa diangkat menjadi program nasional karena di daerah lain masih banyak anak yang tidak bisa sekolah karena terkendala biaya. Tak hanya membantu meningkatkan keterampilan populasi produktif, program ini bisa menjadi bagian dari jalan panjang memberantas kemiskinan di Indonesia.</p>
<hr>
<p><em>Nawawi dan Mugia Bayu Rahardja dari Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berkontribusi dalam melakukan penelitian dan menulis artikel ini.</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/214259/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Sonyaruri Satiti tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Riset menunjukkan pendidikan gratis yang ditawarkan SMKN Jateng efektif mengatasi kemiskinan.Sonyaruri Satiti, Peneliti Bidang Kependudukan di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada , Universitas Gadjah Mada Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2106392023-09-29T09:25:54Z2023-09-29T09:25:54ZMengapa kusta di Indonesia belum juga hilang?<p><em>Artikel ini merupakan bagian dari serial #AkhiriPenyakitTerlupakan#</em></p>
<p>Indonesia <a href="https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/number-of-new-leprosy-cases">menyumbang kasus penyakit kusta nomor tiga (sekitar 12.000)</a> di dunia setelah Brazil (19.600) dan India (103 ribu).</p>
<p>Sebenarnya Indonesia telah mencapai penghapusan kusta secara nasional pada 2000 dengan angka prevalensi tingkat nasional <a href="http://p2p.kemkes.go.id/integrasi-sosialisasi-program-pencegahan-dan-pengendalian-penyakit-kusta-dan-frambusia">0,9 per 10.000 penduduk</a>. Namun sejak 2001 sampai kini, situasi kusta di Indonesia statis dengan prevalensi 0,7 per 10.000 penduduk. </p>
<p>Kasus-kasus baru tetap ditemukan. Pada 2021, misalnya, <a href="https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20220203/2839247/menuju-eliminasi-2024-kemenkes-ajak-masyarakat-hapus-stigma-dan-diskriminasi-kusta">ada sekitar 7.100 penderita kusta baru</a> dengan proporsi kasus anak mencapai 11% dari jumlah kasus baru.</p>
<p>Angka ini masih jauh di bawah target pemerintah di <a href="http://p2p.kemkes.go.id/pravalensi-kusta-pada-anak-tinggi-temukan-kasusnya-periksa-kontak-dan-obati-sampai-tuntas/">bawah 5%</a>. </p>
<p>Setiap tahun ada temuan kasus baru sekitar <a href="http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__11_Th_2019_ttg_Penanggulangan_Kusta.pdf">17.000-20.000 kasus</a>. Selain itu, kasus-kasus kusta baru dengan disabilitas pada mata, kaki, dan telapak tangan masih <a href="http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__11_Th_2019_ttg_Penanggulangan_Kusta.pdf">di atas 10%</a>. Jika kasus-kasus ini terlambat ditangani, mereka bisa mengalami disabilitas seumur hidup. </p>
<p>Apa yang sebenarnya terjadi? Sebuah riset untuk rencana aksi terbaru <a href="https://owncloud.pktfkugm.net/index.php/s/oRJ2Ed0rO5r120B">menemukan ada banyak penyebab</a> yang membuat kusta tetap bercokol di negeri ini selama puluhan tahun. Penyebab ini berasal dari internal (Kementerian Kesehatan dari pusat sampai kabupaten) dan eksternal (penyedia layanan kesehatan, dokter, peneliti, organisasi penyandang kusta, disabilitas, dan masyarakat sipil) </p>
<h2>Penyakit lama</h2>
<p>Kusta atau dikenal sebagai <a href="https://www.who.int/health-topics/leprosy#:%7E:text=Treatment-,Overview,early%20childhood%20to%20old%20age."><em>Hansen’s disease</em></a> adalah penyakit menular kronis yang disebabkan oleh <a href="https://www.who.int/health-topics/leprosy#tab=tab_1">Mycobacterium leprae</a>). Bakteri ini ditemukan pertama kali oleh dokter <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8805473/">Norwegia Gerhard Armauer Hansen pada 1874</a>. </p>
