Pelanggaran HAM di Filipina berakibat fatal: sebuah pelajaran bagi Indonesia.

Anak Ephraim Escudero memegang foto ayahnya di dekat makamnya. Ayah dua anak tersebut dibunuh dalam perang yang dilakukan pemerintah Filipina dalam melawan pengedaran narkotik. Sheerah Escudero

Pelanggaran HAM di Filipina berakibat fatal: sebuah pelajaran bagi Indonesia.

Pada September 2017, dunia Sheerah Escudero runtuh seketika. Adik laki-laki tersayangnya, Ephraim telah hilang selama lima hari dan keluarga Escudero semakin putus asa. Mayatnya ditemukan tergeletak di jalan kosong lebih dari 100 kilometer jauhnya dari Kota Angeles, di provinsi Pampanga di Filipina, barat laut Manila. Ephraim telah ditembak di bagian kepala, tubuhnya dibungkus dengan tali pembungkus.

Remaja berusia 18 tahun itu adalah pengguna narkoba, tetapi sejauh yang diketahui keluarganya, dia sudah tidak menggunakannya lagi beberapa tahun belakangan. Namun ayah dari dua orang anak itu masih terjerat dalam perang melawan pengedaran narkotik yang diluncurkan Presiden Rodrigo Duterte. Dalam perang tersebut, pemerintah Filipina telah membunuh orang-orang yang dicurigai nya sebagai pengguna dan pengedar narkotik sejak 2016. Duterte baru-baru ini mengumumkan bahwa dia meningkatkan upayanya tersebut.

Sheerah Escudero

Sheerah dan keluarganya berusaha mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian Efraim. Mereka segera melaporkan nya ke polisi.. Departemen kepolisian setempat menolak untuk memberikan informasi atau arahan apa pun. Para saksi telah memberi tahu Sheerah bahwa Efraim dijemput oleh dua pria dengan sepeda motor, sebuah taktik pembunuhan umum yang sekarang dikenal sebagai riding in tandem.” Rekaman CCTV menegaskan hal ini.

Sheerah, seorang perempuan mungil berusia 20-an awal dengan senyum sumringah, menanggung trauma kematian saudara laki-lakinya dengan tabah. Halaman Facebook-nya adalah campuran potret kegembiraan bersama teman-temannya di kedai kopi dengan foto-foto tubuh berlumuran darah saudara lelakinya yang tergeletak di jalan.

Kematiannya akibat perang pemerintah Filipina dalam melawan narkotik membawa dampak personal yang dalam - kepergian dari saudara laki laki dan seorang ayah yang terlalu cepat.

Penargetan pekerja hak asasi manusia

Kami bertemu Sheerah pada akhir April 2018 ketika kami berkunjung ke Filipina untuk menyelidiki situasi HAM yang memburuk di negara ini. Kunjungan ini adalah bagian dari proyek penelitian yang lebih luas pada Program Hak Asasi Manusia Internasional, Fakultas Hukum Universitas Toronto, untuk memahami peran Kanada di wilayah Asia Tenggara.

Sheerah Escudero. Authors provided

Kami berbincang dengan lebih dari 50 pembela hak asasi manusia, aktivis lingkungan, pengacara, seniman, dan kelompok pribumi. Mereka mengungkapkan masalah di negara yang semakin menutup perbatasannya untuk orang luar.

Kisah Sheerah sudah terlalu umum terjadi. Penindakan brutal pemerintah Duterte terhadap penjahat narkotik terus berlanjut. Duterte secara terbuka menggembleng kekuatan Polisi Nasional Filipina untuk “bantai mereka semua,” dan “mengharapkan 20.000 hingga 30.000 lebih” kematian sebelum memutuskan perang berakhir.

Sama halnya dengan negara lain yang secara langsung menargetkan warganya sendiri, angka korban yang jatuh sulit dihitung, tetapi -Human Rights Watch memperkirakan ada lebih dari 12.000 orang tewas. Jumlah korban tewas terus meningkat setiap hari nya; termasuk anak-anak dan pemuda seperti saudara laki-laki Sheerah, Efraim. Kematian mereka menghancurkan keluarga dan struktur sosial masyarakat.

Yang Ditahan vs Dilepaskan. (Author provided)

Kisah Sheerah menunjukkan jeritan yang mendalam dari kekerasan yang dilakukan oleh negara. Kekerasan ini mengambil banyak bentuk. Sebagai contoh, rezim secara eksplisit menargetkan para pembela hak asasi manusia, menempatkan banyak pengacara, pekerja LSM dan aktivis lingkungan pada daftar ancaman “terduga teroris”, yang diajukan pemerintah di Pengadilan Manila pada Maret 2018.

