tag:theconversation.com,2011:/ca/topics/joko-widodo-45289/articlesJoko Widodo – The Conversation2024-02-28T01:37:08Ztag:theconversation.com,2011:article/2244032024-02-28T01:37:08Z2024-02-28T01:37:08ZAncaman terbesar bagi demokrasi Indonesia bukan Prabowo, melainkan oligarki<p>Sehari sebelum berlangsungnya Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari lalu, mantan jurnalis dan pengamat politik Indonesia, Ben Bland, <a href="https://www.foreignaffairs.com/indonesia/indonesias-democracy-stronger-strongman">berpendapat</a> bahwa Prabowo Subianto, mantan jenderal angkatan darat yang maju sebagai calon presiden (capres), tidak akan serta merta mampu mengubah Indonesia menjadi autokrasi apabila ia terpilih untuk menggantikan Presiden Joko “Jokowi” Widodo.</p>
<p>Autokrasi merujuk pada kekuasaan mutlak terpusat pada satu individu.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/kemenangan-prabowo-efek-jokowi-dan-ujian-demokrasi-indonesia-223603">Kemenangan Prabowo: efek Jokowi dan ujian demokrasi Indonesia</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<p>Ini karena Indonesia, menurut Bland, telah memiliki norma-norma demokrasi yang pada akhirnya akan membatasi kecenderungan Prabowo untuk menjadi pemimpin yang otoriter. </p>
<p>Sebagai seorang peneliti masyarakat sipil dan jurnalis politik, saya berpendapat bahwa argumen tersebut tidak tepat. Bland memberikan jawaban yang salah untuk pertanyaan yang salah tentang politik Indonesia saat ini.</p>
<p>Ini bukanlah awal dari pertarungan antara demokrasi Indonesia versus Prabowo, namun pukulan terakhir dari apapun yang tersisa di <a href="https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/20-years-after-soeharto-is-indonesia-s-era-reformasi-over">era reformasi</a> Indonesia – periode konsolidasi demokratis sejak lengsernya pemimpin otoriter Suharto pada 1998. </p>
<p>Demokrasi Indonesia kini berada di bawah tekanan berat dari kekuatan oligarki yang berputar di sekitar Jokowi.</p>
<h2>Kekuatan sipil kalah dari oligarki</h2>
<p>Kemenangan elektoral Prabowo, berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei, nyatanya hanyalah contoh terbaru dari rangkaian <a href="https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/03/16/indonesias-democracy-is-on-the-line-its-defenders-are-stuck-in-a-sisyphean-loop.html">kekalahan</a> menyakitkan yang diderita oleh para pendukung demokrasi.</p>
<p><a href="https://www.jstor.org/stable/10.5728/indonesia.96.0033">Vedi Hadiz dan Richard Robison</a> mendefinisikan <a href="https://www.routledge.com/Reorganising-Power-in-Indonesia-The-Politics-of-Oligarchy-in-an-Age-of/Hadiz-Robison/p/book/9780415332538">oligarki</a> sebagai </p>
<blockquote>
<p>“sistem hubungan kekuasaan yang memungkinkan pemusatan kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektif”.</p>
</blockquote>
<p>Di Indonesia, oligarki modern terbentuk selama <a href="https://www.jstor.org/stable/10.5728/indonesia.96.0033">ekspansi kapitalisme pasar</a> di bawah pemerintahan otoriter Suharto (1966-1998), yang membuka jalan bagi aliansi birokrat yang berkuasa dan perusahaan-perusahaan besar untuk mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan.</p>
<p>Aktivis pro-demokrasi dan akademisi telah berulang kali membunyikan <a href="https://www.thejakartapost.com/academia/2019/09/25/reformcorrupted-1569384427.html">lonceng tanda bahaya</a> tentang <em>subversi oligarki terhadap demokrasi Indonesia</em>. </p>
<p>Namun faktanya, iklim demokrasi pun telah memburuk di bawah kepemimpinan Jokowi, sosok yang awalnya dipuji-puji sebagai pemimpin demokratis dan reformis yang mampu mengalahkan Prabowo dalam Pilpres <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2014/07/04/editorial-endorsing-jokowi.html">2014</a> dan <a href="https://www.bbc.com/news/world-asia-48331879">2019</a>. </p>
<p>Jokowi secara tidak langsung telah “memimpin” berbagai upaya oligarki untuk melemahkan, atau bahkan mengacak-acak, lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/a-requiem-for-reformasi-as-joko-widodo-unravels-indonesias-democratic-legacy-125295">A requiem for Reformasi as Joko Widodo unravels Indonesia's democratic legacy</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<p>Pada 2019, DPR RI <a href="https://theconversation.com/a-requiem-for-reformasi-as-joko-widodo-unravels-indonesias-democratic-legacy-125295">mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</a> yang melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Para oligarki <a href="https://360info.org/oligarchs-weaken-indonesias-fight-against-corruption/">menyambut baik pengesahan UU yang kontroversial itu</a>, kemungkinan besar karena menganggap KPK sebagai ancaman bagi kepentingan mereka.</p>
<p>Pada 2020, DPR juga <a href="https://www.reuters.com/world/asia-pacific/whats-stake-with-indonesias-controversial-jobs-creation-law-2022-06-09/">mengesahkan UU Cipta Kerja (Omnibus Law)</a> yang isinya <a href="https://www.newmandala.org/indonesias-omnibus-law-is-a-bust-for-human-rights/">menegasikan</a> pencapaian hukum yang dibuat oleh para pendukung gerakan reformasi. </p>
<p>Para oligarki sektor pertambangan, yang beberapa di antaranya adalah <a href="https://trendasia.org/wp-content/uploads/2021/01/Booklet-Lap-bhs.ing-final-new.pdf">mereka yang duduk di kabinet Jokowi</a>, mendukung UU Cipta Kerja karena <a href="https://news.mongabay.com/2020/10/indonesia-coal-mining-energy-omnibus-deregulation-law-oligarch/">aturan tersebut cenderung mengakomodasi kepentingan mereka</a>.</p>
<p>Kemunduran-kemunduran ini mendorong para akademisi lokal dan internasional untuk menyuarakan bahwa Indonesia tengah mengalami “<a href="https://www.jstor.org/stable/26798854">kemunduran demokrasi</a>” dan menghadapi “<a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00472336.2019.1637922"><em>illiberal turn</em></a>” (<a href="https://theconversation.com/apakah-penggunaan-istilah-belokan-illiberal-bermanfaat-bagi-demokrasi-indonesia-88084">berbelok ke arah yang tidak liberal</a>). </p>
<p>Yang lebih mengkhawatirkan bukanlah <a href="https://theintercept.com/2024/02/10/indonesia-election-results-prabowo-fraud-stolen-election/">kecenderungan otoriter Prabowo atau citranya yang antidemokrasi</a>, melainkan kepentingan predatoris para oligarki yang telah menekan lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia untuk memajukan kekuasaan politik dan ekonomi mereka pribadi. </p>
<h2>Kemerosotan demokrasi di era Jokowi</h2>
<p>Sepak terjang politik Jokowi sebelum Pemilu Februari ini menunjukkan betapa rapuhnya lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia di bawah tekanan oligarki.</p>
<p>Jokowi <a href="https://www.thejakartapost.com/indonesia/2024/02/02/president-jokowi-accused-of-bias-interference-in-presidential-election.html">diduga telah mengintervensi</a> Pemilu untuk memastikan Prabowo, yang maju bersama putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dapat memenangkan <a href="https://majalah.tempo.co/edisi/2692/2024-02-11">Pilpres dalam satu putaran</a>.</p>
<p>Salah satu contohnya adalah <a href="https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/11/08/a-judicial-disgrace.html">putusan kontroversial</a> Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat minimal usia capres-cawapres. Putusan tersebut telah membuka pintu bagi Gibran, yang saat ini usianya masih 36 tahun, untuk maju sebagai cawapres. Saat membuat putusan itu, MK dipimpin Hakim Anwar Usman, adik ipar Jokowi. Anwar kemudian dinyatakan bersalah atas <a href="https://www.thejakartapost.com/indonesia/2023/11/07/breaking-ethics-council-removes-chief-justice-anwar.html">pelanggaran etika</a> karena tidak mengundurkan diri pascakontroversi ini.</p>
<p><a href="https://theconversation.com/a-twist-in-indonesias-presidential-election-does-not-bode-well-for-the-countrys-fragile-democracy-216007">Putusan MK yang banyak dikritik keras tersebut</a> memicu protes publik karena jelas menunjukkan konflik kepentingan.</p>
<p>Pemerintahan Jokowi juga kerap <a href="https://www.thejakartapost.com/indonesia/2024/02/05/president-jokowi-denies-politicizing-social-assistance.html">membagi-bagikan bantuan makanan dan uang tunai</a> kepada masyarakat, serta <a href="https://magz.tempo.co/read/cover-story/41561/a-clandestine-operation-for-gibran">memobilisasi</a> polisi, militer, dan pejabat pemerintah untuk memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran, <a href="https://magz.tempo.co/read/cover-story/41561/a-clandestine-operation-for-gibran">dengan cara menekan para kepala desa untuk mendukung paslon tersebut</a>.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/kelemahan-pada-7-isu-krusial-membayangi-kemenangan-prabowo-gibran-222272">Kelemahan pada 7 isu krusial membayangi kemenangan Prabowo-Gibran</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<p>Ini semua bukan berarti Prabowo akan melakukan hal yang jauh lebih buruk daripada Jokowi dalam hal “merusak” demokrasi. Prabowo juga tampaknya akan dibatasi oleh sistem kekuasaan yang sama yang telah memengaruhi keputusan politik para pendahulunya.</p>
<p>Sejauh mana ia dapat memerintah sebagai seorang otokrat, tergantung pada dinamika perebutan kekuasaan di antara para elite nantinya.</p>
<p>Saat ini banyak yang menganggap Jokowi sebagai <a href="https://www.project-syndicate.org/commentary/indonesia-president-jokowi-effective-democratic-governance-model-by-kishore-mahbubani-2021-10">politikus yang handal</a>. Namun tetap saja, dia tidak bisa lepas dari sistem kekuasaan oligarki yang membatasi pilihan-pilihannya.</p>
<p>Sebagai contoh, Jokowi gagal mendapatkan masa jabatan ketiganya, bukan serta-merta karena idenya bertentangan dengan Konstitusi.</p>
<p>Betul bahwa keinginannya itu bertentangan dengan Konstitusi, tetapi kegagalannya mewujudkan itu lebih karena <a href="https://www.thejakartapost.com/paper/2022/03/21/pdi-p-puts-brakes-on-plan-to-amend-constitution.html">usulan amandemen Konstitusi tersebut ditolak oleh Megawati Sukarnoputri</a>, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai politik terbesar di Indonesia sekaligus partai yang menaungi Jokowi.</p>
<p>Jadi, pada kenyataannya, yang membuat usulan tersebut gagal adalah bukan karena kuatnya lembaga demokrasi di negara ini, melainkan adanya faktor pertarungan antarelite.</p>
<h2>Tangan-tangan oligarki</h2>
<p>Manuver politik akrobatik Jokowi untuk membantu Prabowo memenangkan Pemilu juga hanya bisa terjadi utamanya karena <a href="https://www.mongabay.co.id/2024/02/10/oligarki-tambang-dan-energi-di-balik-capres-cawapres-apa-yang-rawan-tersandera/">para oligarki yang berasal dari industri pertambangan</a> menganggap Jokowi sebagai kekuatan politik yang dapat mengakomodasi kepentingan mereka.</p>
<p>Garibaldi Thohir, <a href="https://www.cnbcindonesia.com/market/20240123135148-17-508309/ini-deretan-saham-milik-boy-thohir-yang-siap-dukung-pemilu-1-putaran">pengusaha batu bara</a> dan saudara dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (salah satu anggota tim kampanye Prabowo), <a href="https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7155865/boy-thohir-sebut-djarum-sampoerna-hingga-adaro-siap-menangkan-prabowo">sesumbar</a> bahwa sekelompok pengusaha akan membantu Prabowo-Gibran memenangkan Pemilu dalam satu putaran-salah satunya melalui dukungan dana kampanye.</p>
<p>Para pengusaha ini, menurut Garibaldi, termasuk di antara keluarga-keluarga terkaya di Indonesia, termasuk pemilik perusahaan-perusahaan rokok terbesar di Indonesia, seperti <a href="https://www.techinasia.com/companies/djarum-group">grup Djarum</a> (<a href="https://www.forbes.com/profile/r-budi-michael-hartono/?sh=6bed671c2cbe">yang dimiliki oleh keluarga Hartono</a>). Pihak perusahaan-perusahaan itu <a href="https://www.thejakartapost.com/business/2024/01/25/adaro-djarum-hm-sampoerna-deny-backing-prabowo-campaign.html">telah membantah klaim kontroversial Garibaldi</a> bahwa mereka mendukung kampanye Prabowo.</p>
<p>Ini bukan berarti dua paslon lainnya bersih dari elemen-elemen oligarki. </p>
<p>Salah satu saingan Prabowo dalam Pilpres, Anies Baswedan, mantan Gubernur Jakarta, didukung oleh <a href="https://projectmultatuli.org/di-balik-timnas-amin-tambang-unicorn-dan-mantan-koruptor/">taipan media Surya Paloh</a>, Ketua Umum Partai NasDem, yang juga memiliki bisnis di industri pertambangan dan properti. </p>
<p>Sementara itu, beberapa nama besar di industri pertambangan, seperti <a href="https://swa.co.id/swa/capital-market/ini-daftar-portofolio-saratoga-milik-sandiaga-uno">salah satu pendiri Saratoga Investama Sedaya, Sandiaga Uno</a>, dan <a href="https://www.cnbcindonesia.com/market/20230906071931-17-469677/jadi-ketua-pemenangan-ganjar-ini-profil-arsjad-rasjid">Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid</a>, <a href="https://projectmultatuli.org/tpn-ganjar-mahfud-mogul-media-tambang-dan-perusahaan-cangkang/">mendukung capres Ganjar Pranowo</a>. </p>
<p>Namun, tetap aliansi Jokowi-Prabowo yang memiliki <a href="https://projectmultatuli.org/jejaring-pengusaha-tambang-hingga-media-di-lingkaran-tkn-prabowo-gibran/">dukungan terbesar dari kelompok oligarki</a>. Dana awal kampanye Prabowo adalah sebesar Rp31,4 miliar, <a href="https://www.thejakartapost.com/indonesia/2023/12/22/prabowo-leads-initial-campaign-finance-data-with-2-million.html">31 kali lebih tinggi</a> dari rival terberatnya, Anies. Diduga bahwa oligarki adalah <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14672715.2015.1079991">salah satu sumber utama pembiayaan politik di Indonesia</a>. </p>
<p>Wajar jika para pengamat asing merasa cemas dengan nasib Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo. Namun, pertanyaan sebenarnya adalah apa yang akan dilakukan oleh para oligarki setelah Prabowo mulai berkuasa. </p>
<p>Pada titik ini, demokrasi Indonesia sudah terlanjur tercabik-cabik.</p>
<hr>
<p><em>Rahma Sekar Andini menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris</em><em>Rahma Sekar Andini dari Universitas Negeri Malang menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/224403/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Ary Hermawan tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Bukan Prabowo yang mengancam demokrasi Indonesia, tapi tangan-tangan oligarki di sekitarnya, dan sekitar Jokowi.Ary Hermawan, Graduate Researcher, The University of MelbourneLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2236032024-02-15T02:32:50Z2024-02-15T02:32:50ZKemenangan Prabowo: efek Jokowi dan ujian demokrasi Indonesia<p>Para pemilih di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia, telah memilih mantan jenderal angkatan darat Prabowo Subianto sebagai presiden kedelapan, meskipun kampanyenya diwarnai dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan kecurangan. </p>
<p>Menurut <a href="https://pemilu.antaranews.com/berita/3964449/kedaikopi-prediksi-pilpres-2024-satu-putaran">jajak pendapat terbaru yang dapat diandalkan</a>, Prabowo—yang juga Menteri Pertahanan—mendapatkan hampir 60% suara dalam pemilihan umum (pemilu) sehari terbesar dan paling kompleks di dunia. Hal ini kemungkinan besar berarti tidak akan ada putaran kedua. </p>
<p>Lebih dari 200 juta pemilih yang memenuhi syarat di lebih dari 17 ribu pulau memberikan suara mereka di lebih dari 820 ribu TPS. Proses pemungutan suara yang berlangsung selama satu hari ini melibatkan 5,7 juta petugas pemilu, hampir sama dengan jumlah penduduk Singapura.</p>
<p>Mengingat kompleksnya rekapitulasi hasil pemilu, Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil resmi <a href="https://www.kompas.tv/lifestyle/485104/kapan-pengumuman-hasil-pilpres-dan-pileg-pemilu-2024-ini-jadwalnya-dari-kpu?page=all">pada tanggal 20 Maret</a>. Namun, sejak pemilihan presiden pertama kali pada 2004, Indonesia telah mengandalkan penghitungan cepat untuk mengetahui siapa presiden baru pada hari pemilihan.</p>
<p>Berdasarkan hasil hitung cepat, Prabowo mengalahkan kandidat-kandidat lain, yaitu mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan, yang didukung oleh kaum konservatif Muslim, dan mantan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang didukung oleh partai politik terbesar di Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/575625/original/file-20240214-22-i3yvxo.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=0%2C1%2C374%2C249&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/575625/original/file-20240214-22-i3yvxo.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/575625/original/file-20240214-22-i3yvxo.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/575625/original/file-20240214-22-i3yvxo.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/575625/original/file-20240214-22-i3yvxo.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=502&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/575625/original/file-20240214-22-i3yvxo.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=502&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/575625/original/file-20240214-22-i3yvxo.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=502&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Para pekerja melewati sebuah poster yang menampilkan tiga calon presiden pada pemilu 2024.</span>
<span class="attribution"><span class="source">Shutterstock</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Kemenangan Prabowo telah melalui proses yang panjang. Ini adalah upaya keempatnya untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin negara. </p>
<p>Ia pertama kali maju sebagai calon wakil presiden untuk Megawati Sukarnoputri, ketua umum PDIP, dalam Pemilihan Presiden 2009.
Pasangan ini kalah dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. </p>
<p>Dalam pemilu 2014 dan 2019, Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden melawan Joko “Jokowi” Widodo, Presiden Indonesia saat ini. Prabowo kalah dalam pemilihan yang ketat dalam kedua kesempatan tersebut karena Jokowi didukung oleh partai Megawati.</p>
<p>Setelah kekalahan dalam pemilu 2019, Prabowo <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230912225853-617-998201/cerita-prabowo-terima-tawaran-jokowi-jadi-menhan-tak-lebih-dari-1-jam">menerima tawaran</a> pekerjaan sebagai menteri pertahanan Jokowi. </p>
<p>Dalam pemilu tahun ini, Prabowo bekerja sama dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, setelah perselisihan antara <a href="https://www.liputan6.com/regional/read/5267482/jokowi-tinggalkan-rumah-di-solo-jelang-deklarasi-ganjar-pranowo-capres-pdip?page=2">Jokowi dan Megawati</a> mengenai pilihan calon presiden. Ini adalah contoh bagaimana manuver-manuver para politikus di Indonesia yang tidak dapat diprediksi untuk tetap berkuasa dan mempertahankan martabat mereka.</p>
<h2>Faktor Jokowi</h2>
<p>Sungguh menakjubkan melihat bagaimana Jokowi bangkit dari seorang politikus yang tidak dikenal pada 2005 ketika dia <a href="https://news.detik.com/berita/d-2723501/begini-perjalanan-politik-jokowi-si-capres-kerempeng">mencalonkan diri sebagai wali kota</a> Solo—kota kecil di Jawa Tengah, menjadi seorang “<em>kingmaker</em>” dalam pemilu kali ini.</p>
<p>Tiket Prabowo-Gibran diatur sedemikian rupa dengan keterlibatan substansial dari Jokowi di seluruh prosesnya. Gibran dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden setelah Mahkamah Konstitusi (MK), yang dipimpin oleh ipar Jokowi: Anwar Usman, mengubah persyaratan bahwa kandidat harus berusia minimal 40 tahun agar putranya yang berusia 36 tahun dapat mencalonkan diri. </p>
<p><a href="https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf">Putusan MK</a> menambahkahkan syarat lainnya yang bisa digunakan apabila kandidat tidak memenuhi syarat usia yakni “pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”</p>
<p>Tidak mengherankan jika protes dari pihak oposisi amat riuh. Banyak yang menyatakan bahwa pemilu kali ini bukan lagi tentang melanjutkan warisan Jokowi, melainkan tentang <a href="https://twitter.com/msaid_didu/status/1756987736316322005/photo/1">menyelamatkan demokrasi</a>. </p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/575622/original/file-20240214-28-r46n3t.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/575622/original/file-20240214-28-r46n3t.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=338&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/575622/original/file-20240214-28-r46n3t.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=338&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/575622/original/file-20240214-28-r46n3t.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=338&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/575622/original/file-20240214-28-r46n3t.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=425&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/575622/original/file-20240214-28-r46n3t.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=425&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/575622/original/file-20240214-28-r46n3t.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=425&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Presiden Joko Widodo.</span>
<span class="attribution"><span class="source">Shutterstock</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Tiga hari sebelum pemilu, sebuah film dokumenter yang mengekspos dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan Jokowi menjadi viral. Film tersebut menuduh bahwa Jokowi dengan susah payah mencurangi pemilu agar Prabowo dan putranya bisa menang. </p>
<figure>
<iframe width="440" height="260" src="https://www.youtube.com/embed/RRgLZ66NCmE?wmode=transparent&start=579" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
<figcaption><span class="caption">Dirty Vote yang disutradarai aktivis Dandhy Dwi Laksono.</span></figcaption>
</figure>
<p>Tiga akademisi terkemuka—Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar dan Feri Amsari—yang diwawancarai untuk film ini mengungkapkan apa yang mereka katakan sebagai aneka strategi Jokowi. Mulai dari gelontoran uang negara kepada para calon pemilih sebelum pemilu hingga penanaman dukungan di berbagai provinsi kunci. </p>
<p>Sutradara film tersebut, Dandhy Dwi Laksono, dan ketiga akademisi tersebut <a href="https://www.liputan6.com/pemilu/read/5527648/sutradara-dan-3-pemeran-di-film-dirty-vote-dipolisikan-mahfud-paling-untuk-imbangi-situasi">telah dilaporkan ke polisi</a>. </p>
<h2>Kemenangan Prabowo bagi demokrasi Indonesia</h2>
<p>Namun, masa lalu Prabowo yang pasang-surut telah banyak dibahas. Ia adalah menantu dari pemimpin otoriter Indonesia, Suharto. Prabowo dituduh terlibat dalam <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20231213135152-4-496927/disinggung-ganjar-ini-13-aktivis-yang-hilang-tahun-1997-1998">penghilangan paksa</a> terhadap 13 aktivis pada masa kepresidenan Suharto.</p>
<p>Pengamanan demokratis yang diperkenalkan setelah jatuhnya rezim otoriter Suharto pada akhir 1990-an—sekaligus mengawali era reformasi—diperkirakan akan mencegah Prabowo menjadi penguasa otokratis di Indonesia.</p>
<p>Pertama, Prabowo tidak sepopuler Jokowi. </p>
<p>Tidak seperti Jokowi, yang memiliki <a href="https://jakartaglobe.id/news/jokowi-enters-final-year-in-presidency-with-80-job-approval-poll">tingkat kepuasan sangat tinggi sebesar 80%</a> memberinya banyak kelonggaran untuk menguji batas kekuasaannya, Prabowo tidak begitu populer. </p>
<p>Sebelum Jokowi memberikan dukungan secara diam-diam, Prabowo secara konsisten berada di posisi kedua di belakang Ganjar dengan perolehan suara sekitar 20%. Saat itu, kecil kemungkinan Prabowo dapat mencapai posisi <em>runner up</em> jika pemilihan diadakan setahun yang lalu. Partai politik Prabowo, Gerindra, berada di posisi ketiga, menurut penghitungan cepat, di belakang PDIP dan Golkar. </p>
<p>Reputasi Prabowo sebagai orang kuat mungkin menarik banyak orang untuk mendukungnya. Namun, pada saat yang sama banyak pemilih yang mewaspadainya. </p>
<p>Terlepas dari <a href="https://www.globalasia.org/v18no4/feature/jokowis-complex-legacy-and-the-future-of-democracy-in-indonesia_yohanes-sulaiman">bagaimana partai-partai politik yang korup</a>, sulit untuk melihat bahwa mereka akan dengan sukarela menyerahkan kekuasaan yang mereka peroleh dengan susah payah setelah kediktatoran Soeharto kepada Prabowo.</p>
<p>Yang terpenting, kalangan militer tidak serta merta mendukung Prabowo. Sebagai sebuah institusi, TNI selalu membanggakan diri mereka dengan mengikuti aturan hukum dan konstitusi, terutama setelah era reformasi. Sulit untuk melihat bahwa kalangan militer akan mempertaruhkan reputasi yang susah payah dibangun dan kepercayaan publik untuk mendukung langkah apa pun yang mungkin diambil Prabowo jika terpilih untuk merusak demokrasi. </p>
<p>Pengalaman negara tetangga Myanmar seharusnya memberi mereka jeda: <a href="https://www.britannica.com/event/2021-Myanmar-coup-d-etat">kudeta militer tahun 2021 di Myanmar</a> telah menjerumuskan seluruh negara ke dalam perang saudara. Militer Myanmar yang berkuasa, Tatmadaw, terus mengalami kekalahan dari kelompok-kelompok etnis dan oposisi bersenjata. </p>
<p>Faktor lain yang perlu diingat adalah popularitas Jokowi yang bertahan lama. Ada beberapa pihak yang berpikir bahwa ia mungkin tergoda oleh besarnya dukungan rakyat untuk terus mencampuri urusan politik melalui pencalonan putranya, Gibran, sebagai wakil presiden. </p>
<p>Ada juga yang merasa bahwa Jokowi menggunakan cara-cara non-demokratis untuk mempengaruhi pemilihan dan mengamankan tempat Gibran dalam pemilihan. </p>
<p>Beberapa minggu sebelum pemilihan, organisasi masyarakat sipil dan <a href="https://nasional.kompas.com/read/2024/02/04/08381211/gelombang-kritik-para-guru-besar-soal-pemilu-2024-dan-tanda-tanya-sikap?page=all">akademisi</a> serta para aktivis berbicara menentang Jokowi atas apa yang mereka lihat sebagai manuver untuk mempertahankan pengaruh politiknya. </p>
<p>Barangkali, kemenangan Prabowo adalah ‘berkah’ tersembunyi bagi demokrasi Indonesia jika ini berarti masyarakat akan mulai serius memperjuangkan demokrasi—tidak lagi <em>taken for granted</em> atau menerima begitu saja.</p>
<hr>
<p><em>Rahma Sekar Andini menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/223603/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Yohanes Sulaiman tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Berdasarkan hasil hitung cepat, Prabowo Subianto dan pasangannya Gibran Rakabuming Raka memenangkan mayoritas suara sebesar 55%.Yohanes Sulaiman, Associate Lecturer, School of Government, Universitas Jendral Achmad YaniLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2235672024-02-14T11:13:40Z2024-02-14T11:13:40Z200 juta pemilih, 820.000 TPS, dan 10.000 kandidat: Pemilu Indonesia dalam angka<p>Hari ini, rakyat Indonesia menyambangi tempat pemungutan suara di daerahnya masing-masing untuk memilih presiden baru. Ada tiga pasangan kandidat presiden dan wakilnya yang mencalonkan diri.</p>
<p>Menurut jajak pendapat, yang menjadi favorit adalah <a href="https://theconversation.com/cute-grandpa-or-authoritarian-in-waiting-who-is-prabowo-subianto-the-favourite-to-win-indonesias-presidential-election-221858">Prabowo Subianto</a>, pemimpin Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), sebuah partai populis dan nasionalis yang ia dirikan pada 2008. Sebagai seorang mantan jenderal angkatan darat, Prabowo telah dua kali gagal menjadi presiden. Ia juga kini tengah menjabat menteri pertahanan di kabinet presiden saat ini, Joko “Jokowi” Widodo. </p>
<p>Pesaing lainnya adalah Ganjar Pranowo, mantan gubernur provinsi Jawa Tengah dan anggota partai terbesar di Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan Anies Basweden, seorang kandidat independen yang pernah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.</p>
<p>Menurut hasil hitung cepat, Prabowo adalah kandidat terdepan, tetapi masih belum jelas apakah ia akan memenangkan mayoritas suara mutlak di putaran pertama. Jika ia gagal memenangkan 50,1% suara, akan ada pemilihan putaran kedua antara dua kandidat terdepan pada bulan Juni.</p>
<h2>Berdasarkan angka-angka</h2>
<p>Para pemilih juga memberikan suara dalam pemilihan parlemen, <a href="https://www.ifes.org/sites/default/files/2024-02/2024_Elections_FAQ_Final.pdf">yang meliputi</a>:</p>
<ul>
<li><p>580 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan lebih dari 9.900 kandidat </p></li>
<li><p>152 kursi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang dirancang untuk mewakili daerah, dengan sekitar 670 kandidat</p></li>
<li><p>dan parlemen lokal di masing-masing 38 provinsi dan 416 kabupaten.</p></li>
</ul>
<p>Secara keseluruhan, ada lebih dari 2.700 kontes pemilu yang diselenggarakan untuk memperebutkan sekitar 20.500 kursi. Semuanya merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen untuk menyelenggarakannya secara imparsial dan efisien.</p>
<p><iframe id="M5o3P" class="tc-infographic-datawrapper" src="https://datawrapper.dwcdn.net/M5o3P/2/" height="400px" width="100%" style="border: none" frameborder="0"></iframe></p>
<hr>
<h2>Mimpi buruk logistik</h2>
<p>Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat (AS)–dan ketiganya mengadakan pemilu tahun ini. Namun, karena menyelenggarakan lima jenis pemungutan suara dalam satu hari, Indonesia sering disebut-sebut sebagai negara dengan <a href="https://theconversation.com/indonesia-will-hold-the-worlds-biggest-single-day-election-here-is-what-you-need-to-know-208673">pemilihan umum (pemilu) satu hari</a> terbesar dan paling kompleks di dunia.</p>
<p>Indonesia adalah negara kepulauan dengan sekitar 6.000 pulau berpenghuni, beberapa di antaranya terpencil dan memiliki infrastruktur yang terbatas. Jarak dari Aceh di barat ke Papua di timur adalah sekitar 5.100 kilometer, lebih luas AS. </p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/pilpres-mungkin-akan-berlangsung-dua-putaran-terlepas-dari-prediksi-lembaga-survei-222892">Pilpres mungkin akan berlangsung dua putaran, terlepas dari prediksi lembaga survei</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<p>Menyelenggarakan pemilu sebesar ini butuh upaya besar, mulai dari pengadaan peralatan tempat pemungutan suara hingga mengelola staf pemilu yang sangat banyak demi memastikan publik mempercayai integritas dan keadilan pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk memastikan pemungutan suara dilakukan tepat waktu dan penghitungan suara dilakukan dengan cepat dan tanpa gangguan.</p>
<p>Untuk mendapatkan gambaran tentang besarnya tugas yang dihadapi KPU, mari kita awali dengan melihat pemilihan presidennya.</p>
<p>Terdapat 204 juta pemilih terdaftar di Indonesia, sehingga KPU harus mencetak dan mendistribusikan surat suara sebanyak itu ke seluruh penjuru negeri untuk pemilihan presiden saja, dengan beberapa juta tambahan untuk berjaga-jaga jika ada TPS yang kekurangan.</p>
<p>KPU kemudian harus mengantarkan, menghitung, dan mengembalikan surat suara ke lebih dari <a href="https://www.ifes.org/sites/default/files/2024-02/2024_Elections_FAQ_Final.pdf">820.000 TPS dalam negeri</a> dan lebih dari 3.000 TPS di luar negeri. Jika pemilu terpaksa memasuki putaran kedua, KPU harus siap untuk mengulang seluruh kegiatan dalam beberapa bulan, dengan satu set surat suara yang berbeda yang menunjukkan dua kandidat terakhir.</p>
<hr>
<p><iframe id="5d3zM" class="tc-infographic-datawrapper" src="https://datawrapper.dwcdn.net/5d3zM/5/" height="400px" width="100%" style="border: none" frameborder="0"></iframe></p>
<hr>
<p>Namun, meskipun hanya mendapat sedikit perhatian dibandingkan dengan jajak pendapat presiden, keadaan menjadi sangat rumit ketika menyangkut pemilihan parlemen nasional dan daerah di Indonesia.</p>
<p>Pemilihan presiden dilakukan dengan cara penghitungan suara mayoritas sederhana dari tiga kandidat. Namun, pemilihan parlemen nasional dan regional dilakukan melalui sistem representasi proporsional, sama seperti yang digunakan di negara-negara seperti Jerman dan Selandia Baru, serta Senat Australia. Dalam sistem ini, partai-partai mendapatkan kursi sesuai dengan jumlah suara yang mereka peroleh. Misalnya, sebuah partai yang meraih 20% suara akan mendapatkan sekitar 20% kursi di parlemen. </p>
<p>Peliknya lagi, para pemilih di Indonesia tidak dipaksa untuk memilih hanya satu partai, tetapi dapat memilih seorang kandidat dalam daftar partai. Jadi, ketika pemilih tiba di tempat pemungutan suara, mereka disodori kertas suara yang sangat besar untuk parlemen nasional saja, yang mencantumkan rata-rata 118 kandidat. </p>
<p>Dan, selama Pemilu berlangsung, mereka tak hanya harus menentukan pilihan presiden, namun juga untuk tiga kontes parlemen.</p>
<iframe width="100%" height="424" src="https://www.youtube.com/embed/HexbNevV4-E?si=Zsen8kMKqoEUORof" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen=""></iframe>
<h2>Pencapaian demokrasi yang tak gemerlap, tetapi luar biasa</h2>
<p>Jadi, seberapa baik Indonesia dalam melaksanakan tugas besar untuk mewujudkan pemilu yang demokratis? </p>
<p>Indonesia telah berkembang dengan sangat baik sejak merangkul demokrasi pada akhir 1990-an, setelah sebelumnya mendekam pemilihan umum yang dicurangi selama empat dekade di bawah kediktatoran Soeharto.</p>