<p>Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memasukkan kusta sebagai <a href="https://www.who.int/health-topics/neglected-tropical-diseases#tab=tab_1">satu dari 20 penyakit tropis yang terlupakan (<em>neglected tropical disease</em>)</a> dan ditarget bisa dihapus pada 2030. Penyakit ini banyak ditemukan di negara-negara atau daerah-daerah miskin dengan sanitasi buruk, akses air bersih kurang, dan sistem layanan kesehatan lemah. </p>
<p>Penyakit ini menyerang kulit, saraf tepi, permukaan mukosa saluran pernafasan bagian atas, dan mata. </p>
<p>Kusta ditularkan melalui cipratan atau percikan air liur yang keluar dari hidung atau mulut ketika batuk, bersin, atau berbicara, selama kontak erat dengan penderita yang tidak diobati. </p>
<p>Kusta dapat disembuhkan dan <a href="https://www.cdc.gov/leprosy/">pengobatan pada tahap awal</a> dapat mencegah kecacatan. </p>
<p>Indonesia telah berupaya untuk menghapus kusta tapi kerap kali tidak mencapai target. Dalam dokumen <a href="https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP_RKP/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2014%20Agustus%202019.pdf">kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kesehatan 2020-2024</a>, pemerintah memasukkan penghapusan kusta di tingkat kabupaten sebagai salah satu indikator penanganan penyakit tropis terabaikan. </p>
<p>Penanggulangan kusta juga telah diatur dalam <a href="http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__11_Th_2019_ttg_Penanggulangan_Kusta.pdf">Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2019</a>. Masalahnya adalah masih ada <a href="https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Buku%20Putih%20Reformasi%20SKN.pdf">enam provinsi yang memiliki kasus kusta</a>. Ada juga sebanyak 98 kabupaten dan kota yang belum mencapai penghapusan kusta.</p>
<p>Kementerian Kesehatan Indonesia menargetkan penghapusan kusta <a href="https://www.kemkes.go.id/article/view/22020300001/menuju-eliminasi-2024-kemenkes-ajak-masyarakat-hapus-stigma-dan-diskriminasi-kusta.html">tahun depan</a>. </p>
<h2>Dari stigma hingga resistensi obat</h2>
<p>Dari riset itu, yang berlangsung dari September 2022 hingga Januari 2023 dengan 78 partisipan dari pembuat kebijakan nasional hingga organisasi yang mengadvokasi kusta, ada sejumlah temuan di berbagai level dalam menghapus kusta di Indonesia.</p>
<p><strong>Pertama,</strong> stigma kusta. Stigma diri oleh pasien kusta atau orang yang pernah mengalami kusta (OYPMK), stigma masyakarakat, dan stigma oleh tenaga kesehatan masih kuat. </p>
<p>Misalnya, stigma status predikat penyandang kusta tetap melekat pada pasien bisa mencapai seumur hidup, sekalipun si pasien telah menyelesaikan rangkaian pengobatannya, dinyatakan sembuh, dan tidak menular.</p>
<p><strong>Kedua,</strong> akses pelayanan sebagian besar wilayah endemis kusta di Indonesia berada di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan dengan kendala geografis yang tinggi dan tantangan cuaca. </p>
<p>Papua Barat menjadi provinsi dengan prevalensi kusta tertinggi di Indonesia, yakni <a href="https://dataindonesia.id/kesehatan/detail/prevalensi-kusta-di-indonesia-meningkat-pada-2022">9,89 per 10.000 penduduk</a>. Posisinya diikuti oleh Maluku Utara (5,32 per 10.000 penduduk).</p>
<p><strong>Ketiga</strong>, tata laksana dan pencegahan belum optimal karena tiga keterlambatan: (1) terlambat datang ke layanan kesehatan karena stigma dan masalah akses pelayanan, (2) terlambat didiagnosis karena faktor tenaga kesehatan, dan (3) terlambat diobati karena ketersediaan obat, faktor tenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan untuk penanganan komplikasi dan rehabilitasi yang tidak memadai. </p>
<p><strong>Keempat,</strong> integrasi lintas program untuk pencegahan dan penanggulangan kusta perlu banyak melibatkan lintas program misal promosi kesehatan, kesehatan sekolah, kesehatan lingkungan, dan farmasi yang belum optimal. </p>
<p><strong>Kelima,</strong> kerja sama lintas sektor dan swasta dalam penghapusan kusta dan penghilangan stigma masih rendah. Belum terbentuk mekanisme koordinasi lintas sektor dan swasta yang efektif. </p>
