tag:theconversation.com,2011:/ca-fr/topics/kabinet-jokowi-77734/articlesKabinet Jokowi – La Conversation2020-12-22T14:41:11Ztag:theconversation.com,2011:article/1524542020-12-22T14:41:11Z2020-12-22T14:41:11ZApa kata peneliti soal perombakan kabinet Jokowi di penghujung 2020?<p>Presiden Joko “Jokowi” Widodo menuju penghujung 2020, tahun bersejarah yang ditandai pandemi global, protes masyarakat terhadap <em>Omnibus Law</em>, resesi ekonomi, skandal korupsi di pemerintahan, merombak susunan kabinetnya. </p>
<p>Jokowi pada akhirnya mencopot Terawan Putranto dari posisi Menteri Kesehatan yang telah gagal mengantisipasi keparahan pandemi COVID-19. Ia menunjuk bankir Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan yang baru. </p>
<p>Posisi Menteri Kelautan dan Perikanan yang kosong akibat skandal korupsi yang menimpa Eddhy Prabowo kini diisi mantan Wakil Menteri Pertahanan dan pengusaha Sakti Wahyu Trenggono. </p>
<p>Jokowi menunjuk Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya, sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang ditangkap karena dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19. Sebagai Menteri Perdagangan yang baru, Jokowi menunjuk M. Luthfi, Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat, yang pernah menjabat posisi Menteri Perdagangan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. </p>
<p>Jokowi juga mengganti Menteri Agama dengan menunjuk Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor - sebuah organisasi kemasyarakatan pemuda yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Yaqut juga anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).</p>
<p>Dengan mengangkat Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jokowi melengkapi kabinetnya dengan pasangan oposisinya dalam pemilihan presiden (pilpres) tahun lalu. Sandiaga berlaga melawan Jokowi dalam pilpres tahun lalu sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto, yang kini menjabat Menteri Pertahanan. </p>
<p>Kami bertanya pada para akademisi dan peneliti terkait enam menteri baru Jokowi dan apa yang bisa kita harapkan dari perombakan kabinet ini. </p>
<h2>Indonesia butuh Menteri Kesehatan yang mampu memimpin</h2>
<p><strong>Irwandy, Peneliti Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar</strong></p>
<p>Di tengah kinerja Kementerian Kesehatan yang dianggap lemah dan tak kunjung menunjukkan perbaikan dalam menghadapi pandemi COVID-19, Jokowi mengambil kebijakan besar: menunjuk Budi Gunadi Sadikin, bankir yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai Menteri Kesehatan yang baru. </p>
<p>Langkah ini menimbulkan pro dan kontra dengan satu pertanyaan mendasar: apakah di tengah pandemi COVID-19 langkah ini tepat? Budi Sadikin bukan seorang dokter, bahkan sama sekali tidak memiliki latar belakang di bidang kesehatan.</p>
<p>Sebenarnya Kementerian Kesehatan punya dua peran utama yakni peran teknis kesehatan dan peran pemimpin yang mampu mengkoordinasi dan membangun kepercayaan di antara para <em>stakeholder</em> kesehatan. </p>
<p>Di banyak <a href="https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_national_public_health_agencies">negara-negara</a> maju seperti <a href="https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5305363/budi-gunadi-sadikin-jadi-menkes-ini-7-negara-yang-menkesnya-bukan-dokter">Belanda, Amerika Serikat, Singapura, Thailand, Kanada, Jerman hingga Selandia Baru </a> Kementerian Kesehatannya tidak dipimpin oleh seorang berlatar belakang kesehatan.</p>
<p><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Little_(New_Zealand_politician)">Selandia Baru</a> dan <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Gan_Kim_Yong">Singapura</a> yang sukses mengendalikan pandemi COVID-19 saat ini memiliki Menteri Kesehatan yang bukan seorang dokter, bahkan tidak memiliki latar belakang pendidikan bidang kesehatan.</p>
<p>Namun perlu diingat bahwa sistem birokrasi, tugas pokok dan fungsi kementerian kesehatan di negara-negara tersebut sangat jauh berbeda dengan Indonesia. Di sana, Kementerian Kesehatan benar-benar diposisikan sebagai lembaga yang mengatur kebijakan dan manajerial kesehatan secara umum. Sementara fungsi-fungsi pelaksanaan kegiatan teknis dijalankan oleh beberapa institusi yang bersifat otonom. </p>
<p>Dalam penanganan pandemi COVID-19, di negara-negara tersebut kita sangat jarang mendengar peran kementerian kesehatan. Namun yang menonjol adalah peran dari lembaga independen seperti <a href="https://www.cdc.gov/">Center of Communicable Diseases (CDC)</a> di Amerika Serikat dan untuk persoalan vaksin yang hangat sekarang ini peran itu menjadi tanggung jawab <a href="https://www.fda.gov/">Food and Drug Administration (FDA)</a>. </p>
<p>Di Indonesia lembaga-lembaga teknis otonom ini baru <a href="https://www.pom.go.id/new/view/direct/uji-klinik">Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)</a>. Selebihnya, masih sangat birokratis melekat di Kementerian Kesehatan.</p>
<p>Oleh karena itu, langkah yang diambil presiden saat ini sebenarnya bukan tidak tepat, bahkan cenderung baik di tengah pekerjaan rumah besar kementerian untuk mengendalikan penularan COVID-19 dan distribusi vaksin COVID. Presiden membutuhkan kemampuan manajerial dan pengalaman panjang yang dimiliki Budi Gunadi Sadikin. </p>
<p>Namun catatan pentingnya adalah fungsi-fungsi Kementerian Kesehatan di Indonesia terlalu banyak yang bersifat teknis. Sementara pada era pandemi seperti saat ini salah satu fungsi kepemimpinan yang dibutuhkan di bidang kesehatan adalah pemimpin yang dapat <a href="https://bmjleader.bmj.com/content/early/2020/09/29/leader-2020-000271">membangun kepercayaan seluruh <em>stakeholder</em></a> kesehatan termasuk masyarakat.</p>