<p>Faktanya, Indonesia jarang sekali mendapatkan pengakuan atas transformasi ini. Indonesia telah berhasil melakukan lima kali peralihan kekuasaan secara damai dan demokratis. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, yang <a href="https://www.newmandala.org/civil-society-and-southeast-asias-authoritarian-turn/">dominasi satu partai</a> terasa begitu kuat atau kemajuan demokrasinya hancur di bawah <a href="https://www.cfr.org/backgrounder/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya">kudeta militer</a>, Indonesia menonjol sebagai benteng politik demokratis.</p>
<p>Semua ini tidak berarti bahwa sistem di Indonesia sempurna. Faktanya, para pengamat domestik dan <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00074918.2018.1549918?casa_token=UxIulMCigoYAAAAA:6CZA0rTwlhWHlfUU6Y_sxAW1P3-ClmyKNUOlPfArJjAjAddU4jwBgltG41xOeLBi44jbLeISJ6m46B4">internasional</a> semakin menyadari munculnya kembali naluri otoriter di antara para pemimpin negara ini dan bangkitnya <a href="https://www.economist.com/asia/2023/10/26/jokowi-is-building-a-political-dynasty">politik dinasti</a>, yakni ketika para petahana merekayasa pemilihan anggota keluarga mereka. </p>
<p>Dan hal ini tidak hanya berlaku untuk tokoh-tokoh terkemuka dari zaman Soeharto, seperti calon presiden Prabowo. Jokowi juga <a href="https://theconversation.com/is-joko-widodo-paving-the-way-for-a-political-dynasty-in-indonesia-219499">dituduh</a> membuka jalan bagi sebuah dinasti politik dengan menggunakan pencalonan putranya untuk memastikan bahwa ia akan memiliki pengaruh dalam pemerintahan yang dipimpin Prabowo.</p>
<p>Namun dalam hal kontes pemilu itu sendiri, KPU meskipun tidak sempurna, telah memberikan hasil yang dapat diandalkan dan dipercaya.</p>
<hr>
<p><iframe id="DPv5y" class="tc-infographic-datawrapper" src="https://datawrapper.dwcdn.net/DPv5y/1/" height="400px" width="100%" style="border: none" frameborder="0"></iframe></p>
<p><iframe id="ZSWFJ" class="tc-infographic-datawrapper" src="https://datawrapper.dwcdn.net/ZSWFJ/1/" height="400px" width="100%" style="border: none" frameborder="0"></iframe></p>
<hr>
<p>Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil adalah pekerjaan yang tidak gemerlap, tetapi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem politik. Hal ini juga memastikan bahwa para kandidat dan partai menerima hasil pemilu dan tidak tergoda untuk melakukan kudeta atau dengan sengaja menghalangi proses pasca-pemilu. </p>
<p>Mengingat tekanan yang terjadi pada demokrasi AS yang telah lama mapan dalam beberapa tahun terakhir, pencapaian Indonesia dalam menjalankan pemilu tidak boleh luput dari perhatian.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/kelemahan-pada-7-isu-krusial-membayangi-kemenangan-prabowo-gibran-222272">Kelemahan pada 7 isu krusial membayangi kemenangan Prabowo-Gibran</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<p><em>Rahma Sekar Andini menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris</em><em>Rahma Sekar Andini dari Universitas Negeri Malang menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/223567/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Stephen Sherlock tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Inilah yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum satu hari yang terbesar dan paling kompleks di planet ini.Stephen Sherlock, Visiting Fellow, Department of Political and Social Change, Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, Australian National UniversityLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2227462024-02-10T10:35:03Z2024-02-10T10:35:03ZMempertanyakan kembali netralitas Jokowi dalam Pemilu 2024<p>Belakangan ini sikap Presiden Joko “Jokowi” Widodo kerap membuat gaduh publik. Mulai dari indikasi keberpihakannya terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) dengan cara mengotak-atik aturan, hingga <a href="https://nasional.kompas.com/read/2024/01/26/18101481/jokowi-uu-menyatakan-presiden-punya-hak-kampanye-jangan-ditarik-ke-mana-mana">pernyataannya bahwa seorang presiden boleh berpihak dan berpolitik</a>, yang kemudian ditafsirkan oleh publik sebagai “boleh berkampanye”.</p>
<p>Jokowi <a href="https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7162322/gaya-jokowi-tunjukkan-pasal-yang-sebut-presiden-boleh-kampanye">merujuk</a> pada Pasal 299 dalam Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang menyatakan bahwa <a href="https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7162322/gaya-jokowi-tunjukkan-pasal-yang-sebut-presiden-boleh-kampanye">presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye</a> selama, seperti yang diatur dalam Pasal 281, tidak menggunakan fasilitas negara dan mengajukan cuti di luar tanggungan.</p>
<p>Pernyataan ini jelas menimbulkan polemik publik, membuat masyarakat bertanya-tanya kapasitas Jokowi sebagai presiden dan kepala negara.</p>
<p>Barangkali memang secara aturan tidak ada yang bermasalah, tetapi di luar itu semua, hal yang perlu kita nilai juga adalah perihal etika dan moral.</p>
<p>Dari rangkaian kontroversi yang ditampakkan Jokowi dari mulai memasuki tahun pemilu, publik perlu secara kritis mempertanyakan kembali netralitas Jokowi dalam kapasitasnya sebagai presiden.</p>
<h2>Mempertanyakan etika</h2>
<p>Persoalan ini sudah muncul sejak dimulainya polemik mengenai putusan <a href="https://nasional.kompas.com/read/2023/11/13/10575361/gibran-maju-cawapres-berkat-putusan-mk-yang-kontroversial-pdi-p-dorong">Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres-cawapres</a> yang oleh publik dianggap sebagai strategi untuk bisa meloloskan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai cawapres.</p>
<p>Etika dan moral adalah dua aspek yang sama-sama melingkupi hukum. Artinya, hukum tidak bisa dipahami secara leksikal atau lateral apa adanya.</p>
<p>Beberapa minggu lalu, Mahfud MD, kandidat cawapres yang juga mantan hakim MK, sempat mengeluarkan kutipan ikonik bahwa <a href="https://www.antaranews.com/berita/3118889/mahfud-md-sebut-semua-produk-hukum-harus-berdasarkan-pancasila">hukum harus diletakkan pada konteks sosial </a> untuk menguak kebenaran sebenar-benarnya.</p>
<p>Lalu, apakah pernyataan Jokowi tersebut benar?</p>
<p>Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus meletakkan <a href="https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1945-pejabat-publik">jabatan presiden sebagai jabatan publik</a>. Jabatan publik bukannya tidak melibatkan aspek politik di dalamnya. Tentu ada aspek politik dalam setiap jabatan publik, termasuk presiden. Salah satunya terkait konstituennya.</p>
<p>Pada saat pencapresan, <a href="https://www.merdeka.com/politik/presiden-pakai-dasi-kuning-tkn-fanta-jokowi-milik-semua-rakyat-indonesia-bukan-cuma-pdip-63700-mvk.html?screen=2">konstituen seorang capres</a> adalah masyarakat dalam cakupan nasional, bukan koalisi partai politik, dan bukan segelintir kalangan atau kelompok tertentu saja. Ini karena dalam sistem pemilu elektoral, seorang capres harus memperoleh suara lebih dari 50% untuk bisa memenangkan pilpres.</p>
<p>Artinya, presiden dalam kapasitasnya sebagai presiden terpilih harusnya sepenuhnya sudah menjadi representasi rakyat secara keseluruhan, bukan beberapa kelompok kepentingan.</p>
<p>Disinilah <a href="https://si-asn.bawaslu.go.id/mengenal-netralitas-asn/">arti dari netralitas</a>. Netral bukan berarti buta terhadap konflik kepentingan yang terjadi di masa pemilu.</p>
<p>Justru dalam beberapa hal, sosok yang netral sangat paham akan benturan kepentingan dan mampu menjadi jawaban jalan tengah atas konflik kepentingan.</p>
<p>Dalam hal ini, semestinya presiden mampu menjadi sosok pemimpin yang paham akan kepentingan-kepentingan yang ada, mengingat semua pasangan calon (paslon) adalah mantan mitra kerjanya. Sayangnya, presiden gagal memahami pemaknaan konstituen.</p>
<h2>Gagal paham Jokowi</h2>
<p>Gagalnya pemahaman akan konstituen ini membuat situasi sosial politik kita saat ini porak poranda. Banyak pihak yang kemudian meradang atas pernyataan Jokowi, seolah-olah pemimpin yang seharusnya mengayomi seluruh pihak tanpa terkecuali malah berpaling kepada kepentingan tertentu.</p>
<p>Garis konstituen Jokowi sebagai presiden pun seakan dilanggar oleh dirinya sendiri. Hal seperti ini <a href="https://antikorupsi.org/id/article/kasus-mantan-presiden-soeharto">pernah terjadi pada masa Orde Baru</a>, era yang dikenal lekat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme.</p>
<p>Wajar jika publik memperdebatkan apa yang diucapkan oleh Jokowi terkait seorang presiden boleh berpolitik. Presiden dianggap lupa diri terhadap aspek moral dan etika dalam regulasi.</p>
<p>Padahal, Jokowi dulunya dikenal sebagai sosok yang merakyat, peka sekali dengan keadaan sosial, humanis, dan menjadi <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00074918.2015.1110684">antitesa dari oligarki</a>.</p>
<p>Masih lekat di ingatan publik bagaimana Jokowi saat masih menjadi Walikota Solo melakukan pendekatan intens kepada masyarakat ketika akan melakukan relokasi pedagang kaki lima di Solo, Jawa Tengah. Ini membuat <a href="https://www.setneg.go.id/baca/index/diplomasi_blusukan_gaya_presiden_jokowi">Jokowi dikenal sebagai sosok yang gemar <em>blusukan</em></a> dan mendatangi masyarakat, meskipun secara regulatif, <em>blusukan</em> tersebut merupakan <a href="https://media.neliti.com/media/publications/126122-ID-fenomena-blusukan-dalam-model-kepemimpin.pdf">bagian dari upaya untuk menggusur</a>.</p>
<p>Sosok merakyat dan <em>blusukan</em> Jokowi kini makin tergerus, dan justru memunculkan kekhawatiran akan kembalinya era otoriter yang melanggengkan oligarki.</p>
<p>Kini nasi sudah menjadi bubur. Hal yang dapat dilakukan Jokowi, setidaknya di sisa masa jabatannya yang akan segera berakhir bulan Oktober nanti, adalah dengan pembuktian bahwa dirinya sebagai kepala negara tidak memanfaatkan fasilitas negara sebagai bagian dari kampanye.</p>
<p>Publik akan sulit melupakan bagaimana Jokowi mengintervensi MK untuk membangun dinasti politiknya, tapi setidaknya pembuktian tersebut akan meyakinkan publik bahwa Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Presiden tidak menyalahgunakan fasilitas negara lebih jauh lagi.</p>
<p>Masih banyak masyarakat yang menganggap Jokowi sebagai pemimpin yang berkesan dan berpihak pada pembangunan-pembangunan nasional, terutama di daerah-daerah luar Jawa. Dia sebaiknya tidak menyia-nyiakan kepercayaan ini.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/222746/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Satria Aji Imawan tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Pernyataan Jokowi tentang Presiden boleh berkampanye jelas menimbulkan polemik publik, membuat masyarakat bertanya-tanya kapasitas Jokowi sebagai presiden dan kepala negara.Satria Aji Imawan, Dosen Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Universitas DiponegoroLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2213172024-02-09T03:16:45Z2024-02-09T03:16:45ZJelang akhir kekuasaan Jokowi: 2 warisan kontroversial yang memengaruhi lanskap politik Indonesia<p>Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tinggal menghitung hari. Sebanyak lebih dari 200 juta penduduk di Indonesia, negara demokrasi <a href="https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/who-will-lead-indonesia-after-jokowi-the-worlds-third-largest-democracy-is-about-to-decide/">terbesar ketiga</a> di dunia, akan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 14 Februari 2024 untuk memilih pemimpin yang akan berkuasa selama lima tahun ke depan.</p>
<p>Selain memperhatikan tiga calon presiden (capres) yang tengah bertarung, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, banyak pakar yang sudah mulai mengelaborasi apa saja “peninggalan” atau <em>legacy</em> Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam perpolitikan Indonesia selama 10 tahun masa jabatannya.</p>
<p>Jokowi telah meninggalkan kursi kepresidenan dengan mewariskan <a href="https://carnegieendowment.org/2020/08/18/deepening-polarization-and-democratic-decline-in-indonesia-pub-82435">sebuah negara yang terpecah, ditandai dengan politik yang polarisasi</a>, dan hak-hak sipil yang tersebar dan terfragmentasi. Selama satu dekade kepemimpinannya, Jokowi menetapkan fokus utamanya pada pembangunan ekonomi, kendati beberapa kritik menyebutkan bahwa kebijakan tersebut telah mengorbankan aspek-aspek demokrasi. Transformasinya dari seorang politisi outsider menjadi kekuatan utama di kalangan elit politik selama sepuluh tahun terakhir adalah sebuah perjalanan yang melihat demokrasi <a href="https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/2446">Indonesia semakin merendah </a></p>
<p>Setidaknya ada dua hal yang paling menonjol sebagai warisan pemerintahan Jokowi yang kini tengah, dan mungkin ke depannya akan masih, mewarnai lanskap politik Indonesia, yakni bergesernya “karakter” Jokowi dan dinasti politik.</p>
<h2>Dari merakyat jadi oligarki</h2>
<p>Menjelang akhir masa jabatannya, banyak yang menilai bahwa Jokowi telah berubah dari “orang rakyat” menjadi <a href="https://www.penguin.sg/book/man-of-contradictions/">“orang yang penuh kontradiksi” </a> sepanjang kariernya.</p>
<p>Ciri khas yang melekat pada Jokowi di era awal kepemimpinannya adalah karakternya yang merakyat. Tahun 2014, sosok Jokowi menjadi angin segar bagi publik yang telah bertahun-tahun dipimpin oleh sosok yang berasal dari militer dan elit. Jokowi dipandang jauh dari ranah oligarki. Apalagi saat itu rivalnya, Prabowo Subianto, menjadi sosok representasi oligarki, militer, dan elit. Kemenangan Jokowi tahun 2014 dianggap sebagai <a href="https://time.com/3511035/joko-widodo-indonesian-democracy/">suatu kemenangan bagi rakyat demokrasi</a>.</p>
<p>Namun, citra merakyat Jokowi tampak mulai retak sejak Pilpres 2019. Ia kembali berhadapan dengan Prabowo, tetapi saat itu Prabowo lebih mengusung populisme, memobilisasi dukungan dari kelompok-kelompok Islam konservatif dan garis keras. Jokowi kemudian menggandeng Ma'ruf Amin, sosok ulama terpandang, sebagai strategi menarik pemilih Muslim. Jokowi kembali menang.</p>
<p>Kebijakan Jokowi sebagian besar berfokus pada <a href="https://en.antaranews.com/news/131174/jokowi-focuses-on-infrastructure-development-in-remote-regions">pembangunan ekonomi dan industri</a>, terutama pembangunan infrastruktur di daerah-daerah.
Jokowi telah melanjutkan kebijakan pembangunan infrastruktur selama dua periode pemerintahannya, dan ini menjadi salah satu fokus utama selama masa jabatannya yang kedua. <a href="https://www.newmandala.org/building-a-better-infrastructure-policy-after-indonesias-elections/">Pembangunan hampir 947 km jalan tol, 3.432 km jalan raya</a>, serta pembangunan jembatan dan bandara merupakan proyek-proyek yang telah diimplementasikan sebagai bagian dari agenda politiknya. </p>
<p>Proyek-proyek ini kini menjadi landasan kebijakan yang diinginkan oleh calon presiden Prabowo Subianto untuk diteruskan. Ia kerap disebut <a href="https://news.detik.com/berita/d-6039441/3-usul-julukan-bagi-jokowi-bapak-infrastruktur-hingga-rekonsiliasi">“Bapak Infrastruktur”</a> karena titik fokus agenda politiknya adalah pengembangan ekonomi melalui infrastruktur. </p>
<p>Dalam hal kebijakan luar negeri, <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20231016123641-8-480889/jokowi-jajaran-menterinya-berkunjung-ke-china--arab-saudi">Jokowi cenderung merapat ke Cina</a> dan berhasil mengarahkan sepuluh proyek untuk Indonesia yang sejalan dengan agenda <a href="https://en.tempo.co/read/1785548/jokowi-hopes-chinas-belt-and-road-initiative-wont-lead-to-losses">Belt and Road Initiative</a> Cina. Ini akan menjadi <em>legacy</em> khas dari pemerintahan Jokowi.</p>
<p>Namun, meskipun Jokowi telah mencapai banyak prestasi dalam pengembangan ekonomi, banyak pula kebijakan-kebijakannya yang kontroversial dan cenderung membatasi kebebasan sipil.</p>
<p>Selama 10 tahun masa pemerintahannya, Jokowi dua kali menyetujui revisi UU ITE, yaitu pada <a href="https://icjr.or.id/respon-atas-rencana-penetapan-revisi-uu-ite-lima-masalah-krusial-dalam-revisi-uu-ite-yang-mengancam-kebebasan-ekpresi-di-indonesia/">tahun 2016</a> dan <a href="https://aji.or.id/read/press-release/1678/revisi-kedua-uu-ite-masih-mempertahankan-pasal-pasal-karet-yang-lama-menambah-pasal-baru-yang-sangat-berbahaya.html">awal Januari ini</a> yang seluruhnya <a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/ylbhi--revisi-kedua-uu-ite-masih-memuat-pasal-pasal-bermasalah-lt657128b8232ef/">masih memuat aturan bermasalah</a>. Selain isi pasal-pasalnya yang dapat <a href="https://icjr.or.id/response-to-the-revision-of-information-and-electronic-transaction-law-ite-law-five-crucial-issues-in-the-ite-law-that-threaten-freedom-of-expression-in-indonesia/">mengekang kebebasan ekpresi dan membatasi sikap kritis masyarakat</a> terhadap pemerintah, pembahasannya pun kerap <a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/ylbhi--revisi-kedua-uu-ite-masih-memuat-pasal-pasal-bermasalah-lt657128b8232ef/">tertutup dan minim partisipasi publik</a>.</p>
<p>Jokowi juga tidak ragu untuk membatasi hak-hak pekerja dengan mengesahkan <a href="https://www.amnesty.id/omnibus-bill-on-job-creation-poses-serious-threat-to-human-rights/">Undang-Undang Cipta Kerja 2020</a> (Omnibus Law), bahkan pada masa pandemi COVID-19.</p>
<h2>Dinasti politik</h2>
<p>Berakhirnya pemerintahan Suharto pada tahun 1998 menandai awal transisi Indonesia menuju reformasi, dengan pergeseran dari rezim militer/otoriter ke demokrasi. Namun, di era demokrasi ini, kita justru kembali menyaksikan menyaksikan <a href="https://www.kompas.id/baca/english/2023/11/15/en-seruan-berani-bersuara-untuk-melawan-politik-dinasti">“perlawanan sipil” dari rakyat</a> terhadap dinasti politik.</p>
<p>Memang, praktik dinasti politik di Indonesia bukanlah fenomena baru. Sejak era Sukarno, Megawati Sukarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Jokowi saat ini, dinasti politik telah menguasai politik Indonesia.</p>
<p>Megawati Sukarnoputri yang menjabat sepanjang 23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004 merupakan putri dari Sukarno dan merupakan pemimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Putri Megawati, Puan Maharani, kini menjabat sebagai Ketua DPR RI. Anak perempuan Puan, Orissa Putri Hapsari, terdaftar sebagai calon legislatif (caleg) PDI-P di wilayah pemilihan IV Jawa Tengah.</p>
<p>Susilo Bambang Yudhoyono, yang pernah memimpin selama 10 tahun, sebelumnya merupakan Ketua Parta Demokrat. Kini, kepemimpinan partai tersebut diwariskan ke putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono, ketika karier politik Agus bahkan belum memasuki tahun kelima.</p>
<p>Namun, dinasti politik yang banyak diyakini tengah dibangun oleh Jokowi saat ini tampak lebih terang-terangan hingga memicu amarah publik. Putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang masih menjabat Walikota Solo, kini maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) bersama Prabowo.</p>
<p>Proses penunjukkan Gibran sebagai cawapres menuai kontroversi besar. Jokowi diyakini mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK) melalui adik iparnya, Hakim MK Anwar Usman, untuk memutus perkara batas usia capres dalam UU Pemilu guna membuka ruang bagi Gibran untuk maju. </p>
<p>Selain Gibran, anak bungsu Jokowi pun kini berpolitik. Kaesang Pangarep diberikan kursi ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hanya dalam hitungan hari sejak ia terjun ke dunia politik, tanpa melewati proses kaderisasi partai.</p>
<p>Penting untuk mencatat bahwa fenomena dinasti politik ini menciptakan ketidaksetaraan dalam proses demokrasi dan meningkatkan risiko terjadinya kebijakan politik yang tidak etis.</p>
<p>Adanya keterkaitan erat antara keluarga-keluarga politik ini mengundang pertanyaan tentang keadilan kompetisi politik dan mengikis kepercayaan publik terhadap integritas sistem politik.</p>
<p>Oleh karena itu, penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesehatan demokrasi di Indonesia.</p>
<p>Sayangnya, Prabowo justru menjustifikasi praktik dinasti politik tersebut, dengan mengutarakan bahwa <a href="https://en.tempo.co/read/1788291/prabowo-subianto-justifies-political-dynasty-defends-jokowi">keberadaan dinasti politik merupakan elemen yang konstan dalam proses politik Indonesia</a>. Artinya, ia membenarkan praktik ketidaksetaraan dalam demokrasi. </p>
<p>Prabowo, yang selama dua periode pemilu menjadi rival dan antitesis Jokowi, kini justru turut “membantu” Jokowi membangun dinasti politiknya. Fakta bahwa justru banyak partai politik yang kini berada di belakang Prabowo secara tidak langsung menunjukkan kentalnya oligarki.</p>
<p>Sikap partai yang dipimpin Prabowo, Partai Gerindra, telah turut memunculkan pertanyaan tentang kondisi demokrasi saat ini di negara ini. Gerindra yang awalnya menjadi oposisi terbesar, lima tahun terakhir ini banting stir ke kubu pemerintah karena Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan oleh Jokowi. Ini membuat kubu opisisi sangat lemah.</p>
<p>Pada akhirnya, dalam konteks ini, presiden berikutnya akan harus menghadapi tantangan Indonesia yang terfragmentasi, ditandai oleh ketegangan politik identitas dan pengaruh yang terus-menerus dari dinasti politik.</p>
<p>Sebagai pemilih yang bijak, penting bagi warga Indonesia untuk mempertimbangkan rekam jejak dan kebijakan-kebijakan calon presiden yang berpotensi memimpin negara ini ke depan sebelum memilih.</p>
<p>Pemilihan ini tidak hanya akan membentuk masa depan Indonesia, tetapi juga akan mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/221317/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro
Researcher LP3S
Associate Researcher di Kajian Kawasan dan Politik Internasional, Lingkar Kajian Kolaboratif </span></em></p>Dua hal menonjol yang ditinggalkan Jokowi menjelang akhir kekuasaannya, yakni bergesernya karakter sang Presiden dan dinasti politik.Aniello Iannone, Lecturer | Researcher| Indonesianists, Universitas DiponegoroLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2214992024-01-31T10:05:21Z2024-01-31T10:05:21ZPerang siber Pemilu 2024: akankah mengulang polarisasi politik warisan Pemilu 2019?<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/572395/original/file-20240131-15-z3i0s5.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=17%2C8%2C5973%2C2613&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Ilustrasi pasukan siber.</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.shutterstock.com/image-photo/close-soldier-man-hand-check-authorization-2292842529">chainarong06/Shutterstock</a></span></figcaption></figure><p>Kampanye pemilu idealnya menjadi media pertukaran gagasan dan diskusi bermakna mengenai kondisi pemenuhan hak-hak warga negara, permasalahan yang menghambat pemenuhan hak-hak tersebut, serta solusinya.</p>
<p>Sayangnya, sejumlah <a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14672715.2017.1341188">penelitian terbaru</a> menunjukkan bahwa alih-alih diskusi yang bermakna, disinformasi dan ujaran kebencian berdasarkan etnis dan agama justru menjadi fitur utama kampanye, terutama di media sosial.</p>
<p><a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10357823.2020.1841093">Studi</a> mengemukakan bahwa dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, semua kandidat pasangan calon presiden yang mencalonkan diri melakukan kampanye bawah tanah dengan menciptakan hoaks, ujaran kebencian, dan politik identitas, sehingga mengalihkan kampanye dari substansi dan justru memicu polarisasi politik.</p>
<p>Di Indonesia, kampanye bawah tanah di media sosial gencar dilakukan oleh <a href="https://www.insideindonesia.org/editions/edition-146-oct-dec-2021/organisation-and-funding-of%20-propaganda-media-sosial">pasukan siber</a>. Kami mendefinisikan pasukan siber sebagai jaringan aktor yang dibayar secara diam-diam dan pada umumnya menggunakan akun media sosial anonim untuk terlibat dalam kampanye terkoordinasi guna memanipulasi opini publik.</p>
<p>Situasi ini patut mendapat perhatian khusus, mengingat media sosial semakin menjadi sumber utama informasi politik.</p>
<p>Saat ini, saya bersama peneliti dari KITLV Leiden dan University of Amsterdam melakukan penelitian tentang peran pasukan siber pada Pemilu 2024 mendatang.</p>
<p>Dari penelitian yang sedang berjalan, temuan awal kami menunjukkan bahwa pasukan siber masih ada dan terus memproduksi propaganda media sosial. Propaganda tersebut memuat disinformasi dan ujaran kebencian berbasis identitas untuk mendukung setiap kubu yang memperjuangkan posisi presiden.</p>
<p>Situasi ini sejalan dengan <a href="https://www.slideshare.net/IsmailFahmi3/sejarah-polarisasi-netizen-di-indonesia-tren-dan-popularitas-sebutan-cebong-kampret-buzerp-dan-kadrun">penelitian saya sebelumnya</a> bersama sekelompok tim peneliti di LP3ES, KITLV Leiden, Universitas Amsterdam, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Indonesia dan Drone Emprit tentang pasukan siber dan propaganda media sosial pada Pemilu 2019.</p>
<h2>Berkaca dari Pemilu 2019</h2>
<p>Berdasarkan penelitian kami tentang Pemilu 2019, ada pasukan siber yang bekerja untuk kedua calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) yang maju saat itu: Prabowo Subianto dan Joko “Jokowi” Widodo.</p>
<p>Berdasarkan wawancara mendalam terhadap puluhan pasukan siber yang merupakan pendukung dua pasangan capres-cawapres yang bersaing dalam Pemilu 2019 dan analisis <em>big data</em> dari jutaan percakapan di media sosial, kami menemukan bahwa mereka tidak segan-segan memanfaatkan berita palsu, ujaran kebencian, dan politik identitas yang saat itu bergejolak di tengah masyarakat. Ini pada akhirnya tidak hanya menjauhkan kampanye dari substansi, namun juga memicu polarisasi politik.</p>
<p>Kami menemukan bahwa pasukan siber menggunakan berbagai stigma berbasis identitas. Misalnya, pasukan siber pendukung Prabowo kerap melabelkan Jokowi sebagai komunis dan menonjolkan kedekatan Jokowi dengan Cina-yang merupakan negara yang menerapkan ideologi komunisme.</p>
<p>Sementara itu, pasukan siber pendukung Jokowi juga menyerang kubu Prabowo dengan memainkan isu mengenai gerak-gerik paslon yang bisa menjadi perbincangan publik. Misalnya mempertanyakan apakah Prabowo menunaikan salat Jumat, membahas momen ketika Sandiaga Uno-cawapres Prabowo-berwudhu menggunakan gayung, dan menciptakan rumor yang menyerang orientasi seksual putra Prabowo. Hal-hal tersebut, menurut pasukan siber, bisa menjadi <em>trending topic</em> dan memicu perdebatan di dunia maya.</p>
<p>Hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa politik identitas terkait agama digunakan untuk menyerang satu sama lain.</p>
<p><a href="https://scholarworks.umass.edu/communication_faculty_pubs/74/">Sebuah riset</a> yang terbit pada 2018 mencatat bahwa propaganda media sosial dapat memengaruhi opini publik jika hal tersebut sejalan dengan isu dan aspirasi sosial yang tidak ditangani secara memadai oleh media arus utama. </p>
<p>Dalam konteks Indonesia, elit politik kerap menggunakan <a href="https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/1582">sentimen agama berbasis identitas</a>. Ini setidaknya sudah terjadi dalam tiga pemilu, yakni Pemilu 2014, Pemilihan Gubernur (PIlgub) Jakarta tahun 2017, dan Pemilu 2019, yang mengakibatkan polarisasi politik.</p>
<p>Dari analisis <em>big data</em>, kami menemukan bahwa partai-partai oposisi saat itu memang melancarkan kampanye <em>online</em> melawan Jokowi dengan tagar #2019GantiPresiden sejak April 2018.</p>
<p>Tagar ini menjadi trending di X (dulunya Twitter) dan platform media sosial lainnya sepanjang tahun, didorong oleh pasukan siber lainnya. Kubu Jokowi merespons dengan #2019TetapJokowi. Bulan-bulan berikutnya, Jokowi melawan politik identitas dengan menampilkan citra yang lebih saleh dan memilih Ma’ruf Amin, seorang tokoh Islam terkemuka, sebagai cawapresnya.</p>
<p>Penggunaan tagar #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi hanyalah salah satu wujud polarisasi politik di media sosial yang ditandai dengan perdebatan sengit dan permusuhan yang semakin tajam.</p>
<h2>Pelabelan yang memecah belah</h2>
<p>Politik identitas saat juga terlihat dari ramainya pelabelan terhadap masing-masing kubu pendukung. Satu kubu melabeli kubu lain sebagai ‘cebong’ (mengacu pada kelompok pendukung Jokowi atau pemerintah) dan ‘kampret’ (pendukung Prabowo). Ada pula istilah ‘kadrun’ (singkatan dari kadal gurun) yang merujuk pada kelompok Islam garis keras anti-Jokowi.</p>
<p>Analisis Drone Emprit (sebuah sistem yang berfungsi untuk memonitor dan menganalisis media sosial dengan platform online berbasis teknologi big data) terhadap percakapan media sosial sejak 1 Juli 2015 hingga 17 April 2022 menunjukkan kata ‘cebong’ digunakan sebanyak 4.677.887 kali, kata ‘kampret’ sebanyak 3.945.217 kali, dan kata ‘kadrun’ sebanyak 4.310.152 kali, seperti terlihat pada gambar di bawah ini:</p>
<p>Gambar di atas mengungkapkan munculnya istilah-istilah yang tidak manusiawi seperti “BuzzerRp” (dengan 1 huruf R besar dan 1 huruf kecil r), merujuk pada pasukan digital berbayar, digunakan sebanyak 352.712 kali, dan “BuzzeRp” (dengan 1 huruf R besar), dengan arti yang sama, digunakan 943.900 kali.</p>
<p>Dalam situasi <a href="https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/8762">polarisasi politik afektif</a>, politik tidak hanya menjadi perebutan kekuasaan tetapi juga didorong oleh emosi, keinginan untuk memenuhi ego, dan bahkan naluri bertahan hidup. Penggunaan pelabelan-pelabelan yang bersifat menghina menunjukkan betapa ekstremnya pembagian ‘kita’ versus ‘mereka’. Penilaian akan sesuatu didasarkan pada kesetiaan kelompok, bukan pada fakta atau bukti.</p>
<p>Selama lima tahun terakhir, para ilmuwan politik telah memeringatkan tentang <a href="https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/37175">dampak negatif polarisasi politik</a> berbasis identitas terhadap pemerintahan demokratis, termasuk terkikisnya institusi dan norma-norma demokrasi, serta memperdalam perpecahan sosial.</p>
<h2>Yang akan terjadi pada Pemilu 2024</h2>
<p>Temuan sementara kami dari riset tentang Pemilu 2024 menunjukkan terjadinya eksodus pasukan siber, misalnya yang sebelumnya mendukung Jokowi pada Pemilu 2019 kini beralih mendukung capres Ganjar Pranowo, bukan mendukung capres Prabowo Subianto yang berpasangan dengan anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.</p>
<p>Di sisi lain, terjadi pula eksodus pendukung PDIP dan Ganjar yang kini beralih mendukung Prabowo karena Gibran menjadi calon wakil presidennya.</p>
<p>Karena sejarah dukungan mereka dan perpecahan antara kedua kubu, terjadi persaingan sengit antara pendukung. Narasi pengkhianatan dan balas dendam yang dilancarkan para elit semakin mengobarkan permusuhan di kalangan mereka sehingga menimbulkan perang siber yang tiada henti di media sosial.</p>
<p>Sejauh mana persaingan di antara pasukan siber dan perang tagar yang mereka lakukan, termasuk dengan menggunakan narasi berbasis identitas, akan mendorong polarisasi politik pada pemilu 2024 menjadi topik yang masih perlu kita selidiki lebih lanjut dalam waktu dekat. </p>
<p>Namun satu hal yang pasti, <a href="http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/2715">sejumlah penelitian</a> membuktikan bahwa kampanye yang mengandung propaganda dan manipulasi opini publik dapat menyebabkan polarisasi politik, menurunkan kualitas wacana publik selama pemilu, menghambat dialog yang rasional dan mencerahkan bahkan bisa berujung pada kerusuhan dan kekerasan.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/221499/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Wijayanto tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Propaganda media sosial yang memuat disinformasi dan ujaran kebencian berbasis identitas masih digunakan oleh pasukan siber menjelang Pemilu 2024.Wijayanto, Associate professor in Mass Media, Digital Politics, and Democracy, Universitas DiponegoroLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2168372023-11-03T05:07:32Z2023-11-03T05:07:32ZDinasti politik marak di negara demokrasi: apa dampaknya dan bagaimana menghindarinya?<p>Fenomena <a href="https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/20578911231185786">dinasti politik</a> (<em>political family</em> atau <em>legacy politician</em>) kini sedang santer menjadi perbincangan publik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.</p>
<p><a href="https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/20578911231185786?icid=int.sj-abstract.similar-articles.1">Asian Journal of Comparative Politics</a> memunculkan beberapa pengertian tentang konsep dinasti politik. Secara garis besar dinasti politik diartikan sebagai keluarga yang memiliki beberapa anggota yang menduduki jabatan terpilih dan memiliki pengaruh signifikan terhadap politik lokal, regional, atau nasional. </p>
<p>Beberapa ahli sepakat bahwa batas jumlah anggota bagi satu keluarga untuk dapat disebut dinasti adalah minimal empat orang keluarga dalam lingkar pemerintahan.</p>