<p><strong>Keenam</strong> partisipasi masyarakat dalam penemuan kasus dan pengurangan stigma masih rendah. </p>
<p><strong>Ketujuh</strong>, kebijakan dan manajemen program pendanaan pusat dan daerah untuk pencegahan dan penanggulangan kusta masih rendah atau bahkan tidak ada.</p>
<p>Ada kesenjangan anggaran yang besar antara pemerintah pusat dan daerah. Total kebutuhan anggaran untuk program kusta di Indonesia periode 2023-2027 diperkirakan sekitar <a href="https://owncloud.pktfkugm.net/index.php/s/oRJ2Ed0rO5r120B">Rp32 triliun</a>. </p>
<p>Pada 2023, rencana kontribusi pemerintah pusat hanya sekitar 58%. Sedangkan kontribusi pemerintah daerah diperkirakan cuma 21%. Harapannya, pada akhir 2027 porsi pendanaan dari pemerintah daerah akan naik menjadi 33% dan pendanaan dari pemerintah pusat turun jadi 34%. </p>
<p>Potensi sumber pendanaan lain yang diharapkan dapat mendukung pencapaian program adalah dana hibah, bantuan luar negeri, swasta, dan lembaga filantropi. Dana dari luar pemerintah diperkirakan sekitar 12% dari total anggaran kusta Indonesia pada 2023, kemudian naik menjadi sekitar 13% pada 2025, dan 15% pada 2030.</p>
<p>Kurangnya pemahaman dan komitmen terhadap kusta juga menimbulkan kesalahpahaman。Misalnya, ada daerah yang telah mencapai penghapusan kusta merasa telah terbebas dari kusta dan tidak membutuhkan alokasi sumber daya untuk penghapusan kusta.</p>
<p><strong>Kedelapan</strong> surveilans kusta yang sering terlambat sehingga menghambat kegiatan perencanaan yang berbasis data seperti pengadaan obat.</p>
<p><strong>Kesembilan</strong>, belum banyak riset terkait pelaksanaan tindakan yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan berobat, meredam stigma, disabilitas dan gangguan kesehatan mental akibat kusta serta resistensi obat.</p>
<h2>Strategi percepatan penghapusan kusta</h2>
<p>Untuk mempercepat penghapusan kusta, setidaknya <a href="https://owncloud.pktfkugm.net/index.php/apps/files/?dir=/RAN%20Eliminasi%20Kusta%202023-2027&fileid=256830">ada empat strategi</a> yang bisa Indonesia lakukan.</p>
<p><strong>Pertama,</strong> menggerakkan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya masyarakat. Strategi ini menekankan peran pasien, keluarga, dan masyarakat sebagai fokus utama program pencegahan dan penanggulangan kusta. Indikator dampak yang akan dicapai oleh program pencegahan dan penanggulangan kusta juga perlu mengacu pada peran-peran tersebut. </p>
<p><strong>Kedua,</strong> meningkatkan kapasitas sistem pelayanan kesehatan dalam mencegah, menemukan sejak dini, mendiagnosis dan penatalaksanaan kusta secara komprehensif dan berkualitas. </p>
<p>Strategi ini untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang komprehensif untuk kusta mulai pencegahan sampai rehabilitasi. </p>
<p><strong>Ketiga,</strong> meningkatkan integrasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan fasilitas kesehatan, baik pemerintah maupun swasta. Strategi ini harus berjalan mulai tingkat nasional hingga tingkat desa.</p>
<p>Integrasi dapat dilakukan melalui integrasi pesan-pesan edukasi ke masyarakat, integrasi dengan program lainnya, dan integrasi dalam monitoring data.</p>
<p><strong>Keempat,</strong> memperkuat komitmen, kebijakan, dan manajemen program dalam penanggulangan kusta. Strategi ini merupakan strategi pendukung yang dilakukan pada tingkat nasional hingga desa untuk meningkatkan sumber daya dan kapasitas dalam melaksanakan ketiga strategi sebelumnya. Strategi ini meliputi tata kelola dan kepemimpinan, manajemen program serta perbaikan berkelanjutan.</p>
<p>Implementasi dari strategis di atas juga perlu mengutamakan perlindungan kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. </p>
