tag:theconversation.com,2011:/us/topics/cek-fakta-59669/articlesCek Fakta – The Conversation2024-03-23T03:33:38Ztag:theconversation.com,2011:article/2260462024-03-23T03:33:38Z2024-03-23T03:33:38ZCek Fakta: benarkah kuburan Hitler tidak pernah ditemukan?<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/582598/original/file-20240318-16-683iqi.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&rect=43%2C0%2C4096%2C2619&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Adolf Hitler.</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Hitler_tijdens_redevoering%2C_Adolf_Hitler_%28met_gebalde_vuisten%29%2C_Bestanddeelnr_917-6264.jpg">Anefo/Wikimedia Commons</a>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY</a></span></figcaption></figure><blockquote>
<p>“Adolf Hitler kuat. Pada Perang Dunia kedua menakutkan dan menggetarkan, akhirnya jatuh sebagai orang terhinakan. Bahkan kuburannya tidak ditemukan karena dia terpaksa bunuh diri di terowongan. Ingat sejarah akan mengatakan itu.”</p>
<p>– <a href="https://surabaya.kompas.com/read/2024/02/07/175618078/mahfud-md-singgung-pemimpin-kuat-akan-lemah-pada-waktunya-sejarah">Mahfud MD</a>, mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan sekaligus calon wakil presiden nomor urut 3, saat melakukan kampanye di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Rabu, 7 Februari 2024.</p>
</blockquote>
<p>Mahfud saat melakukan kampanye <a href="https://surabaya.kompas.com/read/2024/02/07/175618078/mahfud-md-singgung-pemimpin-kuat-akan-lemah-pada-waktunya-sejarah">sempat menyinggung</a> para pemimpin diktator, termasuk Adolf Hitler, pemimpin Nazi Jerman.</p>
<p><em>The Conversation Indonesia</em> menghubungi Nurul Azizah, dosen Ilmu Sejarah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, untuk menganalisis pernyataan Mahfud tersebut.</p>
<h2>Jenazah Hitler dan istrinya dikremasi</h2>
<p>Pertanyaan Mahfud bahwa kuburan Hitler tidak ditemukan adalah benar.</p>
<p>Dalam buku “<a href="https://www.panmacmillan.com/authors/hugh-trevor-roper/the-last-days-of-hitler/9781447218616"><em>The last Days of Hitler</em></a>” dijelaskan bahwa Hitler dan istrinya, Eva Braun ditemukan meninggal dunia karena bunuh diri menenggak racun. Setelahnya, jenazah keduanya dibakar.</p>
<p>Informasi mengenai jenazah Hitler selanjutnya dapat ditemukan dalam buku “<a href="https://www.antonybeevor.com/book/berlin-%E2%80%A8the-downfall-1945/"><em>Berlin: The Downfall 1945</em></a>”, yang menyebutkan bahwa tahun 1970, Hitler dikremasi dan abunya disebar. Jadi, secara resmi, Hitler memang tidak memiliki makam. Akan tetapi, rumor mengenai makam Hitler menjadi mitos yang ditemui di banyak tempat. </p>
<p><em>Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/226046/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
Mahfud sebut kuburan Adolf Hitler tidak pernah ditemukan. Benarkah?Nurul Fitri Ramadhani, Politics + Society Editor, The Conversation IndonesiaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2259962024-03-18T01:07:20Z2024-03-18T01:07:20ZCek Fakta: Airlangga klaim makan siang gratis tak akan sebabkan pembengkakan defisit anggaran. Benarkah?<blockquote>
<p>“Kebutuhan anggaran program makan siang gratis sudah diperhitungkan dalam rencana defisit dalam RAPBN 2025, yakni di kisaran 2,48-2,8% terhadap produk domestik bruto (PDB). Bujet defisit (APBN 2025) hampir sama dengan tahun ini, 2,48-2,8%, jadi realistis.”</p>
<p>– Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menyampaikannya di kantornya di Jakarta pada Senin, 26 Februari 2024.</p>
</blockquote>
<p>Airlangga membantah peringatan bahwa program makan siang gratis akan menambah beban utang pemerintah. Sebab, menurutnya, peningkatan anggaran belanja tidak diikuti kenaikan pendapatan negara.</p>
<p>Untuk menganalisis klaim Airlangga tersebut, <em>The Conversation Indonesia</em> menghubungi Hasran, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS).</p>
<h2>Anggaran pasti membengkak</h2>
<p>Klaim Airlangga salah.</p>
<p>Aanggaran tetap akan mengalami pembengkakan karena penerimaan pajak dan pengurangan belanja pemerintah belum tentu menutup keseluruhan anggaran program makan siang. </p>
<p>Untuk membiayai anggaran makan siang gratis sebesar Rp410 triliun per tahun, pemerintah kemungkinan akan melakukan dua hal:</p>
<p><strong>1. Menaikkan Penerimaan Pajak Negara</strong></p>
<p>Sumber utama penerimaan pajak adalah pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nila (PPN) yang diberlakukan untuk transaksi jual berli barang. </p>
<p>Berkaca dari <a href="https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/46a5372a-ddbc-4b8e-be87-6ea95d2f72a5/BUKU-II-Nota-Keuangan-RAPBN-TA-2024.pdf?ext=.pdf">tahun 2022</a>, peningkatan PPN sebesar 1% akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp100 triliun. Hal yang sama berlaku jika pemerintah menaikkan PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025. Namun, peningkatan ini belum cukup menutup pengeluaran untuk makan siang gratis.</p>
<p>Menaikkan penerimaan pajak juga dapat dilakukan dengan meningkatkan penerimaan PPh. Namun, ini mengharuskan pertumbuhan positif di sektor-sektor manufaktur dan jasa. Karena pertumbuhan ini akan sulit dipastikan oleh pemerintah, penerimaan PPh juga kemungkinan besar tidak akan mampu menutup anggaran makan siang gratis. </p>
<p><strong>2. Relokasi APBN dari beberapa pos pengeluaran pemerintah</strong></p>
<p>Ini juga berarti alokasi APBN beberapa instansi pemerintah akan dikurangi. Pemangkasan belanja pemerintah mungkin terjadi tetapi tidak dalam jumlah besar karena pendekatan seperti ini hanya dilakukan ketika indonesia sedang berada dalam masa kontraksi ekonomi, bukan saat ekonomi stabil. </p>
<p>Dengaan demikian, apabila pemerintah masih tetap dengan rencana program makan siang gratis berbiaya ratusan triliun tersebut, maka APBN akan mengalami pembengkakan defisit yang kemungkinan akan melebihi <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Details/137323/uu-no-2-tahun-2020">batas maksimal 3%</a>.</p>
<p><em>Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/225996/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
Airlangga Hartarto membantah bahwa rencana program makan siang gratis akan membuat anggaran negara semakin minus. Benarkah?Anggi M. Lubis, Business + Economy EditorNurul Fitri Ramadhani, Politics + Society Editor, The Conversation IndonesiaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2244612024-03-17T18:15:51Z2024-03-17T18:15:51ZCek Fakta: benarkah demokrasi kita sangat melelahkan, berantakan dan mahal?<blockquote>
<p>“Dan izinkan saya memberi kesaksian bahwa demokrasi sangat-sangat melelahkan, demokrasi sangat berantakan, demokrasi sangat costly (makan biaya). Dan kita sampai sekarang masih tidak puas dengan demokrasi kita.”</p>
<p>– Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2, saat menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Fairmont Hotel, Jakarta, pada Selasa, 5 Maret 2024.</p>
</blockquote>
<p>Untuk menganalisis klaim Prabowo tersebut, <em>The Conversation Indonesia</em> menghubungi Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, dosen Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Wawan Kurniawan, peneliti dari Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia.</p>
<h2>Elite nakal penyebab mahalnya demokrasi</h2>
<p>Menurut Alfath, pernyataan Prabowo tentang demokrasi yang sangat melelahkan, berantakan, dan mahal adalah benar, tetapi ada kompleksitas tertentu yang perlu diuraikan lebih mendalam.</p>
<p>Kita perlu menelaah kembali konsep demokrasi yang diikuti dengan data pembiayaan oleh negara, partai politik, maupun kandidat dalam pemilihan umum (pemilu). </p>
<p>Demokrasi menempatkan pentingnya musyawarah untuk mencapai konsensus. Terkadang, proses ini memakan waktu yang tak sedikit, sehingga membuat pihak-pihak tertentu merasa kelelahan. Demokrasi juga menuntut adanya partisipasi aktif dari setiap warganegara. Tanpa adanya keterlibatan aktif dari warga negara, demokrasi menjadi tak bermakna.</p>
<p>Dalam banyak hal, musyawarah yang dilakukan seringkali memicu ketegangan di tengah masyarakat dan berujung <em>deadlock</em>. Akhirnya, keputusan yang diambil tidak benar-benar bisa memuaskan semua pihak dan cenderung kompromistis. </p>
<p>Kemudian, mahalnya demokrasi seringkali dikaitkan dengan seberapa besar pembiayaan pemilu, baik yang didanai negara, partai politik maupun kandidat. Memang, pembiayaan pemilu di Indonesia menunjukkan peningkatan dari masa ke masa. Alokasi anggaran negara <a href="https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/menghitung-biaya-demokrasi">untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 mencapai Rp71,3 triliun</a>-jauh melampaui pemilu-pemilu sebelumnya.</p>
<p>Sementara biaya yang harus dikeluarkan calon legislatif (bukan dari negara)-termasuk biaya untuk mendekati dan merawat konstituen-juga diprediksi meningkat, yang nilainya sangat fantastis hingga mencapai miliaran rupiah. Artinya, mahalnya pembiayaan pemilu dirasakan oleh semua pihak.</p>
<p>Namun, hal tersebut tak terjadi begitu saja. Adanya <a href="http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/44885">budaya patron-klien</a> (relasi yang saling memberikan timbal balik), pendidikan politik yang minim, serta perilaku elite dan politikus “nakal” yang menjadikan kemiskinan dan ketimpangan sebagai komoditas politik. Situasi yang rumit ini membuat demokrasi mengalami kemunduran sebagaimana tercermin dari laporan <a href="https://www.v-dem.net/documents/44/v-dem_dr2024_highres.pdf">V-Dem Institute</a>, <a href="https://freedomhouse.org/sites/default/files/2024-02/FIW_2024_DigitalBooklet.pdf">Freedom House</a>, maupun <a href="https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2023/">The Economist Intelligence Unit</a> (2024). </p>
<p>Demokrasi memang sangat melelahkan, sehingga setiap warga negara butuh daya tahan (<em>endurance</em>). Namun, yang membuatnya benar-benar berantakan dan mahal cenderung didominasi oleh perilaku elite dan politikus yang tak beretika. Hal ini menjadi salah satu faktor dominan yang berkontribusi pada kekacauan dan tingginya biaya demokrasi.</p>
<p>Kebiasaan untuk menggunakan uang dan instrumen lainnya seperti politisasi bantuan sosial (bansos) yang membuat masyarakat menjadi sangat materialistis, menjadikan pemilu kita sebatas jual beli suara, dan demokrasi tak ubahnya seperti jargon kosong. </p>
<p>Politikus yang korup, tidak kompeten, dan hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya dapat memicu kekecewaan publik, bahkan menyebabkan kemunduran demokrasi.</p>
<h2>Demokrasi melelahkan akibat kompleksitas pengambilan keputusan</h2>
<p>Menurut Wawan, yang dikatakan Prabowo bahwa demokrasi Indonesia kini terasa melelahkan adalah benar, tetapi kita perlu telaah dulu penyebabnya.</p>
<p>Konsep “kelelahan demokrasi” dapat dikaitkan dengan <a href="https://faculty.washington.edu/jdb/345/345%20Articles/Baumeister%20et%20al.%20%281998%29.pdf">teori kelelahan keputusan (<em>decision fatigue</em>) dan <em>ego depletion</em></a> yang menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan yang berkepanjangan dapat menurunkan kualitas keputusan dan kepuasan terhadap sistem.</p>
<p>Dalam demokrasi, proses deliberatif (melalui pertimbangan mendalam) dan kompleksitas pengambilan keputusan seringkali menimbulkan kelelahan bagi pemilih dan pemangku kepentingan.</p>
<p>Dari perspektif <a href="https://mitpress.mit.edu/9780262581622/between-facts-and-norms/">teori demokrasi deliberatif</a>, ketegangan dan konflik merupakan bagian integral dari proses demokrasi yang sehat. Namun, ketika institusi demokrasi lemah dan partisipasi publik rendah, proses deliberatif dapat terdegradasi menjadi polarisasi dan konflik yang tidak produktif. </p>
<p><a href="https://www.ingentaconnect.com/content/paaf/paaf/2018/00000091/00000002/art00003;jsessionid=26lkwnc9l7vse.x-ic-live-01">Penelitian</a> tentang demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam hal partisipasi politik dan kebebasan sipil sejak Reformasi 1998, tantangan seperti korupsi, polarisasi politik, dan ketidaksetaraan sosial-ekonomi masih membayangi kualitas demokrasi. Dalam konteks ini, pernyataan bahwa demokrasi di Indonesia “sangat melelahkan dan berantakan” dapat dipahami sebagai refleksi dari tantangan-tantangan tersebut.</p>
<p>Saat ini demokrasi di Indonesia memang sedang menghadapi tantangan yang membuatnya terasa “melelahkan dan berantakan,” tetapi pendekatan yang berbasis pada <a href="https://www.press.jhu.edu/books/title/1437/developing-democracy">temuan dan teori ilmiah</a> menunjukkan bahwa dengan upaya yang tepat, kualitas demokrasi dapat ditingkatkan.</p>
<p>Pernyataan Prabowo tersebut dapat dianggap sebagai refleksi dari kondisi saat ini, tetapi bukan sebagai penilaian akhir terhadap potensi demokrasi di Indonesia.</p>
<p><em>Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/224461/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
Prabowo klaim demokrasi Indonesia melelahkan, berantakan dan mahal. Pakar jabarkan penyebab-penyebabnya.Nurul Fitri Ramadhani, Politics + Society Editor, The Conversation IndonesiaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2236002024-02-20T06:43:36Z2024-02-20T06:43:36ZCek Fakta: benarkah guru swasta yang diangkat jadi PPPK otomatis berubah status menjadi guru negeri?<blockquote>
<p>“…Kami lihat ada pola kebijakan yang fondasi filosofinya tidak tepat, contohnya guru sekolah swasta/madrasah diangkat jadi guru PPPK, maka dia berubah jadi guru sekolah negeri dipindah dari sekolah swastanya, memang murid sekolah swasta bukan WNI juga? Kan ortunya juga bayar pajak.”</p>
<p>– Anies Rasyid Baswedan, calon presiden nomor urut 1, menjawab pertanyaan seorang guru pesantren di acara dialog Desak Anies di Purwokerto, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari 2024.</p>
</blockquote>
<p><em>The Conversation Indonesia</em> menghubungi Andi Hasdiansyah, dosen Ilmu Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Parepare, untuk memeriksa kebenaran pernyataan terkait status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).</p>
<h2>Analisis: otomatis jika lulus</h2>
<p>Pernyataan Anies tersebut benar. </p>
<p>Dalam <a href="https://www.jpnn.com/news/kemenpan-rb-pppk-dari-guru-swasta-harus-pindah">pernyataannya</a> di media, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyebutkan bahwa saat mendaftar PPPK, para guru swasta diharuskan untuk memilih sekolah dan semuanya memilih sekolah negeri. Sehingga otomatis ketika lulus, mereka harus menempati formasi di sekolah negeri yang dipilih.</p>
<p>Bahkan, KemenPAN-RB menambahkan bahwa guru swasta hanya bisa mengajar di sekolah swasta asal selama masa transisi, dan memberikan tenggat waktu bagi PPPK dari guru swasta untuk <a href="https://www.jpnn.com/news/kemenpan-rb-pppk-dari-guru-swasta-harus-pindah">pindah</a> ke sekolah negeri. </p>
<h2>Bagaimana nasib sekolah swasta?</h2>
<p>Meski mengundang pertanyaan terkait nasib sekolah swasta, pengangkatan guru ASN PPPK tetap jadi <a href="https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/12/21/rekrutmen-guru-pppk-tahun-2024-tetap-prioritas">prioritas pemerintah</a> tahun 2024. </p>
<p>Dengan berubahnya status guru sekolah swasta yang lolos PPPK, sekolah swasta menjadi semakin dianaktirikan. Jika praktik ini diteruskan, sekolah swasta akan kehilangan sumber daya manusia. Hal ini sebagaimana <a href="https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39852/t/Sekolah+Swasta+Krisis+Guru+Imbas+Penerimaan+Guru+PPPK">dikeluhkan</a> oleh sekolah swasta berbasis masyarakat seperti lembaga pendidikan milik Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan sebagainya, yang ingin guru-guru mereka yang lulus PPPK dikembalikan ke sekolah asal.</p>
<p>Di Kalimantan Selatan, contohnya, <a href="https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/03/11/dilema-pppk-guru-sekolah-swasta#google_vignette">terdapat sekolah</a> yang mengalami kerugian karena guru-guru bergelar master, dan tersertifikasi, yang selama ini telah dibina dengan baik oleh yayasan, dipindahkan ke negeri karena berstatus PPPK.</p>
<hr>
<p><em>Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/223600/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