<p>Oleh karena itu agar langkah ini dapat berhasil, sudah saatnya Kementerian Kesehatan dikembangkan. Kita perlu sebuah institusi yang disebut Indonesia Center of Communicable Diseases yang harus dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar memiliki kompetensi di bidang kesehatan masyarakat untuk menjadi pemimpin dan membangun <em>trust</em> agar “perang melawan COVID” ini dapat segera kita menangkan.</p>
<p>Selanjutnya Kementerian Kesehatan seharusnya fokus pada fungsi regulator dan manajerial umum, yang fungsi ini tidak lagi perlu dijalankan oleh seorang dokter atau ahli kesehatan kesehatan. </p>
<h2>Potensi ekonomi lebih dipentingkan dibandingkan kesehatan</h2>
<p><strong>Bhima Yudhistira Adhinegara, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)</strong></p>
<p><a href="https://nasional.kompas.com/read/2020/12/22/16165961/jokowi-umumkan-reshuffle-ini-6-menteri-baru-kabinet-indonesia-maju">Susunan kabinet dan reshuffle atau pergantian menteri kali ini</a> cukup unik, karena orang bidang ekonomi justru ditempatkan di bidang kesehatan. </p>
<p>Dengan pergantian ini ada kemungkinan Jokowi ingin menjadikan kesehatan nomor dua dan persoalan pandemi diselesaikan dengan ekonomi. Kemungkinan lain, ada ketidakpercayaan pada pada jajaran kementerian kesehatan sehingga Jokowi merasa perlu menunjuk eksekutor yang memahami bisnis.</p>
<p>Orang yang menggantikan <a href="https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5305372/budi-gunadi-sadikin-gantikan-terawan-kata-siapa-menkes-harus-dokter">Terawan Agus Putranto sebagai Menteri kesehatan adalah Budi Gunadi Sadikin</a>, yang sebelumnya adalah Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN) dan wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).</p>
<p>Budi <a href="https://nasional.kontan.co.id/news/budi-gunadi-sadikin-menteri-kesehatan-yang-baru-seorang-sarjana-fisika-nuklir-itb">tidak memiliki latar belakang di bidang kesehatan</a>, ia paling dikenal sebagai seorang bankir dan puncaknya adalah menjadi Direktur Utama Bank Mandiri periode 2013-2016. Setelah itu ia menjadi Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium ( Inalum) pada 2017-2019. Di masa kepemimpinannya, Inalum berhasil memiliki 51% saham PT Freeport Indonesia.</p>
<p>Jika posisi Menteri Kesehatan diberikan ke pebisnis maka kebijakannya bisa tidak selaras dengan penanganan COVID-19 yang lebih saintifik dan berbasiskan data, melainkan berdasarkan untung rugi bisnis.</p>
<p>Seharusnya ada orang yang lebih kompeten dan menguasai bidang kesehatan masyarakat, dari jajaran birokrat karier, ataupun akademisi sehingga kebijakannya bisa lebih terukur dan berbasiskan data.</p>
<p>Pergantian yang tepat hanya ada di sosok Muhammad Lutfi yang menggantikan Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan.</p>
<p>Muhammad Lutfi memiliki latar belakang di dunia usaha, ia dikenal sebagai salah <a href="https://www.merdeka.com/uang/jejak-karir-mendag-muhammad-lutfi-pendiri-mahaka-group-bersama-erick-thohir.html">satu pendiri Mahaka Group yang banyak bergerak di bidang media bersama dengan Erick Thohir, Wishnu Wardhana, dan Harry Zulnardy</a>.</p>
<p>Sebelumnya ia adalah duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat, dan dalam hal ekonomi ia pernah menjabat sebagai <a href="https://www.merdeka.com/peristiwa/muhammad-lutfi-mendag-era-sby-yang-dipercaya-jokowi.html">kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ) dan Menteri Perdagangan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono</a>. </p>
<p>Terkait perdagangan, Muhammad Lutfi adalah sosok yang tepat karena memiliki kompetensi, jaringan bisnis cukup luas, dan sebelumnya juga pernah menjadi Mendag sehingga bisa langsung bekerja di Menteri Perdagangan.</p>
<p>Sementara posisi menteri yang lain seperti Menteri Sosial yang diisi oleh <a href="https://news.detik.com/berita/d-5305353/jokowi-tunjuk-risma-jadi-menteri-sosial">Tri Rismaharini</a> dan <a href="https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201222102011-532-585069/jokowi-resmi-tunjuk-sandiaga-uno-jadi-menteri-parekraf">Sandiaga Uno</a> yang menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) merupakan penunjukan yang bernuansa politis.</p>
<p>Ada beberapa pos yang langsung bisa bekerja, dan ada pos yang perlu mempelajari proses birokrasi karena sebelumnya belum pernah menjadi menteri, ini yang jadi tantangan, bagaimana kolaborasi antar menteri yang baru ini bisa lebih cepat menangani pandemi dan stimulus ekonomi tahun depan.</p>
<h2>Membangun kembali kepercayaan publik dalam sektor kelautan dan perikanan</h2>
<p><strong>Zainal Arifin, Peneliti Senior, Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)</strong> </p>
<p>Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah Sakti Wahyu Trenggono perlu membangun kepercayaan publik terhadap kinerja KKP. Selama ini, perubahan kebijakan dalam KKP antara periode pertama pemerintahan Jokowi, ketika posisi Menteri KKP di bawah Susi Pujiastuti, dan periode kedua di bawah Edhy Prabowo - yang baru-baru ini terjerat kasus korupsi - sangat ekstrem. </p>
<p>Pada masa Susi Pujiastuti, semuanya sangat ketat: cantrang dilarang, kapal nelayan asing ditenggelamkan, sumber daya perikanan diperoteksi. Kemudian pada masa Edhy Prabowo, hampir semua yang dicanangkan Susi diubah: cantrang diperbolehkan, benih lobster boleh diekspor. </p>
<p>Perubahan ini seperti pendulum yang berayun sangat lebar. </p>
<p>Sakti perlu memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi para nelayan, baik nelayan tradisional maupun nelayan industri. Terlebih karena situasi pandemi masih akan panjang - trennya 2021 kita belum lepas dari pandemi COVID-19. Jika sumber daya perikanan dikelola dengan bijak dan konsisten, maka sektor perikanan kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. </p>