Semua pengacara dan organisasi yang kami temui di pusat kota Manila menyebutkan banyak dari rekannya yang telah dimasukkan dalam daftar tersebut, beberapa telah ditahan oleh rezim, sementara yang lain hilang secara mengerikan.

Penambangan dan degradasi lingkungan

Daftar ancaman tersebut juga telah menciptakan iklim ketakutan di kalangan aktivis lingkungan yang telah mengadvokasi pembaruan agraria, hak asasi manusia bagi petani, serta menyoroti degradasi lingkungan sebagai akibat dari kegiatan penambangan mineral di seluruh Filipina.

Selama kami tinggal di Santa Cruz di provinsi Zambales, kami mewawancarai banyak aktivis lingkungan dan petani yang berbicara tentang kelambanan pemerintah dalam mengatasi dampak lingkungan yang luar biasa dari tambang nikel milik negara tetangga.

Sebuah koalisi aktivis lingkungan pada pertemuan di provinsi Zambales dengan para penulis. (Authors provided)

Pertambangan tersebut telah merusak sawah, mencemari sungai dan air laut, membunuh hewan ternak. Hal ini benar-benar menyulitkan bagi para petani dan nelayan untuk mempertahankan mata pencaharian mereka.

Pelayanan luar biasa dari masyarakat selama kami tinggal di sana, berbanding terbalik dengan kemiskinan yang mencolok sebagai akibat dari penambangan yang sedang berlangsung di wilayah ini. Banyak petani dan aktivis juga menyatakan kelelahan karena harus berurusan dengan lebih banyak peneliti yang pada akhirnya tidak melakukan apa pun untuk membantu situasi mereka.

Seperti yang dikatakan salah seorang petani: “Saya tidak ingin berbicara dengan orang Barat lain lagi - tidak ada yang berubah. Tambang Anda tetap beroperasi, pemerintah kami menjual nyawa kami, dan kami tidak punya apa-apa.”

Meskipun Kanada tidak mengoperasikan tambang secara langsung di Zambales, situasi keamanan yang memburuk pada saat kerja lapangan tidak memungkinkan kami untuk mengunjungi lokasi penambangan Kanada seperti yang kami rencanakan pada awalnya di pulau Mindadao, bagian selatan Filipina, atau fasilitas penambangan Emas Oceana di Didipio di Luzon tengah, yang telah menghadapi kritik keras dari kelompok-kelompok lingkungan di Kanada.

Tambang miik Kanada juga menghancurkan lingkungan

Namun, dampak lingkungan yang kami amati di Santa Cruz tampaknya serupa dengan yang ada di tambang emas Oceana, menurut perwakilan komunitas Didipio serta aktivis lingkungan di Manila yang secara rutin memantau pertambangan milik Kanada.

Di Mindanao, ribuan orang telah mengungsi akibat aktivitas pertambangan dan perang pemberontakan yang dilakukan sejumlah besar masyarakat adat. Mereka sering menjadi target untuk dibunuh oleh pemerintah Duterte karena mencoba untuk melawan.

Menurut seorang kepala suku pribumi Lumad, Datu Lala: “Mindanao sekarang begitu termiliterisasi sehingga kami tidak bisa bernafas. Kita harus keluar - kalau tidak kita akan terbunuh.”

Kepala suku dan para anggotanya telah mencari perlindungan ke Manila selama beberapa bulan terakhir setelah sejumlah anggota keluarga mereka, termasuk anak-anak, terbunuh. Komunitas seperti Lumad semakin takut untuk berbicara karena takut menjadi target pemerintah, sementara itu aktivis lingkungan juga tidak ingin menjadi target berikutnya.

Pemerintahan Duterte telah mengabaikan lembaga demokrasi fundamental dan peradilan yang independen, dengan menyingkirkan Maria Lourdes Sereno, hakim agung Mahkamah Agung Filipina, dan secara terbuka menyerang Komisi Hak Asasi Manusia, badan independen dan konstitusional yang diamanatkan untuk memantau dan menyelidiki hak asasi manusia di Filipina.

Duterte bahkan mengancam akan memangkas anggaran Komisi Hak Asasi Manusia tahunannya menjadi hanya US$20 dan telah memanggil ketuanya, Chito Gascon, seorang pedofil dalam sebuah siaran TV nasional.

