tag:theconversation.com,2011:/ca-fr/topics/pajak-42636/articlesPajak – La Conversation2024-03-18T01:07:20Ztag:theconversation.com,2011:article/2259962024-03-18T01:07:20Z2024-03-18T01:07:20ZCek Fakta: Airlangga klaim makan siang gratis tak akan sebabkan pembengkakan defisit anggaran. Benarkah?<blockquote>
<p>“Kebutuhan anggaran program makan siang gratis sudah diperhitungkan dalam rencana defisit dalam RAPBN 2025, yakni di kisaran 2,48-2,8% terhadap produk domestik bruto (PDB). Bujet defisit (APBN 2025) hampir sama dengan tahun ini, 2,48-2,8%, jadi realistis.”</p>
<p>– Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menyampaikannya di kantornya di Jakarta pada Senin, 26 Februari 2024.</p>
</blockquote>
<p>Airlangga membantah peringatan bahwa program makan siang gratis akan menambah beban utang pemerintah. Sebab, menurutnya, peningkatan anggaran belanja tidak diikuti kenaikan pendapatan negara.</p>
<p>Untuk menganalisis klaim Airlangga tersebut, <em>The Conversation Indonesia</em> menghubungi Hasran, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS).</p>
<h2>Anggaran pasti membengkak</h2>
<p>Klaim Airlangga salah.</p>
<p>Aanggaran tetap akan mengalami pembengkakan karena penerimaan pajak dan pengurangan belanja pemerintah belum tentu menutup keseluruhan anggaran program makan siang. </p>
<p>Untuk membiayai anggaran makan siang gratis sebesar Rp410 triliun per tahun, pemerintah kemungkinan akan melakukan dua hal:</p>
<p><strong>1. Menaikkan Penerimaan Pajak Negara</strong></p>
<p>Sumber utama penerimaan pajak adalah pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nila (PPN) yang diberlakukan untuk transaksi jual berli barang. </p>
<p>Berkaca dari <a href="https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/46a5372a-ddbc-4b8e-be87-6ea95d2f72a5/BUKU-II-Nota-Keuangan-RAPBN-TA-2024.pdf?ext=.pdf">tahun 2022</a>, peningkatan PPN sebesar 1% akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp100 triliun. Hal yang sama berlaku jika pemerintah menaikkan PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025. Namun, peningkatan ini belum cukup menutup pengeluaran untuk makan siang gratis.</p>
<p>Menaikkan penerimaan pajak juga dapat dilakukan dengan meningkatkan penerimaan PPh. Namun, ini mengharuskan pertumbuhan positif di sektor-sektor manufaktur dan jasa. Karena pertumbuhan ini akan sulit dipastikan oleh pemerintah, penerimaan PPh juga kemungkinan besar tidak akan mampu menutup anggaran makan siang gratis. </p>
<p><strong>2. Relokasi APBN dari beberapa pos pengeluaran pemerintah</strong></p>
<p>Ini juga berarti alokasi APBN beberapa instansi pemerintah akan dikurangi. Pemangkasan belanja pemerintah mungkin terjadi tetapi tidak dalam jumlah besar karena pendekatan seperti ini hanya dilakukan ketika indonesia sedang berada dalam masa kontraksi ekonomi, bukan saat ekonomi stabil. </p>
<p>Dengaan demikian, apabila pemerintah masih tetap dengan rencana program makan siang gratis berbiaya ratusan triliun tersebut, maka APBN akan mengalami pembengkakan defisit yang kemungkinan akan melebihi <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Details/137323/uu-no-2-tahun-2020">batas maksimal 3%</a>.</p>
<p><em>Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/225996/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
Airlangga Hartarto membantah bahwa rencana program makan siang gratis akan membuat anggaran negara semakin minus. Benarkah?Anggi M. Lubis, Business + Economy EditorNurul Fitri Ramadhani, Politics + Society Editor, The Conversation IndonesiaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2207842024-01-11T06:11:37Z2024-01-11T06:11:37ZAturan baru pajak karyawan: langkah penyederhanaan penghitungan pajak?<p>Presiden Joko “Jokowi” Widodo baru-baru ini mengumumkan kebijakan terkait perubahan dalam aturan pajak, terutama yang terkait dengan pajak penghasilan (PPh) pasal 21.</p>
<p>Kebijakan ini diwujudkan melalui <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Details/274247/pp-no-58-tahun-2023">Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023</a> mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan tersebut diundangkan pada 27 Desember 2023.</p>
<p>Peraturan yang ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam penghitungan pajak terutang ini sudah mulai berlaku tanggal 1 Januari 2024.</p>
<p>Seperti apa penjelasan tentang peraturan baru ini?</p>
<p>Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami berbincang dengan Anis Al Rosjidi, dosen dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia (UII).</p>
<p>Anis mengatakan peraturan ini tidak terlalu berdampak kepada pekerja karena ini hanya penyederhanaan dalam kategorisasi wajib pajak. Peraturan Pemerintah ini akan memungkinkan adanya perbedaan cara memotong pajak di akhir tahun.</p>
<p>Anis menambahkan, anggapan masyarakat bahwa peraturan pemerintah ini adalah jenis pajak baru adalah hal yang perlu diluruskan dan tidak mengubah tarif pajak. Aturan baru ini hanya mengkategorikan jenis-jenis wajib pajak dan hanya membuat perhitungan pajak di akhir tahun akan berbeda dibanding aturan sebelumnya.</p>
<p>Simak obrolan lengkapnya hanya di <em>SuarAkademia</em> – ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/220784/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
Presiden Joko “Jokowi” Widodo baru-baru ini mengumumkan kebijakan terkait perubahan dalam aturan pajak, terutama yang terkait dengan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Kebijakan ini diwujudkan melalui Peraturan…Muammar Syarif, Podcast ProducerLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2134652023-09-14T02:43:23Z2023-09-14T02:43:23ZPungutan pajak dari judi ‘online’: solusi atau masalah baru?<iframe style="border-radius:12px" src="https://open.spotify.com/embed/episode/3KWwoYdTBonaIMgHBiad71?utm_source=generator&theme=0" width="100%" height="152" frameborder="0" allowfullscreen="" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy"></iframe>
<p>Pembicaraan mengenai wacana pungutan pajak pada permainan judi <em>online</em> sedang hangat diperbincangkan masyarakat. Perbincangan ini muncul setelah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengaku menerima usulan dari berbagai pihak untuk memberlakukan pungutan pajak judi <em>online</em>.</p>
<p>Dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI yang diselenggarakan tanggal 4 September 2023 yang lalu, Menkominfo menjelaskan alasan dari wacana tersebut agar uang dari Indonesia tak lari ke negara lain. Menkominfo juga mengklaim Indonesia sebagai satu satunya negara yang tidak melegalkan judi.</p>
<p>Wacana pengenaan pajak terhadap judi <em>online</em> dianggap memiliki potensi besar untuk memberi pendapatan kepada negara. Menurut <a href="https://nasional.tempo.co/read/1764466/ppatk-sebut-perputaran-uang-judi-online-pada-2022-capai-rp-81-triliun">data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)</a>, perputaran uang melalui transaksi judi <em>online</em> terus meningkat signifikan dari tahun ke tahun dan nilainya pada 2022 mencapai 81 triliun rupiah.</p>
<p>Apakah ini adalah wacana yang bisa diterapkan oleh pemerintah Indonesia? Apakah wacana ini patut untuk dipertimbangkan?</p>
<p>Dalam episode <em>SuarAkademia</em> terbaru, kami berbicara dengan Nailul Huda, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).</p>
<p>Huda mengatakan wacana pemberian pajak pada permainan judi <em>online</em> justru malah akan menyesatkan masyarakat. Selain sudah ada <a href="https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-judi-online-cl7026/">pasal 303 KUHP</a> yang melarang praktik perjudian, wacana pemberian pajak ini juga berpotensi memberikan kerugian untuk masyarakat dari berbagai aspek.</p>
<p>Meskipun memiliki potensi pendapatan pajak yang besar, Huda berpendapat wacana ini tidak sebaiknya dipertimbangkan untuk didiskusikan menjadi sebuah kebijakan. Menurut Huda, pemerintah sebaiknya memikirkan bagaimana caranya bisa menghentikan peredaran judi <em>online</em> yang semakin masif.</p>
<p>Simak episode selengkapnya di <em>SuarAkademia</em> - ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/213465/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
Pemberian pajak pada permainan judi _online_ justru malah akan menyesatkan masyarakat karena judi sendiri adalah tindakan ilegal.Muammar Syarif, Podcast ProducerLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2009452023-03-09T06:18:04Z2023-03-09T06:18:04Z1 triliun dolar yang tersembunyi: semakin melambungnya aliran keuntungan perusahaan multinasional ke surga pajak<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/514402/original/file-20230309-16-9ll3ha.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=0%2C8%2C6000%2C3979&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Berada di Bahama rasanya seperti di surga, apalagi bagi perusahaan multinasional yang menghindari membayar pajak.</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://unsplash.com/photos/UNFK2n_igbo">Trent Erwin/Unsplash</a>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY</a></span></figcaption></figure><p>Sekitar satu dekade yang lalu, negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia sepakat untuk <a href="https://www.oecd.org/g20/summits/los-cabos/">menindak penyalahgunaan <em>tax havens</em> atau surga pajak (wilayah pemberi suaka pajak)</a> oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Kesepakatan ini menghasilkan <a href="https://doi.org/10.1787/23132612">15 poin rencana aksi</a> untuk membendung praktik yang melindungi sebagian besar keuntungan perusahaan dari otoritas pajak.</p>
<p>Namun, berdasarkan estimasi kami, rencana aksi tersebut tak membuahkan hasil. Alih-alih mengekang penggunaan <em>tax havens</em> - seperti Bahama dan Kepulauan Cayman yang tarif pajaknya sangat rendah atau bahkan tidak ada - permasalahan malah semakin pelik.</p>
<p><a href="https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2022/254-6">Perhitungan kami</a> menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di dunia mengalihkan hampir US$ 1 triliun (Rp 15.436 triliun) keuntungan mereka ke surga pajak pada 2019. Angka ini naik dari $616 miliar pada 2015, setahun sebelum <a href="https://doi.org/10.1787/23132612">rencana aksi surga pajak global</a> diterapkan oleh kumpulan negara yang tergabung dalam G20.</p>
<p><a href="https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2022/254-6">Dalam penelitian terbaru</a>, kami menghitung laba berlebih yang dilaporkan di <em>tax havens</em>, tapi tak dapat dijelaskan oleh aktivitas ekonomi biasa seperti ketenagakerjaan dan pabrik-pabrik di negara tersebut. Temuan kami – detailnya dapat diakses <a href="https://missingprofits.world">di database publik kami</a>, lengkap dengan data dan peta interaktif – menunjukkan adanya pola pergeseran artifisial catatan laba yang mencolok oleh korporasi ke surga pajak. Praktik ini berlangsung sejak dekade 1980-an. </p>
<h2>Penindakan global</h2>
<p>Pada Juni 2012, dunia memulai upaya mengekang praktik penghindaran pembayaran pajak oleh korporasi melalui pemanfaatan <em>tax havens</em>. Ketika itu, dalam <a href="https://www.oecd.org/g20%20/summits/los-cabos/">pertemuan G20 di Los Cabos, Meksiko</a>, para pemimpin dunia bersepakat untuk mengambil tindakan.</p>
<p>Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), kelompok 37 negara yang perekonomiannya berorientasi pasar, <a href="https://doi.org/10.1787/23132612">mengembangkan 15 langkah konkret</a> yang dipercaya dapat mengurangi praktik penghindaran pajak korporasi secara signifikan. Ini termasuk membuat seperangkat aturan pajak internasional dan menindak praktik pajak yang berbahaya.</p>
<p>Pada 2015, G20 secara resmi mengadopsi rencana aksi tersebut dan penerapannya pun dimulai di penjuru dunia setahun setelahnya.</p>
<p>Selain itu, setelah bocornya <a href="https://www.icij.org/investigations/panama-papers/">Panama Papers</a> dan <a href="https://www.icij.org/investigations/paradise-papers%20/">Paradise Papers</a> – yang menyoroti praktik penghindaran pajak oleh perusahaan – amarah publik menyebabkan <a href="https://www.irs.gov/newsroom/tax-cuts-and-jobs-act-a-comparison-for-%20bisnis">pemerintah di Amerika Serikat (AS)</a> dan Eropa untuk memulai upaya mereka sendiri dengan menurunkan insentif bagi mereka yang mengalihkan labanya ke surga pajak.</p>
<h2>Melonjaknya pengalihan keuntungan</h2>
<p><a href="https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2022/254-6">Penelitian kami</a> menunjukkan bahwa upaya-upaya ini hanya berdampak kecil. </p>
<p>Kami menemukan bahwa pada 2019, bisnis-bisnis multinasional terbesar di dunia mengalihkan 37% keuntungan – atau $969 miliar – yang mereka peroleh di luar negara asal mereka ke surga pajak. Persentase ini naik dari sekitar 20% pada 2012, ketika para pemimpin G20 bertemu di Los Cabos dan bersepakat untuk mengambil tindakan.</p>
<p>Pada 1970-an, pengalihan keuntungan tersebut hanya bertengger di kisaran 2%. Alasan utama dibalik lonjakan besar tersebut adalah pertumbuhan industri penghindaran pajak pada tahun 1980-an dan kebijakan AS untuk mempermudah pengalihan keuntungan dari negara dengan pajak tinggi ke surga pajak.</p>
<p><iframe id="wP1wk" class="tc-infographic-datawrapper" src="https://datawrapper.dwcdn.net/wP1wk/3/" height="400px" width="100%" style="border: none" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Kami juga memperkirakan bahwa sebagai akibatnya, negara-negara kehilangan pemasukan pajak yang nilainya setara 10% dari total pendapatan perusahaan pada 2019. Pada 1970-an, angka ini kurang dari 0,1%.</p>
