Artikel ini terbit sebagai bagian dari rangkaian tulisan untuk memperingati 22 tahun Reformasi di Indonesia
Masyarakat keturunan Cina yang sudah hidup berabad-abad di Indonesia mendapat stereotip dari masa ke masa, dari rezim ke rezim - sebagian hilang, sebagian tetap, sebagian berubah.
Stereotip adalah keyakinan tentang karakteristik sekelompok orang berdasarkan asumsi-asumsi yang dibuat tanpa memperhatikan kondisi sebenarnya. Memberikan stereotip pada kelompok masyarakat tertentu biasa terjadi dalam kehidupan suatu bangsa.
Akibat kebijakan pemerintah kolonial Belanda untuk memisahkan pemukiman berdasarkan etnis dan kelas ekonomi, komunitas keturunan Cina dipandang sebagai kelompok eksklusif.
Pada masa Orde Baru, ada stereotip masyarakat keturunan Cina masih memiliki ikatan yang kuat dengan tanah leluhur sehingga rasa nasionalisme mereka diragukan.
Pemerintah Soeharto mengeluarkan berbagai kebijakan diskriminatif terhadap mereka. Misalnya, melarang kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat-istiadat Cina.
Setelah Orde Baru jatuh, terjadi banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan khususnya pada orang keturunan Cina di era Reformasi. Presiden Abdurrachman “Gus Dur” Wahid misalnya mencabut aturan diskriminatif Orde Baru sehingga komunitas ini bebas menjalankan kepercayaan dan budayanya.
Saya bersama Chang-Yau Hoon, peneliti dari University of Brunei Darussalam, melakukan studi kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam kepada orang keturunan Cina dan orang yang bukan keturunan Cina, untuk mencari tahu perubahan apa saja yang terjadi dalam stereotip terhadap orang keturunan Cina setelah Order Baru jatuh dan selama era Reformasi.
Studi kami menemukan bahwa stereotip lama tentang orang keturunan Cina masih berlanjut, tapi ada perubahan sikap berkat reformasi dan keterbukaan pada budaya dan identitas Cina pasca-1998.
Stereotip pasca 1998
Ada tiga penelitian menarik tentang stereotip terhadap orang keturunan Cina yang dikerjakan pasca 1998 dan sebelum penelitian kami.
Hoon, yang melakukan penelitian di Pulau Jawa, Sumatra dan Kalimantan tidak lama setelah 1998, menemukan bahwa dualisme bahwa orang keturunan Cina adalah penindas dan pribumi adalah korban masih sangat kental; sentimen anti-Cina masih terasa di kalangan masyarakat ketika itu.
Sebuah studi pada 2016 kemudian mengemukakan bahwa di mata orang pribumi, prasangka buruk ini menurun selama era Reformasi.
Namun studi itu juga mencatat adanya kecenderungan orang-orang keturunan Cina menunjukkan keterikatan mereka pada Republik Rakyat Cina yang ekonominya sedang berkembang pesat. Pengusaha Mochtar Riady, misalnya, mengundang pengusaha Cina untuk berinvestasi di Indonesia pada World Chinese Enterpreneurs Convention di Bali pada 2015.
Pada 2017, sebuah survei yang cukup ambisius yang melibatkan 1.620 responden dari seluruh Indonesia dilakukan.
Salah satu temuan survei yang menarik adalah ada lebih banyak responden yang setuju pada pandangan bahwa orang keturunan Cina tergolong eksklusif, hanya mementingkan kelompoknya sendiri, rakus, dan setia pada negeri leluhur.
Read more: 22 tahun setelah kerusuhan anti-Cina Mei 1998, riset ungkap prasangka dan trauma masih ada
Temuan kami
Kami mewawancarai 15 responden keturunan Cina dan 15 responden bukan keturunan Cina di Surabaya, Jawa Timur. Kami melatih dua pewawancara bukan keturunan Cina untuk mewawancarai responden bukan keturunan Cina dan dua pewawancara keturunan Cina untuk mewawancarai responden keturunan Cina.
Responden dipilih dari kaum muda yang masih aktif bekerja atau kuliah, dan cukup berpendidikan.
Pengumpulan data dilakukan pada 2016-2017 ketika Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama menjadi sorotan publik dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jakarta.
Surabaya kami anggap lebih baik ketimbang Jakarta yang dekat dengan pusat kampanye pilgub. Masyarakat Surabaya diharapkan lebih netral ketimbang masyarakat Jakarta yang dekat dengan sentimen anti-Cina ketika itu.
Eksklusivitas, nasionalisme, dan keterlibatan orang keturunan Cina dalam politik di Indonesia adalah tiga isu pokok yang dikemukakan responden kami.
Terkait eksklusivitas, responden kami – yang rata-rata masuk dalam golongan masyarakat ekonomi menengah-bawah – mengaku bertetangga dengan orang dari berbagai etnis, termasuk keturunan Cina.
