Petahana Joko Widodo (kiri) bersalaman dengan penantang Prabowo Subianto dalam Debat Calon Presiden, 17 Februari 2019. EPA/Adi Weda

Jawaban dua capres kurang substantif, tapi Jokowi lebih kuat dalam debat kedua: respons akademisi

Debat kedua calon presiden pada 17 Februari 2019 yang diikuti petahana Joko “Jokowi” Widodo dan penantangnya, Prabowo Subianto, mengangkat masalah infrastruktur, energi, pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Kami menghubungi beberapa akademisi untuk memberikan analisis mengenai paparan visi misi serta jawaban dua calon presiden tersebut. Dari enam akademisi yang kami hubungi, empat menilai Jokowi lebih kuat dalam debat kedua capres kemarin. Sementara dua akademisi menilai tidak ada yang menang.

Berikut paparan mereka.


Dampak lingkungan tidak tersentuh

Martin Siyaranamual, Dosen dan Peneliti di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

Tidak dimungkiri bahwa debat kali ini lebih cair dari debat pertama. Namun banyak jawaban kedua kandidat yang tidak substantif.

Benar bahwa untuk level pimpinan negara, jawaban normatif akan muncul, tapi dalam konteks tertentu seharusnya jawabannya lebih substantif. Dalam konteks sumber daya alam, sebenarnya debat bisa lebih menarik ketika membahas pencegahan kerusakan lingkungan dari kegiatan pertambangan. Sama seperti ketika kedua kandidat tidak menyentuh sama sekali biaya lingkungan dan sosial dari keberadaan perkebunan sawit.

Jawaban normatif dari kedua calon merupakan sinyal adanya kelemahan pemahaman mengenai dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Hal ini terjadi karena minimnya ketersediaan data kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dan minimnya studi soal ini.

Masih di dalam konteks sumber daya alam, khususnya soal potensi maritim yang dimiliki Indonesia. Tidak ada pula yang menyentuh soal pengelolaan yang berkelanjutan dari potensi maritim.

Pemenang dalam sesi ini: Jokowi.

Saya melihat Jokowi memiliki pemahaman yang sedikit lebih baik dibanding Prabowo. Hal ini wajar karena saat ini Jokowi adalah petahana yang lebih menguasai bahan. Sebenarnya Prabowo bisa saja memenangkan sesi ini dengan menunjukkan konsistensi permasalahan yang diangkat, khususnya soal harga pangan. Tapi seharusnya dia juga mengangkat isu ketahanan pangan, tidak hanya sekadar harga pangan.

Tidak ada pembahasan ihwal perubahan iklim

Sonny Mumbunan, peneliti di Pusat Penelitian untuk Perubahan Iklim (RCCC) Universitas Indonesia, ekonom di World Resources Institute Indonesia

Sepanjang debat, tidak ada satu pun calon presiden yang menyinggung perubahan iklim. Kita sulit bicara pangan, energi, lingkungan hidup, infrastruktur dan SDA di Indonesia tanpa membahas perubahan iklim.

Prabowo mengambil tema debat yang cenderung lebih umum dalam visinya–pangan, energi, air, pentingnya kemandirian bangsa, dan usulan yang lebih baik untuk penanganan infrastruktur.

Jokowi cenderung lebih spesifik. Dalam hal lingkungan hidup, dia menekankan apa yang dia kerjakan dan pencapaiannya menurunkan kasus kebakaran hutan dan lahan gambut dan persoalan sampah plastik.

Benar, kebakaran hutan dan gambut menurun, misalnya dari segi luas area terbakar dan jumlah titik panas, atau berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Tapi kebakaran hutan masih terjadi.

Penting juga untuk dicatat bahwa kedua kandidat sama-sama mendorong biodiesel dan kurang mengapresiasi dampak lingkungan dari biodiesel.

Pemenang dalam sesi ini: tidak ada.

Masing-masing calon presiden punya kekuatan, kelemahan, dan titik tekan isu masing-masing.

Penegakan hukum tidak cukup untuk lindungi lingkungan hidup

Raynaldo Sembiring, peneliti di Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Dalam debat kedua ini, Jokowi lebih menguasai data walaupun ada beberapa penyampaian yang keliru. Tidak adanya kebakaran hutan dalam 3 tahun terakhir dan tidak adanya konflik akibat pembangunan infrastruktur adalah kesalahan fatal. Sedangkan Prabowo tidak mampu memanfaatkan kesalahan ini. Khusus untuk isu lingkungan hidup dan SDA, Jokowi lebih memahami kompleksitas masalah dibandingkan Prabowo yang masih sangat umum dengan mengangkat Pasal 33 UUD tanpa menjelaskan strateginya.