<p>Tanpa implementasi keempat strategi secara maksimal, program penghapusan kusta yang ditargetkan tahun 2024 oleh pemerintah Indonesia dan WHO pada 2030 sulit dicapai.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/210639/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Ronny Soviandhi tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Kusta ditularkan melalui cipratan atau percikan air liur yang keluar dari hidung atau mulut ketika batuk, bersin, atau berbicara, selama kontak erat dengan penderita yang tidak diobati.Ronny Soviandhi, Project Manager, Center for Tropical Medicine, Universitas Gadjah Mada Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2098592023-09-27T06:09:10Z2023-09-27T06:09:10ZKenapa skabies mudah ditemukan di kulit santri di pesantren?<p><em>Artikel ini merupakan bagian dari serial #AkhiriPenyakitTerlupakan#</em></p>
<p>Satu masalah yang sejak dulu menjadi momok di pondok pesantren di Indonesia adalah kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). </p>
<p>Padahal, pada 2021 di Indonesia ada sekitar <a href="https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp">empat juta santri</a> yang tinggal dan belajar di puluhan ribu pesantren dari level pra-sekolah hingga mahasiswa universitas. </p>
<p>Sebagai sekolah berasrama, dengan banyak penghuni yang beragam latar belakang dan bergaul erat dalam jangka lama, keadaan pesantren telah menciptakan <a href="https://jurnal.ugm.ac.id/jp2m/article/download/50631/30122">risiko kesehatan</a>.</p>
<p>Salah satu penyakit kulit yang mudah ditemukan di pesantren adalah <a href="https://www.cdc.gov/parasites/scabies/gen_info/faqs.html#:%7E:text=Scabies%20is%20an%20infestation%20of,a%20pimple%2Dlike%20skin%20rash.">skabies alias gudik</a>. Ini penyakit infeksi kulit yang disebabkan oleh tungau <a href="https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13071-017-2234-1">Sarcoptes scabiei</a>. Tungau betina mampu menggali ke dalam kulit dan bertelur, <a href="https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240010352">memicu respons imun yang menyebabkan rasa gatal dan ruam yang hebat</a>. </p>
<p>Data Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi skabies di populasi umum adalah <a href="https://scholarhub.ui.ac.id/jdvi/vol5/iss2/1/">3,9 - 6% tapi bisa mencapai 84,8% di sekolah asrama</a>.</p>
<p>Sejak 2017, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memasukkan <a href="https://www.who.int/publications/i/item/9789240010352">skabies dalam daftar penyakit tropis yang terabaikan (<em>neglected tropical diseases</em>)</a> yang ditargetkan hilang pada 2030. Indonesia juga punya kemauan ke arah sana. </p>
<p>Kita perlu melakukan intervensi yang serius untuk mengeliminasi skabies di pesantren, juga di masyarakat, agar anak-anak kita bisa lebih sehat. Agar mereka belajar lebih lancar, tanpa harus menggaruk-garuk kulitnya pada malam hari saat tungau skabies bekerja menggali kulit yang menghasilkan rasa gatal.</p>
<h2>Lingkungan dan perilaku berisiko</h2>
<p>Di Indonesia, <a href="https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp">ada sekitar 27.600 pesantren yang tersebar di 34 provinsi</a>. Di <a href="https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-santri-pada-pondok-pesantren-menurut-jenis-kelamin-dan-kategori-tempat-tinggal">Daerah Istimewa Yogyakarta</a> saat ini ada 319 pesantren di 5 kabupaten dan kota. Jumlah santri mukimnya sekitar 38.400 orang dan santri yang tidak mukim hampir 15.000 orang.</p>
<p>Untuk meningkatkan kualitas hidup santri dan penghuni pesantren agar terbebas dari skabies, <a href="https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/467548/pengabdian-tim-fk-kmk-ugm-program-kader-santri-sehat-di-ponpes-assalafiyah-2-mlangi">kami dari Tim Pengabdian Masyarakat Kader Santri Sehat Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM) membuat sebuah program pengabdian Kader Santri Sehat di satu pesantren di Yogyakarta</a>. </p>
