Menu Close
Regulasi AI
Pengaturan AI.

Apa aturan yang tepat untuk teknologi AI? Ini jawaban para ahli

Minggu lalu, para pionir dan pakar kecerdasan buatan mendesak laboratorium-laboratorium besar AI untuk segera menghentikan sementara pelatihan sistem AI yang lebih kuat dari GPT-4 setidaknya selama enam bulan.

Sebuah surat terbuka oleh Future of Life Institutememperingatkan bahwa sistem AI dengan “kecerdasan yang dapat menyaingi manusia” dapat menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Di antara risikonya adalah kemungkinan AI mengakali manusia, membuat kita menjadi usang, dan mengambil alih peradaban.

Surat tersebut menekankan perlunya mengembangkan seperangkat protokol yang komprehensif untuk mengatur pengembangan dan penyebaran AI. Surat itu menyatakan:

Protokol-protokol ini harus memastikan bahwa sistem yang mematuhinya aman tanpa keraguan. Ini tidak berarti jeda pada pengembangan AI secara umum, hanya sebuah langkah mundur dari perlombaan yang berbahaya ke model kotak hitam yang lebih besar dan tidak dapat diprediksi dengan kemampuan yang muncul.

Biasanya, pertarungan regulasi telah mengadu domba pemerintah dan perusahaan teknologi besar satu sama lain. Namun, surat terbuka baru-baru ini - sejauh ini ditandatangani oleh lebih dari 5.000 penandatangan, termasuk CEO Twitter dan Tesla Elon Musk, salah satu pendiri Apple Steve Wozniak, dan ilmuwan OpenAI Yonas Kassa - tampaknya menunjukkan bahwa semakin banyak pihak yang akhirnya bersatu di satu sisi.

Mungkinkah kita benar-benar menerapkan kerangka kerja global yang efektif dan efisien untuk regulasi AI? Dan jika ya, seperti apa wujudnya?

Regulasi apa yang sudah ada?

Di Australia, pemerintah telah mendirikan pusat AI nasional untuk membantu mengembangkan ekosistem digital AI. Di bawah payung ini terdapat Responsible AI Network, yang bertujuan untuk mendorong praktik yang bertanggung jawab dan memberikan kepemimpinan dalam hal hukum dan standar.

Namun, saat ini belum ada peraturan khusus tentang AI dan pengambilan keputusan algoritmik. Pemerintah telah mengambil pendekatan ringan yang secara luas mencakup konsep AI yang bertanggung jawab, tetapi belum menetapkan parameter yang akan memastikan hal tersebut tercapai.

Demikian pula, Amerika Serikat telah mengadopsi strategi yang praktikal. Anggota parlemen belum menunjukkan urgensi dalam upaya untuk mengatur AI, dan mengandalkan undang-undang yang ada untuk mengatur penggunaannya. Kamar Dagang AS baru-baru ini menyerukan regulasi AI, untuk memastikan bahwa hal itu tidak mengganggu pertumbuhan atau menjadi risiko keamanan nasional, tetapi belum ada tindakan yang diambil.

Yang memimpin dalam regulasi AI adalah Uni Eropa, yang berlomba untuk membuat Undang-Undang Kecerdasan Buatan. Undang-undang yang diusulkan ini akan menetapkan tiga kategori risiko yang berkaitan dengan AI:

  • aplikasi dan sistem yang menciptakan “risiko yang tidak dapat diterima” akan dilarang, seperti penilaian sosial yang dikelola pemerintah yang digunakan di Cina
  • aplikasi yang dianggap “berisiko tinggi”, seperti alat pemindaian CV yang memberi peringkat pada pelamar kerja, akan tunduk pada persyaratan hukum tertentu, dan
  • semua aplikasi lainnya sebagian besar tidak akan diatur.

