Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang dilayangkan tanggal 8 Desember 2022 kemarin untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024. Partai Rakyat Adil Makmur mengajukan…
L’expertise universitaire, l’exigence journalistique
Articles sur Pemilu
Affichage de 21 à 40 de 55 articles
Intensitas konflik yang tinggi menempatkan Papua masuk zona merah pelaksanaan Pilkada langsung. Konflik bahkan terjadi hampir di setiap tahapan Pilkada.
Media sosial memberikan peluang yang lebih signifikan bagi caleg perempuan untuk mempromosikan diri dan meningkatkan elektabilitasnya dalam pemilu.
Riset kami menemukan bahwa aktivisme mahasiswa masih menjaga jarak dari politik elektoral dan perebutan kekuasaan melalui partai politik, namun peka terhadap isu demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
Di negara demokrasi manapun, masa jabatan pemimpin selalu dibatasi hanya sampai jangka waktu tertentu.
TikTok adalah alat strategis baru bagi para propagandis untuk mendorong narasi politik selama periode pemilihan.
Sebagai mesin suara, ASN bukan hanya sekedar dihimbau untuk memilih, melainkan dirayu dengan hadiah tertentu, bahkan tidak sedikit dari mereka yang diancam.
Istilah “big data” tidak hanya tereduksi, namun juga secara tidak langsung telah disalahgunakan demi memuluskan kepentingan politik yang bertentangan dengan undang-undang.
Wacana penundaan pemilu 2024 merupakan bukti nyata adanya usaha pelanggaran dan pelecehan terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia.
Untuk memahami preferensi dan sikap politik kelompok muda, di episode terbaru podcast SuarAkademia, kami berbicara dengan Ahmad Khoirul Umam, peneliti politik di Universitas Paramadina, Jakarta.
Sistem presidensial di Indonesia menciptakan dinamika politik yang sangat khas.
Kenyataan bahwa Biden tidak menang telak menunjukkan bahwa Trump bukanlah anomali dalam masyarakat AS. Ia adalah bagian nyata, bahkan sangat besar dan menentukan.
Keputusan pemerintah untuk tidak menunda pilkada, sebagian besar dipengaruhi alasan ekonomi dan poliitk
Mengenai bias kognitif kita dan menghindarinya akan membantu kita dalam membuat keputusan yang tepat dalam pemilihan umum, yang tentunya akan berkontribusi buat masa depan bangsa yang lebih baik.
Aturan pengelolaan dana kampanye yang ada masih memiliki beberapa celah yang jika tidak diperbaiki justru bisa mendorong praktik-praktik kecurangan tetap terjadi.
Memahami isu intoleransi melalui angka-angka memang penting. Tapi mengetahui penyebab mengapa orang menjadi tidak toleran jauh lebih penting.
Menyajikan analisis empiris pertama tentang kinerja MK terhadap kasus-kasus penting antara tahun 2004 dan 2016, penelitian kami menunjukan bahwa MK tetap independen.
Ketika pemerintah memutuskan untuk membatasi akses terhadap media sosial demi menjaga hak untuk hidup tanpa ketakutan, tidak bisa disimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM.
Berpikir konspiratif berakar dari kecurigaan berlebihan bahwa suatu kejadian penting merupakan hasil rekayasa sekelompok kecil orang yang sangat berkuasa.
Disrupsi digital merupakan salah satu tantangan terbesar yang bisa diberdayakan untuk sebuah lompatan kuantum guna membentuk kemakmuran berlipat pada masa depan.
Les contributeurs les plus fréquents
-
Associate Professor, Monash University
-
Stai Miftahul ' Ula Nganjuk
-
Dosen Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Lecturer, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
-
Associate Lecturer, School of Government, Universitas Jendral Achmad Yani
-
Lecturer in Social Psychology, Universitas Airlangga
-
Leiden University
-
Swiss German University
-
Lecturer in Political Science and International Relations, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
-
Associate Professor of Psychiatry, Wayne State University
-
Lecturer, Australian National University
-
Professor of Innovation and Strategy, Cisco Chair in Digital Business Transformation, International Institute for Management Development (IMD)
-
Associate Professor, McMaster University
-
PhD Student, Political Science, McMaster University
-
Lecturer in Public Policy and Decision Analysis, Universitas Indonesia
