Catatan editor: Serangan rudal Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat (AS) di Irak sebagai pembalasan atas pembunuhan Jenderal Iran Qassem Solaemani oleh pemerintahan Trump telah meningkatkan ketegangan global secara drastis.
Terdapat banyak pertanyaan seputar peristiwa yang terjadi. Di luar situasi politik yang ada, pakar hukum internasional dan Timur Tegah David Mednicoff dari University of Massachusettts Amherst, AS, membahas lima poin kunci tentang status hukum serangan itu dan konflik yang lebih besar.
1. Apa peran hukum internasional dalam konflik ini?
AS dan negara-negara terkemuka lainnya membentuk sistem hukum internasional kontemporer setelah Perang Dunia II dengan tiga tujuan besar.
Pertama, dan yang utama, hukum harus meminimalkan kemungkinan terjadinya perang dunia.
Kedua, satu-satunya pembenaran yang diterima dalam hukum internasional bagi negara-negara untuk berperang adalah faktor pertahanan diri dan keamanan kolektif yang jelas yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ketiga, sistem hukum internasional mengharapkan pemerintah negara-negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya sejalan dengan tujuan kedamaian dan kerja sama global.
Hukum internasional telah memiliki prosedur yang jelas dalam urusan politik dan ekonomi di antara negara-negara.
2. Namun, siapa yang menegakkan hukum internasional?
Hukum internasional didasarkan pada gagasan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengelola negaranya dan tidak boleh dipaksa oleh sebuah pemerintahan global. Hal ini berarti bahwa penegakan sebagian besar bergantung pemerintah masing-masing negara dalam menerima pentingnya kepatuhan.
Penerimaan seperti itu dapat saja terjadi karena negara-negara, seperti halnya orang-orang, memiliki beragam insentif untuk mematuhi hukum. Seseorang yang dikenal mampu menjalankan kewajibannya tentu akan memperoleh manfaat.
Hukum internasional paling sering dibuat melalui perjanjian yang dinegosiasikan dan ditandatangani oleh negara-negara. Mereka mengikuti perjanjian ini karena mereka melihat manfaatnya. Negara-negara menjadi terbiasa dan menginternalisasi beberapa hukum internasional.
Lalu, organisasi internasional memiliki birokrasi yang besar untuk memberikan tekanan dan menyelesaikan perselisihan seputar hukum internasional. Pengadilan Kriminal Internasional – yang relatif baru – dapat menahan, menuntut, dan menghukum para pemimpin yang melakukan kejahatan berat tertentu.
Dengan kekuatannya, AS dengan sadar melanggar beberapa hukum internasional. Pelanggaran itu mendapat perhatian global dan memiliki dampak.
Pelanggaran besar pada hukum internasional akan menyebabkan pada perilaku yang tidak menentu dan destruktif di antara negara-negara karena kemunduran dalam norma perilaku yang baik.
Meningkatnya pengaruh sistem politik yang anti-demokrasi di seluruh dunia diakibatkan sebagian oleh AS, sebuah negara demokrasi paling kuat di dunia yang secara terbuka melakukan langkah mundur dalam ideologinya.
Namun, tantangan menegakkan hukum internasional menjadi rumit ketika melibatkan negara seperti Iran yang bertindak melawan kepentingan AS di Timur Tengah dan telah mengancam orang Amerika.
3. Apakah serangan AS yang menewaskan Soleimani melanggar hukum internasional?
Sepertinya iya. Tindakan AS membunuh pejabat pemerintah lain tanpa serangan besar atau ancaman serangan yang jelas terhadap otonomi dasar AS adalah tindakan perang ilegal.
Pembunuhan yang dilakukan di wilayah Irak tanpa persetujuan yang jelas dari Irak adalah masalah tambahan. Aktivitas AS di Irak tergantung pada dipatuhinya perjanjian spesifik antara kedua negara; perjanjian ini tidak memberikan Washington kebebasan untuk menyerang pejabat pemerintah asing di tanah Irak.