<p>Pada 2019, total kerugian pajak pemerintah secara global mencapai $250 miliar. Perusahaan-perusahaan multinasional asal AS menyumbang sekitar setengahnya, diikuti oleh Inggris dan Jerman.</p>
<p><iframe id="FUJ51" class="tc-infographic-datawrapper" src="https://datawrapper.dwcdn.net/FUJ51/4/" height="400px" width="100%" style="border: none" frameborder="0"></iframe></p>
<h2>Pajak minimum global</h2>
<p>Bagaimana para pembuat kebijakan bisa memperbaiki hal ini?</p>
<p>Sejauh ini, negara-negara di dunia mencoba menyelesaikan persoalan ini dengan memotong atau menghapus pajak perusahaan, meskipun dengan cara yang sangat bertahap. Dalam 40 tahun terakhir, tarif pajak perusahaan global <a href="http://globaltaxation.world/">turun dari 23% menjadi 17%</a>. </p>
<p>Pada saat yang sama, pemerintah negara-negara cenderung mengandalkan <a href="https://gabriel-zucman.eu/files/PikettySaezZucman2022RKT.pdf">pajak konsumsi</a> yang bersifat regresif (tetap tanpa memperhatikan nominal aset yang dikenai pajak) dan cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan.</p>
<p>Namun, akar dari pengalihan keuntungan adalah insentif yang diberikan oleh negara surga pajak, seperti tarif pajak perusahaan yang rendah atau pengenaannya yang lunak. Menurut perkiraan kami, jika negara-negara dapat menyepakati <a href="https://www.jstor.org/stable/24437292">tarif minimum global untuk pajak perusahaan</a> dari, katakanlah 20%, masalah pengalihan keuntungan akan sebagian besar hilang dan suaka pajak pun akan lenyap.</p>
<p>Mekanisme ini persis yang ditandatangani lebih dari <a href="https://www.oecd.org/newsroom/130-countries-and-jurisdictions-join-bold-new-framework-for-international-%20tax-reform.htm">130 negara pada 2021</a>, dengan penerapan pajak minimum 15% yang akan dimulai pada 2024 di Uni Eropa, Inggris, Jepang, Indonesia, dan banyak negara lainnya. Meskipun <a href="https://apnews.com/article/russia-ukraine-biden-poland-2577a450b3cb18f325d61e9920e2593d">Pemerintahan Joe Biden di AS telah membantu mempelopori</a> upaya global untuk menerapkan pajak, AS <a href="https://www.politico.com/news/2022/07/15/manchin-rejects-global-tax-plan-00046103">sendiri belum mampu</a> meloloskan undang-undangnya lewat kongres.</p>
<p>Riset kami menyarankan perlunya menerapkan jenis reformasi pajak demi mengembalikan keuntungan perusahaan yang semakin besar mengalir ke surga pajak – alih-alih dikenai pajak oleh pemerintah tempat mereka beroperasi dan mendulang uang.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/200945/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Ludvig Wier juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Kementerian Keuangan Denmark, memegang gelar PhD dari Universitas Kopenhagen dan melakukan penelitian untuk UNU-WIDER, yang menyediakan dana untuk penelitian dasar dalam artikel ini. Pandangan yang diungkapkan dalam tulisan ini adalah milik penulis, dan tidak mencerminkan pandangan Kementerian Keuangan Denmark, UNU-WIDER, United Nations University, maupun donor program/proyeknya. Semua data tersedia secara daring di <a href="https://missingprofits.world">https://missingprofits.world</a>.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Gabriel Zucman menerima dana dari Stone Foundation, Carnegie Foundation, European Research Council, dan European Commission grant TAXUD/2020/DE/326.</span></em></p>Penelitian baru menunjukkan bahwa perusahaan mengalihkan catatan keuntungan mereka ke surga pajak, meskipun telah ada upaya global untuk menindak praktik tersebut.Ludvig Wier, External Lecturer of Economics, University of CopenhagenGabriel Zucman, Associate Professor of Economics, University of California, BerkeleyLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1704532021-10-22T08:49:59Z2021-10-22T08:49:59ZPandora Papers: membedah jurus licik penyembunyian harta oleh orang kaya<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/427987/original/file-20211022-22-1uepz9o.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption"></span> <span class="attribution"><a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY</a></span></figcaption></figure><iframe src="https://open.spotify.com/embed/episode/3sngeLibCAqgcD9ApvN0gD" width="100%" height="232" frameborder="0" allowfullscreen="" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe>
<p>Beberapa waktu lalu, ramai di kalangan publik tentang kasus <a href="https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/global-investigation-tax-havens-offshore/">Pandora Papers</a> yang mengungkap praktik penyembunyian harta di negara surga pajak (<em>tax haven</em>) oleh orang kaya di seluruh dunia. </p>
<p>Investigasi yang dilakukan Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) tersebut memuat 2,9 terabita (TB) data terkait penggelapan pajak yang melibatkan berbagai figur ternama dunia, termasuk dari Indonesia.</p>
<p>Praktik seperti ini <a href="https://www.abc.net.au/news/2021-10-05/offshore-companies-trusts-tax-and-secrecy-explained/100514250">sudah berlangsung lama</a> di dunia – investigasi Panama Papers pada tahun 2016, dan Paradise Papers pada tahun 2017 juga sebelumnya mengungkap hal serupa.</p>
<p>Data global mengungkap bahwa angka penggelapan pajak menyentuh <a href="https://www.washingtonpost.com/us-policy/2020/11/19/global-tax-evasion-data/">US$ 427 milyar (sekitar Rp 6.000 trilyun)</a> setiap tahunnya. Di Indonesia, lembaga advokasi Tax Justice Network memprediksi angkanya mencapai lebih dari <a href="https://taxjustice.net/country-profiles/indonesia/">US$ 4,8 milyar (sekitar Rp 67,8 trilyun)</a> per tahun.</p>
<p>Tapi, sebenarnya bagaimana cara kerja praktik penggelapan pajak dan penyembuyian harta yang dilakukan orang kaya?</p>
<p>Untuk membedahnya, pada episode <a href="https://open.spotify.com/show/2Iqni2kGMzbzeJxvKiTijD?si=23958b596f5c474d"><em>podcast</em> SuarAkademia</a> kali ini, kami ngobrol dengan Nurhastuty Wardhani, peneliti pajak di Universitas Trisakti.</p>
<p>Nurhastuty menceritakan cara kerja perusahaan cangkang (<em>shell company</em>) yang banyak dipakai orang kaya dan perusahaan untuk melarikan kekayaan dari kewajiban perpajakan, dampaknya pada pendapatan negara dan juga masyarakat, serta berbagai strategi global untuk mencegah penggelapan di berbagai negara surga pajak.</p>
<p>Simak episode lengkapnya di <a href="https://open.spotify.com/show/2Iqni2kGMzbzeJxvKiTijD?si=23958b596f5c474d">SuarAkademia</a> – ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/170453/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
Di episode SuarAkademia kali ini, kami ngobrol dengan Nurhastuty Wardhani dari Universitas Trisakti untuk membedah praktik penyembuyian harta di negara surga pajak yang dilakukan orang kaya.Luthfi T. Dzulfikar, Youth + Education EditorLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1613492021-07-21T02:44:37Z2021-07-21T02:44:37ZBagaimana kesepakatan G20 memberi angin segar bagi potensi pajak digital di Indonesia<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/411609/original/file-20210716-19-bfohii.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Ilustrasi konsumen menonton Netflix.</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.pexels.com/photo/netflix-on-an-imac-5082566/">Photo by cottonbro from Pexels</a>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a></span></figcaption></figure><p>Pemerintah Indonesia saat ini berjuang untuk menggenjot penerimaan negara melalui pajak untuk menutupi defisit anggaran karena penanganan COVID-19. </p>
<p>Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bisa menambah pajak terhadap produk dan layanan digital untuk menambah penerimaan negara. </p>
<p>Namun, peraturan perpajakan di bidang ekonomi digital ini merupakan hal baru secara global, termasuk untuk Indonesia.</p>
<p>Untuk itu <a href="https://insight.kontan.co.id/news/negara-anggota-g20-setujui-pajak-multinasional-minimal-15">kesepakatan perpajakan</a> yang dicapai oleh para menteri keuangan negara-negara G20 yang berisi 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia memberi angin segar bagi potensi perpajakan di Indonesia.</p>
<p><a href="https://www.cips-indonesia.org/post/policy-brief-digital-taxation-in-indonesia">Riset</a> kami menunjukkan bahwa pajak digital memang potensial namun selama ini memiliki hambatan karena belum adanya peraturan yang secara jelas mengatur pungutan pajak bagi perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/412342/original/file-20210721-13-1u2lr8f.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/412342/original/file-20210721-13-1u2lr8f.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=450&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/412342/original/file-20210721-13-1u2lr8f.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=450&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/412342/original/file-20210721-13-1u2lr8f.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=450&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/412342/original/file-20210721-13-1u2lr8f.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=566&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/412342/original/file-20210721-13-1u2lr8f.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=566&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/412342/original/file-20210721-13-1u2lr8f.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=566&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Ilustrasi aplikasi over the top (OTT).</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://www.pexels.com/photo/blue-and-white-logo-guessing-game-5426402/">Brett Jordan/Pexels</a>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY</a></span>
</figcaption>
</figure>
<h2>Langkah awal kesepakatan global</h2>
<p>Pertemuan G20 menghasilkan dua kesepakatan penting untuk pajak digital.</p>
<p>Pertama, pengenaan Pajak Penghasilan Badan <a href="https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210713095853-532-666887/g20-sepakat-dukung-tarif-pajak-digital-15-persen">sebesar 15%</a> untuk perusahaan yang yang beroperasi di beberapa negara. Ini artinya perusahaan multinasional harus membayar lebih banyak pajak di mana pun mereka menjual produk atau layanannya. </p>
<p>Saat ini, sebuah perusahaan dapat menghasilkan pendapatan dengan sangat tinggi di negara tertentu tapi terhindar dari pembayaran pajak di negara mereka beroperasi. Ini terjadi karena mereka dapat memilih untuk menempatkan kantor pusat mereka di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dan mengambil keuntungan mereka di sana. </p>
<p>Kedua, selain memberikan ambang batas minimum 15% tersebut, perusahaan-perusahaan yang menghasilkan lebih dari 10% keuntungan dari penjualan produk atau layanan mereka di negara lain harus membayarkan pajak kepada negara tempat mereka beroperasi dan juga negara asal.</p>
<p>Pajak penghasilan bagi perusahaan digital menjadi salah satu incaran pemerintah untuk menambal pemasukan negara yang berkurang karena lesunya ekonomi akibat pandemi COVID-19.</p>
<p>Pemerintah Indonesia belum memberlakukan pajak penghasilan bagi perusahaan digital karena belum ada kesepakatan antarnegara yang mengatur permasalahan ini. </p>
<p>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah Indonesia akan menerapkan pajak digital setelah <a href="https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-beberkan-alasan-pemerintah-belum-menarik-pph-digital">konsensus global dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan G20 disepakati tahun ini</a>.</p>
<p>Pemerintah Indonesia saat ini telah mulai merintis aturan pajak digital yang komprehensif. Sejak Mei tahun lalu, pemerintah Indonesia telah mengenakan pajak pada transaksi elektronik Over The Top (OTT) melalui <a href="https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176114/UU_Nomor_2_Tahun_2020.pdf">UU Nomor 2 Tahun 2020</a> tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.</p>
<p>OTT sendiri adalah perusahaan yang beroperasi di atas jaringan internet, seperti Netflix dan Facebook.</p>
<p>Pajak ini dikenakan kepada penyedia layanan asing dan pedagang asing yang beroperasi melalui sistem elektronik atau biasa disebut <a href="https://www.hukumperseroanterbatas.com/articles/perdagangan-melalui-sistem-elektronik/#:%7E:text=Perdagangan%20melalui%20sistem%20elektronik%20adalah,elektronik%20(%E2%80%9CPMSE%E2%80%9D).">Perdagangan Melalui Sistem Elektronik</a> (PMSE) dan juga kepada perusahaan yang belum berupa <a href="https://accurate.id/bisnis-ukm/pengertian-bentuk-usaha-tetap/#:%7E:text=Bentuk%20usaha%20tetap%20itu%20sendiri,tidak%20didirikan%20dan%20tidak%20bertempat">Bentuk Usaha Tetap</a> (BUT). </p>
<p>Pajak yang dimaksud adalah pajak penghasilan badan yang dikenakan pada penyedia jasa asing. Ada juga pajak pertambahan nilai (PPN) tidak langsung yang dikenakan pada konsumsi transaksi elektronik OTT di Indonesia. </p>
<p>PPN atas transaksi PMSE diatur secara teknis dalam <a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/48%7EPMK.03%7E2020Per.pdf">Peraturan Menteri Keuangan No. 48 Tahun 2020</a>. Turunannya ada dalam <a href="https://pajak.go.id/id/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-12pj2020">Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2020</a> yang menetapkan besaran pajak 10% untuk dikumpulkan dan disetorkan oleh perusahaan dengan sistem elektronik dengan kriteria tertentu mulai Agustus 2020. </p>
<p>Pemerintah Indonesia baru berhasil mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia dengan nilai transaksi dengan minimal Rp 600 juta dan jumlah <em>traffic</em> atau akses di Indonesia sebesar minimal 12.000 per tahun.</p>