Guru swasta yang diangkat jadi PPPK otomatis berubah status menjadi guru negeri dan tidak bisa lagi mengajar di sekolah asalnya. Benarkah demikian?Hayu Rahmitasari, Education & Culture EditorLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2234562024-02-14T01:31:17Z2024-02-14T01:31:17ZCek Fakta: benarkah proporsi mahasiswa perempuan dalam bidang STEM di Universitas Pertahanan sangat besar?<blockquote>
<p>“Saya merintis di Universitas Pertahanan (Unhan), Program-program S1 yang kita buka di 10 program studi di bidang <em>science, technology, engineering, mathematics</em> (STEM) proporsi perempuan sangat besar. Di politeknik vokasi di Atambua yang kita buka justru perempuan lebih besar dari laki-laki.”</p>
<p>– Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2, dalam Debat Kelima Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024.</p>
</blockquote>
<p><em>The Conversation Indonesia</em> menghubungi Nur Azizah, dosen Universitas Negeri Yogyakarta, untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut.</p>
<h2>Analisis: tidak ada bukti yang cukup kuat</h2>
<p>Klaim Prabowo tidak bisa diverifikasi.</p>
<p>Jumlah keseluruhan mahasiswa perempuan di Unhan dibandingkan dengan laki-laki tidak bisa dipastikan karena ketersediaan data tidak bisa diakses melalui <a href="https://www.idu.ac.id">situs</a> maupun <a href="https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/NDg5QUMwMDQtQzcyOS00MDg4LThCNkUtRjMyRjczMTk5NDYy">pangkalan data Pendidikan Tinggi (PDDikti)</a>. </p>
<p>Namun, dalam sebuah berita kegiatan <a href="https://www.akmil.ac.id/berita/pembukaan-diksarmil-chandradimuka-kadet-mahasiswa-s-1-cohort-4-unhan-ri-di-akademi-militer-magelang.html">Diksarmil Chandradimuka</a> yang merupakan rangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk kader mahasiswa S1, Unhan menyatakan bahwa jumlah mahasiswa <em>cohort</em> (unit militer) 4 Unhan RI tahun ajaran 2023 terdiri dari 175 laki-laki dan 126 perempuan.</p>
<p>Meskipun data tersebut menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa perempuan lebih sedikit, data ini tidak menggambarkan proporsi mahasiswa di program studi bidang STEM. Sehingga, pernyataan Prabowo tetap tidak bisa diverifikasi.</p>
<h2>Secara umum, proporsi perempuan dalam STEM masih kecil</h2>
<p>Secara nasional, <a href="https://pddikti.kemdikbud.go.id/mahasiswa">PDDikti mencatat</a> jumlah mahasiswa perempuan sebanyak 3,25 juta orang sedangkan laki-laki sebanyak 3,09 juta orang. Pada Tahun 2022/2023, <a href="https://publikasi.data.kemdikbud.go.id/upload/file/isi_F26EAA49-56E0-4E24-AD4A-D4219F155F59_.pdf">persentase mahasiswa</a> perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki pada empat jenjang pendidikan, yaitu pada jenjang Diploma (D1-D4) sebanyak 57,77%; S1 sebanyak 53,31%; pendidikan profesi sebanyak 72,49%, dan spesialis sebanyak 50,31%. Sementara pada jenjang S2 dan S3 masih didominasi oleh laki-laki dengan <a href="https://publikasi.data.kemdikbud.go.id/upload/file/isi_F26EAA49-56E0-4E24-AD4A-D4219F155F59_.pdf">persentase 55,19% dan 63,72%</a>. </p>
<p>Namun, <a href="https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf">laporan dari Global Gender Gap Report</a> tahun 2021 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum menyatakan bahwa persentase perempuan Indonesia dalam bidang pendidikan dan keahlian STEM hanya mencapai 12,39%.</p>
<hr>
<p><em>Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/223456/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
Prabowo mengklaim bahwa proporsi perempuan di bidang STEM, khususnya di Unhan dan politeknik vokasi di Atambua, sangat besar. Benarkah?Hayu Rahmitasari, Education & Culture EditorLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2233542024-02-13T03:04:18Z2024-02-13T03:04:18ZCek Fakta: Anies sebut kebijakan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta tidak setara. Benarkah demikian?<blockquote>
<p>“…Kita selama ini menyaksikan ada kebijakan yang tidak setara antara negeri dan swasta, antara umum dan agama, dan ini salah satu yang ingin kita koreksi, supaya pendidikan swasta sama majunya dengan pendidikan yang difasilitasi negara.”</p>
<p>– Anies Rasyid Baswedan, calon presiden nomor urut 1, menjawab pertanyaan seorang guru pesantren di acara dialog Desak Anies di Purwokerto, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari 2024.</p>
</blockquote>
<p>Untuk memverifikasi pernyataan tersebut, <em>The Conversation Indonesia</em> menghubungi Muhammad Naufal Waliyuddin, peneliti kajian kepemudaan dan keagamaan sekaligus kandidat doktor di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.</p>
<h2>Analisis: tidak setara dalam berbagai aspek</h2>
<p>Pernyataan Anies benar. </p>
<p>Kajian <a href="https://repository.cips-indonesia.org/publications/270461/pendanaan-publik-untuk-sekolah-swasta-berbiaya-rendah"><em>Center for Indonesian Policy Studies</em> tahun 2018</a>, misalnya, menunjukkan bahwa pendanaan publik untuk sekolah swasta berbiaya rendah.</p>
<p>Struktur pendanaan ini mencakup empat kategori besar, yaitu: investasi langsung, subsidi, bantuan siswa miskin, dan dana hibah (Bantuan Operasional Sekolah/BOS). Sekolah negeri memiliki akses kepada dana pemerintah berdasarkan kategori kedua, ketiga dan keempat. Sementara untuk sekolah swasta, termasuk Madrasah dan Pesantren, hanya bisa mengakses kategori keempat (BOS) saja. </p>
<p>Dana <a href="https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/91aad1d7-9a6a-57b8-aa35-05beef9cb26c">BOS ini pada mulanya memang bertujuan untuk menurunkan pengeluaran rumah tangga</a> untuk pendidikan dasar di Indonesia. Hanya saja, kebijakan ini cenderung memberi keuntungan bagi sekolah negeri dan <a href="https://repository.unida.ac.id/4001/1/j.%20Proceeding%20The%20Effectiveness%202017%20Penulis%20Pertama.pdf">posisi swasta kurang menguntungkan karena keterbatasan akses</a>, kendati sama-sama memiliki peserta didik kurang mampu. </p>
<p>Riset yang sama juga menunjukkan bahwa pada level kabupaten dan provinsi, sering kali pendanaan hanya terbatas bagi sekolah negeri, sementara <a href="https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/270461-pendanaan-publik-untuk-sekolah-swasta-be-61576234.pdf">madrasah dan pesantren kurang memperoleh dukungan dana dari pemerintah daerah secara rutin</a>.</p>
<p>Kendati begitu, Kementerian Agama (Kemenag) selaku institusi yang memayungi madrasah dan pesantren telah memulai persiapan penyaluran <a href="https://pendis.kemenag.go.id/read/tahun-ini-kemenag-gelontorkan-dana-bos-pesantren-sebanyak-340-miliar">dana BOS pada pesantren</a> tahun 2023 sebesar Rp340 Miliar.</p>
<p>Jika mengacu ke data terbaru <a href="https://satudata.kemenag.go.id/publikasi/read/pondok-pesantren-dalam-angka-tahun-2023">Kemenag</a>, ada 4,9 juta santri yang tersebar di 39.551 pesantren di Indonesia. Meski demikian, data ustad/pengajar pesantren yang terdata dan tersertifikasi masih terbilang sangat sedikit.</p>
<p>Di Jawa Timur, contohnya, lembaga pesantren yang terdaftar di Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren <a href="https://sikap.kemenag.go.id/statistik">(SIKAP)</a> Kemenag berjumlah 19.266 unit, dengan jumlah ustad tersertifikasi hanya 909 orang, sementara yang belum sebanyak 72.928 orang.</p>
<p>Dari segi kebijakan pendidikan, ada banyak keluhan dari pihak tenaga pendidik maupun pengurus sekolah swasta. Di antaranya hawa kompetitif yang mengakibatkan <a href="https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=j7V1DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=ketimpangan+sekolah+negeri+dan+swasta&ots=CjILSzeidw&sig=NmiyTlp3wCY0bCUlcTwObMBelkA&redir_esc=y#v=onepage&q=ketimpangan%20sekolah%20negeri%20dan%20swasta&f=false">sekolah swasta kekurangan siswa</a>, favoritisme antara sekolah negeri atas swasta, persepsi masyarakat, dan <a href="https://www.kompas.id/baca/opini/2023/07/20/perlu-kemitraan-pemerintah-dan-sekolah-swasta">kebijakan pendidikan, seperti zonasi misalnya,</a> yang dianggap belum adil dan tidak menyelesaikan persoalan.</p>
<p>Selain itu, perbedaan kejelasan status dan kesejahteraan sosial membuat banyak <a href="https://www.jpnn.com/news/40-ribuan-guru-swasta-lulus-pppk-tahap-2-bu-nur-bukan-jumlah-sedikit-itu">guru swasta mendaftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)</a>, sehingga pengelola sekolah swasta merasa dirugikan karena kehilangan tenaga pendidik yang berkualitas.</p>
<p>Dari ketegangan tersebut, muncul efek samping lain yaitu <a href="https://www.liputan6.com/bisnis/read/4974690/tak-hanya-cpns-400-lebih-peserta-pppk-juga-mengundurkan-diri">ratusan peserta PPPK mengundurkan diri</a> di tahun 2022. <a href="https://www.jpnn.com/news/3-alasan-utama-peserta-seleksi-pppk-mengundurkan-diri-panselnas-mengantisipasi">Alasannya cukup beragam</a>, mencakup pertimbangan gaji dan dana pensiun, lokasi penempatan, hingga <a href="https://belajarpppk.com/blog/2022/05/27/5-alasan-yang-sering-digunakan-para-pppk-mengundurkan-diri/">kehilangan motivasi atau dukungan kerabat dekat</a>.</p>
<h2>Jangan lupakan swasta</h2>
<p>Sekolah swasta berkontribusi besar pada dunia pendidikan nasional. <a href="https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/08/jumlah-sekolah-di-indonesia-hampir-400-ribu-unit-pada-tahun-ajaran-20222023">Laporan statistik BPS</a> mencatat jumlah sekolah di Indonesia pada tahun ajaran 2022/2023 sebanyak 399.376 unit.</p>
<p>Dari jumlah tersebut, mayoritas tingkat TK (94,67%) dikelola swasta, sementara untuk MI sebanyak 93,54% dari 26.503 unit dikelola oleh swasta. Adapun jenjang MTs, ada 92,03% dikelola swasta. Kemudian sebesar 50,92% dari total SMA adalah sekolah swasta. Untuk tingkat SMK, ada 74,11% milik swasta dan MA sebanyak 91,75%.</p>
<p>Hal ini menunjukkan jumlah sekolah swasta yang cukup signifikan sehingga peran sekolah swasta dalam pendidikan Indonesia tidak bisa diabaikan.</p>
<p>Dengan kata lain, perlu adanya pertimbangan serius dan peninjauan ulang kebijakan pendidikan di Indonesia. Salah satunya melalui dialog antara pihak pemangku kebijakan (legislatif dan eksekutif) dengan semua pelaku pendidikan, termasuk dari kalangan swasta.</p>
<hr>
<p><em>Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/223354/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
Kebijakan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta tidak setara. Benarkah demikian?Hayu Rahmitasari, Education & Culture EditorLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2215802024-01-25T05:48:11Z2024-01-25T05:48:11ZCek Fakta: benarkah Indonesia kekurangan dokter dan distribusinya tak rata?<p>“Ketersediaan dokter belum memadai untuk melayani seluruh masyarakat. Saat ini hanya tersedia 120.000 dokter untuk 270 juta penduduk. Padahal, Kementerian Kesehatan menyebut Indonesia butuh 270 ribu dokter sesuai jumlah penduduk 270 juta jiwa, mengacu kepada standar WHO, jumlah dokter ideal 1 : 1.000. Artinya RI masih kekurangan sekitar 150.000 dokter.” <a href="https://news.detik.com/pemilu/d-7068106/dianggap-susah-mahal-ganjar-mau-benahi-sekolah-kedokteran-agar-terjangkau">Calon Presiden Ganjar Pranowo dalam kuliah kebangsaan di Universitas Indonesia</a>.</p>
<p><em>The Conversation Indonesia</em> bersama dosen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar, Dinar Lubis, memeriksa kebenaran klaim Ganjar tentang ketersediaan dokter di Indonesia.</p>
<h2>Analisis: jumlah dokter memang masih kurang dan timpang</h2>
<p>Dinar merujuk pada data <a href="https://p2p.kemkes.go.id/profil-kesehatan-2022/">Profil Kesehatan Indonesia 2022</a> terbitan Kementerian Kesehatan. Jumlah data dokter dalam laporan ini hanya jumlah dokter yang bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit.</p>
<p>Menurut laporan ini, jumlah dokter di Indonesia per 2022 adalah 176.110 dokter. Ini setara dengan 12,23% dari seluruh tenaga kesehatan. Dari jumlah ini, mayoritas adalah dokter umum 61% atau 106.717; dokter spesialis 24% (42.434), dokter gigi 13% (23.844), dan dokter gigi spesialis 2% (3.115). </p>
<p>Selain dari Kementerian Kesehatan, jumlah dokter bisa juga dilihat dari jumlah penerbitan <a href="https://kki.go.id/page/read/jenis-surat-tanda-registrasi---str-">Surat Tanda Registrasi</a>, yang berlaku lima tahun. STR dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. </p>
<p>Surat Tanda Registrasi (STR) merupakan salah satu persyaratan untuk dokter dapat berpraktik. Dokter yang teregistrasi dapat bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta. Untuk data jumlah dokter di Indonesia dapat dilihat dari jumlah tenaga medis yang memiliki STR aktif.</p>
<p>Jumlah tenaga medis yang <a href="https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dokumen-target-rasio-tenaga-kesehatan-tahun-2022">memilki STR aktif di Indonesia per 31 Desember 2022</a> adalah 230.564 dokter. Rinciannya dokter umum 144.903, dokter spesialis (45.078), dokter gigi (35.811), dan dokter gigi spesialis (4.772).</p>
<p>Namun perlu diperhatikan bahwa ada kemungkinan jumlah dokter bisa kurang atau lebih dari itu. Sebab, banyak dokter yang tidak memperpanjang STR atau mempunyai STR aktif tapi tidak melayani pasien.</p>
<p>Dari sisi distribusi, sebaran tenaga medis menurut data Kementerian Kesehatan masih menunjukkan ketimpangan yang lebar antara Pulau Jawa-Bali dan di luar dua pulau ini. </p>
<p>Sebagian besar tenaga medis berada di Provinsi Jawa Barat (23.973 dokter), Jawa Timur (23.851), dan DKI Jakarta (23.788). Penyebaran dokter ini tampaknya juga terasosiasi dengan <a href="https://sulut.bps.go.id/indicator/12/958/1/jumlah-penduduk-menurut-provinsi-di-indonesia.html">jumlah populasi terbanyak</a> di Indonesia yang ditempati Jawa Barat (49,4 juta orang), lalu Jawa Timur (41,1 juta) dan DKI Jakarta menempati populasinya peringkat keenam (10,6 juta). </p>
<p>Sementara provinsi dengan tenaga medis yang paling sedikit tersebar di Sulawesi Barat (512 dokter, penduduknya 1,4 juta); Kalimantan Utara (600, penduduknya 727 ribu) dan Gorontalo (648, penduduk 1,1 juta). </p>
<p>Ketimpangan juga terjadi pada persebaran puskesmas. Di Indonesia, ada <a href="https://www.kemkes.go.id/id/dashboard-puskesmas">10.292 puskesmas</a> dengan jumlah tertinggi di Jawa Barat (1.080 puskesmas), Jawa Timur (971), dan Jawa Tengah (879). </p>
<p>Jika dilihat dari kecukupan dokter di Puskesmas, pada 2022 ada 55% puskesmas kelebihan dokter yang umumnya berlokasi di Jawa dan Bali. Padahal, persentase puskesmas kekurangan dokter naik 1,7% dari 9,6% pada 2021 ke 11,3% pada 2022. </p>
<p>Puskesmas di Provinsi Papua mengalami kurang dokter gigi tertinggi dengan kekurangan mencapai 86,5%, diikuti Papua Barat 78,4% dan Maluku 77,&%. Provinsi dengan proporsi kekurangan terendah adalah Bali sebesar 1,7%, Yogyakarta 2,5% dan DKI Jakarta 5,1%.</p>
<p>Data-data di atas menunjukkan adanya ketimpangan ketersediaan tenaga dokter di puskesmas di Indonesia. Wilayah Jawa-Bali masih mendominasi ketersediaan dokter dibandingkan wilayah Indonesia timur. </p>
<p>Pada 2022 ada 44.485 orang dokter spesialis di Indonesia. Jumlah ini meningkat dibandingkan setahun sebelumnya yang 43.558 orang. Sebagian besar tenaga ini merupakan dokter spesialis dasar (dokter penyakit dalam, obstetri, ginekologi, spesialis anak, dan spesialis bedah) sebanyak 17.424 dokter atau 39%. Dokter spesialis gigi memiliki proporsi terendah, hanya 2.892 dokter (6%).</p>
<p>Sama seperti permasalahan distribusi tenaga kesehatan lainnya, jumlah dokter spesialis juga menunjukkan ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Sebagian besar dokter spesialias berpraktik di rumah sakit di wilayah barat seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sedangkan Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara memiliki jumlah dokter spesialis yang paling sedikit.</p>
<h2>Bagaimana dengan rasio dokter?</h2>
<p>Kementerian Kesehatan <a href="https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dokumen-target-rasio-tenaga-kesehatan-tahun-2022">menetapkan</a> rasio ideal atau minimal tenaga dokter per 1000 penduduk adalah 1 dokter (1:1.000 penduduk). Rasio ini juga digunakan <a href="https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/3107">oleh WHO</a>. </p>
<p>Kementerian Kesehatan ingin mencapai target rasio itu. Namun, kenyataannya rasio kecukupan tenaga dokter secara nasional saat ini masih 0,32: 1000—di bawah standar. </p>
