Beberapa waktu yang lalu, terjadi kasus penipuan dengan modus penggunaan QRIS palsu di kotak amal masjid Nurul Iman Blok M, Jakarta, dengan kerugian Rp 13 juta dalam kurun 10 hari. Penelusuran lebih lanjut menemukan bahwa modus serupa telah dilakukan pada beberapa masjid lain di Jakarta.
Penelitian kami mengidentifikasi besarnya peranan dukungan pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan pengguna dan adopsi QRIS oleh konsumen awam di Indonesia.
Sayangnya, dukungan pemerintah dan kepercayaan pengguna terhadap QRIS seringkali tidak diiringi dengan pemahaman yang mencukupi terkait apa itu QRIS dan bagaimana QRIS bekerja. Kurangnya pemahaman terkait QRIS ini membatasi potensi kegunaan QRIS serta membuka risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Oleh karena itu, kami ingin menjelaskan tentang apa itu Quick Response Indonesian Standard (QRIS), cara kerjanya, serta apa saja peluang dan tantangan terkait implementasinya di Indonesia.
Apa itu QRIS dan Bagaimana QRIS bekerja?
Quick Response Indonesian Standard (QRIS), dibaca “Kris”, adalah sistem pembayaran dengan teknologi QR Code yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk menstandarisasi proses pembayaran elektronik di Indonesia.
QRIS menyatukan berbagai sistem pembayaran elektronik di Indonesia dalam satu sistem QR Code. Pengguna dari berbagai sistem pembayaran elektronik yang berbeda dapat melakukan pembayaran melalui satu kode QRIS, cukup dengan ponsel berkamera yang terkoneksi ke internet.
Tidak ada biaya tambahan yang dibebankan kepada konsumen ketika melakukan pembayaran melalui QRIS. Namun, bagi merchant (pedagang), skema dan biaya transaksi QRIS telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan rekomendasi dari perwakilan penyedia sistem pembayaran elektronik. Informasi terkait skema dan biaya transaksi QRIS dapat dilihat di situs web resmi QRIS.
Untuk memperoleh kode QRIS, merchant harus terlebih dahulu mendaftar dengan Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang berizin Bank Indonesia sebagai penyelenggara QRIS. Baik bank maupun non-bank, seperti jasa dompet elektronik, dapat mendaftar sebagai PJSP penyelenggara QRIS. Daftar lengkap PJSP yang berizin Bank Indonesia dapat ditemukan di situs web resmi Bank Indonesia.
Meskipun nominal transaksi QRIS dibatasi maksimal sebesar Rp 5.000.000 per transaksi, PJSP dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan lebih lanjut sesuai dengan manajemen risiko PJSP.
Ada tiga cara berbeda untuk melakukan pembayaran menggunakan QRIS.
Cara pertama adalah Merchant Presented Mode (MPM) Statis, yang paling sederhana dan cocok untuk usaha mikro dan kecil. Namun, metode ini mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti kasus kotak amal Masjid Nurul Iman Blok M.
Merchant yang sudah terdaftar akan mendapatkan satu sticker atau print-out QRIS gratis untuk dipajang di area transaksi. Konsumen cukup melakukan scan QRIS yang dipajang, memasukkan nominal pembayaran dan PIN, dan klik bayar. Notifikasi transaksi langsung diterima oleh pengguna atau merchant.
Cara kedua adalah Merchant Presented Mode (MPM) Dinamis, yang lebih aman karena setiap transaksi QRIS membutuhkan kode QRIS unik yang dikeluarkan secara otomatis melalui perangkat seperti mesin EDC atau smartphone. Merchant harus memasukkan nominal pembayaran terlebih dahulu, kemudian konsumen melakukan scan QRIS yang tampil atau tercetak oleh perangkat merchant. MPM Dinamis lebih cocok untuk merchant dengan skala usaha menengah dan besar atau volume transaksi tinggi.
Cara ketiga adalah Customer Presented Mode (CPM), di mana konsumen menampilkan QRIS dari aplikasi pembayaran masing-masing untuk di-scan oleh merchant. Transaksi pembayaran akan terjadi secara otomatis setelah QR Code konsumen berhasil di-scan. QRIS CPM lebih ditujukan untuk merchant yang membutuhkan kecepatan transaksi tinggi, seperti penyedia transportasi, parkir, dan ritel modern.
Manfaat penggunaan QRIS
Lewat Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia 2025, Bank Indonesia mendorong penggunaan QRIS sebagai upaya mempercepat implementasi sistem pembayaran cashless (tanpa uang tunai) di Indonesia.
Sebab, sistem pembayaran cashless dinilai lebih praktis dan aman ketimbang transaksi uang tunai. Selain itu, transaksi cashless terdokumentasi dengan baik sehingga mengurangi porsi perekonomian “bawah tanah” yang sebelumnya tidak tercatat.