<p>Hasilnya cukup lumayan, pemerintah Indonesia mendapatkan pemasukan sekitar <a href="https://nasional.kontan.co.id/news/hingga-mei-2021-penerimaan-ppn-dari-perusahaan-digital-mencapai-rp-201-triliun">Rp 2 triliun dari PPN yang berasal dari pembelian konsumen di 50 perusahaan digital sejak awal Juli 2020 sampai Mei 2021</a>.</p>
<p>Selanjutnya jika pemerintah Indonesia berhasil mengenakan pajak penghasilan maka pundi-pundi yang dihasilkan dari sektor digital pun akan lebih besar lagi.</p>
<p>Terlebih nilai ekonomi digital Indonesia terus berkembang dan sudah mencapai ukuran yang besar. </p>
<p>Indonesia memiliki nilai Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital (yang menghitung nilai transaksi atau penjualan) yang mencapai <a href="https://www.bain.com/insights/e-conomy-sea-2020/">US$44 miliar atau Rp 628 triliun pada 2020</a>. Nilai ini berkontribusi pada setengah total GMV ekonomi digital Asia Tenggara, berdasarkan data <a href="https://www.bain.com/insights/e-conomy-sea-2020/">Google, Temasek dan Bain & Company</a> tahun lalu. </p>
<h2>Tantangan dan langkah yang harus diambil pemerintah</h2>
<p>Selanjutnya para pemimpin G20 diharapkan bisa memberikan restu final untuk pajak digital pada <a href="https://www.g20.org/rome-summit.html">Konferensi Tingkat Tinggi G20</a> yang dilaksanakan di kota Roma, Italia pada tanggal 30 sampai 31 Oktober 2021.</p>
<p>Pemerintah perlu mengkaji aturan yang ada mengenai perpajakan saat ini sebelum mengeluarkan peraturan baru. </p>
<p>Apalagi saat ini pemerintah tengah membahas mengenai revisi <a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1983/6tahun%7E1983uu.htm#:%7E:text=Wajib%20Pajak%20wajib%20membayar%20atau,yang%20ditunjuk%20oleh%20Menteri%20Keuangan.&text=Tata%20cara%20pembayaran%2C%20penyetoran%20pajak,lebih%20lanjut%20oleh%20Menteri%20Keuangan.">Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983</a> tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). </p>
<p>Pemerintah perlu menjadikan pajak digital salah satu pasal di sana dan juga mengatur aspek penyelesaian sengketa perpajakan internasional dan pajak digital. Hal ini dapat dilakukan dengan mengedepankan pendekatan pengaturan bersama atau <em>co-regulation</em> yang melibatkan pemerintah dengan pihak swasta.</p>
<p>Tentu hal ini perlu dipertimbangkan dengan matang agar regulasi yang ada nantinya bisa komprehensif dan adil terhadap para pelaku usaha yang menjadi wajib pajak, utamanya perusahaan penyedia layanan digital.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/161349/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Pingkan Audrine Kosijungan tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Pemerintah Indonesia saat ini berjuang untuk menggenjot penerimaan negara melalui pajak untuk menutupi defisit anggaran karena penanganan COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bisa menambah pajak…Pingkan Audrine Kosijungan, Researcher, Center for Indonesian Policy StudiesLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1606932021-05-11T07:23:59Z2021-05-11T07:23:59ZMengapa Indonesia harus menaikkan pajak penghasilan orang-orang super kaya<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/399894/original/file-20210510-5613-e6pfxj.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Ilustrasi gaya hidup orang super kaya.</span> <span class="attribution"><span class="source">Pexel</span>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a></span></figcaption></figure><p>Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara dapat memaksimalkan pendapatan pajaknya dengan meningkatkan pajak penghasilan bagi orang-orang super kaya - mereka yang memiliki kekayaan bersihnya melebihi US$ 1 juta atau Rp 14,2 miliar - yang <a href="https://www.knightfrank.co.id/research/the-wealth-report-7865.aspx">jumlahnya terus meningkat</a> setiap tahun.</p>
<p>Langkah ini bisa bermanfaat bagi Indonesia, karena defisit negara telah mencapai <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2021/01/26/indonesia-raises-economic-recovery-budget-to-%2039b.html">Rp 553 triliun</a> karena anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional yang sedang berlangsung untuk menahan dampak ekonomi wabah COVID-19.</p>
<p>Indonesia juga mengalami resesi pertama sejak 1998 tahun lalu dan penerimaan pajaknya <a href="https://setkab.go.id/en/indonesias-tax-revenue-reaches%20-85-65-of-annual-target-sri-mulyani%20/%20#:%20%7E:%20text%20=%20As%%2020of%%202023%%2020December%%202C%%2020this,%20Presidential%%2020Regulation%%2020Number%%202072%%202F2020.">hanya mencapai 89,25% atau Rp 1.019 triliun pada tahun lalu,</a> meleset 10% dari target Rp 1.198 triliun.</p>
<p><a href="https://www.cambridge.org/core/journals/european-political-science-review/article/tax-the-rich-the-financial-crisis-fiscal-fairness-and-progressive-income-%20perpajakan%20/%20902BFE19A40A36AB40BD99B3BF5A80EE">Riset</a> menunjukkan bahwa meningkatkan pajak untuk orang super kaya dapat membantu pemerintah meningkatkan penerimaan pajak. Lalu pemerintah dapat mendistribusikan kembali kekayaan dalam bentuk insentif atau bantuan sosial dan mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/399893/original/file-20210510-15-v923vd.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/399893/original/file-20210510-15-v923vd.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=436&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/399893/original/file-20210510-15-v923vd.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=436&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/399893/original/file-20210510-15-v923vd.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=436&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/399893/original/file-20210510-15-v923vd.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=548&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/399893/original/file-20210510-15-v923vd.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=548&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/399893/original/file-20210510-15-v923vd.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=548&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Seorang pengusaha yang bekerja di dalam mobil mewah.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://www.pexels.com/photo/person-seated-at-the-back-seat-using-macbook-5717640/">Pexel</a>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY</a></span>
</figcaption>
</figure>
<h2>Tumbuhnya kekayaan dan ketidaksetaraan</h2>
<p>Terlepas dari pandemi COVID-19, jumlah orang kaya terus meningkat karena didorong oleh pemulihan ekonomi.</p>
<p>Sebuah <a href="https://www.knightfrank.co.id/research/the-wealth-report-7865.aspx">studi baru-baru ini</a> dari Knight Frank, sebuah perusahaan konsultan yang berbasis di London, memprediksikan bahwa di Indonesia terdapat <a href="https://www.knightfrank.co.id/research/the-wealth-report-7865.aspx">21.430 <em>high net worth individual</em></a>, atau orang dengan kekayaan lebih dari US$ 1 juta pada 2020. Jumlah ini akan meningkat 110% menjadi 45.063 orang pada 2025.</p>
<p>Sedangkan mereka yang memiliki kekayaan bersih lebih dari US$ 30 juta (Rp 434,5 miliar) dikategorikan sebagai <em>ultra high net worth individual</em> atau individu yang sangat kaya. Laporan tersebut menyatakan ada 673 orang dalam kategori ini pada 2020, dengan jumlah yang diperkirakan meningkat secara pesat sebesar 67% menjadi 1.125 orang pada 2025. Indonesia akan memiliki pertumbuhan jumlah individu super kaya yang paling cepat di Asia.</p>
<p>Daftar lain dari Forbes juga mengungkapkan bahwa 15 orang Indonesia masuk dalam <a href="https://www.forbes.com/billionaires/">100 keluarga terkaya di dunia</a>.</p>
<p>Ironisnya, Indonesia masih menghadapi banyak masalah dalam upayanya memberantas kemiskinan, yang telah mencapai <a href="https://en.tempo.co/read/1384294/indef-sees-poverty-rate-rising-to%20-10-34-persen-di-september">tertinggi tiga tahun</a> karena pandemi.</p>
<p>Pada September tahun lalu, Indonesia tercatat memiliki <a href="https://en.tempo.co/read/1384294/indef-sees-poverty-rate-rising-to-10-34-%20persen-dalam-september">27,5 juta orang miskin, atau setara dengan 10,19%</a> dari populasi. <a href="https://www.thejakartapost.com/academia/2016/06/08/behind-the-rise-of-income-inequality-in-indonesia.%20html">Koefisien Gini Indonesia juga naik dari 0,3 pada 2000 menjadi 0,4 pada 2015</a>, yang menunjukkan meningkatnya ketimpangan dalam hal distribusi pendapatan.</p>
<p>Saat ini, Indonesia adalah negara keenam dengan ketimpangan kekayaan terbesar di dunia - empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan <a href="https://www.oxfam.org/en/inequality-%20indonesia-jutaan-tetap-kemiskinan">lebih besar dari gabungan 100 juta orang termiskin</a>.</p>
<p>Ketimpangan pendapatan yang semakin lebar ini akan mengancam kualitas demokrasi di Indonesia dan stabilitas sosial pada masa depan. Menurut <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0176268014000299?casa_token=JvwFiHaGuQsAAAAA:-UkBJLVVpwajeAuIlHbUQIBeAW3OjOQoFnzZcPhWi4IBu1C6gQnyFqZ05Aw20zNpbju0f9cE8tu8">European Journal of Political Economy</a> kestabilan demokrasi tergantung pada meratanya pendapatan masyarakat.</p>
<p><a href="https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp">Survei baru-baru ini</a> menemukan bahwa mayoritas penduduk Indonesia sudah mendukung pemungutan pajak kepada orang-orang super kaya.</p>
<h2>Pajak adalah alat yang ampuh untuk mendistribusikan kembali kekayaan</h2>
<p>Pajak adalah alat yang ampuh untuk <a href="https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=804704">mengurangi ketimpangan pendapatan dan mendistribusikan kembali kekayaan dari yang kaya ke yang miskin</a>.</p>
<p>Namun, penerimaan pajak Indonesia masih harus menempuh jalan panjang sebelum mencapai hasil ini.</p>
<p><a href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20200622/9/1255978/bank-dunia-rasio-pajak-indonesia-paling-rendah-%20di-antara-negara-berkembang">Indonesia memiliki rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau perbandingan penerimaan pajak dengan ekonomi keseluruhan yang sangat rendah (10,8% pada 2018)</a> dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya dan bahkan yang terendah di antara negara-negara Asia Tenggara.</p>
<p>Negara-negara seperti Singapura dan Malaysia memiliki rasio pajak terhadap PDB masing-masing <a href="https://www.oecd.org/southeast-asia/data/tax.htm">13,2% dan 12,5% pada 2018</a>.</p>
<p>Salah satu komponen penerimaan pajak nasional adalah pajak penghasilan orang pribadi. Anehnya, proporsi <a href="https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf">pajak penghasilan pribadi hanya menyumbang kira-kira sepuluh persen</a> dari total penerimaan pajak Indonesia menurut The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) pada tahun lalu. Selain itu, aturan pajak untuk pendapatan pribadi <a href="https://www.econstor.eu/bitstream/10419/89057/1/IDB-WP-282.pdf">hanya berubah sedikit dalam tiga puluh tahun terakhir</a>, terutama di negara berkembang.</p>
<p>Saat ini, Indonesia <a href="https://www.tagar.id/tarif-pajak-penghasilan-di-indonesia-dan-negara-asean-lain">hanya mengenakan pajak penghasilan 30%</a> untuk penduduk dengan penghasilan lebih dari Rp 500 juta per tahun.</p>
<p>Negara lain seperti Jepang dan Swedia dapat mengenakan biaya hingga <a href="https://money.kompas.com/read/2020/01/24/090000326/simak-ini-10-negara%20-yang-pungut-pajak-fase-tertinggi-di-dunia?%20page%20=%20all">sekitar 60% untuk pajak penghasilan warganya</a>. Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, juga baru-baru ini mengumumkan proposal untuk <a href="https://www.cnbc.com/2021/04/29%20/how-biden-tax-plan-would-hit-the-wealthy.html">menaikkan pajak pendapatan untuk orang-orang yang berpenghasilan lebih dari US$ 1 juta setahun</a>.</p>
<p>Artinya, untuk Indonesia masih ada ruang untuk menaikkan pajak penghasilan maksimal secara bertahap menjadi 45% atau bahkan 50%.</p>
<p>Parlemen perlu menyiapkan undang-undang baru untuk memajaki orang kaya Indonesia - orang-orang yang hanya 1% dari populasi. Mereka yang memiliki pendapatan dan kekayaan yang secara tidak proporsional dan jauh lebih besar daripada kebanyakan orang lain di negara ini.</p>
<p>Akibat pelemahan ekonomi Indonesia saat ini di tengah COVID-19 dan disparitas pendapatan yang tinggi di negara ini, sekarang adalah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk mulai mempertimbangkan pajak baru untuk orang super kaya.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/160693/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Para penulis tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi di luar afiliasi akademis yang telah disebut di atas.</span></em></p>Meningkatkan pajak penghasilan bagi orang super kaya dapat membantu meringankan beban anggaran pemerintah dan mengurangi ketidaksetaraan di masyarakat.Nurhastuty K. Wardhani, Faculty Member, Trisakti UniversityAsmiati Malik, Adjunct assistant professor, Universitas BakrieLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1376052020-05-15T08:23:16Z2020-05-15T08:23:16ZBagaimana pariwisata Bali harus berbenah usai pandemi COVID-19<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/334916/original/file-20200514-167772-y2n6y.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">
</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.flickr.com/photos/flywithinsun/14242201227/">flywithinsun/flickr</a>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a></span></figcaption></figure><p>Bali sangat bertumpu pada sektor pariwisata. Hampir <a href="https://bali.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/717410/pertumbuhan-ekonomi-bali-tahun-2019.html">sepertiga dari seluruh hasil penjualan barang dan jasa di Bali</a> berasal dari sektor penginapan, makanan dan minuman, atau setara dengan Rp 58,7 triliun. </p>
