Menu Close

Apa kata peneliti soal perombakan kabinet Jokowi di penghujung 2020?

Presiden Joko “Jokowi” Widodo merombak kabinetnya, termasuk menunjuk bankir Budi gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, menggantikan Terawan Agus Putranto. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ss/wsj.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo menuju penghujung 2020, tahun bersejarah yang ditandai pandemi global, protes masyarakat terhadap Omnibus Law, resesi ekonomi, skandal korupsi di pemerintahan, merombak susunan kabinetnya.

Jokowi pada akhirnya mencopot Terawan Putranto dari posisi Menteri Kesehatan yang telah gagal mengantisipasi keparahan pandemi COVID-19. Ia menunjuk bankir Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan yang baru.

Posisi Menteri Kelautan dan Perikanan yang kosong akibat skandal korupsi yang menimpa Eddhy Prabowo kini diisi mantan Wakil Menteri Pertahanan dan pengusaha Sakti Wahyu Trenggono.

Jokowi menunjuk Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya, sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang ditangkap karena dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19. Sebagai Menteri Perdagangan yang baru, Jokowi menunjuk M. Luthfi, Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat, yang pernah menjabat posisi Menteri Perdagangan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Jokowi juga mengganti Menteri Agama dengan menunjuk Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor - sebuah organisasi kemasyarakatan pemuda yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Yaqut juga anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dengan mengangkat Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jokowi melengkapi kabinetnya dengan pasangan oposisinya dalam pemilihan presiden (pilpres) tahun lalu. Sandiaga berlaga melawan Jokowi dalam pilpres tahun lalu sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto, yang kini menjabat Menteri Pertahanan.

Kami bertanya pada para akademisi dan peneliti terkait enam menteri baru Jokowi dan apa yang bisa kita harapkan dari perombakan kabinet ini.

Indonesia butuh Menteri Kesehatan yang mampu memimpin

Irwandy, Peneliti Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar

Di tengah kinerja Kementerian Kesehatan yang dianggap lemah dan tak kunjung menunjukkan perbaikan dalam menghadapi pandemi COVID-19, Jokowi mengambil kebijakan besar: menunjuk Budi Gunadi Sadikin, bankir yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai Menteri Kesehatan yang baru.

Langkah ini menimbulkan pro dan kontra dengan satu pertanyaan mendasar: apakah di tengah pandemi COVID-19 langkah ini tepat? Budi Sadikin bukan seorang dokter, bahkan sama sekali tidak memiliki latar belakang di bidang kesehatan.

Sebenarnya Kementerian Kesehatan punya dua peran utama yakni peran teknis kesehatan dan peran pemimpin yang mampu mengkoordinasi dan membangun kepercayaan di antara para stakeholder kesehatan.

Di banyak negara-negara maju seperti Belanda, Amerika Serikat, Singapura, Thailand, Kanada, Jerman hingga Selandia Baru Kementerian Kesehatannya tidak dipimpin oleh seorang berlatar belakang kesehatan.

Selandia Baru dan Singapura yang sukses mengendalikan pandemi COVID-19 saat ini memiliki Menteri Kesehatan yang bukan seorang dokter, bahkan tidak memiliki latar belakang pendidikan bidang kesehatan.

Namun perlu diingat bahwa sistem birokrasi, tugas pokok dan fungsi kementerian kesehatan di negara-negara tersebut sangat jauh berbeda dengan Indonesia. Di sana, Kementerian Kesehatan benar-benar diposisikan sebagai lembaga yang mengatur kebijakan dan manajerial kesehatan secara umum. Sementara fungsi-fungsi pelaksanaan kegiatan teknis dijalankan oleh beberapa institusi yang bersifat otonom.

Dalam penanganan pandemi COVID-19, di negara-negara tersebut kita sangat jarang mendengar peran kementerian kesehatan. Namun yang menonjol adalah peran dari lembaga independen seperti Center of Communicable Diseases (CDC) di Amerika Serikat dan untuk persoalan vaksin yang hangat sekarang ini peran itu menjadi tanggung jawab Food and Drug Administration (FDA).