<p>Capaian rasio dokter menunjukkan ketimpangan dalam ketersediaan tenaga dokter di Indonesia. Rasio dokter di DKI Jakarta (1,97: 1.000) jauh lebih tinggi dibanding Jawa Barat (0,50:1.000), walau <a href="https://sulut.bps.go.id/indicator/12/958/1/jumlah-penduduk-menurut-provinsi-di-indonesia.html">jumlah penduduk di Jawa Barat hampir lima kali lipat dibanding Jakarta</a>. </p>
<p>Selain Jakarta, provinsi yang telah mencapai target rasio dokter (1:1.000) antara lain Bali (1,15:1.000), DI Yogyakarta (1,12:1.000), dan Sulawesi Utara (1,96:1.000). Sementara itu, provinsi dengan rasio tenaga dokter terendah adalah Maluku Utara (0,276:1.000), NTT (0,222:1.000), dan Sulawesi Barat (0,145:1.000)</p>
<p>Jadi, pernyataan Ganjar bahwa Indonesia memang masih kekurangan dokter memang benar, tapi dari sisi angka kurang akurat. Sebab, dia mengklaim ada 120.000 dokter di Indonesia. Nyatanya angkanya melebihi dari itu walau secara rasio belum mencapai target. </p>
<p>Selain isu kekurangan dokter, yang juga mendesak adalah pemerintah perlu memeratakan persebaran dokter untuk daerah-daerah yang tertinggal dan sangat tertinggal.</p>
<hr>
<p><em>Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/221580/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
Wilayah Jawa-Bali masih mendominasi ketersediaan dokter dibandingkan wilayah Indonesia timur.Ahmad Nurhasim, Health+Science Editor, The ConversationLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2199132023-12-15T05:55:49Z2023-12-15T05:55:49ZCek Fakta: benarkah 76 negara punya program makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah?<p><em>“Program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak sudah dijalankan oleh 76 negara dan dirasakan manfaatnya oleh 400 juta anak. Jadi bukan program yang mengada-ada.” <a href="https://nasional.tempo.co/read/1807916/gibran-bilang-makan-siang-gratis-gagasan-konkret-bukan-retorika/">Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka</a> di depan relawan di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, 10 Desember 2023. Pasangan Gibran, <a href="https://nasional.tempo.co/read/1807139/prabowo-klaim-76-negara-sudah-terapkan-program-makan-siang-gratis">calon Presiden Prabowo Subianto</a>, juga menyatakan angka negara yang sama walau tidak menyebut jumlah penerima manfaat.</em></p>
<p><em>The Conversation Indonesia</em> bersama peneliti kesehatan publik Universitas Airlangga Ilham Akhsanu Ridlo memeriksa kebenaran klaim Gibran dan Prabowo tentang program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak sekolah dasar telah dijalankan oleh 76 negara dan dirasakan manfaatnya oleh 400 juta siswa.</p>
<h2>Analisis: makan gratis bukan cuma di 76 negara</h2>
<p>Ilham mengutip sebuah laporan terbitan tahun lalu dari Global Child Nutrition Foundation (GCNF) berjudul <a href="https://gcnf.org/global-reports/"><em>School Meal Programs Around the World: Results from the 2021 Global Survey of School Meal Programs</em></a>. Laporan ini menunjukkan bahwa, dari 139 negara yang disurvei, 125 di antaranya memiliki setidaknya satu program pemberian makanan berskala besar di sekolah dasar dan sekolah menengah. Jumlah ini lebih banyak dari angka 76 negara yang disebutkan oleh Gibran dan Prabowo. </p>
<p>Laporan itu menyatakan bahwa setidaknya 330,3 juta anak menerima makanan sekolah mulai 2020. Persentase dari seluruh usia anak sekolah dasar dan menengah yang menerima program ini adalah 27%.</p>
<p>Dari sisi geografis, proporsi penerima program makan di sekolah di Amerika Latin/Karibia mencapai 55%, lalu Eropa, Asia Tengah, Amerika Utara (44%); Asia Selatan, Asia Timur, dan Pasifik (26%); dan Afrika Sub-Sahara (26%). Angka ini menunjukkan proporsi siswa di negara berpendapatan tinggi lebih tinggi dibanding siswa di negara berpendapatan rendah dan menengah. </p>
<p>Sementara itu, laporan pada <a href="https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000147507/download/?_ga=2.215233055.961994202.1702550465-177327157.1702550465">2022 dari World Food Program</a>, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurusi pangan, menyatakan bahwa dari sampel data 176 negara diperoleh <a href="https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000147725/download/?_ga=2.9187773.961994202.1702550465-177327157.1702550465">angka 418 juta</a> anak menerima manfaat dari program makanan di sekolah. Jumlah ini 30 juta lebih banyak dibanding 388 juta anak yang mendapatkan manfaat serupa sebelum pandemik pada awal 2020. </p>
<p>Dalam aspek usia, <a href="https://publications.wfp.org/2022/state-of-school-feeding">dari jumlah tersebut sekitar 41%</a> merupakan anak sekolah dasar yang mendapatkan makanan gratis atau bersubsidi. Dalam aspek pendapatan, program ini menjangkau <a href="https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000147725/download/?_ga=2.9187773.961994202.1702550465-177327157.1702550465">61%</a> anak usia sekolah di negara berpendapatan tinggi, 48% di negara berpendapatan menengah atas. Sementara, di negara berpendapatan rendah, hanya 18% siswa yang menerima makanan di sekolah setiap hari. </p>
<p>Secara global, investasi untuk pemberian makan di sekolah pada 2022 diperkirakan antara US$47-48 miliar (hampir Rp729-745 triliun), dengan biaya rata-rata US$64 (sekitar Rp993 ribu) per anak per tahun. Sumber pendanaannya lebih dari 98% dari dalam negeri, atau anggaran masing-masing negara. </p>
<h2>Potensi risiko kesehatan pada anak yang perlu diperhatikan</h2>
<p>Walau program ini bertujuan untuk meningkat gizi anak, sejumlah riset menunjukkan ada kekhawatiran mengenai potensi risiko kesehatan yang terkait dengan program makanan sekolah. </p>
<p>Sebuah penelitian di <a href="https://news.stanford.edu/2015/09/23/bpa-school-lunch-092315/">Stanford</a> menyoroti keberadaan bisphenol A (BPA), bahan kimia beracun, dalam makanan sekolah. Bahan ini menimbulkan risiko terutama bagi anak-anak berpenghasilan rendah yang bergantung pada makanan yang didanai pemerintah. </p>
<p>Selain itu, penyertaan <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9904079/">makanan ultra-proses (makanan dari pabrik yang melalui banyak tahap pengolahan)</a> dalam makanan sekolah telah dikaitkan dengan penyakit kronis seperti obesitas dan penyakit kardiovaskular.</p>
<p>Ada juga kekhawatiran tentang <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8000006/">dampak potensial dari makanan sekolah terhadap indeks massa tubuh (BMI) siswa</a> dan kualitas makanan secara keseluruhan, sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak tersebut secara menyeluruh.</p>
<h2>Kesimpulan: programnya benar ada tapi angkanya berbeda-beda</h2>
<p>Meskipun esensi klaim Gibran dan Prabowo mengenai adopsi program makanan sekolah secara luas adalah akurat, angka-angka spesifik mengenai jumlah negara dan penerima manfaat tidak sepenuhnya selaras dengan data dari sumber-sumber yang otoritatif.</p>
<p>Selain itu, potensi risiko kesehatan yang terkait dengan program-program ini, seperti paparan BPA dan konsumsi makanan ultra-proses, menambah kerumitan dalam evaluasi program-program ini.</p>
<p>Hal ini menggarisbawahi perlunya perencanaan dan pemantauan yang cermat untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak penerima manfaat program makan siang gratis.</p>
<p>Selain itu, pertimbangan potensi risiko kesehatan terkait dengan program-program ini sangat penting untuk pemahaman yang komprehensif tentang dampaknya.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/219913/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
Setidaknya 330,3 juta anak menerima makanan sekolah mulai 2020. Persentase dari seluruh usia anak sekolah dasar dan menengah yang menerima program ini adalah 27%.Ahmad Nurhasim, Health+Science Editor, The ConversationLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2153422023-12-13T01:03:57Z2023-12-13T01:03:57ZCek Fakta: benarkah Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi?<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/565172/original/file-20231212-17-74mwg5.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=44%2C17%2C5946%2C3970&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption"></span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.shutterstock.com/image-photo/sidoarjo-indonesia-april-9-2015-workers-622193708">DODO HAWE/shutterstock</a></span></figcaption></figure><blockquote>
<p>Tren deindustrialisasi selama beberapa tahun ini, deindustrialisasi pada kontribusi terhadap perekonomian kita menurun signifikan, misalnya industri manufaktur terhadap PDB 2014 29%, di tahun 2022 16%. Justru kita mengalami deindustrialisasi. Kita mendorong reindustrialisasi berkelanjutan.</p>
<p>– Anies Baswedan - Kandidat calon presiden saat menghadiri Dialog APINDO - Capres 2024 Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029 di Jakarta, Senin 11 Desember 2023.</p>
</blockquote>
<p><em>The Conversation</em> menghubungi Krisna Gupta, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) dan M. Rizki Pratama, dosen Kebijakan Publik di Universitas Brawijaya untuk memeriksa kebenaran klaim Anies tersebut.</p>
<h2>Analisis 1: sektor lain bertumbuh pesat</h2>
<p>Jika kita melihat <a href="https://www.archive.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto-lapangan-usaha-.html#subjekViewTab5">data pertumbuhan PDB</a> yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor manufaktur memang menurun dibandingkan dengan sebelumnya. Namun, terlepas dari penurunan kontribusi, sektor manufaktur masih terus bertumbuh (5,01% pada 2022, dibandingkan 5,61% pada 2012) meskipun sektor jasa bertumbuh jauh lebih cepat. Proporsi tenaga kerja dalam industri manufaktur juga <a href="https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIxNyMy/proporsi-tenaga-kerja-pada-sektor-industri-manufaktur--persen-.html">masih stabil</a>, meski sedikit terpengaruh selama pandemi COVID-19.</p>
<p>Namun, sektor lain <a href="https://www.archive.bps.go.id/indicator/11/104/2/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdb-seri-2010.html">bertumbuh pesat</a>. Sektor teknologi informasi (7,74% pada 2022) dan transportasi dan pergudangan (19,87%) misalnya, tumbuh sangat cepat berkat <em>techboom</em>–misalnya dengan hadirnya platform <em>e-commerce</em> dan ojek daring.</p>
<h2>Hasil analisis 1</h2>
<p>Benar bahwa kontribusi manufaktur/industri pengolahan terhadap perekonomian turun terus jika kita ukur dalam persentase terhadap PDB. Namun, ukuran ini bisa memberikan kita kekeliruan dalam analisis, karena kontribusi juga akan turun jika sektor lain tumbuh lebih cepat.</p>
<p>Kita tak mungkin mengerem laju pertumbuhan sektor lain untuk mencegah menurunnya kontribusi industri manufaktur terhadap PDB. Dengan kata lain, persentase terhadap PDB saja tidak dapat kita jadikan satu-satunya indikator untuk menghakimi apakah terjadi deindustrialisasi atau tidak.</p>
<h2>Analisis 2: tertinggal dari tetangga</h2>
<p>Berdasarkan rilis Kajian Tengah Tahun 2023 oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dengan judul <a href="https://indef.or.id/publikasi/menolak-kutukan-deindustrialisasi/"><em>Menolak Kutukan Deindustrialisasi</em></a>, penurunan kontribusi industri dan manufaktur mulai terasa sejak 2002, namun percepatan penurunan terjadi sejak 2009. Kontribusi industri pengolahan Indonesia (18,3%) berada di bawah Malaysia (23,6%) dan Thailand (27%). </p>
<p>Sementara <em>white paper</em> dari Datanesia yang berjudul <a href="https://datanesia.id/denyut-deindustrialisasi-dini/"><em>Denyut Deindustrialisasi</em></a> menyebutkan: “Sejak 2011, kontribusi industri pengolahan tak pernah lagi mencapai 22%. Bahkan selama lima tahun terakhir, kurang dari 20%. Pada 2022, kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional kian ciut tersisa 18,3%.” Laporan tersebut menyebut bahwa peran sektor industri di Indonesia terhadap perekonomian nasional jauh tertinggal dibandingkan negara-negara di kawasan dan hanya unggul dibandingkan Timor Leste, Laos, Filipina, dan Kamboja.</p>
<h2>Hasil analisis 2</h2>
<p>Benar bahwa pernyataan Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi patut untuk menjadi perhatian bersama. Tren menunjukkan bahwa memang kontribusi industri manufaktur terhadap PDB terus mengalami penurunan, bahkan tidak pernah mencapai 20% selama lima tahun terakhir. Selain itu juga peran sektor industri di Indonesia tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Thailand. </p>
<hr>
<p><em>Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/215342/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
Calon presiden, Anies Baswedan mengatakan penurunan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB menunjukkan bahwa Indonesia tengah mengalami industrialisasi. Benarkah?Anggi M. Lubis, Business + Economy EditorLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2122882023-08-29T01:09:26Z2023-08-29T01:09:26ZHoaks juga menyebar melalui WhatsApp, Line, dan Telegram – cek fakta jangan hanya berkutat di media sosial<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/544885/original/file-20230827-29-6hrpxv.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=19%2C49%2C6597%2C4365&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">
</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.shutterstock.com/image-photo/extreme-close-female-finger-using-digital-1027541557">Bits And Splits/Shutterstock</a></span></figcaption></figure><p><em>Artikel ini adalah bagian dari serial #LawanHoaks2024.</em></p>
<p>Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, pengecekan fakta di Indonesia diharapkan bisa menyelamatkan masyarakat dari <a href="https://ojs.unimal.ac.id/averrous/article/view/5432">misinformasi</a>–penyebaran informasi yang salah namun diyakini sebagai suatu kebenaran.</p>
<p>Sejauh ini, organisasi masyarakat, dan aktivis media, serta media <em>mainstream</em> di Indonesia masih banyak <a href="https://time.com/5567287/social-media-indonesia-elections-kawal-pemilu/">mengandalkan media sosial</a> untuk kegiatan pengecekan fakta guna memberantas misinformasi.</p>
<p>Hal ini dapat dimengerti, mengingat media sosial masih menjadi <a href="https://weblama.amsi.or.id/download/research-report-fact-check-audience-in-indonesia-2022/">platform yang paling banyak digunakan</a> oleh publik untuk mengakses konten cek fakta dan memverfikasi berita apa pun yang mereka lihat. Selain itu, <a href="https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2022-06/Digital_News-Report_2022.pdf">sebagian besar pengguna ponsel (68%)</a> di Indonesia cenderung mengakses media sosial media untuk mengakses informasi.</p>
<p>Namun, kita sepertinya kurang menyadari bahwa percakapan pribadi kita juga dapat berkontribusi terhadap penyebaran informasi palsu.</p>
<p><a href="https://www.statista.com/statistics/1253240/indonesia-leading-android-social-media-apps-by-monthly-hours-used/">Laporan</a> yang disusun oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) mengenai penyebaran misinformasi di Indonesia telah menempatkan WhatsApp – yang saat ini menjadi <a href="https://www.statista.com/forecasts/1144489/whatsapp-users-in-indonesia">aplikasi pesan personal paling populer</a> di Tanah Air – sebagai platform untuk menyebarkan <a href="https://www.mafindo.or.id/blog/2022/03/07/when-politics-and-religion-become-disaster-an-annual-mapping-of-hoax-in-indonesia%20/">misinformasi</a>.</p>
<p><a href="https://weblama.amsi.or.id/download/research-report-fact-check-audience-in-indonesia-2022/">Penelitian terbaru</a> yang saya lakukan bersama tim peneliti dari Program Studi Digital Journalism di Universitas Multimedia Nusantara (UMN) menunjukkan bahwa masyarakat jarang memanfaatkan aplikasi pengiriman pesan instan sebagai sumber utama untuk mencari fakta.</p>
<p>Mungkin ini saatnya bagi pers dan komunitas cek fakta di Indonesia untuk juga berfokus pada strategi penyebaran konten cek fakta dengan menyasar aplikasi perpesanan instan, seperti Whatsapp, Line, dan Telegram.</p>
<h2>Misinformasi di aplikasi pengiriman pesan</h2>
<p><a href="https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2021-06/Digital_News_Report_2021_FINAL.pdf">Digital News Report 2021</a> yang diterbitkan oleh <em>Reuters Institute for the Study of Journalism</em> menunjukkan bahwa masyarakat <em>global south</em>, termasuk Indonesia, menganggap WhatsApp sebagai media penyebaran misinformasi.</p>