<p>Namun, pengembangan pariwisata Bali saat ini masih kurang terencana. Hal ini terjadi karena tidak adanya masterplan atau rencana induk yang komprehensif.</p>
<p>Masterplan yang ada saat ini <a href="https://books.google.co.id/books?id=uwPuIPTuqNMC&pg=PA64&lpg=PA64&dq=masterplan+pariwisata+bali+1969&source=bl&ots=SKcO2wJVsS&sig=ACfU3U3EvzUndNhebbj5TX-aTorDTTIRxg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiMl9rlpZzpAhXt63MBHW3OAu8Q6AEwAXoECAsQAQ">diluncurkan pada tahun 1969</a> dan sudah usang karena tidak mengikuti dinamika dan perubahan zaman yang mengakibatkan sektor pariwisata rentan. </p>
<p>Kerentanan ini terlihat ketika pandemi COVID-19 ini menghantam dan menghentikan kegiatan pariwisata di Bali.</p>
<p>Hantaman pandemi COVID-19 saat ini di pulau dewata lebih keras dibandingkan <a href="https://bali.bisnis.com/read/20200410/538/1225373/dampak-covid-19-bagi-pariwisata-jauh-lebih-parah-dari-bom-bali">bom bali dan meletusnya Gunung Agung</a>. Ketika erupsi Gunung Agung, tingkat hunian hotel di Bali selatan seperti Badung, Denpasar dan Gianyar masih mencapai 60%, sebab radius berbahaya hanya pada jarak 12 KM. </p>
<p>Saat ini, sejak bulan April hampir <a href="https://bali.bisnis.com/read/20200410/538/1225373/dampak-covid-19-bagi-pariwisata-jauh-lebih-parah-dari-bom-bali">96% </a>hotel di Bali kosong karena tidak ada kunjungan wisatawan.</p>
<p>Sejauh ini sudah ada <a href="https://denpasar.kompas.com/read/2020/04/13/18115961/dampak-virus-corona-di-bali-800-phk-dan-46000-pekerja-dirumahkan">pemutusan hubungan kerja terhadap 800 orang dan 46,000 pekerja formal dirumahkan</a> karena perusahaan yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar karyawannya. Belum lagi dampak terhadap pelaku sektor informal.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/335335/original/file-20200515-138624-85csrp.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/335335/original/file-20200515-138624-85csrp.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/335335/original/file-20200515-138624-85csrp.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/335335/original/file-20200515-138624-85csrp.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/335335/original/file-20200515-138624-85csrp.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/335335/original/file-20200515-138624-85csrp.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/335335/original/file-20200515-138624-85csrp.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption"></span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://www.flickr.com/photos/akasped/23551726040/">akasped/flickr</a>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY</a></span>
</figcaption>
</figure>
<h2>Pertumbuhan yang reaktif dan parsial</h2>
<p>Selama ini, penyusunan masterplan pariwisata Bali masih reaktif dan parsial.</p>
<p>Dalam strategi bisnis, istilah <a href="https://marketing.co.id/reaktif-atau-proaktifkah-anda-dalam-mengelola-bisnis/">reaktif</a> adalah reaksi cepat tanpa analisa panjang terhadap situasi eksternal yang terjadi. Hal ini akan semakin diperparah jika organisasi tidak memiliki visi atau masterplan yang jelas.</p>
<p>Sebagai contoh sejak masuknya wisatawan Cina di Bali, perang tarif antar penyedia jasa terjadi yang akhirnya membuat <a href="https://bali.bisnis.com/read/20181021/538/851589/paket-wisata-murah-dari-china-ke-bali-segera-berakhir-">atmosfer kompetisi yang tidak sehat</a>.</p>
<p>Contoh kedua sikap reaktif adalah adalah munculnya tren pengembangan desa wisata di berbagai daerah di Bali yang cenderung <a href="http://www.balipost.com/news/2018/02/22/38325/Pengembangan-Desa-Wisata-di-Badung...html">meniru tanpa rencana yang cermat</a>. Pada tahun 2018, Bali memiliki <a href="https://bali.bisnis.com/read/20190103/537/875046/jumlah-desa-wisata-di-bali-meningkat-signifikan">110 desa wisata</a> atau meningkat hingga 124% dibanding tahun sebelumnya.</p>
<p>Pembangunan nasional yang masih parsial atau belum menyeluruh juga menjadi masalah tersendiri. </p>
<p>Kolaborasi yang <a href="https://www.merdeka.com/uang/kemenkeu-soroti-rencana-pembangunan-nasional-yang-masih-parsial.html">terstruktur dan sistematis</a> hingga saat ini masih merupakan pekerjaan rumah besar yang harus segera dibenahi antar pusat dan daerah, maupun antar bidang di masing-masing kementerian maupun dinas.</p>
<p>Saat ini pengembangan pariwisata bisa dikatakan masih terkotak-kotak. Sebagai contoh jika sebuah desa mengembangkan objek wisata sendiri, namun tidak ditunjang dengan aksesibilitas yang mendukung.</p>
<p>Areal persawahan yang merupakan aset besar daerah dalam konteks sosio kultural masyarakat Bali juga secara mudah teralih fungsikan menjadi areal perumahan yang sangat masif. Contohnya di Kabupaten Bangli, dalam <a href="https://mediaindonesia.com/read/detail/261944-subak-mengecil-sawah-beralih-fungsi">lima tahun terakhir sudah 700 hektare sawah berubah fungsi</a>.</p>
<p>Belum lagi area perkotaan yang tidak bersahabat dan hanya menjadi jalur lalu lalang kendaraan tanpa memikirkan estetika, keindahan, keunikan arsitektur kotanya dan semakin jauh dari basis pariwisata budaya. </p>
<p>Pendapatan daerah melalui pajak hotel, restoran dan bergeraknya ekonomi masyarakat sudah terlalu lama memanjakan dan menutup mata kita terhadap masalah-masalah yang berpotensi muncul dan untuk berinovasi.</p>
<h2>Pembenahan yang harus dilakukan</h2>
<p>Sudah saatnya bagi pemerintah daerah Bali untuk membangun masterplan yang komprehensif.</p>
<p>Masterplan industri sektor pariwisata yang komprehensif artinya membangun berbagai bisnis daerah yang inovatif untuk dapat memaksimalkan pendapatan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja yang lebih luas, stabil dan mandiri. </p>
<p>Paris di Prancis dan Milan di Italia bisa menjadi contoh bagaimana sebuah kota dibangun secara inovatif sebagai destinasi wisata perkotaan dunia. </p>
<p>Pertanyaannya, apakah kota-kota tersebut dibangun untuk pariwisata? Atau konsep pariwisatanya memperkuat industri yang ada dengan kemasan yang lebih menarik.</p>
<p>Sinergi antar sektor unggulan dan kreatif ini membuat industri pariwisata mereka rasanya cukup stabil dan tidak semata-mata tertumpu pada satu aspek daya tarik <em>“what to see”</em> namun juga mengintegrasikan <em>“what to do”</em> di destinasi.</p>
<p>Bali dan Indonesia harus mampu mengembangkan pasar lain dengan karakteristik yang berbeda. </p>
<p>Riset dari Mastercard tahun lalu menunjukkan <a href="https://newsroom.mastercard.com/asia-pacific/press-releases/five-destinations-attract-22-percent-of-all-international-traveler-arrivals-in-asia-pacific-and-a-quarter-of-travel-spend-in-the-region/">Bali berada di peringkat 9 dari 20 destinasi di Asia Pasifik</a>. Riset itu juga menunjukkan wisatawan asing di Bali hanya berjumlah 8,3 juta orang dan tinggal setidaknya hampir 9 hari dan menghabiskan rata-rata US$125 atau Rp 1.8 juta per hari. Angkanya jauh berbeda dengan Bangkok, Thailand, di mana berhasil menarik 22.8 juta wisatawan asing yang rata menghabiskan uang US$184 per hari selama kurang lebih lima hari.</p>
<p>Salah satu yang bisa dikembangkan Bali dalam masterplannya adalah menggembangkan industri kreatif secara inovatif.</p>
<p>Industri kreatif banyak modelnya. Tidak terkotak-kotak hanya kerajinan dan hiburan saja. </p>
<p>Beberapa bentuk yang cukup berpotensi untuk Bali dan banyak daerah di Indonesia adalah <em>education tourism</em> atau wisata pendidikan. Pengembangan industri turisme pendidikan ini bisa dilakukan dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan lembaga terkait.</p>
<p>Lalu ada <em>retreat</em> dan <em>wellness tourism</em> atau pariwisata kesehatan yang sangat berpotensi menarik orang asing untuk tinggal lama dan melakukan pengeluaran secara konsisten untuk suatu daerah.</p>
<p>Namun sejalan dengan gagasan sebelumnya bahwa kolaborasi bersama antara lembaga sangat perlu dilakukan baik dalam tatanan kebijakan, administrasi dan penguatan kualitas sektoral. Hal yang sama bisa dilakukan untuk pasar domestik.</p>
<p>Selain pengembangan pasar, yang terpenting adalah membangun industri jasa transportasi umum secara profesional. Pembangunan jasa transportasi umum terbukti <a href="https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/tour-2016-6-en.pdf?expires=1589439575&id=id&accname=guest&checksum=149C4A67011740CF15F4C9958A0D4B3F">berkontribusi besar untuk pendapatan daerah kota-kota wisata di dunia dan menyerap tenaga kerja</a>.</p>
<p>Penting digarisbawahi, pariwisata adalah industri yang tidak bisa berdiri sendiri dan merupakan nilai tambah dari sebuah industri, budaya, dan gaya hidup masyarakat di destinasi.</p>
<p>Kompleksitas sosial budaya masyarakat Bali yang modern namun juga masih erat dengan tradisi dan budaya seharusnya dapat secara maksimal menjadi industri baru yang bernilai ekonomi sehingga Bali tidak perlu terlalu bergantung pada industri hotel atau jasa wisata sebagai satu-satunya tulang punggung ekonomi daerah.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/137605/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Sukma Winarya tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Pengembangan pariwisata Bali saat ini masih kurang terencana. Hal ini terjadi karena tidak adanya masterplan atau rencana induk yang komprehensif.Sukma Winarya, PhD Student in Tourism Geography, Université d'AngersLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1298952020-01-28T05:22:22Z2020-01-28T05:22:22ZBarang impor $3 bakal kena pajak, siapa yang kena dampaknya?<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/312185/original/file-20200128-81399-jwqt6p.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=4%2C7%2C994%2C658&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Dalam aturan pajak impor yang baru, impor tas, pakaian dan sepatu akan dikenai bea masuk yang tinggi hingga 30% </span> <span class="attribution"><span class="source">www.shutterstock.com</span></span></figcaption></figure><p>Pada 30 Januari nanti, Indonesia akan akan menurunkan kembali batas bawah nilai barang yang akan dikenai pajak impor atau bea masuk impor ke angka US$3 atau sekitar Rp40.000 per barang dari yang semula $75 lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) <a href="http://www.beacukai.go.id/berita/siap-siap-aturan-impor-barang-kiriman-terbaru-mulai-berlaku-30-januari-2020.html">No. 199/PMK.04/2019</a>.</p>
<p>Dengan aturan baru ini, konsumen belanja online harus membayar bea masuk lebih tinggi untuk barang impor yang nilainya yang kurang dari Rp 50.000. Apalagi jika barang yang mereka pesan adalah sepatu, tas, atau pakaian. </p>
<p>Peraturan ini juga akan mempengaruhi bisnis para pengusaha ritel online yang harus membayar pajak impor lebih banyak untuk barang yang mereka pesan dalam jumlah besar.</p>
<p>Perubahan ini terjadi setelah Indonesia menurunkan batas bawah pajak impor dari <a href="https://www.cnbcindonesia.com/market/20180914200032-17-33236/batasan-barang-impor-bebas-bea-masuk-turun-jadi-us-75">$100 menjadi $75</a> dua tahun lalu.</p>
<p>Pemerintah terus menurunkan batas bawah nilai barang pajak impor sejak dua tahun lalu <a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191224161608-37-125472/gebrakan-sri-mulyani-tahan-banjir-barang-china-di-e-commerce">untuk membendung barang impor dari luar</a>.</p>
<p>Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) <a href="https://www.bps.go.id/subject/8/ekspor-impor.html">menunjukkan</a> bahwa nilai impor Indonesia terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2018.</p>
<iframe title="Nilai impor Indonesia (dalam miliar dolar Amerika)&nbsp;" aria-label="Bar Chart" src="https://datawrapper.dwcdn.net/Ug2G4/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="border: none;" width="100%" height="240"></iframe>
<p>Tulisan ini akan membahas aturan baru ini dengan lebih detail serta menjelaskan siapa saja yang akan terkena dampaknya lewat data dan keterangan yang dihimpun penulis dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. </p>
<h2>Aturan yang berubah</h2>
<p>Dua tahun lalu, Indonesia menurunkan batas minimal kena pajak impor dari <a href="https://www.cnbcindonesia.com/market/20180914200032-17-33236/batasan-barang-impor-bebas-bea-masuk-turun-jadi-us-75">$100 menjadi $75</a>.</p>
<p>Dalam aturan lama, setiap pengiriman barang yang nilai totalnya di atas $75 sekali pengiriman akan dikenai bea masuk 7,5% dari harga barang plus pajak pertambahan nilai (PPN) 10%.</p>
<p>Dalam aturan baru, pemerintah membuat tiga kategori baru yaitu barang seharga $3, $3 sampai $1.500, dan lebih dari $1.500. </p>
<p>Untuk barang seharga $3 akan hanya akan dikenakan PPN sebesar 10%. Barang senilai $3 sampai $1.500 dikenakan bea masuk 7,5% plus PPN, sementara untuk yang nilainya lebih dari $1.500 ditarik bea masuknya 7,5% dengan penambahan hingga 10% jika barangnya masuk dalam <a href="https://wits.worldbank.org/tariff/trains/country/IDN/year/2005/pagenumber/1/pageSize/100/filter/msrecode;/filtercondition/EQUL;/filtervalue/002;#">daftar barang-barang yang pemerintah lindungi</a>. Biasanya benda-benda yang dilindungi ini berupa produk hewan dan pertanian.</p>
<p>Tidak hanya itu, aturan baru juga membedakan besaran bea masuk dari jenis barang yang diimpor. Bagi orang yang mengimpor tas, sepatu, dan pakaian, pajak yang harus dibayar akan lebih tinggi. </p>
<p>Untuk tas yang harganya kurang dari $3 maka hanya perlu membayar PPN 10% saja.