<p>Persyaratan mendasar yang perlu ada pada Menteri KKP adalah integritas dan komitmen untuk membangun kelautan perikanan yang mensejahterakan tidak saja sebagian masyarakat, tapi juga semua stakeholder yang terlibat dalam industri perikanan dan kelautan. Dengan kedua hal tersebut, latar belakang keahlian di bidang perikanan dan kelautan bukan suatu keharusan, karena menteri dapat mengangkat staf ahli yang memberi masukan. Selain itu ada juga dukungan para direktur jenderal berpengalaman dan punya pengetahuan mendalam mengenai isu kelautan dan perikanan. </p>
<p>Saya kira dengan pengalaman sebagai pengusaha, menteri baru akan sangat mampu memimpin KKP untuk meningkatkan produksi perikanan. Hanya satu hal yang perlu kita cermati dan terus awasi, yaitu kebijakan pemanfaatan sumberdaya perikanan keberlanjutan dan upaya konservasi harus seiring.</p>
<p>KKP selain mendorong produksi perikanan, baik untuk ekspor maupun kebutuhan dalam negeri, perlu juga memastikan bahwa ada keseimbangan antara produksi dan upaya pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Semangatnya perlu sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama SDG 14 “life below water”, untuk tidak hanya memanfaatkan sumber daya yang ada tapi juga upaya konsevasi.</p>
<h2>Mengembalikan Kementerian Agama ke alur konvensional</h2>
<p><strong>Achmad Munjid, Pengajar bidang ilmu budaya dan Peneliti Senior di Universitas Gadjah Mada (UGM)</strong></p>
<p>Pengangkatan Yaqut Cholil Qoumas, seorang tokoh muda NU, sebagai Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi menunjukkan upaya pemulihan pengelolaan kementerian itu ke alur konvensional. </p>
<p>Bukan cuma tak berprestasi, sejak bulan pertama menjabat, Fahrul Razi kerap membuat pernyataan blunder, dari mulai <a href="https://nasional.tempo.co/read/1266942/kontroversi-fachrul-razi-dari-cadar-hingga-celana-cingkrang/full&view=ok">rencana pelarangan cadar dan celana cingkrang</a> hingga <a href="https://news.detik.com/berita/d-5165489/pernyataan-lengkap-mui-tolak-penceramah-bersertifikat-ala-menag-fachrul-razi">sertifikasi dai</a>. </p>
<p>Pendekatannya yang terlalu militeristik membuat komunikasinya dengan publik maupun komunitas agama tidak efektif. </p>
<p>Fachrul adalah seorang pensiunan jenderal TNI; ia lulus Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) pada tahun 1970.</p>
<p>Dengan obsesi Fachrul yang berlebihan terhadap ancaman radikalisme, fungsi pelayanan Kementerian Agama yang mestinya lebih utama justru jadi tertutup oleh kehendak kontrol terpusat pemerintah.</p>
<p>Di tengah naiknya isu radikalisme dan <a href="https://news.detik.com/berita/d-5293075/jejak-kasus-habib-rizieq-tersangka-penghasutan-hingga-akhirnya-ditahan">kontroversi</a> Front Pembela Islam (FPI), pemilihan Yaqut mengindikasikan prioritas Jokowi dalam pengelolaan kehidupan beragama belum jauh bergeser. </p>
<p>Yaqut harus melangkah hati-hati supaya tidak mengulang kontroversi dan polarisasi yang tak perlu seperti pendahulunya. </p>
<p>Jangan sampai NU hanya jadi tameng di tengah problem politik identitas yang memburuk terutama sejak sekitar pemilihan presiden 2014. </p>
<p>Yaqut perlu menawarkan langkah-langkah strategis yang bisa meredam persoalan tanpa memancing kekisruhan baru. </p>
<p>Lebih dari soal radikalisme, yang meskipun krusial tapi tak boleh terlalu menyita energi, ia perlu menentukan target-target jangka pendek maupun panjang.</p>
<p>Transparansi dan efisiensi manajemen haji/umroh dan pengelolaan lembaga pendidikan agama perlu menjadi prioritas.</p>
<h2>Tri Rismaharini, pilihan strategis Jokowi untuk 2024</h2>
<p><strong>Ratri Istania, Postgraduate Research Fellow Political Science Loyola University Chicago, Asisten Dosen Poltek STIA LAN Jakarta</strong></p>
<p>Penunjukan Tri Rismaharini, <a href="https://theconversation.com/kesamaan-wali-kota-surabaya-dan-chicago-dalam-memimpin-di-tengah-pandemi-134796">Wali Kota Surabaya</a> dua periode 2010-2015 dan 2015-2020, merupakan pilihan strategis Jokowi untuk turut mengamankan roda pemerintahan 2024. Belakangan ini, Kabinet Indonesia maju limbung diterpa badai korupsi. Dua Menteri tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu berdekatan di pengujung 2020. Salah satunya adalah Menteri Sosial Julian P. Batubara, kader dari PDI Perjuangan (PDI-P). </p>
<p>Tri Rismaharini bukan pemain baru dalam peta percaturan politik lokal. Nama dia sudah sering kali masuk dalam sirkulasi elit politik nasional. Sebagai tokoh politik lokal dengan segudang pengalaman memimpin, Risma sempat digadang-gadang menjadi kandidat Gubernur DKI Jakarta sampai calon presiden RI. Namun Risma tetap amanah, menuntaskan periode kepemimpinan sebagai Wali Kota Surabaya sampai selesai. </p>
<p>Keberadaan Risma sebagai pemimpin perempuan tidak perlu diragukan lagi. </p>
<p>Oleh karena itu, tidak mengherankan, jika PDI-P sebagai partai pemenang di wilayah Jawa Timur, meminang Risma untuk mendampingi Bambang D.H., pejabat Wali Kota Surabaya alias atasan langsung Risma menjelang pemilihan wali kota pada 2010. Dorongan atasan sebagai mentor politik sekaligus restu petinggi partai, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, melancarkan jalan Risma menjadi Wali Kota dua periode. </p>
<p>Kelancaran jalan Risma sebagai Menteri Sosial sekarang inipun tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung tersebut.</p>
<p>Studi tentang perempuan dan politik di negara-negara demokrasi non-Barat mengidentifikasi tantangan berat pemimpin perempuan berhadapan dengan <a href="https://online.ucpress.edu/rhetorica/article-abstract/36/1/58/82904">masalah kultural</a> dan <a href="https://online.ucpress.edu/rhetorica/article-abstract/36/1/58/82904">nilai konservatif agama</a>. Ditambah, sering kali <a href="https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1065912907308098?casa_token=jCjsHgd8C9AAAAAA:Kbqf6-Gl15B0kjSBD6xzNXUBd3u9ILC5aunk2wlBHIsF4873cJKOj8j0t3MHa5AldIgUo0FodQ">media masa mempertanyakan kemampuan perempuan</a> dalam memimpin terutama dalam <a href="https://academic.oup.com/poq/article-abstract/55/2/180/1810869">lingkungan dominasi laki-laki</a>.</p>
