Disparitas pemidanaan banyak terjadi pada putusan perkara kekerasan seksual. Ini tidak selamanya buruk, tetapi ada beberapa faktor penyebab yang membuat putusan tersebut layak dipertanyakan.
L’expertise universitaire, l’exigence journalistique
Articles sur Hukum pidana
Affichage de 1 à 20 de 26 articles
Hukum mengenai pekerja seks seharusnya tidak dibuat berdasarkan keyakinan moral pribadi. Keselamatan pekerja seks dan klien mereka harus menjadi prioritas.
Upaya mengatasi overkapasitas lapas dan rutan masih nihil akibat banyaknya perbuatan yang dijadikan sebagai tindak pidana.
Deretan aturan pidana yang menjerat pelaku judi online ternyata belum efektif dalam menjadi alat kontrol sosial terhadap masyarakat.
Sudah saatnya para pembuat kebijakan memasukkan muatan pasal mengenai tindak pidana berdagang pengaruh dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Keadilan Restoratif tidak sepenuhnya menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku, sehingga penerapannya tidak boleh ditujukan untuk menghentikan proses pidana.
KUHP baru yang sangat cacat ini akan mendapat penolakan keras dari para pengacara dan aktivis dalam bentuk aksi protes dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
KUHP mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam demokrasi dan kebebasan berpendapat, serta berpotensi merusak ruang privat warga negara.
Beberapa waktu lalu warganet di media sosial sempat resah perihal pasal dalam draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mengatur ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check…
Penilaian ada tidaknya alasan penghapus pidana dan apakah kasus AS memenuhi tiga syarat pembelaan terpaksa atau tidak berada di tangan hakim dan ditetapkan melalui putusan pengadilan.
Disahkannya UU TPKS merupakan langkah awal yang cukup baik, terlepas dengan adanya catatan krusial terkait dua pasal yang dihapuskan.
Jika tujuannya adalah pencegahan kekerasan seksual, maka yang perlu diutamakan adalah intervensi sosial, seperti pendidikan seksual serta edukasi terhadap pelajar.
Penting untuk menilik lebih jauh apakah seseorang yang melakukan aktivitas atau tindakan seksual memiliki kapasitas atau kompetensi untuk memberikan persetujuan (consent).
Aturan melindungi hewan dan menghukum orang yang menyiksa binatang sudah ada di Indonesia, tapi penerapannya belum maksimal.
Apa perbedaan antara tindak pidana perkosaan dan pencabulan? Apa dampaknya secara hukum dari penggunaan kedua istilah tersebut?
Kami ngobrol dengan Dio Ashar, Direktur Eksekutif IJRS tentang bagaimana penegak hukum terlalu fokus pada pemidanaan penjara di tengah kondisi lapas di Indonesia yang sudah kelebihan kapasitas.
Dukungan masyarakat Indonesia terhadap hukuman mati semakin berkurang ketika mereka mengetahui lebih dalam tentang ruang lingkup dan administrasi hukuman mati.
Tuntutan hukum ini mirip dengan upaya legal melawan kerusakan yang ditimbulkan oleh perusahaan tembakau.
Dua hal penting tentang dengan ujaran kebencian yang perlu dipertimbangkan guna memperbaiki UU ITE: jenis-jenis ujaran kebencian yang bisa dipidana dan faktor-faktor dalam menjatuhkan hukuman.
Ini kata para ahli hukum lingkungan dan HAM terkait banjir di Kalimantan Selatan.
Les contributeurs les plus fréquents
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Researcher, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
-
PhD Student, Australian National University
-
Pengajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan
-
Head of Universitas Brawijaya Center for Criminal Justice Research (PERSADA UB), Chairman of Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI), Lecturer of Criminal Law and Criminal Justice System, Universitas Brawijaya
-
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society
-
Research assistant, Indonesia Judicial Research Society
-
Secretary General of ALMI and Assistant Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
-
Director of the University of Oxford Death Penalty Research Unit, Centre for Criminology, Faculty of Law, University of Oxford
-
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society
-
Criminal Law Scholar, Universitas Indonesia
-
Researcher
-
Researcher at PSHK and lecturer at Jentera Law School, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher, Indonesia Judicial Research Society
-
Lecturer, Indonesia Jentera School of Law
