Mengapa Amerika, Cina, dan negara lain diam saja dalam isu kekerasan di Papua?

Anggota kampanye Pembebasan Papua-Barat di Belanda memprotes situasi di Indonesia Provinsi Papua dan Papua Barat 6 September 2019. Remko de Waal/EPA

Konflik yang memburuk dan memakan korban yang belum lama ini terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat - bagian dari kekerasan yang telah lama mendera - tidak mendapat banyak reaksi dari Amerika Serikat (AS), Cina, dan negara-negara tetangga Indonesia.

Negara-negara yang biasanya kritis dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sepertinya menahan diri untuk tidak memberi komentar atau kritik. Negara-negara tetangga di ASEAN, Australia, dan Papua Nugini juga tidak banyak bereaksi.

Apakah komunitas internasional sudah sepenuhnya menutup mata pada permasalahan Papua - sebuah pulau yang kaya dengan potensi sumber daya tapi memiliki indeks pembangunan manusia paling rendah di Indonesia?

Posisi strategis Indonesia dalam kedudukan geopolitik dewasa ini dapat menjadi alasan kurangnya reaksi ini.


Read more: Isu rasisme perlu lebih banyak dibahas di Indonesia


Berpengaruh dan penting

Posisi Indonesia secara geopolitik penting. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Hindia, dan merupakan negara dengan populasi terbesar keempat, serta populasi Muslim terbesar di dunia.

Indonesia adalah pasar terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah besar diaspora orang Cina dan penting bagi negara Cina. Begitu pula sebaliknya.

Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia menjadi tuan rumah Sekretariat ASEAN dan berkontribusi banyak dalam kebijakan di organisasi negara kawasan ini.

Sebagai contoh, Indonesia, mengusulkan ASEAN Outlook di Indo-Pasifik dan disetujui oleh semua negara anggota dalam waktu kurang dari satu tahun.

ASEAN Outlook dilihat sebagai inisiatif yang lebih baik dibanding inisiatif lain terkait kawasan Indo-Pasifik karena prinsip inklusivitasnya yang memastikan kerangka kerja sama regional baru ini inklusif dan terbuka untuk semua. Ini membawa Indonesia lebih maju di panggung global.

Kurangnya reaksi dari negara besar

AS dan Cina adalah aktor penting dalam konfigurasi geopolitik sekarang. Dua negara dengan ekonomi terbesar ini jelas memiliki kepentingan tersendiri.

Seiring keterlibatan mereka dalam perang dagang, strategi perimbangan kekuasaaan dalam hubungan luar negeri mereka sangat penting dan berdampak siginifikan.

Cina sedang memperluas pengaruh globalnya melalui Belt and Road Initiative. Strategi pembangunan global ini berfokus pada pembangunan infrastruktur dan investasi.

Pemerintah Indonesia sekarang juga sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur secara massif, sehingga sejalan dengan strategi pembangunan global Cina. Indonesia membutuhkan investasi dari negara Cina dan sebaliknya Cina membutuhkan Indonesia dalam ekspansi globalnya.

Jadi, pemerintah Cina tidak ingin membuat Indonesia marah, karena infrastruktur dan investasi Cina jadi taruhannya. Kurangnya respons dari Cina pada persoalan Papua mungkin karena pemerintah Cina juga cenderung kurang tertarik pada persoalan hak asasi manusia.

Pada saat yang sama, untuk melindungi kepentingan globalnya, AS baru-baru ini meluncurkan Laporan Strategis Indo-Pasifik, yang menempatkan Indonesia pada posisi sangat penting.

Selain memiliki kepentingan ekonomi seperti investasi Freeport dan pertambangan di Papua, AS menganggap Indonesia penting bagi stabilitas dan kemajuan di Asia Tenggara - wilayah utama dalam Strategi Indo-Pasifik AS.

AS enggan berkomentar tentang Papua. Pada pertemuan antara Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik David R. Stillwell dan Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Moeldoko, kedua pejabat tinggi menghindari membahas tentang Papua.

Hubungan bilateral dengan Indonesia melayani kepentingan para pemain geopolitik dengan baik. Sehingga, tidak ada alasan bagi mereka untuk mengganggu hubungan baik ini dengan mengungkapkan kritik pada masalah Papua.


Read more: Politik dunia di balik pengembangan kelapa sawit Indonesia dan Malaysia


Tetangga juga tenang

Di Australia, Human Rights Watch telah menyuarakan kepedulian atas situasi Papua, tapi pemerintah Australia belum berkomentar banyak.

Adapun negara-negara ASEAN patuh pada prinsip non-intervensi untuk tidak mencampuri - atau menyentuh sedikitpun - tentang situasi dalam negeri masing-masing anggota.

Baru-baru ini, ribuan warga Papua Nugini - negara yang berbatasan langsung dengan Papua - menyelenggarakan aksi solidaritas untuk mendukung Papua Barat. Namun pemerintah Papua Nugini menganggap masalah ini sebagai masalah domestik Indonesia.

Masih diperlukan tindakan

Indonesia sepertinya telah melaksanakan strategi keseimbangan melalui hubungan bilateral dan telah mendapat dukungan terhadap kebijakannya di Papua. Namun, kerja keras tetap harus terus dilakukan.

Jika Indonesia salah mengatasi masalah di Papua dan melakukan pelanggaran HAM, kerja sama militer dengan AS akan terganggu. Hukum di AS melarang adanya kerja sama dengan pihak manapun yang memiliki catatan pelanggaran HAM.

Tak kalah pentingnya, Indonesia perlu menyesuaikan kepentingannya dalam investasi asing dengan kepentingan ekonomi pemerintah Cina, khususnya di Papua, agar tidak menciptakan penolakan lebih lanjut di antara orang Papua.

Insiden Nduga di Papua yang terjadi tahun lalu menjadi peringatan bahwa proyek infrastruktur tidak selalu menjadi pendekatan yang baik untuk menjembatani kesenjangan ekonomi dan sosial antara Papua dan wilayah lain Indonesia.


Read more: Integrasi sosial kunci selesaikan persoalan Papua secara tuntas dan bermartabat


Berpegang pada kenyataan

Walau para aktor geopolitik secara individual enggan untuk mengganggu hubungan bilateral mereka dengan Indonesia, komunitas internasional tidak menutup telinga terhadap ratapan orang-orang Papua.

Beberapa hari setelah empat warga sipil tewas dalam demonstrasi di Jayapura pada 2 September 2019, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia merilis pernyataan keprihatinan.

Institusi tersebut mendorong pihak berwenang Indonesia “untuk terlibat dalam dialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat mengenai aspirasi dan keprihatinan mereka, serta untuk memulihkan layanan internet dan menahan diri dari penggunaan kekuatan yang berlebihan”.

Masyarakat internasional sekarang mengawasi komitmen Indonesia untuk melindungi hak-hak universal rakyat Papua.

Fahri Nur Muharom Menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris.

This article was originally published in English