<p>Namun demikian, hasil peneliti saya dan tim di Penelitian Pusat Studi Gender dan Birokrasi Politeknik STIA LAN Jakarta, yang akan terbit, menunjukkan kesuksesan Risma sebagai pemimpin tidak terlepas dari peran media masa, baik lokal, seperti <em>Jawa Pos</em>, maupun nasional membesarkan namanya.</p>
<p>Terlepas dari sosoknya yang cenderung emosional, Risma berani tampil sebagai dirinya sendiri. Dia terkenal sebagai sosok yang relatif imun dari korupsi.</p>
<p>Kombinasi kepemimpinan unik Risma, ditambah dengan komitmennya pada rakyat jelata tentu menjadikannya sosok strategis di mata Jokowi dan terlebih Megawati sebagai tokoh besar partai pendukung. </p>
<p>Singkat kata, Risma berhasil <em>breaking the glass ceiling</em> karena dia bukan pemimpin perempuan biasa. Risma merupakan inspirasi bagi perempuan-perempuan Indonesia.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/152454/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
Kami bertanya pada para akademisi dan peneliti terkait enam menteri baru pilihan Joko Widodo dan apa yang bisa kita harapkan dari perombakan kabinet ini.Prodita Sabarini, CEO/Publisher, The Conversation IndonesiaAhmad Nurhasim, Health+Science Editor, The ConversationAndre Arditya, Editor Politik + MasyarakatYessar Rosendar, Business + Economy (Indonesian edition)Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1274402019-12-03T07:05:37Z2019-12-03T07:05:37ZAnalisis: Penetapan banyak wamen tidak sejalan dengan reformasi birokrasi<p>Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam periode dua pemerintahannya telah menunjuk 12 wakil menteri (wamen), <a href="https://nasional.kompas.com/read/2019/10/26/05440041/resmi-dilantik-jokowi-ini-ulasan-profil-12-wakil-menteri?page=all">empat kali lipat lebih banyak</a> dari jumlah wamen pada periode sebelumnya. Jokowi disebut-sebut akan menambah menambah <a href="https://katadata.co.id/berita/2019/11/10/kabar-jokowi-tambah-6-wamen-istana-ada-wamendikbud-wakil-panglima">enam wamen</a> lagi.</p>
<p>Banyaknya penunjukan wamen, serta staf khusus dan staf ahli, tidak sejalan dengan reformasi birokrasi yang mendorong penyederhanaan di tubuh lembaga pemerintahan. </p>
<p>Salah satu wujud reformasi birokrasi adalah dengan merampingkan jumlah pegawai dan meningkatkan kompetensi mereka, bukan justru menambah jumlah pegawai. </p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/pilihan-menteri-jokowi-belum-cerminkan-pembenahan-birokrasi-dan-keterwakilan-perempuan-125737">Pilihan menteri Jokowi belum cerminkan pembenahan birokrasi dan keterwakilan perempuan</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Alasan politis di balik penunjukkan wamen</h2>
<p><a href="https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20191028/Bagi-bagi-Kursi-Wakil-Menteri/">Menurut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko</a>, alasan Jokowi menunjuk 12 wamen adalah untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan percepatan kerja. </p>
<p>Namun, dari 12 wamen yang diangkat, lima wamen berasal dari partai politik. Hal itu mengisyaratkan pengangkatan wamen merupakan bagian dari upaya Jokowi mengakomodasi permintaan parpol yang mendukung kemenangan dia sebagai presiden. </p>
<p>Dalam kabinet Jokowi saat ini, terdapat <a href="https://www.theindonesianinstitute.com/mencermati-susunan-dan-arah-kinerja-kabinet-baru">16 menteri</a> yang berasal dari partai politik, sementara 18 posisi menteri diisi oleh kalangan profesional non-parpol. </p>
<p>Dalam pemilihan presiden awal tahun ini, Jokowi <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20180810195720-16-28087/inilah-peta-partai-pengusung-capres-cawapres-pemilu-2019">didukung</a> oleh sepuluh partai, yaitu PDIP, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, PSI, Perindo, PKPI, Hanura, dan PBB; sementara lawannya, Prabowo Subianto, didukung Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat.</p>
<p>Kini Gerindra pun sudah masuk koalisi; Prabowo bahkan menjadi salah satu menteri Jokowi.</p>
<p>Dengan jumlah menteri dan wakil menteri sekarang, tetap saja <a href="https://www.liputan6.com/news/read/4095466/jadi-koalisi-pendukung-saat-pilpres-2019-4-parpol-ini-tak-dapat-kursi-menteri-jokowi">belum semua pendukung</a> Jokowi saat pilpres mendapatkan bagian dalam kekuasaan. </p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/analisis-kabinet-indonesia-maju-jokowi-utamakan-stabilitas-politik-di-atas-segalanya-125716">Analisis Kabinet Indonesia Maju: Jokowi utamakan stabilitas politik di atas segalanya</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Pengeluaran bertambah, efektivitas berpotensi menurun</h2>
<p>Penunjukkan wamen mengakibatkan bertambahnya pengeluaran negara, sementara efektivitas pemerintahan berpotensi menurun. </p>
<p>Semakin gemuknya jumlah pimpinan dalam lembaga pemerintahan akan memperpanjang rantai koordinasi dan eksekusi sebuah kebijakan atau program. Ditambah lagi, adanya jabatan lain misalnya staf ahli dan staf khusus yang dimiliki menteri. </p>
<p>Jokowi kini juga memiliki 13 <a href="https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/22/142951865/daftar-13-staf-khusus-presiden-dari-milenial-politisi-hingga-aktivis?page=all">staf khusus</a> (stafsus) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memiliki <a href="https://news.detik.com/berita/d-4797718/profil-8-stafsus-wapres-maruf-amin-yang-setengahnya-nu">delapan</a> stafsus.</p>
<p>Bertambahnya jumlah wamen secara otomatis menambah beban pengeluaran negara, misalnya dalam bentuk berupa program-program dan gaji yang dianggarkan. </p>
<p>Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Sakti Wahyu Trenggono, misalnya. Ia berencana menambah alokasi anggaran untuk <a href="https://katadata.co.id/berita/2019/11/08/wakil-menhan-akan-tambah-anggaran-untuk-kembangkan-industri-pertahanan">pengembangan industri pertahanan nasional</a>.</p>
