Pada 04:20, 4 pelaku memanjat tongkang dengan menggunakan tali dan kail sekitar 3 mil dari Pulau Perasi Selatan. (…) Tak lama pelaku mengikat masinis (…). Pelaku terdiri dari 4 orang menggunakan dua perahu dengan mesin portabel dan baling-baling portabel serta setidaknya 4 parang.
Serangan ini terjadi pada Februari 2018 menurut laporan Information Fusion Centre. Bermarkas di Singapura, badan ini terdiri dari 20 Perwira Angkatan Laut dari negara-negara Eropa dan Asia.
Perompak modern beroperasi di perairan Indonesia. Rute Selat Malaka memberikan akses penting bagi kapal-kapal untuk transportasi minyak dan gas dan barang-barang lain ke pasar Eropa dan Afrika.
Sejak 2012, Indonesia merupakan negara paling rawan pembajakan di dunia menurut laporan Biro Maritim Internasional (IMB) pada 2017. Sekitar 43 peristiwa kekerasan di laut dilaporkan pada 2017. Ini termasuk satu pembajakan, lima percobaan serangan, dan 33 insiden di dermaga atau ketika perahu sedang lempar jangkar.
Jumlah serangan perompak di Indonesia pada 2017 lebih tinggi daripada di perairan Afrika Timur yang juga merupakan daerah rawan pembajakan. Tiga puluh tiga kapal diserang di Nigeria dan hanya delapan di Somalia (termasuk di Teluk Aden).
Pada kuartal pertama tahun ini, Nigeria mengambil alih Indonesia sebagai negara dengan serangan bajak laut terbanyak—Nigeria mengalami 22 insiden perompakan dibandingkan dengan sembilan perairan Indonesia.
Joint War Committee, sebuah organisasi yang mewakili perusahaan-perusahaan penjamin masih memasukkan Tanjung Priok sebagai “zona risiko perang” karena “Perang, Pembajakan, Terorisme, dan Risiko Terkait”, tapi tanpa penjelasan khusus mengenai kenyataan yang terjadi di pelabuhan Indonesia tersebut.
Pada kenyataannya bajak laut di Indonesia tidak seperti perompak internasional dengan bendera Jolly Roger yang menyandera kapal di perairan lepas. Pembajakan gaya Indonesia lebih dekat dengan pencuri laut daripada bajak laut ala Hollywood. Menurut definisi resmi, pembajakan dilakukan di laut lepas, sementara perampokan bersenjata di laut terjadi di perairan teritorial.
Perompak di perairan Indonesia terutama mengancam kapal-kapal berukuran kecil dan menengah. Para perompak biasanya mencuri gaji awak kapal, telepon seluler, laptop, dan peralatan pengiriman laut.
Pada era 2000-an dan awal 2010 saya mengunjungi berbagai pelabuhan tikus, yaitu pelabuhan kecil informal dan atau ilegal di sepanjang Selat Malaka. Saya mencoba mengurai statistik soal perompakan di Indonesia untuk memahami keadaan di lapangan.
Siapa para perompak dan bagaimana cara kerja mereka
Dalam pelabuhan tikus ini dan kota-kota sekitar pelabuhan tikus terdapat dua kelompok “bajak laut”.
Kelompok pertama adalah pengemudi perahu taksi dan nelayan lokal yang mengenal perairan sekitar dengan baik. Mereka bersembunyi di hutan bakau di sepanjang selat dan mencuri barang-barang berharga dari perahu yang melintas di dekat pantai.
Kelompok perompak ini kebanyakan amatir. Mereka mengenakan topeng dan membawa parang dari rumah sendiri ketika menyerang di malam hari. “Sihir hitam” memberi mereka rasa kepercayaan diri. Mereka percaya air dari dukun akan membuat sampan mereka tak kasatmata.
Sebagian besar insiden yang dilaporkan oleh Information Fusion Centre adalah serangan dari kelompok lokal ini. Mereka biasanya dipimpin oleh pemimpin-pemimpin lokal, salah satu dari mereka menganggap dirinya sebagai “Robin Hood laut”. Dana dari hasil jarahannya digunakan untuk membangun desa dan masjid.