Pemaparan strategi kedua capres justru tidak terlihat dalam debat kemarin. Prabowo tidak mampu menjelaskan strategi Pasal 33 UUD 1945 yang dimaksud. Adapun Jokowi hanya memaparkan capaian tanpa menjelaskan langkah selanjutnya, termasuk akselerasinya. Misalnya: mempercepat capaian perhutanan sosial, pemulihan pasca penegakan hukum, penyelesaian masalah konflik agraria, dst.

Kedua kandidat juga tidak memahami akar masalah dari isu LH dan SDA. Masalah reklamasi pasca tambang harusnya bisa dielaborasi dengan lebih jelas. Bagaimana penyelesaian masalah lingkungan dan pencegahan korban jiwa di lubang tambang. Menyelesaikan masalah reklamasi dengan pendekatan wisata hanya menambah masalah krn tetap tidak ada pemulihan bagi lahan tsb.

Kemudian untuk masalah konflik masyarakat dengan pembangunan juga tidak cukup dijawab dengan kompensasi atau ganti untung. Bagaimana dengan penghormatan terhadap kearifan lokal dan hak-hak lainnya? Kedua capres juga masih sering menggunakan penegakan hukum sebagai solusi. Padahal penegakan hukum hanyalah sarana dalam mencegah masalah lingkungan atau memulihkan lingkungan.

Pemenang dalam sesi ini: tidak ada.

Harus diakui untuk level capres, debat kedua ini sangat mengkhawatirkan. Baik petahana maupun penantang tidak mengangkat masalah perubahan iklim yang jadi benang merah dari kelima topik debat. Kemudian fokus masalah yang diangkat masih bias daratan. Masalah di pesisir dan laut sangat sedikit dielaborasi. Pencemaran di laut, perikanan berkelanjutan, penanganan sampah plastik di laut adalah contoh yang luput untuk didalami. Bahkan untuk masalah serius yang merengut korban jiwa seperti lubang tambang kedua capres malah bersepakat untuk tidak mendalami.

Dengan kemewahan data yang dimiliki Jokowi maka penampilannya di debat kedua kemarin mengecewakan. Begitupun dengan Prabowo yang tidak mampu menggali data dan informasi yang sebenarnya banyak tersebar. Tidak ada pemenang dalam debat kedua ini. Keduanya buruk dalam memahami akar masalah, merumuskan konsep dan menjelaskan strategi.

Rencana pembangunan infrastruktur dasar tidak dibahas

Chairil Abdini, dosen kebijakan publik dan pengambilan keputusan Universitas Indonesia, Sekretaris Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Dari sisi infrastruktur, pembahasan dari dua calon presiden sangat terbatas. Prabowo tidak menjelaskan rencana dan prioritas pembangunan infrastruktur ke depan, kecuali sebatas kriteria mengikutsertakan masyarakat, mempertimbangkan keekonomian, sosial dan lingkungan, serta nilai tambah ekonomi.

Jokowi selain menjelaskan capaian dalam pembangunan infrastruktur, untuk kebijakan ke depan hanya mengelaborasi penyelesaian Palapa Ring, suatu proyek pembangunan jaringan serat optik nasional untuk mendukung ekonomi digital, program 1000 startup dan perusahaan unicorn (perusahaan startup yang memiliki valuasi di atas AS$1 miliar).

Dua capres sebetulnya bisa mengelaborasi lebih jauh karena pembangunan infrastruktur tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tapi mencakup semua sektor. Seperti infrastruktur dasar untuk pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur air bersih atau air minum, serta sanitasi, jalan permukiman dan sistem drainase, infrastruktur pengelolaan limbah padat dan limbah cair, dan infrastruktur sosial untuk mewadahi terbangunnya kohesi sosial.

Dari sisi makro ekonomi pembangunan infrastruktur pada dasarnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDB (produk domestik bruto) dalam bentuk investasi. Selama masa konstruksi pembangunan infrastruktur memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan yang cukup banyak, sehingga menggerakkan perekonomian, dan menyediakan lapangan pekerjaan.

Keterkaitan ke belakang dari pembangunan infrastruktur seperti industri semen, baja, bahan bangunan (batu, pasir), jasa konstruksi, dan lainnya. Keterkaitan ke depan adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang tumbuh dari pembangunan infrastruktur.

Dari sisi mikro karena keterbatasan sumber daya finansial perlu menjadi perhatian prioritas infrastruktur apa yang akan dibangun. Selain itu kualitas perencanaan juga perlu diperhatikan sehingga pembangunan infrastruktur memberikan output dan outcome sesuai dengan yang direncanakan.

Pemenang dalam sesi ini: Jokowi.

Jokowi memiliki kelebihan dibanding Prabowo terutama dalam hal data dan pengalaman di bidang infrastruktur. Jokowo mampu mengemukakan tidak hanya capaian yang sudah diraih tapi juga rencana ke depan seperti penyelesaian Palapa Ring untuk mendukung kegiatan ekonomi digital di Indonesia.