<p>Selain itu, semakin banyak pemimpin di tingkat atas, maka akan semakin banyak variasi program kerja. Dalam hubungannya dengan penambahan wakil menteri, masing-masing wamen mendapat arahan untuk melakukan <a href="https://katadata.co.id/berita/2019/10/25/ini-tugas-khusus-jokowi-kepada-12-wakil-menteri">tugas tertentu dari presiden</a>.</p>
<p>Padahal dalam Peraturan Presiden (PP) No. 68 Tahun 2019 <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122754/perpres-no-68-tahun-2019">tentang organisasi kementerian negara</a>, tertulis bahwa wamen membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian. Jika seorang wamen mengemban tugas dari presiden, maka posisinya sebagai pembantu menteri menjadi kurang efektif.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/riset-mengapa-peran-akademisi-di-kabinet-menjadi-tidak-efektif-sejak-era-reformasi-125657">Riset: mengapa peran akademisi di kabinet menjadi tidak efektif sejak era reformasi</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Reformasi birokrasi</h2>
<p>Menurut laporan 2018 Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Indonesia memiliki 4,18 juta PNS. Mantan menteri <a href="https://geotimes.co.id/opini/pengaruh-uu-nomor-5-tahun-2014-terhadap-asn/">PANRB Asman Abnur</a> menulis bahwa aparat sipil negara (ASN) Indonesia masih rendah kompetensinya, dan ini berimplikasi pada timbulnya masalah-masalah lain sehingga kinerja ASN jauh dari harapan dan tidak mampu menjadi pelaksana kebijakan publik yang baik.</p>
<p>Pada 2014 pemerintah mengeluarkan <a href="http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/5TAHUN2014UU.HTM">UU No. 5 tentang Aparatur Sipil Negara</a> dengan tujuan memperbaiki kualitas kinerja ASN. Beberapa aspek yang dimuat sebagai landasan kinerja ASN diantaranya independensi dan netralitas. ASN dilindungi dari kepentingan politis dengan adanya <a href="https://pemerintah.net/uu-asn-aparatur-sipil-negara/">sistem</a> <em>merit protection</em>, yaitu sistem yang menilai ASN dari kemampuan, keahlian, profesionalitas, pengalaman, kinerja/ produktivitas kerja, integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, dan pengawasan dan akuntabilitas.</p>
<p><a href="https://www.kasn.go.id/publikasi/laporan-tahunan/94-laporan-kinerja-tahunan/106-laporan-kinerja-komisi-aparatur-sipil-negara-tahun-2016">Laporan 2018 Komisi Aparatur Sipil Negara</a> menemukan pelanggaran netralitas di kalangan PNS yang cukup tinggi, terutama terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di banyak daerah. KASN menerima 508 laporan kasus pelanggaran netralitas. </p>
<p><a href="https://www.kasn.go.id/publikasi/laporan-tahunan/94-laporan-kinerja-tahunan/106-laporan-kinerja-komisi-aparatur-sipil-negara-tahun-2016">KASN juga menemukan pelanggaran sistem merit</a>, dalam bentuk pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS/ASN yang tidak sesuai mekanisme serta prosedur yang berlaku, terus terjadi sejak 2015. </p>
<p>Penerapan UU terkait kinerja ASN memberikan arahan yang jelas dalam mengefektifkan kinerja ASN. Peningkatan kompetensi menjadi salah satu aspek penting agar ASN yang saat ini menjabat lebih diberdayakan. Selain itu, pemerintahan Jokowi baru-baru ini mengeluarkan <a href="https://kemenkumham.go.id/berita/peraturan-pemerintah-pp-no-30-tahun-2019">(PP) No. 30 Tahun 2019</a> tentang penilaian kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20191118112454-4-115963/siap-siap-jabatan-eselon-iii-v-akan-hilang-mulai-juni-2020">Surat Edaran 393/2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi</a> yang terkait dengan <a href="https://www.reuters.com/article/us-indonesia-economy-idUSKBN1Y20AE">pemangkasan eselon</a>. Sistem penilaian ASN ini diarahkan agar pembinaan ASN dapat lebih sesuai kebutuhan. </p>
<p>Jika mengacu pada UU tentang Aparatur Sipil Negara serta regulasi yang mengatur soal penilaian ASN, maka penambahan SDM termasuk wamen tidak menjadi sebuah urgensi pemerintah. </p>
<h2>Kurang ada niat</h2>
<p>Jika alasan penunjukkan wamen, staf khusus, dan staf ahli adalah kurangnya kompetensi dalam birokrasi Indonesia, maka pemerintah perlu mengidentifikasikan atau memetakan jabatan yang ada lalu meninjau orang-orang yang perlu dimutasi atau diganti. </p>
<p>Pemerintah dapat memperkuat posisi strategis aktor-aktor yang sudah ada. Jika memang kompetensi kurang, maka penambahan dimungkinkan.</p>
<p>Namun, jika memang wamen sangat diperlukan, maka Jokowi perlu memperjelas kembali pembagian tugas dan fungsi mereka. Jangan sampai tambahan berbagai lapis jabatan termasuk wamen akhirnya tidak membuahkan dampak signifikan. </p>
<p>Saat ini pembedaan tugas antara jabatan wamen, staf ahli maupun staf khusus belum rinci. Tak jarang jabatan-jabatan tersebut menimbulkan tumpang tindih fungsi dan pembagian tugas. </p>
<p>Terakhir, Jokowi juga perlu mengedepankan evaluasi kinerja untuk meninjau apakah kinerja para wamen efektif atau tidak. </p>
<p>Lima tahun bukanlah waktu yang panjang mengingat berbagai program dan target yang tertuang dalam <a href="https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2028%20Juni%202019.pdf">Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</a>. Jokowi perlu memanfaatkan waktu yang ada ini dengan baik dan mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan elite politik.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/127440/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Vunny Wijaya tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Setelah mengangkat 12 wakil menteri, Jokowi disebut akan menambah 6 lagi. Komitmen penyederhanaan birokrasi Jokowi layak dipertanyakan.Vunny Wijaya, Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian InstituteLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1257392019-10-23T13:49:18Z2019-10-23T13:49:18ZDuet Nadiem Makarim dan Bambang Brodjonegoro: andalan Jokowi untuk wujudkan riset kelas dunia<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/298502/original/file-20191024-170453-lc2eve.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Tugas berat merevolusi pendidikan tinggi menanti Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru.</span> <span class="attribution"><span class="source">Shutterstock</span></span></figcaption></figure><p>Presiden Joko “Jokowi” Widodo baru saja mengumumkan <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191021075434-32-441381/daftar-lengkap-menteri-kabinet-indonesia-maju-jokowi">susunan kabinet untuk periode 2019-2024</a>. Kali ini, Jokowi menamainya Kabinet Indonesia Maju.</p>