<p>Kader Santri Sehat merupakan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan di lingkungan pesantren melalui sebuah sistem kesehatan yang melibatkan santri. Mereka adalah kader kesehatan yang merupakan perpanjangan tangan dari tenaga kesehatan baik dokter, perawat, maupun ahli gizi di lingkungan pesantren. </p>
<p>Program ini didasarkan beberapa riset yang menunjukkan masalah kesehatan kulit ini begitu mengkhawatirkan di kalangan pesantren.</p>
<p>Sebuah <a href="http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/79964">studi pada 2014</a> di pesantren di Bantul Yogyakarta menunjukkan prevalensi skabies di sana mencapai 88,46% pada santri usia 10-19 tahun yang telah tinggal menetap lebih dari setahun.</p>
<p>Riset lainnya di <a href="http://journal.ui.ac.id/index.php/eJKI/article/view/3177">sebuah pesantren di Jakarta Timur</a>, pada 2012 dengan pemeriksaan 192 santri, menunjukkan prevalensi skabies 51,6% (laki-laki 57,4% dan perempuan 42,9%; siswa MTs 58,1% dan MA 41,3%). Lokasi lesi skabies terbanyak di bokong (33,8%) dan di sela jari tangan (29,2%). </p>
<p><a href="http://digilib.uinkhas.ac.id/3982/4/Intan%20Safitri_T20171367.pdf">Riset terbaru pada 2021</a> menunjukkan kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sebuah pesantren di Kabupaten Jember Jawa Timur. Ini dibuktikan dari survei yang menunjukkan dapur, kamar tidur, dan kamar mandi kurang bersih. Mereka juga kurang dalam higinitas personal terutama kebersihan rambut, telinga, dan pakaian.</p>
<p>Temuan serupa lebih lama juga ditunjukkan riset serupa <a href="https://www.neliti.com/publications/63115/up-dating-islamic-boarding-school-santri-and-reproductive-health-information">pada 2004</a> di beberapa pesantren di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur. Pengelolaan sampah belum benar, kualitas air bersih belum memadai, perilaku sehat dan bersih masih kurang. Informasi dan akses kesehatan juga minim. </p>
<p>Riset-riset ini menunjukkan lingkungan padat penduduk, kontak erat antarpenghuni, dan kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat dapat menjadi faktor risiko penyebaran penyakit menular di pesantren.</p>
<h2>Beban penyakit dan perangkap mitos</h2>
<p>Berdasarkan <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28941561/">Global Burden of Diseases Study 2015</a>, Indonesia menempati peringkat pertama negara dengan beban penyakit tertinggi akibat skabies. Skabies dapat <a href="https://scholarhub.ui.ac.id/jdvi/vol5/iss2/1/">menurunkan kualitas hidup</a> dan mengganggu aktivitas penting kehidupan, terutama pada siswa yang terkena pada saat bersekolah. </p>
<p>Skabies mengakibatkan santri mengalami gatal, luka hingga infeksi <a href="https://repository.uinsaizu.ac.id/9215/2/Cover_Bab%20I_Bab%20V_Daftar%20Pustaka.pdf">jika tidak ditangani dengan baik</a>.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/550532/original/file-20230927-23-kijd0s.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/550532/original/file-20230927-23-kijd0s.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=338&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/550532/original/file-20230927-23-kijd0s.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=338&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/550532/original/file-20230927-23-kijd0s.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=338&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/550532/original/file-20230927-23-kijd0s.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=424&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/550532/original/file-20230927-23-kijd0s.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=424&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/550532/original/file-20230927-23-kijd0s.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=424&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Penyakit kulit skabies yang disebabkan oleh tungau parasit Sarcoptes scabiei var. hominis.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1271/ayo-cari-tahu-tanda-dan-gejala-penyakit-scabies">Kementerian Kesehatan</a>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Sekitar <a href="https://library.fk.ui.ac.id/?p=show_detail&id=22979">90% penularan skabies</a> dilakukan oleh tungau dewasa betina. Mereka tidak dapat melompat atau terbang tapi berpindah dengan merayap. Kontak kulit ke kulit yang cukup lama, misalnya, pada saat tidur bersama di asrama merupakan sarana penularan tungau. Pemakaian handuk dan sprei bersama dalam durasi lama juga bisa menjadi jalur penularan.</p>
