Kasus hitung cepat pilpres: Sains Terbuka makin relevan dengan perkembangan masyarakat

Komersialisasi hasil riset menghambat akses terhadap pengetahuan. Notanothermacpodcast.com/Tollebild

Keraguan calon Presiden Prabowo Subianto dan tim pendukungnya terhadap akurasi hasil hitungan cepat pemilihan presiden 17 April lalu, memicu 10 lembaga survei kredibel yang mengambil data pemilu membuka data-data dan metodologi riset mereka kepada publik.

Ketidakpercayaan Prabowo ini mendorong lembaga survei lebih transparan dengan membuka dapur mereka untuk meningkatkan akuntabilitas dan kredibelitas riset mereka, tapi sumber dana riset mereka tidak dibuka.

Walau “buka-bukaan” tersebut baru sebagian dari praktik sains terbuka , setidaknya memberikan pesan bahwa ilmuwan semestinya membuka data dan metodologi riset mereka agar peneliti lain dan publik bisa ikut menilai metode dan hasil riset mereka.

Lalu bagaimana perkembangan sains terbuka di Indonesia?

Rintisan keterbukaan

Adanya kegiatan dan lahirnya beberapa komunitas atau institusi yang mendukung keterbukaan menunjukkan Gerakan Sains Terbuka di negeri ini mulai berkembang.

Di ranah global, koalisi perpustakaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian SPARC (The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition), yang beranggotakan lebih dari 200 institusi dari Amerika Utara, mempromosikan keterbukaan akses, data dan pendidikan dengan menggelar konferensi global OpenCon.

Di Indonesia, gerakan ini mulai menggeliat pada 2015, dimulai dengan digelarnya OpenCon oleh Universitas Negeri Jakarta. Saat itu temanya “Bringing Students Together by Mainstreaming Open Education, Open Data and Open Access”. Pembahasan materi menekankan pada pentingnya pendidikan terbuka antara lain dengan memanfaatkan Internet dan aplikasi pembelajaran online seperti Edmodo.

Pada 2018, komunitas Open Access Indonesia (OAID) yang dibentuk awal tahun lalu menggelar OpenCon 2018. Komunitas OAID ini bekerja untuk mempengaruhi pembuat kebijakan, manajer, peneliti, masyarakat, akademisi, dan mahasiswa untuk mengimplementasikan kebijakan sains terbuka dalam penelitian mereka dan mempromosikan gerakan akses terbuka di Indonesia.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden yang membidangi Open Government di Satu Data Indonesia, Robertus Theodore, diundang menjadi pembicara pada acara tersebut, menunjukkan adanya pendekatan pada pembuat kebijakan.

Selain munculnya komunitas OAID dan terselenggaranya OpenCon tahunan, Creative Commons, sebuah institusi nirlaba yang mengurusi lisensi hak cipta untuk karya-karya dengan konten terbuka pun telah mendirikan perwakilan resminya di Indonesia.

Dari sisi pemerintah, meski belum sepenuhnya memiliki kebijakan khusus penerapan open science tapi pemerintah telah merintis gerakan keterbukaan; di antaranya adalah Open Government Indonesia, sebuah kebijakan yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses data dan dokumen pemerintah. Open Government menciptakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan dan memungkinkan penerapan pelayanan “satu pintu”. Indonesia adalah salah satu negara pendiri gerakan keterbukaan Open Government Partnership.

Jejak publikasi

Jurnal ilmiah Indonesia selama puluhan tahun berbasis cetak/kertas sehingga tingkat penyebaran dan visibilitasnya sangat terbatas. Tercatat sejak 2009, seiring dengan makin mudahnya akses internet, Indonesia mulai memiliki jurnal online dan terdaftar di direktori jurnal akses terbuka DOAJ (Directory of Open Access Journal). Untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah, Kementerian Pendidikan Tinggi saat itu mendorong peralihan jurnal cetak ke jurnal online untuk memudahkan pengelolaan dan menekan biaya penerbitan dengan menggunakan aplikasi OJS (Open Journal System) yang berbasis sumber terbuka.

Dalam publikasi ilmiah terbuka, Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua dunia di DOAJ dengan 1430 jurnal (24 Maret 2019). Indonesia juga telah memiliki beberapa repositori terbuka di beberapa perguruan tinggi dan lembaga.

Data di OpenDOAR, sebuah direktori repositori terbuka perguruan tinggi di dunia, per 10 Mei 2019, mencatat ada 98 repositori yang masih aktif di Indonesia. Sejak 2017, preprint server INA-Rxiv yang dirintis oleh dosen Institut Teknologi Bandung Dasapta Irawan dan koleganya diluncurkan.

Gerakan sains terbuka Indonesia pun makin menunjukkan geliatnya dengan lahirnya gerakan yang memperjuangkan terwujudnya keterbukaan seperti Tim Sains Terbuka Indonesia yang diinisiasi oleh peneliti muda berbasis universitas.