<p>Untuk urusan riset dan pendidikan tinggi, Jokowi memutuskan untuk tidak lagi menggabungnya dalam satu unit kementerian - sebelumnya di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Urusan pendidikan tinggi sekarang dikembalikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).</p>
<p>Jokowi menunjuk pendiri Gojek, Nadiem Makarim sebagai <a href="https://tekno.kompas.com/read/2019/10/23/09431827/profil-menteri-pendidikan-nadiem-makarim-lulusan-harvard-yang-dirikan-gojek?page=all">Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</a>.</p>
<p>Sedangkan Bambang Brodjonegoro, mantan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada kabinet Jokowi periode pertama, <a href="https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/23/152639865/profil-bambang-brodjonegoro-menristek-dan-kepala-badan-riset-inovasi">didaulat menjadi Menteri Riset dan Teknologi</a> dan juga Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). </p>
<p>Jokowi sepertinya ingin bereksperimen dengan mengkombinasikan seorang yang benar-benar tidak punya pengalaman birokratis di pemerintahan dengan seorang birokrat berpengalaman.</p>
<p>Selain itu, Jokowi tampaknya berjudi dengan menjodohkan Nadiem dengan Bambang dalam sebuah misi tidak mudah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dan riset nasional. </p>
<p>Kami menanyakan para ahli untuk menjelaskan bagaimana mereka membaca penunjukan Nadiem dan Bambang, serta tantangan yang dihadapi keduanya dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan riset di Indonesia.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/jokowi-tunjuk-nadiem-makarim-jadi-mendikbud-pentingnya-libatkan-pendiri-gojek-untuk-urai-birokrasi-pendidikan-125729">Jokowi tunjuk Nadiem Makarim jadi Mendikbud: pentingnya libatkan pendiri Gojek untuk urai birokrasi pendidikan</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Nadiem, perjudian yang menarik</h2>
<p><strong>Fajri Siregar - Kandidat doktor antropologi dan sejarah sains di <em>University of Amsterdam</em></strong></p>
<p>Secara keahlian, sebenarnya Nadiem sangat tidak sesuai dengan area perannya yaitu pendidikan, tapi apabila mempertimbangkan tujuan Jokowi bisa jadi masuk akal.</p>
<p>Jokowi memilih Nadiem karena beliau ingin mendorong agar pendidikan bisa selaras dengan masyarakat digital, perkembangan teknologi, dan juga kebutuhan pasar. </p>
<p>Nadiem dengan latar belakang bisnis pasti bisa mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul dan sesuai kebutuhan pasar. Nadiem dianggap lebih paham seperti apa SDM yang dibutuhkan.</p>
<p>Penunjukan beliau perlu diapresiasi karena ini terobosan. Tapi, wajar apabila masyarakat kritis dan skeptis karena kita tidak boleh lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal kerja dan lapangan pekerjaan.</p>
<p>Bisa dibilang, penunjukkan Nadiem ini adalah perjudian yang menarik. </p>
<p>Dengan pemisahan riset dengan pendidikan tinggi, ada kemungkinan terjadi ketidak-konsistenan perencanaan maupun implementasi program. Lima tahun terakhir keduanya bidang digabung dalam satu kementerian dengan tujuan untuk mendekatkan sektor industri dan bisnis dengan pendidikan tinggi. Harapannya riset-riset yang dilakukan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan.</p>
<p>Jadi, mungkin sekarang yang dikejar adalah kesinambungannya dalam hal muatan pendidikannya.</p>
<p>Untungnya Kemenristek dipimpin Pak Bambang. Beliau sudah tahu tentang rencana pembangunan dan juga riset yang harus diprioritaskan untuk mencapai misi pembangungan. Hal ini mudah-mudahan menjadikan segalanya lebih efisien.</p>
<p>Beliau juga akan memimpin BRIN yang kita juga <a href="https://katadata.co.id/berita/2019/09/17/brin-diharapkan-berfungsi-mirip-bappenas">masih menunggu bentuknya seperti apa</a>.</p>
<p>Namun pengalaman beliau di lingkup eksekutif selama 5 tahun terakhir semoga mempercepat dan menyelaraskan agenda riset dengan agenda pembangunan.</p>
<p>Saya berharap Pak Bambang bisa mempercepat realisasi rencana <a href="https://nasional.kontan.co.id/news/jadi-menristekkepala-brin-bambang-brodjonegoro-akan-kelola-dana-abadi-riset">Dana Abadi Riset</a> karena beliau paham masalah perencanaan keuangan, perencanaan pembangunan, dan tantangan yang dihadapi dunia riset. </p>
<p>Mudah-mudahan beliau dapat meningkatkan koordinasi antar lembaga, membuat perencanaanya lebih efektif, termasuk penyederhanaan skema perencanaan pendanaan riset.</p>
<h2>Perguruan tinggi berbasis inovasi</h2>
<p><strong>Chairil Abdini - Pengajar kebijakan publik di Universitas Indonesia, dan Sekretaris Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (<em>AIPI</em>)</strong></p>
<p>Bambang Soemantri Brojonegoro adalah seorang ekonom yang sangat memahami pentingnya riset, teknologi dan inovasi bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.</p>
<p>Sejak menjabat sebagai menteri keuangan di periode pertama Presiden Jokowi, beliau memberikan perhatian yang tinggi terhadap riset dan penguasaan teknologi.</p>