Di Indonesia lembaga-lembaga teknis otonom ini baru Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selebihnya, masih sangat birokratis melekat di Kementerian Kesehatan.

Oleh karena itu, langkah yang diambil presiden saat ini sebenarnya bukan tidak tepat, bahkan cenderung baik di tengah pekerjaan rumah besar kementerian untuk mengendalikan penularan COVID-19 dan distribusi vaksin COVID. Presiden membutuhkan kemampuan manajerial dan pengalaman panjang yang dimiliki Budi Gunadi Sadikin.

Namun catatan pentingnya adalah fungsi-fungsi Kementerian Kesehatan di Indonesia terlalu banyak yang bersifat teknis. Sementara pada era pandemi seperti saat ini salah satu fungsi kepemimpinan yang dibutuhkan di bidang kesehatan adalah pemimpin yang dapat membangun kepercayaan seluruh stakeholder kesehatan termasuk masyarakat.

Oleh karena itu agar langkah ini dapat berhasil, sudah saatnya Kementerian Kesehatan dikembangkan. Kita perlu sebuah institusi yang disebut Indonesia Center of Communicable Diseases yang harus dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar memiliki kompetensi di bidang kesehatan masyarakat untuk menjadi pemimpin dan membangun trust agar “perang melawan COVID” ini dapat segera kita menangkan.

Selanjutnya Kementerian Kesehatan seharusnya fokus pada fungsi regulator dan manajerial umum, yang fungsi ini tidak lagi perlu dijalankan oleh seorang dokter atau ahli kesehatan kesehatan.

Potensi ekonomi lebih dipentingkan dibandingkan kesehatan

Bhima Yudhistira Adhinegara, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Susunan kabinet dan reshuffle atau pergantian menteri kali ini cukup unik, karena orang bidang ekonomi justru ditempatkan di bidang kesehatan.

Dengan pergantian ini ada kemungkinan Jokowi ingin menjadikan kesehatan nomor dua dan persoalan pandemi diselesaikan dengan ekonomi. Kemungkinan lain, ada ketidakpercayaan pada pada jajaran kementerian kesehatan sehingga Jokowi merasa perlu menunjuk eksekutor yang memahami bisnis.

Orang yang menggantikan Terawan Agus Putranto sebagai Menteri kesehatan adalah Budi Gunadi Sadikin, yang sebelumnya adalah Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN) dan wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Budi tidak memiliki latar belakang di bidang kesehatan, ia paling dikenal sebagai seorang bankir dan puncaknya adalah menjadi Direktur Utama Bank Mandiri periode 2013-2016. Setelah itu ia menjadi Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium ( Inalum) pada 2017-2019. Di masa kepemimpinannya, Inalum berhasil memiliki 51% saham PT Freeport Indonesia.

Jika posisi Menteri Kesehatan diberikan ke pebisnis maka kebijakannya bisa tidak selaras dengan penanganan COVID-19 yang lebih saintifik dan berbasiskan data, melainkan berdasarkan untung rugi bisnis.

Seharusnya ada orang yang lebih kompeten dan menguasai bidang kesehatan masyarakat, dari jajaran birokrat karier, ataupun akademisi sehingga kebijakannya bisa lebih terukur dan berbasiskan data.

Pergantian yang tepat hanya ada di sosok Muhammad Lutfi yang menggantikan Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan.

Muhammad Lutfi. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/ss/Spt/wsj.

Muhammad Lutfi memiliki latar belakang di dunia usaha, ia dikenal sebagai salah satu pendiri Mahaka Group yang banyak bergerak di bidang media bersama dengan Erick Thohir, Wishnu Wardhana, dan Harry Zulnardy.

Sebelumnya ia adalah duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat, dan dalam hal ekonomi ia pernah menjabat sebagai kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ) dan Menteri Perdagangan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Terkait perdagangan, Muhammad Lutfi adalah sosok yang tepat karena memiliki kompetensi, jaringan bisnis cukup luas, dan sebelumnya juga pernah menjadi Mendag sehingga bisa langsung bekerja di Menteri Perdagangan.

Sementara posisi menteri yang lain seperti Menteri Sosial yang diisi oleh Tri Rismaharini dan Sandiaga Uno yang menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) merupakan penunjukan yang bernuansa politis.