<p>Artinya, <em>chat</em> WhatApp kita belum benar-benar aman dari hoaks.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/530507/original/file-20230607-15-jn50bw.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/530507/original/file-20230607-15-jn50bw.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=376&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/530507/original/file-20230607-15-jn50bw.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=376&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/530507/original/file-20230607-15-jn50bw.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=376&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/530507/original/file-20230607-15-jn50bw.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=473&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/530507/original/file-20230607-15-jn50bw.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=473&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/530507/original/file-20230607-15-jn50bw.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=473&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Platform pemeriksaan fakta (AMSI, 2022, direproduksi dengan izin)</span>
</figcaption>
</figure>
<p>Namun sayangnya, dari total 1.596 responden <a href="https://weblama.amsi.or.id/download/research-report-fact-check-audience-in-indonesia-2022/">penelitian kami</a>, hanya 379 yang menggunakan aplikasi pengiriman pesan instan – WhatsApp, Telegram, Line – untuk mencari konten cek fakta dan memverifikasi informasi yang mereka dapat.</p>
<p>Mayoritas responden (1.335) masih lebih suka mengakses konten cek fakta melalui media sosial. Platform lain yang mereka sukai adalah situs berita (769), mesin pencari (731) dan televisi (388).</p>
<p>Kami berpendapat bahwa cek fakta yang dipersonalisasi melalui WhatsApp atau aplikasi pesan lainnya penting dilakukan untuk melengkapi strategi cek fakta yang selama ini lebih banyak dilakukan di media sosial.</p>
<h2>Apa yang dapat dilakukan oleh komunitas pemeriksa fakta?</h2>
<p>Pertama, jurnalis dapat mengintegrasikan konten cek fakta yang mereka terbitkan di media sosial atau situs berita dengan layanan pesan, khususnya WhatsApp.</p>
<p>Integrasi dengan aplikasi pengiriman pesan akan meningkatkan interaksi dengan khalayak dan, pada saat yang sama, memperluas distribusi konten cek fakta untuk memerangi misinformasi.</p>
<p>Media penyedia konten cek fakta dan komunitas pemeriksa fakta lainnya juga dapat menggunakan fitur <em>chat</em> untuk melibatkan publik. <a href="https://wa.me/6285921600500">MAFINDO</a> dan <a href="https://wa.me/6281315777057">Tempo</a> telah melakukan hal ini. Kedua organisasi tersebut berkolaborasi dengan Whatsapp untuk mengintegrasikan pemeriksaan fakta menggunakan teknologi <em>chatbot</em>.</p>
<figure>
<iframe width="440" height="260" src="https://www.youtube.com/embed/?wmode=transparent&start=0" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
<figcaption><span class="caption">Chatbot Tempo untuk kegiatan pengecekan fakta.</span></figcaption>
</figure>
<p>Chatbots hanya akan bekerja atau merespons setelah menerima pesan dari pengguna. Melalui fitur ini, seluruh pengguna dapat memilih untuk membaca artikel cek fakta atau melaporkan informasi mencurigakan.</p>
<p><em>Chatbot</em> Tempo dan MAFINDO adalah langkah awal yang baik.</p>
<p>Namun, keduanya merupakan teknologi yang pasif karena hanya menerima pesan pengecekan fakta dari pembaca lalu meresponsnya dengan mengirimkan artikel pengecekan fakta yang sama untuk semua pengguna. Selain itu, hanya pengguna yang memiliki nomor <em>chatbot</em> tersebut yang dapat mengakses teknologi ini.</p>
<figure>
<iframe width="440" height="260" src="https://www.youtube.com/embed/lA7yu2_RcZQ?wmode=transparent&start=14" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
<figcaption><span class="caption">Chatbot MAFINDO untuk kegiatan pengecekan fakta.</span></figcaption>
</figure>
<p>Oleh karena itu, diperlukan dua strategi yang dikerjakan sekaligus, yaitu <a href="https://www.tandfonline.com/doi/%20abs/10.1080/21670811.2019.1655462"><em>push notification</em></a> dan <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020025516322617">personalisasi</a>.</p>
<p>Sederhananya, <em>push notification</em> merupakan pesan notifikasi yang muncul di layar perangkat seluler atau desktop penggunanya. Sedangkan personalisasi merupakan upaya memetakan preferensi atau karakteristik audiens yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk mengirimkan konten atau notifikasi yang relevan.</p>
<h2><em>Push notification</em> yang dipersonalisasi</h2>
<p>Perusahaan media dan komunitas cek fakta dapat memulai dengan <a href="https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10.4324/9781003099260-5/selling-news-audiences-qualitative-inquiry-%20emerging-logics-algorithmic-news-personalization-european-quality-news-media-bal%C3%A1zs-bod%C3%B3">memetakan basis data audiens mereka</a>, berdasarkan gender, pekerjaan, lokasi, dan waktu membaca masyarakat secara <em>online</em>.</p>
<p>Pola konsumsi cek fakta berkaitan erat dengan karakteristik khalayak. Jadi, media dan komunitas pemeriksa fakta dapat membuat <em>database</em> untuk memetakan minat audiens yang berbeda-beda.</p>
<p>Setelah memetakan audiensnya, perusahaan pers dapat mengirimkan pemberitahuan tentang konten cek fakta menggunakan strategi personalisasi dan <em>push notification</em>.</p>
<p>Artinya, redaksi akan mengirimkan pemberitahuan melalui WhatsApp kepada audiens yang relevan. “Relevan” di sini berarti notifikasi tersebut berisi sejumlah konten pengecekan fakta mengenai topik yang disukai audiens tersebut.</p>
<p>Relevansi ini penting karena strategi <em>push notification</em> terkadang bisa salah. Misalnya, media bisa saja mendistribusikan konten yang tidak relevan dengan karakteristik audiens di waktu yang tidak tepat. <a href="https://blogs.brighton.ac.uk/sm657/2016/05/09/the-ups-and-downs-of-push-notifications-on-apps/"><em>Push notification</em> yang tidak terpola seperti itu</a> bisa sangat mengganggu bagi beberapa audiens.</p>
<p>Oleh karena itu, personalisasi dan <em>push notification</em> perlu hadir secara bersamaan. Saya menyebutnya “<em>push notification</em> berbasis personalisasi”. Ini akan memastikan pengguna hanya menerima konten yang relevan dengan minat mereka.</p>
<h2>Persetujuan dan perlindungan privasi</h2>
<p>Namun sebelum memetakan khalayak, organisasi media harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari audiens. Artinya, perusahaan media akan mengirimkan notifikasi cek fakta hanya kepada audiens yang telah menyatakan bersedia mendapatkan notifikasi. </p>
<p>Selain itu, perusahaan media juga harus menjamin bahwa data audiens hanya akan digunakan untuk program penyebaran konten cek fakta.</p>
<p>Strategi ini memang memerlukan investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi. Namun, jika kita berhasil menerapkannya, pertahanan digital kita terhadap misinformasi akan semakin kuat.</p>
<p>Melalui strategi ini, audiens dapat dengan mudah berinteraksi melalui <em>chat</em> dengan redaksi untuk meminta konten cek fakta tentang topik yang mereka minati.</p>
<p>Selain itu, akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang bisa beralih dari menyebarkan informasi palsu kepada keluarga dan teman mereka melalui obrolan pribadi, menjadi penyebar informasi yang lebih faktual dan berkualitas menjelang pemilu mendatang.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/212288/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Penelitian tentang audiens cek fakta pada tahun 2021 didukung oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).</span></em></p>Aktivitas cek fakta masih terpusat di media sosial, padahal misinformasi juga cepat menyebar melalui aplikasi perpesanan seperti Whatsapp. Notifikasi push yang dipersonalisasi dapat membantu.F.X. Lilik Dwi Mardjianto, PhD Candidate at the News and Media Research Centre, University of Canberra. Researcher in journalism, Universitas Multimedia NusantaraLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2107962023-08-28T05:36:04Z2023-08-28T05:36:04ZRutinitas cek fakta belum populer – siapkah kita menghadapi hoaks jelang Pemilu 2024?<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/542260/original/file-20230811-21-xbiy6a.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=7%2C0%2C5103%2C3402&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Ilustrasi paparan hoaks, disinformasi dan berita palsu.
</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.shutterstock.com/image-photo/informational-digital-detox-fake-news-girl-1710722323">Shyntartanya/Antara Foto</a></span></figcaption></figure><p><em>Survei Agenda Warga dari New Naratif mengundang lebih dari 1.400 orang dari seluruh Indonesia untuk menyampaikan aspirasi mereka tentang apa saja isu yang dianggap paling penting bagi masyarakat. Artikel yang merupakan bagian dari serial #LawanHoaks2024 ini diterbitkan ulang sebagai bagian dari kolaborasi The Conversation Indonesia dan New Naratif untuk menanggapi hasil survei tersebut.</em></p>
<hr>
<p>Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah di depan mata. Sejumlah partai politik sudah mengumumkan <a href="https://www.detik.com/jabar/berita/d-6684742/3-capres-2024-jalur-partai-sejauh-ini-siapa-terkuat-di-jawa-barat">bakal calon presiden</a> (capres) yang akan diusung. Sejumlah tokoh yang muncul sebagai capres potensial mendapatkan respons yang beragam dari masyarakat di media sosial.</p>
<p>Namun, satu hal yang menyertai perhelatan Pemilu 2024 dan tak bisa dielakkan adalah disinformasi yang bertebaran di media sosial. Sejak era digital, di seluruh belahan dunia, Pemilu telah menjadi peristiwa politik yang <a href="https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Zo-bEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT12&dq=election+prone+misinformation&ots=e6LbMxer2F&sig=LVjpr5T-SlMvmz2nKSgKCtswHT4&redir_esc=y">paling rentan</a> terpapar penyebaran disinformasi dan berita palsu.</p>
<p>Dalam survei <a href="https://newnaratif.com/id/masyarakat-indonesia-berbicara-5-isu-terpenting-yang-dihadapi-indonesia-pada-tahun-2023/">Agenda Warga</a> yang dilakukan sepanjang tahun lalu, hak digital dan kebebasan berekspresi menjadi salah satu dari lima isu yang dianggap paling mendesak oleh responden. Kecemasan responden turut mencakup maraknya produksi berita palsu dan manipulasi gambar, yang kini makin canggih dengan hadirnya kecerdasan buatan.</p>
<p><a href="http://www.jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/view/1267">Penelitian</a> yang dilakukan dalam kurun waktu 2015-2020 menemukan bahwa jumlah disinformasi paling banyak berkaitan dengan peristiwa politik yang terjadi di Indonesia. Kurvanya cenderung meningkat menjelang tahun politik.</p>
<p>Misalnya, penyebaran disinformasi politik pada 2019–baik yang terkait kandidat, partai politik (parpol) maupun hal lain terkait penyelenggaraan pemilu–lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebab, pada tahun tersebut Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Presiden (Pilpres).</p>
<p><a href="https://www.kominfo.go.id/content/detail/21876/kominfo-temukan-3356-hoaks-terbanyak-saat-pemilu-2019/0/berita_satker">Pemetaan</a> yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada rentang Agustus 2018 hingga September 2019, atau selama masa kampanye Pemilu 2019 hingga selesainya penetapan pemenang Pemilu, menemukan lebih dari 3.300 disinformasi berupa hoaks dan berita palsu yang tersebar di media sosial.</p>
<p>Pada Pemilu 2024, yang sekarang tahapannya sudah berlangsung, fenomena yang sama besar kemungkinan akan kembali terjadi. Parpol, politikus, pendukung kandidat, dan masyarakat berpotensi terpapar maupun ikut memproduksi disinformasi untuk beragam tujuan. Hal ini seperti menyerang kandidat tertentu, kredibilitas penyelenggara pemilu atau proses pemilu itu sendiri.</p>
<h2>Ragam disinformasi politik di masa pemilu</h2>
<p>Dari riset yang sedang kami lakukan terhadap konten disinformasi politik yang dipublikasikan pada rentang 1 Maret hingga 17 April 2019 di turnbackhoax.id, kami menemukan lima topik yang paling sering ditemukan pada disinformasi politik semasa pilpres.</p>
<p>Kelimanya adalah “dukungan kepada kandidat” (20,29%), “kecurangan pemilu” (17,39%), “kandidat” (17,39%), “pendukung dari kandidat” (8,7%), dan “ketidaknetralan pemerintah dalam pemilu” (7,25%).</p>
<p>Disinformasi politik tersebut tersebar dalam beragam format seperti teks, foto, video, dan campuran. Facebook menjadi media yang paling banyak digunakan dalam pendistribusian pesan. </p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/541350/original/file-20230806-207579-c0m9ny.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/541350/original/file-20230806-207579-c0m9ny.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=385&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/541350/original/file-20230806-207579-c0m9ny.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=385&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/541350/original/file-20230806-207579-c0m9ny.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=385&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/541350/original/file-20230806-207579-c0m9ny.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=483&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/541350/original/file-20230806-207579-c0m9ny.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=483&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/541350/original/file-20230806-207579-c0m9ny.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=483&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Jenis Disinformasi.</span>
</figcaption>
</figure>
<p>Topik “dukungan kepada kandidat” membangun narasi bahwa kandidat mendapatkan dukungan dari tokoh agama atau dukungan dari sebagian besar masyarakat.</p>
<p>Disinformasi ini sengaja disebarkan untuk memengaruhi persepsi masyarakat bahwa kandidat merupakan calon yang tepat karena mereka mendapatkan dukungan dari beragam kalangan, terutama tokoh agama yang memiliki peran penting dalam masyarakat Indonesia.</p>
<p>Sementara itu, topik “kecurangan pemilu” dan “ketidaknetralan pemerintah dalam pemilu” merupakan topik yang perlu diwaspadai karena kedua topik ini kerap berisikan disinformasi terkait sabotase surat suara atau hasil pemilu oleh pihak tertentu. Ini semua merupakan isu sensitif di tengah pemilu.</p>
<h2>Rentan terpapar disinformasi</h2>
<p>Peneliti, aktivis, dan pemerintah meyakini bahwa literasi digital merupakan salah satu alat yang penting dalam melawan disinformasi. Oleh karena itu, <a href="https://indonesiabaik.id/infografis/50-juta-masyarakat-indonesia-makin-cakap-digital">pemerintah rutin menyelenggarakan pelatihan</a> yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat semenjak 2021.</p>
<p>Pelatihan tersebut, meskipun tidak signifikan, mampu menaikkan indeks literasi digital masyarakat menjadi <a href="https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/ReportSurveiStatusLiterasiDigitalIndonesia2022.pdf">3,55 pada 2022 dari 3,49 pada tahun sebelumnya</a>. Skor tersebut termasuk kategori sedang mengingat skala yang digunakan adalah 1 hingga 5.</p>
<p>Meski demikian, keterampilan yang dibutuhkan untuk menghindari diri dari paparan disinformasi masih belum mencukupi.</p>
<p>Survei yang dilakukan oleh <a href="http://japelidi.id/indeks-literasi-digital-dalam-konteks-politik/">Jaringan Pegiat Literasi Digital Indonesia (Japelidi)</a> pada tahun 2023 terkait indeks literasi digital dalam konteks politik menemukan bahwa generasi muda (17-21 tahun) memiliki skor literasi sedang yaitu sebesar 3,75. </p>
<p>Survei ini juga menemukan bahwa sebagian besar kaum muda jarang mengikuti sumber informasi politik/pemilu terpercaya seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Akibatnya, mereka menjadi kelompok yang rentan terhadap disinformasi politik.</p>
<h2>Perilaku cek fakta</h2>
<p>Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk melawan disinformasi adalah dengan melakukan cek fakta.</p>
<p>Indonesia memiliki beberapa lembaga cek fakta yang rutin melakukan verifikasi kebenaran informasi. Ada “<a href="https://www.kominfo.go.id/content/all/laporan_isu_hoaks">Laporan Isu Hoaks</a>” milik Kominfo, situs cek fakta milik media <a href="https://www.liputan6.com/cek-fakta">Liputan6</a> dan <a href="https://www.kompas.com/cekfakta">Kompas</a>, dan ada yang dijalankan oleh komunitas atau organisasi nonprofit, contohnya <a href="http://turnbackhoax.id">turnbackhoax.id</a>, <a href="https://cekfakta.com">cekfakta.com</a>, dan <a href="https://www.mafindo.or.id/2020/11/21/cek-hoaks-di-whatsapp-lewat-chatbot-kalimasada-begini-caranya/">Chatbot kalimasada</a>. Namun, lembaga-lembaga tersebut ternyata tidak terlalu populer di masyarakat, setidaknya bagi responden yang menjadi penelitian kami di 13 provinsi.</p>