Sementara untuk orang yang membeli tas seharga lebih dari $3 maka bea masuk yang dibayarkan sebesar 15-20% dari nilai barang plus PPN dan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20191223162135-4-125310/barang-impor-mulai-rp-45000-kena-pajak-ini-tarifnya">tarif normal</a>. </p>
<p>Untuk produk sepatu di atas $3, maka bea masuknya sebesar 25-30% dari harga barang plus PPN dan PPh. Sedangkan pakaian, bea masuk sebesar 15-25% ditambah PPN dan PPh.</p>
<p>Namun, kabar baik bagi kutu buku: pemerintah memutuskan bebas bea masuk bagi buku guna mendukung gerakan literasi. </p>
<h2>Kenapa $3?</h2>
<p>Angka $3 memang sangat rendah dibanding batas bawah yang ditetapkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Thailand menetapkan batas bawah bea impor sebesar $28, Malaysia $120, Kamboja $50, Myanmar $50, dan Vietnam $40.</p>
<p>Menurut pemerintah, <a href="https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4846567/pajak-barang-impor-online-rp-45000-berlaku-akhir-januari">90% barang kiriman impor dari e-commerce bernilai di bawah US$75</a> atau yang tidak kena pajak di aturan sebelumnya. Hampir seluruh barang impor tersebut adalah barang konsumsi seperti tas, pakaian, dan sepatu yang berasal dari Cina.</p>
<p>Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga menjelaskan bahwa kebijakan ini dapat melindungi usaha kecil dan menengah (UKM) dari persaingan barang impor yang lebih murah.</p>
<h2>Yang terkena dampaknya</h2>
<p>Perubahan aturan ini akan berpengaruh pada aktivitas bisnis online yang sedang berkembang di Indonesia. Menurut Bank Indonesia (BI), pada 2018 transaksi toko online (e-commerce) di Indonesia mencapai sekitar <a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190311101823-37-59800/wow-transaksi-e-commerce-ri-2018-capai-rp-77-t-lompat-151">Rp 77,7 triliun, meningkat 151% jika dibandingkan sekitar Rp 30 triliun</a> pada tahun sebelumnya.</p>
<p>Dua e-commerce terpopuler di Indonesia adalah Tokopedia dan Bukalapak. Masing-masing dikunjungi oleh <a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190301150340-37-58396/tokopedia-vs-bukalapak-vs-shopee-siapa-juaranya">168 juta orang per bulan dan 116 juta orang per bulan</a> pada kuartal empat tahun 2018. </p>
<p>Ukuran lain yang kerap digunakan untuk menentukan nilai perusahaan-perusahaan ini adalah total transaksi online yang mereka lakukan. Total transaksi online <a href="https://kr-asia.com/tokopedia-projects-to-contribute-usd-12-billion-to-the-indonesian-economy-this-year">Tokopedia mencapai $5,1 miliar pada 2018, meningkat menjadi $15,6 miliar pada 2019</a>. Sedangkan Bukalapak mencapai<a href="https://republika.co.id/berita/pvmyu317000/paruh-pertama-2019-bukalapak-catatkan-rp712-t-gmv"> transaksi online sebesar $5 miliar sampai paruh pertama 2019</a>, meningkat dari <a href="https://dailysocial.id/post/bukalapak-boosts-annualized-gmv-to-idr-48-trillion">$3,2 miliar pada 2018.</a>.</p>
<p>Selain menyasar pembeli barang impor, aturan ini juga secara tidak langsung berdampak kepada perusahaan penyedia jasa e-commerce seperti dua perusahaan di atas.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/129895/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Muhamad Ikhsan terafiliasi dengan Paramadina Public Policy Institute sebagai peneliti dan dosen tetap di Universitas Paramadina - Jakarta</span></em></p>Dalam aturan baru nanti, barang-barang yang nilainya di atas $3 akan dikenakan bea masuk tambahan tergantung jenis barang yang diimpor.Muhamad Iksan, Peneliti , Paramadina University Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1250722019-10-29T00:41:06Z2019-10-29T00:41:06ZBayar pajak bea meterai bisa semudah membeli pulsa? Ini teroboson teknologi untuk sistem pajak Indonesia<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/298528/original/file-20191024-170499-djlhhw.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">
</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.shutterstock.com/download/success?u=http%3A%2F%2Fdownload.shutterstock.com%2Fgatekeeper%2FW3siZSI6MTU3MTk0NTQyOCwiYyI6Il9waG90b19zZXNzaW9uX2lkIiwiZGMiOiJpZGxfNjA2MDY5Nzc5IiwiayI6InBob3RvLzYwNjA2OTc3OS9tZWRpdW0uanBnIiwibSI6MSwiZCI6InNodXR0ZXJzdG9jay1tZWRpYSJ9LCJITThZVk1jWXFZOXFuQ3gwZytHUnFpSVdUa0kiXQ%2Fshutterstock_606069779.jpg&pi=33421636&m=606069779&src=amNFQ3YRrWGY4Yw2Dz9s7A-1-1">Alfa Photo/Shutterstock</a></span></figcaption></figure><p>Digitalisasi merupakan salah satu solusi untuk mendongkrak kualitas layanan perpajakan di Indonesia.</p>
<p>Agustus lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani meluncurkan <a href="https://klc.kemenkeu.go.id/launching-modul-penerimaan-negara-generasi-ketiga-mpn-g3/">Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3)</a>, sebuah sistem teknologi yang mampu melayani penyetoran penerimaan negara <a href="https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-mpn-g3-portal-penerimaan-negara-yang-andal/">hingga 1.000 transaksi per detik</a>, jauh lebih besar dibanding teknologi generasi kedua yang hanya 60 transaksi per detik. Kira-kira 92% dari total penerimaan negara sekitar Rp2000 triliun tahun lalu disetor melalui MPN. </p>
<p>Bagi <a href="https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/060000065/cerita-menkeu-sri-mulyani-tentang-membayar-pajak-semudah-membeli-pulsa?page=all">Sri Mulyani</a>, yang pekan lalu kembali ditunjuk menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Jokowi periode kedua, membayar pajak seharusnya semudah membeli pulsa. Bahkan membayar pajak mestinya lebih mudah ketimbang beli pulsa. Karena itu, melalui sistem kode <em>billing</em> kini pembayaran pajak bisa melalui dompet elektronik, transfer bank, akun virtual, dan e-commerce, retailer dan <em>fintech</em>. </p>
<p>Namun kenyataannya, tidak semua jenis pajak dapat difasilitasi dengan infrastruktur digital yang disediakan oleh pemerintah. <a href="https://www.pajak.go.id/id/bea-meterai-0">Bea meterai </a> misalnya. Jenis pajak atas dokumen yang diamanatkan oleh <a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1985/13TAHUN%7E1985UU.HTM">Undang-Undang Bea Meterai yang terbit pada 1985</a> ini masih memerlukan meterai fisik yang harus dilekatkan pada dokumen, ditandatangani, dan diberi tanggal. </p>
<p>Ada solusi digital yang bisa digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Saya tergabung dalam tim riset yang mendesain sistem baru berbasis kontrak pintar (blockchain) untuk memperluas objek pajak dalam bea meterai hingga mencakup dokumen elektronik. Akhir bulan ini, saya mempresentasikan Sistem Bea Meterai Pintar (<em>Smart Stamp Duty</em>, SSD) dalam konferensi akademis bidang keamanan siber (<a href="http://cans2019.cn">CANS 2019</a>) di Fuzhou, Cina. </p>
<p>Dengan sistem ini, pengumpulan bea meterai atas dokumen akan jauh lebih ringkas, mudah dan aman ketimbang bea meterai elektronik yang ada sekarang ini. Kelebihan lainnya, bea meterai digital ini tidak bisa dipalsukan dan mudah diaudit.</p>
<p>Teknologi ini merupakan kolaborasi dari para pakar teknologi blockchain dari Monash University Australia dan pemeriksa pajak dari Direktorat Jenderal Pajak Indonesia.
Sebelum mendesain SSD, tim yang sama pada 2007 telah merancang <a href="https://theconversation.com/teknologi-blockchain-untuk-mengawal-penerimaan-negara-dari-ppn-87021">solusi PPN berbasis <em>blockchain</em></a>.</p>
<h2>Bea Meterai Pintar</h2>
<p>Di Indonesia, saat ini ada dua jenis nilai bea meterai: Rp3.000 dan Rp6.000. Bea materi Rp3.000 dipakai untuk dokumen dengan nilai nominal antara Rp250.000 sampai Rp1 juta. Jika nominal dokumen lebih dari Rp1 juta, nilai bea meterai yang digunakan adalah Rp6.000. </p>
<p><a href="https://www.pajak.go.id/id/bea-meterai-0">Objek bea meterai</a> adalah surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Juga akta-akta notaris sebagai salinannya dan akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya. Selain itu, bea materai juga dipakai untuk surat yang memuat jumlah uang, surat berharga seperti wesel, promes (surat sanggup bayar), aksep (surat pengakuan utang), dan cek serta surat berharga lainnya dalam nama dan bentuk apa pun.</p>
<p>Secara nasional nilai bea meterai ini sangat besar. Tahun ini pemerintah menargetkan mendapat pajak atas dokumen melalui bea meterai <a href="https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190703191343-532-408835/tarif-naik-pendapatan-bea-meterai-bisa-melesat-70-persen">sekitar Rp5 triliun</a>.</p>
<p>Secara tradisional, bea meterai masih berupa kertas dilekatkan di dokumen berwujud kertas. Memang, meterai digital sudah mulai diadopsi oleh beberapa pihak seperti perbankan dan perusahaan asuransi tapi cakupan meterai digital masih amat sempit, sehingga tidak semua orang dapat memanfaatkannya.</p>
<p>Bea Meterai Pintar yang kami desain merupakan solusi elektronisasi bea meterai yang mengedepankan teknologi <em>blockchain</em>. Melalui kontrak pintar yang disediakan oleh teknologi <em>blockchain</em>, bea meterai dapat dikelola secara elektronik, baik dari sisi pembayaran maupun dari sisi pelaporan pajak. </p>
<h2>Komponen utama: tokenisasi dan pencatatan</h2>
<p>SSD memiliki dua komponen utama, yakni tokenisasi dan pencatatan.</p>
<p>Komponen tokenisasi SSD mengatur soal pembayaran bea meterai. Para pengguna yang hendak memanfaatkan SSD mesti menukarkan uang rupiah mereka menjadi token yang serupa pulsa telepon. Kemudian, token ini dapat dipakai untuk membayar bea meterai kapan pun mereka butuhkan. </p>
<p>Tokenisasi ini tidak hanya sejalan dengan digitalisasi keuangan yang sedang digalakkan pemerintah, tapi juga untuk memastikan bahwa penerimaan yang diperoleh melalui bea meterai tercatat dengan rapi dan tersimpan aman dalam sistem <em>blockchain</em>.</p>
<p>Komponen pencatatan SSD mengurus soal bagaimana para pembayar pajak mencatatkan dokumen yang terutang bea meterai. </p>
<p>Di dalam mekanisme manual atau sistem komputerisasi, dokumen yang terutang bea meterai akan ditempeli meterai fisik yang ditandatangani. Atau, bila dokumen tersebut dibayar menggunakan meterai elektronik, akan terdapat kalimat yang menyatakan bahwa meterai sudah dibayar. </p>
<p>Akan tetapi, mekanisme manual ini tentu saja hanya dapat diberlakukan untuk dokumen fisik dan tidak untuk dokumen elektronik. </p>
<p>Sistem SSD yang kami desain mampu mengidentifikasi setiap dokumen elektronik secara unik dan efisien tanpa harus menyimpan keseluruhan dokumen elektronik tersebut. Fitur ini dicapai dengan mengaplikasikan fungsi <em>hash</em> (yang menghasilkan nilai <em>hash</em> yang serupa dengan “sidik jari” dokumen elektronik) terhadap dokumen elektronik tersebut untuk menghasilkan nilai <em>hash</em> yang unik.</p>
<p>SSD juga memiliki fitur bagi pengguna untuk dapat mencetak dokumen elektronik yang telah dimeteraikan secara elektronik menjadi dokumen fisik. Identifikasi atas pembayaran meterai dokumen fisik ini dapat dilakukan secara akurat karena SSD mengaplikasikan teknik <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom_filter">Bloom Filter</a> yakni teknik kriptografi yang dapat digunakan untuk menentukan dengan cepat apakah sebuah kata terdapat dalam kalimat tanpa harus memeriksa kata demi kata dalam kalimat tersebut.</p>
<p>Untuk kepentingan pencetakan dokumen elektronik menjadi dokumen fisik, pengguna hanya perlu menambahkan informasi ekstra – semacam tautan ke transaksi pembayaran meterainya – agar verifikator manusia dapat merujuk kepada catatan pembayaran pajak yang sudah terdapat di dalam sistem.</p>
<h2>Kelebihan SSD</h2>
<p>Dengan adanya fitur Bloom Filter, SSD dapat pula diterapkan untuk dokumen fisik. Namun akan ada satu prosedur tambahan bagi dokumen fisik ini agar dapat memenuhi prosedur operasi standar SSD, yakni perekaman isi dokumen ke dalam sistem SSD yang bisa dilakukan dengan semacam aplikasi OCR yang mampu memindai gambar menjadi teks atau dimasukkan manual. Selain itu, tidak ada hal lain lagi yang perlu dilakukan oleh para pembayar pajak.</p>
<p>SSD memiliki berbagai kelebihan bila dibandingkan dengan meterai fisik:</p>
<ol>
<li><p>Bebas pemalsuan. Kasus pemalsuan meterai fisik telah terungkap beberapa kali dan diproses oleh pihak <a href="https://www.merdeka.com/jakarta/polisi-bekuk-penjual-ribuan-meterai-palsu.html">kepolisian yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak</a>.
SSD tidak dapat dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak berhak karena dilindungi dengan berbagai mekanisme kriptografi dan teknologi <em>blockchain</em>.</p></li>
<li><p>Kemudahan dan efisiensi. Dengan menggunakan SSD, pembayar pajak tidak perlu lagi pergi membeli meterai fisik. Dalam hal ini, pemerintah juga diuntungkan karena tidak lagi perlu menganggarkan biaya untuk mencetak meterai fisik dan mengedarkannya kepada pihak-pihak penjual meterai.</p></li>
<li><p>Kemudahan audit. SSD memastikan bahwa pembayaran meterai tercatat dengan rapi dan tersedia secara permanen. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak di Indonesia dapat dengan mudah menghitung jumlah penerimaan dari sektor meterai kapan pun dibutuhkan.</p></li>
<li><p>Transparansi. Catatan atas pembayaran meterai dapat diuji oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Teknologi <em>blockchain</em> memungkinkan publikasi catatan ini secara aman.</p></li>
</ol>
<p>Karena desain SSD ini digital, infrastruktur internet dan ketersediaan perangkat komputasi yang memadai menjadi syarat implementasinya di Indonesia. Namun, mengingat pemerintah telah menyelesaikan konstruksi proyek internet seperti <a href="https://inet.detik.com/telecommunication/d-4670042/palapa-ring-timur-selesai-tol-langit-jadi-kado-ultah-ke-74-ri">Palapa Ring</a>, bukan tidak mungkin pemerataan internet di Indonesia akan semakin baik dalam beberapa tahun mendatang.</p>
<p>Selain itu, implementasi SSD masih harus menunggu revisi regulasi terkait bea meterai dan dokumen, misalnya perluasan makna dokumen yang mencakup juga dokumen elektronik. Kemudian, harus ada regulasi yang menyatakan bahwa meterai elektronik dapat digunakan oleh ritel atau pengguna akhir. </p>
<p>Bila payung hukumnya sudah ada, SSD bisa langsung diberlakukan.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/125072/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Dimaz Wijaya menerima dana dari Monash University dan Data61, CSIRO. </span></em></p>Sistem SSD yang kami desain mampu mengidentifikasi setiap dokumen elektronik secara unik dan efisien tanpa harus menyimpan keseluruhan dokumen elektronik tersebut.Dimaz Wijaya, PhD Student, Monash UniversityLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1174412019-05-22T02:27:11Z2019-05-22T02:27:11ZCara hentikan perubahan iklim: Enam cara ini membuat dunia lebih baik dan lebih sehat<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/275556/original/file-20190521-23823-1m1efcs.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">