<p>Selain pesantren, panti jompo, panti asuhan, dan tempat lain yang penghuninya tinggal dalam jangka waktu lama juga merupakan tempat berisiko tertular skabies.</p>
<p>Masalah makin berlarut-larut karena penyakit ini seringkali dianggap ringan dan kerap diabaikan sehingga tidak ditangani dengan serius oleh masyarakat dan pemerintah. </p>
<p>Selain faktor mikrobiologi dan perilaku, ada kepercayaan, mitos, dan persepsi keliru yang juga memengaruhi transmisi penyakit menular di pesantren. Sebagai contoh, skabies dianggap sebagai <a href="https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/11145/Farida%20JR-Rekestren.pdf?sequence=1&isAllowed=y">penyakit yang wajar diderita</a> oleh santri jika akan memperoleh ilmu di pesantren. </p>
<p>Ada banyak kiai mengatakan, “Kalau kamu sudah gatal-gatal di pesantren, tandanya kamu sudah betah dan ilmu akan lebih mudah masuk”. </p>
<p>Walaupun argumen ini belum bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tapi <a href="https://www.nu.or.id/opini/berkah-penyakit-kudis-di-pesantren-Ntr9D">sebagian kiai menganggap bahwa penyakit kudis yang diderita santri adalah tanda awal turunnya berkah</a>.</p>
<h2>Bebas dari skabies</h2>
<p>Perilaku tidak sehat dan mitos yang bertentangan dengan ilmu kesehatan perlu ditinjau ulang agar santri hidup lebih sehat dan studinya lancar. Kita perlu memercayai bukti-bukti sains dan riset. </p>
<p>Tak ada cara lain bahwa skabies harus disembuhkan dan dicegah menular agar kualitas hidup santri lebih baik. </p>
<p>Kita perlu mencetak lebih banyak Kader Santri Sehat untuk mempromosikan perilaku hidup sehat dan mencegah penyakit di pesantren.</p>
<p>Pengasuh dan pengelola pesantren dapat berkolaborasi dengan dinas kesehatan, puskesmas atau universitas untuk <a href="https://library.fk.ui.ac.id/?p=show_detail&id=22979">mempromosikan hidup sehat </a> secara rutin sebagai pencegahan primer. </p>
<p>Para santri yang terkena <a href="https://www.cdc.gov/parasites/scabies/prevent.html">skabies perlu segera diobati secara serentak</a> dan yang sudah sembuh dicegah <a href="https://library.fk.ui.ac.id/?p=show_detail&id=22979">terinfeksi kembali</a>. Untuk pencegahan, sanitasi dan akses pada air bersih, dan sampah di pesantren juga perlu dikelola lebih bersih.</p>
<p>Rehabilitasi dan mencegah munculnya komplikasi lain dilakukan dengan mencuci bersih pakaian, handuk, dan sprei yang telah digunakan dalam tiga sampai lima hari terakhir dengan air panas dan deterjen. Barang-barang itu perlu dijemur di bawah sinar matahari untuk membunuh tungau. </p>
<p>Adapun peralatan yang tidak dapat dicuci, dapat diisolasi dalam plastik tertutup dan didiamkan selama beberapa hari atau seminggu.</p>
<p>Pada akhirnya, penyakit skabies bisa sembuh dan hilang dengan upaya-upaya di atas yang berbasis sains kesehatan. Cara itu sudah terbukti di berbagai tempat.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/209859/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Fajrul Falah dan tim menerima dana hibah dari FK-KMK UGM dalam pelaksanaan program Pengabdian Masyarakat Kader Santri Sehat pada tahun 2022-2023. </span></em></p>Penyakit skabies bisa sembuh dan hilang dengan upaya-upaya yang berbasis sains kesehatan. Kesehatan remaja perlu kita perhatikan.Fajrul Falah, Peneliti Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM, Universitas Gadjah Mada Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.