<p>Beliau mendukung dibentuknya <a href="https://www.dipi.id">Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (<em>DIPI</em>)</a> sebagai lembaga independen pendanaan riset. Kini DIPI sudah menjalin kerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (<em>LPDP</em>) dalam pendanaan kolaborasi riset antara peneliti Indonesia dan dunia.</p>
<p>Semula, tujuan penggabungan urusan pendidikan tinggi ke dalam Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dilakukan agar terjadi keterkaitan yang erat antara perguruan tinggi dan kegiatan riset sehingga bisa melahirkan universitas berbasis riset.</p>
<p>Bahkan, harapannya lebih jauh lagi yaitu membentuk universitas yang membangun jiwa <em>entrepreneurship</em> dengan mengaitkan perguruan tinggi dan pengembangan inovasi seperti di Stanford University, MIT, dan Harvard University di Amerika Serikat. </p>
<p>Sayangnya, dalam perjalanannya ekosistem penggabungan ristekdikti belum mampu bersinergi karena kebijakan dan program ristek dan dikti diatur oleh ketentuan perundang-undangan secara terpisah termasuk ketentuan penganggarannya.</p>
<p>Penunjukan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang membawahi pendidikan tinggi diharapkan mampu mendorong tumbuhnya universitas yang mengembangkan jiwa <em>entrepreneurship</em>. </p>
<p>Nadiem tentunya memiliki bekal dan memahami betul ekosistem riset dan inovasi di tempat beliau studi di Harvard.</p>
<p>Kedepannya, paling tidak ada 5 hal yang perlu diperhatikan Nadiem dan Bambang dalam memajukan kualitas pendidikan dan riset Indonesia.</p>
<ol>
<li>Meningkatkan keahlian peneliti dan guru besar.</li>
<li>Mewujudkan akses yang terbuka terhadap pengetahuan.</li>
<li>Membuka rekrutmen dosen dan peneliti terbaik dari negara lain.</li>
<li>Mewujudkan otonomi perguruan tinggi agar lebih fleksibel dalam mengelola pendidikan tinggi dan penelitian.</li>
<li>Menumbuhkan budaya kompetisi tidak hanya dalam rekrutmen dosen dan peneliti tetapi juga dalam memperoleh pendanaan riset termasuk membuka kehadiran perguruan tinggi asing di Indonesia. </li>
</ol>
<h2>Mewujudkan pendanaan berkelanjutan</h2>
<p><strong>Berry Juliandi - Peneliti biologi di Institut Pertanian Bogor, dan Sekretaris Jenderal Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI)</strong></p>
<p>Pemisahan urusan pendidikan tinggi dari Kemenristekdikti dan kembali pada Kemendikbud diharapkan mampu memperkuat ekosistem riset di Indonesia.</p>
<p>Kemenristek bisa fokus pada pencarian, penguasaan dan pengembangan sains serta penerapannya. </p>
<p>Sedangkan Kemendikbud bisa lebih fokus pada peran pemberdayaan proses pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia terutama talenta mereka.</p>
<p>Pak Bambang sendiri adalah seorang akademisi dan birokrat yang mumpuni. </p>
<p>Beliau sudah sangat paham seluruh lanskap ekosistem riset di Indonesia. Pengalamannya sebagai menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada kabinet Jokowi periode sebelumnya akan membantunya membuat kebijakan yang holistik dan bisa diimplementasikan. </p>
<p>Pengalamannya sebagai menteri keuangan juga akan sangat membantu pengelolaan dana penelitian terutama dana abadi. Koordinasi penyaluran dana yang melibatkan dua kementerian diharap berjalan lancara karena pengalamannya di kementerian keuangan. </p>
<p>Salah satu tantangan besar yang dihadapi Pak Bambang dan Nadiem adalah pembenahan ekosistem riset. </p>
<p>Proses pembenahan itu termasuk pengembangan lembaga-lembaga riset dan pemberdayaan aktor-aktornya juga perbaikan <a href="https://theconversation.com/setelah-uu-sisnas-iptek-keluar-pemerintah-diminta-terapkan-aturan-main-baru-yang-tidak-hambat-riset-internasional-123275">kualitas manajemen riset dari hulu hingga hilir</a> termasuk dukungan pendanaan berkelanjutan.</p>
<p>Keduanya diharapkan mampu memaksimalkan sumber daya yang ada dan menerapkan berbagai visi seperti pendanaan riset berkelanjutan yang kompetitif.</p>
<p>Kombinasi keduanya juga diharapkan bisa memastikan <a href="https://theconversation.com/mencari-model-pendanaan-riset-yang-lebih-baik-bagi-indonesia-belajar-dari-singapura-122265">dinamika <em>triple helix</em></a> antara akademisi, industri, dan pemerintah dalam mewujudkan kebijakan dan inovasi berbasis riset hadir lebih kokoh.</p>
<p>Oleh sebab itu pengelolaan dana riset termasuk dana abadi, dan optimalisasi peran lembaga seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional menjadi sangat vital.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/125739/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Para penulis tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi di luar afiliasi akademis yang telah disebut di atas.</span></em></p>Kami menanyakan para ahli untuk menjelaskan tantangan yang menanti Nadiem Makairm dan Bambang Brodjonegoro dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan riset di Indonesia.Fajri Siregar, PhD Candidate, University of AmsterdamBerry Juliandi, Lecturer in Biology, Head of Veterinary Stem Cells Laboratory (PPSHB-IPB), IPB UniversityChairil Abdini, Lecturer in Public Policy and Decision Analysis, Universitas IndonesiaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1257292019-10-23T08:16:44Z2019-10-23T08:16:44ZJokowi tunjuk Nadiem Makarim jadi Mendikbud: pentingnya libatkan pendiri Gojek untuk urai birokrasi pendidikan<p>Presiden Joko “Jokowi” Widodo <a href="https://nasional.kompas.com/read/2019/10/23/08390131/nadiem-makarim-ditunjuk-jadi-menteri-pendidikan-dan-kebudayaan">telah resmi melantik pemilik dan pendiri Gojek Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</a> dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.</p>
<p>Penunjukan Nadiem mengejutkan banyak pihak. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang presiden menunjuk pelaku usaha yang fokus pada bisnis digital untuk menjadi bagian dari pemerintahannya.</p>
