Beijing baru saja merampungkan sebuah perhelatan besar: Kongres Nasional ke-19 Partai Komunis Cina, partai terbesar yang juga partai yang memerintah saat ini. Inilah forum lima tahunan yang hasil-hasilnya akan sangat menentukan masa depan negeri berpenduduk 1,411 miliar jiwa ini.
Forum ini juga akan berdampak pada Indonesia. Keputusan soal pembangunan ekonomi dan lingkungan Cina, misalnya, akan berdampak luas pada kerja sama dengan Indonesia, yang menjadi tujuan investasi dan bantuan pembangunan infrastruktur dari negara ini.
Dalam pidatonya di kongres, Xi Jinping, Sekretaris Jenderal Partai, sekaligus Presiden Cina untuk masa jabatan lima-tahun yang kedua, menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang sikap dan kebijakan pemerintah, baik secara domestik maupun internasional. Dari sini kita dapat mencoba melihat masa depan Cina, khususnya dalam hal pembangunan ekonomi, lingkungan hidup, dan hubungan internasional.
Pembangunan ekonomi
Reformasi yang dijalankan sejak tahun 1978 menjadikan Cina sebagai salah satu raksasa ekonomi dunia. Industri manufaktur yang berorientasi ekspor dan investasi besar-besaran, di antara yang lainnya, telah menempatkan Cina sebagai kekuatan ekonomi terbesar nomor dua setelah Amerika Serikat.
Baca juga: Dapatkah Indonesia-Australia bekerja sama mengatasi tantangan di Laut Cina Selatan?
Meskipun pertumbuhan ekonomi Cina sedikit melambat di tahun-tahun terakhir, tetapi reformasi ekonomi tetap menjadi tujuan utama pembangunan. Xi berjanji untuk memastikan bahwa “dua tujuan seratus-tahun"—yaitu terwujudnya masyarakat Cina yang sejahtera di tahun 2021 dan kokohnya posisi Cina sebagai negara maju pada tahun 2049—akan dapat tercapai. Revitalisasi perusahaan milik negara, pembangunan sektor publik, dan pemberian "peran yang menentukan” kepada kekuatan pasar kembali ditekankan di dalam Kongres.
Namun demikian, pembangunan ekonomi Cina tidak lepas dari sejumlah masalah, termasuk kesenjangan pendapatan. Kesenjangan pendapatan merupakan persoalan lama yang terus menghantui perekonomian Cina. Sebuah laporan tahun 2014 dari Peking University menyebutkan bahwa sepertiga dari total kekayaan negeri itu dimiliki oleh hanya 1% penduduknya.
Studi oleh Yu Xie dan Xiang Zhou mencatat bahwa angka koefisien Gini Cina pernah mencapai 0,55 di tahun 2012. Bank Dunia menetapkan bahwa angka koefisien di atas 0,40 menunjukkan kesenjangan yang parah. Pemerintah Cina mempunyai tugas berat untuk menyelesaikan persoalan kesenjangan pendapatan ini, terlebih karena kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu fondasi utama legitimasi partai.
Kebijakan lingkungan
Dalam Kongres, Xi menyampaikan bahwa untuk mengatasi persoalan lingkungan yang sangat parah perlu pembangunan berkelanjutan untuk “sebuah Cina yang cantik”. “Cina yang cantik” adalah visi akan sebuah negeri dengan lingkungan yang bersih, plus dukungan dari perusahaan-perusahaan teknologi tinggi dan pemerintahan yang tanggap akan pentingnya pelestarian lingkungan.
Polusi udara, krisis air bersih, tanah yang tidak bisa ditanami, dan rusaknya keanekaragaman hayati menjadikan sejumlah kota besar di Cina, termasuk Beijing, tidak nyaman untuk ditinggali. Industri-industri yang membuang limbah secara tidak bertanggung jawab bahkan membuat sejumlah tempat dijuluki “desa kanker”. Tinggal di tempat-tempat itu, dengan merebaknya penyakit akibat lingkungan yang kotor, ibarat menjemput kematian.
Pemerintah dan rakyat Cina sudah selayaknya melihat persoalan lingkungan ini sebagai penentu masa depan mereka. Pembangunan ekonomi harus dijalankan dengan sambil mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Sebagai penanda tangan Kesepakatan Paris tentang iklim di akhir tahun 2016, Cina berkewajiban mengusahakan lingkungan yang bersih dan sehat untuk kepentingan global. Ini adalah tantangan bagi Cina, terlebih setelah Amerika Serikat akan “menarik diri” dari kewajiban tersebut.
Tantangan hubungan internasional
Cina semakin diakui sebagai salah satu aktor global dengan kekuatan dan pengaruh yang sangat besar. Xi menginginkan Cina yang semakin berjaya, didukung terutama oleh kekuatan ekonomi dan militer kelas-dunia. Namun, banyak tantangan dan persoalan mengadang Cina. Di antara tantangan dan persoalan itu adalah krisis nuklir Korea Utara dan konflik di Laut Cina Selatan. Kedua isu ini dalam banyak hal mencerminkan pula hubungan yang tidak mudah dengan Amerika Serikat.
Keengganan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sejauh ini untuk menghentikan proyek senjata nuklir merupakan salah satu “tes utama” bagi politik luar negeri Xi Jinping. Dalam pidatonya Xi kembali menolak desakan Amerika Serikat untuk menekan Korea Utara:
Kami berusaha menghormati keberimbangan (fairness) dan keadilan internasional, dan menentang tindakan yang hanya memaksakan kehendak satu pihak ke pihak-pihak lain … juga praktik merisak terhadap yang lemah.“
Respons Cina ini sangat penting tidak saja untuk memastikan keamanan lingkungan sekitar, tetapi juga untuk menunjukkan kepemimpinannya di kawasan. Hubungan dengan Amerika Serikat akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan situasi di Korea Utara.
Hubungan yang tegang dengan Amerika Serikat juga diperlihatkan dalam konflik di Laut Cina Selatan (LCS). Cina memandang bahwa LCS adalah bagian dari kedaulatan wilayahnya yang tidak bisa diganggu gugat. Di samping sempat berselisih dengan Indonesia soal Natuna, Cina juga bersengketa dengan Taiwan, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei di kawasan LCS. Dalam hal ini Cina menunjukkan sikap yang tegas, bahkan agresif, untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya.
Posisi Cina ini tidak sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat, yang menghendaki kebebasan navigasi di LCS. Mengingat kedaulatan wilayah merupakan "harga mati” bagi Cina, tampaknya ia tidak akan mundur dari posisinya di LCS—membuat wilayah ini tetap rawan akan konflik.
Baca juga: Di tengah kebangkitan Cina, kebijakan pembangunan Indonesia harus merespons perubahan geopolitik
Kita menunggu kebijakan yang tepat dari pemerintah Cina untuk mengatasi isu-isu domestik dan internasional di atas. Indonesia harus memperhatikan tindakan Cina dalam hubungan internasionalnya dengan saksama, demi mengamankan kepentingan nasional dan menjaga kestabilan kawasan.