Ada beberapa pos yang langsung bisa bekerja, dan ada pos yang perlu mempelajari proses birokrasi karena sebelumnya belum pernah menjadi menteri, ini yang jadi tantangan, bagaimana kolaborasi antar menteri yang baru ini bisa lebih cepat menangani pandemi dan stimulus ekonomi tahun depan.

Membangun kembali kepercayaan publik dalam sektor kelautan dan perikanan

Zainal Arifin, Peneliti Senior, Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah Sakti Wahyu Trenggono perlu membangun kepercayaan publik terhadap kinerja KKP. Selama ini, perubahan kebijakan dalam KKP antara periode pertama pemerintahan Jokowi, ketika posisi Menteri KKP di bawah Susi Pujiastuti, dan periode kedua di bawah Edhy Prabowo - yang baru-baru ini terjerat kasus korupsi - sangat ekstrem.

Pada masa Susi Pujiastuti, semuanya sangat ketat: cantrang dilarang, kapal nelayan asing ditenggelamkan, sumber daya perikanan diperoteksi. Kemudian pada masa Edhy Prabowo, hampir semua yang dicanangkan Susi diubah: cantrang diperbolehkan, benih lobster boleh diekspor.

Perubahan ini seperti pendulum yang berayun sangat lebar.

Sakti perlu memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi para nelayan, baik nelayan tradisional maupun nelayan industri. Terlebih karena situasi pandemi masih akan panjang - trennya 2021 kita belum lepas dari pandemi COVID-19. Jika sumber daya perikanan dikelola dengan bijak dan konsisten, maka sektor perikanan kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Persyaratan mendasar yang perlu ada pada Menteri KKP adalah integritas dan komitmen untuk membangun kelautan perikanan yang mensejahterakan tidak saja sebagian masyarakat, tapi juga semua stakeholder yang terlibat dalam industri perikanan dan kelautan. Dengan kedua hal tersebut, latar belakang keahlian di bidang perikanan dan kelautan bukan suatu keharusan, karena menteri dapat mengangkat staf ahli yang memberi masukan. Selain itu ada juga dukungan para direktur jenderal berpengalaman dan punya pengetahuan mendalam mengenai isu kelautan dan perikanan.

Saya kira dengan pengalaman sebagai pengusaha, menteri baru akan sangat mampu memimpin KKP untuk meningkatkan produksi perikanan. Hanya satu hal yang perlu kita cermati dan terus awasi, yaitu kebijakan pemanfaatan sumberdaya perikanan keberlanjutan dan upaya konservasi harus seiring.

KKP selain mendorong produksi perikanan, baik untuk ekspor maupun kebutuhan dalam negeri, perlu juga memastikan bahwa ada keseimbangan antara produksi dan upaya pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Semangatnya perlu sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama SDG 14 “life below water”, untuk tidak hanya memanfaatkan sumber daya yang ada tapi juga upaya konsevasi.

Mengembalikan Kementerian Agama ke alur konvensional

Achmad Munjid, Pengajar bidang ilmu budaya dan Peneliti Senior di Universitas Gadjah Mada (UGM)

Pengangkatan Yaqut Cholil Qoumas, seorang tokoh muda NU, sebagai Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi menunjukkan upaya pemulihan pengelolaan kementerian itu ke alur konvensional.

Bukan cuma tak berprestasi, sejak bulan pertama menjabat, Fahrul Razi kerap membuat pernyataan blunder, dari mulai rencana pelarangan cadar dan celana cingkrang hingga sertifikasi dai.

Pendekatannya yang terlalu militeristik membuat komunikasinya dengan publik maupun komunitas agama tidak efektif.

Fachrul adalah seorang pensiunan jenderal TNI; ia lulus Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) pada tahun 1970.

Dengan obsesi Fachrul yang berlebihan terhadap ancaman radikalisme, fungsi pelayanan Kementerian Agama yang mestinya lebih utama justru jadi tertutup oleh kehendak kontrol terpusat pemerintah.

