Twitter harus mendapatkan pujian atas langkahnya, tetapi perusahaan microblogging ini masih berdampak kecil dibandingkan dengan Facebook dan Google. Shutterstock

Twitter larang iklan politik, tapi perusak riil demokrasi adalah Facebook dan Google

Akhirnya, ada kabar baik dari dunia antah-berantah media sosial. CEO Twitter Jack Dorsey telah mengumumkan bahwa, efektif per 22 November, platform microblogging ini akan melarang semua iklan politik secara global.

Ini adalah sebuah langkah penting yang diambil oleh Twitter. Hal ini terjadi ketika Facebook dan CEO-nya Mark Zuckerberg berada di bawah tekanan yang kian besar untuk menangani sejumlah misinformasi dan disinformasi yang tersebar melalui iklan politik berbayar di Facebook.

Zuckerberg baru-baru ini mengatakan dalam dengar pendapat di Kongres Amerika Serikat bahwa Facebook tidak mempunyai rencana untuk memeriksa fakta iklan politik, dan dia tidak menjawab sebuah pertanyaan langsung dari anggota Kongres Alexandria Ocasio-Cortez apakah Facebook akan menghapus iklan politik yang ternyata tidak benar. Jelas bukan sebuah pertanda yang baik.

Beberapa hari setelah rentetan kemunculan Zuckerberg di depan komite kongres, Twitter menunjukkan sikapnya.


Read more: Merchants of misinformation are all over the internet. But the real problem lies with us


Twitter, perusahaan microblogging kecil jika dibandingkan dengan Facebook dan Google, dipuji atas langkah bijaksananya. Meski begitu, dengan belum berubahnya kedua raksasa (Facebook dan Google), maka larangan iklan politik di Twitter akan berdampak kecil pada pemilihan umum di seluruh dunia.

Sebuah gejala flu demokrasi

Penting untuk menyebut Google dalam permasalahan iklan politik ini. Perusahaan ini sering berada di luar radar, bersembunyi di balik Facebook yang menerima sebagian besar kritikan.

Platform media sosial global menyuntikkan racun ke dalam sistem demokrasi liberal di seluruh dunia. Informasi yang keliru dan kebohongan langsung mereka izinkan untuk disebar dalam platform mereka, sebagian bertanggung jawab atas perpecahan antara kubu politik yang berbeda yang semakin mendalam di sebagian besar negara demokrasi liberal yang mapan.

Dengan adanya penargetan pemilih secara mikro sebagaimana terungkap oleh skandal Cambridge Analytica menunjukkan bawah sistem demokrasi lama berada di bawah tekanan yang ekstrem. Ini jelas dicontohkan oleh kelumpuhan parlemen Inggris atas isu Brexit dan pembelahan politik yang begitu mendalam di Amerika Serikat.


Read more: Why you should talk to your children about Cambridge Analytica


Pelarangan iklan politik mengurusi satu gejala flu demokrasi yang disebabkan oleh platform tersebut. Akar penyebab flu adalah karena bahwa platform media sosial tidak lagi hanya platform - mereka adalah penerbit.

Sampai mereka mengakui hal ini dan setuju untuk mematuhi kerangka hukum dan etika yang terkait dengan penerbitan, demokrasi kita tidak akan pulih.

Bukan platform tapi penerbit

Menjadi sebuah penerbit itu kompleks dan jauh lebih mahal dibanding menjadi sebuah platform. Kita harus merekrut staf editorial (kecuali kalau kita dapat membuat algoritme canggih yang cukup untuk melakukan kerja-kerja editorial) untuk mengecek fakta, mengedit, dan mengkurasi konten. Dan kita harus menjadi warga korporat yang baik, yang memiliki tanggung jawab sosial.

Meyakinkan platform tersebut untuk menerima peran mereka sebagai penerbit adalah cara jangka panjang dan berkelanjutan untuk menangani masalah konten beracun saat ini.

Menerima status penerbit dapat menjadi solusi “win-win”, karena perusahaan-perusahaan media sosial membangun kembali kepercayaan dengan publik dan pemerintah dengan memangku tanggung jawab secara sosial dan etika, menghentikan peracunan terhadap demokrasi kita.

Mark Zuckerberg mengklaim bahwa para pengguna Facebook dapat mempublikasikan kebohongan dan informasi yang keliru (misinformasi) karena itu adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Bukan. Kebebasan berpendapat adalah sebuah hak dan sebuah keistimewaan, dan karena itu memiliki tanggung jawab dan batasan.

Contoh dari pembatasan adalah peraturan tentang pencemaran nama baik dan undang-undang diskriminasi dan fitnah rasial. Dan itu hanya kerangka hukum. Kerangka etis yang kuat yang berlaku untuk penerbitan harus ditambahkan di sini.

Oligopoli kepemilikan

Lalu, ada masalah oligopoli media sosial global. Tidak pernah terjadi dalam sejarah adanya pemusatan kepemilikan dalam sebuah industri sebagaimana ditunjukkan oleh perusahaan media sosial. Inilah mengapa masalah ini sangat serius. Ini berada di level global, memyentuh miliaran manusia dan melibatkan uang serta keuntungan dengan jumlah yang luar biasa.


Read more: The fightback against Facebook is getting stronger


Salah satu pendiri Facebook, Chris Hughes, menunjukkan dengan tepat dalam artikelnya di New York Times mengatakan bahwa Komisi Perdagangan Federal Amerika bertindak salah ketika mereka mengizinkan Facebook membeli Instagram dan WhatsApp.

Hughes ingin agar Facebook dibubarkan dan menunjuk pada upaya dari bagian masyarakat sipil AS yang bergerak ke arah ini. Dia menulis:

Gerakan pelayan publik, cendekiawan, dan aktivis ini layak mendapat dukungan kami. Mark Zuckerberg tidak dapat memperbaiki Facebook, tapi pemerintah kami bisa.

Kemarin, saya memposting di timeline Facebook saya untuk pertama kalinya sejak skandal Cambridge Analytica pecah. Saya menyatakan bahwa setelah pengumuman Twitter, bola sekarang tepat di tangan Facebook dan Google.

Karena alasan penelitian dan profesional, saya tidak dapat menghapus akun Facebook saya. Tapi saya dapat berjanji untuk tidak menjadi pengguna Facebook yang aktif sampai perusahaan itu mau tumbuh dan memikul tanggung jawab sosialnya sebagai penerbit etis yang meningkatkan demokrasi kita alih-alih melemahkannya.

This article was originally published in English