Menyusul protes pemerintah Indonesia atas wacana Australia memindahkan kedutaan besar mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem, Perdana Menteri Scott Morrison mengumumkan bahwa mereka tidak jadi melaksanakan rencana tersebut.
Morrison menyatakan bahwa Australia mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel. Namun, mereka memilih menunggu perkembangan perjanjian damai antara Israel dan Palestina sebelum melanjutkan wacana pemindahan kedutaan besar.
Hal ini diharapkan mengurangi tensi hubungan Australia dan Indonesia, negara dengan penganut Islam terbesar di dunia sekaligus pendukung kemerdekaan Palestina.
Australia adalah mitra strategis penting bagi Indonesia. Bahkan, kedua negara telah sepakat untuk mengesahkan sebuah perjanjian dagang bilateral. Namun, rencana ini masih tertunda, salah satu alasan terindikasi adalah sikap keberatan Indonesia atas wacana Australia memindahkan kedutaan besar mereka di Israel. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri Australia Marisa Payne bahwa rencana pemindahan tersebut adalah “sebuah tamparan di wajah Indonesia pada kasus Palestina.”
Mengapa Indonesia merasa keberatan
Hubungan Indonesia dan Australia selalu diwarnai kondisi yang fluktuatif. Kasus pemindahan kedutaan besar ini cukup mengusik keduanya mengingat pengakuan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Pengakuan ini adalah salah satu fitur kunci dari hubungan luar negeri Indonesia. Landasan akan hal ini dapat ditelusuri kembali hingga pada 1962, ketika Presiden Sukarno menegaskan bahwa Indonesia akan selalu mendukung kemerdekaan Palestina dengan tidak mengakui Israel.
Di sisi lain, kedutaan besar sebuah negara tak hanya memegang peran fungsional, tapi juga simbolis. Sehingga, pemindahan Kedutaan Besar Australia ke Yerusalem dapat dimaknai sebagai dukungan untuk Israel sebagai satu-satunya otoritas yang berhak atas kepemilikan Yerusalem.
Saat ini, baik Israel maupun Palestina sama-sama mengakui Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Berdasarkan Rencana Pembagian 1947, kota tersebut direncanakan oleh Perserikat Bangsa-Bangsa sebagai “corpus separatum” (entitas terpisah) yang tidak untuk dikuasai oleh negara mana pun.
Komunitas internasional cukup berhati-hati dalam menghadapi isu Yerusalem. Negara-negara yang mengakui Israel sebagian besar menempatkan kedutaan besar mereka di Tel Aviv, kota terbesar di Israel. Menempatkan kedutaan di Yerusalem pun dianggap sebagai tindakan kurang bijak.
Saat ini, hanya ada dua negara yang menempatkan kedutaan mereka di Yerusalem: Amerika Serikat dan Guatemala.
Kedua negara tersebut memindahkan perwakilan mereka pada Mei silam, memantik kecaman dari sejumlah negara lain yang menilai bahwa hal itu menghambat proses perdamaian Israel dan Palestina.
Akankah isu ini berdampak pada pilpres 2019?
Saat ini, Indonesia tengah bersiap menghadapi pemilihan presiden pada April 2019 nantu. Isu apa pun seakan dapat dimanfaatkan, baik untuk meningkatkan maupun menjatuhkan elektabilitas masing-masing calon presiden. Sehubungan dengan isu pemindahan Kedutaan Besar Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem, kedua calon presiden memiliki pendapat yang sedikit berbeda.
Read more: Jokowi versus Prabowo, siapa yang bakal menang?
Joko “Jokowi” Widodo, calon petahana yang berjuang untuk periode kedua pemerintahannya, memegang posisi idealis terhadap isu ini. Jokowi menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina adalah prioritas bagi Indonesia. Presiden Indonesia ini pun diberitakan telah menghubungi Morrison, menyatakan keberatannya atas wacana Australia memindahkan kedutaan besar ke Yerusalem. Jokowi, yang berupaya meraih simpati kalangan Islam konservatif, akan melihat isu ini sebagai momentum untuk menggalang dukungan dari kelompok tersebut.
Di sisi lain, Prabowo Subianto, yang juga mencalonkan diri untuk kali kedua setelah kekalahannya pada 2014, menyoroti pentingnya menghormati keputusan Australia. Walau mengakui bahwa Indonesia merupakan pendukung kemerdekaan Palestina, Prabowo tetap beranggapan bahwa Australia adalah negara berdaulat yang segala keputusannya perlu dihormati.
Saat ini, publik masih menanti bagaimana perkembangan insiden tersebut dapat mempengaruhi kampanye kedua calon presiden. Walau begitu, rasanya sulit untuk mengabaikan isu ini dari perdebatan. Pada debat pemilihan presiden 2014 silam pun, kemerdekaan Palestina masuk ke dalam salah satu topik yang cukup sentral untuk diangkat.
Tahapan berikutnya bagi kedua negara
November silam, Australia dan Indonesia direncanakan menandatangani perjanjian perdagangan bebas di East Asian Summit di Singapura. Perjanjian tersebut ditujukan sebagai puncak dari proses negosiasi mengenai Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang telah berjalan sejak 2010. Bila terlaksana, perjanjian ini akan meliputi pelatihan keterampilan serta akses bebas untuk perdagangan sapi, susu, maupun produk-produk pertanian. Namun, penandatanganan tersebut akhirnya harus tertunda sampai waktu yang belum dapat ditentukan.
Simon Birmingham, Menteri Perdagangan Australia, mengklaim bahwa penundaan tersebut lebih karena masalah penerjemahan. Di lain pihak, SBS melansir bahwa sejumlah pejabat Indonesia menginginkan kesepakatan ditunda hingga terdapat kejelasan mengenai wacana Australia memindahkan kedutaan besar mereka ke Yerusalem.
Keputusan Australia mengurungkan pemindahan kedutaan besar mereka ini pun mengembalikan kondisi pada status quo. Meski begitu, ketegangan tetap berpotensi ada menyusul pernyataan Morrison yang masih mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel. Merespons kondisi yang tak menentu, Australia mengeluarkan peringatan bagi warga mereka yang berada di Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan.
Kini, kita pun perlu menanti apakah kompromi Australia dapat meredakan ketegangan hubungan Indonesia-Australia, sehingga kesepakatan dagang yang tertunda akhirnya mampu tercapai.