</span> <span class="attribution"><span class="source">Shutterstock</span></span></figcaption></figure><p>Calon penerima Hadiah Nobel Perdamaian <a href="https://theconversation.com/climate-strikes-greta-thunberg-calls-for-system-change-not-climate-change-heres-what-that-%20bisa-mirip-112891">Greta Thunberg menyatakan kita perlu perubahan sistem</a> untuk menyelamatkan planet ini, dan sebagian besar ahli, dari <a href="https://www.ipcc.ch/sr15/">Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)</a> hingga <a href="https://theconversation.com/climate-change-obsession-with-plastic-pollution-distracts-attention-from-bigger-environmental-challenges-111667">penelitian kami sendiri</a>, juga setuju akan hal ini ini.</p>
<p>Akan tetapi bagi kebanyakan orang, seringkali tidak jelas <a href="https://theconversation.com/climate-strikes-greta-thunberg-calls-for-system-change-not-climate-change-heres-what-%20yang-bisa-mirip-112891">perubahan</a> seperti apa yang sebenarnya perlu dibuat untuk mengatasi masalah lingkungan. Selain itu, ide-ide yang disajikan <a href="https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/mar/18/ending-climate-change-end-capitalism">dapat tampak ekstrem bagi sebagian orang</a>. Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa banyak pakar sepakat untuk benar-benar mengatasi perubahan iklim, fokusnya perlu diarahkan pada perubahan sistem kapitalis agar lebih ramah lingkungan.</p>
<p>Perubahan sistem dapat terdengar menakutkan, tapi karena sistem saat ini mendorong ketidakadilan sosial dan perusakan lingkungan, pendekatan baru untuk <a href="https://www.ippr.org/research/publications/age-of-environmental-breakdown">mengatasi keduanya</a> tentu dibutuhkan. Berikut ini adalah beberapa saran untuk membantu membangun sistem baru yang juga bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dalam prosesnya.</p>
<h2>1. Kurangi fokus pada pertumbuhan ekonomi</h2>
<p>Pernyataan bahwa <a href="https://www.economist.com/briefing/2016/04/30/the-trouble-with-gdp">Produk Domestik Bruto (PDB) adalah ukuran yang baik untuk kemajuan suatu negara</a> telah sering ditantang. Untuk mencapai pertumbuhan lebih besar, kita mengkonsumsi lebih banyak produk, yang membutuhkan bahan baku dan energi untuk produksinya–dan seringkali menghasilkan limbah yang berlebihan ketika dibuang. Oleh karena itu, meningkatkan pertumbuhan ekonomi mendorong <a href="https://www.eea.europa.eu/themes/waste">penggunaan sumber daya yang langka dengan boros</a>.</p>
<p>Meraih pertumbuhan ekonomi bukan hal buruk, tapi hanya berfokus pada pertumbuhan yang menjadikannya buruk. Hal tersebut mencegah penerapan banyak strategi penting lainnya, bahkan ketika strategi tersebut benar-benar bermanfaat bagi mayoritas masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh ekonom Kate Raworth, kita harus menjadi “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=5zkqGEaztRM">agnostik tentang pertumbuhan ekonomi</a>” dan menerapkan pengukuran-pengukuran kesejahteraan sosial lainnya, seperti <a href="http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi">Indeks Pembangunan Manusia</a> dan <em><a href="http://dnr.maryland.gov/mdgpi/Pages/default.aspx">Genuine Progress Indicator</a></em>, yang menggabungkan keuntungan finansial dengan keuntungan non-pasar-seperti kesehatan manusia dan penurunan kerusakan lingkungan.</p>
<h2>2. Pajak lebih tinggi dan transportasi bersubsidi</h2>
<p>Peningkatan pajak secara bertahap (misalnya pada bahan bakar), tanpa alternatif, <a href="https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/fuel-prices-and-taxes/%20penilaian-2">tidak banyak mengubah perilaku</a>. Malahan, hal itu hanya menambah beban finansial bagi mereka yang kurang mampu–ini menjadi salah satu faktor di balik protes <a href="https://theconversation.com/gilets-jaunes-why-the-french-working-poor-are-demanding-emmanuel-macrons-resignation-107742">“rompi kuning”</a>“ <em>(gilets jaunes)</em> yang baru-baru ini terjadi di Prancis. Untuk mencapai perubahan yang cepat dan adil dalam perilaku konsumen, perlu ada <a href="https://www.vox.com/energy-and-environment/2018/7/20/17584376/%20karbon-pajak-kongres-republiken-biaya-ekonomi">kenaikan pajak yang besar pada produk yang paling merusak lingkungan</a> untuk mengubahnya dari barang sehari-hari menjadi barang mewah. Barang-barang tersebut termasuk perjalanan udara, bahan bakar fosil, dan daging merah.</p>
<p>Kita juga perlu memastikan alternatif yang berwawasan lingkungan tersedia dan disubsidi secara besar-besaran. Alternatif ini meliputi transportasi umum yang disubsidi dan dapat diandalkan, skema berbagi mobil untuk memungkinkan penggunaan mobil sesekali, penyewaan sepeda, dan subsidi untuk sayuran segar dan makanan pengganti daging–yang semuanya akan membantu orang dengan mudah beralih ke gaya hidup yang lebih sehat (dan ramah lingkungan).</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/271769/original/file-20190430-136784-ax355v.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/271769/original/file-20190430-136784-ax355v.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/271769/original/file-20190430-136784-ax355v.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/271769/original/file-20190430-136784-ax355v.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/271769/original/file-20190430-136784-ax355v.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/271769/original/file-20190430-136784-ax355v.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/271769/original/file-20190430-136784-ax355v.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Skema berbagi sepeda dapat membantu menyelamatkan dunia.</span>
<span class="attribution"><span class="source">Shutterstock</span></span>
</figcaption>
</figure>
<h2>3. Bekerja lebih sedikit</h2>
<p>Dari sudut pandang lingkungan, bekerja lebih sedikit–baik seminggu empat hari, atau hanya bekerja dalam sebagian tahun ini–memiliki <a href="https://theundercoverrecruiter.com/4-day-work-week/">banyak manfaat</a>. Lebih sedikit bepergian ke tempat kerja, lebih banyak waktu untuk memasak makanan sehat, dan lebih banyak waktu untuk berlibur, tanpa perlu naik pesawat. Pengurangan pendapatan rumah tangga juga berarti lebih sedikit kesempatan untuk mengonsumsi berlebihan barang-barang "mewah” yang mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa menambah banyak nilai bagi masyarakat.</p>
<p>Rencana <a href="https://neweconomics.org/uploads/files/Working-week-briefing.pdf">empat hari kerja seminggu</a> dan <a href="https://www.theguardian.com/environment%20/%202018%20/%20Juni%20/%2012%20/%20universal-basic-income-and-rewilding-can-meet-antropocene-demand">penghasilan dasar universal</a> <em>(universal basic income)</em> juga akan membantu menciptakan pekerjaan yang lebih bermakna, melindungi kesehatan mental masyarakat, dan mengurangi ketidaksetaraan masyarakat–serta menyediakan lebih banyak waktu luang dan keluarga.</p>
<h2>4. Berpikir secara lokal</h2>
<p>Hanya sedikit orang yang benar-benar dapat mengidentifikasi skala deforestasi di Asia untuk minyak kelapa sawit, atau di Amazon untuk peternakan sapi. Inilah mengapa, untuk benar-benar mengatasi perubahan iklim, kita perlu berpikir secara lokal dan memahami dampak perilaku kita terhadap masyarakat kita. <a href="http://www.communityfarms.ca/">Pertanian</a>, <a href="https://www.gov.uk/guidance/community-energy#what-is-community-energy">produksi energi</a>, dan <a href="https://wasteaid.org/toolkit/">pembuangan limbah</a> adalah beberapa contoh nyata.</p>
<p>Proses yang dilakukan secara lokal juga lebih ramah lingkungan. Penelitian terbaru tentang <a href="https://www.elementascience.org/articles/10.1525/elementa.346/">perikanan pesisir skala kecil</a> di seluruh dunia menunjukkan bahwa jika kita mengandalkan industri ini untuk produksi ikan–daripada industri perikanan skala besar–kita dapat secara dramatis meningkatkan stok ikan, meningkatkan ketahanan pangan di negara-negara berkembang, dan meningkatkan ekonomi lokal kota-kota nelayan di negara-negara seperti Inggris.</p>
<h2>5. Belajar tentang alam dan menjaganya</h2>
<p>Ada <a href="https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_modern_life_became_disconnected_from_nature">sebuah keterputusan dari dunia alam</a>, ditunjukkan bahkan dalam lingkaran akademik dan kebijakan dengan monetisasi alam dengan melihatnya melalui “jasa ekosistem” dan kontribusinya terhadap kesejahteraan manusia – dengan menyediakan makanan, air, kayu, dan obat-obatan, misalnya. Semua hal ini seakan membuat manusia dapat menentukan harga pada alam – dengan mendefinisikan sumber daya bumi sebagai “<a href="https://theconversation.com/nature-is-priceless-which-is-why-turning-it-into-natural-capital-is-wrong-65189">modal alam</a>”.</p>
<p>Kita perlu menghargai alam apa adanya – serta melindunginya sekarang. <a href="https://www.greenparty.org.uk/news/2018/09/21/caroline-lucas-calls-for-natural-history-gcse-ahead-of-people%E2%80%99s-walk-for-wildlife-with-chris-packham/">Mengajar sejarah alam di sekolah-sekolah</a> adalah awal yang baik untuk memulai. <a href="https://www.theguardian.com/environment/2019/apr/03/a-natural-solution-to-the-climate-disaster">Melindungi, memulihkan, dan membangun kembali ekosistem</a> dalam skala besar juga akan meningkatkan keanekaragaman hayati, menyimpan karbon dan mengurangi polusi – tiga dari <a href="https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planetary-boundaries/about-the-research/the-nine-planetary-boundaries.html">batas planet</a> lingkungan utama – atau batas lingkungan yang aman – yang kita telah lampaui.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/271771/original/file-20190430-136803-6uelmc.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/271771/original/file-20190430-136803-6uelmc.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/271771/original/file-20190430-136803-6uelmc.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/271771/original/file-20190430-136803-6uelmc.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/271771/original/file-20190430-136803-6uelmc.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/271771/original/file-20190430-136803-6uelmc.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/271771/original/file-20190430-136803-6uelmc.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Belajar mengapresiasi dan menghargai alam adalah kunci untuk mengatasi perubahan iklim.</span>
<span class="attribution"><span class="source">Shutterstock</span></span>
</figcaption>
</figure>
<h2>6. Jangan hanya mengandalkan teknologi</h2>
<p><a href="https://www.weforum.org/agenda/2017/01/tech-innovations-save-us-from-climate-change/">Kemajuan teknologi</a> seperti energi terbarukan, kendaraan listrik, dan kota pintar adalah langkah penting untuk mengurangi emisi karbon kita. Akan tetapi hal-hal ini bukan “solusi” tunggal untuk mengatasi perubahan iklim.</p>
<p>Memproduksi <a href="https://www.wired.co.uk/article/lithium-batteries-environment-impact">baterai lithium ion</a>, panel surya, dan turbin memiliki biaya lingkungan juga. Dan, dengan cara yang sama, mengubah mobil Anda menjadi kendaraan listrik cenderung menghasilkan <a href="https://www.theguardian.com/football/ng-interactive/2017/dec/25/%20bagaimana-hijau-mobil-listrik?">jejak karbon jangka-pendek yang lebih besar</a> dibandingkan dengan menjalankan mobil Anda saat ini. Inilah sebabnya mengapa kemajuan teknologi harus digunakan bersamaan dengan perubahan gaya hidup jika kita ingin mengubah masyarakat kita dengan cara yang adil secara lingkungan dan sosial.</p>
<p>Tentu saja, ini bukanlah daftar solusi yang lengkap. Akan tetapi, daftar ini berfungsi sebagai tempat awal untuk menunjukkan bagaimana masalah lingkungan dapat diatasi dengan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan lebih adil lagi secara bersamaan. Sebuah masyarakat dengan waktu luang dan interaksi dengan komunitas lokal yang lebih banyak serta dengan kesejahteraan fisik dan mental yang lebih baik. Masa depan akan menakutkan jika kita hanya melanjutkan jalan kita saat ini.</p>
<p><em>Las Asimi Lumban Gaol menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris.</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/117441/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Rick Stafford terafiliasi dengan Partai Buruh Inggris. </span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Peter JS Jones tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Sistem saat ini mendorong ketidakadilan sosial dan kehancuran lingkungan, sebuah pendekatan baru dibutuhkan untuk mengatasi keduanya.Rick Stafford, Professor of Marine Biology and Conservation, Bournemouth UniversityPeter JS Jones, Reader in Environmental Governance, UCLLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/870212017-11-24T09:15:11Z2017-11-24T09:15:11ZTeknologi blockchain untuk mengawal penerimaan negara dari PPN<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/196057/original/file-20171123-6051-xeyxqe.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=7%2C7%2C5168%2C3437&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Teknologi blockchain dapat menjadi alat pengawasan PPN yang efektif sekaligus menyederhanakan penerbitan faktur pajak oleh Wajib Pajak. </span> <span class="attribution"><span class="source">www.shutterstock.com</span></span></figcaption></figure><p><a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_pertambahan_nilai">Pajak Pertambahan Nilai</a> (PPN), salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan, sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua produk yang dibeli di supermarket dikenai PPN—saat ini tarif PPN sebesar 10% dari harga barang. Nilai PPN yang dibayarkan dapat dilihat dalam struk belanja. Sekitar sepertiga dari total penerimaan negara dalam struktur APBN berasal dari PPN.</p>
<p>Signifikansi PPN membawa konsekuensi bahwa pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran PPN harus dikedepankan. </p>
<p>Teknologi blockchain, kombinasi antara sistem basis data terdistribusi dan teknik kriptografi, yang pertama kali digunakan dalam implementasi mata uang virtual <a href="http://tekno.kompas.com/read/2017/05/16/18110097/apa.itu.bitcoin.tebusan.yang.diminta.hacker.wannacry.">bitcoin</a>, dapat menjadi alat pengawasan PPN yang efektif sekaligus menyederhanakan penerbitan faktur pajak oleh Wajib Pajak. </p>
<p>Teknologi blockchain dapat mengurangi hilangnya potensi pajak atas kecurangan yang mungkin terjadi dalam sistem PPN, terutama terkait <a href="https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3406238/ini-sosok-tersangka-kasus-pembuat-faktur-pajak-palsu-rp-12-t">faktur pajak yang tidak sah</a>. Kerugian negara akibat faktur tidak sah dapat <a href="https://www.merdeka.com/uang/jakarta-jadi-sarang-faktur-pajak-fiktif-rugikan-negara-rp-33-t.html">mencapai triliunan rupiah</a>. </p>