<p>Meskipun dinasti politik sering diasosiasikan dengan monarki atau sistem kekuasaan diwariskan berdasarkan garis keturunan, hal ini juga <a href="https://www.researchgate.net/profile/Yoes-Kenawas/publication/287736019_The_Rise_of_Political_Dynasties_in_a_Democratic_Society/links/567900d408ae0ad265c9950a/The-Rise-of-Political-Dynasties-in-a-Democratic-Society.pdf">terjadi di negara demokrasi</a>, seperti di Indonesia, bahkan juga di Amerika Serikat (AS) yang merupakan negara demokrasi mapan.</p>
<p><a href="https://www.proquest.com/openview/d6d29d151ac4e69f02d4a00b491d2230/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y">Beberapa studi</a> menyebutkan bahwa justru dinasti politik ini adalah konsekuensi dari praktik demokrasi itu sendiri. Sebab, dalam prinsip demokrasi ada prinsip persamaan hak, sehingga semua warga negara, entah itu anak presiden maupun anak dari rakyat kelas menengah ke bawah, memiliki kesempatan yang sama.</p>
<p>Namun, perlu ditekankan bahwa dinasti politik akan memberikan konsekuensi berupa <a href="https://theconversation.com/4-alasan-mengapa-pilpres-2024-bisa-jadi-ancaman-bagi-demokrasi-indonesia-216437">rusaknya pilar demokrasi</a> dan, dalam praktiknya, mengganggu keefektifan jalannya pemerintahan. Negara yang terbawa dalam dinasti politik yang berlarut biasanya sulit mewujudkan <em>good governance</em>.</p>
<h2>Jejak dinasti politik di negara demokrasi</h2>
<p>Sejumlah negara demokrasi kerap terjebak dalam dinasti politik. Di <a href="https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/04/24/comparing-the-bush-clinton-and-kennedy-dynasties-in-3-family-trees/">AS</a>, misalnya, ada dinasti <a href="https://edition.cnn.com/2018/03/15/us/kennedy-family-curse/index.html">Kennedy</a>, <a href="https://www.texasmonthly.com/news-politics/bush-family-history-texas-jeb/">Bush</a>, dan <a href="https://www.ft.com/content/e63646c4-1962-11e7-a53d-df09f373be87">Clinton</a>. Pada masa pemerintahan dinasti di tiga masa itu, terjadi beberapa skandal yang dapat ditutupi dengan adanya kuasa politik, nepotisme, dan berbagai siasat yang bisa dijalankan dengan sentralisasi kekuasaan.</p>
<figure class="align-left ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/557403/original/file-20231103-28-xqveee.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=237&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/557403/original/file-20231103-28-xqveee.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/557403/original/file-20231103-28-xqveee.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/557403/original/file-20231103-28-xqveee.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/557403/original/file-20231103-28-xqveee.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/557403/original/file-20231103-28-xqveee.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/557403/original/file-20231103-28-xqveee.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Detail sampul beberapa dokumen tentang John Fitzgerald Kennedy dan sampul majalah Life Weekly 17 November 1960 Kennedy Elections In Figures.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://www.shutterstock.com/image-photo/rome-italy-november-19-2022-detail-2231085597">Stefano Chiacchiarini '74/Shutterstock</a></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Di Kanada, ada <a href="https://montreal.ctvnews.ca/trudeau-becomes-canada-s-first-national-political-dynasty-1.2618386">dinasti Trudeau</a> yang di kondisi serupa, dapat memanfaatkan kekuasaan untuk <a href="https://www.politico.com/news/2020/07/24/trudeau-political-scandal-family-381002">menutupi masalah keluarga atau kepentingan pribadi</a>.</p>
<p>Di India, ada <a href="https://thediplomat.com/2019/07/the-end-of-indias-nehru-gandhi-dynasty/">dinasti Jawaharlal Nehru</a>, Perdana Menteri pertama India pascakemerdekaan pada 1947 yang menjabat hingga kematiannya pada 1964. Nehru adalah <a href="https://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/nehru_jawaharlal.shtml">tokoh sentral</a> dalam gerakan kemerdekaan India dan menjadi <a href="https://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/nehru_jawaharlal.shtml">arsitek utama</a> dari kebijakan luar negeri dan domestik India selama periode awal pascakemerdekaan.</p>
<p>Dinasti politik Nehru-Gandhi, yang berasal dari garis keluarga Jawaharlal Nehru, telah memainkan peran dominan dalam politik India selama <a href="https://web.mei.edu/access?textid=U41x192&FilesData=Nehru-Dynasty.pdf">beberapa dekade</a>. Anak perempuannya, Indira Gandhi, menjadi Perdana Menteri India selama beberapa periode dalam rentang tahun 1966-1977. Kemudian, cucunya, Rajiv Gandhi, juga menjabat sebagai Perdana Menteri India periode 1984-1989.</p>
<p>Hingga kini, keluarga Nehru-Gandhi terus memainkan peran penting dalam politik India, dengan beberapa anggota keluarga lainnya yang juga aktif dalam kehidupan politik negara tersebut.</p>
<p>Di Indonesia sendiri, sebelum gembar-gembor pembentukan dinasti Presiden Joko Widodo, dinasti politik sudah menjadi praktik lama. Yang paling terlihat jelas adalah pada masa <a href="https://www.researchgate.net/profile/Mhd-Sukri/publication/348213804_Dinasti_Politik_di_Banten_Familisme_Strategi_Politik_dan_Rendahnya_Partisipasi_Politik_Masyarakat/links/5ff3ead892851c13feeb5623/Dinasti-Politik-di-Banten-Familisme-Strategi-Politik-dan-Rendahnya-Partisipasi-Politik-Masyarakat.pdf?_sg%5B0%5D=started_experiment_milestone&origin=journalDetail">rezim Suharto</a>, presiden Indonesia kedua. </p>
<p>Selama masa Orde Baru, Soeharto kerap membawa anaknya-anaknya masuk ke dalam lingkaran politik. Siti Hardiyanti Rukmana, misalnya, menjabat sebagai anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar periode 1992-1998 dan menjadi Menteri Sosial tahun 1998.</p>
<p>Secara umum, dinasti politik didasarkan pada hubungan darah secara langsung dalam keluarga <em>(consanguinity)</em> dan hubungan perkawinan <em>(marriage)</em> dengan klan lainnya. Loyalitas, kepatuhan, dan solidaritas keluarga merupakan poin-poin penting berlangsungnya dinasti politik. Dengan hal itu, kekuasaan dan sejumlah kepentingan yang telah dan sementara dijalankan masih dapat terjaga atau terkendali.</p>
<h2>Dampak buruk dinasti politik</h2>
<p>Intinya adalah, <a href="http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/28281">dinasti politik rentan korupsi</a>. Ini merupakan konsekuensi paling jelas dan paling buruk. Sebab, dinasti politik akan melahirkan konsentrasi kekuasaan, kurangnya akuntabilitas, nepotisme, dan patronase. </p>
<figure class="align-right ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/557404/original/file-20231103-27-37nlbl.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=237&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/557404/original/file-20231103-27-37nlbl.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=399&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/557404/original/file-20231103-27-37nlbl.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=399&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/557404/original/file-20231103-27-37nlbl.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=399&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/557404/original/file-20231103-27-37nlbl.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=501&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/557404/original/file-20231103-27-37nlbl.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=501&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/557404/original/file-20231103-27-37nlbl.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=501&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">PM Kanada Justin Trudeau merupakan anak dari mantan PM Kanada Pierre Trudeau.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://www.shutterstock.com/image-photo/brampton-october-4-justin-trudeau-his-327591608">arindambanerjee/Shutterstock</a></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Ketika kekuasaan terkonsentrasi dalam tangan satu keluarga atau kelompok untuk jangka waktu yang lama, terdapat potensi yang lebih besar bagi individu atau kelompok tersebut untuk menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi.</p>
<p><a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/aspp.12037">Dinasti politik</a> cenderung membangun struktur yang melindungi anggota keluarganya dari pengawasan eksternal, mengurangi akuntabilitas, dan memfasilitasi praktik korupsi. Hal ini akan meningkatkan praktik nepotisme dan patronase dalam lingkaran politik tersebut.</p>
<p>Misalnya, seorang pemimpin politik akan menempatkan keluarganya dalam posisi pemerintahan penting atau berpengaruh tanpa peduli apakah keluarga tersebut memiliki pengalaman atau kualifikasi yang layak. Di satu sisi, mereka telah memiliki akses khusus dalam pendanaan sehingga membuat langkah mereka menjadi lebih mudah.</p>
<p>Di jurnal yang berjudul “<a href="https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/20578911231195970?icid=int.sj-full-text.similar-articles.7">The Irony of Indonesia’s democracy: The Rise of Dynastic Politics in the Post-Suharto Era</a>” terdapat temuan empiris bahwa jumlah dinasti politik di Indonesia meningkat lebih dari tiga kali lipat antara 2010 dan 2018, atau hanya dalam satu siklus pemilu.</p>
<p>Dalam konteks ini, terjadi <em>parasitic symbionts</em> yang dalam konteks biologi adalah interaksi simbiosis yang erat dan berjangka panjang antara dua organisme, yakni salah satu organisme hidup di dalam tubuh inangnya sehingga menimbulkan kerugian.</p>
<p>Dalam konteks politik, hal ini menjelaskan bagaimana pelaku dinasti melakukan apa yang disebut <em>“institutional drift”</em> yaitu mengatur sedemikian rupa aturan atau regulasi di institusi. Ini berarti mereka mampu memengaruhi dan mengubah cara kerja institusi demokratis untuk mendukung keberlangsungan dinasti politik mereka.</p>
<p>Contoh praktiknya bisa dilihat dari bagaimana institusi peradilan, <a href="https://nasional.kompas.com/read/2023/06/14/23450891/saat-mk-disebut-sebagai-mahkamah-keluarga-dan-mahkamah-kontroversial">Mahkamah Konstitusi</a>, memengaruhi dan mengubah aturan perundang-undangan untuk membuka jalan bagi figur tertentu untuk bisa maju di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini bisa terjadi akibat adanya ruang dan kuasa yang bisa digunakan oleh pihak dinasti politik.</p>
<p>Pada masa dinasti politik Suharto, ciri khas dalam pemerintahannya adalah <a href="https://www.kompas.com/stori/read/2022/04/28/140000479/praktik-pemerintahan-nepotisme-pada-zaman-orde-baru?page=all">maraknya korupsi dan nepotisme</a>. Keluarga dan kerabat dekat Suharto mendapatkan keistimewaan dalam bisnis dan politik, yang mengakibatkan akumulasi kekayaan yang signifikan bagi keluarga Suharto dan kroninya. </p>
<p>Selain itu, selama masa pemerintahannya, Suharto membatasi <a href="https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/22/165353669/pers-di-era-orde-baru?page=all">kebebasan pers</a> dengan ketat. Banyak media yang kritis terhadap pemerintah ditutup atau ditekan, dan banyak jurnalis menghadapi ancaman bahkan penangkapan. </p>
<p>Suharto juga mempertahankan kekuasaannya melalui <a href="https://www.dw.com/id/cara-soeharto-menyingkirkan-para-pesaingnya/a-49078877">pemilihan yang ia kendalikan dan manipulasi politik</a>. Partai-partai oposisi dibatasi, dan pemilihan sering kali dirancang untuk memastikan kemenangan bagi Suharto dan partainya, Golkar. </p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/557405/original/file-20231103-17-l0vgq3.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/557405/original/file-20231103-17-l0vgq3.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=450&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/557405/original/file-20231103-17-l0vgq3.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=450&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/557405/original/file-20231103-17-l0vgq3.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=450&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/557405/original/file-20231103-17-l0vgq3.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=566&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/557405/original/file-20231103-17-l0vgq3.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=566&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/557405/original/file-20231103-17-l0vgq3.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=566&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Perangko edisi lama dari Indonesia yang menggambarkan Presiden Soeharto dan istrinya, Tien Soeharto.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://www.shutterstock.com/image-photo/pematangsiantar-indonesia-june-28-2023-used-2323790793">Sugianto88/Antara Foto</a></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Selain itu, pemerintahan Suharto dikenal telah melakukan <a href="https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43513185">represi militer</a> di beberapa daerah seperti Aceh, Papua, dan Timor Timur, yang mengakibatkan banyak korban jiwa.</p>
<p>Lebih lanjut, politik dinasti membuat orang yang memiliki kompetensi layak semakin jauh dan sebaliknya, mereka yang tidak berkompeten tapi memiliki keluarga dengan mudah dapat menjadi bagian pemerintahan. Pada akhirnya, sulit untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (<em>clean and good governance</em>).</p>
<p>Kemungkinan itu bisa muncul kembali ketika politik dinasti benar-benar terjadi lagi di Indonesia. </p>
<p>Dinasti politik jelas dapat merusak demokrasi. Politik yang semestinya menjadi kekuatan untuk menyelamatkan masyarakat atau orang banyak, akhirnya menghilang. Patronase dan nepotisme akan menghambat upaya atau cita-cita untuk menghadirkan kesetaraan.</p>
<h2>Menghapus dinasti politik</h2>
<p>Mengakhiri atau membatasi dinasti politik memerlukan kombinasi dari reformasi kebijakan, kesadaran masyarakat, dan perubahan budaya politik. </p>
<p>Ini bisa dimulai dari menerapkan peraturan yang membatasi anggota keluarga tertentu dari pemegang jabatan politik untuk mencalonkan diri dalam pemilihan tertentu. Misalnya, membatasi saudara, anak, atau pasangan dari pejabat yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri di posisi yang sama atau di wilayah yang sama.</p>
<p>Pada saat yang bersamaan, partai politik perlu mengadopsi prosedur seleksi kandidat yang lebih demokratis dan merata, sehingga mengurangi kemungkinan satu keluarga mendominasi struktur partai.</p>
<p>Selain itu, masyarakat harus terus sadar dan paham bahwa dinasti politik dapat berdampak buruk pada masa depan. Anggota dinasti politik jelas akan memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya negara, seperti dukungan pemerintah, pekerjaan, atau manfaat lainnya, sementara masyarakat umum tentu akan dikesampingkan.</p>
<p>Kepentingan dan prioritas dinasti politik mungkin tidak selalu sejalan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sebagai hasilnya, isu-isu penting mungkin diabaikan atau tidak mendapatkan perhatian yang cukup. </p>
<p>Pada akhirnya, dinasti politik lebih fokus pada pemeliharaan kekuasaan daripada pelayanan publik, kualitas pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur kemungkinan besar akan menurun.</p>
<p>Dinasti politik juga dapat mengancam pluralisme, prinsip demokratis yang menekankan pentingnya keragaman suara dan pandangan dalam pemerintahan. Jika satu keluarga atau kelompok mendominasi politik, suara-suara lain kemungkinan tersingkirkan.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/216837/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Wawan Kurniawan tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Dinasti politik marak terjadi di negara demokrasi dan dianggap sebagai konsekuensi demokrasi. Namun, dampaknya juga akan merusak pilar demokrasi.Wawan Kurniawan, Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas IndonesiaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2157782023-10-17T08:47:57Z2023-10-17T08:47:57ZTerjebak dinasti politik: apa dampaknya dan bagaimana partai bisa lepas dari jerat ini?<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/554197/original/file-20231017-25-js674m.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=4%2C1%2C1017%2C677&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Presiden Joko Widodo (kiri) dengan dua putranya, Gibran Rakabuming Raka (kedua kiri) dan Kesang Pangarep (ketiga kiri), makan siang bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) beserta anak dan jajarannya.</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.instagram.com/p/CrVhCpYvVZD/?img_index=1">Akun Instagram @jokowi</a></span></figcaption></figure><p>Dinasti politik sering dianggap sebagai <a href="https://www.sup.org/books/title/?id=24504">antitesis</a> dari hadirnya demokrasi. Namun, tampaknya hal ini justru telah menjadi bagian dari demokrasi modern.</p>
<p>Mantan Presiden Mesir <a href="https://news.detik.com/internasional/d-4914463/profil-hosni-mubarak-eks-presiden-mesir-yang-meninggal-dunia">Hosni Mubarak</a> dan mantan pemimpin diktator Libya <a href="https://www.kompas.com/global/read/2021/09/18/141115270/muammar-gaddafi-diktator-libya-dan-kejatuhannya?page=all">Muammar Gaddafi</a>, misalnya, merupakan dua contoh pemimpin politik yang merancang dinasti mereka. Mereka mendorong anak-anaknya untuk melanjutkan kepemimpinan yang mereka bangun untuk terus memiliki kuasa dalam <a href="https://www.theguardian.com/world/2020/dec/14/arab-spring-autocrats-the-dead-the-ousted-and-those-who-survived">proses pemerintahan</a>.</p>
<p>Di Indonesia sendiri, istilah dinasti politik bukanlah hal yang asing kita dengar. Mulai dari dinasti <a href="https://news.republika.co.id/berita/mum051/sejarah-dinasti-atut-di-banten">Ratu Atut</a> di Banten, dinasti <a href="https://kumparan.com/nizar-azof/dinasti-politik-fuad">Fuad Amin</a> di Bangkalan, Madura, dinasti <a href="https://www.suara.com/lifestyle/2023/10/10/121529/dinasti-syahrul-yasin-limpo-di-pemerintahan-keluarganya-orang-yang-berkuasa-di-sulawesi-selatan">Limpo</a> di Sulawesi Selatan dan beberapa dinasti lainnya.</p>
<p>Hari ini, publik sedang melihat makin jelasnya langkah Presiden Joko “Jokowi” Widodo perlahan membangun dinasti politiknya dengan membawa kedua anaknya masuk ke dalam dunia politik. Terkini, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan batas usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) minimal tetap 40 tahun, kecuali jika sudah pernah menjabat kepala daerah.</p>
<p>Putusan ini diyakini banyak pihak sarat akan kepentingan dinasti politik Jokowi guna membuka jalan bagi putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat Wali Kota Solo, untuk bisa maju sebagai cawapres di Pemilu 2024. Terlebih lagi Ketua MK saat ini, Anwar Usman, adalah ipar Jokowi.</p>
<p>Sebelumnya, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, terpilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meskipun baru beberapa hari resmi bergabung dengan partai tersebut, bahkan baru saja terjun ke dunia politik.</p>
<p>Selain PSI, sejumlah partai di Indonesia pun tampaknya sudah terjebak di pusaran dinasti politik. Partai Demokrat, contohnya, kini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan pendiri dan sosok penting dalam partai Demokrat sekaligus presiden yang berkuasa selama satu dekade (2004-2014). AHY meraih jabatan Ketua Umum Partai Demokrat kurang lebih empat tahun setelah ia terjun ke politik. Ini tentunya waktu yang sangat singkat.</p>
<p>Dinasti politik tampaknya sulit dihindari. Partai politik kerap terjebak melanggengkan dinasti politik dari internalnya, kebanyakan demi mempertahankan eksistensinya. Bisakah partai lepas dari jerat dinasti?</p>
<h2>Mengapa partai bisa terjebak dalam dinasti politik?</h2>
<p>Dalam buku yang berjudul <a href="https://www.amazon.com/Democratic-Dynasties-Family-Contemporary-Politics/dp/1107123445">“Democratic Dynasties”</a>, sejumlah penulis mencoba membahas dinasti politik yang terjadi di India–yang bisa menjadi gambaran dari dinamika politik yang terjadi hari ini di Indonesia.</p>
<p>Di India, dinasti politik dianggap sebagai fenomena modern yang sulit dihindari. Sebab, partai politik itu sendiri yang, baik langsung maupun tidak langsung, mendukung hadirnya proses dinasti di tubuh partai. Proses kaderisasi partai politik tampaknya justru mendorong terjadinya dinasti dengan mudah karena dinasti politik dianggap memberikan keuntungan tersendiri bagi <a href="https://www.amazon.com/Democratic-Dynasties-Family-Contemporary-Politics/dp/1107123445">partai</a>.</p>
<p>Di Indonesia, sejumlah partai politik <a href="https://pemerintahan.umm.ac.id/files/file/orang%20kuat%20partai%20di%20aras%20lokal.pdf">menganggap</a> bahwa mereka atau calon kader yang berada dalam garis keluarga dengan politikus senior telah memiliki reputasi tersendiri dan lebih mudah dikenal oleh publik, dan ini dilihat sebagai suatu keuntungan. Ini pada akhirnya membuat partai terus mendorong hadirnya keluarga politik bertumbuh di Indonesia.</p>
<p>Di samping itu, kader yang berasal dari dinasti politik biasanya telah memiliki akses sumber daya yang jauh lebih <a href="https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55211990">mumpuni</a>. Mereka telah siap dengan sumber daya kampanye, mulai dari pendanaan, relawan, hingga dukungan media. </p>
<p>Selain itu, partai menganggap pihak keluarga kemungkinan lebih <a href="https://www.cambridge.org/core/journals/government-and-opposition/article/abs/politics-of-loyalty-understanding-voters-attitudes-after-primary-elections/300A24BC2A41EAE3A0F310ABFC70570F">loyal</a> dan dipercaya oleh elit partai, sehingga mereka punya akses terhadap proses kaderisasi yang lebih mudah dan cepat. Bahkan, jika partai tersebut telah memiliki sejarah panjang dan memiliki pengaruh yang kuat, kecenderungan timbulnya dinasti politik biasanya akan <a href="https://mediaindonesia.com/opini/339393/dinasti-politik">lebih kuat</a>. </p>
<p>Fenomena dinasti politik juga erat kaitannya dengan pihak tertentu yang mengambil keuntungan dengan adanya hubungan khusus dengan pengambil <a href="https://www.kompas.id/baca/riset/2020/08/03/melacak-akar-politik-dinasti">kebijakan</a> hingga akhirnya terbentuk <a href="https://www.jstor.org/stable/24575580">birokrasi patrimonial</a> (hubungan birokrasi antara patron dan klien yang bersifat pribadi). Kondisi ini membuat urusan yang semestinya dijalankan secara profesional, seperti putusan MK, berakhir dengan mengakomodasi kepentingan masing-masing.</p>
<p>Bagi partai politik, dinasti juga sering digunakan sebagai jalan pintas untuk menaikkan elektabilitas dan popularitas partai. Ini bisa menjadi strategi cepat untuk memenangkan pemilu.</p>
<h2>Dampak dinasti politik</h2>
<p>M.E. McMillan dalam bukunya yang berjudul <a href="https://link.springer.com/book/10.1057/9781137297891">“Fathers and Sons: The Rise and Fall of Political Dynasty in the Middle East”</a> mencoba menjabarkan bagaimana kekuasaan di banyak wilayah Timur, seperti Libya, Mesir, Arab Saudi dan lain-lain, negara tersebut dikonsentrasikan di tangan satu individu atau keluarga.</p>
<p>Di sana, banyak pemimpin yang akhirnya dengan sengaja melakukan dinasti politik demi membangun sistem yang dapat mengamankan kekuasaan mereka. Contohnya adalah Ali Abdallah Saleh, Presiden Yaman periode 1990–2012, yang pada akhir 2010 berniat <a href="https://www.aljazeera.com/news/2017/12/5/yemen-who-was-ali-abdullah-saleh">mengubah konstitusi</a> agar putranya bisa menggantikannya sebagai pemimpin. </p>
<p>Sama halnya dengan mantan pemimpin Irak, Saddam Hussein, yang meneruskan kepresidenan kepada salah satu dari dua putranya, Uday atau Qusayy. Untungnya, era Saddam dan semua pemikiran tentang dinasti Hussein berakhir setelah invasi AS ke Irak pada 2003. </p>
<p>Ini semua pada akhirnya menciptakan sistem yang membuat kekuasaan, hak istimewa, dan kemakmuran hanya dinikmati oleh sekelompok kecil elit. Sementara mayoritas penduduk dibiarkan kehilangan kendali atau tak lagi memiliki pengaruh. </p>
<p>Lebih jauh lagi, dinasti politik dapat meningkatkan risiko korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Sistem yang mengutamakan hubungan pribadi dan loyalitas daripada aturan formal dan transparansi akhirnya rentan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.</p>
<p><a href="https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/535">Penelitian</a> membuktikan bahwa semakin meningkatnya dinasti politik yang terjadi, semakin buruk akibatnya pada pertumbuhan ekonomi bahkan bisa melahirkan kemiskinan yang parah di suatu daerah. Dalam beberapa kasus, dinasti politik dapat <a href="https://jurnal.polines.ac.id/index.php/orbith/article/view/357">memfasilitasi praktik korupsi</a>, terutama jika keluarga memiliki kontrol yang kuat atas lembaga politik dan ekonomi.</p>
<p>Selain masalah ekonomi, masalah krisis kader dan kepemimpinan jelas akan menjadi tantangan dari partai politik tersebut. Jika partai <a href="https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/16079">bergantung pada dinasti politik</a>, ini dapat <a href="https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/436">menghalangi regenerasi dan inovasi</a> di dalam partai itu sendiri. </p>
<p>Jika posisi politik terus-menerus didominasi oleh anggota keluarga yang sama, kesempatan bagi individu yang berbakat dari luar keluarga untuk mendapatkan kesempatan memimpin jadi <a href="https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/436">terhalang</a>. Lagi pula, tidak ada jaminan jika anggota dari keluarga politik tertentu dapat mengulang kesuksesan pendahulunya. Pada akhirnya, ini dapat merugikan reputasi partai secara jangka panjang. </p>
<h2>Melepaskan diri dari dinasti politik</h2>
<p>Demi mencegah hal-hal buruk tersebut terjadi, partai semestinya mulai memikirkan upaya untuk mencegah terjadinya dinasti politik. </p>
<p>Beberapa upaya dapat ditempuh partai politik adalah mulai dari internal partai. Penting bagi partai politik untuk menetapkan aturan yang jelas tentang proses seleksi kandidat, termasuk batasan bagi anggota keluarga pemimpin partai untuk mencalonkan diri dalam posisi tertentu. Langkah ini perlu didukung dengan pendidikan politik kepada anggota dan kader partai tentang bahaya dinasti politik dan pentingnya regenerasi dalam kepemimpinan.</p>
<p>Tahapan tersebut akan efektif jika dilandasi dengan transparansi, sehingga prosesnya dapat dipantau dan dievaluasi oleh anggota partai dan publik.</p>
<p>Selain itu, sudah saatnya partai politik mengedepankan <a href="https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/651">sistem meritokrasi</a> (berdasarkan prestasi dan kompetensi) dalam seleksi kandidat, sehingga kualifikasi, pengalaman, dan integritas yang menjadi pertimbangan utama, bukan hubungan keluarga.</p>
<p>Terakhir, partai politik butuh mendorong partisipasi aktif masyarakat dan media dalam mengawasi proses politik, termasuk seleksi kandidat oleh partai.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/215778/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Wawan Kurniawan tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Partai politik kerap kali sulit menghindari dinasti politik. Bisakah partai lepas dari jerat ini?Wawan Kurniawan, Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas IndonesiaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2100702023-07-22T14:49:36Z2023-07-22T14:49:36ZJokowi akan hadiri KTT BRICS, apa manfaatnya untuk Indonesia?<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/538805/original/file-20230722-79471-8jb0lp.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=8%2C0%2C5638%2C3767&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Bendera negara anggota BRICS.</span> </figcaption></figure><p>Presiden Republik Indonesia Joko “Jokowi” Widodo diagendakan <a href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20230712/9/1674156/luhut-jokowi-bakal-datang-ke-ktt-brics-di-afrika">akan menghadiri</a> Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS pada 22-24 Agustus 2023 di Johannesburg, Afrika Selatan. Ini menjadi satu langkah diplomasi yang strategis dan akan membawa sejumlah dampak positif bagi Indonesia.</p>
<p>BRICS merupakan aliansi lima negara berkembang (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan) yang kini <a href="https://www.hunter.cuny.edu/polsci/faculty/Roberts/repository/files/BRICS%20-%20Global%20Governance%20Final%20July%202013%20.pdf">perannya signifikan secara global</a> dan tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Kelimanya mewakili 40% dari total populasi dunia, 25% dari ekonomi global, dan 17% dari perdagangan internasional.</p>
<p>Total pendapatan domestik bruto (PDB) negara BRICS mencapai US$22,5 triliun (sekitar Rp 335.746 triliun), melampaui total PDB G7 yang berada di angka US$21,4 triliun pada tahun yang sama. Kelompok G7 terdiri dari negara demokrasi maju, yakni Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, dan Jepang.</p>
<p>Telah beredar luas asumsi dan kemungkinan bahwa Indonesia <a href="https://theconversation.com/perlukah-indonesia-jadi-anggota-brics-ini-peluang-dan-tantangan-yang-patut-dipertimbangkan-sebelum-bergabung-207013">akan bergabung</a> menjadi anggota BRICS.</p>
<p>Entah wacana tersebut akan terealisasi atau tidak, paling tidak partisipasi Jokowi dalam KTT BRICS menunjukkan signifikansi daya tawar Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara-negara yang menjadi mesin pertumbuhan global. </p>
<p>Setidaknya ada empat keuntungan yang akan didapat Indonesia dengan menghadiri KTT BRICS.</p>
<h2>1. Manfaat ekonomi dan investasi</h2>
<p>Negara-negara BRICS, terutama Cina dan India, telah membuktikan kemampuannya dalam membangun dan mendanai proyek-proyek infrastruktur tidak hanya di dalam negerinya, tetapi juga di negara-negara mitranya . </p>
<p>Infrastruktur merupakan <a href="https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Tiga-Jurus-Indonesia-Bangun-Infrastruktur">sektor yang sangat penting</a> bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan tengah berkembang. Dengan memperkuat hubungan dengan BRICS, Indonesia akan memiliki peluang untuk menarik lebih banyak investasi di sektor infrastruktur.</p>
<p>Investasi di bidang teknologi digital juga menjadi salah satu sektor yang perlu diperkuat Indonesia, terutama dalam memperbaiki aksesibilitas internet, keterampilan digital masyarakat serta perlindungan data pribadi. Melalui KTT BRICS, Indonesia punya peluang menarik investasi, yang bisa juga dalam bentuk transfer pengetahuan, dari negara-negara BRICS.</p>
<p>Ini merupakan momentum yang tepat, karena BRICS, berdasarkan <a href="https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_757870/lang--en/index.htm">Tindakan Kebijakannya (<em>Policy Action</em>)</a>, telah menargetkan untuk berinvestasi lebih banyak dalam infrastruktur digital dan memastikan bahwa kemajuan teknologi terdistribusi secara merata.</p>
<p>Indonesia, sebagai <a href="https://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/6"><em>emerging power</em></a>, tentu merupakan mitra yang menguntungkan bagi BRICS. Di bidang teknologi digital, Indonesia memiliki <a href="https://www.ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/perbankan/article/view/1963">pasar yang besar</a> dan <a href="https://katadata.co.id/adewahyudi/analisisdata/5e9a57b01be97/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia">potensial</a>. Di Asia Tenggara, Indonesia termasuk negara yang memiliki jumlah perusahaan rintisan (<em>startup</em>) <a href="https://www.cnbcindonesia.com/market/20210928140316-17-279787/menanti-raksasa-teknologi-dari-ri-siapa-yang-jadi-penguasa">paling banyak</a>.</p>
<p>Kerja sama Indonesia dan BRICS akan menjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan bagi keduanya.</p>
<p>Persis seperti yang <a href="https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/tiga-langkah-usulan-presiden-jokowi-pada-high-level-dialogue-on-global-development/">disampaikan</a> Jokowi pada Juni 2022 lalu, BRICS dapat berfungsi sebagai katalis dalam memperkuat investasi di negara-negara yang sedang berkembang. Kerja sama BRICS dengan negara-negara mitra harus mendukung transformasi digital yang inklusif, pengembangan industri dan infrastruktur hijau, serta peningkatan akses negara-negara berkembang ke rantai pasok global.</p>
<h2>2. Memperkuat peran diplomasi Indonesia di forum global</h2>
<p>Kehadiran Jokowi di KTT BRICS akan membuktikan menunjukkan komitmen dan kapabilitas Indonesia dalam berpartisipasi dalam diplomasi global, memperkuat hubungan dengan negara-negara berkembang, dan meningkatkan peran Indonesia di forum internasional.</p>
<p>Pada kesempatan ini, Indonesia akan mendapatkan panggung untuk memengaruhi dialog dan kebijakan global mengenai <a href="https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/06/03/indonesia-serukan-brics-perjuangkan-hak-pembangunan-dan-multilateralisme">isu-isu mendesak</a> yang menjadi fokus BRICS, seperti <a href="https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menkeu-perubahan-iklim-menjadi-isu-utama-pembahasan-global">perubahan iklim</a>, kesehatan global, dan upaya penanggulangan kemiskinan serta pembangunan global.</p>