Meskipun beberapa kelompok berpendapat bahwa pendekatan Uni Eropa akan menghambat inovasi, pendekatan ini merupakan salah satu yang harus dipantau secara ketat oleh Australia, karena menyeimbangkan antara menawarkan prediktabilitas dengan mengimbangi perkembangan AI.

Pendekatan Cina terhadap AI berfokus pada penargetan aplikasi algoritme tertentu dan menulis peraturan yang membahas penerapannya dalam konteks tertentu, seperti algoritme yang menghasilkan informasi berbahaya, misalnya. Meskipun pendekatan ini menawarkan kekhususan, pendekatan ini berisiko memiliki aturan yang akan ketinggalan dari perkembangan teknologi yang ada.

Pro dan kontra Regulasi AI

Ada beberapa argumen yang mendukung dan menentang untuk memberikan kontrol pada perkembangan AI.

Di satu sisi, AI dipuji karena mampu menghasilkan semua bentuk konten, menangani tugas-tugas biasa, dan mendeteksi kanker. Di sisi lain, AI dapat menipu, melanggengkan bias, menjiplak, dan - tentu saja - membuat beberapa ahli khawatir akan masa depan umat manusia. Bahkan Direktur Teknologi OpenAI, Mira Murati , telah menyarankan agar ada gerakan untuk mengatur AI.

Beberapa ahli berpendapat bahwa regulasi yang berlebihan dapat menghambat potensi penuh AI dan mengganggu “penghancuran kreatif”] - sebuah teori yang menyatakan bahwa norma-norma dan praktik-praktik yang sudah berlangsung lama harus disingkirkan agar inovasi dapat berkembang.

Demikian juga, selama bertahun-tahun kelompok bisnis telah mendorong regulasi yang fleksibel dan terbatas pada aplikasi yang ditargetkan, sehingga tidak menghambat persaingan.Asosiasi industri telah menyerukan “panduan” etis daripada regulasi - dengan alasan bahwa pengembangan AI terlalu cepat dan terbuka agar dapat diatur secara memadai.

Namun, masyarakat tampaknya mengadvokasi lebih banyak pengawasan. Menurut laporan dari Bristows dan KPMG, sekitar dua pertiga masyarakat Australia dan Inggris percaya bahwa industri AI harus diregulasi dan dimintai pertanggungjawaban.

Apa selanjutnya?

Jeda selama enam bulan dalam pengembangan sistem AI yang canggih dapat memberikan kelonggaran dari perlombaan senjata AI yang tampaknya tidak akan berhenti. Namun, hingga saat ini belum ada upaya global yang efektif untuk mengatur AI secara signifikan. Upaya-upaya di seluruh dunia telah terpecah-pecah, tertunda, dan secara keseluruhan lemah.

Moratorium global akan sulit untuk ditegakkan, tetapi bukan tidak mungkin. Surat terbuka ini menimbulkan pertanyaan seputar peran pemerintah, yang sebagian besar diam terkait potensi bahaya dari teknologi AI yang sangat canggih.

Jika ada yang ingin diubah, pemerintah dan badan pengatur nasional serta supra-nasional perlu memimpin dalam memastikan akuntabilitas dan keamanan. Seperti yang dikatakan dalam surat tersebut, keputusan mengenai AI di tingkat masyarakat tidak boleh berada di tangan “pemimpin teknologi yang tidak terpilih”.

Oleh karena itu, pemerintah harus melibatkan industri untuk bersama-sama mengembangkan kerangka kerja global yang menjabarkan aturan komprehensif yang mengatur pengembangan AI. Ini adalah cara terbaik untuk melindungi masyarakat global dari dampak yang berbahaya dan menghindari perlombaan menuju ke bawah. Hal ini juga menghindari situasi yang tidak diinginkan di mana pemerintah dan raksasa teknologi berjuang untuk mendominasi masa depan AI.


Demetrius Adyatma Pangestu menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris

This article was originally published in English

Want to write?

Write an article and join a growing community of more than 187,100 academics and researchers from 4,998 institutions.

Register now