<p>Jokowi, yang mempunyai latar belakang pengusaha furnitur di Solo, Jawa Tengah, selalu berusaha melibatkan sosok pengusaha dalam pemerintahannya. Ini dapat dilihat dengan keputusannya memilih Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam kabinet periode sebelumnya. Sebelum menjadi menteri, Susi adalah seorang pengusaha bisnis perikanan dan penerbangan. <a href="https://www.tribunnews.com/nasional/2019/10/23/susi-pudjiastuti-beri-selamat-atas-pelantikan-kabinet-indonesia-maju-netizen-ucapkan-terima-kasih">Susi</a> tidak lagi menjabat menjadi menteri untuk periode yang sekarang. </p>
<p>Melibatkan tokoh pengusaha dan <em>entrepreneur</em> tampaknya merupakan upaya Jokowi untuk meningkatkan kinerja pemerintah dengan mengurai sistem birokrasi pemerintahan yang terlalu berbelit. </p>
<p>Kali ini dengan menunjuk Nadiem, Jokowi tampaknya ingin membenahi birokrasi sistem pendidikan Indonesia yang ketinggalan zaman dan terlalu birokratis dengan sosok yang inovatif dan kreatif.</p>
<h2>Mengapa Nadiem?</h2>
<p>Nadiem menciptakan Gojek yang menyediakan layanan transportasi daring pada tahun 2010. Di bawah kepimpimpinannya, Gojek menjadi salah satu start-up terbesar di Indonesia dengan nilai diperkirakan mencapai <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-21/gojek-co-founder-resigns-ceo-post-to-join-new-indonesian-cabinet">US$ 10 miliar</a>. </p>
<p>Penunjukkan lulusan Harvard University yang baru berusia 35 tahun tersebut diharapkan memberi udara segar untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia yang saat ini terhambat oleh sistem birokrasi yang usang.</p>
<p>Sistem pendidikan Indonesia merupakan terbesar <a href="https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/world-bank-and-education-in-indonesia">ke-empat di dunia</a> tapi kualitasnya merupakan salah satu yang terburuk. <a href="http://www.oecd.org/pisa/publications/">Laporan PISA terbaru</a> menunjukkan Indonesia masuk ke dalam jajaran 10 negara dengan performa pendidikan terburuk. Kualitas pendidikan di Indonesia masih lebih buruk dibandingkan Meksiko, Kolombia, dan Thailand. </p>
<p>Salah satu tantangan terbesar pendidikan di Indonesia adalah menghadapi sistem birokrasi yang tumpang tindih. Dosen sering kali dihadapkan pada proses administrasi yang rumit yang menghambat tugas-tugas utama keilmuannya. </p>
<p>Kehadiran sosok Nadiem diharapkan bisa memberikan terobosan-terobosan baru yang inovatif, solutif, dan belum terpikir oleh birokrat-birokrat sebelumnya dalam memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia.</p>
<p>Pengalaman Nadiem dalam bidang teknologi informasi juga akan bermanfaat dalam pembangunan sistem digital yang tampaknya sudah diadopsi oleh hampir semua badan pendidikan di tingkat global. Di bawah Nadiem, pembaruan sistem digital bagi pendidikan Indonesia diharapkan bisa berjalan mulus. </p>
<p>Karakter wirausahawan dalam bidang digital yang berani mengambil risiko dan suka berkolaborasi diharapkan juga berkontribusi terhadap pengembangan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan riset-riset berkualitas, inovatif, dan menjawab isu kekinian. </p>
<p>Dengan keberhasilan Nadiem mengembangkan operasi Gojek ke <a href="https://www.straitstimes.com/singapore/transport/go-jek-launches-beta-version-of-app-in-singapore">Singapura</a>, <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2018/09/12/go-jek-kicks-off-maiden-operation-in-vietnam.html">Vietnam</a>, dan <a href="http://techcrunch.com/2019/01/18/gojek-coins-ph-philippines/">Filipina</a> diharapkan Indonesia juga bisa memanfaatkan jejaring internasional Nadiem untuk bisa terus mengembangkan kualitas pendidikan Indonesia ke tingkat global. </p>
<p>Nadiem yang didaulat sebagai <a href="https://tekno.tempo.co/read/825849/nadiem-terima-penghargaan-asian-of-the-year/full&view=ok">“<em>Asian of The Year</em>” oleh media terkemuka Singapura <em>The Strait Times</em> tahun 2016</a> karena kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan sektor informal dan membantu kehidupan masyarakat sehari-hari diharapkan membawa perubahan terhadap kualitas kesejahteraan dan pemberdayaan guru-guru, khususnya tenaga honorer. </p>
<h2>Apakah bertahan lama?</h2>
<p>Dalam sejarah birokrasi Indonesia, keterlibatan pengusaha atau <em>entreprenuer</em> sayangnya tidak bertahan lama.</p>
<p>Beberapa menteri yang berlatar belakang bisnis banyak yang tidak memperpanjang posisi jabatannya.</p>
<p>Contoh yang paling dekat adalah mantan menteri kelautan dan perikanan Susi yang sudah tidak menjabat. </p>
<p>Sebelum itu ada pengusaha media Dahlan Iskan yang pernah menjabat posisi menteri di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau hanya menjabat <a href="https://www.liputan6.com/bisnis/read/731475/dahlan-iskan-2-tahun-jadi-menteri-serasa-lama-apalagi-5-tahun">selama dua tahun dari masa jabatan lima tahun</a>. </p>
<p>Selain itu ada Rachmat Gobel, seorang pengusaha dan pemilik perusahaan elektronik National Gobel Group, <a href="https://news.detik.com/berita/d-4727536/profil-rachmat-gobel-dulu-dicopot-dari-menteri-kini-awasi-jokowi">yang hanya menjabat satu tahun sebagai menteri perdagangan</a> di bawah Jokowi. </p>
<p>Para pengusaha ini tidak dapat bertahan lama mungkin disebabkan karena mereka harus berhadapan dengan budaya birokrasi yang tidak sesuai dengan jiwa <em>entrepreneurship</em> mereka yang cenderung bersifat praktis.</p>
<p>Kita lihat nanti apakah Nadiem bisa bertahan lama di kabinet Jokowi?</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/125729/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Freddy H. Istanto adalah Direktur Sjarikat Poesaka Soerabaia (Surabaya Heritage Society)</span></em></p>Dengan menunjuk bos Gojek Nadiem Makarim, Jokowi tampaknya ingin membenahi birokrasi sistem pendidikan Indonesia.Freddy H. Istanto, Dosen di Fakultas Industri Kreatif, Universitas CiputraLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.