Ngerinya krisis demokrasi di Malaysia

Perdana Menteri Malaysia dan Ketua Barisan Nasional Najib Razak (tengah) melambaikan bendera pada pertemuan akbar partainya menjelang pemilihan umum Fazry Ismail/EPA

Malaysia sedang bersiap-siap untuk menyelenggarakan pemilihan umum pada tanggal 9 Mei 2018.

Perdana Menteri Najib Razak dan koalisinya yang berkuasa, Barisan Nasional (BN), tancap gas untuk memastikan mereka menang, meski ada koalisi oposisi yang dipimpin oleh sosok kuat mantan perdana menteri Mahathir Mohamad.

Partai Malaysia yang berkuasa, United Malays National Organization Party (UMNO), telah memerintah melalui aliansi koalisi di bawah BN selama 60 tahun berturut-turut, sejak negara tersebut mendeklarasikan kemerdekaan dari Kerajaan Inggris.

Meski dilanda skandal korupsi 1Malaysia Development BHd (1MBD) dan protes sejak 2015, Najib telah berhasil mempertahankan kekuasaannya dengan menghilangkan atau menyuap pihak-pihak yang menyelidiki skandal tersebut.


Read more: Buasnya sistem politik Indonesia halangi upaya reformasi dari dalam oleh mantan aktivis


Najib secara konsisten menyangkal adanya aliran dana hampir $700 juta dari anggaran negara 1MDB ke rekening bank pribadinya. Dia memecat wakilnya, Muhyiddin Yassin, dan mengganti jaksa agung lantaran komentar kritisnya tentang skandal itu.

Akankah koalisinya, BN, memperoleh kursi terbanyak dalam pemilihan umum nanti?

Pemilu sebelumnya di tahun 2013 adalah ajang pertarungan yang paling sengit dalam sejarah negara itu. Perolehan koalisi BN dari pemungutan suara merosot hingga 47%, tapi berhasil meraih 60 persen dari 222 kursi parlemen Malaysia.

Euforia liberalisasi di Malaysia setelah Pemilu 2013 telah menyusut sejak pemimpin koalisi oposisi Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim, dipenjara atas tuduhan sodomi pada 2014.

Dengan dipenjaranya Anwar, Pakatan Harapan telah mengajukan kandidat yang paling tidak mungkin, yakni mantan bos dan musuh bebuyutan Anwar, Mahathir Mohamad yang berusia 92 tahun, untuk berlaga melawan Najib untuk meraih kursi perdana menteri.

Apa yang dipertaruhkan?

Kubu oposisi melancarkan protes di Kuala Lumpur pada tahun 2016 dan melobi aturan hukum yang lebih kuat untuk mengakhiri impunitas dan korupsi di Malaysia. Dukungan oposisi utama terkonsentrasi di daerah perkotaan, sedangkan dukungan BN tersebar di seluruh wilayah pedesaan.

Dalam pemilu kali ini, negara bagian Selangor, Johor, dan Kedah merupakan medan perang utama bagi koalisi oposisi.

Di Johor, yang dulu merupakan surga bagi pendukung BN, sebagian pemilih Malaysia berpaling melawan partai penguasa akibat meningkatnya biaya hidup dan korupsi.

Bila BN kalah dalam negara-negara bagian penting ini, ia akan mengikuti jejak partai berkuasa di negara-negara lain seperti Partai Kuomintang Taiwan dan Partai Revolusioner Institusional Meksiko yang akhirnya kehilangan dominasi.

BN akan mengikuti jejak yang sama dengan kedua partai itu seiring dengan semakin kompetitifnya sistem politik Malaysia.

Sistem pemilu Malaysia termasuk yang paling manipulatif di seluruh dunia.

Selain membatasi kebebasan pers dan memblokir blog-blog politik, BN telah menggunakan berbagai taktik manipulatif untuk memperoleh kursi di lembaga legislatif dan menggunakan uang negara untuk politik uang, mengintimidasi oposisi, dan memenjarakan lawan untuk menekan kompetisi pemilihan.

