Aksi penjarahan toko-toko dan pusat perbelanjaan yang ramai diberitakan menyusul terjadinya bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu cukup menyedot perhatian.
Meski sempat dibantah oleh pemerintah, sejumlah media nasional dan internasional membenarkan bahwa telah terjadi pengambilan barang secara tidak terkontrol oleh warga yang kekurangan pasokan kebutuhan pokok pasca terjadinya gempa dan tsunami.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) juga membenarkan telah terjadi penjarahan pada sedikitnya 40 swalayan ukuran sedang dan 1 gerai swalayan besar yang ada di sekitar kota Palu.
Bagaimana kita bisa menjelaskan aksi penjarahan ini? Dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya terjadi kembali?
Dalam bencana, penjarahan adalah mitos?
Menghadapi bencana, manusia pada umumnya memiliki kecenderungan dasar untuk bersikap pro-sosial, saling membantu secara sukarela agar krisis bisa dilewati dengan lebih mudah.
Modal sosial semacam ini dibangun melalui pengerahan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk digunakan bersama dalam melewati periode kritis.
Penjarahan pasca-bencana justru merupakan wujud perilaku antisosial yang kontra-produktif, dan sebenarnya jarang terjadi sehingga cenderung dipandang sebagai suatu mitos.
Lalu apa yang sebenarnya terjadi di Palu?
Hilang kendali
Aksi penjarahan di Palu dan Donggala awalnya berkembang dari keprihatinan warga akibat kekurangan suplai kebutuhan pokok pasca bencana.
Keprihatinan ini berkembang menjadi kekalapan ketika warga bukan hanya menyasar barang-barang kebutuhan pokok, namun juga yang bukan kebutuhan pokok seperti televisi dan telepon seluler. Selain itu, ATM dan kendaraan-kendaraan yang menyuplai kebutuhan pokok untuk korban juga tak luput menjadi sasaran penjarahan.
Penjelasan pertama untuk aksi semacam ini dapat kita diperoleh dengan memahami kebutuhan manusia untuk memegang kendali atas keadaan sekitarnya.
Rasa memiliki kendali (sense of control) adalah salah satu fondasi penting bagi kestabilan psikologis manusia.
Dalam peristiwa bencana, kehilangan harta milik berharga secara tak terduga membawa ancaman terhadap rasa memegang kendali ini, sehingga menimbulkan goncangan psikologis. Dalam situasi demikian, naluri dasar untuk bertahan hidup muncul, dan mendorong individu untuk mencari cara-cara baru untuk memulihkan kendali, termasuk melakukan hal-hal berisiko seperti menjarah.
Di masa-masa awal pasca bencana di Palu, barang-barang yang umumnya dicari warga adalah barang kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan dan BBM. Barang-barang seperti ini bersifat praktis, yang kerap diasosiasikan dengan kemampuan menyelesaikan masalah. Karena berhubungan dengan penyelesaian masalah, penggunaan barang-barang ini secara psikologis dapat menumbuhkan rasa “memegang kendali”, sehingga amat penting dalam situasi kritis.
Namun, bagaimana dengan penjarahan barang-barang elektronik dan mewah yang juga sempat dilaporkan?
Individu versus kelompok
Penjarahan barang-barang mewah pascabencana di Palu ini secara etis mungkin sulit diterima. Perilaku ini mungkin menjadi jelas bila kita memahami aksi penjarahan ini sebagai akibat dari proses pembenaman identitas individual demi kepentingan kelompok atau deindividuation yang ekstrem, di saat warga membangun modal sosial menghadapi bencana.
Menurut teori deindividuation, perilaku seorang individu ketika sedang sendiri cenderung berbeda ketika individu itu sedang berinteraksi dalam kelompok. Di dalam kelompok, nilai dan prinsip-prinsip individu cenderung ditekan agar modal sosial dapat tumbuh. Dalam situasi kritis seperti bencana, prinsip-prinsip moral individu yang awalnya kuat dibenamkan dan diganti dengan norma bersama yang muncul sebagai modal untuk menyelesaikan persoalan yang mendesak. Norma kelompok itu muncul melalui proses saling bertukar informasi.
Dalam bukunya Going to Extremes“ (2009), pakar hukum dan ekonomi Universitas Harvard, Cass Sunstein, menyatakan bahwa ketika individu-individu yang sedang menghadapi persoalan bersama saling bertukar informasi sebagai sebuah kelompok, mereka cenderung akan menghasilkan sikap dan tindakan yang lebih ekstrem dibanding sikap dan tindakan mereka sebagai individu.
Ketika warga bertukar informasi dan menyadari bahwa mereka sedang berada dalam krisis, norma "apa saja baik dilakukan agar bisa keluar dari krisis” mudah muncul dan dibenarkan.
Apabila seorang warga melihat warga lain mengambil barang tertentu yang sesungguhnya bukan kebutuhan pokok, maka ia pun mudah membenarkan bahkan meniru perilaku tersebut, karena norma kelompok yang terbentuk telah membenamkan prinsip moral yang dipegangnya.
Cengkeraman konsumerisme
Selain alasan di atas, penjarahan terhadap barang-barang mewah pasca bencana di Palu ini juga merefleksikan pola hidup konsumtif dalam masyarakat Indonesia.
Secara makro, Indonesia merupakan negara dengan ekonomi berbasis konsumsi terbesar di Asia Tenggara. Konsumsi rumah tangga di Indonesia merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi selama lebih dari empat dekade.
Dalam masyarakat yang cenderung konsumtif, identitas, kesuksesan dan makna hidup seringkali diukur dari akumulasi harta milik dan “kemampuan berpartisipasi” dalam berbagai aktivitas konsumsi di pasar modern. Bagi kalangan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang mapan, hal ini sudah normal dan tidak terlalu menjadi soal. Namun bagi masyarakat yang kurang berdaya secara sosial-ekonomi, kehidupan semacam ini adalah sumber perasaan ketertinggalan dan keterasingan. Runtuhnya pranata sosial akibat peristiwa destruktif seperti bencana dapat menjadi momentum untuk merekonstruksi identitas dan “mengusir” perasaan ketertinggalan itu.
Pembelajaran untuk mitigasi bencana
Sebagai negara konsumtif sekaligus paling rawan bencana di dunia, aksi penjarahan di Palu dan Donggala ini menyisakan sejumlah pembelajaran bagi penanganan bencana di Indonesia.
Penciptaan sistem penyediaan dan distribusi logistik darurat bencana yang tangguh di Indonesia amat penting. Pusat-pusat aktivitas konsumsi justru dapat memainkan peran sentral dalam hal ini, sehingga membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan pihak keamanan.
Kontrol yang lebih baik terhadap pasokan informasi ke masyarakat dalam periode kritis pascabencana juga diperlukan. Hal ini untuk mengurangi ketidakpastian dan mengendalikan dinamika kelompok warga yang terdampak.
Hanya dengan kolaborasi dan protokol penanganan situasi krisis pascabencana yang lebih komprehensif antara pemerintah, pelaku usaha, pihak keamanan dan juga media, kesimpangsiuran informasi serta goncangan psikologis masyarakat dapat dikendalikan, agar tidak berujung pada aksi-aksi destruktif seperti penjarahan.