Analisis big data di sosial media menunjukkan bahwa publik merasa UU Cipta Kerja mengabaikan kesejahteraan buruh, hanya berpihak pada investor.
Academic rigour, journalistic flair
Articles on buruh
Displaying all articles
Di tengah ketidakjelasan standar gaji hingga praktik-praktik ketenagakerjaan buruk yang kerap menimpa mereka, serikat bisa jadi wadah bagi dosen untuk memperjuangkan kesejahteraannya secara kolektif.
Benarkah dosen bukan buruh? Apakah tepat jika kita geram apabila pengelolaan kampus dianggap disamakan dengan lembaga politik atau korporasi? Bagaimana komunitas akademik perlu menyikapinya?
Dua tahun berlalu setelah pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Berbagai perubahan dan peraturan pelaksana telah ditelurkan. Lalu apa imbasnya bagi pekerja?
Upah minimum masih jadi satu-satunya kebijakan pengupahan yang terlihat, dapat dirasakan, dan mudah diawasi oleh publik. Sayangnya, politik penentuannya menjadi makin pelik pada era UU Cipta Kerja.
Di balik potensi terhadap perbaikan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia, ada pekerja informal yang terpinggirkan.
Upaya untuk menarik investor, mengembangkan UMKM, dan memastikan pengusaha dengan mengorbankan perlindungan terhadap pekerja bukanlah cara yang tepat.
Secara hukum, ada dua menggagalkan omnibus law Cipta Kerja: lewat permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi atau meminta presiden menggeluarkan Perppu untuk membatalkan.
Perlindungan pemerintah terhadap buruh sawit perempuan masih minim hingga detik ini.
Kenaikan upah minimum tidak serta-merta membawa perubahan positif secara merata pada pekerja.
Omnibus Law lewat UU Cipta Kerja akan melanjutkan orientasi kebijakan perburuhan yang ramah pasar yang pada akhirnya akan mengurangi hak-hak buruh. Padahal bukan aturan masalah terbesar Indonesia.
Berikut tiga cara yang bisa ditempuh agar revisi UU Ketenagakerjaan yang akan dilakukan bisa memuaskan baik kelompok pengusaha maupun pekerja.
Protes anak muda Amerika di bulan Maret lalu menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap para pemimpin. Survei terkini menunjukkan bahwa agenda mereka selanjutnya adalah perubahan sistem ekonomi.
Top contributors
-
Lecturer of Labour Law, Universitas Gadjah Mada
-
Assistant Researcher at Universitas Gadjah Mada
-
Assistant Reseacher, Universitas Gadjah Mada
-
Lecturer at the Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada
-
Assistant researcher at Universitas Gadjah Mada
-
Assistant Professor in Organisation Studies, Universitas Indonesia
-
Assistant Professor in International Relations, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Researcher, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Director of the Institute for the Study of Employee Ownership and Profit Sharing, Rutgers University
-
Distinguished Professor, Rutgers University
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Lecturer of Law, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
-
Sociology PhD Researcher, University of California, San Diego
-
Secretary General of ALMI and Assistant Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
-
Universitas Airlangga