<p>Sebagai <a href="https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/17/ekonomi-indonesia-masih-terbesar-di-asean-sampai-2021">ekonomi terbesar</a> di Asia Tenggara yang sukses memimpin G20 pada 2022, Indonesia perlu memanfaatkan partisipasinya dalam KTT BRICS untuk memperkuat posisi dan peran strategisnya.</p>
<p>Khusus terkait Asia Tenggara, partisipasi Jokowi dalam KTT BRICS akan membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pengaruhnya di kawasan. Melalui forum ini, Jokowi dapat memperdalam hubungan dengan pemimpin BRICS dan sekaligus mendukung visi Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan ini.</p>
<p>Dalam konteks <a href="https://books.google.co.id/books?id=5T9PEAAAQBAJ&pg=PA71&lpg=PA71&dq=melalui+brics+bisa+Indonesia+fasilitator+dan+mediator&source=bl&ots=HZ8hYBNviS&sig=ACfU3U1XsdZx3ecD5j0GvTA_S8KVt4YoEA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjFgYrQ6JSAAxXc1zgGHYBsAQwQ6AF6BAgjEAM#v=onepage&q=melalui%20brics%20bisa%20Indonesia%20fasilitator%20dan%20mediator&f=false">rivalitas AS-Cina</a>, hubungan Indonesia yang semakin erat dengan negara-negara BRICS dapat memosisikan Indonesia sebagai penyeimbang dan fasilitator dialog antara dua kubu besar tersebut -— salah satunya melalui ASEAN.</p>
<h2>3. Memperkuat <em>soft power</em> Indonesia</h2>
<p>Tidak hanya dari segi ekonomi dan diplomasi, partisipasi Jokowi dalam KTT BRICS juga bisa menjadi cara untuk meningkatkan <em>soft power</em> Indonesia di kancah internasional. <a href="https://www.jstor.org/stable/1148580"><em>Soft power</em></a> adalah upaya diplomasi suatu negara untuk memengaruhi negara lain yang bukan melalui kekuatan, melainkan melalui pendekatan seperti daya tarik budaya.</p>
<p>Kehadiran Jokowi dalam KTT ini bisa menjadi medium untuk memperkenalkan lebih jauh tentang Indonesia, baik dari segi budaya, sejarah, maupun potensi ekonominya kepada dunia. Dengan membagikan pengalaman dan pencapaian Indonesia dalam menangani berbagai tantangan, baik di tingkat nasional maupun internasional, Indonesia bisa menunjukkan dirinya sebagai contoh positif bagi negara-negara berkembang lainnya.</p>
<p>Ini bisa menjadi langkah agar Indonesia berhasil dalam politik dunia. Sebab, salah satu <a href="https://wcfia.harvard.edu/publications/soft-power-means-success-world-politics">kunci kesuksesan utama</a> dalam perpolitikan dunia adalah dengan menggunakan <em>soft power</em>.</p>
<h2>4. Menghindari perangkap polarisasi AS-Cina</h2>
<p>Di tengah rivalitas dan polarisasi dua kubu kekuatan besar AS-Cina, Indonesia harus mencegah dirinya terperangkap dalam pilihan biner. </p>
<p>Partisipasi dalam organisasi seperti BRICS bukan berarti Indonesia harus mengesampingkan hubungan dengan pihak lain. Sebaliknya, keikutsertaan ini dapat memberikan manfaat strategis dan memperluas jaringan diplomasi. </p>
<p>Dengan mengaplikasikan pendekatan “<a href="https://ia600704.us.archive.org/4/items/a591295400machuoft/a591295400machuoft.pdf">Machiavellian Way</a>” — politik luar negeri yang pragmatis dan realistis — Indonesia bisa <a href="https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjphbCY7pSAAxWwUGwGHa8sDqgQFnoECB0QAQ&url=https%3A%2F%2Fgjis.journals.yorku.ca%2Findex.php%2Fgjis%2Farticle%2Fdownload%2F35136%2F31881%2F37560&usg=AOvVaw0ZeunXWl4mB6SjsR_CrpN6&opi=89978449">menjaga dan memanfaatkan hubungan baik</a> dengan semua pihak untuk kepentingan nasionalnya, tanpa harus mengabaikan <a href="https://academic.oup.com/book/6841?login=false">prinsip-prinsip etik</a> dan nilai-nilai yang dianutnya.</p>
<p>Ini sesuai dengan prinsip <a href="https://tirto.id/pengertian-politik-luar-negeri-bebas-aktif-sejarah-dan-landasannya-ggDq">politik luar negeri bebas aktif</a> yang selama ini menjadi pilar diplomasi Indonesia. Dengan memilih untuk tidak bergabung dalam satu blok kekuatan pun, Indonesia dapat menjaga fleksibilitas dan kemandiriannya dalam merespons dinamika global yang cepat berubah.</p>
<p>Dengan menerapkan pendekatan Machiavellian Way, Indonesia dapat memanfaatkan setiap peluang yang muncul dari hubungan dengan kedua blok kekuatan itu, memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan Cina sekaligus memperdalam hubungan pertahanan dan keamanan dengan AS.</p>
<p>Namun, penting bagi Indonesia untuk selalu waspada dan adaptif terhadap setiap perubahan dalam dinamika geopolitik global. Selain itu, strategi ini juga memerlukan kebijakan yang tepat dan penyeimbangan yang cermat antara berbagai kepentingan dan prioritas, baik dalam konteks bilateral maupun multilateral.</p>
<h2>Langkah yang pragmatis dan berani</h2>
<p>Partisipasi Jokowi dalam KTT BRICS pada akhirnya akan menggiring Indonesia untuk semakin mampu menyesuaikan diri dan merespons dinamika global.</p>
<p>Jika sebelumnya Indonesia mungkin terlalu fokus pada prinsip-prinsip idealis seperti menjaga hubungan erat dengan negara G7 – pendekatan yang mungkin membatasi peluang Indonesia untuk mengoptimalkan kepentingan nasionalnya – pendekatan terhadap BRICS diharapkan akan lebih bermanfaat bagi Indonesia untuk meningkatkan posisi dan pengaruhnya di panggung global.</p>
<p>Ini juga menunjukkan bahwa Indonesia berani mengambil langkah-langkah pragmatis untuk memajukan kepentingan nasional, bahkan jika itu berarti harus bermain dalam permainan politik yang lebih kompleks dan berpotensi kontroversial.</p>
<p>Ini adalah tanda bahwa Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk menjadi aktor global yang lebih berpengaruh dan berdaya saing.</p>
<p>Kesediaan Indonesia untuk memanfaatkan KTT BRICS sebagai sarana untuk memperluas pengaruh dan kepentingan nasionalnya adalah langkah yang berani dan pragmatis. Namun, penggunaan kekuasaan dan pengaruh harus dilakukan dengan bijaksana dan hati-hati. Untuk itu, Indonesia harus terus membangun kapasitasnya dan memperkuat diplomasi multilateralnya, serta memastikan bahwa tindakannya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh bangsa ini.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/210070/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Virdika Rizky Utama tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Partisipasi Presiden Jokowi Widodo dalam KTT BRICS menunjukkan signifikansi daya tawar Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara-negara yang menjadi mesin pertumbuhan global.Virdika Rizky Utama, Researcher at PARA Syndicate., University of Michigan-Shanghai Jiao Tong University Joint InstituteLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1846512022-06-15T07:34:00Z2022-06-15T07:34:00ZKunjungan pertama PM Anthony Albanese: Australia harus tunjukan usaha lebih untuk memperkuat hubungan dengan Indonesia<p>Setiap Perdana Menteri Australia yang baru terpilih punya tradisi terbang mengunjungi Indonesia untuk me-<em>reset</em> atau “mengatur ulang” hubungan bilateral kedua negara. Rutinitas tersebut, jika tidak dilakukan, dapat menjadi pertanyaan bagi Jakarta.</p>
<p>Tekad Perdana Menteri Anthony Albanese untuk <a href="https://www.theguardian.com/australia-news/2022/jun/06/anthony-albanese-vows-to-strengthen-australias-ties-%20on-official-indonesia-visit">datang ke Indonesia secepat mungkin</a> patut dipuji – dan memang penting – jika ingin menunjukkan bahwa ia bisa berbuat lebih baik dari pemerintah sebelumnya dalam berurusan dengan Indonesia.</p>
<p>Kunjungan tersebut memang sangat penting, karena kebanyakan “pengaturan ulang” yang dilakukan sebelum-sebelumnya tidak berlangsung lama. Hubungan antara pemerintah Australia dan Indonesia adalah hubungan yang rapuh, mudah putus ketika ketegangan muncul. Keduanya punya banyak perbedaan mulai dari sejarah, agama, etnis dan bahasa – hingga sistem hukum, sistem politik, aliansi global, dan kepentingan strategis.</p>
<p>Dalam beberapa tahun terakhir, hampir tidak ada periode pemerintahan Australia yang berhasil mencapai akhir masa jabatan mereka tanpa melalui perselisihan dengan Indonesia. Ini bukan sepenuhnya salah Australia. Seperti Albanese, sebagian besar pemimpin Australia sejak jaman Paul Keating sangat paham bahwa hubungan yang kuat dengan Indonesia merupakan hal penting bagi kepentingan kebijakan luar negeri Australia.</p>
<p>Tetapi, Indonesia sendiri tidak terlalu peduli dengan tetangganya – hubungannya dengan Singapura dan Malaysia sama-sama goyah – dan kondisi tersebut tidak mungkin berubah dalam waktu dekat.</p>
<h2>Indonesia tidak butuh Australia</h2>
<p>Indonesia adalah negara besar berpenduduk lebih dari 270 juta orang dan memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Kekuatan Indonesia mendominasi ASEAN dan tahun ini pun Indonesia menjadi ketua G20.</p>
<p>Jika berhasil pulih ke tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan sebelum pandemi COVID-19, yakni berkisar 5%, Indonesia dapat kembali mengejar targetnya untuk menjadi salah satu dari <a href="https://www.pwc.com/gx/en/research-insights%20/ekonomi/dunia-dalam-2050.html">lima negara ekonomi teratas pada tahun 2050</a>. Secara geografis, Indonesia juga terletak di sepanjang jalur utama udara dan laut yang sangat strategis, terutama jika konflik Laut Cina Selatan pecah.</p>
<p><div data-react-class="Tweet" data-react-props="{"tweetId":"1533689349295906816"}"></div></p>
<p>Entah benar atau salah, masyarakat Indonesia sekarang menganggap negara mereka sebagai pemain global yang sedang naik daun dan berdikari. Banyak dari mereka yang tidak melihat bahwa Australia layak mendapatkan perhatian Indonesia. Mereka cenderung melihat bahwa Australia, dalam hal mitra perdagangan dan investasi, lebih fokus pada Amerika Serikat (AS) dan Inggris daripada Asia Tenggara.</p>
<p>Tidak heran. Australia bahkan tidak termasuk dalam sepuluh besar mitra dagang Indonesia. Selain itu, <a href="https://theconversation.com/the-aukus-pact-born-in-secrecy-will-have-huge-implications-for-australia-and-the-region-168065">perjanjian AUKUS</a> antara Australia, AS, dan Inggris akan memperkuat keyakinan Indonesia bahwa Australia akan selalu memprioritaskan hubungannya dengan negara-negara <em>Anglophone</em> (negara yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa utama) dibanding hubungan dengan tetangga terdekatnya.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/mutual-respect-and-genuine-partnership-how-a-labor-government-could-revamp-our-relationship-with-indonesia-183116">'Mutual respect and genuine partnership': how a Labor government could revamp our relationship with Indonesia</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<p>Inilah kenapa kunjungan Albanese dan Penny Wong, Menteri Luar Negeri Australia, untuk “pengaturan ulang” tidak akan cukup untuk menarik perhatian Indonesia dan membangun hubungan yang mendalam antara kedua negara.</p>
<p>Apa yang dikatakan Albanese sudah tepat, bahwa ia ingin hubungan Indonesia-Australia <a href="https://www.sbs.com.au/news/article/anthony-albanese-arrives-in-jakarta-for-key-talks-%20with-indonesias-president/3gs79qh0f">lebih dari sekadar simbolik</a>, dan <a href="https://7news.com.au/politics/albanese-holds-leader-talks-in-indonesia-c-7069066">keputusannya</a> untuk menghadiri KTT G20 di Bali pada bulan November adalah langkah yang cerdas.</p>
<p>Tapi retorika saja tidak cukup: pemerintahan sebelumnya juga berkata demikian, namun tidak ada tindak lanjut, dan hal itu menjadi beban.</p>
<p>Dana hibah <a href="https://www.abc.net.au/news/2022-06-06/albanese-heads-to-indonesia-on-first-bilateral-visit/101127598">200 juta dolar Australia</a> dari PM Albanese untuk program “kemitraan infrastruktur dan ketahanan iklim” dengan Indonesia merupakan pendekatan awal yang baik, karena pemerataan pembangunan infrastruktur Indonesia adalah proyek andalan Presiden Joko Widodo.</p>
<p>Isu perubahan iklim memang menjadi perhatian yang mendesak di Indonesia. Namun, berdasarkan catatan-catatan terkait upaya Indonesia dalam deforestasi dan pengurangan emisi, pendekatan tersebut tetap akan menghadapi beragam tantangan.</p>
<p>Pada tahun 2021, misalnya, Indonesia membatalkan kesepakatan pelestarian hutan dengan Norwegia senilai <a href="https://news.mongabay.com/2021/09/indonesia-terminates-agreement-with-norway-on-1b%20-redd-scheme/">1 miliar dolar AS (Rp 14,74 triliun)</a>.</p>
<h2>Apa yang harus dilakukan Albanese sekarang?</h2>
<p>Ada cara lain bagi Australia untuk dapat “menanamkan investasi” yang lebih berarti bagi hubungan bilateral kedua negara. Ada banyak usulan yang tentunya diketahui oleh para pembuat kebijakan di Canberra, namun usulan tersebut seringkali diacuhkan.</p>
<p>Berikut usulannya:</p>
<p><strong>1. Menambahkan jumlah bantuan untuk Indonesia</strong></p>
<p>Dapat dimengerti bahwa Indonesia sangat anti dengan upaya-upaya yang menggunakan dana bantuan sebagai tameng, tapi nyatanya program-program bantuan Australia yang dijalankan di Indonesia telah membuat Australia dihormati dan diberi banyak akses yang luar biasa.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="Albanese and Jokowi holding talks at Bogor Palace." src="https://images.theconversation.com/files/467138/original/file-20220606-26-61byy6.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/467138/original/file-20220606-26-61byy6.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/467138/original/file-20220606-26-61byy6.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/467138/original/file-20220606-26-61byy6.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/467138/original/file-20220606-26-61byy6.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/467138/original/file-20220606-26-61byy6.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/467138/original/file-20220606-26-61byy6.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Albanese dan Presiden Joko Widodo menikmati minuman setelah bersepeda mengelilingi Istana Bogor.</span>
<span class="attribution"><span class="source">Alex Ellinghausen/SMH pool via AAP</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Selama dekade terakhir, Australia telah <a href="https://theconversation.com/how-will-a-40-cut-in-australian-aid-affect-indonesia-41753">secara signifikan mengurangi jumlah dana</a> bantuan untuk Indonesia. Dan memang hal itu dibutuhkan. Indonesia mungkin merupakan negara kelas menengah yang sedang berkembang pesat, tetapi puluhan juta rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan. Ditambah lagi, jaminan keamanan sosial di Indonesia belum memadai, dan sistem kesehatannya pun masih bermasalah.</p>
<p>Meskipun jumlah bantuan dana yang ditawarkan Australia akan selalu lebih kecil dibandingkan dengan anggaran Indonesia sendiri, paling tidak bantuan Australia dapat membantu Indonesia mencoba pendekatan baru untuk memastikan masyarakatnya yang paling terpinggirkan tidak tertinggal.</p>
<p>Pemerintah Australia yang baru, yang didukung oleh Partai Buruh, telah menjanjikan tambahan dana hibah senilai <a href="https://www.smh.com.au/politics/federal/albanese-to-take-south-east-asia-package-to-quad-meeting%20-if-elected-20220516-p5alst.html">470 juta dolar Australia (Rp 4,79 triliun)</a> selama empat tahun untuk negara-negara Asia Tenggara. Sebagian besar dari jumlah tersebut seharusnya diperuntukkan bagi Indonesia.</p>
<p><strong>2. Fokus pada <em>soft diplomacy</em></strong></p>
<p>Meskipun terkadang hubungan antar pemerintah kedua negara ada masalah, hubungan antar masyarakatnya cenderung kuat, terutama di bidang seni, pendidikan, akademik, dan komunitas. Kondisi demikian dapat menciptakan kohesi dalam hubungan keduanya. Hubungan antar masyarakat tersebut perlu ditingkatkan sepuluh kali lipat atau lebih untuk dapat menghasilkan dampak nyata, dan itu berarti mengembalikan dana yang dikeluarkan dari <em>soft diplomacy</em> selama dekade terakhir, dan menggandakannya bahkan hingga tiga kali lipat.</p>
<p><strong>3. Membuka pusat kebudayaan Australia</strong></p>
<p>Kedutaan Australia di Jakarta terlihat seperti benteng, tertutup untuk umum. Australia membutuhkan tempat yang lebih mudah diakses, di mana kita dapat memamerkan seni dan budaya kita, dilengkapi dengan teater, kafe, dan perpustakaan yang memungkinkan publik di Indonesia dapat memperoleh informasi tentang pendidikan dan bisnis di Australia di tengah suasana lingkungan yang santai dan ramah. </p>
<p>Negara-negara Eropa, seperti Jerman dan Belanda, telah mendirikannya di Jakarta – sungguh gila jika kita tidak melakukannya.</p>
<p><strong>4. Permudah orang Indonesia untuk berkunjung ke Australia</strong></p>
<p>Orang Australia bisa mendapatkan visa kedatangan (<em>Visa-on-Arrival</em>) ketika berkunjung ke Indonesia. Tetapi, orang Indonesia yang ingin mengunjungi Australia dengan visa turis menghadapi proses aplikasi visa yang rumit dan terkesan meremehkan para pengaju visa tersebut. Belum lagi, tarif visanya cenderung mahal. Inilah mengapa masih sedikit turis Indonesia yang bisa datang ke Australia. Kita perlu memberikan kemudahan akses visa bagi orang Indonesia, termasuk visa untuk liburan kerja.</p>
<p>Dan karena saat ini Australia tengah mencoba untuk mengurangi dominasi Cina di sektor pendidikan, orang Indonesia perlu diberikan kemudahan akses untuk bisa belajar di Australia. Pemerintah Australia memang sudah menawarkan beberapa beasiswa agar para pelajar di Indonesia bisa menempuh studi di universitas-universitas di Australia, dan Albanese memberikan kabar baik bahwa ia akan menambahkan sepuluh beasiswa lagi. Tetapi, upaya tersebut hanya setetes air di lautan.</p>
<p><strong>5. Mulai mendanai lagi bidang studi Indonesia di Australia</strong></p>
<p>Sudah banyak laporan dan tulisan tentang <a href="https://theconversation.com/closure-of-indonesian-language-programs-in-australian-universities-will-weaken-ties-between-the-two-countries%20-158894">runtuhnya program studi bahasa Indonesia</a> di sekolah dan universitas di Australia. Jumlah orang Australia yang memiliki kemampuan bahasa Indonesia dan pengetahuan mendalam tentang negara tersebut sekarang sangat sedikit, padahal Australia membutuhkan banyak ahli-ahli tentang Indonesia.</p>
<p>Apa yang bisa dipelajari dari Keating dan Rudd dari program mereka tentang materi bahasa-bahasa Asia di sekolah jelas: hanya dukungan dana yang dapat menghidupkan kembali bidang studi Indonesia. Keating melakukannya dengan dana setara 100 juta dolar per tahun, tetapi Rudd yang hanya mampu keluar 20 juta dolar per tahun <a href="https://www.smh.com.au/education/rudd-boost-fails-to-stop-slide-%20in-study-of-asian-languages-20100526-webw.html">tidak cukup</a>.</p>
<p>Albanese telah mengumumkan dukungan untuk <a href="https://www.acicis.edu.au/programs/"><em>The Australian Consortium for ‘In-Country’ Indonesian Studies</em></a> – sebuah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa Australia untuk belajar dan menyelesaikan kursus singkat di Indonesia. Namun, upaya tersebut belum cukup untuk memperbaiki kurangnya jumlah ahli Bahasa Indonesia. Albanese harus mencari tahu lebih dalam.</p>
<h2>Perjanjian perdagangan bebas</h2>
<p>Tantangan jangka panjang adalah mengimplementasikan <a href="https://theconversation.com/its-more-than-a-free-trade-agreement-but-what-exactly-have-australia-and-indonesia-signed-112853">perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia</a> yang telah lama ditunggu-tunggu, yakni Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia. Perjanjian tersebut juga menjadi fokus kunjungan Albanese kemarin. Ia membawa serta delegasi besar, termasuk para pemimpin bisnis Australia dan Menteri Perdagangan Don Farrell.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="Anthony Albanese has a breakfast meeting with Australian business leaders in Jakarta on Monday." src="https://images.theconversation.com/files/467120/original/file-20220606-20-8gkbxe.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/467120/original/file-20220606-20-8gkbxe.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/467120/original/file-20220606-20-8gkbxe.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/467120/original/file-20220606-20-8gkbxe.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/467120/original/file-20220606-20-8gkbxe.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/467120/original/file-20220606-20-8gkbxe.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/467120/original/file-20220606-20-8gkbxe.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Anthony Albanese melakukan rapat sembari sarapan dengan pemimpin-pemimpin bisnis Australia di Jakarta pada 6 Juni 2022.</span>
<span class="attribution"><span class="source">Lukas Coch/AAP</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Tidak ada cara instan untuk memperbaiki hubungan ini. Para pemain bisnis dari Australia biasanya sangat gugup untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini karena meskipun sangat mungkin untuk meraup keuntungan besar, peraturan investasi di Indonesia cukup rumit dan mahal. Ditambah lagi, berkaca dari kuatnya oligarki di Indonesia, pebisnis Australia kebanyakan tidak percaya pada sistem hukum Indonesia dalam melindungi investasi mereka.</p>
<p>Karena pebisnis Australia cenderung terlalu berhati-hati, Indonesia juga perlu melakukan reformasi sistemnya jika mengharapkan masuknya investasi Australia guna memenuhi target investasi asingnya yang terlihat ambisius. Perjanjian perdagangan bebas perlu menjadi prioritas bagi kedua negara.</p>
<p>Kunjungan Albanese dan Wong di Jakarta memang penting, tapi itu hanyalah awal dari upaya yang perlu ditingkatkan guna memperkuat dan memperdalam hubungan dengan Indonesia. Dan tanpa komitmen anggaran yang nyata untuk mendukungnya, semuanya kemungkinan akan kembali menemui jalan buntu, seperti biasa – setidaknya sampai perdana menteri baru untuk periode berikutnya terbang ke Jakarta.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/184651/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Para penulis tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi di luar afiliasi akademis yang telah disebut di atas.</span></em></p>Kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sangat penting. Hubungan antara pemerintah Australia dan Indonesia adalah hubungan yang rapuh.Tim Lindsey, Malcolm Smith Professor of Asian Law and Director of the Centre for Indonesian Law, Islam and Society, The University of MelbourneTim Mann, Associate Director, Centre for Indonesian Law, Islam and Society, The University of MelbourneLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1524542020-12-22T14:41:11Z2020-12-22T14:41:11ZApa kata peneliti soal perombakan kabinet Jokowi di penghujung 2020?<p>Presiden Joko “Jokowi” Widodo menuju penghujung 2020, tahun bersejarah yang ditandai pandemi global, protes masyarakat terhadap <em>Omnibus Law</em>, resesi ekonomi, skandal korupsi di pemerintahan, merombak susunan kabinetnya. </p>
<p>Jokowi pada akhirnya mencopot Terawan Putranto dari posisi Menteri Kesehatan yang telah gagal mengantisipasi keparahan pandemi COVID-19. Ia menunjuk bankir Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan yang baru. </p>
<p>Posisi Menteri Kelautan dan Perikanan yang kosong akibat skandal korupsi yang menimpa Eddhy Prabowo kini diisi mantan Wakil Menteri Pertahanan dan pengusaha Sakti Wahyu Trenggono. </p>
<p>Jokowi menunjuk Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya, sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang ditangkap karena dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19. Sebagai Menteri Perdagangan yang baru, Jokowi menunjuk M. Luthfi, Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat, yang pernah menjabat posisi Menteri Perdagangan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. </p>
<p>Jokowi juga mengganti Menteri Agama dengan menunjuk Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor - sebuah organisasi kemasyarakatan pemuda yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Yaqut juga anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).</p>
<p>Dengan mengangkat Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jokowi melengkapi kabinetnya dengan pasangan oposisinya dalam pemilihan presiden (pilpres) tahun lalu. Sandiaga berlaga melawan Jokowi dalam pilpres tahun lalu sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto, yang kini menjabat Menteri Pertahanan. </p>
<p>Kami bertanya pada para akademisi dan peneliti terkait enam menteri baru Jokowi dan apa yang bisa kita harapkan dari perombakan kabinet ini. </p>
<h2>Indonesia butuh Menteri Kesehatan yang mampu memimpin</h2>
<p><strong>Irwandy, Peneliti Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar</strong></p>
<p>Di tengah kinerja Kementerian Kesehatan yang dianggap lemah dan tak kunjung menunjukkan perbaikan dalam menghadapi pandemi COVID-19, Jokowi mengambil kebijakan besar: menunjuk Budi Gunadi Sadikin, bankir yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai Menteri Kesehatan yang baru. </p>
<p>Langkah ini menimbulkan pro dan kontra dengan satu pertanyaan mendasar: apakah di tengah pandemi COVID-19 langkah ini tepat? Budi Sadikin bukan seorang dokter, bahkan sama sekali tidak memiliki latar belakang di bidang kesehatan.</p>
<p>Sebenarnya Kementerian Kesehatan punya dua peran utama yakni peran teknis kesehatan dan peran pemimpin yang mampu mengkoordinasi dan membangun kepercayaan di antara para <em>stakeholder</em> kesehatan. </p>
<p>Di banyak <a href="https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_national_public_health_agencies">negara-negara</a> maju seperti <a href="https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5305363/budi-gunadi-sadikin-jadi-menkes-ini-7-negara-yang-menkesnya-bukan-dokter">Belanda, Amerika Serikat, Singapura, Thailand, Kanada, Jerman hingga Selandia Baru </a> Kementerian Kesehatannya tidak dipimpin oleh seorang berlatar belakang kesehatan.</p>
<p><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Little_(New_Zealand_politician)">Selandia Baru</a> dan <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Gan_Kim_Yong">Singapura</a> yang sukses mengendalikan pandemi COVID-19 saat ini memiliki Menteri Kesehatan yang bukan seorang dokter, bahkan tidak memiliki latar belakang pendidikan bidang kesehatan.</p>
<p>Namun perlu diingat bahwa sistem birokrasi, tugas pokok dan fungsi kementerian kesehatan di negara-negara tersebut sangat jauh berbeda dengan Indonesia. Di sana, Kementerian Kesehatan benar-benar diposisikan sebagai lembaga yang mengatur kebijakan dan manajerial kesehatan secara umum. Sementara fungsi-fungsi pelaksanaan kegiatan teknis dijalankan oleh beberapa institusi yang bersifat otonom. </p>
<p>Dalam penanganan pandemi COVID-19, di negara-negara tersebut kita sangat jarang mendengar peran kementerian kesehatan. Namun yang menonjol adalah peran dari lembaga independen seperti <a href="https://www.cdc.gov/">Center of Communicable Diseases (CDC)</a> di Amerika Serikat dan untuk persoalan vaksin yang hangat sekarang ini peran itu menjadi tanggung jawab <a href="https://www.fda.gov/">Food and Drug Administration (FDA)</a>. </p>
<p>Di Indonesia lembaga-lembaga teknis otonom ini baru <a href="https://www.pom.go.id/new/view/direct/uji-klinik">Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)</a>. Selebihnya, masih sangat birokratis melekat di Kementerian Kesehatan.</p>
<p>Oleh karena itu, langkah yang diambil presiden saat ini sebenarnya bukan tidak tepat, bahkan cenderung baik di tengah pekerjaan rumah besar kementerian untuk mengendalikan penularan COVID-19 dan distribusi vaksin COVID. Presiden membutuhkan kemampuan manajerial dan pengalaman panjang yang dimiliki Budi Gunadi Sadikin. </p>
<p>Namun catatan pentingnya adalah fungsi-fungsi Kementerian Kesehatan di Indonesia terlalu banyak yang bersifat teknis. Sementara pada era pandemi seperti saat ini salah satu fungsi kepemimpinan yang dibutuhkan di bidang kesehatan adalah pemimpin yang dapat <a href="https://bmjleader.bmj.com/content/early/2020/09/29/leader-2020-000271">membangun kepercayaan seluruh <em>stakeholder</em></a> kesehatan termasuk masyarakat.</p>
<p>Oleh karena itu agar langkah ini dapat berhasil, sudah saatnya Kementerian Kesehatan dikembangkan. Kita perlu sebuah institusi yang disebut Indonesia Center of Communicable Diseases yang harus dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar memiliki kompetensi di bidang kesehatan masyarakat untuk menjadi pemimpin dan membangun <em>trust</em> agar “perang melawan COVID” ini dapat segera kita menangkan.</p>
<p>Selanjutnya Kementerian Kesehatan seharusnya fokus pada fungsi regulator dan manajerial umum, yang fungsi ini tidak lagi perlu dijalankan oleh seorang dokter atau ahli kesehatan kesehatan. </p>
<h2>Potensi ekonomi lebih dipentingkan dibandingkan kesehatan</h2>
<p><strong>Bhima Yudhistira Adhinegara, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)</strong></p>
<p><a href="https://nasional.kompas.com/read/2020/12/22/16165961/jokowi-umumkan-reshuffle-ini-6-menteri-baru-kabinet-indonesia-maju">Susunan kabinet dan reshuffle atau pergantian menteri kali ini</a> cukup unik, karena orang bidang ekonomi justru ditempatkan di bidang kesehatan. </p>
<p>Dengan pergantian ini ada kemungkinan Jokowi ingin menjadikan kesehatan nomor dua dan persoalan pandemi diselesaikan dengan ekonomi. Kemungkinan lain, ada ketidakpercayaan pada pada jajaran kementerian kesehatan sehingga Jokowi merasa perlu menunjuk eksekutor yang memahami bisnis.</p>
<p>Orang yang menggantikan <a href="https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5305372/budi-gunadi-sadikin-gantikan-terawan-kata-siapa-menkes-harus-dokter">Terawan Agus Putranto sebagai Menteri kesehatan adalah Budi Gunadi Sadikin</a>, yang sebelumnya adalah Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN) dan wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).</p>
<p>Budi <a href="https://nasional.kontan.co.id/news/budi-gunadi-sadikin-menteri-kesehatan-yang-baru-seorang-sarjana-fisika-nuklir-itb">tidak memiliki latar belakang di bidang kesehatan</a>, ia paling dikenal sebagai seorang bankir dan puncaknya adalah menjadi Direktur Utama Bank Mandiri periode 2013-2016. Setelah itu ia menjadi Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium ( Inalum) pada 2017-2019. Di masa kepemimpinannya, Inalum berhasil memiliki 51% saham PT Freeport Indonesia.</p>
<p>Jika posisi Menteri Kesehatan diberikan ke pebisnis maka kebijakannya bisa tidak selaras dengan penanganan COVID-19 yang lebih saintifik dan berbasiskan data, melainkan berdasarkan untung rugi bisnis.</p>
<p>Seharusnya ada orang yang lebih kompeten dan menguasai bidang kesehatan masyarakat, dari jajaran birokrat karier, ataupun akademisi sehingga kebijakannya bisa lebih terukur dan berbasiskan data.</p>
<p>Pergantian yang tepat hanya ada di sosok Muhammad Lutfi yang menggantikan Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan.</p>
<p>Muhammad Lutfi memiliki latar belakang di dunia usaha, ia dikenal sebagai salah <a href="https://www.merdeka.com/uang/jejak-karir-mendag-muhammad-lutfi-pendiri-mahaka-group-bersama-erick-thohir.html">satu pendiri Mahaka Group yang banyak bergerak di bidang media bersama dengan Erick Thohir, Wishnu Wardhana, dan Harry Zulnardy</a>.</p>
<p>Sebelumnya ia adalah duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat, dan dalam hal ekonomi ia pernah menjabat sebagai <a href="https://www.merdeka.com/peristiwa/muhammad-lutfi-mendag-era-sby-yang-dipercaya-jokowi.html">kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ) dan Menteri Perdagangan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono</a>. </p>
<p>Terkait perdagangan, Muhammad Lutfi adalah sosok yang tepat karena memiliki kompetensi, jaringan bisnis cukup luas, dan sebelumnya juga pernah menjadi Mendag sehingga bisa langsung bekerja di Menteri Perdagangan.</p>
<p>Sementara posisi menteri yang lain seperti Menteri Sosial yang diisi oleh <a href="https://news.detik.com/berita/d-5305353/jokowi-tunjuk-risma-jadi-menteri-sosial">Tri Rismaharini</a> dan <a href="https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201222102011-532-585069/jokowi-resmi-tunjuk-sandiaga-uno-jadi-menteri-parekraf">Sandiaga Uno</a> yang menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) merupakan penunjukan yang bernuansa politis.</p>
<p>Ada beberapa pos yang langsung bisa bekerja, dan ada pos yang perlu mempelajari proses birokrasi karena sebelumnya belum pernah menjadi menteri, ini yang jadi tantangan, bagaimana kolaborasi antar menteri yang baru ini bisa lebih cepat menangani pandemi dan stimulus ekonomi tahun depan.</p>
<h2>Membangun kembali kepercayaan publik dalam sektor kelautan dan perikanan</h2>
<p><strong>Zainal Arifin, Peneliti Senior, Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)</strong> </p>
<p>Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah Sakti Wahyu Trenggono perlu membangun kepercayaan publik terhadap kinerja KKP. Selama ini, perubahan kebijakan dalam KKP antara periode pertama pemerintahan Jokowi, ketika posisi Menteri KKP di bawah Susi Pujiastuti, dan periode kedua di bawah Edhy Prabowo - yang baru-baru ini terjerat kasus korupsi - sangat ekstrem. </p>
