Saat pemerintah Joko “Jokowi” Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota, salah satu kriteria yang digunakan dalam memilih ibu kota yang baru adalah posisinya harus di tengah wilayah Indonesia .
Dari kriteria tersebut, maka Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur merupakan kandidat provinsi untuk ibu kota yang baru, karena posisinya yang sesuai.
Saya melihat pemerintah menentukan kriteria ini berdasarkan pemahaman mereka bahwa ruang Indonesia adalah sebuah ruang ideal dan titik tengah diterjemahkan secara spesifik geografis.
Namun, saya berpendapat bahwa untuk menentukan lokasi ibu kota, pemerintah perlu menimbang bukan hanya posisi lokasi tersebut di dalam ruang wilayah negara, tapi juga menimbang kemampuan lokasi tersebut untuk berkembang secara organik menjadi pusat baik dari segi aksesibilitas fisik maupun budaya.
Oleh karena itu ibu kota sebaiknya dilihat sebagai ruang yang organik bukan yang ideal atau letaknya harus di tengah.
Melihat pengalaman pemindahan ibu kota dari negara lain, kriteria titik tengah yang dipakai pemerintah dalam menentukan ibu kota baru adalah hal yang keliru.
Titik tengah dan pemahaman ruang Indonesia
Upaya untuk menetapkan titik tengah mencerminkan imajinasi pemerintah tentang ruang Indonesia dalam ruang ideal.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang bertugas mengkaji rencana pemindahan ibu kota menjelaskan alasan pemilihan lokasi ke tengah wilayah Indonesia adalah untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong pemerataan pembangunan sekaligus pengembangan kawasan timur Indonesia.
Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan ini juga bertujuan untuk mengatasi konsentrasi penduduk yang tidak ideal secara spasial. Saat ini 56,56% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa.
Kota sebagai ruang organik
Namun, dalam hal ini, pemerintah cenderung mengabaikan sifat kota yang selama ini berkembang dalam ruang organik.
Selama ini, kota sering kali dipahami dalam ruang ideal, di mana perencana kota menganggap bumi adalah kertas kosong yang dapat digambar dengan bebas. Sebagai contoh, Ebenezer Howard, seorang perencana kota Inggris, mendesain Garden City dalam grid dan skala, seolah gagasannya dapat langsung menjelma di ruang yang nyata.
Kota pun diproduksi dengan logika ideal manusia yang utopis; desain kota menentukan di mana dan bagaimana kota tumbuh dan menjalankan fungsinya sesuai rencana.
Kenyataannya, sejarah menunjukkan bahwa kota-kota besar di seluruh dunia tidak tumbuh sebagaimana imajinasi dalam ruang ideal karena pada hakikatnya kota tumbuh dalam ruang organik yang dinamis di mana simpul akses dan sumber daya berada.
Ibu kota tidak harus di tengah
Kembali pada konteks pemindahan ibu kota, pada praktiknya tidak ada syarat khusus untuk menentukan di mana seharusnya ibu kota terletak.
Ibu kota merupakan simpul sekaligus simbol dari seluruh kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara. Peran ibu kota selain menjadi pusat pemerintahan, juga harus dilihat sebagai pusat keragaman yang menjadi representasi dari berbagai kelompok masyarakat yang ada di suatu negara.
Faktor keamanan, akses yang mudah, dan dapat menjadi representasi dari suatu negara biasanya menjadi alasan mengapa posisi ibu kota harus berada di tengah.
Beberapa pengalaman negara lain yang menggunakan alasan ini sebagai dasar pemindahan ibu kota adalah Madrid, Spanyol dan Abuja, Nigeria.
Tengah tidak selalu tepat
Selain Madrid dan Abuja, beberapa ibu kota yang dipindahkan ke titik tengah adalah Ankara, Turki dan Brasilia, Brasil.
Namun demikian , pemindahan ibu kota tersebut bukan hanya sekadar ingin memindahkan ibu kota ke titik tengah.
Dalam kasus Turki, ada alasan historis.
Nasionalis Turki, Kemal Ataturk, pada tahun 1922 memindahkan ibu kota dari metropolis Turki Ottoman Istanbul ke sebuah kota kecil di pedalaman yaitu Ankara sebagai wujud pembentukan identitas bangsa baru setelah Kesultanan Turki Ottoman runtuh. Hal ini karena pada 1921, Kemal Ataturk telah membangun pusat pemerintahan sementara di sana.
Sementara itu di Brasil, pemindahan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia dilakukan atas beberapa alasan. Salah satunya adalah untuk menghindari pertarungan antara dua kota pesisir besar yaitu Rio de Janeiro dan Sao Paulo. Pemerintah Brasil berharap bahwa dengan berada di tengah, mereka dapat terlepas dari berbagai tekanan politik dan lobi yang dilakukan oleh pelaku bisnis di Rio de Janeiro.
Tapi ternyata pemindahan ibu kota ke titik tengah bagi Brasil dan Turki juga mendatangkan tantangan.
Walaupun dibangun atas desain kota yang ideal oleh perencana kota Jerman Carl Christoph Lörcher, Ankara memiliki masalah dalam penyediaan perumahan dan infrastruktur dan kini mengalami perkembangan kota yang tak terkendali yang dibuktikan dengan munculnya permukiman liar di sekitar kota.
Begitu pula yang terjadi di Brasil. Brasilia tidak tumbuh seperti apa yang direncanakan. Ibu kota yang mengadopsi gagasan utopis Garden City ini tidak tumbuh sebagai kota, tetapi hanya tumbuh sebagai kawasan pemerintahan di mana penduduknya hanya bekerja di sana dan pergi ke Rio dan Sao Paulo saat akhir pekan.
Bangunan-bangunan terlantar, permukiman liar, dan minimnya lapangan pekerjaan di Brasilia menjadi cermin bahwa gagasan membangun ibu kota baru di wilayah baru tidaklah semudah yang dibayangkan.
Bagaimana seharusnya?
Dengan melihat kasus Ankara dan Brasilia, dapat dipahami bahwa membangun ibu kota baru yang terencana dan berlokasi di tengah tidak selalu berhasil.
Dalam membangun ibu kota baru, seharusnya pertimbangannya didasarkan pada realitas kota-kota di seluruh dunia yang kebanyakan tumbuh secara organik.
Jika pemerintah benar-benar ingin membangun ibu kota baru di Kalimantan, kita harus menelisik apakah Kalimantan mampu menjadi kota organik dengan menganalisis simpul akses dan sumber daya yang dapat mendorong pembangunan di wilayah sekitarnya?
Jika tidak, mungkin kita dapat membayangkan ibu kota baru di Kalimantan akan tumbuh seperti Brasilia, kota pemerintahan yang sepi di mana kota besar Jakarta masih menjadi tujuan utama penduduknya.