(ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Bagaimana sebenarnya konsep consent dari sudut pandang ilmu hukum, dan benarkah hal ini memicu maraknya perilaku seks di luar pernikahan atau yang melanggar hukum?
Didik Suhartono/Antara Foto
Pedoman baru bagi jaksa dalam menangani perkara pidana yang melibatkan perempuan dan anak diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan mereka hadapi dalam mengakses keadilan.
Gedung International Criminal Court di Den Haag, Belanda.
Wikimedia Commons
Ada tiga syarat agar International Criminal Court dapat menindaklanjuti laporan FPI. Semuanya sejauh ini tidak dapat terpenuhi.
Foto udara kondisi Pasar Hantakan pascabanjir bandang di Desa Alat, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.
ANTARA FOTO/Muhammad Nova/Bay/wsj
Ini kata para ahli hukum lingkungan dan HAM terkait banjir di Kalimantan Selatan.
Pete Linfort/Pixabay
RUU Perlindungan Data Pribadi masih memiliki banyak kekurangan, seperti ketidakjelasan definisi, ketidakjelasan dasar hukum, dan penempatan warga negara di posisi yang lemah.
Reno Esnir/Antara Foto
Penetapkan status pelaku atau korban dalam tindak pidana pornografi perlu hati-hati; jangan sampai sistem peradilan pidana justru menghukum korban.
Sejumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mengikuti rapid test COVID-19 di Medan, Sumatra Utara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan melaksanakan rapid test terhadap 4.292 PPDP menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.
ANTARA FOTO/Septianda Perdana/foc.
Aturan pengelolaan dana kampanye yang ada masih memiliki beberapa celah yang jika tidak diperbaiki justru bisa mendorong praktik-praktik kecurangan tetap terjadi.
Seorang seniman jalanan sedang beraksi dengan menggunakan masker di Medan, Sumatra Utara.
Dedi Sinuhaji/EPA
Perpres No. 64 Tahun 2020 yang dikeluarkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo tentang kenaikan iuran BPJS kesehatan menyimpan tiga masalah jika ditinjau dari perspektif hukum
Klaus Hausmann/Pixabay
Bagaimanakah seharusnya penangkapan dilakukan menurut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku?
Algi Febri Sugita/SOPA Images/Sipa USA
Gugatan class action pertama di Indonesia terjadi pada 1987. Gugatan yang pertama menang terjadi di 2001.
Sigid Kurniawan/Antara Foto via Reuters
Dalam perspektif hukum tata negara, ada masalah dalam peraturan-peraturan darurat Jokowi.
Pemerintah Indonesia berencana membebaskan sedikitnya 30.000 tahanan untuk mencegah penyebaran coronavirus di dalam sel penjara yang kondisinya sangat padat.
www.shutterstock.com
Langkah pemerintah dalam melepaskan penghuni penjara di tengah pandemi guna menahan penyebaran virus adalah solusi yang bersifat sementara saja.
Bagus Indahono/EPA
Sanksi perlu dibuat bagi subjek yang tidak melaksanakan putusan MK. Putusan MK juga perlu diperkuat kedudukannya dalam hierarki perundang-undangan.
Upaya pelindungan data pribadi memerlukan payung hukum yang lebih kuat guna memberikan jaminan terhadap hak masyarakat atas keamanan data pribadinya.
ev on Unsplash
Belum adanya satu Undang-Undang (UU) tersendiri yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi di Indonesia.
Dalam proses penyiapan UU Sapu Jagat Cipta Lapangan Kerja saat ini, ruang dialog tersebut nampak ditutup.
www.shutterstock.com
Dari perspektif hukum, penyusunan UU ini memiliki dua masalah
Salah satu kewajiban pemerintah Indonesia adalah melindungi warga negara yang sedang menghadapi masalah hukum di negara orang.
www.shutterstock.com
Dalam menjalani proses hukum di Inggris, Reynhard Sinaga telah mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah Indonesia. Apa sajakah itu?
Prolegnas merupakan daftar rancangan undang-undang (UU) yang ditargetkan akan disahkan dalam lima tahun ke depan.
www.shutterstock.com
Jadi selama tiga periode Program Legislasi Nasional (Prolegnas) diberlakukan, DPR dan pemerintah selalu gagal dalam mencapai target.
Ilustrasi gambar umat Islam sedang melakukan ibadah di Makkah, Arab Saudi. Ribuan calon jemaah umrah menjadi korban penipuan agen perjalanan First Travel dengan total kerugian mencapai Rp 17 miliar.
www.shutterstock.com
Polemik seperti First Travel bisa dihindari jika pemerintah mau menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam hukum pidana.
Sebelum reformasi, hukuman penjara bagi pelaku penghinaan hanya diatur dalam [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
www.shutterstock.com
Penelitian menunjukkan bagaimana pengadilan-pengadilan daerah melakukan terobosan-terobosan untuk menghadapi keperkasaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Di beberapa negara seperti Amerika, Kanada, dan Selandia Baru, UU kombinasi dipakai menyesaikan kerumitan regulasi yang banyak dan tumpang tindih.
www.shutterstock.com
Apakah omnibus law atau undang-undang sapu jagat mampu menyelesaikan kendala regulasi di Indonesia?