Rencana Australia pindahkan kedutaan ke Yerusalem bisa pengaruhi hubungan dengan Indonesia

Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan Presiden Joko “Jokowi” Widodo" berbincang di Istana Presiden di Bogor dalam kunjungan Morrison ke Indonesia beberapa waktu lalu Lukas Coch/AAP

Rencana Australia pindahkan kedutaan ke Yerusalem bisa pengaruhi hubungan dengan Indonesia

Rencana Australia memindahkan kedutaan besar di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem membuat Indonesia geram. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi telah memperingatkan Australia bahwa langkah tersebut berpotensi mengganggu hubungan bilateral kedua negara.

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki solidaritas kuat terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Artinya, rencana Australia memindah kedutaan besar ke Yerusalem merupakan tamparan bagi Indonesia karena rencana itu menunjukkan dukungan politik negara kanguru tersebut terhadap Israel.

Di tengah-tengah ketegangan antara Canberra dan Jakarta, Perdana Menteri Australia Scott Morrison meyakinkan bahwa isu terkait Yerusalem tersebut tidak akan mempengaruhi proses penyelesaian perjanjian kerja sama ekonomi antara kedua negara yang dikenal dengan sebutan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

Dalam suasana menjelang pemilihan umum legislatif dan presiden yang diselenggarakan Indonesia tahun depan, wacana penundaan IA-CEPA bisa saja muncul kembali. Isu agama merupakan komoditas ampuh yang sering digunakan politikus untuk memenangkan suara.

Jika penundaan IA-CEPA benar terjadi, dampaknya tidak hanya kerugian ekonomi di kedua negara. Perubahan dinamika hubungan Indonesia dan Australia tentunya menjadi bagian potensi risiko lainnya, meskipun tidak diinginkan.

Penundaan masih mungkin

Dalam kunjungan Morrison ke Jakarta tempo lalu, Australia dan Indonesia telah menandatangani kesepakatan mendasar untuk menyelesaikan negosiasi IA-CEPA. Meskipun demikian, perjanjian ini belum sepenuhnya selesai dan masih menunggu proses penyelesaian naskah utuh.

Memperhatikan situasi politik di Indonesia dan rencana Australia terkait Yerusalem yang berpotensi berseberangan dengan sikap masyarakat Muslim, segala kemungkinan bisa saja terjadi.

Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum legislatif dan presiden tahun depan.

Pada masa ini, politikus sering menggunakan isu agama sebagai komoditas politik guna menarik simpati pemilih.

Sebelum terpilih, Presiden Joko “Jokowi” Widodo sempat menjadi target dari kampanye hitam isu agama. Dengan mengangkat isu pluralisme, Jokowi justru menjadi sasaran dan kubu Prabowo Subianto lawannya menyebutnya ‘tidak Islami’. Jokowi berhasil menampik citra tersebut dan memenangkan pemilu, meskipun dengan hasil yang tipis.

Pemilu 2014 membuktikan bahwa isu agama berperan penting dalam menentukan preferensi pemilih. Dari pengalaman tersebut, Jokowi menyadari perlunya langkah taktis untuk menarik pemilih Muslim.

Karena itu, pada pemilu tahun depan, Jokowi memilih ulama kenamaan, Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden untuk menarik suara Muslim konservatif.

Dalam pendekatan tersebut, jika Australia tetap bersikukuh memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem, bukan hal yang mustahil bagi Jokowi untuk menunda proses IA-CEPA untuk meningkatkan elektabilitas di masyarakat Muslim.

Dukungan Jokowi terhadap Palestina bukan sikap yang baru. Pada kampanye pemilu presiden 2014 lalu, Jokowi dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina.

Kerugian ekonomi

Jika penundaan IA-CEPA terjadi, Indonesia dan Australia akan kehilangan banyak potensi kerja sama ekonomi.

Bagi Indonesia , IA-CEPA akan membuka kesempatan untuk mengoptimalkan pasar ekspor ke Australia. Indonesia akan menikmati tarif 0% tarif untuk semua komoditas ekspor, termasuk otomotif, herbisida, pestisida, peralatan elektronik, mesin, karet, kayu, kopi, cokelat, dan kertas. Perjanjian ini juga memungkinkan Indonesia untuk memperluas ekspor kelapa sawit.