<p>Kami menemukan bahwa 56% dari responden tidak familiar dengan lembaga cek fakta. Bahkan sebanyak 77,9% dari responden mengaku tidak pernah melakukan pemeriksaan fakta. Temuan ini tentu mengkhawatirkan terutama di tengah banjirnya disinformasi politik jelang Pemilu 2024. </p>
<p>Sementara itu, responden yang mengakui rutin atau pernah melakukan cek fakta memiliki persepsi yang positif terkait lembaga cek fakta. Misalnya, mereka meyakini bahwa lembaga cek fakta cenderung akurat dalam mengidentifikasi disinformasi dan memberikan penjelasan yang mudah dimengerti terkait informasi yang diverifikasi.</p>
<p>Lebih lanjut, mereka menyatakan apabila menerima informasi yang sudah diverifikasi dari lembaga cek fakta, mereka akan membagikan dan mendiskusikannya dengan keluarga maupun kolega. Ini tentu langkah yang baik. Dengan membagikan konten yang sudah terverifikasi kebenarannya, akan semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi meminimalisir penyebaran disinformasi.</p>
<p>Penelitian kami juga menemukan bahwa lembaga cek fakta milik media dan milik organisasi nirlaba lebih populer dibandingkan lembaga cek fakta milik pemerintah. Sebagai contoh, lembaga cek fakta yang dikelola oleh media Liputan6 dan Kompas lebih dikenal publik dibandingkan cek fakta milik Kominfo.</p>
<p>Hal ini karena lembaga cek fakta milik media dan nirlaba terafiliasi dengan portal berita dari masing-masing media sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengetahui keberadaannya.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/541647/original/file-20230808-18-pd9eco.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/541647/original/file-20230808-18-pd9eco.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=1500&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/541647/original/file-20230808-18-pd9eco.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=1500&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/541647/original/file-20230808-18-pd9eco.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=1500&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/541647/original/file-20230808-18-pd9eco.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=1885&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/541647/original/file-20230808-18-pd9eco.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=1885&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/541647/original/file-20230808-18-pd9eco.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=1885&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Cek Fakta di Indonesia.</span>
</figcaption>
</figure>
<h2>Masyarakat belum siap</h2>
<p>Berdasarkan hasil riset kami dan survei lainnya, dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang ternyata belum siap menghadapi banjir disinformasi politik di tahun Pemilu 2024.</p>
<p>Ini karena keterampilan masyarakat untuk mengevaluasi informasi cenderung masih rendah dan perilaku rutinitas cek fakta belum cukup populer.</p>
<p>Pemilu 2024 nanti tantangan akan semakin sengit, karena besar kemungkinan disinformasi akan semakin sulit diidentifikasi oleh masyarakat. Sebab, banyak pelaku pembuat dan penyebar disinformasi yang mulai menggunakan kecerdasan buatan (AI) dalam proses produksi dan penyebarannya. Disinformasi ini dikenal dengan istilah <a href="https://www.theguardian.com/technology/2020/jan/13/what-are-deepfakes-and-how-can-you-spot-them"><em>deep fake news</em></a>, yaitu berita bohong berupa foto atau video yang diproduksi menggunakan kecerdasan buatan sehingga terlihat nyata.</p>
<p>Mau tidak mau, masyarakat harus lebih kritis dan tanggap. Kita semua sebaiknya mulai membiasakan diri untuk “mencurigai” informasi yang kita dapat, agar kemudian kita meresponsnya dengan melakukan perbandingan dengan sumber lain atau melakukan verifikasi pada sumber informasi terpercaya.</p>
<p>Sebisa mungkin hindari pengecekan fakta dengan bertanya kepada keluarga/teman karena mereka belum tentu memiliki keterampilan dalam mengidentifikasi disinformasi. Gunakan lembaga cek fakta resmi dan kredibel untuk melakukan verifikasi informasi.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/210796/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Putri Limilia terafiliasi dengan Jaringan Pegiat Literasi Digital Indonesia (Japelidi). </span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Lintang Ratri Rahmiaji terafiliasi dengan Jaringan Pegiat Literasi Digital (JAPELIDI) dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO). </span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Ni Made Ras Amanda G terafiliasi dengan Jaringan Pegiat Literasi Digital Indonesia (Japelidi</span></em></p>Pada Pemilu 2024, fenomena penyebaran disinformasi kemungkinan besar akan terjadi lagi. Seluruh pihak berpotensi terpapar maupun ikut memproduksi disinformasi untuk beragam tujuan.Putri Limilia, Lecturer at Communication Faculty, Universitas PadjadjaranLintang Ratri Rahmiaji, Lecturer in Communication Department, Diponegoro UniversityRasamanda Gelgel, Lecturer in Communication Studies, Udayana UniversityLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1789202022-03-10T11:30:36Z2022-03-10T11:30:36ZMahasiswa sering diminta menghindari Wikipedia untuk riset. Padahal, situs tersebut adalah sumber terpercaya<p>Pada awal setiap tahun akademik, kita sering menanyakan para mahasiswa baru suatu pertanyaan: siapa saja di antara kalian pernah diberitahu guru di sekolah agar tidak memakai Wikipedia?</p>
<p>Kemungkinan besar, banyak di antara mereka yang akan mengangkat tangan.</p>
<p>Padahal, ensiklopedia daring ini mengandung informasi yang instan, gratis, dan dapat diandalkan. Jadi kenapa banyak guru masih sangsi terhadap Wikipedia?</p>
<p>Wikipedia memiliki beragam kebijakan yang ditegakkan oleh komunitasnya terkait netralitas, reliabilitas, dan signifikansi. Ini berarti <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Instructor_Basics_How_to_Use_Wikipedia_as_a_Teaching_Tool.pdf">seluruh informasi</a> “harus disajikan secara akurat dan tanpa bias”; sumbernya harus berasal dari pihak ketiga; dan suatu artikel Wikipedia harus punya signifikansi serta hanya dibuat jika sebelumnya telah ada “liputan pihak ketiga terkait topik ini dalam publikasi atau sumber yang terpercaya”.</p>
<p>Wikipedia juga bersifat gratis, nirlaba, dan telah <a href="https://wikimediafoundation.org/wikipedia20/">beroperasi selama lebih dari dua dekade</a>, membuatnya jadi suatu kisah sukses di internet.</p>
<p>Pada suatu era yang semakin susah untuk membedakan antara kebenaran dan informasi palsu, Wikipedia hadir sebagai alat yang aksesibel untuk mendukung proses cek fakta dan melawan misinformasi.</p>
<h2>Mengapa Wikipedia adalah sumber kredibel?</h2>
<p>Banyak guru mengatakan bahwa siapa pun dapat mengedit suatu halaman Wikipedia, tidak hanya ahli di bidang tersebut saja.</p>
<p>Tapi ini tidak membuat informasi di Wikipedia menjadi meragukan. Hampir mustahil, misalnya, bagi teori konspirasi untuk bertahan lama di Wikipedia.</p>
<p>Untuk artikel yang populer, komunitas daring Wikipedia yang berisi <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Instructor_Basics_How_to_Use_Wikipedia_as_a_Teaching_Tool.pdf">relawan, administrator, dan <em>bot</em></a> memastikan bahwa pengeditan yang dilakukan berbasis sitasi dari sumber yang dapat diandalkan. Artikel yang populer biasanya diulas dan diperiksa hingga ribuan kali.</p>
<p>Beberapa pakar media, seperti Amy Bruckman, seorang profesor di Georgia Institute of Technology, Amerika Serikat (AS), bahkan mengatakan bahwa suatu artikel Wikipedia yang melewati proses yang sangat ketat ini bisa jadi adalah <a href="https://au.pcmag.com/social-media/87504/wikipedia-the-most-reliable-source-on-the-internet">sumber informasi paling terpercaya</a> yang pernah ada.</p>
<p><div data-react-class="Tweet" data-react-props="{"tweetId":"1454764093576040451"}"></div></p>
<p>Artikel akademik di jurnal – sumber bukti ilmiah yang paling umum – biasanya hanya melalui <a href="https://theconversation.com/shifting-toward-open-peer-review-156043"><em>peer-review</em> (telaah sejawat) dari maksimal tiga orang</a> lalu tidak pernah diedit lagi.</p>
<p>Artikel di Wikipedia yang tidak melewati pengeditan yang terlalu banyak bisa jadi tidak se-kredibel artikel yang populer. Tapi, sangat mudah bagi kita untuk mengecek bagaimana suatu artikel di Wikipedia dibuat dan dimodifikasi.</p>
<p>Seluruh modifikasi dari suatu artikel terarsip dan dapat diakses di halaman <a href="https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bird&action=history">“<em>history</em>” (riwayat)</a>. Perseteruan antara para editor terkait konten artikel tersebut juga tersimpan dalam halaman <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Bird">“<em>talk</em>” (pembicaraan)</a>.</p>
<p>Untuk menggunakan Wikipedia secara efektif, siswa perlu diajari bagaimana caranya menemukan dan menganalisis segmen-segmen tersebut dalam suatu artikel, sehingga mereka bisa dengan mudah mengevaluasi kredibilitas dari artikel tersebut.</p>
<h2>Apakah informasi di Wikipedia terlalu sederhana?</h2>
<p>Banyak guru juga mengatakan bahwa informasi di Wikipedia terlalu sederhana dan mendasar, terutama untuk level mahasiswa.</p>
<p>Argumen ini berasumsi bahwa seluruh proses cek-fakta harus melibatkan riset mendalam – tapi ini <a href="https://hapgood.us/2017/03/04/how-news-literacy-gets-the-web-wrong">bukanlah cara terbaik</a> untuk melakukan investigasi awal secara daring terkait suatu topik. Riset yang mendalam sebaiknya dilakukan nanti, ketika kita sudah memastikan validitas dari sumber tersebut.</p>
<p>Meski demikian, beberapa guru cukup khawatir jika siswa perlu diajarkan caranya mengevaluasi informasi secara kilat, yang bisa berarti secara dangkal.</p>
<p>Jika kita melihat kompetensi umum di Kurikulum Australia, ada poin “<a href="https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/general-capabilities/critical-and-creative-thinking/">berpikir secara kritis dan kreatif</a>” yang mendorong kemampuan analisis secara luas dan mendalam. Tenaga pendidik yang menggabungkan antara literasi “kritis” dan “media” cenderung percaya bahwa analisis materi di internet harusnya dilakukan secara pelan dan teliti.</p>
<figure class="align-center zoomable">
<a href="https://images.theconversation.com/files/430128/original/file-20211104-13-1ajc79d.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip"><img alt="Primary school student writing on notepad with laptop open." src="https://images.theconversation.com/files/430128/original/file-20211104-13-1ajc79d.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/430128/original/file-20211104-13-1ajc79d.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=385&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/430128/original/file-20211104-13-1ajc79d.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=385&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/430128/original/file-20211104-13-1ajc79d.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=385&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/430128/original/file-20211104-13-1ajc79d.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=483&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/430128/original/file-20211104-13-1ajc79d.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=483&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/430128/original/file-20211104-13-1ajc79d.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=483&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px"></a>
<figcaption>
<span class="caption">Siswa perlu diajarkan caranya menggunakan halaman ‘talk’ (pembicaraan) dan ‘history’ (riwayat) di Wikipedia.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://www.shutterstock.com/image-photo/kid-self-isolation-using-computor-his-1707140332">Shutterstock</a></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Tapi, realitanya kita saat ini hidup di suatu <a href="https://firstmonday.org/article/view/519/440">“ekonomi perhatian” (<em>attention economy</em>)</a> yakni saat semua orang dan semua hal di internet <a href="https://www.edsurge.com/news/2018-12-19-recalibrating-our-approach-to-misinformation">berlomba-lomba mendapatkan atensi kita</a>. Waktu kita sangatlah berharga, sehingga terjebak mendalami suatu konten daring yang kredibilitasnya meragukan, dan kemungkinan jatuh ke lubang misinformasi, menyia-nyiakan suatu komoditas yang mahal harganya – yakni perhatian dan tenaga kita.</p>
<h2>Wikipedia bisa mendukung literasi media yang lebih baik</h2>
<p>Riset menunjukkan bahwa anak-anak di Australia tidak mendapat pengajaran yang cukup dalam mengidentifikasi berita bohong.</p>
<p>Hanya <a href="https://theconversation.com/we-live-in-an-age-of-fake-news-but-australian-children-are-not-learning-enough-about-media-literacy-141371">satu dari lima</a> anak muda Australia pada 2020 melaporkan terlibat satu tahun terakhir dalam suatu kelas yang membantu mereka menentukan apakah suatu berita atau artikel dapat dipercaya.</p>
<p>Para pelajar jelas <a href="https://www.utas.edu.au/social-change/publications/insights/insight-five-media-literacy-in-australian-schools">membutuhkan lebih banyak pendidikan literasi media</a>, dan Wikipedia bisa jadi instrumen pembelajaran yang bagus.</p>
<p>Satu cara adalah menggunakannya untuk “<a href="https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3048994"><em>lateral reading</em></a>” (membaca dan mencari informasi secara paralel). Artinya, saat menghadapi klaim yang meragukan di internet, siswa bisa segera membuka tab browser baru dan membaca lebih lanjut terkait topik tersebut dari sumber yang terpercaya.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/bagaimana-mendeteksi-berita-bohong-panduan-ahli-untuk-anak-muda-89098">Bagaimana mendeteksi berita bohong—panduan ahli untuk anak muda</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<p>Wikipedia adalah sumber daya yang tepat di ruang kelas untuk tujuan ini, bahkan untuk anak usia sekolah dasar (SD). Saat menemui informasi yang asing, siswa bisa diajak untuk mengakses halaman Wikipedia yang relevan untuk melakukan cek-fakta. Jika informasi asing tersebut tidak bisa diverifikasi, siswa bisa membuangnya.</p>
<p>Bagi yang sudah lebih lihai dalam melakukan verifikasi informasi, bisa juga <a href="https://www.huffpost.com/entry/opinion-fake-news-web-literacy-propaganda-fact-checkers_n_5c1812f5e4b0432554c332e3">langsung merujuk ke ke sumber-sumber kredibel</a> di bagian bawah tiap artikel Wikipedia.</p>
<p>Pada masa depan, kami berharap para mahasiswa baru masuk ke ruang kuliah kami dalam keadaan sudah memahami nilai dan manfaat dari Wikipedia. Jika terjadi, ini berarti bahwa suatu pergeseran budaya yang luas telah berhasil terjadi di tingkat sekolah dasar dan menengah.</p>
<p>Pada era krisis iklim dan pandemi, semua orang harus bisa membedakan antara fakta dan fiksi. Wikipedia bisa jadi bagian dari solusi.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/178920/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Rachel Cunneen menerima dana dari ACT Education Directorate; University of Canberra dan juga US Embassy di Australia.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Mathieu O'Neil menerima dana dari ACT Education Directorate; University of Canberra dan juga US Embassy di Australia. Ia terafiliasi dengan Digital Commons Policy Council. </span></em></p>Pada suatu era yang semakin susah untuk membedakan antara kebenaran dan informasi palsu, Wikipedia hadir sebagai alat yang aksesibel untuk mendukung proses cek fakta dan melawan misinformasi.Rachel Cunneen, Senior Lecturer in English and Literacy Education., University of CanberraMathieu O'Neil, Associate Professor of Communication, News and Media Research Centre, University of CanberraLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1739182021-12-21T04:43:53Z2021-12-21T04:43:53ZRiset menunjukkan susahnya melacak misinformasi dan disinformasi politik di Tiktok<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/437979/original/file-20211216-766-ugg62p.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=7%2C1%2C660%2C443&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">