<p>Pada masa Susi Pujiastuti, semuanya sangat ketat: cantrang dilarang, kapal nelayan asing ditenggelamkan, sumber daya perikanan diperoteksi. Kemudian pada masa Edhy Prabowo, hampir semua yang dicanangkan Susi diubah: cantrang diperbolehkan, benih lobster boleh diekspor. </p>
<p>Perubahan ini seperti pendulum yang berayun sangat lebar. </p>
<p>Sakti perlu memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi para nelayan, baik nelayan tradisional maupun nelayan industri. Terlebih karena situasi pandemi masih akan panjang - trennya 2021 kita belum lepas dari pandemi COVID-19. Jika sumber daya perikanan dikelola dengan bijak dan konsisten, maka sektor perikanan kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. </p>
<p>Persyaratan mendasar yang perlu ada pada Menteri KKP adalah integritas dan komitmen untuk membangun kelautan perikanan yang mensejahterakan tidak saja sebagian masyarakat, tapi juga semua stakeholder yang terlibat dalam industri perikanan dan kelautan. Dengan kedua hal tersebut, latar belakang keahlian di bidang perikanan dan kelautan bukan suatu keharusan, karena menteri dapat mengangkat staf ahli yang memberi masukan. Selain itu ada juga dukungan para direktur jenderal berpengalaman dan punya pengetahuan mendalam mengenai isu kelautan dan perikanan. </p>
<p>Saya kira dengan pengalaman sebagai pengusaha, menteri baru akan sangat mampu memimpin KKP untuk meningkatkan produksi perikanan. Hanya satu hal yang perlu kita cermati dan terus awasi, yaitu kebijakan pemanfaatan sumberdaya perikanan keberlanjutan dan upaya konservasi harus seiring.</p>
<p>KKP selain mendorong produksi perikanan, baik untuk ekspor maupun kebutuhan dalam negeri, perlu juga memastikan bahwa ada keseimbangan antara produksi dan upaya pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Semangatnya perlu sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama SDG 14 “life below water”, untuk tidak hanya memanfaatkan sumber daya yang ada tapi juga upaya konsevasi.</p>
<h2>Mengembalikan Kementerian Agama ke alur konvensional</h2>
<p><strong>Achmad Munjid, Pengajar bidang ilmu budaya dan Peneliti Senior di Universitas Gadjah Mada (UGM)</strong></p>
<p>Pengangkatan Yaqut Cholil Qoumas, seorang tokoh muda NU, sebagai Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi menunjukkan upaya pemulihan pengelolaan kementerian itu ke alur konvensional. </p>
<p>Bukan cuma tak berprestasi, sejak bulan pertama menjabat, Fahrul Razi kerap membuat pernyataan blunder, dari mulai <a href="https://nasional.tempo.co/read/1266942/kontroversi-fachrul-razi-dari-cadar-hingga-celana-cingkrang/full&view=ok">rencana pelarangan cadar dan celana cingkrang</a> hingga <a href="https://news.detik.com/berita/d-5165489/pernyataan-lengkap-mui-tolak-penceramah-bersertifikat-ala-menag-fachrul-razi">sertifikasi dai</a>. </p>
<p>Pendekatannya yang terlalu militeristik membuat komunikasinya dengan publik maupun komunitas agama tidak efektif. </p>
<p>Fachrul adalah seorang pensiunan jenderal TNI; ia lulus Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) pada tahun 1970.</p>
<p>Dengan obsesi Fachrul yang berlebihan terhadap ancaman radikalisme, fungsi pelayanan Kementerian Agama yang mestinya lebih utama justru jadi tertutup oleh kehendak kontrol terpusat pemerintah.</p>
<p>Di tengah naiknya isu radikalisme dan <a href="https://news.detik.com/berita/d-5293075/jejak-kasus-habib-rizieq-tersangka-penghasutan-hingga-akhirnya-ditahan">kontroversi</a> Front Pembela Islam (FPI), pemilihan Yaqut mengindikasikan prioritas Jokowi dalam pengelolaan kehidupan beragama belum jauh bergeser. </p>
<p>Yaqut harus melangkah hati-hati supaya tidak mengulang kontroversi dan polarisasi yang tak perlu seperti pendahulunya. </p>
<p>Jangan sampai NU hanya jadi tameng di tengah problem politik identitas yang memburuk terutama sejak sekitar pemilihan presiden 2014. </p>
<p>Yaqut perlu menawarkan langkah-langkah strategis yang bisa meredam persoalan tanpa memancing kekisruhan baru. </p>
<p>Lebih dari soal radikalisme, yang meskipun krusial tapi tak boleh terlalu menyita energi, ia perlu menentukan target-target jangka pendek maupun panjang.</p>
<p>Transparansi dan efisiensi manajemen haji/umroh dan pengelolaan lembaga pendidikan agama perlu menjadi prioritas.</p>
<h2>Tri Rismaharini, pilihan strategis Jokowi untuk 2024</h2>
<p><strong>Ratri Istania, Postgraduate Research Fellow Political Science Loyola University Chicago, Asisten Dosen Poltek STIA LAN Jakarta</strong></p>
<p>Penunjukan Tri Rismaharini, <a href="https://theconversation.com/kesamaan-wali-kota-surabaya-dan-chicago-dalam-memimpin-di-tengah-pandemi-134796">Wali Kota Surabaya</a> dua periode 2010-2015 dan 2015-2020, merupakan pilihan strategis Jokowi untuk turut mengamankan roda pemerintahan 2024. Belakangan ini, Kabinet Indonesia maju limbung diterpa badai korupsi. Dua Menteri tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu berdekatan di pengujung 2020. Salah satunya adalah Menteri Sosial Julian P. Batubara, kader dari PDI Perjuangan (PDI-P). </p>
<p>Tri Rismaharini bukan pemain baru dalam peta percaturan politik lokal. Nama dia sudah sering kali masuk dalam sirkulasi elit politik nasional. Sebagai tokoh politik lokal dengan segudang pengalaman memimpin, Risma sempat digadang-gadang menjadi kandidat Gubernur DKI Jakarta sampai calon presiden RI. Namun Risma tetap amanah, menuntaskan periode kepemimpinan sebagai Wali Kota Surabaya sampai selesai. </p>
<p>Keberadaan Risma sebagai pemimpin perempuan tidak perlu diragukan lagi. </p>
<p>Oleh karena itu, tidak mengherankan, jika PDI-P sebagai partai pemenang di wilayah Jawa Timur, meminang Risma untuk mendampingi Bambang D.H., pejabat Wali Kota Surabaya alias atasan langsung Risma menjelang pemilihan wali kota pada 2010. Dorongan atasan sebagai mentor politik sekaligus restu petinggi partai, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, melancarkan jalan Risma menjadi Wali Kota dua periode. </p>
<p>Kelancaran jalan Risma sebagai Menteri Sosial sekarang inipun tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung tersebut.</p>
<p>Studi tentang perempuan dan politik di negara-negara demokrasi non-Barat mengidentifikasi tantangan berat pemimpin perempuan berhadapan dengan <a href="https://online.ucpress.edu/rhetorica/article-abstract/36/1/58/82904">masalah kultural</a> dan <a href="https://online.ucpress.edu/rhetorica/article-abstract/36/1/58/82904">nilai konservatif agama</a>. Ditambah, sering kali <a href="https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1065912907308098?casa_token=jCjsHgd8C9AAAAAA:Kbqf6-Gl15B0kjSBD6xzNXUBd3u9ILC5aunk2wlBHIsF4873cJKOj8j0t3MHa5AldIgUo0FodQ">media masa mempertanyakan kemampuan perempuan</a> dalam memimpin terutama dalam <a href="https://academic.oup.com/poq/article-abstract/55/2/180/1810869">lingkungan dominasi laki-laki</a>.</p>
<p>Namun demikian, hasil peneliti saya dan tim di Penelitian Pusat Studi Gender dan Birokrasi Politeknik STIA LAN Jakarta, yang akan terbit, menunjukkan kesuksesan Risma sebagai pemimpin tidak terlepas dari peran media masa, baik lokal, seperti <em>Jawa Pos</em>, maupun nasional membesarkan namanya.</p>
<p>Terlepas dari sosoknya yang cenderung emosional, Risma berani tampil sebagai dirinya sendiri. Dia terkenal sebagai sosok yang relatif imun dari korupsi.</p>
<p>Kombinasi kepemimpinan unik Risma, ditambah dengan komitmennya pada rakyat jelata tentu menjadikannya sosok strategis di mata Jokowi dan terlebih Megawati sebagai tokoh besar partai pendukung. </p>
<p>Singkat kata, Risma berhasil <em>breaking the glass ceiling</em> karena dia bukan pemimpin perempuan biasa. Risma merupakan inspirasi bagi perempuan-perempuan Indonesia.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/152454/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
Kami bertanya pada para akademisi dan peneliti terkait enam menteri baru pilihan Joko Widodo dan apa yang bisa kita harapkan dari perombakan kabinet ini.Prodita Sabarini, CEO/Publisher, The Conversation IndonesiaAhmad Nurhasim, Health+Science Editor, The ConversationAndre Arditya, Editor Politik + MasyarakatYessar Rosendar, Business + Economy (Indonesian edition)Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1453402020-09-02T04:41:18Z2020-09-02T04:41:18ZAnalisis pidato kenegaraan Jokowi ungkap keterbatasan pemerintah dalam hadapi pandemi<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/355964/original/file-20200902-24-1oyxcrr.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=11%2C5%2C3982%2C2652&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tiba di lokasi sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menyampaikan pidato kenegaraan pertengahan Agustus lalu</span> <span class="attribution"><span class="source">ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras</span></span></figcaption></figure><p>Kebijakan Presiden Joko “Jokowi” Widodo selama pandemi COVID-19 mengundang banyak perdebatan dan kritik. </p>
<p>Banyak pihak telah mengkritik kebijakan Jokowi yang dianggap terlalu <a href="https://theconversation.com/amid-covid-19-indonesia-should-stop-prioritising-the-economy-lessons-from-other-countries-138546">mengutamakan sektor ekonomi</a> dan terkesan mengabaikan keselamatan warga negaranya. </p>
<p>Indonesia saat ini tercatat sebagai negara dengan tingkat kematian tertinggi di Asia Tenggara, yaitu<a href="https://www.csis.org/programs/southeast-asia-program/southeast-asia-covid-19-tracker-0"> 7.417 kasus</a> per akhir Agustus. Indonesia juga merupakan negara dengan <a href="https://www.csis.org/programs/southeast-asia-program/southeast-asia-covid-19-tracker-0">jumlah kasus tertinggi kedua</a> di kawasan Asia Tenggara setelah Filipina.</p>
<p>Sebagai pengamat bahasa, saya mencoba memperkaya diskusi di publik dengan mencoba memberi titik terang tentang kebijakan Jokowi selama pandemi melalui pilihan kata dalam <a href="https://www.youtube.com/watch?v=sOulQLCq3Lc">pidato kenegaraannya yang disampaikan di sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)</a>.</p>
<p>Dalam pidato kenegaraan itu ada informasi-informasi tersurat berupa laporan kinerja, rencana kerja, dan berbagai harapan yang diungkapkan. Informasi ini bersifat terbuka. Selain itu ada juga informasi-informasi tersirat yang bisa digunakan untuk mengetahui hal-hal yang berusaha disembunyikan, disangkal, atau tak sengaja diungkapkan namun tetap dapat ditelusuri keberadaannya.</p>
<p>Analisis saya terhadap pidato kenegaraan Jokowi tahun ini menunjukkan keterbatasan kapasitas pemerintah dalam menghadapi pandemi, sikap yang cenderung pesimis, dan perubahan prioritas pemerintah selama pandemi.</p>
<h2>Pesimis dan tidak berdaya</h2>
<p>Bagi bangsa Indonesia, pidato kenegaraan memiliki posisi khusus karena digunakan sebagai laporan kepala negara kepada lembaga tinggi negara yang merepresentasikan rakyat (lembaga legislatif). Pidato kenegaraan menggambarkan pencapaian yang telah diraih dan ambisi yang ingin diwujudkan pada masa yang akan datang. </p>
<p>Dibandingkan pidato tahun-tahun sebelumnya, pidato kenegaraan tahun ini bernuansa muram karena pandemi COVID-19. Pilihan kata Presiden juga cenderung menunjukkan sikap pesimis.</p>
<p>Salah satu ekspresi pesimis terungkap di balik banyaknya kata negatif. </p>
<p>Dalam pidato sepanjang 2.357 kata itu, kata “krisis” menjadi kata kunci paling sering digunakan (14 kali) setelah kata “kerja” yang menjadi kata kunci dalam pemerintahannya (21 kali). </p>
<p>Selain kata “krisis”, kata negatif lain seperti “kosong”, “masa sulit”, “kemunduran”,“ kematian”, “negatif”, “minus”, “macet”, “<em>hang</em>”, dan “sakit” juga tersebar di berbagai bagian pidato. Kata-kata itu mengindikasikan sentimen negatif penutur terhadap objek yang dibicarakannya.</p>
<p>Sementara itu, analisis terhadap penggunaan kata keterangan (adverbia) bisa membantu menunjukkan asumsi-asumsi ideologis yang diutarakan pembawa pidato.</p>
<p>Peneliti pragmatik dari <a href="https://www.researchgate.net/publication/334253999_Time_tells_a_story_Temporality_as_a_marker_of_ideology_in_the_Palestinian_political_discourse">Al-Najah University Palestina Sufyan Abuarrah </a> menjelaskan adverbia seringkali digunakan untuk mengkategorikan tindakan mana yang layak, perlu, atau bahkan wajib dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dari situlah formulasi ideologis penutur bisa ditelusuri.</p>
<p>Dalam pidato Presiden Jokowi tahun 2020 ada tiga adverbia utama yang paling sering digunakan yaitu harus, akan, dan telah.</p>
<p>Adverbia “harus” memiliki fungsi gramatikal penting karena selalu diikuti dengan jenis tindakan yang dalam layak, perlu, wajib, atau mau tak mau harus dilakukan. </p>
<p>Dalam pidato Jokowi intensitas keharusan “harus” dapat dirinci ke dalam empat tingkat tersebut yaitu layak (patut), perlu, wajib, atau terpaksa dilakukan. Cara penutur menggunakan kata “harus” menunjukkan pandangan moral atau sikap penutur dalam merespons situasi tertentu.</p>
<p>Dalam teks pidato kenegaraan tahun 2020, kata “harus” digunakan 37 kali. Berdasarkan gradasi keharusannya, 18 kali kata harus digunakan untuk hal yang perlu dilakukan, 13 kali digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang wajib dilakukan, dan 6 kali digunakan untuk menyatakan hal yang terpaksa dilakukan. </p>
<p>Enam kali penggunaan “harus” untuk menyatakan kondisi yang terpaksa menunjukkan bahwa pemerintah tidak selalu punya kendali atas situasi yang berkembang. Hal tersebut menciptakan kesan bahwa meski lembaga eksekutif merupakan lembaga yang sangat otoritatif, kemampuannya dalam menghadapi COVID-19 ternyata sangat terbatas. Pesan tersirat itu menunjukkan pengakuan bahwa lembaga eksekutif benar-benar kesulitan menangani COVID-19.</p>
<p>Adverbia “akan” lazim digunakan untuk menunjukkan rencana, tindakan yang akan dilakukan. Frekuensi penggunaan adverbia ini menunjukkan optimisme penggunanya. </p>
<p>Dalam pidato kenegaraan 2020 adverbia ini hanya digunakan 5 kali yang merupakan angka terendah sejak 2015 dan 2019. Pada 2018 adverbia ini digunakan sebanyak 22 kali, 6 kali pada 2017, 8 kali pada 2016, dan 22 kali pada 2015.</p>
<p>Rendahnya penggunaan adverbia “akan” menunjukkan pemerintah tidak memiliki banyak rencana yang perlu disampaikan kepada MPR seperti tahun-tahun sebelumnya.</p>
<p>Sama seperti “akan”, frekuensi penggunaan adverbia “telah” dalam pidato kenegaraan 2020 juga relatif kecil yaitu hanya 9 kali, sama seperti pada 2019.</p>
<p>Padahal pada tahun sebelumnya adverbia ini digunakan sebanyak 42 kali (2018), 18 kali (2017), 25 kali (2016), dan 8 kali (2015). Frekuensi ini juga menunjukkan pemerintah tidak memiliki ambisi memamerkan prestasi kerjanya kepada MPR sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.</p>
<p>Penggunaan tiga adverbia tersebut secara tersirat menunjukkan bahwa pemerintah mengakui berbagai kelemahan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. </p>
<p>Bagi masyarakat, sikap ini relatif melegakan karena pemerintah tidak berusaha berbohong atau mengelabui masyarakat. Namun di sisi lain, sikap itu sekaligus menunjukkan kapasitas pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 relatif rendah. Dalam pidatonya, Jokowi mengakui pemerintah belum mengelola sumber daya politik, ekonomi, sosial, dan kultural secara optimal. </p>
<h2>Disorientasi prioritas kerja</h2>
<p>Analisis terhadap teks pidato kenegaraan Jokowi tahun ini juga menunjukkan perubahan prioritas pemerintah. </p>
<p>Bidang kesehatan menjadi bidang kerja yang paling sering disebut oleh presiden (12 kali). Frekuensi ini menunjukkan pergeseran bidang prioritas. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya bidang ini hanya disebut sebanyak 2 kali (2019 dan 2018), 1 kali (2017), 6 kali (2016), dan sama sekali tidak disebut pada 2015.</p>
<p>Sebagai perbandingan, pada 2019 bidang yang paling banyak disebut adalah sumber daya manusia (SDM) (13 kali). Saat itu frekuensi penggunaan kata SDM digunakan untuk menunjukkan pergeseran prioritas pembangunan dari infrastruktur ke bidang sumber daya manusia. </p>
<p>Sementara pada 2018 dan 2017 secara berturut-turut bidang “ekonomi” menjadi bidang yang paling sering disebut (masing-masing 22 kali). Sementara “infrastruktur” menjadi bidang kerja paling sering disebut pada 2016 (16 kali). </p>
<p>Frekuensi penggunaan kata kunci ini menunjukkan ada hubungan antara kata kunci paling populer dengan prioritas kerja pemerintah pada tahun bersangkutan.</p>
<p>Penggunaan kata “kerja”, “krisis”, dan “kesehatan” sebagai kata paling populer pada tahun 2020 menunjukkan bidang apa, mengapa bidang itu menjadi prioritas, dan bagaimana pemerintah akan bertindak dalam bidang tersebut.</p>
<p>Banyak pihak memang mengkritik pemerintah karena dianggap lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi. Namun teks pidato menunjukkan bidang kesehatan yang paling menyita perhatian Presiden. <a href="https://m.youtube.com/watch?v=x8-wUhryWfs">Pidato kemarahannya di hadapan para menteri pada 18 Juli</a> juga menunjukkan bidang ini paling mengurasi emosi dan energi Presiden.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/145340/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Surahmat menerima dana penelitian dari pemerintah melalui skema penelitian universitas.</span></em></p>Analisis terhadap pidato kenegaraan Joko “Jokowi” Widodo tahun ini menunjukkan keterbatasan kapasitas pemerintah dalam menghadapi pandemi, sikap yang cenderung pesimis, dan perubahan prioritas pemerintah selama pandemi.Surahmat, Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Peneliti di Pusat Kajian Budaya Pesisir, Universitas Negeri SemarangLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1434452020-08-06T05:06:14Z2020-08-06T05:06:14ZTiga pelajaran dari Aksi Kamisan dalam membangun gerakan sosial<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/350819/original/file-20200803-18-1i0u8jj.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=863%2C507%2C2667%2C2335&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Kita bisa belajar dari Aksi Kamisan yang telah berlangsung 13 tahun.</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:Aksi_Kamisan_ke-618.jpg">Wikimedia</a>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY</a></span></figcaption></figure><p>Aksi Kamisan telah berlangsung selama 13 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, aksi damai ini telah melewati dua rezim pemerintahan di Indonesia, era presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko “Jokowi” Widodo.</p>
<p>Sesuai namanya, aksi ini dilakukan setiap hari Kamis oleh korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. </p>
<p>Aksi ini dimulai pertama kali pada 18 Januari 2007 sebagai <a href="https://nasional.kompas.com/read/2019/01/17/12072721/8-fakta-tentang-12-tahun-aksi-kamisan-hanya-sekali-diajak-masuk-ke-istana?page=all">bentuk aksi</a> dari para korban dan keluarga Tragedi 1965, Semanggi I, Semanggi II, Trisakti, Tragedi 13-15 Mei 1998, Talangsari, Tanjung Priok, dan korban pelanggaran HAM lainnya</p>
<p>Lebih dari 643 aksi di depan Istana Negara dan 594 surat telah dikirim kepada kedua pemerintahan tersebut. </p>
<p>Sejauh ini, <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2018/05/31/jokowi-to-meet-kamisan-protesters-for-first-time.html">hasil</a> dari desakan mereka hanyalah undangan pertemuan tertutup antara keluarga korban pelanggaran HAM dengan Jokowi pada 31 Mei 2018. </p>
<p>Aksi Kamisan memberikan beberapa pelajaran penting dalam merintis gerakan sosial di Indonesia. </p>
<p>Kami meneliti Aksi Kamisan di delapan kota (Padang dan Bukittinggi di Sumatra Barat; Karawang, Bogor, dan Bandung di Jawa Barat; Samarinda di Kalimantan Timur; Yogyakarta; dan Surakarta di Jawa Tengah) pada September-Desember 2019 dengan mewawancarai pendiri dan koordinator Aksi Kamisan.</p>
<p>Kami mengidentifikasi tiga pelajaran penting untuk membangun gerakan sosial di Indonesia. </p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/cara-cara-mengatasi-ancaman-terhadap-gerakan-mahasiswa-124582">Cara-cara mengatasi ancaman terhadap gerakan mahasiswa</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>1. Konsistensi aksi</h2>
<p>Pelajaran pertama dari Aksi Kamisan adalah membangun konsistensi gerakan sosial. </p>
<p>Konsistensi diperlukan karena gerakan sosial kerap membutuhkan waktu panjang untuk mewujudkan agendanya. </p>
<p>Misalnya, akar gerakan sipil di Amerika Serikat (AS) telah <a href="https://www.simonandschuster.com/books/Origins-of-the-Civil-Rights-Movements/Aldon-D-Morris/9780029221303">bermula</a> sejak 1940-an, namun perjuangan menegakkan hak sipil baru terwujud pada tahun 1968. </p>
<p>Contoh lainnya adalah gerakan <em>lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer</em> (LGBTQ) di Taiwan yang sudah <a href="https://qz.com/911288/after-fighting-for-30-years-taiwans-gay-rights-crusader-senses-victory-for-marriage-equality/">berlangsung</a> sejak 1990-an dan baru berhasil mendorong legalisasi pernikahan sesama jenis pada tahun 2019. </p>
<figure class="align-center zoomable">
<a href="https://images.theconversation.com/files/350821/original/file-20200803-24-1lb3egl.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip"><img alt="Peserta sebuah Aksi Kamisan pada 2015." src="https://images.theconversation.com/files/350821/original/file-20200803-24-1lb3egl.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/350821/original/file-20200803-24-1lb3egl.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=329&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/350821/original/file-20200803-24-1lb3egl.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=329&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/350821/original/file-20200803-24-1lb3egl.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=329&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/350821/original/file-20200803-24-1lb3egl.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=414&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/350821/original/file-20200803-24-1lb3egl.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=414&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/350821/original/file-20200803-24-1lb3egl.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=414&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px"></a>
<figcaption>
<span class="caption">Peserta sebuah Aksi Kamisan pada 2015.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aksi_Kamisan_2015.jpg">Wikimedia</a>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY</a></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Konsistensi gerakan dapat bermula dari hal sederhana seperti berdiri di depan Istana Negara setiap hari Kamis dan menyuarakan tuntutan. </p>
<p>Konsistensi dapat menarik perhatian baik dari pemerintah maupun orang-orang lain yang bersimpati dan berpotensi memberi dukungan di masa depan. </p>
<p>Berdasarkan data yang dihimpun oleh aktivis Aksi Kamisan sejak November 2019 hingga Juli 2020 lalu, Aksi Kamisan di Jakarta berhasil menginspirasi 39 titik aksi di 23 provinsi di Indonesia dan di satu negara bagian di Australia. </p>
<p>Mereka menuntut penyelesaian pelanggaran HAM di depan simbol-simbol kekuasaan di daerahnya masing-masing. </p>
<p>Aksi Kamisan tidak lagi hanya aksi diam di depan Istana Negara di Jakarta, tetapi juga di depan Gedung Sate di Bandung; di depan Monumen Tugu di Yogyakarta; di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda; dan titik-titik aksi lainnya.</p>
<p>Namun konsistensi tidak selalu membawa kesuksesan. </p>
<p>Selama 13 tahun menuntut dua rezim, Aksi Kamisan belum mampu menuntut negara untuk mengadili para pelanggar HAM. </p>
<p>Hal ini tentu saja lumrah karena kesuksesan gerakan sosial tidak selalu bergantung kepada konsistensi aksi melainkan juga faktor lain seperti <a href="https://academic.oup.com/socpro/article/62/4/477/2461674">eratnya jaringan dengan partai politik</a>; <a href="https://meridian.allenpress.com/mobilization/article-abstract/20/2/157/82996">konflik internal gerakan</a>; <a href="https://meridian.allenpress.com/mobilization/article-abstract/13/2/165/82190">taktik di masa lalu</a>; dan <a href="https://academic.oup.com/socpro/article/55/4/501/1666189">kemampuan memakai sumber daya secara strategis</a>.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/gerakan-sosial-berbasis-media-baru-bisa-redup-tapi-tak-pernah-mati-riset-dari-ambon-129369">Gerakan sosial berbasis media baru bisa redup tapi tak pernah mati: riset dari Ambon</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>2. Kampus sebagai situs gerakan</h2>
<p>Pelajaran kedua adalah kampus dapat menjadi institusi penting untuk memulai sebuah gerakan sosial. </p>
<p>Kampus merupakan lahan subur persemaian gerakan sosial karena kampus <a href="https://books.google.co.id/books/about/Student_Protests_in_Twentieth_century_Ch.html?id=CLIgTNfeGhEC&redir_esc=y">memungkinkan</a> interaksi yang intens antar mahasiswa untuk merumuskan sebuah aksi kolektif. </p>
<p>Mahasiswa pun <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0305006890250110">memiliki</a> banyak waktu luang untuk mendiskusikan berbagai macam isu sosial politik. </p>
<p>Selain itu, jumlah mereka yang banyak dan terkonsentrasi juga merupakan amunisi untuk meramu aksi protes dalam skala besar. </p>
<p>Penelitian kami mengungkap bahwa kemunculan Aksi Kamisan di daerah selain Jakarta, seperti di Karawang, Surakarta, dan Bukittinggi selalu bermula dari aktivis-aktivis kampus yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu HAM nasional dan lokal. </p>
<p>Mereka misalnya berasal dari organisasi pers mahasiswa maupun organisasi mahasiswa ekstra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). </p>
<p>Pengalaman para aktivis di organisasi ini memberikan modal awal untuk memulai Aksi Kamisan di kota mereka.</p>
<p>Yang perlu diingat adalah kampus merupakan arena kontestasi bermacam kekuatan politik. </p>
<p>Karena itu, menjadikan kampus sebagai basis membangun gerakan tidaklah mudah karena aktivis pun harus bersaing dengan kekuatan politik lain yang juga melihat mahasiswa sebagai calon peserta gerakan. </p>
<p>Kampus tidak pernah steril dari pertarungan politik. </p>
<figure class="align-center zoomable">
<a href="https://images.theconversation.com/files/350822/original/file-20200803-20-16ree3z.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip"><img alt="Aksi Kamisan di Bandung, Jawa Barat, pada 2017." src="https://images.theconversation.com/files/350822/original/file-20200803-20-16ree3z.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/350822/original/file-20200803-20-16ree3z.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=337&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/350822/original/file-20200803-20-16ree3z.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=337&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/350822/original/file-20200803-20-16ree3z.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=337&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/350822/original/file-20200803-20-16ree3z.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=424&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/350822/original/file-20200803-20-16ree3z.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=424&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/350822/original/file-20200803-20-16ree3z.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=424&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px"></a>
<figcaption>
<span class="caption">Aksi Kamisan di Bandung, Jawa Barat, pada 2017.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://www.flickr.com/photos/158260210@N02/29555997387/">Lab Nusantara/Flickr</a>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY</a></span>
</figcaption>
</figure>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/memahami-universitas-sebagai-ajang-pertempuran-ideologi-politik-104249">Memahami universitas sebagai ajang pertempuran ideologi politik</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>3. Keberagaman komunitas</h2>
<p>Pelajaran ketiga dari Aksi Kamisan adalah beragamnya komunitas yang mereka miliki. </p>
<p>Aksi Kamisan tidak hanya bertumpu pada aktivis kampus. </p>
<p>Di Karawang, Aksi Kamisan melibatkan komunitas penggiat perpustakaan jalanan dan kelompok disabilitas. </p>
<p>Di Bandung, aksi ini turut melibatkan suporter sepakbola dan pelajar sekolah menengah atas. Di Surakarta, komunitas suporter sepakbola dan komunitas buruh ikut terlibat.</p>
<p>Beragamnya jaringan komunitas Aksi Kamisan juga diikuti dengan ragam strategi untuk menarik perhatian publik. </p>
<p>Misalnya, kegiatan seperti pentas musik, forum diskusi, mencoba kopi, bahkan pangkas rambut gratis kerap dilakukan untuk menarik minat partisipan baru di kota-kota seperti Yogyakarta dan Samarinda. </p>
<p>Selama masa pandemi, Aksi Kamisan juga menginisiasi aksi protes secara daring melalui tagar <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/23/online-kamisan-activism-goes-digital-during-covid-19-pandemic.html">#KamisanOnline</a>.</p>
<p>Di tengah terbatasnya ruang gerak masyarakat sipil dalam melakukan mobilisasi massa secara fisik, #KamisanOnline membuktikan kemampuan adaptasi untuk tetap menyuarakan tuntutan dengan wahana yang berbeda dari aksi rutin yang selama ini dijalani.</p>
<p>Beragamnya komunitas yang berpartisipasi dalam Aksi Kamisan dapat mempermudah Aksi Kamisan untuk tujuan seperti regenerasi gerakan. </p>
<p>Namun, keberagaman komunitas juga merupakan kelemahan karena menjadikan Aksi Kamisan sulit memiliki basis massa yang tetap. </p>
<p>Hal ini membutuhkan keterampilan pengelolaan isu dan jaringan untuk menghindari gesekan di dalam gerakan.</p>
<p>Dari tiga temuan kami di atas, Aksi Kamisan mengajarkan bahwa konsistensi, kampus, dan keberagaman komunitas dapat menjadi modal awal merintis gerakan sosial. </p>
<p>Namun demikian, eksperimen seperti memperbesar jumlah peserta aksi, dan membangun ikatan yang lebih dalam dan erat dengan komunitas di dalam kampus dan komunitas lainnya sangat diperlukan untuk memperbesar daya dobrak Aksi Kamisan atau gerakan-gerakan sosial lain di Indonesia.</p>
<hr>
<p>_Artikel ini ditulis bersama An Nisa Astuti dan Carolus Bregas Pranoto dari Koalisi (Kolektif Kajian Aksi dan Mobilisasi, @kolektifkoalisi) sebuah perkumpulan yang fokus pada riset gerakan sosial di Indonesia.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/143445/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Muhammad Fajar menerima dana dari ISRSF (Indonesian Scholarship and Research Support Foundation). </span></em></p>Konsistensi, kampus, dan keberagaman komunitas dapat menjadi modal awal merintis gerakan sosial.Muhammad Fajar, PhD Student, Northwestern UniversityLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1436072020-08-04T10:01:39Z2020-08-04T10:01:39ZGibran lawan kotak kosong di Solo? Begini mekanisme calon tunggal dalam Pilkada<p>Gibran Rakabuming Raka, putra pertama Presiden Joko “Jokowi” Widodo, mendapat dukungan sangat kuat sebagai <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200717143735-32-525888/pdip-resmi-usung-gibran-putra-jokowi-calon-wali-kota-solo">calon wali kota Surakarta</a> di Jawa Tengah hingga terbuka kemungkinan ia menjadi calon tunggal dalam pemilihan tersebut.</p>
<p>Gibran awalnya mendapat dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang memiliki 30 kursi dari total 45 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surakarta. </p>
<p>Ia kemudian mendapat <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200803143931-32-531639/gerindra-resmi-ikut-usung-gibran-rakabuming-di-pilkada-solo">dukungan</a> dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Golkar, yang masing-masing menguasai tiga kursi di DPRD.</p>
<p>Dengan dukungan 39 kursi di DPRD, besar kemungkinan Gibran menjadi satu-satunya calon wali kota Surakarta untuk periode 2020-2025 yang pemilihannya dijadwalkan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/pentingnya-menghindari-bias-kognitif-dalam-memilih-pemimpin-yang-baik-saat-pemilu-142664">Pentingnya menghindari bias kognitif dalam memilih pemimpin yang baik saat pemilu</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Mekanisme calon tunggal</h2>
<p><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt578e1c1341856/undang-undang-nomor-10-tahun-2016">Undang-Undang (UU) No. 10 tahun 2016</a> tentang Pilkada mensyaratkan partai politik (parpol) atau gabungan parpol dapat mendaftarkan pasangan calon jika memiliki minimal 20 persen dari total kursi DPRD.</p>
<p>Di Surakarta, ini berarti pasangan calon membutuhkan dukungan minimal 9 kursi.</p>
<p>UU tersebut juga menjelaskan mengenai mekanisme calon tunggal. Ada lima kemungkinan calon tunggal akan melenggang dalam Pilkada.</p>
<p>Pertama, calon tunggal terjadi jika sampai batas akhir pendaftaran dan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya ada satu calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).</p>