Sementara itu, bagi Australia, perjanjian ini akan memperkuat ekspor baja dan produk pertanian ke Indonesia. Perjanjian ini juga memungkinkan universitas di Australia untuk menanamkan modal dan membuka cabang di Indonesia. Investasi ini sekaligus membuka kesempatan Indonesia untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan tinggi.

Dengan semua manfaat tersebut, penundaan IA-CEPA akan berisiko menunda pertumbuhan industri terkait dan berdampak pada pekerja pada industri tersebut.

Perdagangan sebagai instrumen politik luar negeri

Kemungkinan penangguhan kesepakatan IA-CEPA akan berdampak pada hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia di luar masalah ekonomi.

Perspektif terhadap IA-CEPA sebatas perjanjian kemitraan ekonomi dengan kalkulasi untung rugi yang terlalu ketat merupakan kelemahan Australia selama ini. Kasus terkait perpindahan kedutaan besar ke Yerusalem ini menyadarkan kedua negara bahwa perjanjian perdagangan sebenarnya tidak hanya soal ekonomi.

Dalam situasi ini, kemungkinan penundaan IA-CEPA justru berpotensi meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perjanjian tersebut. Indonesia bisa meminta peninjauan kembali daftar sektor-sektor yang sensitif untuk memastikan bahwa ekspor dari Australia tidak akan menghancurkan kompetisi barang import dari Indonesia. Indonesia juga bisa meminta tawaran investasi yang lebih adil dalam sektor pendidikan tinggi karena perlawanan dari perguruan tinggi swasta di Indonesia.

Indonesia juga dapat membawa negosiasi perdagangan ke agenda yang lebih luas untuk mendukung Palestina dan mencegah krisis kemanusiaan lebih lanjut.

Menempatkan agenda non-ekonomi ke dalam negosiasi perdagangan bebas bukanlah hal baru. Belakangan, Uni Eropa menolak menandatangani perjanjian perdagangan dengan negara yang tidak menandatangani Paris Accord. Hal yang sama dilakukan Amerika Serikat, di mana hubungan dagang dengan Tiongkok sempat terkendala karena isu pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok.

Masa depan Indonesia-Australia

Pada dasarnya, hubungan bilateral Australia dan Indonesia bergantung pada siapa yang berkuasa di Australia, apakah Partai Buruh atau Liberal.

Di masa lalu, terdapat asumsi kuat bahwa di bawah kepemimpinan Partai Buruh, Australia dapat menjadi tetangga yang baik bagi Indonesia tetapi tidak ketika Australia berada di bawah kendali Koalisi Partai Liberal-Nasional.

Sejarah menunjukkan bahwa Pemerintah Australia terkadang memiliki kecenderungan kebijakan yang mendukung kepentingan negara-negara Barat dan mengabaikan diplomasi kawasan. Namun stereotipe yang lekat dengan Partai Liberal tersebut telah melemah beberapa waktu belakangan karena kedua partai memiliki kebijakan luar negeri yang sama terkait Indonesia (bipartisanship).

Namun, rencana Morrison untuk memindahkan kedutaan besar Israel ke Yerusalem mungkin akan menghidupkan kembali stereotipe itu.

Rencana Morrison untuk memindahkan kedutaan Australia di Israel ke Yerusalem adalah contoh dari kebijakan tersebut. Australia mengikuti kebijakan AS terhadap Israel di bawah pemerintahan Donald Trump. Kebijakan tersebut juga menegaskan bahwa meskipun memiliki kebijakan luar negeri yang sama terkait Indonesia, baik Parta Liberal dan Partai Buruh Australia memiliki pendekatan yang berbeda.

Namun, masa depan Indonesia - hubungan Australia tetap menjanjikan. Sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa hubungan kedua negara tetap kuat meskipun sempat diwarnai beberapa konflik.

Saat kesalahpahaman terjadi, Indonesia dan Australia harus selalu ingat bahwa kedua negara memiliki cara pandang yang sama. Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa hubungan Australia dan Indonesia harus lebih dari sekadar teman dan tetangga. Untuk memiliki masa depan bersama, Indonesia dan Australia harus saling melihat sebagai mitra strategis. Kedua negara harus terus bekerja untuk memainkan peran aktifnya sebagai kekuatan poros tengah (middle power) dalam politik global.

This article was originally published in English

Give now and double the power of your support. Dollar for dollar doubled by NewsMatch.