Gerrymandering (manipulasi penetapan daerah pemilihan) gaya Malaysia

Penetapan ulang daerah pemilihan dengan mengumpulkan pemilih oposisi dalam satu daerah atau menyebar mereka ke beberapa daerah pemilihan—dalam kasus Beruas di negara bagian Perak—telah menguntungkan BN.

Praktik gerrymandering yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Malaysia telah memperburuk kecurangan dalam perolehan kursi—artinya satu distrik pemilihan memiliki jumlah pemilih yang lebih sedikit ketimbang yang lain tapi keduanya mendapat representasi yang sama—dan pemisahan konstituensi menjadi wilayah perkotaan yang sangat padat dan wilayah pedesaan yang luas dan lebih jarang penduduknya.

Meski ada ketentuan konstitusional yang menetapkan ukuran konstituen “setidaknya sama besar dan jikalau berbeda, bedanya tidak lebih dari 15 persen,” ketentuan ini diubah menjadi 33 persen.

Perubahan batas-batas ini telah membuat partai pro-oposisi membutuhkan lebih dari 100.000 suara untuk terpilih, sedangkan konstituensi pro-BN menjadi kecil, dengan 30 daerah memiliki pemilih kurang dari 18.000.

Ini berarti bahwa nilai setiap suara berubah secara dramatis di seluruh negeri. Kandidat oposisi kini membutuhkan lebih banyak suara daripada lawan mereka BN untuk bisa terpilih.

Gerakan oposisi Malaysia, Bersih—Koalisi untuk Pemilihan yang Bersih dan Adil—adalah gerakan masyarakat sipil yang diluncurkan pada 2006. Mereka telah mengajukan lebih dari 30.000 keberatan terhadap perubahan batas “yang tidak konstitusional”.

Juga disoroti banyak peraturan dan praktik yang tidak adil, seperti “pemilih hantu” dan dugaan atas tinta permanen yang ternyata bisa dihapus di tahun 2013.

Namun tidak ada tindak lanjut untuk menanggapi keberatan itu.

Sebagai petahana, pemerintahan BN telah menggunakan dana negara dan mengumumkan program-program besar untuk menarik hati para pemilih.

Contohnya baru saja mereka membagikan uang kepada pemilih melalui dana 1Malaysia People’s Aid. Hampir tujuh juta penduduk miskin Malaysia diharapkan menerima uang itu, yang mencapai $308 juta setahun.

Pegawai negeri sipil juga diharapkan menerima bonus khusus tahun ini dan lebih banyak lagi setelah pemilu.

Dengan inflasi yang tinggi serta kekecewaan publik terkait pajak, pengangguran, dan upah, politik uang tentunya akan membantu Razak dan partainya meraih suara dari pemilih yang belum menentukan pilihannya.

Krisis demokrasi global

Para penjaga pro-demokrasi seperti Freedom House dan Economist Intelligent Unit telah memperingatkan bahwa demokrasi tengah menghadapi krisis serius dalam beberapa dekade terakhir.

Prinsip dasar yang menjamin pemilihan bebas dan adil, hak-hak minoritas, kebebasan pers, dan aturan hukum kini telah mendapat ancaman di seluruh dunia.

Penggunaan politik kotor dan kecurangan pra-pemilihan di Malaysia telah berkontribusi dalam krisis demokrasi global ini.

Meski ada gerakan oposisi yang kuat dan protes untuk perubahan, Razak dan koalisi BN-nya kemungkinan besar akan memenangkan pemilu mendatang. Polling Merdeka Centre for Opinion Research yang diselenggarakan pada Desember memprediksi penurunan suara populer BN secara keseluruhan.

Tapi hasil polling juga menunjukkan bahwa sistem pemilu yang sedang berlangsung akan membawa sekitar memberi kemenangan kepada petahana dengan meraup dua per tiga suara.

Kemenangan yang tidak adil ini mungkin akan menghancurkan koalisi oposisi yang lemah dan membawa Malaysia mundur masuk ke dalam sistem otoritarianisme yang merisaukan.

This article was originally published in English

Support evidence-based journalism with a tax-deductible donation today.