Kelompok kedua terdiri dari orang-orang muda dari daerah terpencil di Indonesia. Beberapa datang dari Sumatra Utara dan Flores. Terpikat oleh janji Zona Ekonomi Khusus Kepulauan Riau, mereka datang ke kota-kota pesisir seperti Nagoya di Batam, tapi akhirnya kesulitan mencari pekerjaan yang layak. Di antara pasar kotor dan rumah-rumah kayu di daerah kumuh, mereka menghabiskan waktu dengan minum kopi di tempat-tempat yang ada tawaran untuk pekerjaan legal dan ilegal beredar.
Ketika seorang pengusaha asing dengan niat jahat mendapatkan informasi dari intelnya di perusahaan pelayaran mengenai jadwal kepergian sebuah kapal, ia akan meminta rekanan dari Indonesia untuk mencari anak buah untuk merampok kapal tersebut.
Mereka kemudian berkumpul di hotel yang murah. Di sana mereka menunggu uang untuk menyewa sampan dan membeli bahan bakar. Kemudian, mereka bergerak ke pelabuhan tikus dan meluncur dari sana untuk memulai serangan mereka. Setelah naik kapal target mereka, mereka mengambil alih kapal. Awak kapal perahu yang mereka bajak, disandera atau dimasukkan ke perahu penyelamat.
Seorang pemimpin tak resmi dari satu pelabuhan tikus mengakui pada saya bahwa ia mengenal orang-orang yang merampok di laut. Namun dia memilih untuk tidak menghentikan mereka. Dia menjustifikasi bahwa penduduk desa dapat memperoleh uang dari perampokan laut, sementara kerugian awak yang sah ditanggung oleh perusahaan asuransi dan mereka tidak dilukai.
Tidak terhubung dengan terorisme
Apakah konteks perompakan di perairan Indonesia mendukung sebuah kelompok ketiga, yaitu teroris di laut? Sebuah analisis yang keluar pada 2000 menyimpulkan demikian.
Tapi, mantan anggota Jamaah Islamiyah Nasir Abbas mengaku kepada saya dalam wawancara pribadi di Jakarta, bahwa serangan di laut terlalu sulit untuk dilakukan dan tanpa pengaruh media besar dibandingkan dengan bom di daratan.
Bajak laut beroperasi diam-diam, demi uang. Ini adalah kebalikan dari teroris, yang memiliki agenda politik dan ingin mendapatkan penonton.
Kepala pelabuhan tikus yang menolak untuk menghentikan para perampok laut mengatakan kepada saya: “Jika saya melihat orang-orang radikal datang untuk merencanakan serangan, pasti saya akan memperingatkan Jakarta”.
Apa yang berikutnya
Untuk mencegah masalah bajak laut, pemerintah Indonesia menghadapi masalah koordinasi. Siapa yang memimpin dalam mengatasi masalah ini? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Angkatan Laut, polisi maritim, atau penjaga pantai?
Indonesia pada 2014 merilis Undang-Undang tentang Kelautan yang memuat tindakan negara di laut. Namun untuk menerapkan hukum, pemerintah perlu menetapkan peraturan pelaksana. Melihat tantangan yang berkembang ke depan—dari kapal perang asing hingga penjaga pantai dan nelayan ilegal—pemerintah Indonesia harus menciptakan koordinasi yang tepat antara lembaga-lembaganya.
Industri pelayaran tidak bisa hanya mengandalkan kepala desa untuk menghentikan perampokan di laut.
Prancis yang menguasai Zona Ekonomi Eksklusif terbesar kedua di dunia, dengan adanya berbagai pulau Prancis di Samudera Atlantik, Hindia, dan Pasifik telah memfokuskan pada masalah koordinasi ini sejak 1800. Koordinasi untuk mengatasi masalah bajak laut berada di bawah para kepala wilayah maritim, yang melapor kepada Perdana Menteri.
Selain pendekatan Prancis, Indonesia dapat juga melihat pendekatan yang dilakukan Uni Eropa di Somalia. Mereka tidak hanya berpatroli di laut, tapi juga memerangi akar masalah yang mendorong orang terlibat kejahatan di laut yaitu korupsi, pengangguran, dan kemiskinan di pesisir. Di Afrika Timur, Uni Eropa menjalankan misi kemanusiaan bersamaan dengan misi militer.
UNESCO bekerja sama dengan kementerian di Indonesia juga menjalankan berbagai kegiatan untuk memperbaiki kondisi kehidupan di berbagai pulau di Indonesia. Selain riset keamanan, penelitian antropologi diperlukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh dari situasi pembajakan laut.