Pemilihan presiden (pilpres) yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 mendatang semakin dekat. Salah satu topik yang hangat diperdebatkan oleh kedua kubu calon presiden–petahana Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan lawannya Prabowo Subianto–adalah mengenai kebijakan ekonomi Jokowi yang condong ke Cina.
Kubu Prabowo mengkritik keputusan Jokowi karena dianggap akan mengancam kedaulatan Indonesia serta mengganggu kestabilan perekonomian negara.
Sebagai peneliti politik ekonomi Asia Timur, saya melihat bahwa isu Cina-terlebih terkait pinjaman dan investasi dari Cina–dipolitisasi sedemikian rupa dalam ajang pilpres ini. Hal ini mengaburkan manfaat ekonomi yang sebenarnya bisa diambil Indonesia.
Membangun kawasan industri dengan Cina
Salah satu bentuk kerja sama Indonesia dengan Cina dalam bidang ekonomi adalah kerjasama dalam membangun proyek Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah untuk meningkatkan produksi baja Indonesia.
Selama beberapa dekade, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengkonversi sumber daya alam, termasuk nikel, menjadi produk yang mempunyai nilai tambah daripada mengekspor bahan baku tersebut dalam bentuk mentah. Hal ini bisa dilakukan dengan memproses nikel menjadi baja.
Namun, untuk itu, Indonesia perlu membangun pabrik pengolahan, yang membutuhkan investasi besar. Disinilah investasi dari perusahaan Tiongkok dengan modal yang besar dan reputasi yang baik di industri terkait berperan penting dalam proses produksi ini.
Proyek Morowali merupakan sebuah perusahaan patungan antara Shanghai Decent Investment Group, perusahaan Cina yang terkenal untuk pengolahan nikel dan bajanya, bersama perusahaan lokal Indonesia, Bintangdelapan Mineral
Proyek senilai US$980 juta atau setara dengan hampir Rp 14 triliun ini akan membantu Indonesia meningkatkan produksi baja dari 2 juta hingga 3 juta ton per tahun. Kawasan industri Morowali juga diharapkan dapat membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi produsen baterai litium yang berguna untuk mendukung industri mobil listrik lokal.
Sentimen negatif terhadap Cina
Proyek Morowali hanyalah satu dari sekian proyek yang bermanfaat untuk menambah nilai barang tambang Indonesia.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertambangan Indonesia, Inalum dan Aneka Tambang (Antam), bekerja sama dengan produsen aluminium terbesar asal Cina, Chalco, untuk membangun pabrik pengolahan di Mempawah, Kalimatan Barat.
Pabrik pengolahan tersebut dijadwalkan selesai pada tahun 2019 dan akan memiliki kapasitas produksi sebesar 1 juta ton aluminium per tahun. Dengan pabrik ini, Indonesia dapat mengintegrasikan industri hulu dan hilir dengan menggunakan teknologi yang efisien.
Sayangnya, terlepas dari potensi manfaat ekonomi yang bisa didapat oleh Indonesia, masyarakat Indonesia cenderung masih memiliki pandangan yang negatif terhadap kerjasama ekonomi yang terjalin dengan Cina. Karena sentimen negatif ini, pemerintah harus mengklarifikasi rumor yang beredar di media sosial terkait dengan isu rekrutmen tenaga asing Cina di Morowali.
Sentimen negatif ini bermula dari tahun 1960-an ketika terjadi konflik antara dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan afiliasinya sesudah terjadi upaya kudeta terhadap pemerintahan. Ketika itu, asumsi yang muncul di kalangan militer adalah aksi kudeta yang gagal itu didukung oleh Cina.
Semenjak insiden tersebut, hubungan bilateral antara kedua negara menjadi renggang.
Dibawah rezim Soeharto, stigma dan prasangka terhadap Cina dan etnis Tionghoa di Indonesia semakin memburuk. Rezim ini menciptakan stereotip yang menyudutkan etnis Tionghoa. Mereka cenderung dilihat sebagai kelompok yang mengeksploitasi perekonomian Indonesia. Bahkan setelah era reformasi, stigma dan stereotip ini masih kuat mengakar di kalangan masyarakat.
Stigma yang kuat inilah yang menjelaskan mengapa masih banyak yang menentang investasi Cina di Indonesia. Kritik-kritik yang dilontarkan seakan-akan melihat investasi Cina di Indonesia sebagai upaya Cina untuk mengendalikan Indonesia. Atau lebih parah lagi, sebagai kekuatan komunis yang akan mengambil alih kedaulatan negara Indonesia.
Padahal, Cina bukanlah lagi negara komunis seperti yang selama ini kita pahami dari dunia Barat atau yang kita baca dari buku-buku sejarah kita.
Perusahaan-perusahaan Cina tidak lagi menggunakan paham komunisme dalam operasi mereka. Mereka justru mengadopsi berbagai mekanisme pasar guna mendukung ekspansi bisnis mereka di tingkat global.
Beberapa perusahaan besar Cina yang bergerak dalam proyek infrastruktur, seperti China Shenhua Energy yang merupakan perusahaan tambang batu bara terbesar di dunia dan China Communications Construction telah distrukturisasi dalam bentuk perseroaan terbatas. Perusahaan-perusahaan ini telah menjual sahamnya ke publik dan telah terdaftar di berbagai bursa saham di seluruh dunia.
Jebakan utang
Selain kecurigaan mengenai “invasi” tenaga kerja asing dalam perusahaan patungan di Morowali, kekhawatiran publik lainnya seputar kemungkinan jatuhnya Indonesia ke dalam perangkap utang yang dipasang Cina.
Masyarakat takut jika seandainya Indonesia tidak mampu membayar utang dari Cina maka mereka akan mengambil alih proyek infrastruktur Indonesia seperti yang terjadi pada kasus Hambantota di Sri Lanka.
Perlu digarisbawahi, kasus Sri Lanka sangatlah berbeda dengan Indonesia. Rasio utang Indonesia terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sekitar 30%, jauh lebih rendah daripada Sri Lanka yang mencapai 77.6%.
Selain itu, mayoritas utang yang disepakati antara Indonesia dan Cina terjadi dalam ranah bisnis antar perusahaan. Artinya, karena kesepakatan utang ini terjadi antara perusahaan swasta atau BUMN, kontrak tersebut tidak akan mengganggu anggaran negara. Sekiranya ada risiko, pemerintah bebas dari kewajiban untuk membayar utang.
Pemerintah Indonesia memang memiliki utang dengan Cina. Namun, jumlahnya jauh lebih kecil daripada total utang yang berasal dari Jepang, yang merupakan negara pemberi utang terbesar di Indonesia. Terhitung pada akhir tahun 2018, utang pemerintah Indonesia terhadap Cina mencapai $1.592 juta. Dalam periode yang sama, total utang Indonesia terhadap Jepang mencapai $12.908 juta, atau delapan kali lipat lebih besar dari total pinjaman ke Cina.
Kerjasama bilateral ekonomi Indonesia dan Cina bukanlah tanpa masalah. Walaupun terdapat sejumlah tantangan dalam hubungan ekonomi antar kedua negara, analisis yang kritis dan komprehensif mengenai kerja sama ekonomi tersebut sangatlah penting. Namun, sayangnya isu investasi dan pinjaman Cina sering dipolitisasi dan dilebih-lebihkan. Diskusi publik yang cenderung telah dipolitisasi ini dapat menghambat pertumbuhan potensi ekonomi Indonesia.