Beberapa karya dan dokumentasi tim sains terbuka Indonesia antara lain arsip karya TST Indonesia yang berisi presentasi dan tulisan yang terkait dengan sains terbuka. Mereka menerjemahkan subtitle film Paywall: the Business of Scholarship, sebuah film dokumenter yang menyingkap bagaimana penerbit komersial, seperti Elsevier dan Wiley, menguasai dan meraup keuntungan yang luar biasa dari penerbitan ilmiah. Film ini juga menampilkan wawancara dengan Aleandra Elbakyan, pendiri pangkalan data artikel bajakan terbesar dunia. Mereka mengelola laman Medium Good Science Indonesia yang memuat berbagai tulisan yang berkaitan dengan sains terbuka.

Ada pula kerja sama tim sains terbuka dengan organisasi profesi dosen, misalnya penulisan bab-bab dengan semangat Sains Terbuka dalam penerbitan buku Kajian Pendidikan Tinggi IDRI, dan gerakan lewat media sosial dengan tagar #TerbukaAtauTertinggal.

Komunitas terbaru yang bergerak di bidang sains terbuka adalah Sains Terbuka Universitas Airlangga yang berdiri pada awal Mei. Komunitas yang digagas oleh Rizqy Amelia Zein, pengajar dan peneliti muda dari Universitas Airlangga, bertekad memperjuangkan aksesibilitas, transparansi, dan reprodusibilitas sains. Reprodusibilitas adalah salah satu prinsip metode ilmiah untuk menguji kualitas penelitian yang mengacu pada kemampuan sebuah penelitian untuk diulang kembali dengan hasil yang sama.

Perlunya kebijakan pemerintah

Publikasi ilmiah di Indonesia, meski meningkat, tapi kualitasnya banyak dikritik. Untuk meningkatkan kualitas penelitian, pemerintah sebenarnya dapat merumuskan kebijakan yang berbasis sains terbuka untuk menjamin aksesibilitas dan transparansi proses penelitian. Kebijakan berbasis sains terbuka sudah dilakukan oleh banyak negara seperti di Uni Eropa (Plan S) dan Amerika Latin (AmeliCA).

Salah satu target sains terbuka Komisi Eropa adalah terciptanya FAIR data, penyediaan data bagi publik yang memenuhi prinsip Findability, Accessibility, Interoperability, dan Reusability (dapat ditemukan, dapat diakses, dapat berinteraksi dengan aplikasi lain, dan dapat digunakan ulang).

Redalyc, misalnya, salah satu pangkalan data dan institusi yang bergabung dengan konsorsium sains terbuka negara-negara Amerika Latin, AmeliCA, memiliki kebijakan untuk tidak menggunakan Scopus dan WoS sebagai acuan metrik mereka. Lembaga ini juga menolak pembebanan biaya bagi para penulis artikel jurnal (article processing charge) karena tidak sesuai dengan kondisi pendanaan riset di negara-negara berkembang.

Langkah penerapan sains terbuka dapat dilakukan dengan membuat proyek implementasi sains terbuka seperti FOSTER (Facilitate Open Science Training for European Research) yang digagas oleh beberapa negara Eropa atau mengadopsi panduan penerapan keterbukaan riset seperti TOP (transparency and openness guidelines) yang dirumuskan oleh Center for Open Science di Amerika Serikat.

Kerja sama dengan organisasi atau lembaga yang bergerak dalam upaya penerapan open science dapat dilakukan misalnya dengan IGDORE (Institute for Globally Distributed Open Research and Education), sebuah institusi berbasis open science di Bali yang didedikasikan untuk meningkatkan kualitas sains dan pendidikan.

Tahun lalu, LIPI telah membangun Repositori Ilmiah Nasional (RIN), sebuah repositori data terbuka “untuk berbagi, melestarikan, mengutip, mengeksplorasi, dan menganalisis data penelitian”. RIN dibangun atas kerja sama dengan proyek Dataverse Harvard University. Namun repositori data ini masih perlu pengembangan lebih lanjut.

Sebagian besar penelitian yang terdaftar di sana belum menampilkan dataset secara terbuka. Sosialisasi tentang manfaat dan pentingnya data terbuka perlu dilakukan lebih intensif. Diperlukan dukungan kebijakan dan kerja sama baik dari pihak pemerintah, lembaga-lembaga penelitian, dan institusi terkait untuk memaksimalkan fungsi repositori ini.

Pendeknya, keterbukaan penelitian sangat dibutuhkan bukan hanya terkait riset hitung cepat pemilihan presiden tapi untuk semua jenis riset agar pengetahuan lebih cepat berkembang. Pada akhirnya, seperti kata jurnalis dan novelis Mochtar Lubis dalam karya lawasnya, Maut dan Cinta, bahwa “Ilmu pengetahuan harus disebarkan seluas-luasnya kepada rakyat. Hanya dengan demikian kemerdekaan berpikir dan menyatakan pikiran ada artinya.”