<p>Transparansi yang menjadi fitur blockchain dapat mempermudah pekerjaan otoritas pajak dan para mitra kerjanya dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor PPN.</p>
<h2>PPN dalam APBN 2017</h2>
<p>Menurut dokumen <a href="http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/publikasi/2016%20BIB%202017.pdf">Informasi APBN 2017</a> yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, rencana penerimaan APBN 2017 mayoritas berasal dari perpajakan. Pemerintah mematok target penerimaan perpajakan selama tahun 2017 pada angka Rp1.498,9 triliun rupiah. Dari angka tersebut, 33% berasal PPN. </p>
<p>Meskipun dibayarkan oleh penjual, pada kenyataannya PPN ditanggung oleh konsumen akhir. Faktur pajak diterbitkan oleh penjual sebagai bukti penyerahan PPN dari pembeli kepada penjual. Menerbitkan faktur pajak sama seperti menerbitkan uang yang dapat dipakai untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah. Di sini ada kemungkinan terjadinya pemalsuan atau pembuatan faktur fiktif. </p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/196059/original/file-20171123-6035-1iioug7.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/196059/original/file-20171123-6035-1iioug7.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/196059/original/file-20171123-6035-1iioug7.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/196059/original/file-20171123-6035-1iioug7.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/196059/original/file-20171123-6035-1iioug7.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/196059/original/file-20171123-6035-1iioug7.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/196059/original/file-20171123-6035-1iioug7.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Hampir semua produk yang dibeli di supermarket dikenai PPN.</span>
<span class="attribution"><span class="source">www.shutterstock.com</span></span>
</figcaption>
</figure>
<hr>
<p><em><strong>Baca juga:</strong> <a href="https://theconversation.com/e-government-dapat-mengurangi-ekonomi-bawah-tanah-dan-meningkatkan-penerimaan-pajak-83364">‘E-government’ dapat mengurangi ekonomi bawah tanah dan meningkatkan penerimaan pajak</a></em></p>
<hr>
<h2>Bagaimana blockchain mencegah penggelapan pajak</h2>
<p>Blockchain dapat dilihat sebagai sebuah sistem buku besar yang terdistribusi (<em>distributed ledger</em>) dengan teknik kriptografi yang sangat canggih sehingga informasi yang tersimpan di dalamnya dapat diamankan sedemikian sehingga tidak mudah diubah. Meskipun memiliki fitur keamanan yang baik, informasi dalam blockchain dapat dilihat oleh pihak-pihak lain. </p>
<p>Sistem blockchain sangat bermanfaat dalam pertukaran data antarpihak yang berbeda. Data yang transparan tersedia bagi pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi dan memanfaatkan data yang direkam dalam sistem secara waktu nyata dan tersinkronisasi dengan baik. Meskipun transparan, data yang direkam tidak dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. </p>
<p>Blockchain pertama kali diterapkan pada mata uang virtual <a href="https://bitcoin.org/bitcoin.pdf">bitcoin</a>. Bitcoin sendiri diciptakan oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto dan diluncurkan pada awal 2009 sebagai proyek komunitas. Meskipun bitcoin masih menjadi subjek perdebatan di berbagai negara, teknologi blockchain yang digunakannya menarik minat banyak pihak. </p>
<p>Teknologi blockchain memicu diluncurkannya berbagai inisiatif riset oleh perusahaan-perusahaan multinasional dari berbagai latar belakang industri. Dua di antara inisiatif riset yang paling banyak mendapatkan dukungan adalah <a href="http://www.hyperledger.org/">Hyperledger</a> dan <a href="https://www.corda.net/">Corda</a>. </p>
<p>Di Indonesia, teknologi blockchain dimanfaatkan untuk <a href="http://www.eco-business.com/news/can-blockchain-save-indonesias-forests/">memerangi kebakaran hutan di Aceh</a> oleh sebuah kelompok industri yang menamai diri sebagai Carbon Conservation. Mereka akan secara otomatis memberikan dana pada desa-desa di Aceh sesudah mereka berhasil mengurangi kejadian kebakaran. Data pencitraan satelit akan merekam kebakaran hutan dan memeriksa kondisi lapangan. Teknologi blockchain memungkinkan pemberi dana melakukan verifikasi sendiri kesuksesan desa-desa tersebut, sehingga mengurangi pita merah birokrasi. </p>
<p>Institusi akademis seperti <a href="https://sixcap.co/university-of-gadjah-mada-partner-six-capital-to-build-indonesias-blockchain-and-digital-economy/">Universitas Gadjah Mada</a> juga mulai bergerak untuk memanfaatkan teknologi blockchain dalam lingkungan ekonomi digital yang serasi dengan visi Presiden Joko Widodo untuk diwujudkan pada tahun 2020.</p>
<h2>Blockchain dan PPN</h2>
<p>Dalam <a href="https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-68637-0_28">protokol yang dirancang oleh tim kami</a> di Monash University, prosedur faktur pajak dalam PPN ibarat transaksi uang virtual yang memanfaatkan blockchain.</p>
<p>Uang virtual merepresentasikan kredit pajak yang dimiliki seorang penjual. Sebelum transaksi dilakukan, tentunya penjual harus terlebih dahulu membeli uang virtual tersebut dari pihak-pihak yang telah ditunjuk oleh otoritas perpajakan, misalnya perbankan, dengan menggunakan mata uang rupiah. </p>
<p>Pada saat terjadi transaksi yang melibatkan PPN, maka pembeli membayarkan PPN tidak kepada negara secara langsung, melainkan kepada penjual. Sebagai bukti pembayaran PPN, maka penjual mentransfer mata uang virtual sebanyak PPN yang dibayarkan oleh pembeli, kepada pembeli. Transaksi ini dibuat sebagai pengganti faktur pajak yang biasanya diterbitkan oleh penjual untuk diserahkan kepada pembeli. </p>
<p>Protokol berbasis blockchain yang telah dipaparkan di atas dapat mencegah penyelewengan dana PPN oleh Wajib Pajak, karena seluruh uang virtual yang ditransaksikan sebagai pengganti faktur pajak telah dibayarkan dengan lunas. Proses pembuatan faktur pajak juga dapat disederhanakan karena telah direpresentasikan dalam transaksi yang dibuat. Seluruh informasi yang melibatkan PPN terekam dengan baik oleh sistem, termasuk pula perpindahan kredit pajak dari pembeli ke penjual. </p>
<p>Sistem blockchain memudahkan otoritas perpajakan untuk melakukan pemantauan atas kewajiban PPN. Nilai PPN akhir yang diterima oleh negara dapat dihitung dengan menjumlahkan seluruh uang virtual yang dimiliki oleh konsumen akhir. </p>
<p>Dalam skema tersebut, otoritas perpajakan menjadi pemegang kendali sistem blockchain. Hanya otoritas perpajakan yang dapat memberi otorisasi sebelum transaksi uang virtual dapat dilakukan. Verifikasi dan pengelolaan data transaksi juga menjadi tanggung jawab otoritas perpajakan. Proses audit dapat dilakukan dengan mudah, tidak hanya oleh otoritas perpajakan melainkan juga oleh unit lain yang bertugas memantau aktivitas perpajakan.</p>
<h2>Kendala protokol blockchain untuk PPN</h2>
<p>Protokol blockchain untuk PPN tersebut merupakan desain awal yang masih harus disempurnakan. Beberapa isu penting yang harus diselesaikan di antaranya perlindungan data Wajib Pajak. Pencantuman informasi SPT PPN dalam blockchain membuat informasi tersebut dapat diakses oleh publik.</p>
<p>Selain itu, pembelian mata uang virtual di muka oleh penjual dapat memberikan dampak negatif terhadap arus kas. Hal ini disebabkan karena perusahaan harus mengalokasikan dana yang jumlahnya bisa jadi cukup signifikan, yang mestinya bisa digunakan sebagai tambahan modal bagi usaha mereka. </p>
<p>Protokol yang dikembangkan juga belum mencakup seluruh aturan terkait PPN, sehingga diperlukan penyempurnaan lebih jauh sebelum diluncurkan kepada publik.</p>
<h2>Alternatif meningkatkan pendapatan pajak</h2>
<p>Pemanfaatan blockchain untuk PPN dapat memberikan manfaat bagi Wajib Pajak dan bagi negara. Bagi Wajib Pajak, teknologi blockchain menyederhanakan proses pelaporan perpajakan. </p>
<p>Sementara bagi negara, teknologi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kapabilitas otoritas perpajakan untuk memantau kepatuhan atas kewajiban perpajakan, sekaligus menutup celah potensi hilangnya PPN dari faktur pajak tidak sah. </p>
<p>Meskipun memerlukan penyempurnaan lebih lanjut atas berbagai kendala, namun teknologi blockchain dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/87021/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Dimaz Wijaya menerima dana dari Monash University, Australia dan Data61, CSIRO, Australia. </span></em></p>Transparansi adalah ciri khas blockchain yang bisa membantu memastikan para penjual barang sungguh menyetorkan PPN yang dibayar oleh konsumen ke pemerintah.Dimaz Wijaya, PhD Student, Monash UniversityLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/870082017-11-07T11:10:38Z2017-11-07T11:10:38ZEmpat pelajaran dari Paradise Papers tentang bisnis global dan elite politik<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/193527/original/file-20171107-1068-1lsqodl.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Surga Bermuda berada di tengah pusaran Paradise Papers.</span> <span class="attribution"><span class="source">Shutterstock</span></span></figcaption></figure><p><a href="https://www.theguardian.com/news/series/paradise-papers">Paradise Papers</a> belakangan ini terdengar familier. Ia adalah bocoran dokumen dari sebuah firma hukum dengan spesialisasi layanan <em>offshore</em> yang mengungkap bagaimana elite global mengelak membayar pajak. Bahkan namanya bernada sama dengan pengungkapan tahun lalu <a href="https://theconversation.com/panama-papers-remarkable-global-media-operation-holds-rich-and-powerful-to-account-57196">Panama Papers</a>. Tetapi Paradise Papers berbeda, mencerminkan kompleksitas sistem pajak <em>offshore</em> global.</p>
<p>Di kalangan ahli suaka pajak (<em>tax haven</em>) Panama pada umumnya dipandang salah satu sudut yang paling tidak terjamah pembaruan di dunia <em>offshore</em>. Telah ada peraturan-peraturan internasional mengenai penggelapan dan penghindaran pajak untuk membantu pemerintahan berbagai negara mengejar tersangka dari negara mereka. Investasi <a href="http://www.investopedia.com/terms/o/offshore.asp"><em>offshore</em></a> merupakan strategi investasi memanfaatkan berbagai keuntungan (seperti bebas pajak dan data nasabah dirahasiakan) yang ditawarkan di luar negara asal investor.</p>
<p>Tapi Panama Papers mengungkapkan bahwa Panama dimanfaatkan terutama oleh elite bisnis dan politik dari negara-negara seperti Rusia, Cina, dan banyak lagi yang lainnya di Amerika Latin Latin dan Asia; negara-negara yang pemerintahnya terkait erat dengan bisnis dan kecil kemungkinannya menggunakan alat-alat yang disediakan oleh aturan-aturan internasional baru untuk memburu tersangka. Karena itu, relatif tidak banyak orang Amerika dan Eropa yang tertangkap dalam berita Panama. Dan Mossack Fonseca, firma hukum yang berada di pusat Panama Papers <a href="https://panamapapers.icij.org/20170327-mossfon-prosecutor-update.html">kehilangan reputasi</a> sejak itu. </p>
<p>Lain halnya dengan Paradise Papers yang mengungkapkan apa yang terjadi di kalangan elite <em>offshore</em> dunia—kali ini ini suaka-suaka pajak yang diyakini punya regulasi ketat di Kepulauan Cayman, Bermuda, Singapura, dan semacamnya. Semua tempat ini dinilai cukup bersih selama proses penelaahan sejawat (<em>peer review</em>) OECD yang baru dilakukan <a href="http://www.oecd.org/countries/bermuda/peerreviewreportofbermuda-phase1legalandregulatoryframework.htm">beberapa tahun lalu</a>. Firma hukum yang berada di pusat kebocoran baru ini, Appleby, <a href="https://www.theguardian.com/news/2017/nov/05/offshore-law-firm-appleby-response-no-evidence-wrongdoing-paradise-papers">menegaskan</a> “tidak ada satu pun bukti pelanggaran” dalam semua pengungkapan itu.</p>
<p>Kendati demikian, Paradise Papers menguak banyak hal tentang aktivitas elite bisnis dan politik <a href="https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/">negara-negara dengan regulasi ketat seperti Amerika Serikat dan Inggris</a>— melibatkan perusahaan-perusahaan multinasional besar seperti Nike dan Apple, serta tokoh-tokoh termasuk Ratu Inggris.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/193435/original/file-20171106-1041-x7nh3y.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/193435/original/file-20171106-1041-x7nh3y.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=394&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/193435/original/file-20171106-1041-x7nh3y.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=394&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/193435/original/file-20171106-1041-x7nh3y.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=394&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/193435/original/file-20171106-1041-x7nh3y.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=496&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/193435/original/file-20171106-1041-x7nh3y.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=496&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/193435/original/file-20171106-1041-x7nh3y.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=496&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Ratu Inggris menginvestasikan uang pribadinya jutaan dolar di negara suaka pajak.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://www.flickr.com/photos/comsec/7345367150/in/photolist-cc5VKd-bUHbjH-cc5qrL-ckj7L5-e5CGSV-bUHGf8-cc5Wky-bUFp5p-8WgE3G-2NMs8x-Kd7Sr-bUHbrZ-cc5WiC-cc5szu-cc5XRm-cc5Xrh-cc5XZ3-bUHdaM-bUHd7v-cc5Xzs-bUHGK2-bUHHcp-bUHfW4-cc5Xc1-cc5rZL-bUHdfK-cc5Y8h-cc5v7s-bUHHMM-cc5WMj-bUHfbK-bUHfet-bUHGEz-cc5XLy-cc5XWW-cc5X3U-cc5vdL-cc5s4s-bUHcWx-bUHH1v-bUHH3i-cc3AWL-cc3Ba9-cc3Cvm-cc5u5U-cc3AZm-cc3CkG-cc3Bmf-cc3B45-cc3Boo">The Commonwealth</a>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">CC BY-NC-ND</a></span>
</figcaption>
</figure>
<h2>1. Penghindaran pajak adalah industri yang sedang berkembang pesat</h2>
<p>Tentu saja, yurisdiksi seperti Kepulauan Cayman dan Bermuda yang tidak memungut pajak penghasilan, pajak atas keuntungan, PPN, pajak penjualan, pajak kekayaan atau korporat, masih menarik banyak sekali bisnis. Mengapa, misalnya, Duchy of Lancaster, manajer keuangan pribadi Ratu Inggris, berinvestasi dalam dua dana <em>offshore</em>, di Cayman dan Bermuda? Bagaimanapun juga, Ratu membayar pajak cuma <a href="http://www.independent.co.uk/news/royal-fortune-stays-secret-the-queen-has-been-forced-into-paying-taxes-and-the-last-thing-she-wants-1472403.html">secara sukarela</a>. </p>
<p>Tafsiran yang lebih simpatik menyatakan bahwa setiap investor besar yang berusaha mendiversifikasi portofolio mereka pasti akan menggunakan dana <em>offshore</em>. Dokumen-dokumen itu <a href="https://www.theguardian.com/news/2017/nov/05/revealed-queen-private-estate-invested-offshore-paradise-papers">menunjukkan</a> bahwa sekitar £10 juta (AS$13 juta) uang Ratu diinvestasikan <em>offshore</em>— persentase yang sangat kecil dari kekayaannya. Tidak ada yang ilegal dalam hal ini tapi etika tindakan itu yang patut dipertanyakan.</p>