<p>Kedua, terdapat beberapa pasangan yang mendaftar akan tetapi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh KPUD hanya satu pasangan yang memenuhi syarat, dan setelah masa pendaftaran diperpanjang terdapat pasangan lain mendaftar akan tetapi tidak memenuhi syarat. </p>
<p>Ketiga, beberapa pasangan memenuhi syarat pendaftaran, namun sejak masa penetapan calon sampai dimulainya masa kampanye terdapat pasangan lain yang berhalangan tetap seperti kandidat meninggal dunia atau kandidat tidak dapat melaksanakan tugas secara permanen.</p>
<p>Calon tunggal terjadi jika parpol atau koalisi parpol pendukung pasangan yang berhalangan tersebut tidak mengusulkan pergantian calon atau calon pengganti yang diajukan tidak memenuhi syarat.</p>
<p>Keempat, calon tunggal juga bisa terjadi jika sejak kampanye dimulai sampai dengan pemungutan suara, ada pasangan calon lain berhalangan tetap dan parpol atau koalisi parpol tidak mengusulkan pengganti atau mengajukan pengganti tapi tidak memenuhi syarat.</p>
<p>Kelima, calon tunggal juga bisa terjadi jika pasangan calon lain terdiskualifikasi seperti memalsukan ijazah atau petahana menggunakan fasilitas negara bagi kepentingan kampanye sehingga menyebabkan satu pasangan calon yang memenuhi syarat. </p>
<p>Secara teknis, pelaksanaan pemilihan calon tunggal tidak jauh berbeda dengan pemilihan dengan pasangan calon lebih dari satu. </p>
<p>Pemilih akan disuguhi dua kotak dalam kertas suara. Kotak pertama adalah gambar pasangan calon tunggal dan kotak kedua adalah kotak kosong yang tidak bergambar. </p>
<p>Setiap pemilih diminta untuk mencoblos salah satu kotak tersebut. </p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/celah-hukum-dalam-aturan-dana-kampanye-pilkada-serentak-2020-bisa-picu-banyak-kecurangan-138202">Celah hukum dalam aturan dana kampanye pilkada serentak 2020 bisa picu banyak kecurangan</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Bagaimana jika calon tunggal kalah?</h2>
<p>Kotak kosong menang jika calon tunggal tidak mampu mendapatkan suara lebih dari
50 persen dari suara sah.</p>
<p>Jika ini terjadi, UU mengamanatkan pemilihan ulang pada periode pemilihan serentak <a href="https://nasional.kompas.com/read/2018/06/27/18000791/bagaimana-jika-kotak-kosong-menang-pilkada?page=all">berikutnya</a>. </p>
<p>Calon tunggal yang dinyatakan “kalah” dapat kembali mencalonkan diri dengan mengikuti mekanisme awal termasuk juga susunan parpol pendukung yang mungkin saja berbeda. </p>
<p>Secara politik, tidak ada jaminan parpol atau koalisi parpol lama akan mendukung calon tunggal yang kalah tersebut.</p>
<p>Pada Pilwalkot Makassar di Sulawesi Selatan pada 2018, <a href="https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180709093718-32-312619/kotak-kosong-menang-wali-kota-makassar-di-tangan-kemendagri">kotak kosong dinyatakan menang</a> dengan memperoleh 53 persen suara sedangkan calon tunggal, pasangan Munaffri Arifuddin-Rachmatika Dewi, hanya memperoleh 47 persen suara. </p>
<p>Karena tidak ada ada pasangan calon terpilih, maka pemerintah menugaskan penjabat sementara untuk memimpin hingga pemilihan berikutnya.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/riset-temukan-tiga-penyebab-praktik-kecurangan-pada-pemilu-2014-dan-2019-130188">Riset temukan tiga penyebab praktik kecurangan pada pemilu 2014 dan 2019</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Calon tunggal dalam demokrasi</h2>
<p>Keberadaan calon tunggal dapat dikaitkan dengan <a href="https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/54621/INDO_96_0_1381338354_11_34.pdf?sequence=1">kemunduran demokrasi</a> dan menguatnya oligarki politik.</p>
<p>Mekanisme pemilihan di Indonesia saat ini sangat berbasis pasar dan modal sehingga memunculkan kesempatan bagi satu kelompok politik untuk mendominasi.</p>
<p>Tahun lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut bahwa seseorang butuh dana setidaknya <a href="https://nasional.tempo.co/read/1273602/ongkos-pilkada-mahal-tito-karnavian-yang-gak-bayar-ketemu-saya/full&view=ok">Rp30 miliar</a> jika ingin menjadi calon bupati.</p>
<p>Pilkada Indonesia sangat pragmatis dan menyebabkan dinamika politik yang mendorong munculnya calon tunggal dalam arena Pilkada. </p>
<p>Menurut saya ada beberapa sebab mendasar munculnya calon tunggal.</p>
<p>Pertama, ada satu kelompok politik yang terlalu menguasai dan dominan sehingga tidak terdapat ruang interaksi kekuasaan yang berimbang. </p>
<p>Hal ini diperparah dengan kepentingan elite untuk selalu berada dalam lingkaran kekuasaan. </p>
<p>Pada posisi inilah Gibran berada. </p>
<p>Dominasi PDI-P di Surakarta, mesin elektoral Jokowi, dan kekuatan modal adalah tiga unsur begitu kuatnya posisi Gibran dalam arena politik di Surakarta.</p>
<p>Kedua, ada kandidat yang sangat populer dan tingkat elektabilitas tinggi, sehingga calon yang lain melihat tidak ada peluang mengalahkan kandidat tersebut. </p>
<p>Ini biasanya terjadi pada kandidat dengan posisi petahana yang memiliki modal konstituen.</p>
<p>Sebenarnya, keberadaan “kotak kosong” dapat menjadi simbol perlawanan publik terhadap kepentingan elite. </p>
<p>Kemenangan kotak kosong pada Pilwalkot Makasar 2018 menunjukkan bahwa keinginan elite dan publik tidak selalu berbanding lurus. </p>
<p>Mekanisme kotak kosong setidaknya dapat menjadi metode untuk memperkecil dominasi kepentingan elite terhadap kehendak publik. </p>
<hr>
<p><em>Ikuti perkembangan terbaru seputar isu politik dan masyarakat selama sepekan terakhir. Daftarkan email Anda di <a href="http://theconversation.com/id/newsletters/catatan-mingguan-65">sini</a>.</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/143607/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Arizka Warganegara tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Undang-undang telah mengatur soal calon tunggal dalam Pilkada, termasuk jika kotak kosong menang.Arizka Warganegara, Lecturer at Department of Government Studies, Universitas LampungLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1345422020-03-27T03:54:46Z2020-03-27T03:54:46ZAnalisis: Pemerintah masih bisa perbaiki komunikasi krisis pandemi yang sejauh ini gagal<p>Berbagai kalangan baik <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200318171241-32-484669/dpr-sebut-jokowi-tak-punya-rencana-jangka-pendek-cegah-corona">politikus</a>, <a href="https://theconversation.com/melibatkan-eijkman-dan-universitas-airlangga-untuk-tes-covid-19-tidak-cukup-ini-solusi-para-ahli-133706">akademisi</a>, dan <a href="https://www.jpnn.com/news/koalisi-masyarakat-sipil-beber-kegagapan-pemerintah-tangani-corona">aktivis sipil</a> mengkritik pemerintah terkait ketidakjelasan penanganan wabah COVID-19 yang kemudian menjadi <a href="https://www.kompas.com/global/read/2020/03/12/001124570/who-umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi-global?page=all">pandemi</a>. </p>
<p>Upaya Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengumumkan <a href="https://www.kompas.tv/article/69489/jokowi-dan-terawan-umumkan-dua-wni-terinfeksi-virus-corona-berikut-penjelasan-dari-pasien">dua pasien pertama</a> positif COVID-19 awal Maret justru menjadi sasaran kritik karena informasi tidak akurat dan identitas korban yang terungkap. </p>
<p>Klarifikasi yang kemudian diberikan oleh pejabat negara setingkat menteri atau staf khusus presiden ternyata menunjukkan <a href="https://www.antaranews.com/berita/1340998/mpr-minta-pemerintah-perbaiki-komunikasi-publik-terkait-virus-corona">kelemahan koordinasi komunikasi di dalam lembaga eksekutif</a>. Jokowi akhirnya menunjuk <a href="https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/10572411/pemerintah-tunjuk-achmad-yurianto-jadi-jubir-resmi-terkait-virus-corona?page=all">seorang juru bicara yang menjadi pintu utama komunikasi resmi pemerintah</a>.</p>
<p>Namun masalah komunikasi tidak membaik, karena sebagian <a href="https://katadata.co.id/berita/2020/03/13/masyarakat-gerah-tuntut-transparansi-pemerintah-atasi-wabah-corona">publik sudah tidak mempercayai informasi dari pemerintah</a> dan memilih sumber informasi lain dari internet, terutama sosial media, yang justru menambah kesimpangsiuran. </p>
<p>Kebingungan publik ini kemudian <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-29/coronavirus-misinformation-is-incubating-all-over-social-media">diperburuk oleh disinformasi dan misinformasi ruang daring (<em>online</em>), terutama media sosial</a>, yang dijadikan sumber pengetahuan publik dalam memahami pandemik.</p>
<p>Saya melihat media massa, terutama televisi, terperangkap dalam isu partisan sebagai corong pemerintah atau oposisi. Siaran berita menjadi bias dan memecah publik ketika informasi terkait virus menjadi ajang debat kusir antar kedua kubu.</p>
<p>Ujungnya, ketika pemerintah mengumumkan <a href="https://nasional.kompas.com/read/2020/03/14/21353071/tanggapi-who-pemerintah-nyatakan-wabah-corona-sebagai-bencana-nasional">wabah sebagai bencana nasional</a>, sebagian masyarakat tidak tanggap dan <a href="https://www.thejakartapost.com/multimedia/2020/03/20/covid-19-update-jakartans-ignore-social-distancing-to-pray-at-mosque.html">tidak mengindahkan imbauan</a> untuk menjaga jarak aman.</p>
<p>Meskipun komunikasi pemerintah sebelum dan awal wabah buruk, pemerintah masih bisa dan harus memperbaiki komunikasi di tengah krisis saat ini.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/penularan-covid-19-di-indonesia-bisa-tembus-11-71-ribu-akhir-april-jika-tak-ada-intervensi-cepat-129619">Penularan COVID-19 di Indonesia bisa tembus 11-71 ribu akhir April jika tak ada intervensi cepat</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Komunikasi publik pada masa krisis</h2>
<p>Pemerintah bisa menggunakan model <a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10810730590904571">Crisis and Emergency Risk Communication (CERC)</a> sebagai kerangka komunikasi publik pada keadaan luar biasa. </p>
<p>Di Amerika Serikat, <a href="https://stacks.cdc.gov/view/cdc/22159/cdc_22159_DS1.pdf">Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Center of Disease Control and Prevention, CDC)</a> sudah menggunakan model ini sebagai panduan dasar.</p>
<p>Dasar filosofis dari CERC adalah bahwa publik berhak mendapatkan informasi akurat terkait krisis yang terjadi. Informasi harus secara lengkap memaparkan kondisi krisis yang terjadi dan risiko yang ada agar membantu publik membuat keputusan rasional. Komunikasi menjadi alat agar publik mengadopsi perilaku yang diharapkan untuk mengurangi risiko. </p>
<p>CERC memadukan strategi komunikasi risiko (<em>risk communication</em>) yang umum digunakan sektor pemerintah dalam keadaan darurat dan komunikasi krisis (<em>crisis communication</em>) yang digunakan sektor swasta untuk menghadapi krisis organisasi. </p>
<p>Terdapat beberapa tahapan komunikasi berkelanjutan dalam model CERC: </p>
<ol>
<li>sebelum krisis (<em>pre-crisis</em>), </li>
<li>awal krisis (<em>initial event</em>), </li>
<li>selama krisis (<em>maintenance</em>), </li>
<li>resolusi (<em>resolution</em>), </li>
<li>evaluasi (<em>evaluation</em>). </li>
</ol>
<p>Pada tahap sebelum krisis, pemerintah berkomunikasi dengan publik untuk memberikan pengetahuan awal agar publik memahami dan menyiapkan diri terhadap krisis yang dihadapi. </p>
<p>Tujuan komunikasi pra-krisis ini untuk meningkatkan kepercayaan diri publik dan juga mengajak semua pemangku kepentingan (lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi sipil) untuk mengkomunikasikan hal yang sama. </p>
<p>Pada tahap ini kunci keberhasilan komunikasi bertumpu pada sinergi dan koordinasi antar komunikator utama. Peran CDC di Amerika Serikat pada saat wabah ebola di tahun 2015 bisa menjadi contoh terbaik. Saat itu <a href="https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/embr.201541678">CDC bisa mensinergikan lembaga-lembaga pemerintah dan menjadi otoritas tunggal</a> untuk memberikan informasi kepada publik. </p>
<p>Memasuki fase awal krisis, pemerintah perlu menyediakan informasi melalui satu pintu. Ini memudahkan sirkulasi dan mencegah kesimpangsiuran berita. </p>
<p>Pemerintah perlu menyusun pesan yang komprehensif sehingga publik mengerti mengenai krisis yang terjadi, konsekuensi, dan antisipasi aksi berdasarkan data terkini. Ini dimaksudkan agar publik siaga terhadap langkah lanjutan. </p>
<p>Pada fase krisis, pemerintah perlu menyalurkan informasi mutakhir secara berkala agar masyarakat yakin krisis dapat dilalui. Pemerintah perlu melakukan ini dengan cara memaparkan penanggulangan keadaan darurat, mengkoreksi rumor dan misinformasi, serta menjelaskan rencana pemulihan paska krisis. </p>
<p>Di masa resolusi setelah krisis berakhir, pemerintah perlu tetap melakukan komunikasi untuk menciptakan solidaritas dan memahami krisis yang telah terjadi. </p>
<p>Terakhir, komunikasi tahap evaluasi akan menghasilkan konsensus dan pembelajaran untuk menghadapi kejadian serupa di masa mendatang.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/mengomunikasikan-covid-19-tanpa-menyulut-anti-cina-di-indonesia-132895">Mengomunikasikan COVID-19 tanpa menyulut anti-Cina di Indonesia</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Komunikasi krisis pemerintah Indonesia</h2>
<p>Indonesia telah mengalami tiga tahap pertama komunikasi krisis ini. </p>
<p>Sebelum krisis tiba di Indonesia, ketika wabah memuncak di Cina awal tahun ini, pemerintah Indonesia terlihat tidak antisipatif terhadap dampak global virus. </p>
<p>Di pertengahan Februari, Jokowi menitikberatkan pendekatan ekonomi untuk menghadapi krisis <a href="https://nasional.kompas.com/read/2020/02/11/18514201/corona-berdampak-pada-pariwisata-jokowi-minta-maskapai-diberi-insentif">dengan memberikan insentif terhadap sektor pariwisata</a>. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menyebut bahwa warga Indonesia <a href="https://nasional.kompas.com/read/2020/01/31/16453681/kementerian-kesehatan-indonesia-siap-hadapi-virus-corona">tidak rentan terhadap wabah ini</a>. </p>
<p>Pemerintah yang kurang tanggap terhadap potensi pandemi, membuat publik tidak memiliki pengetahuan awal terkait bahaya COVID-19. Informasi yang tidak pasti dari media sosial kemudian menjadi panduan utama publik. </p>
<p>Saat kasus pertama diumumkan pada 2 Maret, yang menandai masa awal krisis, <a href="https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159957/salah-langkah-jokowi-hadapi-wabah-corona">pemerintah terlihat tidak siap</a>. </p>
<p>Publik yang selama ini tidak mendapatkan panduan resmi dari pemerintah menjadi kebingungan sehingga bertindak panik, misalnya dengan memborong sembako, ataupun tidak bereaksi dan tetap melakukan kegiatan harian. </p>
<p>Hal ini ditambah tidak sinkronnya kebijakan pusat dan daerah, seperti ketika <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/21/covid-19-anies-urged-to-impose-more-aggressive-calculated-lockdown.html">Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengusulkan kebijakan karantina total</a>, namun segera <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200318160059-20-484599/jubir-jokowi-pemerintah-tak-mau-lockdown-demi-efek-kejut">dicegah oleh pemerintah pusat</a>. </p>
<p>Penunjukan <a href="https://www.antaranews.com/berita/1331850/achmad-yurianto-ditunjuk-jadi-juru-bicara-penanganan-covid-19">seorang juru bicara resmi</a> pada 3 Maret dan pembuatan <a href="https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-bentuk-gugus-tugas-penanganan-corona">gugus tugas</a> penanganan wabah pada 13 Maret tidak menjadikan komunikasi krisis pemerintah menjadi lebih baik. </p>
<p>Publik yang kebingungan masih tidak menjadikan informasi dari pemerintah sebagai acuan utama. </p>
<p>Ketika pemerintah mengumumkan COVID-19 sebagai <a href="http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20200315/3633379/status-wabah-corona-indonesia-ditetapkan-bencana-nasional/">bencana nasional</a> dengan menekankan pada aspek <a href="https://www.liputan6.com/news/read/4202560/cegah-covid-19-jokowi-social-distancing-paling-penting-saat-ini"><em>social distancing</em></a> pada 14 Maret, publik tidak mampu mencerna karena mereka tidak dibekali pemahaman awal terutama terkait langkah yang harus diambil. </p>
<p>Masyarakat tidak mengadopsi perilaku yang diharapkan pemerintah. <a href="https://www.tempo.co/abc/5409/alasan-kerumunan-termasuk-acara-keagamaan-sebaiknya-dihindari-saat-wabah-corona">Kerumunan di ruang publik tetap terlihat</a>: di Jakarta sebagian institusi bisnis belum menganggap penting imbauan pemerintah. </p>
<p>Di tengah pandemi yang <a href="https://coronavirus.jhu.edu/map.html">kian memuncak</a> di dunia kegagalan komunikasi pemerintah menjadi nyata. </p>
<p>Saat ini Indonesia memasuki tahapan ketiga dalam model CERC dan ada indikasi wabah meluas. Diperkirakan, total <a href="https://theconversation.com/penularan-covid-19-di-indonesia-bisa-tembus-11-71-ribu-akhir-april-jika-tak-ada-intervensi-cepat-129619">11.000 hingga 71.000 orang</a> akan tertular pada akhir April jika tak ada intervensi cepat. Per 26 Maret 2020, Indonesia mencatat penderita positif 893 orang dengan 78 orang meninggal.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/coronavirus-10-alasan-mengapa-anda-tidak-perlu-panik-133531">Coronavirus: 10 alasan mengapa Anda tidak perlu panik</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Segera ubah pola komunikasi</h2>
<p>Pemerintah perlu secara cepat mengubah pola komunikasi. </p>
<p>Pertama, pemerintah pusat dan daerah perlu berkoordinasi sehingga terjadi sinergi satu pesan komunikasi. Pemerintah perlu menggunakan berbagai saluran media yang menjangkau seluruh masyarakat untuk mengkomunikasikan pesan tersebut. </p>
<p>Kedua, pemerintah perlu melakukan komunikasi yang terus menerus dan terintegrasi. Tanpa komunikasi krisis yang tepat rakyat tidak akan mengadopsi perilaku yang diharapkan dan tujuan pemerintah untuk menekan penyebaran virus akan tidak tercapai. </p>
<p>Informasi pemerintah harus menjadi dominan di ruang publik, terutama di ranah maya yang menjadi sumber informasi utama saat ini. Kegagapan dalam dua fase awal bisa jadi pembelajaran agar tidak berulang di masa mendatang.</p>
<hr>
<p>Ikuti perkembangan terbaru seputar isu politik dan masyarakat selama sepekan terakhir. Daftarkan email Anda di <a href="http://theconversation.com/id/newsletters/catatan-mingguan-65">sini</a>.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/134542/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Whisnu Triwibowo tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Komunikasi pemerintah sebelum dan awal krisis wabah buruk, tapi masih bisa dan harus diperbaiki.Whisnu Triwibowo, Dosen Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas IndonesiaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1249012019-10-17T10:31:05Z2019-10-17T10:31:05ZLebih sedikit lebih baik: bagaimana Jokowi bisa kurangi jumlah kementerian dari 34 menjadi 25<p>Presiden Joko “Jokowi” Widodo akan dilantik untuk masa jabatan kedua pada 20 Oktober 2019. Pembicaraan mengenai <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20191015061015-4-106979/ramai-nama-politisi-di-kabinet-jokowi-ii">kabinet baru</a> pun kian ramai.</p>
<p>Wacana restrukturisasi atau penataan ulang kementerian/lembaga (K/L) kembali <a href="https://nasional.tempo.co/read/1214341/airlangga-jokowi-tampaknya-siapkan-restrukturisasi-pemerintahan/full&view=ok">mengemuka</a>. Tata ulang berarti efisiensi, yaitu meninjau tugas, pokok, dan fungsi K/L. </p>
<p>Saat ini, jumlah kementerian yang sangat banyak, yaitu 34, belum ditambah dengan berbagai kelembagaan atau badan, sehingga menghambat sinergi antar K/L karena sulitnya koordinasi.</p>
<p>Akibatnya, berbagai program menjadi tumpang tindih. Sebagai contoh, penanggulangan kemiskinan saat ini dilakukan lewat beberapa program diantaranya Program Keluarga Harapan, Program Indonesia Sehat, dan Bantuan Pangan Non Tunai. </p>
<p>Jika melihat negara lain, susunan kementerian yang ramping sangat mungkin dicapai.</p>
<p>Pemerintahan Korea Selatan memiliki <a href="http://www.korea.net/Government/Constitution-and-Government/Executive-Legislature-Judiciary">22 kementerian</a> dan Vietnam <a href="http://chinhphu.vn/portal/page/portal/English/ministries">18</a> dengan beberapa lembaga setingkat kementerian .</p>
<p>Cina dengan populasi penduduk yang besar memiliki <a href="http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/18/c_137046383.htm">22 kementerian</a> dan beberapa lembaga setingkat kementerian. Amerika Serikat dengan penduduk yang juga besar hanya memiliki <a href="https://www.whitehouse.gov/the-trump-administration/the-cabinet/">15 kementerian</a> dan beberapa lembaga setingkat kementerian.</p>
<p>Lewat berbagai strategi pemangkasan dan tata ulang birokrasi, jumlah kementerian di Indonesia bisa dipangkas menjadi 25 pos saja. </p>
<h2>Tata ulang lewat perampingan</h2>
<p>Penataan ulang kementerian pada intinya bertujuan untuk mengubah wajah pelayanan publik. Dari birokrasi yang berbelit menjadi cepat, tepat fungsi dan responsif. </p>
<p>Kurangnya sinergi dan adanya <em>silo mentality</em> menjadi hambatan keberhasilan kebijakan atau program K/L. <a href="http://www.perceptiondynamics.info/silo-mentality/how-to-remove-silo-mentality/i"><em>Silo mentality</em></a> adalah pola pikir yang terjadi dalam organisasi yang menolak berbagi informasi dan sumber daya dengan orang atau divisi lain dalam organisasi.</p>
<p>Melalui tata ulang, harapannya, fungsi yang telah diemban oleh masing-masing kementerian dapat diperkuat dan dimaksimalkan. </p>
<p>Misalnya, tidak semua penanganan urusan pemerintahan yang rumit juga perlu ditangani dengan pembentukan lembaga baru.</p>
<p>Akan lebih efektif jika beberapa kementerian yang menangani bidang sama dilebur dan diubah namanya. </p>
<p>Sebuah kementerian yang menangani ekonomi dalam skala besar, misalnya, dapat menjadi wadah bagi Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Investasi, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, seperti yang dilakukan Korea Selatan.</p>
<p>Asosiasi Pengusaha Indonesia menyatakan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan sebaiknya <a href="https://www.beritasatu.com/politik/579808/kementerian-perindustrian-dan-perdagangan-sebaiknya-digabungAlasannya">digabung</a>. Kedua bidang itu ibarat dua sisi mata uang: setiap produk kebijakan dari perindustrian atau perdagangan akan saling mempengaruhi.</p>
<p>Beberapa kementerian lain juga dapat dilebur mengingat fungsi dan target yang saling terkait. Fungsi suatu kementerian dapat ditarik atau dipindah demi kinerja yang lebih efektif. </p>
<p>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat kembali menjadi Kementerian Pendidikan. Jika melihat fungsinya, bidang kebudayaan akan lebih tepat jika digabung dengan Kementerian Pariwisata, mengingat kebudayaan dalam bentuk fisik merupakan kekayaan lokal yang memiliki daya tarik dan harus dilestarikan.</p>
<p>Hal itu dilakukan <a href="http://chinhphu.vn/portal/page/portal/English/ministries">China</a> dan <a href="http://www.korea.net/Government/Constitution-and-Government/Executive-Legislature-Judiciary">Korea Selatan</a> yang memiliki Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan.</p>
<p>Melihat potensi perdesaan dan perkembangannya kini yang tidak terlepas dari pertanian, maka Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat digabung. </p>
<p>Di <a href="http://www.korea.net/Government/Constitution-and-Government/Executive-Legislature-Judiciary">Korea Selatan</a>, desa-desa dapat berkembang sesuai karakteristik karena pertanian dan perdesaan diurusi satu kementerian. </p>
<p>Mengamati beberapa program Program Keluarga Harapan dan praktik kerja, maka Kementerian Sosial dapat dilebur dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. </p>
<p>Terakhir, Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebaiknya juga dilebur melihat rencana pembangunan Indonesia ke depan.</p>
<p>Pada 2014, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga merekomendasikan <a href="http://lipi.go.id/berita/single/Ini-Alasan-LIPI-Usul-Penghapusan-Jabatan-Menteri-Koordinator/10229">penghapusan kementerian koordinator</a> karena tidak sesuai konstitusi dan undang-undang yang ada.</p>
<p>Jika peleburan dan penghapusan kementerian di atas dilaksanakan, maka kabinet dapat berjumlah hanya 25 kementerian.</p>
<h2>Tantangan</h2>
<p>Pada periode jabatan pertama, keinginan Jokowi untuk memangkas kementerian hingga berjumlah 27 saja tidak <a href="https://nasional.kompas.com/read/2014/09/16/13363501/.Jokowi.Hanya.Berwacana.Restrukturisasi.Kabinet.Praktiknya.Nol.Besar.">terwujud</a>. </p>
<p>Keinginan Jokowi itu berbenturan dengan kepentingan partai pendukung pemerintah. Kondisi Indonesia yang multipartai memposisikan Jokowi sebagai eksekutif yang berada pada situasi yang penuh perhitungan.</p>
<p>Kini, Jokowi justru berencana membentuk <a href="https://nasional.tempo.co/read/1240170/jokowi-bentuk-tiga-kementerian-baru-di-kabinet-jilid-dua/full&view=ok">tiga kementerian baru</a>, yaitu Kementerian Investasi, Kementerian Ekonomi Digital dan Industri Kreatif. </p>
<p>Kemudian ada wacana pembentukan <a href="http://theconversation.com/jokowi-ingin-bentuk-badan-regulasi-nasional-untuk-cegah-peraturan-tumpang-tindih-perlukah-120343">Badan Regulasi</a>, yang posisinya setara lembaga kementerian. Hal tersebut tidaklah perlu. </p>
<p>Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan memperkuat fungsi dan kapasitas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Badan Pembangunan Hukum Nasional yang telah ada. </p>
<p>Dari segi politik, tata ulang kementerian secara otomatis mengurangi jatah kursi menteri. Oleh karena itu, penataan kembali K/L hanya memungkinkan jika didukung komitmen, keberanian dan komunikasi yang kuat oleh presiden. </p>
<p>Bagaimanapun, Jokowi harus melihat kompetensi yang dimiliki calon-calon menterinya. Diantaranya, memiliki pengalaman di bidangnya, jejaring yang luas, karakter yang fleksibel atau adaptif, serta visi inovasi untuk mendorong perubahan.</p>
<p>Selain itu, seorang menteri haruslah responsif dan peka terhadap kebutuhan pegawai yang dipimpinnya dalam kinerja yang menyentuh kebutuhan mendasar publik. Termasuk disini membuat perencanaan dan implementasi yang terukur, dan berkelanjutan demi perbaikan kinerja. Responsif juga berarti mampu menghidupkan keterbukaan informasi dan mengelola aspirasi publik.</p>
<p>Sekalipun kepentingan politik begitu kentara, kompetensi menteri harus dikedepankan. Dengan begitu, mencapai keberhasilan kinerja yang maksimal, bukan sekadar angan-angan belaka.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/124901/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Vunny Wijaya tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Lewat berbagai strategi pemangkasan dan tata ulang birokrasi, jumlah kementerian di Indonesia bisa dipangkas.Vunny Wijaya, Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian InstituteLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1155772019-04-16T12:08:18Z2019-04-16T12:08:18ZNasib hutan Indonesia ada di tangan pemenang pilpres<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/269560/original/file-20190416-147525-15vsfsu.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=0%2C4%2C2692%2C1457&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Orangutan Tapanuli yang sangat terancam dari Sumatra, Indonesia.</span> <span class="attribution"><span class="source">Maxime Aliaga / Sumatran Orangutan Conservation Programme</span>, <span class="license">Author provided</span></span></figcaption></figure><p>Indonesia mengadakan pemilihan presiden Rabu, 17 April 2019, yang akan menentukan apakah Joko “Jokowi” Widodo akan mendapatkan masa jabatan kedua dalam pertandingan ulang dengan rival lamanya, Prabowo Subianto, atau tidak. </p>
<p>Bertanding kembalinya Jokowi mungkin membahayakan keanekaragaman hayati global, karena ia mengancam <a href="http://www.foresthints.news/worry-eu-move-may-prompt-jakarta-to-lift-palm%20-oil-moratorium">mengingkari moratorium</a> pembukaan perkebunan kelapa sawit baru. Ini dapat mempercepat deforestasi di Papua, Kalimantan, dan Sumatra. </p>
<p>Dalam waktu singkat, Jokowi berubah dari penyelamat lingkungan–seseorang yang berjuang melawan kebakaran hutan yang merusak dan kabut berbahaya, mencoba memperlambat ekspansi kelapa sawit dan mempromosikan beberapa tindakan ramah lingkungan lainnya–menjadi corong nasionalistis untuk industri kelapa sawit.</p>
<p>Mari berharap transformasi Jokowi layaknya ‘Dr Jekyll dan Dr Hyde’ bersifat sementara–semacam kegilaan singkat yang menjangkiti banyak politikus di tengah sengitnya pertempuran memenangkan hati pemilih. </p>
<p>Jika tidak, hutan Indonesia dan spesies langka yang hidup di dalamnya akan menghadapi risiko yang lebih besar.</p>
<p><a href="https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN?category=summary&economicImpact=eyJ5ZWFyIjoyMDA1fQ%3D%3D&treeLossTsc=eyJoaWdobGlnaHRlZCI6ZmFsc2">Dari tahun 2001 hingga 2017</a> Indonesia kehilangan lebih dari 24,4 juta hektar tutupan hutan–area yang lebih luas daripada Inggris. Deforestasi di Indonesia salah satu penghancuran hutan dan produksi emisi gas rumah kaca terparah di Bumi.</p>
<p>Hilangnya hutan yang meluas itu sangat membahayakan konsentrasi hewan langka yang sangat tinggi di Indonesia yang merupakan salah satu negara terkaya secara biologis di Bumi.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/269287/original/file-20190415-147514-16w9m5x.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/269287/original/file-20190415-147514-16w9m5x.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=567&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/269287/original/file-20190415-147514-16w9m5x.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=567&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/269287/original/file-20190415-147514-16w9m5x.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=567&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/269287/original/file-20190415-147514-16w9m5x.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=713&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/269287/original/file-20190415-147514-16w9m5x.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=713&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/269287/original/file-20190415-147514-16w9m5x.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=713&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Konsentrasi besar hewan langka di Indonesia dan Asia Tenggara.</span>
</figcaption>
</figure>
<h2>Apa yang terjadi?</h2>
<p>Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Bersama dengan Malaysia, negara tetangganya, Indonesia menghasilkan <a href="https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-4-431-54895-9_10">lebih dari 85%</a> pasokan minyak kelapa sawit dunia.</p>
<p>Pada September tahun lalu, Jokowi memberlakukan <a href="https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN?category=summary&economicImpact=eyJ5ZWFyIjoyMDA1fQ%3D%3D&treeLossTsc=eyJoaWdobGlnaHRlZCI6ZmFsc2V9">moratorium</a> perkebunan kelapa sawit baru. Meski hanya efektif sebagian, inisiatifnya disambut oleh para konservasionis dan ilmuwan di seluruh dunia.</p>
<p>Tetapi sekarang, hanya kurang lebih enam bulan kemudian, Jokowi <a href="http://www.foresthints.news/worry-eu-move-move-prompt-jakarta-to-lift-palm-oil-moratorium">mengancam untuk mundur</a> dari moratoriumnya yang telah mendapat banyak pujian. Mengapa?</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/269313/original/file-20190415-147525-15wxzvf.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/269313/original/file-20190415-147525-15wxzvf.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=331&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/269313/original/file-20190415-147525-15wxzvf.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=331&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/269313/original/file-20190415-147525-15wxzvf.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=331&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/269313/original/file-20190415-147525-15wxzvf.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=416&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/269313/original/file-20190415-147525-15wxzvf.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=416&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/269313/original/file-20190415-147525-15wxzvf.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=416&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Perusakan hutan hujan untuk perkebunan kelapa sawit di Kalimantan.</span>
<span class="attribution"><span class="source">Rhett Butler / Mongabay</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Jokowi ingin menghukum Uni Eropa (UE) - karena mengeluarkan <a href="https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biofuels/sustainability-criteria">kebijakan</a> untuk <a href="https://news.mongabay.com/2019/03/europe-in-bid-to-phase-out-palm-biofuel-leaves-fans-and-foes-dismayed/">menghapus</a> <em>biofuel</em> yang dihasilkan dari kelapa sawit pada tahun 2030.