Jose Luis Martin ‘Chito’ Gascon, ketua Komisi Hak Asasi Manusia di Filipina. (Authors provided)

Duterte tidak berhenti dengan orang-orangnya sendiri.

Pemerintahannya juga telah menutup perbatasan Filipina bagi pengamat internasional, dan dia melarang orang asing seperti politisi Italia Giacomo Filibeck dan delegasinya untuk memasuki negara itu pada bulan April.

Bahkan misionaris religius pun tidak luput dari sasaran. Selama kami di Filipina, Duterte memerintahkan pengusiran seorang biarawati Australia berusia 76 tahun, Sister Patricia Fox, yang telah tinggal di negara itu selama 20 tahun, karena dianggap sebagai “aktivis hak asasi manusia.”

Dan petugas khusus PBB untuk hak masyarakat adat, Victoria Tauli-Corpuz, telah ditempatkan pada daftar teroris yang dicurigai dan sekarang takut untuk kembali ke Filipina.

Kerja lapangan kami dirusak oleh lingkungan yang semakin tidak bersahabat ini. Kami berulang kali diberitahu untuk tidak bertindak macam-macam dan menarik perhatian orang. Sumber kami memperingatkan bahwa pemerintah tidak suka dikritik orang asing.

Kanada harus berbuat lebih baik

Sebagai dua orang pengacara yang fokus pada hukum hak asasi manusia, kami sangat terganggu oleh perbedaan antara kenyataan ini di lapangan dan tidak adanya tindakan dari kedutaan Kanada di Filipina.

Pengadilan Kriminal Internasional telah memulai penyelidikan awal terhadap Duterte sendiri, dan presiden membalas dengan menyerukan pengunduran diri dari pengadilan dan mengancam akan menangkap jaksa utamanya, Fatou Bensouda, jika ia berani menginjakkan kakinya di Filipina.

Namun, selama kunjungan kami ke Kedutaan Besar Kanada di Manila, seorang juru bicara menekankan desakan Kanada untuk mempertahankan “hubungan persahabatan” dengan masyarakat Filipina.

Ada kemungkinan bahwa Kanada mendapat manfaat dari hubungan persahabatan ini. Kami mengimpor tenaga kerja dari Filipina melalui skema pekerja asing temporernya. Tetapi bisa saja dengan menyerukan pelanggaran hak asasi manusia di Filipina tidak akan menjadi pertanda baik untuk mempertahankan aliran tenaga kerja yang menyokong ekonomi Kanada.


Read more: 'Riset gaya helikopter': siapa yang untung dari riset internasional di Indonesia?


Setidaknya, bagaimana pun, Kanada harus secara kritis memeriksa kembali kebijakan bantuan luar negeri dan hubungan perdagangannya dengan Filipina, seperti kesepakatan helikopter yang baru saja dibatalkan senilai $300 juta. Dalam perjanjian tersebut, Kanada akan mengirim 16 helikopter siap tempur kepada militer Filipina dan itu bisa terjadi jika tidak ada reaksi oleh publik Kanada dan media.

Namun, pada bulan April 2018, ada pembahasan baru tentang penjualan helikopter yang sama, serta helikopter tambahan yang dikirim langsung ke Kepolisian Nasional Filipina pada bulan Juni tahun ini. Perlu diingat ini adalah lembaga kepolisian yang melakukan pembunuhan dalam perang melawan narkotik.

Masa kanak-kanak Sheerah dan Ephraim Escudero. Sheerah Escudero

Sulit untuk menegakkan janji Kanada dalam penegakan hak asasi manusia internasional ketika melihat penderitaan orang-orang seperti Sheerah, yang kehilangan satu-satunya saudara laki-lakinya dalam perang narkotik.

Sheerah merasa terguncang bahwa secara tidak langsung menyadari bahwa “Duterte merasa membunuh orang karena menggunakan narkotik itu suatu hal yang normal, daripada memberi mereka akses ke perawatan dan rehabilitasi.”

Untuk mengatasi trauma, Sheerah menjadi aktivis dan penulis, menjadi sukarelawan untuk Rise Up, jaringan organisasi yang melakukan advokasi melawan pembunuhan terkait narkotik.

Kematian Ephraim terus menggema sepanjang hidupnya dengan cara yang tak terduga, bertindak sebagai alarm yang “dingin”, meski itu juga membuat hidupnya lebih berisiko. Menjaga memori kakaknya tetap hidup membuatnya menjadi target. Menurutnya, “Jika pertumpahan darah ini berlanjut, kita semua bisa jadi korban di sini.”

This article was originally published in English