<p>Pada kenyataannya, seluruh industri investasi kekayaan—industri yang berinvestasi bagi golongan kaya dan berkelimpahan di dunia kita ini— beroperasi melalui dunia <em>offshore</em>. Dan alasannya sederhana. Setiap dana atau transaksi, atau pesawat terbang atau <em>yacht</em>, atau apa pun apa saja yang ingin orang daftarkan di Cayman atau Bermuda, tidak kena pajak. Dan itu tersembunyi dari pandangan publik.</p>
<hr>
<p><em><strong>Baca juga:</strong> <a href="https://theconversation.com/sulit-menemukan-ceo-rendah-hati-ini-alasannya-83649">Sulit menemukan CEO yang rendah hati. Ini alasannya</a></em></p>
<hr>
<h2>2. Kerahasiaan unggul karena ‘trust’</h2>
<p>Walau ada <a href="https://www.ft.com/content/ab8ee980-b6f3-11e6-ba85-95d1533d9a62">banyak regulasi baru</a>, Paradise Papers menunjukkan bahwa siapa pun yang ingin menyembunyikan urusan mereka dari para pesaing, sekutu, pemerintah, atau publik masih bisa melakukan itu dengan sangat mudah. Dan mereka bisa melakukan itu melalui fasilitas sebuah “trust”, <a href="https://www.taxjustice.net/2017/02/13/trusts-weapons-mass-injustice-new-tax-justice-network-report/">sebuah instrumen kuno Anglo-Saxon</a> yang berfungsi sebagai perisai andal dari pemeriksaan. </p>
<p>Kita tahu, misalnya, bahwa Wilbur Ross, Menteri Perdagangan AS, memiliki <a href="https://www.theguardian.com/news/2017/nov/05/trump-commerce-secretary-wilbur-ross-business-links-putin-family-paradise-papers">hubungan dagang dengan keluarga Vladimir Putin</a>, yang beroperasi melalui sebuah sistem yang menghubungkan lokasi-lokasi tepercaya di berbagai yurisdiksi <em>offshore</em>. Saya bahkan tidak menyangka bahwa <a href="https://theconversation.com/explainer-what-is-a-special-counsel-and-what-will-he-investigate-in-the-trump-administration-77952">penyelidikan Mueller</a> di AS terhadap kaitan pemerintahan Trump dengan Rusia bisa mengoyak selubung kerahasiaan yang ditawarkan oleh <em>trust offshore</em>. </p>
<p>Tapi dokumen-dokumen yang bocor dari firma hukum Appleby mengungkapkan bahwa setiap kesepakatan bisnis rumit yang akan melibatkan penyembunyian dan pengelabuan pasti akan dikerjakan melalui <em>trust</em>. Sudah tiba waktunya kita melakukan sesuatu dengan <em>trust</em> ini.</p>
<h2>3. Penggunaan sarana yang sangat rumit</h2>
<p>Paradise Papers menunjukkan bagaimana inovasi-inovasi keuangan kompleks seperti penggunaan derivatif dan pengaturan tukar-menukar keuangan (<em>financial swaps</em>), bisa digunakan untuk penghindaran pajak. Inilah wilayah penghindaran yang lazimnya tidak dipahami dengan baik dan dikaji dengan cermat. </p>
<p><a href="https://coffers.eu/">Penelitian baru</a> yang dilakukan para kolega dan saya mendapati bahwa tingkat suku bunga lintas mata uang dipakai di mana-mana dalam mekanisme meminimalkan pajak. Sulit mendeteksi dan melibatkan perusahaan induk dan anak perusahaan untuk mengonversi utang dari satu mata uang ke mata uang lain. Hal ini mengonversi risiko dan tingkat suku bunga mata uang asal kepada mata uang anak perusahaan — sebuah instrumen meminimalkan risiko yang sah. Pada saat yang sama, ini memudahkan pemindahan dana <em>offshore</em> ke yurisdiksi dengan pajak lebih rendah.</p>
<h2>4. Hukum harus diubah</h2>
<p>Banyak perusahaan jasa profesional yang beroperasi dalam yurisdiksi <em>offshore</em>. Mereka semua menyatakan diri bahwa mereka sangat profesional, tidak hanya mengikuti hukum yang tertulis, melainkan juga semangat hukum itu sendiri. </p>
<p>Tetapi jika perusahaan-perusahaan tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban langsung atas aktivitas klien mereka, dunia <em>offshore</em> akan terus berkembang pesat. Perusahaan-perusahaan itu memanfaatkan <a href="http://www.taxresearch.org.uk/Blog/2010/07/07/tax-avoidance-evasion-compliance-and-planning/">celah-celah regulasi</a> untuk memperantarai berbagai peraturan dan yurisdiksi yang berbeda guna meminimalkan pajak. Pertanyaannya adalah berapa lama lagi praktik-praktik semacam itu akan dianggap sah. </p>
<p>Paradise Papers mengungkapkan betapa sedikit sebetulnya yang diketahui dunia tentang tingkat penghindaran pajak yang berlangsung. Warga negara Inggris, misalnya, bisa berinvestasi secara legal dalam dana <em>offshore</em> dan mendirikan perusahaan di suaka-suaka pajak itu. Tetapi mereka <a href="https://www.gov.uk/government/publications/ten-things-about-offshore-assets-and-income/ten-things-about-offshore-assets-and-income">harus</a> mengungkapkan perusahaan-perusahaan induk itu kepada petugas pajak. </p>
<p>Kita tidak tahu apakan nama-nama yang disebutkan dalam dokumen itu melakukannya, dan kita tidak tahu apakah otoritas pajak akan melakukan sesuatu terhadap mereka yang tidak melapor. Kita cuma tahu bahwa banyak yang terjadi melalui <em>offshore</em>. Paradise Papers menunjukkan bahwa, meskipun menjanjikan yang sebaliknya, keremangan masih terasa di mana-mana di dunia <em>offshore</em>.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/87008/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Ronen Palan menerima dana dari NORAD untuk mempelajari penghindaran pajak di negara berkembang. Riset yang disebut di sini didanai oleh hibah EU Horizon 2020 COFFERS. Palan adalah penasihat senior untuk Tax Justice Network dan Dewan Direktur Tax Justice Network Israel.</span></em></p>Berbeda dari Panama Papers yang mengungkap praktik pelaku dari negara yang regulasinya tak terlampau ketat, Paradise Papers menguak praktik para elite—juga di Amerika dan Eropa—di dunia offshore.Ronen Palan, Professor of International Politics, City, University of LondonLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/833642017-09-05T07:14:11Z2017-09-05T07:14:11Z‘E-government’ dapat mengurangi ekonomi bawah tanah dan meningkatkan penerimaan pajak<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/184328/original/file-20170901-26045-1od6crk.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=2%2C0%2C997%2C618&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Semakin besar jumlah uang tunai yang beredar, semakin besar ekonomi bawah tanah, dengan asumsi transaksi bawah tanah umumnya terjadi dalam betuk pembayaran tunai, sehingga tidak meninggalkan jejak untuk pejabat berwenang</span> <span class="attribution"><span class="source">www.shutterstock.com/Wara1982</span></span></figcaption></figure><p>Indonesia mengklaim program amnesti pajaknya <a href="http://finansial.bisnis.com/read/20160923/10/586570/jp-morgan-amnesti-pajak-indonesia-sukses-besar">tersukses di dunia</a>. Namun ekonomi bawah tanahnya—berbagai aktivitas yang tidak masuk pencatatan negara—menghambat Indonesia mencapai potensi penerimaan pajak. </p>
<p>Tahun lalu, Indonesia memperkenalkan amnesti pajak untuk menaikkan pendapatan pajak negara yang kecil. Sampai dengan Maret 2017—ketika program berakhir—Indonesia mengumpulkan Rp147 triliun atau sekitar 1,1% PDB. Ini dianggap <a href="http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160930065019-78-162245/sri-mulyani-pencapaian-tax-amnesty-ri-tertinggi-di-dunia/">pencapaian amnesti pajak tertinggi di dunia</a>.</p>
<p>Namun Indonesia sebenarnya dapat meraih pendapatan lebih hingga AS$18 miliar, atau Rp237 triliun, jika pemerintah dapat mengatasi kegiatan “<em>shadow economy</em>” atau ekonomi bawah tanah. </p>
<h2>Ekonomi bawah tanah</h2>
<p>Beberapa peneliti mendefinisikan ekonomi bawah tanah sebagai semua kegiatan ekonomi yang tak terdaftar. Ini bisa apa pun dari pedagang kaki lima dan industri rumah tangga hingga pabrik besar yang tak terdaftar. </p>
<p>Ekonom Friedrich Schneider mendefinisikan ekonomi bawah tanah sebagai kegiatan yang <a href="http://www.gfintegrity.org/storage/gfip/documents/reports/world_bank_shadow_economies_all_over_the_world.pdf">sengaja disembunyikan dari pejabat berwenang</a> untuk menghindari pembayaran pajak dan tanggung jawab lainnya. </p>
<p>Ekonomi bawah tanah Indonesia antara 2003 dan 2013 rata-rata sebesar 19% dari PDB, menurut laporan Schneider untuk Bank Dunia. Dengan PDB sebesar <a href="http://www.worldbank.org/en/country/indonesia">AS$861,9 miliar di 2015</a>, menurut Bank Dunia, artinya ekonomi bawah tanah Indonesia bernilai sekitar AS$164 miliar. </p>
<p>Estimasi pendapatan pajak tambahan sebesar AS$18 miliar dihitung dengan memperhitungkan rasio pajak-ke-PDB sebesar 11%. </p>
<h2>Memperkirakan seberapa besar ekonomi bawah tanah</h2>
<p>Kita dapat memperkirakan ekonomi bawah tanah melalui indikator-indikator seperti: </p>
<ul>
<li><p>beban pajak: semakin besar perbedaan antara biaya tenaga kerja total dan pendapatan sesudah pajak, semakin besar insentif untuk kerja di bawah tanah </p></li>
<li><p>indeks kemudahan berbisnis: semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka usaha dan semakin tinggi biaya untuk memulai usaha atau mendapatkan izin, semakin rendah kemudahan berbisnis dalam suatu negara—situasi yang membuat banyak bisnis lebih memilih bekerja di bawah tanah </p></li>
<li><p>jumlah uang yang beredar: semakin besar jumlah uang tunai yang beredar, semakin besar ekonomi bawah tanah, dengan asumsi transaksi bawah tanah umumnya terjadi dalam bentuk pembayaran tunai, sehingga tidak meninggalkan jejak untuk pejabat berwenang</p></li>
<li><p>tingkat pengangguran: tingkat pengangguran tinggi dapat mendorong orang untuk bekerja dalam kegiatan bawah tanah. </p></li>
</ul>
<p>Ekonomi bawah tanah Indonesia lebih kecil dari negara berkembang lainnya di wilayah Asia Tenggara seperti Malaysia (35% dari PDB), Filipina (37%), dan Thailand (57%). Singapura di 13% dan Vietnam di 18% adalah negara-negara di ASEAN yang memiliki rasio ekonomi bawah tanah lebih kecil dari Indonesia. </p>
<p>Meski demikian, dengan PDB terbesar di wilayah Asia Tenggara, nilai ekonomi bawah tanah Indonesia jauh lebih besar dibandingkan tetangga-tetangga ini. </p>
<h2>Yang dibutuhkan untuk membuka usaha di Indonesia</h2>
<p>Biaya tinggi untuk memulai usaha berhubungan erat dengan <a href="http://idei.fr/sites/default/files/medias/doc/by/auriol/taxation_developing_countries.pdf">ukuran ekonomi yang tak resmi</a>.</p>
<p>Di Indonesia, biaya <a href="http://data.worldbank.org/indicator/IC.REG.COST.PC.ZS">untuk prosedur membuka usaha</a>) di 2016 sekitar 20,3% of pendapatan nasional kotor (PNB) per kapita. Itu termasuk tertinggi di wilayah Asia Tenggara; bandingkan dengan Malaysia (6,2%), Thailand (6,6%) dan Vietnam (4,6%).</p>
<hr>
<p><em><strong>Baca juga:</strong> <a href="https://theconversation.com/teknologi-blockchain-untuk-mengawal-penerimaan-negara-dari-ppn-87021">Teknologi blockchain untuk mengawal penerimaan negara dari PPN</a></em></p>
<hr>
<p>Artinya seseorang yang hendak menjadi wirausahawan perlu menyiapkan sekitar 20,3% dari pendapatan tahunan mereka hanya untuk memperoleh izin atau mendaftarkan usaha baru mereka, ditambah dengan modal untuk menjalankan usaha. </p>
<p>Di luar program amnesti pajak, perlu ada reformasi yang lebih besar untuk mengurangi biaya untuk berbisnis. </p>
<p>Pemerintah dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan mengurangi besarnya ekonomi bawah tanah dengan mengurangi jumlah hari, prosedur, dan kunjungan kantor yang dibutuhkan untuk mendaftarkan sebuah usaha. </p>
<h2>Peran ‘e-government’</h2>
<p>Banyak <a href="http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2910107">penelitian</a> telah menemukan bahwa menerapkan <em>e-government</em> dapat memudahkan pelaksanaan tugas-tugas administratif, mengurangi biaya dan merampingkan prosedur administratif dengan mengikuti prinsip “sekali-saja” (<em>once-only principle</em>) . </p>
<p>Dalam prinsip sekali-saja warga dan unit usaha hanya perlu memberikan informasi ke kantor pemerintahan sekali saja. Kantor-kantor pemerintahan akan membagi informasi ini secara internal melalui sistem <em>e-government</em> mereka. </p>
<p>Dengan menyatukan sistem data, pemerintah mengurangi kebutuhan mereka untuk meminta data kepada warga berulang kali. Di negara seperti Swedia, misalnya, warga hanya perlu mendaftarkan keberadaan mereka sekali di kantor pajak (<em>Skatteverket</em>). Data ini akan dibagi di antara lembaga pemerintahan. </p>
<p>Ketika warga perlu mendapatkan akses pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perpajakan, ia hanya perlu menyebutkan nomor individu mereka (<em>personnummer</em>). Ini berlaku juga untuk tujuan bisnis. </p>
<p>Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jakarta suatu inisiatif yang bagus untuk menyediakan satu titik untuk mengakses berbagai pelayanan publik (pendaftaran bisnis, dll). </p>
<p>Namun Indonesia masih termasuk yang terburuk dalam kinerja penerapan <em>e-government</em> di wilayah Asia. Indonesia di atas Myanmar, Laos, dan Kamboja, tapi di bawah Cina, India, dan tetangga di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.</p>
<p>Data dari <a href="https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center">United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA)</a> menunjukkan indeks <em>e-government</em> Indonesia dengan nilai 0,45 menempatkannya di posisi 116 dari 193 negara. </p>
<h2>Menuju ‘e-government’ yang lebih baik</h2>
<p>Di 2014, pemerintah mengeluarkan Rencana Pitalebar Indonesia yang memiliki <a href="https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2014/12/rencana_pitalebar_indonesia_2014-2019.pdf">visi <em>e-government</em> yang lebih baik</a>. Rencana ini bertujuan meningkatkan akses warga ke pendidikan dan kesehatan serta memudahkan usaha dalam kegiatan logistik dan penyediaan barang dan jasa. </p>
<p>Rencana ini melibatkan beberapa pemangku kepentingan (seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Bank Indonesia). Namun, tak jelas dalam rencana ini institusi mana yang memimpin koordinasi antar lembaga. </p>
<p>Melihat pentingnya strategi <em>e-government</em> yang baik, penting bagi pemerintah untuk menyiapkan sebuah unit khusus untuk mengarahkan strategi dan memastikan semua lembaga yang terlibat melaksanakannya. Apakah unit tersebut sebuah satuan baru setingkat kementerian atau ditempatkan di bawah kementerian yang sudah ada, sangat penting bagi unit ini memiliki mandat yang jelas, kuat, dan diakui.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/83364/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Morten Meyerhoff Nielsen receives funding from European Commission, and government agencies in Denmark, Faro Islands, Sweden, FYROM, Georgia, Oman, Dubai, Netherlands, Estonia, Latvia, Albania. He is affiliated with UNU-EGOV.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Ibrahim Rohman tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Ekonomi bawah tanah-berbagai aktivitas yang tidak masuk pencatatan negara-menghambat Indonesia mencapai potensi penerimaan pajakIbrahim Rohman, Research fellow, United Nations UniversityMorten Meyerhoff Nielsen, Academic Fellow, United Nations UniversityLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.