Jokowi telah <a href="https://news.mongabay.com/2019/02/indonesian-candidates-find-common-ground-in-support-for-palm-oil/">bersumpah</a> untuk meningkatkan penggunaan biofuel di Indonesia, guna meningkatkan swasembada energi negara. Lawannya, Prabowo, juga membuat janji serupa.</p>
<h2>Rencana Uni Eropa</h2>
<p><a href="https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/4111">Eksperimen ceroboh</a> Uni Eropa dengan biofuel dimulai pada tahun 2003, dalam upaya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan emisi gas rumah kaca. Dengan cepat, mereka menjadi <a href="https://www.transportenvironment.org/press/cars-and-trucks-burn-almost-half-all-palm-oil-used-europe">konsumen terbesar</a> biofuel di dunia.</p>
<p>Awalnya, permintaan biofuel yang tinggi dari Eropa mendatangkan keuntungan bagi Indonesia dan Malaysia. Untuk mengambil keuntungan dari situasi ini, baik industri kelapa sawit besar maupun petani kecil memperluas perkebunan yang sudah sangat besar dengan membuka hutan dan lahan gambut yang mengandung banyak karbon. </p>
<p>Tetapi yang menjadi masalah adalah Uni Eropa gagal menyadari betapa banyak penebangan hutan yang disebabkan oleh kelapa sawit, baik secara langsung maupun tidak.</p>
<p>Sebagai tanggapan, organisasi dan ilmuwan lingkungan yang menyadari hal ini mengingatkan bahwa UE sebenarnya <a href="https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/4111">mendorong penebangan hutan</a>–menghasilkan lebih banyak gas rumah kaca dari kerusakan hutan yang seharusnya bisa ditekan dengan cara mengurangi penggunaan energi fosil.</p>
<p>Oleh karena itu, Uni Eropa sekarang berencana untuk menghapus minyak kelapa sawit.</p>
<h2>Kesalahan juga ada pada Uni Eropa</h2>
<p>Ada banyak pihak yang bisa dipersalahkan mengenai hal ini. Kebijakan baru Uni Eropa cacat karena minyak kelapa sawit yang mereka “hapuskan” sama sekali tidak menghentikan importir UE untuk membeli minyak sawit dari Indonesia–itu hanya mencegah mereka untuk memasukan pasokan tersebut ke dalam target energi terbarukan mereka.</p>
<p>Dan jika minyak kelapa sawit dinyatakan bebas dari penebangan hutan–yang dapat dilakukan oleh produsen tertentu–maka minyak tersebut juga dapat dibeli secara bebas oleh Uni Eropa.</p>
<p>Untuk bagian mereka, Indonesia dan Malaysia telah melakukan segala cara terhadap Uni Eropa selama berbulan-bulan sperti <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2019/04/15/indonesia-threatens-to-challenge-eu-at-wto-in-palm-oil-feud.html">berjanji untuk meluncurkan tantangan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)</a>, <a href="https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3003214/indonesia-pushes-palm-oil-companies-take-legal-action">mendorong perusahaan kelapa sawit untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Uni Eropa</a> dan <a href="https://www.thestar.com.my/business/business-news/2019/03/22/indonesia-threatens-to-ban-european-goods/">mengancam</a> untuk <a href="https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3003709/mahathir-mohamad-says-european-union-risks-trade-war">melarang masuknya barang-barang dari Eropa</a> </p>
<p>Taktik Indonesia dan Malaysia telah bergeser ke arah mempromosikan produsen yang lebih kecil dan menengah yang secara kolektif disebut “petani kecil”. Mereka, secara tradisional, dianggap tidak menyebabkan hilangnya hutan secara luas. </p>
<p>Tetapi, petani kecil kini menguasai lebih dari 50% lahan perkebunan kelapa sawit, dan merupakan salah satu <a href="https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaf044">perusak hutan terbesar</a>.</p>
<p>Membantu “petani kecil” telah menjadi seruan dari <a href="https://www.sourcewatch.org/index.php/Initiative_for_Public_Policy_Analysis">Initiative for Public Policy Analysis</a>yang berbasis di Nigeria, sebuah kelompok pelobi yang sebagian didukung oleh pihak-pihak yang skeptis terhadap perubahan iklim. </p>
<p>Sekarang, Malaysia mengeluarkan banyak uang untuk membuat kelompok Nigeria melobi Uni Eropa untuk mereka. </p>
<h2>Demam pemilu</h2>
<p>Dengan pemilihan yang akan datang, ancaman Jokowi untuk mencabut moratorium minyak sawit telah berubah dari menkhawatirkan menjadi sangat amat menakutkan.</p>
<p>Selain menyatakan bahwa ia mungkin meninggalkan moratorium minyak kelapa sawitnya, ia bahkan mengusulkan untuk <a href="https://www.asiatimes.com/2019/04/%20artikel%20/%20minyak%20sawit-isu-panas-dalam-pemilihan-Indonesia%20/">menjual sebagian besar minyak sawit Indonesia ke Cina dan India</a>–konsumen-konsumen besar yang akan senang hati membeli minyak kelapa sawit terlepas dari sumber atau dampaknya terhadap kerusakan hutan–selama harganya murah. Malaysia juga mempertimbangkan <a href="https://www.reuters.com/article/palmoil-exports-idUSL3N1AJ1AH">pasar baru dengan catatan lingkungan yang lemah di Afrika</a>.
Dan dalam wujud kesembronoan yang sebenarnya, Indonesia bahkan mengancam untuk <a href="https://www.sourcewatch.org/index.php/Initiative_for_Public_Policy_Analysis">menarik diri dari perjanjian iklim Paris</a>.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/269317/original/file-20190415-147522-1c6lupz.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/269317/original/file-20190415-147522-1c6lupz.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=338&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/269317/original/file-20190415-147522-1c6lupz.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=338&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/269317/original/file-20190415-147522-1c6lupz.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=338&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/269317/original/file-20190415-147522-1c6lupz.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=425&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/269317/original/file-20190415-147522-1c6lupz.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=425&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/269317/original/file-20190415-147522-1c6lupz.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=425&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Pembabatan hutan untuk minyak sawit di Kalimantan, Indonesia.</span>
<span class="attribution"><span class="source">David Gilbert / Greenpeace</span></span>
</figcaption>
</figure>
<h2>Hikmah yang dapat dipetik</h2>
<p>Mari kita berharap kembalinya akal sehat setelah pemilihan umum Indonesia selesai.</p>
<p>Moratorium kelapa sawit Jokowi ini bisa dibilang jauh dari sempurna, dengan pelanggaran moratorium saat ini dilaporkan <a href="http://www.foresthints.news/no-resolve-evident-in-palm-oil-moratorium-enforcement">hampir setiap hari</a>.</p>
<p>Namun meski tidak sempurna, moratorium memang memperlambat laju gundulnya hutan. Moratorium tidak hanya meliputan pembekuan perizinan baru, tapi juga tinjauan terencana perizinan kelapa sawit yang, jika diterapkan, akan menangkap perusak hutan baik besar maupun kecil.</p>
<p>Dan dengan semua kelemahannya, ‘penghentian’ Uni Eropa adalah langkah ke arah yang benar asalkan tidak membuka pintu ke tanaman biofuel lainnya seperti <a href="https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/biofuels-commission-blacklists-palm-oil-throws-soybeans-lifeline/">kedelai</a>–yang umumnya dihasilkan dari pembabatan hutan. </p>
<p>Jadi, mari kita lihat siapa yang terpilih pada 17 April besok.</p>
<p>Jika Jokowi menang, penting bagi kita semua untuk memintanya tidak meninggalkan moratorium itu. </p>
<p>Jika Prabowo, <a href="https://news.mongabay.com/2019/02/indonesian-candidates-find-common-ground-in-support-for-palm-oil/">yang sepertinya mencerminkan posisi pro-kelapa sawit seperti Jokowi</a>, kita mungkin akan menghadapi tantangan lingkungan yang relatif serius.</p>
<p>Siapa pun yang menang, kita harus mengawasi Indonesia, Malaysia, dan Eropa secara cermat–untuk melihat apakah mereka mengejar kebijakan pembangunan berkelanjutan secara umum. Atau secara efektif menjadi boneka perusak hutan dari lobi pertanian mereka yang kuat.</p>
<p><em>Jamiah Solehati menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris.</em></p>
<hr>
<p><em>Judul artikel ini telah diedit untuk mempertahankan kebaruan</em>.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/115577/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Bill Laurance menerima dana dari berbagai organisasi sains dan filantropis. Ia direktur Centre for Tropical Environmental and Sustainability Science di James Cook University in Cairns, Australia, dan pendiri ALERT -- the Alliance of Leading Environmental Researchers & Thinkers -- kelompok advokasi sains yang menjangkau 1-2 juta pembaca dalam seminggu.
</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Penny van Oosterzee tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Bertanding kembalinya Jokowi mungkin membahayakan keanekaragaman hayati global, karena ia mengancam mengingkari moratorium pembukaan perkebunan kelapa sawit baru.Bill Laurance, Distinguished Research Professor and Australian Laureate, James Cook UniversityPenny van Oosterzee, Adjunct Associate Professor James Cook University and University Fellow Charles Darwin University, James Cook UniversityLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1119752019-02-18T09:26:50Z2019-02-18T09:26:50ZJawaban dua capres kurang substantif, tapi Jokowi lebih kuat dalam debat kedua: respons akademisi<p>Debat kedua calon presiden pada 17 Februari 2019 yang diikuti petahana Joko “Jokowi” Widodo dan penantangnya, Prabowo Subianto, mengangkat masalah infrastruktur, energi, pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. </p>
<p>Kami menghubungi beberapa akademisi untuk memberikan analisis mengenai paparan visi misi serta jawaban dua calon presiden tersebut. Dari enam akademisi yang kami hubungi, empat menilai Jokowi lebih kuat dalam debat kedua capres kemarin. Sementara dua akademisi menilai tidak ada yang menang. </p>
<p>Berikut paparan mereka. </p>
<hr>
<h2>Dampak lingkungan tidak tersentuh</h2>
<p><strong>Martin Siyaranamual, Dosen dan Peneliti di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran</strong></p>
<p>Tidak dimungkiri bahwa debat kali ini lebih cair dari debat pertama. Namun banyak jawaban kedua kandidat yang tidak substantif.</p>
<p>Benar bahwa untuk level pimpinan negara, jawaban normatif akan muncul, tapi dalam konteks tertentu seharusnya jawabannya lebih substantif. Dalam konteks sumber daya alam, sebenarnya debat bisa lebih menarik ketika membahas pencegahan kerusakan lingkungan dari kegiatan pertambangan. Sama seperti ketika kedua kandidat tidak menyentuh sama sekali biaya lingkungan dan sosial dari keberadaan perkebunan sawit. </p>
<p>Jawaban normatif dari kedua calon merupakan sinyal adanya kelemahan pemahaman mengenai dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Hal ini terjadi karena minimnya ketersediaan data kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dan minimnya studi soal ini. </p>
<p>Masih di dalam konteks sumber daya alam, khususnya soal potensi maritim yang dimiliki Indonesia. Tidak ada pula yang menyentuh soal pengelolaan yang berkelanjutan dari potensi maritim.</p>
<p><strong>Pemenang dalam sesi ini: Jokowi.</strong></p>
<p>Saya melihat Jokowi memiliki pemahaman yang sedikit lebih baik dibanding Prabowo. Hal ini wajar karena saat ini Jokowi adalah petahana yang lebih menguasai bahan. Sebenarnya Prabowo bisa saja memenangkan sesi ini dengan menunjukkan konsistensi permasalahan yang diangkat, khususnya soal harga pangan. Tapi seharusnya dia juga mengangkat isu ketahanan pangan, tidak hanya sekadar harga pangan.</p>
<h2>Tidak ada pembahasan ihwal perubahan iklim</h2>
<p><strong>Sonny Mumbunan, peneliti di Pusat Penelitian untuk Perubahan Iklim (RCCC) Universitas Indonesia, ekonom di World Resources Institute Indonesia</strong> </p>
<p>Sepanjang debat, tidak ada satu pun calon presiden yang menyinggung perubahan iklim. Kita sulit bicara pangan, energi, lingkungan hidup, infrastruktur dan SDA di Indonesia tanpa membahas perubahan iklim.</p>
<p>Prabowo mengambil tema debat yang cenderung lebih umum dalam visinya–pangan, energi, air, pentingnya kemandirian bangsa, dan usulan yang lebih baik untuk penanganan infrastruktur.</p>
<p>Jokowi cenderung lebih spesifik. Dalam hal lingkungan hidup, dia menekankan apa yang dia kerjakan dan pencapaiannya menurunkan kasus kebakaran hutan dan lahan gambut dan persoalan sampah plastik. </p>
<p>Benar, kebakaran hutan dan gambut menurun, misalnya dari segi luas area terbakar dan jumlah titik panas, atau berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Tapi kebakaran hutan masih terjadi.</p>
<p>Penting juga untuk dicatat bahwa kedua kandidat sama-sama mendorong biodiesel dan kurang mengapresiasi dampak lingkungan dari biodiesel.</p>
<p><strong>Pemenang dalam sesi ini: tidak ada.</strong> </p>
<p>Masing-masing calon presiden punya kekuatan, kelemahan, dan titik tekan isu masing-masing. </p>
<h2>Penegakan hukum tidak cukup untuk lindungi lingkungan hidup</h2>
<p><strong>Raynaldo Sembiring, peneliti di Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)</strong></p>
<p>Dalam debat kedua ini, Jokowi lebih menguasai data walaupun ada beberapa penyampaian yang keliru. Tidak adanya kebakaran hutan dalam 3 tahun terakhir dan tidak adanya konflik akibat pembangunan infrastruktur adalah kesalahan fatal. Sedangkan Prabowo tidak mampu memanfaatkan kesalahan ini. Khusus untuk isu lingkungan hidup dan SDA, Jokowi lebih memahami kompleksitas masalah dibandingkan Prabowo yang masih sangat umum dengan mengangkat Pasal 33 UUD tanpa menjelaskan strateginya.</p>
<p>Pemaparan strategi kedua capres justru tidak terlihat dalam debat kemarin. Prabowo tidak mampu menjelaskan strategi Pasal 33 UUD 1945 yang dimaksud. Adapun Jokowi hanya memaparkan capaian tanpa menjelaskan langkah selanjutnya, termasuk akselerasinya. Misalnya: mempercepat capaian perhutanan sosial, pemulihan pasca penegakan hukum, penyelesaian masalah konflik agraria, dst. </p>
<p>Kedua kandidat juga tidak memahami akar masalah dari isu LH dan SDA. Masalah reklamasi pasca tambang harusnya bisa dielaborasi dengan lebih jelas. Bagaimana penyelesaian masalah lingkungan dan pencegahan korban jiwa di lubang tambang. Menyelesaikan masalah reklamasi dengan pendekatan wisata hanya menambah masalah krn tetap tidak ada pemulihan bagi lahan tsb. </p>
<p>Kemudian untuk masalah konflik masyarakat dengan pembangunan juga tidak cukup dijawab dengan kompensasi atau ganti untung. Bagaimana dengan penghormatan terhadap kearifan lokal dan hak-hak lainnya? Kedua capres juga masih sering menggunakan penegakan hukum sebagai solusi. Padahal penegakan hukum hanyalah sarana dalam mencegah masalah lingkungan atau memulihkan lingkungan. </p>
<p><strong>Pemenang dalam sesi ini: tidak ada.</strong></p>
<p>Harus diakui untuk level capres, debat kedua ini sangat mengkhawatirkan. Baik petahana maupun penantang tidak mengangkat masalah perubahan iklim yang jadi benang merah dari kelima topik debat. Kemudian fokus masalah yang diangkat masih bias daratan. Masalah di pesisir dan laut sangat sedikit dielaborasi. Pencemaran di laut, perikanan berkelanjutan, penanganan sampah plastik di laut adalah contoh yang luput untuk didalami. Bahkan untuk masalah serius yang merengut korban jiwa seperti lubang tambang kedua capres malah bersepakat untuk tidak mendalami.</p>
<p>Dengan kemewahan data yang dimiliki Jokowi maka penampilannya di debat kedua kemarin mengecewakan. Begitupun dengan Prabowo yang tidak mampu menggali data dan informasi yang sebenarnya banyak tersebar.
Tidak ada pemenang dalam debat kedua ini. Keduanya buruk dalam memahami akar masalah, merumuskan konsep dan menjelaskan strategi.</p>
<h2>Rencana pembangunan infrastruktur dasar tidak dibahas</h2>
<p><strong>Chairil Abdini, dosen kebijakan publik dan pengambilan keputusan Universitas Indonesia, Sekretaris Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia</strong></p>
<p>Dari sisi infrastruktur, pembahasan dari dua calon presiden sangat terbatas. Prabowo tidak menjelaskan rencana dan prioritas pembangunan infrastruktur ke depan, kecuali sebatas kriteria mengikutsertakan masyarakat, mempertimbangkan keekonomian, sosial dan lingkungan, serta nilai tambah ekonomi.</p>
<p>Jokowi selain menjelaskan capaian dalam pembangunan infrastruktur, untuk kebijakan ke depan hanya mengelaborasi penyelesaian Palapa Ring, suatu proyek pembangunan jaringan serat optik nasional untuk mendukung ekonomi digital, program 1000 <em>startup</em> dan perusahaan <em>unicorn</em> (perusahaan <em>startup</em> yang memiliki valuasi di atas AS$1 miliar). </p>
<p>Dua capres sebetulnya bisa mengelaborasi lebih jauh karena pembangunan infrastruktur tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tapi mencakup semua sektor. Seperti infrastruktur dasar untuk pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur air bersih atau air minum, serta sanitasi, jalan permukiman dan sistem drainase, infrastruktur pengelolaan limbah padat dan limbah cair, dan infrastruktur sosial untuk mewadahi terbangunnya kohesi sosial. </p>
<p>Dari sisi makro ekonomi pembangunan infrastruktur pada dasarnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDB (produk domestik bruto) dalam bentuk investasi. Selama masa konstruksi pembangunan infrastruktur memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan yang cukup banyak, sehingga menggerakkan perekonomian, dan menyediakan lapangan pekerjaan. </p>
<p>Keterkaitan ke belakang dari pembangunan infrastruktur seperti industri semen, baja, bahan bangunan (batu, pasir), jasa konstruksi, dan lainnya. Keterkaitan ke depan adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang tumbuh dari pembangunan infrastruktur.</p>
<p>Dari sisi mikro karena keterbatasan sumber daya finansial perlu menjadi perhatian prioritas infrastruktur apa yang akan dibangun. Selain itu kualitas perencanaan juga perlu diperhatikan sehingga pembangunan infrastruktur memberikan <em>output</em> dan <em>outcome</em> sesuai dengan yang direncanakan.</p>
<p><strong>Pemenang dalam sesi ini: Jokowi.</strong></p>
<p>Jokowi memiliki kelebihan dibanding Prabowo terutama dalam hal data dan pengalaman di bidang infrastruktur. Jokowo mampu mengemukakan tidak hanya capaian yang sudah diraih tapi juga rencana ke depan seperti penyelesaian Palapa Ring untuk mendukung kegiatan ekonomi digital di Indonesia.</p>
<h2>Kelistrikan tidak disinggung</h2>
<p><strong>Eniya Listiani Dewi, Deputi Teknologi Informasi, Energi dan Material, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi</strong> </p>
<p>Dalam sesi debat bidang energi, pertanyaan yang disampaikan oleh moderator tentang energi kurang luas topiknya. Energi bukan hanya bahan bakar, tapi ada kelistrikan yang tidak dibahas. Ini sungguh sangat disayangkan karena <a href="https://theconversation.com/reformasi-subsidi-listrik-di-indonesia-mendorong-peningkatan-efisiensi-93666">kebutuhan listrik</a>, juga masalah-masalah yang berhubungan dengannya, sangat tinggi di Indonesia.</p>
<p>Pada sesi pertama tentang visi dan misi, Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia harus swasembada energi, pangan, dan air, tapi tidak detail. Dia berjanji akan segera menurunkan harga listrik, tapi tidak menjelaskan lebih detail skema tersebut. Kata “listrik” hanya disebut sekali itu oleh Prabowo dan sekali juga oleh Joko Widodo ketika bicara tentang infrastruktur. Tak ada eksplorasi lebih lanjut.</p>
<p>Jokowi sejak awal menunjukkan pentingnya energi terbarukan, bahwa meningkatkan penggunaan bahan bakar biofuel dan <em><a href="https://industri.kontan.co.id/news/pertamina-siap-produksi-komersial-green-fuel-campuran-minyak-sawit">green diesel</a></em> dari kelapa sawit menjadi solusi menutupi kebutuhan energi, khususnya mengganti bahan bakar minyak.</p>
<p>Dia menyebut biodiesel 20 (B20, 20% nabati dan 80% minyak bumi) dan B30 dari sudah diperluas penggunaan wajibnya, semula hanya kendaraan yang mendapat subsidi, kini juga wajib bagi kendaraan non-subsidi. Jokowi punya target B100, yang berarti semua minyak kelapa sawit akan jadi bahan bakar, tanpa ada campuran minyak bumi.</p>
<p>Benar bahwa untuk menurunkan emisi karbon dioksida sekaligus peningkatan perekonomian memang jawabannya adalah penggunaan biofuel sebagai pengganti bahan bakar minyak yang bersumber dari fosil yang tidak terbarukan. Masalah yang tidak banyak disorot adalah kepala sawit sebagai bahan baku energi terbarukan masih memiliki masalah di tingkat sistem perkebunannya dan dampak kerusakan lingkungan. Bila masalah itu tidak diatasi, sulit mencapai target biodiesel yang lebih besar.</p>
<p>Prabowo juga menyatakan sawit sangat penting karena minyak kelapa sawit digunakan untuk pengembangan biodiesel dan biofuel. Dia menyebut Brasil sudah sampai B90, pernyatan ini keliru. Yang benar Brasil baru sampai B7 (biodiesel 7%) dan E100 (etanol murni) dengan konsep <em><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Flexible-fuel_vehicle">flexibel-fuel vehicle</a></em>.</p>
<p>Prabowo mengatakan sawit akan didorong semua menjadi biofuel dan biodiesel sehingga harga tidak jatuh. Bila semua minyak kelapa sawit dimanfaatkan jadi bahan bakar, Indonesia akan <em>net importir</em> bahan bakar berbasis nabati. Selain itu, dia akan menggenjot sawit, aren, singkong, dan etanol untuk mendorong kemandirian energi sehingga tidak bergantung pada impor. </p>
<p>Yang harus diperhatikan dari pernyataan Prabowo adalah jika semua minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar, maka harga harus kompetitif dan kebijakan non-fosil harus dikurangi dengan tegas. Bagaimanapun, upaya utk diversifikasi bahan bakar dengan menggunakan berbagai sumber biomassa harus didorong dengan upaya pemenuhan bahan bakunya. Saat ini konsep biomassa selalu terkendala pasokan bahan baku.</p>
<p><strong>Pemenang dalam sesi ini: Jokowi.</strong></p>
<p>Secara keseluruhan, konsep Jokowi tentang upaya kemandirian energi lebih jelas dibanding konsep Prabowo. Kini yang dibutuhkan adalah memperkuat kebijakan untuk mencapai target nasional pemanfaatan energi baru terbarukan: 23% pada 2025.</p>
<h2>Minim data pangan</h2>
<p><strong>Bisuk Abraham, peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Universitas Indonesia</strong></p>
<p>Peningkatan produksi domestik dan penurunan kuantitas impor kembali menjadi bahasan utama dua capres dalam visi misi mereka di sektor pangan. </p>
<p>Sayangnya, satu hal yang justru sangat penting yaitu peningkatan kualitas basis data pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Indonesia luput dari bahasan. </p>
<p>Revolusi Industri 4.0 di sektor-sektor ini juga sempat dibahas. Perubahan ini semestinya dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas data, di samping mendekatkan produsen dengan konsumen. </p>
<p>Jika pemerintah memiliki informasi yang akurat tentang potensi dan realisasi produksi pangan, maka pemerintah akan mampu menghasilkan kebijakan serta intervensi yang lebih efektif.</p>
<p><strong>Pemenang sesi ini: Jokowi</strong>. </p>
<p>Jokowi menguasai pentas semalam. Dia punya pemahaman yg lebih baik terkait pentingnya impor sebagai instrumen untuk menstabilkan harga pangan. Jokowi juga paham peran infrastruktur dalam menekan biaya logistik dan juga peran industri digital dalam membuat rantai pasok lebih efisien. Sementara itu, Prabowo terkesan terjebak dalam konsep yang belum jelas bentuk realisasinya.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/111975/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Chairil Abdini adalah Sekretaris Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan staf ahli anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Eniya Listiani Dewi merupakan anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI).</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Raynaldo Sembiring terafiliasi dengan Indonesian Center for Environmental Law</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Sonny Mumbunan terafiliasi dengan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) dan World Resources Institute Indonesia.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Bisuk Abraham dan Martin Daniel Siyaranamual tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Capaian yang disampaikan oleh Joko Widodo tidak mampu dikritisi oleh Prabowo Subianto yang cenderung bicara pada tataran prinsip saja.Chairil Abdini, Lecturer in Public Policy and Decision Analysis, Universitas IndonesiaBisuk Abraham, Researcher, Universitas IndonesiaEniya Listiani Dewi, Professor of Electrochemical Process, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)Martin Daniel Siyaranamual, Lecturer, Universitas PadjadjaranRaynaldo Sembiring, Researcher, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Sonny Mumbunan, Economist and research scientist at the Research Centre for Climate Change, Universitas IndonesiaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1095022019-01-25T05:05:15Z2019-01-25T05:05:15ZIsu terorisme dalam debat pilpres: penelitian buktikan pendekatan ekonomi tidak efektif untuk basmi terorisme<p><a href="https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46878117">Isu terorisme</a> menjadi salah satu topik utama dalam debat presiden minggu lalu. Kedua calon presiden–petahana Joko “Jokowi” Widodo dan Prabowo Subianto–sepakat bahwa masalah ekonomi merupakan <a href="https://nasional.kompas.com/read/2019/01/18/11255701/soal-terorisme-maruf-dinilai-tajam-dan-mengena-prabowo-tak-paham-akar">akar masalah terorisme</a>. </p>
<p>Sepanjang debat, Prabowo menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat <a href="https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46878117">program-program ekonomi</a> yang ditawarkannya untuk membasmi terorisme. Sementara itu, salah satu strategi pemerintah dalam <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170710132249-12-226777/jihad-baru-eks-teroris-dan-warna-warni-deradikalisasi">membasmi terorisme</a> adalah dengan memberikan bantuan ekonomi kepada mantan teroris sehingga mereka dapat memulai hidup baru. </p>
<p>Namun insentif ekonomi semacam ini tidak efektif dan justru akan memunculkan resistansi dari para ekstremis yang meyakini bahwa apa yang mereka lakukan adalah perintah Tuhan yang sakral dan bukan masalah material. Nilai-nilai inilah yang mendorong mereka untuk mengorbankan diri mereka dalam aksi terorisme. </p>
<p>Kami melakukan <a href="https://doi.org/10.1142/11134">penelitian</a> dari 2015 hingga 2017 di 59 lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dan diskusi kelompok pada sekitar 200 narapidana teroris, kami menemukan bahwa bantuan uang semata yang diberikan kepada narapidana teroris tidak selalu efektif karena alasan utama mereka melakukan aksi terorisme bukan didorong oleh masalah ekonomi. </p>
<h2>Kisah “Dudi”</h2>
<p>Pemerintah Indonesia memberikan insentif ekonomi dalam bentuk bantuan uang pada mantan narapidana terorisme yang dinilai berperilaku baik selama di penjara. Hal ini merupakan salah satu bentuk pendekatan lunak yang dilakukan pemerintah dalam program deradikalisasi yang dilakukan. Program <a href="https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/142-deradicalisation-and-indonesian-prisons-indonesian.pdf">deradikalisasi</a> adalah bentuk upaya untuk meyakinkan pelaku terorisme dan pendukung mereka agar meninggalkan kekerasan dan tidak lagi radikal.</p>
<p>Program ini dikelola oleh pemerintah melalui <a href="https://www.bnpt.go.id/">Badan Nasional Penanggulangan Terorisme</a>. Harapannya, narapidana terorisme setelah bebas bersedia meninggalkan kelompoknya dan dapat memulai hidup baru secara mandiri. Pemerintah mengklaim bahwa program ini telah dapat membantu mantan narapidana terorisme terintegrasi kembali ke masyarakat. Namun, efektivitas program ini dalam mencegah mantan narapidana terorisme kembali terlibat aksi terorisme masih dipertanyakan.</p>
<p>Kisah Dudi (bukan nama sebenarnya) bisa menjelaskan mengapa efektifitas insentif ekonomi masih diragukan. Dalam penelitian kami, kami melakukan observasi dan wawancara terhadap narapidana teroris yang mengikuti program deradikalisasi baik saat berada di lembaga pemasyarakatan maupun setelah bebas, salah satunya adalah Dudi.</p>
<p>Dudi adalah salah satu contoh seorang mantan narapidana terorisme yang diduga terlibat kembali dalam aksi terorisme setelah bebas. Dia adalah salah satu tersangka dalam <a href="https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44097913">aksi bom gereja di Surabaya, Jawa Timur</a>. </p>
<p>Sebelumnya <a href="https://nasional.kontan.co.id/news/terduga-teroris-surabaya-terkait-jaringan-poso">Dudi ditangkap karena mengikuti pelatihan militer selama enam bulan dengan kelompok teroris yang dipimpin Santoso di Poso, Sulawesi Tengah</a>. Selama di penjara, dia berperilaku baik sehingga dipilih untuk mengikuti program khusus deradikalisasi dan memperoleh bantuan program insentif ekonomi dari pemerintah.</p>
<p>Hampir tiga bulan setelah bebas, Dudi mengirim foto-foto usaha potong rambut miliknya yang baru dibuka. Kios barunya merupakan bantuan dari pemerintah. Tidak sampai satu minggu kemudian setelah dia mengirim foto-foto tersebut, nama Dudi muncul dalam pemberitaan serangan teroris di Surabaya. </p>
<p>Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mantan teroris tersebut menerima uang, keyakinan ideologi mereka tidak berubah. </p>
<h2>Uang tidak mampu membeli nilai</h2>
<p><a href="https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1749-6632.2009.04543.x">Penelitian</a> di Israel dan Palestina oleh peneliti ektremisme Jeremy Ginges & Scott Atran pada 2009 telah membuktikan strategi pemberian insentif ekonomi pada mantan teroris tidak efektif. </p>
<p>Menurut Ginges dan Atran merayu orang dengan pandangan ekstrem untuk melepaskan <a href="https://psycnet.apa.org/record/2009-00965-006">nilai-nilai sakral</a> mereka dengan memberikan bantuan ekonomi dapat menjadi bumerang. </p>
<p>Lewat nilai-nilai sakral ini, orang dengan pandangan ekstrem yakin mereka melaksanakan perintah Tuhan (jihad). Nilai-nilai inilah yang menjustifikasi tindakan teror yang dilakukan. Orang rela mengorbankan diri demi mempertahankan nilai-nilai sakral yang mereka pegang teguh. Nilai-nilai sakral tersebut dapat bersumber dari <a href="https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/685495">ajaran agama dan budaya</a> mereka.</p>
<p>Mereka memegang nilai sakral tersebut karena alasan ideologis. Nilai-nilai tersebut dapat mendorong terjadinya kekerasan ketika individu tergabung dalam sebuah kelompok dan menjadikan kelompok tersebut sebagai satu-satunya sumber identitas mereka. Identitas diri mereka melebur dalam kelompok dan tujuan kelompok menjadi satu satunya tujuan mereka. </p>
<p>Nilai-nilai sakral ini tidak bisa ditukar dengan materi.