Lebih lanjut lagi, penggunaan QRIS dapat memberikan peluang besar bagi perekonomian Indonesia.
Pertama, QRIS meningkatkan inklusi keuangan. Dengan adanya QRIS, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke rekening bank atau kartu kredit dapat melakukan pembayaran elektronik dengan mudah. Hal ini akan meningkatkan akses keuangan di Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.
Kedua, QRIS meningkatkan daya saing bisnis, terutama usaha mikro, kecil dan menengah. QRIS memudahkan para merchant UMKM yang sebelumnya hanya bisa menerima transaksi tunai untuk dapat menerima pembayaran non-tunai. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan memperluas jangkauan bisnis mereka.
Ketiga, penggunaan QRIS meningkatkan transparansi dan pengendalian transaksi keuangan. QRIS memungkinkan transaksi yang lebih transparan dan terkontrol karena memungkinkan pencatatan otomatis dan pemantauan transaksi secara real-time oleh Bank Indonesia dan penyedia jasa sistem pembayaran. Hal ini juga dapat membantu mengurangi risiko keamanan dan kecurangan dalam transaksi keuangan.
Keempat, penggunaan QRIS meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian di Indonesia. QRIS memungkinkan proses transaksi keuangan yang lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu transaksi dan biaya administrasi. Hal ini akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor ekonomi, khususnya sektor ekonomi digital.
Tantangan penggunaan QRIS
Meskipun penggunaan QRIS membawa berbagai peluang ekonomi, penggunaan QRIS di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan dan risiko.
Pertama, rendahnya tingkat literasi keuangan dan teknologi masyarakat di Indonesia. Survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2019 menunjukkan bahwa literasi keuangan di Indonesia masih berada di bawah 40%. Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada 2020, tingkat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berada di angka 5,34 dari maksimum skor 10. Hal ini menjadi tantangan dalam penggunaan QRIS karena masih banyak masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi ini.
Kedua, potensi terjadinya kejahatan penipuan yang mengancam keamanan transaksi QRIS. Berhubungan dengan rendahnya tingkat literasi keuangan dan teknologi, penggunaan QRIS membuka peluang kejahatan penipuan khususnya bagi pengguna yang tidak memahami pentingnya keamanan transaksi yang sangat penting untuk melindungi konsumen dan merchant dari kejahatan daring, seperti pencurian identitas dan kecurangan transaksi.
Ketiga, tidak meratanya infrastruktur internet di Indonesia. Penggunaan QRIS membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat yang kompatibel. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, seperti daerah tertinggal dan terluar, infrastruktur teknologi masih belum memadai, sehingga mempengaruhi efektivitas penggunaan QRIS.
Keempat, kemudahan penggunaan QRIS dalam transaksi keuangan dapat mendorong konsumen untuk lebih konsumtif. Terlebih lagi, QRIS seringkali terkait dengan layanan dompet digital yang menawarkan kemudahan dan insentif menarik seperti cashback dan diskon untuk menarik pelanggan. Kemudahan dan insentif pengeluaran oleh penggunaan dompet digital dapat memudahkan pembelian impulsif dan meningkatkan pengeluaran konsumen.
Bijak menggunakan QRIS
Dalam penggunaan QRIS, konsumen diharapkan untuk terbiasa memverifikasi setiap pembayaran dan mengonfirmasi keakuratan informasi sebelum melakukan transaksi. Konsumen hanya dapat menggunakan aplikasi pembayaran PJSP yang terverifikasi untuk menghindari risiko penipuan transaksi.
Aplikasi PJSP telah dilengkapi dengan fitur keamanan yang memungkinkan pengguna untuk mendeteksi dan mencegah penipuan transaksi dari merchant palsu. Setelah memindai QRIS, konsumen harus memastikan bahwa nama merchant yang tercantum pada aplikasi pembayaran sesuai dengan nama merchant yang tertera di atas label QRIS, mengikuti petunjuk pembayaran yang diberikan oleh merchant sesuai dengan tujuan transaksi tersebut.
Setelah pembayaran berhasil, konsumen dan pedagang akan menerima notifikasi pembayaran sebagai bukti transaksi yang sah. Jika ada kecurigaan atau informasi yang tidak sesuai dengan profil merchant yang menerima pembayaran, transaksi harus dihentikan.
Sementara itu, merchant juga sebaiknya teratur memeriksa bahwa QRIS yang digunakan benar-benar milik mereka, dan tidak diganti atau diubah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika ada kasus penipuan atau masalah dalam transaksi, konsumen atau merchant harus segera menghubungi PJSP terkait untuk penyelesaian lebih lanjut.
Jika terdapat kasus penipuan atau kerugian, konsumen dan merchant dapat melaporkannya kepada penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai penggunaan QRIS sangat penting untuk meminimalkan risiko penipuan dalam transaksi elektronik.