Meskipun usianya singkat, penandatangan Perjanjian Australia-Indonesia untuk Mempertahankan Keamanan pada 1995 merupakan sebuah pencapaian dalam sejarah hubungan dua negara tersebut. Dibukanya kertas kabinet Australia 1994-1995 menegaskan bahwa pernah ada pencapaian dalam hubungan kedua negara.
Dari perspektif Indonesia, perjanjian tersebut dianggap cukup efektif dalam membangun kesamaan kepentingan untuk mempromosikan keamanan dan stabilitas regional. Bagi Indonesia, perjanjian tersebut melengkapi kerja sama militer yang sudah berlangsung selama 15 tahun.
Sampai titik tertentu, perjanjian juga memperkaya kerjasama bilateral dalam hal militer dengan beberapa negara.
Indonesia juga sempat berasumsi bahwa perjanjian ini akan meningkatkan rasa percaya serta mengurangi kekhawatiran Australia soal keamanan regional. Kertas-kertas kabinet federal Australia dari 1994-1995 yang dibuka untuk publik oleh Arsip Nasional Australia (National Archives of Australia) pada 31 Desember 2017 menguatkan asumsi ini.
Simbol dari Australia
Dokumen-dokumen dari kabinet tersebut menunjukkan bahwa Perdana Menteri Paul Keating pertama kali mengangkat ide mengenai perjanjian keamanan dengan Presiden Soeharto pada Juni 1994. Diskusi mengenai naskah cukup efisien: teksnya sudah disetujui satu bulan sebelum perjanjiannya ditandatangani pada Desember 1995.
Keating dikenal sebagai perdana menteri Australia yang paling bersahabat dengan Indonesia. Ia berulang kali berargumen bahwa hubungan dengan Indonesia seharusnya menjadi prioritas dalam kebijakan luar negeri Australia.
Masukan kabinet Keating menguatkan citranya sebagai “diplomat” Indonesia selagi menjabat perdana menteri. Tidak seperti pemerintahan sebelumnya, anggota kabinet Keating mengunjungi Indonesia empat kali dalam satu tahun. Ini menunjukkan ketertarikan personal untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dengan tetangga Australia yang paling dekat.
Perjanjian dengan Australia adalah perjanjian keamanan bilateral Indonesia yang pertama. Perjanjian ini menekankan hubungan bersahabat antara kedua negara di pertengahan 1990-an. Ini kontras dengan kondisi di akhir 1990-an, ketika rasa tidak suka mendominasi hubungan karena konflik di Timor Timur (sekarang Timor-Leste).
Ada beberapa kekhawatiran dari sisi Indonesia mengenai perjanjian tersebut, di antaranya dampaknya terhadap wilayah Asia Tenggara lebih luasnya. Namun, ini tak sebanding dengan protes di Australia, di mana beberapa orang di sana mengklaim perjanjian tersebut menunjukkan bahwa Keating mendukung kediktatoran Soeharto.
Meredakan kekhawatiran Australia
Dokumen kabinet ini tak hanya menguatkan kepentingan strategis Keating di Indonesia. Mereka juga merefleksikan kekhawatiran Australia dalam beberapa isu.
Dari perspektif regional, perjanjian kerja sama ini meyakinkan negara-negara lain soal komitmen Indonesia untuk membangun kepentingan keamanan bersama. Dari sudut pandang pemerintahan Keating, proses mempertahankan stabilitas regional harus dimulai dari yang paling dekat. Jadi Indonesia memiliki peran ganda bagi Australia: tetangga dekat, dan pintu masuk untuk mengamankan keamanan regional.
Dokumen kabinet ini juga mengungkap bahwa perjanjian dibuat sebagai cara untuk meredakan kekhawatiran Australia soal perubahan strategis yang tak menentu di Asia Tenggara. Ini sejalan dengan apa yang terjadi di wilayah ini karena perubahan keamanan pasca-Perang Dunia II di 1990, terutama dalam hubungan antara ASEAN dan negara-negara Indocina seperti Vietnam, Laos, Kamboja.
Dokumen Keating juga menguatkan pernyataan dia bahwa kesuksesan Australia di Asia akan menentukan kesuksesannya di tempat lain. Bagi Keating, perjanjian dengan Indonesia menambah pengetahuan mengenai budaya Australia.
Keating berargumen bahwa perjanjian ini tidak serta merta mencegah kemungkinan adanya konflik dengan Indonesia. Namun, perjanjian tersebut dapat membantu Australia menangani apa yang akan terjadi—dan siapa yang akan datang sesudah Soeharto. Harapan ini jauh dari kenyataan, mengingat keputusan Indonesia memutus perjanjian ini para 1999 karena intervensi Australia di Timor Timur.
Masa-masa sesudah turunnya Soeharto pada 1998 adalah period yang tidak dapat diprediksi. Asumsi bahwa perjanjian keamanan akan membantu mengindikasikan bahwa Australia memang memiliki kekhawatiran akan Reformasi.
Namun, sebenarnya suksesi kepemimpinan Indonesia merupakan isu domestik. Isu ini tidak akan mengancam keamanan strategis Australia sama sekali. Intervensi pemerintah Howard di Timor Timur lah yang pada akhirnya merusak hubungan dengan Indonesia.
Memperbaiki rasa percaya
Kekalahan pemerintahan Partai Buruh pada 1996 dan berakhirnya perjanjian keamanan pada 1999 pada waktu tertentu sempat dilihat sebagai akhir dari persahabatan Australia-Indonesia. Dan memang, baru pada 2006 kedua negara tersebut membentuk Kesepakatan Lombok untuk membangkitkan kembali kerja sama keamanan.
Dokumen kabinet ini menunjukkan warisan Keating terbukti relevan: hubungan pertahanan Australia dengan Indonesia adalah yang paling penting di wilayah ini. Keating menyiapkan dasar bagi kedua negara untuk terus mengembangkan lingkup kerja sama kedua negara termasuk ekonomi, anti-terorisme, dan penegakan hukum.
Komitmen kedua negara untuk membangun pemahaman bersama juga tetap kuat. Kecurigaan kadang muncul, tapi kedua negara sadar bahwa konflik lebih membawa keburukan daripada kebaikan.