Para pejabat AS telah menyatakan bahwa membunuh Soleimani adalah bagian dari pertahanan diri, karena ia membantu merencanakan, atau mungkin telah merencanakan, tindakan mematikan terhadap warga Amerika di Timur Tengah.
Namun, penggunaan kekuatan dalam hukum internasional harus memperhitungkan masalah kebutuhan, kedekatan, dan proporsionalitas. Sejauh ini, dunia baru melihat sedikit bukti bahwa pembunuhan seorang pejabat Iran diperlukan dalam kepentingan pertahanan dasar Amerika.
Bahkan, kepatuhan dan perilaku Iran di bawah perjanjian nuklir 2015 serta bukti kerja sama terbatas antara AS dan Soleimani untuk memerangi Taliban dan ISIS menunjukkan bahwa Soleimani dan pemerintahnya tidak mengancam AS secara fundamental.
4. Apakah serangan Iran terhadap pangkalan militer AS di Irak sah menurut hukum internasional?
Hukum internasional mengizinkan pembalasan defensif – yang mungkin akan membenarkan serangan rudal Iran pada 8 Januari terhadap pangkalan-pangkalan AS di Irak yang tidak membunuh siapa pun selain merusak properti.
Interpretasi paling logis atas pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh Trump terhadap seorang pejabat Iran adalah bahwa itu merupakan tindakan perang. Prinsip pertahanan diri membolehkan terjadinya pembalasan, selama itu sebanding dengan serangan yang diterima dan diarahkan terhadap target militer.
Dengan mempertimbangkan bahwa AS keluar dari perjanjian nuklir – yang tampaknya dihormati Iran – dan AS melakukan tindakan perang dengan membunuh Soleimani, serangan-serangan rudal Iran itu tampaknya merupakan tanggapan yang terukur – bahkan minimal – dan dapat dibenarkan.
5.Mengapa orang Amerika harus peduli jika hukum internasional dilanggar?
Saya menduga respons khas di AS terhadap persoalan ini adalah “So what. (Memangnya kenapa?)”
Orang Amerika, termasuk presidennya, bisa saja acuh ketika AS bertindak melawan hukum internasional. Namun, pelanggaran hukum mengurangi kepercayaan negara lain terhadap AS dan meningkatkan risiko negara lain akan melanggar aturan dengan cara yang membahayakan orang Amerika di dalam dan luar negeri.
Sudah ada konsekuensi praktis yang berkembang dari pelanggaran Trump terhadap hukum internasional terkait penggunaan kekuatan terhadap negara lain. Tindakan perang ilegal dapat membuat marah lawan, dan justru memperkuat tekad lawan.
Orang Iran dari semua kalangan telah bersatu dan menolak pembunuhan Soleimani. Terakhir kali masyarakat Iran bersatu dan dengan marah turun ke jalan menolak AS, tekad mereka membantu mengkonsolidasikan revolusi Islam 1979.
Kemarahan Iran terkait narasi yang masuk akal bahwa AS menyerang para pemimpin mereka secara ilegal bisa – tapi belum – mengeskalasi perang menjadi skala penuh dan menghancurkan.
Selain itu, pelanggaran hukum internasional oleh satu negara sering menyulut kemarahan negara lain. Sistem hukum internasional membutuhkan kerja sama dan kepercayaan timbal balik.
Jika, sebagai akibatnya, negara-negara lain enggan bekerja sama dengan AS – contohnya dalam hal imigrasi, perdagangan atau kejahatan internasional, maka itu merugikan kepentingan Amerika.
Pidato Trump pada 8 Januari berusaha untuk menurunkan ketegangan konflik; ini mungkin dilakukan sebagian karena membunuh Soleimani yang secara ilegal membuat sekutu AS enggan untuk mendukung Trump dalam konfrontasi lebih lanjut.
Beberapa orang di AS bersikap seolah-olah buka-bukaan kekuatan adalah faktor penting dalam kebijakan luar negeri. Namun, terancamnya kebijakan Amerika di Iran dan Irak menggambarkan sesuatu yang berbeda. Hukum, dan legitimasi yang disampaikannya, juga penting.
Aisha Amelia Yasmin menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris.