Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia telah berupaya melindungi sumber daya kelautannya. Misalnya, ada sekitar 23,14 juta hektare wilayah laut yang berstatus kawasan konservasi laut atau marine protected areas (MPA).
Kawasan konservasi laut merupakan area yang dilindungi untuk tujuan pelestarian sumber daya laut. Sebagian besar area ini – 156 kawasan – dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota.
Indonesia berambisi memperluas kawasan konservasi laut hingga 32,5 juta hektare pada 2030. Angka ini setara dengan 10% dari total luas wilayah perairan Indonesia.
Sayangnya, pengelolaan ataupun perencanaan kawasan konservasi sejauh ini masih kurang melibatkan komunitas ataupun masyarakat setempat.
Walaupun kawasan konservasi terus meluas, rumah tangga nelayan di Indonesia masih tergolong masyarakat paling miskin. Statistik bahkan mengindikasikan semakin sedikit orang-orang yang bertahan di sektor perikanan tangkap skala kecil.
Indonesia perlu memperbaiki perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi laut untuk memastikan pelibatan masyarakat pesisir.
Laporan terbaru yang turut saya tulis berjudul “Trends in Marine Resources and Fisheries Management in Indonesia: A Review”, dan diterbitkan World Resources Institute Indonesia, menggarisbawahi tiga upaya untuk menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pengelolaan ekosistem laut.
Lindungi ekosistem penting
Kawasan konservasi laut dapat memastikan produksi pangan laut berkelanjutan untuk menopang kehidupan ataupun sumber nafkah masyarakat pesisir.
Untuk memastikan hal tersebut, Indonesia harus memasukkan ekosistem esensial seperti mangrove, lamun, ataupun terumbu karang dalam perencanaan konservasi lautnya.
Sayangnya, penelitian menyebutkan kurang dari 20% kawasan konservasi laut Indonesia yang melindungi ekosistem penting tersebut.
Situasi ini berbahaya. Contohnya, banyak ekosistem mangrove yang tidak dilindungi di Pulau Jawa mengalami kerusakan akibat perambahan selama bertahun-tahun.
Risikonya bagi warga pesisir juga tidak kecil. Riset terbaru memperkirakan setiap tambahan 1% kehilangan mangrove bisa mengurangi 5,3-9,3% pendapatan tahunan rumah tangga pesisir.
Nah, penetapan kawasan konservasi laut berpeluang memperbaiki kerusakan ini, sembari meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Ada kisah sukses dari pemulihan kawasan mangrove eks tambang timah di Pulau Belitung yang berhasil menciptakan lapangan kerja warga sekitar dari budi daya perikanan maupun pariwisata.
Perluas kawasan konservasi di dalam area perikanan tangkap
Kawasan konservasi sangat penting untuk perikanan yang berkelanjutan dan nelayan kecil. Karena itu, pengelolaan sektor perikanan tangkap harus menyeimbangkan aspek keuntungan dengan pelestarian laut.
Indonesia harus menetapkan lebih banyak area perlindungan, yang diinisiasi pemerintah ataupun pihak lainnya, di dalam wilayah pengelolaan perikanan (WPP).
Sejauh ini, porsi kawasan konservasi di dalam WPP sangatlah kecil. Di Natuna ataupun Maluku–kawasan dengan potensi perikanan yang tinggi, hanya (7,7% and 7,2%, masing-masing) dari total WPP-nya yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi.
Indonesia tengah mengubah fokus strategi pengelolaan kawasan perikanan dari berbasiskan komoditas menguntungkan (seperti tuna) karena tidak efektif mencegah penangkapan berlebihan. Pemerintah tengah mengadopsi pendekatan baru yang mengutamakan pelestarian sumber daya dan memasukkan aspek ekologi perairan.
Menyokong area terkait konservasi laut
Indonesia juga harus menggenjot upaya perlindungan laut dengan mengadopsi praktik perikanan tradisional yang lestari.
Misalnya, masyarakat di Indonesia timur diketahui memiliki ritual seperti sasi atau larangan melaut selama waktu tertentu.
Komunitas di Desa Popisi, Sulawesi Tengah, pun berhasil menjalankan praktik penangkapan gurita yang berkelanjutan dengan menerapkan penutupan kawasan sementara.
Masyarakat di Sekaroh, Lombok, Nusa Tenggara Barat, juga sukses mempraktikkan kebijakan awig-awig. Kebijakan ini mengatur area penangkapan dan praktik bagi hasil untuk melestarikan teripang.
Praktik-praktik di ataslah yang dapat diadopsi pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi laut.
Pendekatan tersebut dapat memastikan keberlanjutan sumber daya laut jangka panjang, sekaligus menjaga kearifan lokal maupun kesejahteraan masyarakat pesisir.
Pendekatan konservasi laut yang terpadu, melalui rangkaian kawasan konservasi, juga bisa memperkuat kerja sama antardaerah, mengurangi konflik kepentingan. Skema ini juga bisa mengakomodasi keberagaman tradisi perikanan sekaligus kearifan lokal, bahkan memfasilitasi pertukaran pengetahuan.
Harapannya, konservasi sumber daya laut bisa lebih efektif menjaga lingkungan sekaligus menguntungkan masyarakat sekitar.
Pemerintah pusat maupun daerah perlu memperbaiki pengelolaan kawasan konservasi masing-masing. Perbaikan ini juga perlu mencakup pengentasan tantangan seperti minimnya dana, pelatihan yang belum memadai, dan keterbatasan petugas–sebagaimana terangkum dalam laporan kami..