Responden kami mengatakan bahwa walau mereka jarang ngobrol kecuali jika penting, mereka masih bertemu pada acara-acara bersama seperti acara PKK dan acara hari Kemerdekaan atau hari raya Idul Fitri.
Pada masa kolonial Belanda, tempat tinggal orang keturunan Cina sering dipisahkan dari masyarakat lokal. Pada awal Abad ke-20, pemerintah kolonial mengubah kebijakan wilayah tempat tinggal bukan berdasarkan perbedaan etnis, tapi berdasarkan status sosial ekonomi. Hal ini nampaknya berpengaruh hingga sekarang.
Responden kami banyak menyorot soal sekolah; menurut mereka orang keturunan Cina lebih banyak belajar di sekolah dan universitas swasta–utamanya swasta Kristen dan Katolik.
Pada jaman kolonial, dalam hal pendidikan, orang keturunan Cina umumnya terbagi dua: yang berorientasi pada pendidikan Belanda dan yang berorientasi pada pendidikan Cina. Kelompok keturunan Cina kelas menengah bawah biasanya menyekolahkan anak ke sekolah-sekolah Melayu biasa.
Pandangan soal hierarki kualitas institusi pendidikan ini sepertinya juga berlanjut hingga sekarang.
Dalam hal nasionalisme, rata-rata anak muda keturunan Cina lebih merasa dirinya orang Indonesia ketimbang orang Cina.
Orangtua merekalah yang, misalnya, masih mengingatkan anaknya untuk mencari pacar orang keturunan Cina karena masih merasa bahwa etnis Cina lebih baik.
Cara pandang membeda-bedakan etnis mana yang lebih baik dan mana yang kurang baik ini – yang juga terbentuk pada jaman kolonial – belum sama sekali hilang.
Beberapa responden bukan keturunan Cina pun masih ada yang merasa bahwa orang keturunan Cina itu lebih baik dan pekerja keras.
Namun, dalam wawancara yang kami lakukan, kami mencatat ada ketidaknyamanan untuk membandingkan etnis mana lebih baik atau lebih jelek. Responden nampak ragu-ragu untuk menjawab dari satu sisi saja.
Nasionalisme adalah elemen stereotip yang paling sering disorot tentang orang keturunan Cina; misalnya, anggapan mereka tidak berminat menjadi tentara atau malas ikut upacara hari Kemerdekaan.
Namun dari responden keturunan Cina diketahui bahwa perasaan keterikatan mereka pada segala yang berbau Cina sesungguhnya hampir tidak terasa lagi.
Nama, bahasa, dan cara hidup sehari-hari membuat mereka merasa sebagai orang Indonesia.
Bahasa Mandarin pun lebih banyak dipelajari oleh responden yang bukan keturunan Cina. Reponden belajar Mandarin bukan karena dia punya darah keturunan Cina, tapi semata karena keperluan bisnis.
Terkait keterlibatan dalam berpolitik, responden kami tidak banyak bicara soal keterlibatan kelompok keturunan Cina dalam politik kecuali soal Ahok.
Tak satupun responden menyebut politikus keturunan Cina, seperti Mari Pangestu, Kwik Kian Gie, Sofyan Tan, dan Alvin Lie.
Keterlibatan dalam berpolitik sebenarnya mudah dilacak di kalangan keturunan Cina selama Reformasi. Selama periode itu, muncul organisasi-organisasi sosial politik yang banyak menyuarakan pemikiran mereka dalam membangun Indonesia.
Pasca kerusuhan 1998, sebagian orang keturunan Cina meninggalkan Indonesia untuk menghindari kekerasan, tapi mereka yang memilih tinggal memahami bahwa diam tidak lagi emas.
Agar bisa terus hidup di Indonesia, mereka harus bersuara dalam politik.
Ini mewujud di antaranya lewat dua organisasi sosial yang dibentuk oleh kelompok keturunan Cina pasca 1998: PSMTI (Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia) dan INTI (Perhimpunan Indonesia Tionghoa).
Selain mengadakan acara budaya, kedua organisasi ini aktif menumbuhkan kesadaran politik, menyampaikan aspirasi kelompok keturunan Cina, dan mengkampanyekan anti-diskriminasi.
Belasan organisasi serupa telah berdiri sejak 1998.
Kiprah Ahok–kini juga dikenal dengan inisial BTP–yang terganjal dengan masalah etnis (dan agama) seharusnya tidak menyurutkan masyarakat keturunan Cina untuk terus berjuang dalam membangun Indonesia.
Mengutip kata-kata Yenny Wahid yang menghimbau agar menyudahi masalah perbedaan etnis yang telah memecah belah bangsa: Marilah kita bersama-sama bekerja untuk kemajuan bangsa Indonesia.
Agradhira Nandi Wardhana berkontribusi dalam penerbitan artikel ini.
Ikuti perkembangan terbaru seputar isu politik dan masyarakat selama sepekan terakhir. Daftarkan email Anda di sini.