</span> <span class="attribution"><span class="source">Photo by Olivier Bergeron on Unsplash</span>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY</a></span></figcaption></figure><p>TikTok adalah satu dari <a href="https://w3-lab.com/is-tiktok-the-fastest-growing-social-media-platform-in-2021/">lima media sosial terpopuler di dunia</a> tahun ini. </p>
<p>Tahun lalu, di Asia Tenggara, <a href="https://www.businessofapps.com/data/tik-tok-statistics/">198 juta orang</a>, atau sekitar <a href="https://www.worldometers.info/world-population/south-eastern-asia-population/">29%</a> dari total penduduk, menggunakan TikTok. Tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa platform tersebut telah menjadi salah satu, jika tidak bisa disebutkan sebagai pasar utama, bagi masyarakat mengutarakan ide dan opini mereka di wilayah tersebut.</p>
<p>Seperti akademisi lain, tim peneliti saya juga tertarik untuk mengenal TikTok lebih dalam. Kami ingin melihat bagaimana jalannya informasi, termasuk misinformasi dan disinformasi politik, tersebar di platform ini. Perbedaan antara misinformasi dan disinformasi adalah bahwa disinformasi dibuat secara sengaja.</p>
<p>Selama delapan bulan masa <a href="https://sites.google.com/view/techcamp-tiktok/home">riset</a> kami, kami menemukan bahwa pelacakan atas misinformasi dan disinformasi di TikTok cukup menantang. Tantangan ini masih ada meskipun platform ini telah meluncurkan <a href="https://www.tiktok.com/safety/resources/transparency-report-2020-1?lang=en">program pengecekan kebenaran</a> pada tahun 2020 dalam kemitraannya dengan <a href="https://www.tiktok.com/safety/en/safety-partners/">organisasi cek fakta independen</a> di seluruh dunia yang “membantu meninjau dan menilai keakuratan konten” di platform ini. </p>
<p>Di bawah program ini, TikTok <a href="https://www.politifact.com/article/2020/oct/19/how-facebook-tiktok-are-addressing-misinformation-/">menunjukkan</a> berbagai bentuk misinformasi pada partnernya. Hal ini termasuk video yang ditandai pengguna TikTok sebagai misinformasi, atau yang berkaitan dengan COVID-19 dan topik lainnya “<a href="https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/tiktok-warn-users-about-sharing-misleading-content-n1256668"> di mana informasi yang menyesatkan biasanya berasal</a>”. </p>
<p>Bagaimanapun, kami tetap menemukan kesulitan-kesulitan dalam melacak misinformasi dan disinformasi pada platform ini.</p>
<h2>Pengecekan kebenaran konten audiovisual</h2>
<p>Sulit untuk <a href="https://restofworld.org/2021/tiktok-is-repeating-facebooks-mistakes-in-myanmar/">mengecek kebenaran pada konten audiovisual</a> di TikTok.</p>
<p>Untuk melacak mis/disinformasi secara efektif, semua konten harus ditonton dengan cermat dan dipahami berdasarkan konteks lokal. Untuk memastikan penilaian yang benar, upaya ini membutuhkan pengamatan langsung oleh manusia dan analisis video selama berjam-jam, untuk mengamati bahasa, isyarat nonverbal, istilah, gambar, teks, dan keterangan.</p>
<p>Inilah sebabnya mengapa pemeriksa fakta secara global mengandalkan partisipasi publik untuk melaporkan konten yang menyesatkan, selain memiliki tim pemeriksa fakta yang fokus utamanya memverifikasi konten viral.</p>
<p>Teknologi kecerdasan buatan dapat membantu memverifikasi beberapa unggahan ini. Namun, pengecekan kebenaran konten audiovisual masih sangat bergantung pada penilaian manusia demi mendapatkan akurasi.</p>
<p>Hingga saat ini, konten audio visual <a href="https://www.ijcai.org/proceedings/2021/0619.pdf">menjadi</a> format paling menantang untuk dicek kebenarannya di seluruh dunia. Platform media sosial yang lain juga mengalaminya.</p>
<p>Dalam penelitian kami, kami menemukan banyak konten yang tidak mengandung klaim yang dapat diverifikasi. Ini berarti konten itu dinilai secara objektif, atau dibantah, dan ditandai sebagai informasi yang salah.</p>
<p>Untuk menentukan video atau komentar mana yang berisi klaim yang tidak akurat, kami mengembangkan panduan untuk menentukan pernyataan mana yang dapat diverifikasi, yang digunakan oleh <a href="https://verafiles.org/articles/what-you-want-know-about-vera-files-fact-check">VERA Files</a> di Filipina dan <a href="https://tirto.id/insider/metodologiriset">Tirto.id</a> di Indonesia. Kedua organisasi edia tersebut adalah penandatangan <a href="https://www.poynter.org/ifcn/">Jaringan Pengecekan Fakta Internasional Poynter</a>.</p>
<p>Kami juga memasukkan <a href="https://theconversation.com/10-ways-to-spot-online-misinformation-132246">10 tanda bahaya dan tips dalam mengidentifikasi misinformasi oleh Colleen Sinclair</a>, seorang profesor psikologi klinis di Mississippi State University.</p>
<figure class="align-right zoomable">
<a href="https://images.theconversation.com/files/435916/original/file-20211206-25-sd5a2n.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip"><img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/435916/original/file-20211206-25-sd5a2n.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=237&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/435916/original/file-20211206-25-sd5a2n.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=752&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/435916/original/file-20211206-25-sd5a2n.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=752&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/435916/original/file-20211206-25-sd5a2n.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=752&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/435916/original/file-20211206-25-sd5a2n.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=946&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/435916/original/file-20211206-25-sd5a2n.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=946&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/435916/original/file-20211206-25-sd5a2n.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=946&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px"></a>
<figcaption>
<span class="caption">Kami mendasarkan kerangka misinformasi kami pada kriteria untuk menentukan pernyataan yang dapat diverifikasi, yang juga digunakan oleh VERA Files di Filipina dan Tirto.id di Indonesia.</span>
<span class="attribution"><span class="source">Nuurrianti Jalli (2021)</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Dengan menggunakan panduan ini, kami mendapati, bahwa sebagian besar video dan komentar terkait yang dipantau sulit diverifikasi karena hanya berisi pernyataan subjektif (pendapat, ajakan bertindak, dan spekulasi) atau karena dianggap tidak layak.</p>
<p>Sebagai contoh adalah komentar-komentar tentang UU ketenagakerjaan baru yang kontroversial di Indonesia yang dikenal sebagai <a href="https://www.nytimes.com/2020/11/03/world/asia/indonesia-stimulus-bill-signed.html">Omnibus Law</a>, perdebatan tentang kasus pemerkosaan di sekolah yang kemudian memprakarsai gerakan <a href="https://www.scmp.com/week-asia/people/article/3144201/makeschoolasaferplace-anger-and-dismay-after-malaysia-investigates">#MakeSchoolASaferPlace</a> di Malaysia, argumen seputar kebijakan pemerintah yang buruk di Malaysia di tengah COVID-19 yang menyulut munculnya tagar <a href="https://malaysia.news.yahoo.com/pm-tells-rakyat-patient-dont-051000657.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAABm7qor0s-RYbxsUzBCw3I1doQxDvB9ZZM2VC1k3Ev9mJGZJOah38Mpm8GGLhCF0Hqj_QWfO5vR3ilpAegCpgPrcI8Z7w8g8K1lTjj-4lKywI09UIMKa15Soi_IHlxZ0WxG7y13SjoIUSjghii1R0ZyF0BjzdxhraHX0UvuuWX4P">#kerajaangagal</a>, dan <a href="https://monitor.civicus.org/updates/2021/02/22/activists-and-journalists-targeted-draconian-anti-terror-law-challenged-philippines/">UU Anti-Terorisme Filipina</a>. </p>
<p>Komentar-komenter ini dianggap tidak dapat diverifikasi, karena adanya faktor emosional dan pendapat pengguna tentang masalah tersebut. Oleh karena itu, mereka tidak dapat ditandai sebagai komentar yang mengandung mis/disinformasi.</p>
<p>Temuan ini bisa berbeda jika pembuat konten dan komentator video mengintegrasikan pernyataan fakta atau “klaim yang layak” yang dapat kami periksa silang dengan sumber yang kredibel.</p>
<h2>Mengidentifikasi beragam bahasa umum, bahasa gaul, dan jargon di TikTok</h2>
<p>Beberapa pemeriksa fakta dan peneliti sebelumnya telah mencatat bahwa <a href="https://theconversation.com/three-fact-checking-challenges-in-southeast-asia-148738">keragaman bahasa dan dialek di suatu wilayah telah mempersulit proses cek fakta bagi media lokal</a>.</p>
<p>Dalam penelitian ini, kami juga menemukan bahwa bahasa gaul mempersulit pelacakan mis/disinformasi politik di TikTok bahkan ketika kami menganalisis konten yang diunggah dalam bahasa ibu.</p>
<p>Faktor-faktor seperti kesenjangan generasi dan kurangnya kesadaran akan bahasa gaul dan jargon terkini yang digunakan oleh pembuat konten dan pengguna tidak boleh diremehkan dalam memeriksa fakta konten di platform. Tidak diragukan lagi, ini juga akan menjadi masalah bagi mekanisme pengecekan fakta yang digerakkan oleh kecerdasan buatan.</p>
<h2>Sulit bagi semua orang</h2>
<p>Selama penelitian ini, kami menyadari bahwa melacak misinformasi di platform dapat menjadi sedikit lebih menantang bagi tim peneliti dan orang-orang biasa.</p>
<p>Kalau Anda bukan seorang ilmuwan data dengan kemampuan membuat <a href="https://towardsdatascience.com/how-to-collect-data-from-tiktok-tutorial-ab848b40d191">kode Python API</a> untuk mengumpulkan data, maka mengenali data di TikTok akan membutuhkan kerja manual.</p>
<p>Untuk proyek ini, tim kami memilih pilihan kedua, mengingat sebagian besar anggota kami tidak dibekali dengan keterampilan ilmu data. Kami melacak informasi yang salah di platform dengan memetakan tagar yang relevan secara manual melalui fitur <a href="https://support.tiktok.com/en/using-tiktok/exploring-videos/discover-and-search">pencarian</a> TikTok.</p>
<figure class="align-left zoomable">
<a href="https://images.theconversation.com/files/435917/original/file-20211206-136955-x71t5x.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip"><img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/435917/original/file-20211206-136955-x71t5x.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=237&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/435917/original/file-20211206-136955-x71t5x.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=908&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/435917/original/file-20211206-136955-x71t5x.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=908&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/435917/original/file-20211206-136955-x71t5x.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=908&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/435917/original/file-20211206-136955-x71t5x.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=1141&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/435917/original/file-20211206-136955-x71t5x.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=1141&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/435917/original/file-20211206-136955-x71t5x.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=1141&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px"></a>
<figcaption>
<span class="caption">Semua video TikTok diekstraksi secara manual dan diatur untuk pengecekan fakta. Kerangka kerja pengecekan fakta untuk proyek ini dikembangkan berdasarkan framework yang digunakan oleh VERAfiles dan Tirto.id.</span>
<span class="attribution"><span class="source">Nuurrianti Jalli (2021)</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Kelemahan yang kami amati dalam menggunakan strategi ini adalah bahwa proses ini dapat memakan waktu karena keterbatasan fitur pencarian.</p>
<p>Pertama, fitur Discover TikTok memungkinkan pengguna untuk mengurutkan hasil hanya berdasarkan relevansi dan/atau jumlah <em>likes</em> pada suatu unggahan. Mereka tidak dapat mengurutkan hasil berdasarkan jumlah total penayangan, pembagian, dan/atau komentar.</p>
<p>Ini juga memungkinkan seseorang untuk memfilter hasil berdasarkan tanggal pengunggahan, tetapi hanya untuk enam bulan terakhir. Ini membuat pencarian data menjadi lebih lama, dan seperti dalam kasus kami, menjadi sulit.</p>
<p>Karena itu, kami harus menyaring entri secara manual untuk menemukan video yang relevan dengan penayangan terbanyak atau jumlah keterlibatan tertinggi yang diunggah dalam periode pemantauan yang kami pilih.</p>
<p>Ini membuat proses penelitian ini menjadi cukup melelahkan, terutama untuk tagar yang menghasilkan ribuan (atau lebih) video TikTok.</p>
<p>TikTok harus mempertimbangkan untuk meningkatkan platformnya agar pengguna dapat memfilter dan menyortir video di hasil pencarian. Pengunan juga harus dapat mengurutkan berdasarkan jumlah penayangan dan/atau keterlibatan dan tanggal pengunggahan yang disesuaikan. Individu dan pemeriksa fakta yang tertarik kemudian akan dapat melacak mis/disinformasi politik secara lebih efisien.</p>
<p>Ini juga akan membantu TikTok mengurangi penyebaran hoaks karena lebih banyak orang akan memiliki sarana untuk memantau mis/disinformasi secara efisien. Itu semua dapat menyempurnakan upaya tim pemeriksa fakta TikTok.</p>
<hr>
<p><em>Rachel Noorajavi menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris.</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/173918/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Proyek ini didanai oleh TechCamp, sebuah program kebijakan publik yang diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri AS. Meeko Angela Camba dari VERA Files, anggota tim untuk proyek ini, juga menyumbangkan idenya untuk pengembangan artikel ini.</span></em></p>Sebuah penelitian menemukan bahwa melacak informasi yang salah dan disinformasi di TikTok merupakan upaya yang sulit.Nuurrianti Jalli, Assistant Professor of Communication Studies College of Arts and Sciences Department of Languages, Literature, and Communication Studies, Northern State UniversityLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1227682019-09-02T08:27:08Z2019-09-02T08:27:08ZCara mudah melacak kepalsuan video: periksa setiap ‘frame’<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/290408/original/file-20190901-165977-1ns96h6.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Perubahan besar antar _frame_ dapat mengindikasi kepalsuan video.</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.flickr.com/photos/stopdown/3999067303">Jesse Milan/Flickr, CC BY </a></span></figcaption></figure><p>Dulu hanya perusahaan film Hollywood yang berkantong tebal dengan tim artis dan teknisi terampil yang bisa membuat video <em>deepfake</em> – pemalsuan realistis yang
menampakkan seseorang melakukan dan mengatakan hal-hal yang tidak pernah mereka lakukan atau katakan. </p>
<p>Sekarang tidak lagi. Perangkat lunak yang tersedia di dunia maya secara gratis memungkinkan siapa saja yang memiliki komputer untuk membuat video palsu yang meyakinkan dalam sekejap.</p>
<p>Apakah itu digunakan untuk dendam pribadi, mempermalukan selebriti, atau untuk mempengaruhi opini publik, <em>deepfake</em> kini membantah aksioma kuno “melihat maka percaya”. </p>
<p><a href="https://scholar.google.com/citations?user=tRGH8FkAAAAJ&hl=en">Saya</a> dan <a href="https://www.isi.edu/centers/vista/computer_visionimage_processing">tim peneliti</a> di University of Southern California Information Sciences Institute mengembangkan sebuah riset untuk membedakan antara video tiruan yang sangat realistis dan video asli yang benar-benar terjadi. </p>
<p>Penelitian terkini kami menemukan suatu <a href="http://openaccess.thecvf.com/content_CVPRW_2019/papers/Media%20Forensics/Sabir_Recurrent_Convolutional_Strategies_for_Face_Manipulation_Detection_in_Videos_CVPRW_2019_paper.pdf">langkah-langkah baru yang lebih akurat</a> untuk mendeteksi video <em>deepfake</em>. </p>
<figure>
<iframe width="440" height="260" src="https://www.youtube.com/embed/cQ54GDm1eL0?wmode=transparent&start=0" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
<figcaption><span class="caption">Barack Obama tidak pernah mengatakan hal-hal ini -– dan tidak pernah melakukannya.</span></figcaption>
</figure>