Di tengah naiknya isu radikalisme dan kontroversi Front Pembela Islam (FPI), pemilihan Yaqut mengindikasikan prioritas Jokowi dalam pengelolaan kehidupan beragama belum jauh bergeser.

Yaqut harus melangkah hati-hati supaya tidak mengulang kontroversi dan polarisasi yang tak perlu seperti pendahulunya.

Jangan sampai NU hanya jadi tameng di tengah problem politik identitas yang memburuk terutama sejak sekitar pemilihan presiden 2014.

Yaqut perlu menawarkan langkah-langkah strategis yang bisa meredam persoalan tanpa memancing kekisruhan baru.

Lebih dari soal radikalisme, yang meskipun krusial tapi tak boleh terlalu menyita energi, ia perlu menentukan target-target jangka pendek maupun panjang.

Transparansi dan efisiensi manajemen haji/umroh dan pengelolaan lembaga pendidikan agama perlu menjadi prioritas.

Tri Rismaharini, pilihan strategis Jokowi untuk 2024

Ratri Istania, Postgraduate Research Fellow Political Science Loyola University Chicago, Asisten Dosen Poltek STIA LAN Jakarta

Tri Rismaharini. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/ama/wsj.

Penunjukan Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya dua periode 2010-2015 dan 2015-2020, merupakan pilihan strategis Jokowi untuk turut mengamankan roda pemerintahan 2024. Belakangan ini, Kabinet Indonesia maju limbung diterpa badai korupsi. Dua Menteri tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu berdekatan di pengujung 2020. Salah satunya adalah Menteri Sosial Julian P. Batubara, kader dari PDI Perjuangan (PDI-P).

Tri Rismaharini bukan pemain baru dalam peta percaturan politik lokal. Nama dia sudah sering kali masuk dalam sirkulasi elit politik nasional. Sebagai tokoh politik lokal dengan segudang pengalaman memimpin, Risma sempat digadang-gadang menjadi kandidat Gubernur DKI Jakarta sampai calon presiden RI. Namun Risma tetap amanah, menuntaskan periode kepemimpinan sebagai Wali Kota Surabaya sampai selesai.

Keberadaan Risma sebagai pemimpin perempuan tidak perlu diragukan lagi.

Oleh karena itu, tidak mengherankan, jika PDI-P sebagai partai pemenang di wilayah Jawa Timur, meminang Risma untuk mendampingi Bambang D.H., pejabat Wali Kota Surabaya alias atasan langsung Risma menjelang pemilihan wali kota pada 2010. Dorongan atasan sebagai mentor politik sekaligus restu petinggi partai, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, melancarkan jalan Risma menjadi Wali Kota dua periode.

Kelancaran jalan Risma sebagai Menteri Sosial sekarang inipun tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung tersebut.

Studi tentang perempuan dan politik di negara-negara demokrasi non-Barat mengidentifikasi tantangan berat pemimpin perempuan berhadapan dengan masalah kultural dan nilai konservatif agama. Ditambah, sering kali media masa mempertanyakan kemampuan perempuan dalam memimpin terutama dalam lingkungan dominasi laki-laki.

Namun demikian, hasil peneliti saya dan tim di Penelitian Pusat Studi Gender dan Birokrasi Politeknik STIA LAN Jakarta, yang akan terbit, menunjukkan kesuksesan Risma sebagai pemimpin tidak terlepas dari peran media masa, baik lokal, seperti Jawa Pos, maupun nasional membesarkan namanya.

Terlepas dari sosoknya yang cenderung emosional, Risma berani tampil sebagai dirinya sendiri. Dia terkenal sebagai sosok yang relatif imun dari korupsi.

Kombinasi kepemimpinan unik Risma, ditambah dengan komitmennya pada rakyat jelata tentu menjadikannya sosok strategis di mata Jokowi dan terlebih Megawati sebagai tokoh besar partai pendukung.

Singkat kata, Risma berhasil breaking the glass ceiling karena dia bukan pemimpin perempuan biasa. Risma merupakan inspirasi bagi perempuan-perempuan Indonesia.

Want to write?

Write an article and join a growing community of more than 138,000 academics and researchers from 4,222 institutions.

Register now