Pengunjuk rasa dari Papua melakukan aksi mereka di Jakarta pada Kamis kemarin. Bagus Indahono/EPA

Pembatasan internet di Papua ancam demokrasi dan kebebasan berpendapat seluruh rakyat Indonesia

Sejak 16 Agustus 2019, pemerintah memperlambat akses internet di Papua dan akhirnya memblokir penuh akses tersebut pada 21 Agustus.

Pemerintah melakukan pemblokiran dan mengirim pasukan militer untuk mengatasi kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, pada 19 Agustus, menyusul aksi protes terhadap tindakan persekusi dan rasisme yang dilakukan organisasi masyarakat dan oknum aparat di Malang dan Surabaya, Jawa Timur; dan Semarang, Jawa Tengah terhadap mahasiswa Papua.

Ini kedua kalinya pada 2019 pemerintah memblokir akses internet saat terjadi pergerakan politik. Pada Mei 2019, pemerintah juga membatasi akses internet saat terjadi demonstrasi yang menggugat hasil akhir pemilihan umum yang berujung kerusuhan di Jakarta. Alasan yang digunakan sama: demi mencegah penyebaran hoaks.

Pemblokiran akses internet, seperti yang terjadi di Papua baru-baru ini, menjadi preseden buruk bagi Indonesia yang merupakan negara demokrasi dengan indeks kebebasan tertinggi di Asia Tenggara.

Dengan menutup akses media sosial dan internet, pemerintah tidak hanya melukai kebebasan masyarakat Papua untuk berpendapat dan menginformasikan tentang apa yang sebenarnya terjadi di wilayah mereka, tapi juga hak seluruh bangsa Indonesia untuk mendapatkan informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Internet dalam demokrasi di Papua

Di Papua, akses informasi telah lama dibatasi, utamanya bagi para jurnalis asing dan media yang ingin meliput di sana.

Pembatasan akses informasi itu dilakukan sebagai kontrol dari pemerintah untuk meredam gerakan separatis Papua yang memperjuangkan kemerdekaan dari Indonesia.

Gerakan separatis ini muncul sebagai wujud ketidakpuasan atas hasil referendum yang memutuskan Papua resmi menjadi bagian dari wilayah Indonesia pada 1969. Meski dilakukan di bawah pengawasan PBB, referendum tersebut hanya diikuti oleh 1.022 delegasi Papua, yang dipilih oleh penguasa di Jakarta.

Sejak itu, pembatasan akses informasi terjadi di Papua dan diikuti oleh bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya seperti marjinalisasi terhadap masyarakat Papua, serangkaian operasi militer yang melanggar hak asasi, dan eksploitasi sumber daya alam Papua yang melimpah..

Pada Mei 2015, Presiden Joko “Jokowi” Widodo berjanji membuka akses bagi jurnalis asing. Akan tetapi, jurnalis asing masih diusir saat meliput di Papua.

Saat akses peliputan media dibatasi, peran internet dan media sosial menjadi penting.

Akses internet memungkinkan jurnalis untuk mencari informasi langsung ke warga dan tidak sekadar mengandalkan pernyataan resmi pejabat.

Yang tidak kalah pentingnya, akses internet dan media sosial memungkinkan warga Papua menyampaikan informasi ke publik dan mengetahui kejadian di daerah lain.

Segala informasi yang tadinya “gelap” bisa menjadi “terang”, dan kebenaran sebuah informasi dapat dikonfirmasi.

Clay Shirky, profesor di bidang media dari New York University, Amerika Serikat, dalam artikelnya The Political Power of Social Media (Kekuatan Politik Media Sosial) mengatakan bahwa media sosial dapat membantu proses demokrasi dengan membolehkan siapa saja membagi informasi dan menciptakan apa yang disebut sebagai kesadaran bersama.

Kesadaran bersama ini penting untuk menyadarkan komunitas dan masyarakat umum tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan adanya pemahaman dan kesadaran bersama maka sebuah isu bisa menjadi agenda publik untuk dibawa dan didiskusikan di ruang-ruang publik.

Dalam konteks Papua, tanpa internet, rasa ketidakadilan dan diskriminasi yang dirasakan oleh sekelompok orang tidak dapat dibagikan ke orang lain untuk membangun kesadaran atas ketidakadilan tersebut.

Dengan demikian, pembatasan akses pada internet melukai demokrasi.

Filsuf Jerman Jurgen Habermas mengatakan demokrasi hanya akan hidup jika publik dapat dengan bebas mendiskusikan permasalahan mereka dalam ruang-ruang publik.

Riset dari ahli media Chang Sup Park dari University at Albany, Amerika Serikat terhadap kebebasan berpendapat di Korea Selatan dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa budaya demokrasi akan tumbuh pada lingkungan yang warganya bebas berpendapat.

Dampak blokir internet di Papua

Demokrasi di Papua yang sudah rapuh dengan berbagai isu kekerasan dan pelanggaran HAM berada di ujung tanduk begitu pemerintah menutup akses internet di sana.

Beberapa pihak sudah memprotes langkah pemerintah dalam memblokir akses internet di Papua. Salah satunya adalah South East Asia Freedom of Expression Network atau Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet).

Akibat pemblokiran ini, Direktur SAFEnet Damar Juniarto mengatakan tindakan pembatasan tersebut malahan membuat masyarakat di luar Papua tidak bisa mencari kebenaran peristiwa yang terjadi.

Mereka tidak bisa mengecek keselamatan sanak saudaranya di sana dan tidak bisa memverifikasi hoaks dari sumbernya langsung karena ketiadaan akses informasi di Papua.

Pemblokiran yang lukai semua

Sebagian pihak membela langkah pemerintah karena mereka menganggap pemblokiran tersebut diperlukan untuk mencegah beredarnya kabar bohong yang beredar di media sosial yang mungkin akan menyulut tindakan kekerasan yang lebih parah.

Ada anggapan bahwa pemerintah diperbolehkan membatasi akses internet pada aksi kerusuhan 22 Mei yang lalu demi alasan untuk melindungi publik dari ancaman kerusuhan yang disulut dari hoaks yang beredar di media sosial.

Presiden Jokowi juga membela keputusan pemerintah untuk memblokir internet di Papua dengan mengatakan langkah tersebut diambil untuk menjaga keamanan nasional.

Tapi perlu dicermati bahwa ada ancaman lebih besar yang menghadang: yaitu ancaman terhadap kebebasan berekspresi yang merupakan salah satu pilar utama demokrasi.

Yang terancam tidak hanya masyarakat Papua tapi juga bangsa Indonesia secara keseluruhan. Media tidak bisa mengakses informasi melalui internet dari sana sehingga kemampuan wartawan dan warga untuk berbagi informasi semakin kecil.

Penutupan akses internet berdampak pada semakin sempitnya informasi yang dapat diakses tidak hanya oleh masyarakat Papua, tapi juga masyarakat Indonesia di luar wilayah Papua dan masyarakat dunia.

Terancamnya hak warga di Papua dan di provinsi untuk mendapatkan informasi dan memberikan pendapat dapat melukai demokrasi yang telah dibangun susah payah di Indonesia.