<h2>Menemukan cacat</h2>
<p>Secara umum, berbagai algoritme <em>deepfake</em> bekerja dengan menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk menganalisis gambar dari seorang target, mengidentifikasi elemen kunci dari ekspresi wajah, seperti hidung, sudut mulut, lokasi mata, dan sebagainya. </p>
<p>Algoritme menggunakan informasi ini untuk mensintesis gambar-gambar baru dari wajah orang itu dan menyatukannya untuk membuat video palsu seorang target yang terlihat realistis.</p>
<p>Metode terkini untuk menemukan <a href="https://theconversation.com/detecting-deepfakes-by-looking-closely-reveals-a-way-to-protect-against-them-119218">cacat-cacat kecil dari proses penyatuan gambar</a> dalam sebuah video <em>deepfake</em> adalah dengan melihat masing-masing <em>frame</em> dari video tersebut, baik secara manual maupun <a href="https://theconversation.com/detecting-deepfake-videos-in-the-blink-of-an-eye-101072">menggunakan algoritme</a>. </p>
<p>Jika ada banyak cacat dalam beberapa <em>frame</em>, maka bisa dikatakan video tersebut adalah <em>deepfake</em>.</p>
<p>Namun, para pencipta video <em>deepfake</em> mulai banyak <a href="https://ieeexplore.ieee.org/document/5652553">melakukan kompresi gambar dan video dalam jumlah besar</a> untuk menyamarkan cacat.</p>
<figure class="align-center zoomable">
<a href="https://images.theconversation.com/files/284620/original/file-20190717-147307-12isbz0.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip"><img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/284620/original/file-20190717-147307-12isbz0.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/284620/original/file-20190717-147307-12isbz0.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=349&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/284620/original/file-20190717-147307-12isbz0.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=349&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/284620/original/file-20190717-147307-12isbz0.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=349&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/284620/original/file-20190717-147307-12isbz0.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=438&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/284620/original/file-20190717-147307-12isbz0.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=438&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/284620/original/file-20190717-147307-12isbz0.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=438&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px"></a>
<figcaption>
<span class="caption">Sebuah algoritme mengidentifikasi elemen-elemen wajah dalam <em>frame</em> pada sebuah video.</span>
<span class="attribution"><span class="source">Wael Abd-Almageed</span>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">CC BY-ND</a></span>
</figcaption>
</figure>
<h2>Lihat rangkaiannya, bukan masing-masing <em>frame</em></h2>
<p>Metode kami berusaha mengatasi strategi ini dengan mengambil pendekatan yang berbeda. Kami mengekstrak semua <em>frame</em> dari video dan mengidentifikasi area yang menunjukkan wajah target. Lalu, kami menumpuk semua gambar wajah di atas satu sama lain, memastikan hidung, mata, dan mulut semuanya selaras di antara setiap <em>frame</em>. Ini menghilangkan efek gerakan kepala atau pergeseran sudut kamera dalam video.</p>
<p>Kemudian, alih-alih melihat masing-masing gambar wajah, kami mencari ketidakkonsistenan pada setiap bagian-bagian wajah yang bergerak dari <em>frame</em> ke <em>frame</em> seiring waktu. </p>
<p>Ini seperti membaca <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Buku_flip">buku flip</a> anak-anak dan kemudian mencari sesuatu yang tidak sesuai dengan urutan. Kami menemukan bahwa <a href="http://openaccess.thecvf.com/content_CVPRW_2019/papers/Media%20Forensics/Sabir_Recurrent_Convolutional_Strategies_for_Face_Manipulation_Detection_in_Videos_CVPRW_2019_paper.pdf">metode ini lebih akurat</a>, karena kami dapat mengidentifikasi lebih banyak bukti kepalsuan ketimbang ketika melihat masing-masing <em>frame</em>.</p>
<figure>
<iframe width="440" height="260" src="https://www.youtube.com/embed/u6Nrqb9Fq8A?wmode=transparent&start=0" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
<figcaption><span class="caption">Area merah adalah tempat algoritme mendeteksi ketidakkonsistenan yang menunjukkan video itu palsu.</span></figcaption>
</figure>
<p>Secara khusus, tingkat akurasi kami dalam <a href="http://openaccess.thecvf.com/content_CVPRW_2019/papers/Media%20Forensics/Sabir_Recurrent_Convolutional_Strategies_for_Face_Manipulation_Detection_in_Videos_CVPRW_2019_paper.pdf">mendeteksi <em>deepfake</em> mencapai 96%</a>, bahkan ketika gambar dan video dikompres secara signifikan. Namun akurasi tersebut tercapai hanya saat kami menggunakan kumpulan data skala besar yang tersedia untuk peneliti akademik dalam mengevaluasi teknik deteksi <em>deepfake</em> – data ini disebut <a href="https://arxiv.org/abs/1803.09179">FaceForensics ++</a>. </p>
<p>Kumpulan data ini berisi video dari tiga algoritme pembuat <em>deepfake</em> yang paling terkenal, yaitu Face2Face, FaceSwap, dan DeepFake. Namu para pembuat video <em>deepfake</em> ini selalu meningkatkan metode mereka.</p>
<p>Deteksi <em>deepfake</em> adalah perlombaan yang ketat. Para penipu dan pencari kebenaran akan terus memajukan teknologi mereka masing-masing. </p>
<p>Oleh karena itu, upaya untuk membatasi efeknya pada masyarakat secara keseluruhan tidak dapat dilakukan hanya oleh peneliti. Para ahli dan peneliti harus tetap bekerja, tapi butuh upaya lebih.</p>
<p>Saya percaya wadah jejaring sosial juga harus digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak dan memperlambat semua jenis penyebaran informasi yang salah – apakah memanipulasi wajah seseorang atau <a href="https://arxiv.org/abs/1808.07371">menggerakan seluruh tubuh mereka</a> dengan gerakan-gerakan yang tidak mungkin bisa dilakukan.</p>
<p><em>Franklin Ronaldo menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris</em>.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/122768/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Wael Abd-Almageed receives funding from DARPA.
</span></em></p>Jika ada banyak cacat dalam beberapa frame, maka bisa dikatakan video tersebut adalah deepfake.Wael Abd-Almageed, Research Team Lead and Senior Scientist, Information Sciences Institute, University of Southern CaliforniaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1109602019-02-01T05:35:07Z2019-02-01T05:35:07ZThe Conversation bergabung dengan CekFakta.com<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/256800/original/file-20190201-42594-1otg8ak.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">
</span> <span class="attribution"><span class="source">Shutterstock</span></span></figcaption></figure><p>Sejak Rabu 30 Januari 2019, The Conversation Indonesia resmi bergabung dengan <a href="http://cekfakta.com">CekFakta.com</a>—sebuah proyek kolaborasi yang bertujuan melawan maraknya penyebaran hoaks di masyarakat.</p>
<p>CekFakta.com diluncurkan hampir setahun lalu, tepatnya pada peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 5 Mei 2018, oleh 22 media daring (<em>online</em>) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo).</p>
<p>Media-media itu antara lain Tempo, Kompas, The Jakarta Post, Suara, KBR, Liputan6, Tirto, Detik, Katadata, Kontan, Viva, Beritasatu, Antara, dan Republika.</p>
<p>Mengapa kami bergabung?</p>
<p>“The Conversation melihat adanya kesamaan tujuan dengan CekFakta.com,” kata Ika Krismantari, Deputi Editor Eksekutif TC Indonesia. “Kami ingin mengisi ruang publik dengan konten jurnalistik yang berbasis pengetahuan yang bertanggung jawab, etis, dan didukung bukti.”</p>
<p>The Conversation sejak September 2018 telah mulai memeriksa kebenaran klaim dan pernyataan calon presiden dan calon wakil presiden menjelang Pilpres 2019. Artikel-artikel tersebut dapat dibaca di seri artikel <a href="https://theconversation.com/id/topics/cek-fakta-pilpres-2019-62505">Cek Fakta Pilpres 2019</a>. </p>
<p>Metode periksa fakta kami: Pernyataan calon presiden dan calon wakil presiden dianalisis oleh para ahli di bidangnya, dan analisis itu kemudian diberikan kepada ahli lain untuk ditelaah. Telaah dilakukan tanpa mengetahui siapa penulisnya (<em>blind review</em>).</p>
<p>“Dengan dukungan 22 media di CekFakta.com, kami berharap amunisi kami akan lebih kuat dalam memerangi misinformasi dan disinformasi,” kata Ika.</p>
<p>Sementara itu, Pemimpin Redaksi <a href="http://tempo.co">Tempo.co</a> Wahyu Dhyatmika mengatakan pada dasarnya CekFakta.com ingin menyatukan semua kekuatan positif dari media yang melakukan periksa fakta sesuai standar keberimbangan dan akurasi data. </p>
<p>“Hoax dan disinformasi adalah masalah kita semua, bukan cuma kekhawatiran satu-dua media saja. Karena itu, kami senang sekali ketika media dengan kredibilitas seperti The Conversation menyatakan ingin bergabung,” kata Wahyu.</p>
<p>Bergabungnya The Conversation, dengan jejaring penulis yang merupakan para akademisi baik dari dalam maupun luar negeri, diharapkan dapat memperkuat CekFakta.com. “Mereka bisa menjadi rujukan dan sumber informasi yang valid untuk memverifikasi berbagai hoaks,” kata Wahyu.</p>
<p>Wahyu mengatakan penyebaran hoaks, terutama saat mendekati pemilu, kini semakin mengkhawatirkan. </p>
<p>CekFakta.com diluncurkan pada peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 5 Mei 2018 dan didukung oleh Asosiasi Media Siber Indonesia, Google, First Draft, dan Mafindo.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/110960/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
Bahu-membahu dengan 22 media lain, kami berharap amunisi makin kuat dalam memerangi misinformasi dan disinformasi.Ikram Putra, Strategic Partnership ManagerLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1065242018-11-19T09:15:13Z2018-11-19T09:15:13ZCek Fakta: Apakah benar kemiskinan di desa menurun dua kali lipat dibanding di kota?<p>Calon presiden petahana Joko “Jokowi” Widodo pada 5 November 2018 melontarkan pernyataan bahwa <a href="https://m.antaranews.com/berita/765153/jokowi-angka-kemiskinan-desa-menurun-dua-kali-lipat">angka kemiskinan di desa menurun dua kali lipat dibanding di kota</a>. </p>
<p>Tapi apakah benar seperti itu?</p>
<h2>Respons dari pihak Jokowi</h2>
<p><em>The Conversation</em> menghubungi Kantor Staf Presiden untuk menanyakan penjelasan di balik pernyataan Jokowi. Mereka menjelaskan bahwa pernyataan Jokowi berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi yang mengutip laporan terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait angka kemiskinan pada periode Maret 2017-2018.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/244851/original/file-20181109-116853-1uf1sh1.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/244851/original/file-20181109-116853-1uf1sh1.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=598&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/244851/original/file-20181109-116853-1uf1sh1.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=598&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/244851/original/file-20181109-116853-1uf1sh1.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=598&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/244851/original/file-20181109-116853-1uf1sh1.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=751&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/244851/original/file-20181109-116853-1uf1sh1.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=751&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/244851/original/file-20181109-116853-1uf1sh1.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=751&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Data penurunan angka kemiskinan di desa.</span>
<span class="attribution"><span class="source">BPS 2018</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Untuk mengecek kebenaran klaim Jokowi, <em>The Conversation</em> bertanya kepada peneliti ilmu ekonomi dari SMERU Research Institute Ridho Al Izzati.</p>
<h2>Analisis</h2>
<p>Sebelum menguji klaim tersebut, kita perlu mengetahui indikator yang dipakai oleh pemerintah Indonesia untuk menentukan <a href="https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1">angka kemiskinan</a>. Ukuran-ukuran berikut diperkenalkan oleh <a href="https://are.berkeley.edu/courses/ARE251/fall2008/Papers/foster-etal84.pdf">ekonom James Foster, Joel Greer, dan Erik Thorbecke</a> pada tahun 1984 untuk mengukur tingkat kemiskinan.</p>
<p>Ukuran-ukuran tersebut adalah: </p>
<ol>
<li><p>Persentase penduduk miskin atau tingkat kemiskinan yaitu persentase orang yang hidup di bawah garis kemiskinan terhadap total populasi. Dari indikator ini, kita bisa menentukan berapa jumlah orang miskin.</p></li>
<li><p>Tingkat kedalaman kemiskinan yaitu indikator yang menunjukkan sejauh atau sedalam apa pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan. Indikator ini diukur dengan menghitung rata-rata jarak pendapatan orang miskin dengan garis kemiskinan. Artinya jika semakin jauh jaraknya dari garis kemiskinan, maka kondisinya semakin miskin. </p></li>
<li><p>Tingkat keparahan kemiskinan yaitu indikator yang menunjukkan ketimpangan pendapatan di antara orang miskin. Indikator ini adalah rata-rata dari kuadrat tingkat kedalaman kemiskinan. Penghitungan ini dilakukan untuk mengetahui sebaran pendapatan orang miskin dan seberapa jauh orang paling miskin terhadap orang yang dekat dengan garis kemiskinan.</p></li>
</ol>
<p>BPS menggunakan ketiga ukuran ini dalam mengukur kemiskinan namun pendekatan nomor satu lebih banyak digunakan karena dianggap paling mudah dan paling populer di antara pengambil kebijakan.</p>
<p>Jika mengacu pada ketiga indikator di atas, pernyataan Jokowi terkait kemiskinan di perdesaan menurun dua kali lipat <strong>kurang akurat</strong>. Penghitungannya benar terkait jumlah orang miskin, kedalaman, dan keparahan kemiskinan tapi tidak akurat berdasarkan persentase penduduk miskin.</p>
<p><a href="https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/08/18/1219/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2018.html">Persentase kemiskinan</a> perdesaan pada Maret 2017 adalah sebesar 13,93% dan pada Maret 2018 menjadi 13,2%, Artinya tingkat kemiskinan di desa turun sebesar 0,73 poin persen. Sedangkan di perkotaan, tingkat kemiskinan turun sebesar 0,7 poin persen dari 7,72% pada Maret 2017 menjadi 7,02% pada Maret 2018. Jadi sebenarnya persentase penurunan kemiskinan antara kota dan desa tidak berbeda jauh.</p>
<p>Sedangkan <a href="https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-2018.html">jumlah orang miskin</a> di perdesaan turun sebesar 1,29 juta dari 17 juta orang pada Maret 2017 menjadi 15,71 juta orang pada Maret 2018. Sedangkan jumlah orang miskin di perkotaan turun sebesar 500.000 orang dari 10,6 juta orang pada Maret 2017 menjadi 10,1 juta orang pada Maret 2018. Jadi memang benar, penurunan jumlah orang miskin di desa dua kali lipat dibanding di kota.</p>
<p>Selanjutnya, <a href="https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1121/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-menurut-provinsi-2007---2018.html">tingkat kedalaman kemiskinan</a> di perdesaan turun sebesar 0,12 poin persen dari 2,49% pada Maret 2017 menjadi 2,37% pada Maret 2018.</p>
<p>Sedangkan untuk perkotaan, tingkat kedalaman kemiskinan turun sebesar 0,07 poin persen dari 1,24% pada Maret 2017 menjadi 1,17% pada Maret 2018. Artinya memang tingkat kedalaman kemiskinan di desa turun hampir dua kali lipat dibanding di kota. </p>
<p>Untuk <a href="https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1122/indeks-keparahan-kemiskinan-p2-menurut-provinsi-2007---2018.html">tingkat keparahan kemiskinan</a>, angka di perdesaan turun sebesar 0,04 poin persen dari 0,67% pada Maret 2017 ke 0,63% pada Maret 2018.</p>
<p>Sedangkan untuk perkotaan, tingkat keparahan kemiskinan turun sebesar 0,02 poin persen dari 0,31% pada Maret 2017 menjadi 0,29% pada Maret 2018. Artinya penurunan tingkat keparahan kemiskinan di desa memang dua kali lipat dibanding di kota.</p>
<p>Meskipun sebagian besar pernyataan Jokowi bisa dibenarkan secara statistik, tapi jika kita ingin menilai pencapaian Jokowi dalam mengentaskan orang miskin, sebaiknya kita harus menghitungnya sejak awal pemerintahannya yaitu September 2014 sampai data terakhir Maret 2018. </p>