Kelistrikan tidak disinggung

Eniya Listiani Dewi, Deputi Teknologi Informasi, Energi dan Material, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Dalam sesi debat bidang energi, pertanyaan yang disampaikan oleh moderator tentang energi kurang luas topiknya. Energi bukan hanya bahan bakar, tapi ada kelistrikan yang tidak dibahas. Ini sungguh sangat disayangkan karena kebutuhan listrik, juga masalah-masalah yang berhubungan dengannya, sangat tinggi di Indonesia.

Pada sesi pertama tentang visi dan misi, Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia harus swasembada energi, pangan, dan air, tapi tidak detail. Dia berjanji akan segera menurunkan harga listrik, tapi tidak menjelaskan lebih detail skema tersebut. Kata “listrik” hanya disebut sekali itu oleh Prabowo dan sekali juga oleh Joko Widodo ketika bicara tentang infrastruktur. Tak ada eksplorasi lebih lanjut.

Jokowi sejak awal menunjukkan pentingnya energi terbarukan, bahwa meningkatkan penggunaan bahan bakar biofuel dan green diesel dari kelapa sawit menjadi solusi menutupi kebutuhan energi, khususnya mengganti bahan bakar minyak.

Dia menyebut biodiesel 20 (B20, 20% nabati dan 80% minyak bumi) dan B30 dari sudah diperluas penggunaan wajibnya, semula hanya kendaraan yang mendapat subsidi, kini juga wajib bagi kendaraan non-subsidi. Jokowi punya target B100, yang berarti semua minyak kelapa sawit akan jadi bahan bakar, tanpa ada campuran minyak bumi.

Benar bahwa untuk menurunkan emisi karbon dioksida sekaligus peningkatan perekonomian memang jawabannya adalah penggunaan biofuel sebagai pengganti bahan bakar minyak yang bersumber dari fosil yang tidak terbarukan. Masalah yang tidak banyak disorot adalah kepala sawit sebagai bahan baku energi terbarukan masih memiliki masalah di tingkat sistem perkebunannya dan dampak kerusakan lingkungan. Bila masalah itu tidak diatasi, sulit mencapai target biodiesel yang lebih besar.

Prabowo juga menyatakan sawit sangat penting karena minyak kelapa sawit digunakan untuk pengembangan biodiesel dan biofuel. Dia menyebut Brasil sudah sampai B90, pernyatan ini keliru. Yang benar Brasil baru sampai B7 (biodiesel 7%) dan E100 (etanol murni) dengan konsep flexibel-fuel vehicle.

Prabowo mengatakan sawit akan didorong semua menjadi biofuel dan biodiesel sehingga harga tidak jatuh. Bila semua minyak kelapa sawit dimanfaatkan jadi bahan bakar, Indonesia akan net importir bahan bakar berbasis nabati. Selain itu, dia akan menggenjot sawit, aren, singkong, dan etanol untuk mendorong kemandirian energi sehingga tidak bergantung pada impor.

Yang harus diperhatikan dari pernyataan Prabowo adalah jika semua minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar, maka harga harus kompetitif dan kebijakan non-fosil harus dikurangi dengan tegas. Bagaimanapun, upaya utk diversifikasi bahan bakar dengan menggunakan berbagai sumber biomassa harus didorong dengan upaya pemenuhan bahan bakunya. Saat ini konsep biomassa selalu terkendala pasokan bahan baku.

Pemenang dalam sesi ini: Jokowi.

Secara keseluruhan, konsep Jokowi tentang upaya kemandirian energi lebih jelas dibanding konsep Prabowo. Kini yang dibutuhkan adalah memperkuat kebijakan untuk mencapai target nasional pemanfaatan energi baru terbarukan: 23% pada 2025.

Minim data pangan

Bisuk Abraham, peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Universitas Indonesia

Peningkatan produksi domestik dan penurunan kuantitas impor kembali menjadi bahasan utama dua capres dalam visi misi mereka di sektor pangan.

Sayangnya, satu hal yang justru sangat penting yaitu peningkatan kualitas basis data pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Indonesia luput dari bahasan.

Revolusi Industri 4.0 di sektor-sektor ini juga sempat dibahas. Perubahan ini semestinya dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas data, di samping mendekatkan produsen dengan konsumen.

Jika pemerintah memiliki informasi yang akurat tentang potensi dan realisasi produksi pangan, maka pemerintah akan mampu menghasilkan kebijakan serta intervensi yang lebih efektif.

Pemenang sesi ini: Jokowi.

Jokowi menguasai pentas semalam. Dia punya pemahaman yg lebih baik terkait pentingnya impor sebagai instrumen untuk menstabilkan harga pangan. Jokowi juga paham peran infrastruktur dalam menekan biaya logistik dan juga peran industri digital dalam membuat rantai pasok lebih efisien. Sementara itu, Prabowo terkesan terjebak dalam konsep yang belum jelas bentuk realisasinya.