<p>Oleh karena itu, saya mengajukan tambahan analisis melihat angka kemiskinan mulai dari awal pemerintahan Jokowi September 2014 hingga Maret 2018.</p>
<p>Analisis saya menunjukkan fakta yang berbeda. Analisis berdasar data BPS yang saya kumpulkan. </p>
<p>Ketika merujuk pada periode September 2014 ke Maret 2018, penurunan persentase kemiskinan di kota justru lebih besar dibanding di perdesaan. </p>
<p>Tingkat kemiskinan perdesaan pada September 2014 (satu bulan sebelum Jokowi dilantik) adalah sebesar 13,76%. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada Maret 2018, maka angkanya turun sebesar 0,56 poin persen. </p>
<p>Sementara itu, selama periode yang sama tingkat penurunan kemiskinan di perkotaan justru lebih tinggi dibanding perdesaan. Angka kemiskinan di perkotaan turun 1,14 poin persen dari 8,16% pada September 2014 menjadi 7,02% pada Maret 2018. </p>
<p><strong>Grafik 1</strong> - <em>Persentase kemiskinan September 2014 ke Maret 2018. Pada periode ini tingkat kemiskinan pernah mengalami kenaikan pada Maret 2015 dan stabil turun setelah itu.</em> </p>
<iframe id="datawrapper-chart-JteA2" src="https://datawrapper.dwcdn.net/JteA2/6/" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="width: 0; min-width: 100% !important;" height="400" width="100%"></iframe>
<p>Namun, penurunan jumlah orang miskin di desa memang lebih tinggi dibanding di kota selama periode pemerintahan Jokowi.</p>
<p>Selama Jokowi memimpin, jumlah orang miskin di perdesaan turun sebesar 1,5 juta orang dari 17,3 juta orang miskin pada September 2014 menjadi 15,8 juta orang pada Maret 2018. </p>
<p>Pada periode yang sama, jumlah orang miskin di perkotaan turun sebesar 200.000 orang dari 10,3 juta orang menjadi 10,1 juta orang. </p>
<p><strong>Grafik 2</strong> - <em>Jumlah orang miskin September 2014 ke Maret 2018. Jumlah orang miskin perkotaan sempat naik pada Maret 2015, lalu setelah itu turun dan kembali naik pada September 2016 hingga Maret 2017. Sedangkan jumlah orang miskin di perdesaan hanya mengalami kenaikan pada Maret 2015 dan stabil turun cukup signifikan setelahnya.</em></p>
<iframe id="datawrapper-chart-MGBjS" src="https://datawrapper.dwcdn.net/MGBjS/1/" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="width: 0; min-width: 100% !important;" height="400" width="100%"></iframe>
<p>Untuk tingkat kedalaman kemiskinan selama periode pemerintahan Jokowi, angka di perdesaan justru naik sebesar 0,12 poin persen dari 2,25% menjadi 2,37%.</p>
<p>Sedangkan di perkotaan, tingkat kedalaman kemiskinan turun sebesar 0,08 poin persen dari 1,25% pada September 2014 menjadi 1,17% pada Maret 2018. </p>
<p><strong>Grafik 3</strong> - <em>Tingkat kedalaman kemiskinan</em>. </p>
<iframe id="datawrapper-chart-e1VDo" src="https://datawrapper.dwcdn.net/e1VDo/1/" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="width: 0; min-width: 100% !important;" height="400" width="100%"></iframe>
<p>Tren yang sama juga terlihat pada tingkat keparahan kemiskinan. Tingkat keparahan kemiskinan di perdesaan naik sebesar 0,06 titik poin dari 0,57% pada September 2014 menjadi 0,63% pada Maret 2018. Sedangkan di perkotaan, tingkat keparahan kemiskinan turun sebesar 0,02 titik poin dari 0,31% pada September 2014 menjadi 0,29% pada Maret 2018.</p>
<p><strong>Grafik 4</strong> - <em>Tingkat keparahan kemiskinan</em>. </p>
<iframe id="datawrapper-chart-sl7zo" src="https://datawrapper.dwcdn.net/sl7zo/3/" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="width: 0; min-width: 100% !important;" height="400" width="100%"></iframe>
<p>Hasil analisis di atas tidak lepas dari kondisi kesejahteraan penduduk yang dinamis. Sebuah rumah tangga bisa keluar dari kemiskinan pada tahun tertentu dan bisa sewaktu-waktu masuk kembali ke dalam jurang kemiskinan pada waktu yang lain. Fenomena tersebut dikenal dengan kerentanan (<a href="https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/21355/wps2437.pdf;sequence=1"><em>vulnerability</em></a>). </p>
<h2>Kesimpulan</h2>
<p>Sebagai kesimpulan, pertama benar adanya bahwa pada periode Maret 2017-Maret 2018, jumlah orang miskin di wilayah perdesaan menurun lebih besar dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Meskipun persentase kemiskinan menunjukkan hal yang berbeda.</p>
<p>Kedua, jika dilihat secara keseluruhan dari awal pemerintahan Jokowi maka tren penurunan angka kemiskinan di perkotaan justru lebih besar dibanding di perdesaan. Meskipun dari segi jumlah memang penurunan kemiskinan lebih banyak terjadi di perdesaan.</p>
<p>Hal ini dikarenakan fakta bahwa <a href="https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html">jumlah orang miskin</a> di desa lebih banyak ketimbang di kota. Jadi mereka lebih mudah dideteksi ketimbang di kota. </p>
<p>Ketiga, melihat kemiskinan sebaiknya dilakukan secara menyeluruh <a href="https://theconversation.com/memetakan-kemiskinan-tidak-cukup-hanya-menghitung-jumlah-orang-miskin-82536">tidak hanya terkait jumlah orang miskin saja</a> tapi juga <a href="http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPA/0,,contentMDK:20242881%7Eis%20CURL:Y%7EmenuPK:492130%7EpagePK:148956%7EpiPK:216618%7EtheSitePK:430367,00.html">tingkat kedalaman dan keparahannya</a>. </p>
<p>Banyak program pengentasan kemiskinan sangat ampuh menurunkan jumlah orang miskin (terutama orang yang dekat dengan garis kemiskinan) tapi tidak mampu meningkatkan kesejahteraan orang paling miskin untuk setidaknya mendekati garis kemiskinan. Hal ini menjadi penting mengingat kebijakan pengentasan kemiskinan wajib meningkatkan kesejahteraan semua masyarakat miskin tanpa ada satu orang pun yang luput. – <strong>Ridho Al Izzati</strong></p>
<hr>
<h2>Penelaahan sejawat tertutup (<em>blind review</em>)</h2>
<p>Setelah memeriksa kembali angka-angka yang ditampilkan dalam analisis di atas dengan data BPS, saya bisa pastikan bahwa data yang digunakan oleh penulis sudah benar. </p>
<p>Namun, kita tidak bisa menyatakan pernyataan Jokowi tidak akurat. Pernyataan Jokowi akurat jika menggunakan waktu 1 tahun terakhir tetapi tidak akurat jika rentang waktunya selama periode Jokowi.</p>
<p>Di sini saya tekankan saya sepakat dengan penulis bahwa sebaiknya data statistik dilihat secara menyeluruh bukan sepotong-potong. Jadi mengukur pencapaian pengentasan kemiskinan Jokowi sebaiknya dilihat selama pemerintahan Jokowi mulai dari September 2014 jangan hanya setahun saja. </p>
<p>Catatan saya lainnya adalah sebaiknya penulis lebih mengelaborasi mengapa indeks tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan perlu mendapatkan perhatian lebih besar. Selain itu, penulis juga bisa menambahkan ilustrasi sederhana sehingga pengertian keduanya bisa lebih mudah dipahami – <strong>Teguh Dartanto</strong></p>
<p><em>The Conversation mengecek kebenaran klaim dan pernyataan calon presiden menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2019. Pernyataan mereka dianalisis oleh para ahli di bidangnya. Analisis kemudian diberikan ke ahli lainnya untuk ditelaah. Telaah dilakukan tanpa mengetahui siapa penulisnya (blind review)</em>.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/106524/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Para penulis tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi di luar afiliasi akademis yang telah disebut di atas.</span></em></p>Apakah klaim Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa angka kemiskinan di desa menurun dua kali lipat dibanding di kota benar?Ridho Al Izzati, Junior Researcher, SMERU Research InstituteLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1033462018-09-20T06:47:16Z2018-09-20T06:47:16ZCek Fakta: Apakah benar utang Indonesia bertambah Rp1 triliun per hari?<blockquote>
<p>Utang pemerintah naik terus, sekarang hitungannya naiknya adalah Rp1 triliun per hari.</p>
<p>–Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan kandidat calon presiden <strong>Prabowo Subianto</strong> dalam acara bedah buku 1 September 2018</p>
</blockquote>
<figure>
<iframe width="440" height="260" src="https://www.youtube.com/embed/KFbpB80atkk?wmode=transparent&start=0" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
</figure>
<p>Prabowo Subianto, lawan dari calon presiden petahana Joko “Jokowi” Widodo pada pemilihan presiden tahun depan mengatakan bahwa utang pemerintah Indonesia bertambah Rp1 triliun setiap hari.</p>
<p><em>The Conversation</em> menghubungi pengamat ekonomi Yenny Tjoe dari Griffith University, Australia untuk memeriksa kebenaran klaim Prabowo tersebut.</p>
<hr>
<h2>Analisis</h2>
<p>Total utang suatu negara pada periode tertentu didapat dari menjumlahkan utang lama dan utang baru. Utang lama berarti utang yang diakumulasi oleh pemerintahan dulu dan diwariskan kepada pemerintahan selanjutnya. </p>
<p>Sementara itu, utang baru adalah utang yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang untuk membiayai kebutuhan periode sekarang. Untuk mengukur berapa jumlah utang bertambah setiap hari, maka yang diukur adalah utang baru yang dilakukan sejak pemerintahan baru dimulai.</p>
<p>Namun perlu kita ingat juga bahwa pemerintah tidak melakukan pinjaman setiap hari, melainkan sesuai kebutuhan pembiayaan selama satu periode pemerintahan. </p>
<p>Sebagai contoh, saya akan mencoba memberikan ilustrasi tentang pertambahan utang pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi berdasarkan data utang luar negeri Indonesia yang diliris di website <a href="https://www.bi.go.id/en/iru/economic-data/external-debt/Default.aspx">Bank Indonesia</a>.</p>
<p>Ketika Presiden Jokowi dilantik pada Oktober 2014, nominal utang Indonesia yang diwariskan pemerintahan sebelumnya (SBY) adalah $295 miliar (Rp3.569 triliun). Pada bulan Juli 2018, data sementara menunjukkan utang Indonesia berjumlah $358 miliar. </p>
<p>Artinya, selama 3 tahun dan 9 bulan, dari Oktober 2014 hingga Juli 2018, utang selama pemerintahan Jokowi bertambah sebesar $63 miliar, setara dengan $17 miliar per tahun. </p>
<p>Mantan Presiden SBY dilantik pada Oktober 2009, nominal utang Indonesia pada saat itu adalah $170,8 miliar. Pada akhir pemerintahannya, jumlah utang menjadi $295.4 miliar, artinya, selama lima tahun periode ke-2 presiden SBY, utang bertambah $124,6 miliar, atau setara dengan $25 miliar per tahun.</p>
<p>Diagram di bawah ini menunjukkan rata-rata pertambahan utang per hari berdasarkan tiga kelompok peminjam: pemerintah pusat, Bank Indonesia dan swasta (termasuk Badan Usaha Milik Negara), diukur dengan dolar Amerika dan rupiah.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/236837/original/file-20180918-158222-ba9pat.PNG?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/236837/original/file-20180918-158222-ba9pat.PNG?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=371&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/236837/original/file-20180918-158222-ba9pat.PNG?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=371&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/236837/original/file-20180918-158222-ba9pat.PNG?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=371&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/236837/original/file-20180918-158222-ba9pat.PNG?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=467&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/236837/original/file-20180918-158222-ba9pat.PNG?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=467&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/236837/original/file-20180918-158222-ba9pat.PNG?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=467&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Perbandingan utang per hari antara periode SBY (Oktober 2009-Oktober 2014) dan periode Jokowi (Oktober 2014-Juli 2018) dalam rupiah dan dolar Amerika.</span>
<span class="attribution"><span class="source">Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Dari diagram di atas bisa dilihat bahwa untuk periode Oktober 2014 sampai Juli 2018, utang Indonesia bertambah rata-rata $46 juta per hari. Dengan nilai tukar US$1 = Rp14.320, jumlah itu setara dengan Rp0,66 triliun per hari. Jumlah itu terdiri dari: </p>
<ol>
<li> Utang pemerintah pusat bertambah rata-rata Rp0,54 trilliun per hari;</li>
<li> Utang Bank Indonesia <strong>berkurang</strong> rata-rata Rp0,03 triliun per hari; dan </li>
<li> Utang swasta bertambah Rp0,15 triliun per hari. </li>
</ol>
<p>Pada masa pemerintahan Jokowi, utang pemerintah pusat memang mendominasi. Ini karena pemerintah <a href="https://theconversation.com/utang-indonesia-naik-hampir-dua-kali-lipat-di-bawah-jokowi-perlukah-kita-khawatir-99035">memerlukan biaya besar</a> untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan program pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan administrasi.</p>
<p>Jika dibandingkan dengan periode pemerintahan SBY, utang Indonesia dari Oktober 2009 sampai Oktober 2014 bertambah rata-rata $69 juta per hari. Dengan nilai tukar US$1 = Rp12.085 ketika itu, jumlah itu setara dengan Rp0,83 triliun per hari, terdiri dari: </p>
<ol>
<li> Utang pemerintah pusat bertambah rata-rata Rp0,24 trilliun per hari; </li>
<li> Utang Bank Indonesia <strong>berkurang</strong> Rp0,01 triliun per hari; dan </li>
<li> Utang swasta bertambah Rp0,60 triliun per hari.<br></li>
</ol>
<hr>
<h2>Hasil analisis</h2>
<p>Mengacu pada data terkini, rata-rata utang Indonesia bertambah Rp0,66 triliun per hari selama pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu pernyataan Prabowo tentang jumlah utang Indonesia meningkat Rp1 triliun per hari saat ini <strong>tidak akurat</strong>. – <strong>Yenny Tjoe</strong></p>
<hr>
<h2>Penelaahan sejawat tertutup (<em>blind review</em>)</h2>
<p>Saya kurang lebih setuju dengan pernyataan penulis bahwa pernyataan utang pemerintah bertambah Rp1 triliun per hari kurang tepat.</p>
<p>Ini karena pola data utang hanya bisa diobservasi paling cepat dalam rentang satu bulan. </p>
<p>Jadi data mengenai utang diumumkan setiap bulan oleh pemerintah, melalui Kementerian Keuangan untuk utang pemerintah, dan Bank Indonesia untuk keseluruhan posisi utang luar negeri.</p>
<p>Sehingga kalaupun akan diukur secara rata-rata, sebaiknya tetap berdasarkan frekuensi ketersediaan datanya.</p>
<p>Contoh lainnya bisa dilihat untuk data Produk Domestik Bruto (PDB). BPS (Badan Pusat Statistik) melakukan perhitungan dan mengeluarkan pengumuman publik setiap triwulan untuk PDB, maka observasi data hanya bisa dinyatakan untuk rentang paling cepat setiap triwulan tersebut.</p>
<p>Sebenarnya, saya tidak begitu mengetahui data utang yang dijadikan acuan (terkait pernyataan Prabowo 1 September ini). Kalau asumsinya berdasarkan data yang diumumkan ke publik, data terkini yang digunakan pada saat itu kemungkinan mengacu sampai Juni 2018.</p>
<p>Terkait diagram yang ditampilkan ada baiknya sumber datanya juga disebutkan. Misalnya apakah data tersebut berasal dari Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI)? Dan apabila acuannya adalah utang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah, maka hanya poin (i) dan poin (ii) yang diperhitungkan. </p>
<p>Jadi kalaupun dipaksakan dihitung per hari, pertambahan utang pemerintah (termasuk didalamnya posisi utang Bank Indonesia) adalah Rp0,51 triliun per hari, lebih kecil dari Rp0,66 triliun.</p>
<p>Untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai data utang, tidak hanya disampaikan secara absolut tetapi juga secara rasio. Utang pemerintah bisa saja meningkat secara absolut nominal tetapi menurun berdasarkan rasio PDB. – <strong>Riatu Mariatul Qibthiyyah</strong></p>
<p><em>The Conversation mengecek kebenaran klaim dan pernyataan calon presiden menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2019. Pernyataan mereka dianalisis oleh para ahli di bidangnya. Analisis kemudian diberikan ke ahli lainnya untuk ditelaah. Telaah dilakukan tanpa mengetahui siapa penulisnya (blind review)</em>.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/103346/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Para penulis tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi di luar afiliasi akademis yang telah disebut di atas.</span></em></p>Apakah utang Indonesia saat ini bertambah Rp1 triliun per hari?Yenny Tjoe, Lecturer/tutor, Griffith UniversityLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.