Buktinya, banyak para pelaku teroris rela meninggalkan keluarga, harta benda, serta bersedia hidup dalam pengasingan dengan risiko tertangkap, terluka, cacat bahkan meninggal dunia demi mempertahankan nilai yang mereka percaya sakral tersebut.</p>
<p>Contohnya <a href="http://bali.tribunnews.com/2017/10/20/misteri-kematian-dr-azahari-terbongkar-ternyata-dalang-utama-bom-bali-i-ini-tewas-di-tangan-polisi">Azahari Husin, ahli bom dan dalang Bom Bali I </a> dan berbagai aksi terorisme di Indonesia. Dirinya adalah <a href="https://www.thestar.com.my/opinion/letters/2003/08/15/dr-azahari-the-most-dangerous-terrorist/">doktor lulusan Inggris yang bekerja sebagai dosen di Universiti Teknologi Malaysia</a>.</p>
<p><a href="http://jabar.tribunnews.com/2018/05/15/orang-terdekat-ungkap-siapa-dita-dan-puji-sebenarnya-pelaku-bom-yang-korbankan-anak-di-surabaya?page=2">Pelaku aksi terorisme di Surabaya</a> tahun lalu juga berasal dari keluarga kelas menengah yang secara ekonomi berkecukupan.</p>
<p>Jika nilai-nilai sakral ini adalah alasan aksi terorisme dilakukan, maka pendekatan ekonomi menjadi tidak efektif. Upaya pemberian bantuan uang tersebut bisa ditafsirkan sebagai upaya menukar keyakinan mereka yang sangat mungkin mendapatkan respons perlawanan dan beresiko kegagalan.</p>
<h2>Mengapa memberi uang bukan solusi</h2>
<p>Penelitian Ginges dan Atran yang disebutkan di atas menyebutkan setidaknya dua argumen kunci mengapa pemberian bantuan ekonomi kepada para mantan teroris tidak akan efektif:</p>
<ol>
<li><p>Para ekstremis tersebut justru melihat bantuan ekonomi yang ditawarkan sebagai bentuk suap untuk menukar nilai-nilai sakral yang mereka pegang. </p></li>
<li><p>Belum adanya sistem pengawasan yang efektif dan
ukuran keberhasilan pemberian insentif ekonomi kepada mantan narapidana teroris. Ukuran berdasarkan sikap kooperatif narapidana terorisme tidak memadai.
<a href="https://www.crisisgroup.org/id/asia/south-east-asia/indonesia/deradicalisation-and-indonesian-prisons">Fakta di lapangan</a> menunjukkan bahwa banyak sikap kooperatif narapidana terorisme hanya bersifat sementara. Terkadang, sikap kooperatif hanya dilakukan agar mereka dianggap berkelakuan baik di penjara supaya bisa segera bebas. </p></li>
</ol>
<h2>Perlu memahami akar masalah terorisme</h2>
<p>Belajar dari kasus Dudi, sudah saatnya pendekatan program deradikalisasi yang hanya berfokus pada pendekatan insentif ekonomi ditinjau kembali karena belum terbukti efektif. </p>
<p>Para pengambil kebijakan di Indonesia, perlu memahami akar masalah terorisme dengan baik dan menerapkan strategi penanggulangan yang tepat. Hal ini disebabkan terorisme hingga saat ini masih menjadi ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Satu teroris mati, maka mereka bisa tumbuh seribu, terlebih di era internet seperti saat ini.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/109502/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Mirra Noor Milla membantu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai Tim Ahli Konsultasi Bidang Psikologi untuk Program Deradikalisasi di Pusat Deradikalisasi dan tidak memiliki afiliasi lain selain afiliasi akademis di Universitas Indonesia.
</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Haykal Hafizul Arifin tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Penelitian terkini di 59 lembaga pemasyarakatan menunjukkan pendekatan ekonomi tidak efektif dalam meredam ideologi radikal narapidana teroris.Mirra Noor Milla, Associate professor at Faculty of Psychology, Universitas IndonesiaHaykal Hafizul Arifin, Research assistant at Political Psychology Lab Faculty of Psychology, Universitas IndonesiaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1102012019-01-21T13:40:46Z2019-01-21T13:40:46ZHasil debat pilpres I: Baik Jokowi ataupun Prabowo, masa depan HAM di Indonesia akan suram<p>Putaran pertama debat presiden minggu lalu fokus pada masalah hak asasi manusia (HAM), korupsi, hukum dan terorisme. Namun, kedua kandidat presiden–petahana Joko “Jokowi” Widodo dan Prabowo Subianto–hanya menyentuh isu HAM di permukaan saja melalui retorika mereka. </p>
<p>Selama debat, baik Jokowi dan Prabowo gagal untuk mendiskusikan kasus HAM baik yang baru saja terjadi maupun kasus-kasus di masa lalu. Tidak ada yang menyebutkan <a href="https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/indonesia">kasus kekerasan di Papua</a>, <a href="http://thelookofsilence.com/wp-content/uploads/Komnas-HAM-1965-TAPOL-translation.pdf">tragedi 1965</a>, dan <a href="https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session13/ID/Komnas_Perempuan_UPR_IDN_S13_2012_KomnasPerempuan_Annex6_E.pdf">kerusuhan tahun 1998 </a> ataupun yang menyebut keputusan pemerintah atas hukuman mati dan pelanggaran HAM kelompok minoritas, termasuk <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2013/07/11/komnas-ham-finds-human-rights-violations-ahmadi-refugee-case.html">kelompok Ahmadiyah</a>.</p>
<p>Keengganan kedua calon membicarakan HAM menunjukkan bahwa siapapun yang memenangkan pemilihan presiden (pilpres) masa depan penegakan HAM di Indonesia akan tetap suram. Jokowi bisa saja mengklaim dia bukan pelanggar HAM seperti lawannya. Tapi rekam jejak Jokowi menunjukkan bahwa komitmennya untuk menyelesaikan kasus-kasus hanyalah omong kosong belaka. </p>
<h2>Menelaah Prabowo</h2>
<p>Berharap Prabowo menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan menyelesaikan pelanggaran masa lalu adalah semacam fantasi. Mantan Komandan Pasukan Khusus (Kopassus) ini pernah terlibat dalam berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dia telah dituduh melakukan penculikan dan penyiksaan terhadap <a href="https://www.nytimes.com/2014/03/27/world/asia/indonesia-candidate-tied-to-human-rights-abuses-stirs-unease.html">23 aktivis pada akhir 1990-an</a>.</p>
<p>Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
<a href="https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/IDN/INT_CCPR_NGO_IDN_14684_E.pdf">menuntut</a> penyelidikan atas peran Prabowo dalam kasus penculikan tersebut. Dia juga diduga mengetahui pembunuhan ratusan rakyat sipil di <a href="https://www.insideindonesia.org/prabowo-and-human-rights">Santa Cruz</a>, di Timor Timur.</p>
<p>Keengganannya menangani kasus-kasus di atas <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2019/01/18/seven-key-moments-in-first-presidential-debate.html">terlihat jelas</a> saat debat berlangsung. Dia tidak mendiskusikan kasus-kasus HAM masa lalu maupun berkomitmen untuk memecahkannya. Ketika dia berkata bahwa dia akan menegakkan HAM ketika dia terpilih, rakyat mungkin akan sulit mempercayainya karena dia tidak bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. </p>
<p>Sementara itu, solusi akhir yang ditawarkan untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM dengan melalui kebijakan ekonomi juga tidak jelas. </p>
<h2>Menelaah Jokowi</h2>
<p>Jokowi tahu benar keunggulannya dibanding Prabowo. Dia dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak memiliki rekam jejak pelanggaran HAM. Namun, perlu kita ingat bahwa selama kepemimpinannya, Jokowi juga tidak berbuat banyak dalam penegakan HAM di Indonesia. </p>
<p>Pada pilpres 2014, Jokowi memenangkan hati para pemilih salah satunya karena janjinya untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM di masa lalu, termasuk tragedi 1965, kerusuhan Mei 1998, Trisakti & Semanggi I-II dan kekerasan di Papua. Namun memasuki lima tahun pemerintahannya, kasus-kasus tersebut belum juga terpecahkan. </p>
<p>Di bawah pemerintahan Jokowi, Kejaksaan Agung telah <a href="https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46822119">menolak</a> laporan investigasi dari Komnas HAM terkait kasus 1965, 1998, dan lainnya. </p>
<p>Banyak yang percaya Jokowi juga enggan menemukan pembunuh aktivis HAM Munir Said Thalib saat Pengadilan Tata Usaha Negara <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2017/02/16/government-doesnt-need-to-disclose-munir-assassination-findings-court.html">membatalkan</a> keputusan Komisi Informasi Publik yang mengharuskan negara untuk mengungkap laporan dari tim pencari fakta kasus Munir. </p>
<p>Dalam debat, Jokowi mengakui bahwa tidak mudah mengusut kasus HAM masa lalu karena berbagai alasan teknis, termasuk fakta bahwa kasusnya sudah terjadi lama sekali. </p>
<p>Saat ini, aktivis HAM telah mengkritik Jokowi dalam penggunaan kekerasan yang berlebihan dalam penegakan hukum terkait kasus pengedaran narkotik seperti penembakan di tempat bagi para pengedar maupun pemberian hukuman mati. Setidaknya ada <a href="https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/08/indonesia-at-least-60-killed-as-police-shootings-of-drug-suspects-skyrocket/">98 orang</a> yang dibunuh di tempat oleh polisi karena diduga mengedarkan narkotik pada tahun 2017. Angka tersebut meningkat drastis dibanding 18 pada 2016. </p>
<p>Jokowi juga menyebutkan bahwa dirinya tidak mau turut campur dalam proses penegakan hukum. Namun, sudah merupakan tanggung jawabnya untuk memimpin badan-badan penegak hukum di bawah kekuasaannya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. </p>
<p>Menurut <a href="https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx">hukum HAM internasional</a>, apa yang terjadi di bawah pemerintahan Jokowi juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Aturan dalam hukum HAM internasional menyatakan bahwa jika seseorang gagal mencegah pelanggaran hak asasi manusia atau menghukum pelaku pelanggaran HAM, maka orang tersebut dianggap telah melanggar HAM juga karena kelalaiannya.</p>
<h2>Hasilnya sama saja baik Prabowo maupun Jokowi</h2>
<p>Baik para aktivis dan akademisi di bidang HAM maupun para korban dan keluarga kasus HAM akan terus menghadapi tantangan di bawah kedua calon. Fakta-fakta dan teori yang ada telah menunjukkan bahwa keduanya adalah pelanggar HAM dengan caranya sendiri dan rakyat Indonesia tampaknya tidak punya banyak pilihan.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/110201/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span> Asmin Fransiska menerima dana beasiswa S2 dari Fulbright dan S3 dari The Catholic Academic Exchange Service (KAAD) - Germany.</span></em></p>Joko “Jokowi” Widodo bisa saja mengklaim dia bukan pelanggar HAM seperti lawannya, Prabowo Subianto. Tapi rekam jejak Jokowi menunjukkan bahwa komitmennya untuk menyelesaikan kasus-kasus hanyalah omong kosong belaka.Asmin Fransiska, Lecturer in Human Rights, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1099462019-01-16T06:43:03Z2019-01-16T06:43:03ZDebat calon presiden penuh muslihat-siasat dari ahli bahasa bagi pemirsa<p>Rencana <a href="https://nasional.kompas.com/read/2018/12/19/17590871/ini-jadwal-debat-pilpres-2019-dari-tanggal-hingga-tema">debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Indonesia</a> 2019 menyita perhatian masyarakat luas. </p>
<p>Calon pemilih tampaknya berharap forum itu bisa menjadi acuan untuk menetapkan pilihan.</p>
<p>Namun sejumlah <a href="https://pdfs.semanticscholar.org/fad2/f717d5007a9e834b895adee81a2b3f86eba9.pdf">penelitian</a> menunjukkan bahwa forum debat rentan rekayasa. Hal ini didorong oleh keinginan para kandidat untuk mempesona calon pemilih. Mereka bermuslihat dengan menggunakan kata-kata untuk menonjolkan hal-hal baik meskipun belum tentu benar.</p>
<p>Sebagai pengamat bahasa, saya akan membedah cara-cara yang biasa digunakan para kandidat presiden dalam menjebak pemilihnya dan bagaimana kita bisa menghindari jebakan tersebut dengan berpikir jernih.</p>
<h2>Debat penuh muslihat</h2>
<p>Skandal debat <a href="https://larouchepub.com/eiw/public/1983/eirv10n28-19830726/eirv10n28-19830726_054-debategate_a_threat_to_us_nation.pdf">(<em>debategate</em>)</a> di Amerika pada 28 Oktober 1980 antara calon presiden Ronald Reagan dan Jimmy Carter, menjadi bukti bahwa debat tidak selalu menggambarkan kualitas gagasan dan pribadi calon pemimpin. </p>
<p>Sejumlah <a href="https://www.jstor.org/stable/pdf/2748949.pdf?seq=1#page_scan_tab_contents">analis</a> sepakat bahwa kemenangan Reagan dalam pemilihan presiden Amerika Serikat waktu itu sebagai buah kesuksesannya memenangkan debat pada bulan Oktober. </p>
<p>Dalam debat itu, Reagan dinilai tampil lebih komunikatif. Ia dinilai mampu menjelaskan program dengan bahasa yang lebih membumi dan emosional. Meski lebih menguasai substansi persoalan, lawannya, Carter, dianggap kurang memiliki pesona panggung karena lebih banyak menggunakan istilah teknis yang kurang menggugah.</p>
<p>Namun penulis Laurence Barrett dalam buku <a href="https://books.google.co.id/books/about/Gambling_with_history.html?id=jhh5AAAAMAAJ&redir_esc=yhttps://books.google.co.id/books/about/Gambling_with_history.html?id=jhh5AAAAMAAJ&redir_esc=y"><em>Gambling With History: Reagan in the White House</em></a> mengungkap bahwa Reagan ternyata melakukan kecurangan dengan mengantongi catatan Carter sebelum debat dimulai. Bocoran itu membuat Reagan tahu siasat yang akan dipakai Carter sekaligus tahu cara menghadapinya. </p>
<p>Kasus itu membuktikan, pemimpin dengan kualitas bagus tidak selalu unggul dalam debat dan sebaliknya. Dalam debat presiden lebih berlaku hukum panggung di mana orang yang terampil tebar pesonalah yang berpeluang menang. Siapa pun yang dapat menyiasati hukum panggung, dia berpeluang lebih besar untuk menang.</p>
<h2>Bahasa adalah kunci</h2>
<p>Hukum panggung yang berlaku pada debat presiden membuat keterampilan berbahasa jadi modal yang penting untuk memenangkan debat. Padahal keterampilan memainkan kata-kata bisa sama sekali tidak relevan dengan kecakapan mengatasi persoalan bangsa.</p>
<p>Dalam buku <em><a href="http://www.acsu.buffalo.edu/%7Ejcampbel/documents/GreensteinOverviewPresSQ.pdf">The Qualities of Effective Presidents</a></em>, profesor politik Freed Greensteinndari Princeton University mengungkapkan ada enam kualitas yang harus dimiliki presiden. Enam kualitas tersebut adalah komunikasi publik, kapasitas organisasi, kemampuan politik, visi, gaya kognitif, dan kecerdasan emosional. </p>
<p>Berdasarkan daftar itu, bisa disimpulkan bahwa keahlian komunikasi dari calon presiden adalah salah satu kunci untuk memenangkan debat. Meski lebih penting, lima kualitas lainnya kurang terakomodasi di panggung. </p>
<h2>Siasat kandidat presiden dalam debat</h2>
<p>Logika panggung mendorong para kandidat untuk tampil sempurna. Untuk mencapai tujuan itu, kandidat memanfaatkan berbagai strategi.</p>
<p>Berdasarkan pengamatan pada debat calon presiden Indonesia 2014 lalu dan juga <a href="https://www.researchgate.net/publication/311588853_Trump's_and_Clinton's_Style_and_Rhetoric_During_the_2016_Presidential_Election/download">debat calon presiden Amerika tahun 2016</a>, ada beberapa siasat bahasa yang biasanya digunakan para kandidat untuk memenangkan debat presiden. </p>
<p><strong>1. Penggunaan metafora</strong></p>
<p>Metafora sering dipakai dalam debat karena mampu menyederhanakan konsep yang ruwet menjadi lebih konkret. Metafora juga bisa membuat pernyataan yang kering menjadi seolah-olah punya jiwa. </p>
<p>Dalam debat 2014 lalu, Presiden Joko Widodo memakai beberapa metafora. Misalnya, dia menggunakan frasa “revolusi mental” untuk menyebut perubahan cara berpikir. Ia juga menggunakan “tol laut” untuk menyebut sistem transportasi antarpelabuhan yang lebih lancar dan murah.</p>
<p>Lawannya, Prabowo Subianto, menggunakan metafora “bocor” untuk menggambarkan hilangnya potensi pendapatan negara. Adapun untuk menggambarkan keunggulan bangsa ia menggunakan frasa “macan Asia”. Kata “bocor” membangkitkan afeksi negatif, adapun “macan” sebaliknya.</p>
<p><strong>2. Penggunaan kata ganti orang</strong></p>
<p>Meski tampak sederhana, penggunaan kata ganti bisa berdampak besar. Penggunaan kata ganti orang yang tepat bisa menjelaskan tidak hanya hubungan pembicara dan pendengarnya tapi juga keberpihakan pembicara.<br>
Saat menyampaikan kabar baik, kandidat cenderung menggunakan kata ganti orang pertama: saya, kami, atau kita. Sebaliknya, <a href="http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:531167/fulltext01.pdf">saat menyampaikan kondisi buruk mereka cenderung menggunakan kata ganti orang ketiga: dia atau mereka.</a> </p>
<p>Secara kognitif, strategi ini bisa memanipulasi pikiran publik agar meyakini pembicara adalah pribadi baik dan lawan sebaliknya. </p>
<p><strong>3. Pengaturan rima</strong></p>
<p>Penelitian <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3620903/">yang dilakukan oleh ahli kejiwaan Amerika Serikat Blake Myers-Schulz</a> menunjukkan bahwa bunyi bahasa dapat mempengaruhi emosi lawan bicara.</p>
<p>Dalam penelitian tersebut, vokal “a” dan “o” ternyata cenderung berdampak lebih positif secara psikologis dibandingkan vokal “i”. Kecenderungan ini terjadi karena vokal “i” memiliki rentang frekuensi lebih panjang (240-2400 Hertz). Adapun vokal “a” memiliki rentang frekuensi yang pendek (850-1.680 Hertz).</p>
<p>Memang tidak mutlak, tetapi kecenderungan itu cenderung konsisten. Karena itu, bunyi akhir “a” sering dipakai untuk mendeskripsikan diri dan vokal “i” cocok untuk mendeskripsikan pihak lawan. </p>
<h2>Siasat atas muslihat</h2>
<p>Sosiolog asal Kanada <a href="https://www.thoughtco.com/erving-goffman-3026489">Erving Goffman</a> menyodorkan teori dramaturgi untuk memahami bagaimana panggung bekerja. Salah satu gagasan penting dalam teori dramaturgi yang dikemukakannya adalah kecenderungan manusia bermain di dua panggung sekaligus: panggung depan dan panggung belakang. </p>
<p>Panggung debat adalah panggung depan. Di sini kandidat akan menampilkan diri sebagai pribadi cerdas, jujur, humoris, dan sifat positif lain. Sifat-sifat itu sama sekali berbeda dengan sifat yang dimainkan di panggung belakang. Di panggung belakang, orang cenderung memunculkan sifat aslinya karena tidak khawatir disaksikan orang.</p>
<p>Kesadaran tentang dua panggung ini mestinya jadi bekal bagi masyarakat yang akan menyaksikan debat 17 Januari besok. Publik perlu menghubungkan pernyataan-pernyataan dalam panggung depan dengan realitas di panggung belakang. Bekal ini dapat menghindarkan publik dari kenaifan. Sebab, betapa pun tampak mencerdaskan, debat tetaplah pertunjukan. Di sana ada sandiwara.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/109946/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Surahmat menerima dana dari pemerintah melalui skema penelitian dosen muda yang disalurkan melalui Universitas Negeri Semarang.</span></em></p>Debat calon presiden itu rentan muslihat. Ini tips dari seorang ahli bahasa untuk menyiasatinya.Surahmat, Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Peneliti di Pusat Kajian Budaya Pesisir, Universitas Negeri SemarangLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1086732018-12-17T07:09:36Z2018-12-17T07:09:36ZJokowi versus Prabowo, siapa yang bakal menang?<p>Empat bulan sebelum pemilihan presiden (pilpres) 2019, hasil temuan sejumlah lembaga survei kredibel, seperti <a href="https://nasional.kompas.com/read/2018/09/26/14514271/survei-indikator-jokowi-maruf-577-persen-prabowo-sandiaga-323-persen">Indikator Politik</a>, <a href="https://nasional.kompas.com/read/2018/10/07/14403561/survei-smrc-jokowi-maruf-amin-604-persen-prabowo-sandiaga-uno-298-persen">Saiful Mujani Research and Consulting</a> (SMRC), <a href="https://news.detik.com/berita/4332829/lsi-elektabilitas-jokowi-vs-prabowo-relatif-stagnan">Indonesian Survey Institute (LSI)</a> dan <a href="https://nasional.kompas.com/read/2018/10/24/06552501/survei-kompas-jokowi-maruf-526-persen-prabowo-sandi-327-persen">Kompas</a> menunjukkan keunggulan mutlak pasangan Joko “Jokowi” Widodo-Ma'ruf Amin atas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.</p>
<p>Dalam survei tersebut, Jokowi diprediksi akan mendulang lebih dari 50% suara pemilih, sedangkan Prabowo hanya mendapatkan 30%. </p>
<p>Pertanyaannya adalah apakah posisi elektabilitas tersebut akan tetap sama pada 2019? Apakah ada risiko politik yang bisa mengubah posisi elektabilitas kedua calon presiden (capres) tersebut?</p>
<h2>Mengukur peluang kemenangan Jokowi</h2>
<p>Kemungkinan menang Jokowi lebih tinggi ketimbang Prabowo apabila kita hanya melihat dari dukungan partai-partai politik. Jokowi didukung <a href="https://www.merdeka.com/politik/9-partai-pendukung-siapkan-21000-caleg-dukung-jokowi-di-pilpres-2019.html">koalisi sembilan partai</a>, sedangkan Prabowo <a href="https://news.detik.com/berita/4160016/dipimpin-ahy-demokrat-lengkapi-parpol-pengusung-prabowo-di-kpu">hanya lima</a></p>
<p>Namun Jokowi belum tentu pasti menang.</p>
<p>Jokowi memang mendapatkan banyak pujian dari calon pemilih dengan <a href="https://tirto.id/usaha-memukau-rakyat-dengan-proyek-infrastruktur-cwx7">pembangunan infrastruktur seperti jalan, airport, dan pelabuhan</a>, namun lawan-lawannya masih dapat menjatuhkannya dengan isu-isu lain.</p>
<p>Salah satunya adalah isu agama. Isu ini terbukti berhasil menggagalkan usaha mantan gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama <a href="http://www.eastasiaforum.org/2018/01/05/marketing-morality-in-indonesias-democracy/">untuk terpilih dalam pilkada tahun 2017</a>.</p>
<p>Belajar dari kekalahan Ahok, Jokowi mengubah strateginya. Jokowi yang pada pilpres 2014 memakai isu-isu pluralisme dan hak asasi manusia dalam kampanyenya pada akhirnya <a href="https://theconversation.com/political-compromise-behind-indonesias-vice-presidential-nominees-experts-respond-101382">memilih</a> Ma’ruf Amin, pemimpin Majelis Ulama Indonesia yang konservatif dan juga merupakan Ra'is Aam (dewan penasihat) Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), sebagai calon wakil presidennya. </p>
<p>Ia juga berhasil membujuk anggota-anggota oposisi untuk pindah haluan, termasuk politisi Islam <a href="https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44238856">Ali Mochtar Ngabalin</a>. </p>
<p>Ketika lawan-lawannya berusaha mempolitisasi isu-isu agama, seperti yang berkaitan dengan <a href="https://tirto.id/aksi-bela-tauhid-seruan-ganti-presiden-amp-ancaman-buat-jokowi-c8Jn">pembakaran bendera bertuliskan kalimat Tauhid</a>, usaha mereka kurang berhasil berkat keterlibatan Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia. </p>
<p>NU <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180814171857-32-322232/pbnu-siap-menangkan-jokowi-maruf-amin-di-pilpres-2019">mendukung</a> pencalonan Jokowi karena mereka memiliki kepentingan yang sama untuk mencegah penyebaran kelompok-kelompok Muslim yang intoleran. </p>
<p>Selama Jokowi mampu menghindari kontroversi-kontroversi agama, dia akan terhindar dari nasib yang menimpa Ahok, dan sejauh ini Jokowi berhasil melakukannya.</p>
<p>Namun, isu ekonomi tetap menjadi ancaman. Jokowi dapat menang selama ekonomi dalam kondisi baik. Masalahnya, banyak faktor eksternal, yang berada di luar kendali Jokowi, yang dapat mengganggu perekonomian Indonesia, seperti <a href="https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4132310/perang-dagang-amerika-china-bikin-dolar-as-kemahalan">perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina</a>, <a href="https://www.cnbc.com/2018/09/03/indonesia-rupiah-falls-to-weakest-level-in-more-than-20-years.html">krisis ekonomi di Turki</a>, masalah di <a href="https://www.cnbcindonesia.com/market/20181119111358-17-42758/brexit-perang-dagang-dan-profit-taking-jungkirkan-rupiah">Uni Eropa yang disebabkan Brexit</a> dan <a href="https://www.fin24.com/Markets/asian-markets-mixed-euro-weak-on-brewing-italy-risk-20181003">krisis anggaran belanja negara Italia</a>. </p>
<p>Awal bulan September, nilai <a href="https://bisnis.tempo.co/read/1123771/rupiah-melemah-kurs-jual-tembus-rp-15-ribu-per-dolar-as">rupiah terhadap dolar sempat jatuh</a> menembus batas psikologis Rp15,000 per dolar. Meski pada November nilai rupiah telah menguat <a href="https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4292972/dana-asing-masuk-ke-sbn-dan-saham-rupiah-menguat">karena masuknya investasi asing</a>, nilai tukar rupiah masih berpotensi melemah karena ketidakpastian perekonomian dan perpolitikan global, dan hal itu dapat mengganggu prospek elektabilitas Jokowi. </p>
<p>Melemahnya nilai tukar rupiah ini memang tidak menimbulkan dampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok secara signifikan, tetapi daya beli masyarakat ikut menurun. Hal ini bisa memengaruhi peluang Jokowi untuk menang mengingat mayoritas pemilih sangat mencermati isu-isu ketersediaan/ kecukupan pangan.</p>
<h2>Mengukur peluang kemenangan Prabowo</h2>
<p>Prabowo sebetulnya bisa menang dengan cara sederhana: dirinya perlu lebih menyoroti kelemahan ekonomi Indonesia di bawah Jokowi. </p>
<p>Namun Prabowo tampaknya terkendala oleh blunder-blunder politik yang dibuatnya.</p>
<p>Kritik Prabowo terhadap kebijakan ekonomi Jokowi disampaikan secara agresif oleh pasangannya, seorang pebisnis yang terjun ke dunia politik, Sandiaga Uno. </p>
<p>Salah satu yang dilakukan Sandiaga adalah mempertanyakan mengapa ukuran tempe di pasar-pasar telah menipis seukuran kartu ATM. Serangannya terhadap kebijakan ekonomi Jokowi juga mencakup pernyataan bahwa uang Rp100.000 yang dia bawa ke pasar hanya dapat membeli cabe dan bawang merah.</p>
<p>Strategi Sandiaga adalah menciptakan kontroversi untuk menarik perhatian media dan media sosial demi kepentingan kampanyenya.</p>
<p>Pertama, strategi Sandiaga berhasil membuatnya disukai kaum milenial dan juga menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang pengusaha melainkan politisi juga. </p>
<p>Kedua, dan yang paling penting, Sandiaga menggiring perhatian publik dan pemerintahan Jokowi kepada masalah-masalah ekonomi yang disebabkan oleh melemahnya rupiah. </p>
<p>Tujuannya untuk mengikis elektabilitas Jokowi. </p>
<p>Namun, sejalan dengan pencapaian Sandiaga tersebut, Prabowo dan tim suksesnya malah membuat sejumlah blunder politik yang membahayakan prospek kemenangan mereka. </p>
<p>Salah satu blunder tersebut adalah menyebut Sandiaga sebagai santri lulusan pondok pesantren, yang merupakan pembenaran bagi keputusan Prabowo dalam memilih Sandiaga. </p>
<p>Dengan mengusung isu-isu keagamaan, kubu Prabowo pernah menyatakan bahwa mereka <a href="https://news.detik.com/berita/4158883/pks-tetap-perjuangkan-ulama-jadi-cawapres-prabowo">hanya memilih ulama</a> sebagai kandidat wakil presidennya.</p>
<p><a href="http://www.thejakartapost.com/news/2018/08/10/will-millennial-maruf-and-santri-sandiaga-change-prabowo-vs-jokowi-game.html">Faktanya,</a> Sandiaga, yang walaupun seorang Muslim, tetapi mengenyam pendidikan di sekolah swasta Kristen dan kemudian melanjutkannya di Wichita State University dan George Washington University, Amerika Serikat.</p>
<p>Lebih jauh lagi, seolah tak cukup menyebut Sandiaga seorang santri, politisi pendukung Prabowo dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, mendeklarasikan Sandiaga sebagai ulama.</p>
<p>Hal tersebut justru tidak membawa dampak positif melainkan membuat pencalonan Sandiaga menjadi bahan olok-olok dan menunjukkan bahwa <a href="https://nasional.tempo.co/read/1115265/sebut-prabowo-jenderal-kardus-andi-arief-itu-jenderal-yang/full&view=ok">uang memang bisa membeli segalanya</a>–termasuk nilai diri seseorang dan gelar keagamaan. </p>
<p>Blunder besar lainnya adalah kebohongan yang disebarkan oleh salah seorang anggota penting (juru kampanye nasional) tim pemenangan Prabowo, Ratna Sarumpaet. Ratna menyatakan di hadapan media bahwa ia mengalami penyerangan yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal saat berada di Bandung, Jawa Barat. Kabar serangan ini disambut kegemparan dimana kubu oposisi dengan <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181002133446-32-334964/prabowo-akan-jenguk-ratna-sarumpaet-disebut-korban-gaya-pki">segera bersatu membelanya dan menuding</a> kubu Jokowi berada di balik peristiwa tersebut.</p>
<p>Tak lama, cerita Ratna itu terbukti dan diakui hanyalah kebohongan. Luka-luka di wajahnya merupakan akibat dari operasi plastik yang belum lama ia lakukan. Prabowo akhirnya meminta maaf atas ulah Ratna tersebut. Sayangnya, kasus Ratna sudah terlanjur <a href="https://www.liputan6.com/pilpres/read/3674575/lsi-denny-ja-kasus-hoaks-ratna-sarumpaet-akan-lama-membekas">mencederai kredibilitas kubu oposisi</a>].</p>
<p>Tak berhenti sampai di situ, ada tiga blunder lainnya yang dilakukan Kubu Prabowo. Pertama, ketika Prabowo <a href="http://www.thejakartapost.com/news/2018/11/05/boyolali-residents-protest-at-prabowo-joke.html">menjadikan masyarakat Boyolali, Jawa Tengah, sebagai bahan lelucon</a>; kedua, saat Sandiaga dianggap <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181113073304-32-346040/sandiaga-minta-maaf-langkahi-makam-pendiri-nu-kiai-bisri">tidak menghormati makam salah seorang tokoh besar Islam NU</a> dengan melangkahi makam tersebut; dan terakhir, ketika Prabowo mengeluarkan <a href="https://news.detik.com/jawatimur/4314448/ratusan-ojek-online-di-malang-tuntut-prabowo-minta-maaf">pernyataan meremehkan para pengemudi motor dan taksi online</a>. </p>
<p>Blunder-blunder tersebut mengalihkan kubu Prabowo dari misi utamanya karena membuatnya mereka menjadi terlalu sibuk meminta maaf. </p>
<p>Jika Prabowo terus mengulangi kesalahan-kesalahan politiknya, sulit baginya untuk menang meskipun dirinya memiliki kesempatan untuk menang, misalnya dengan memburuknya kondisi ekonomi Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi.</p>
<h2>Pemenangnya adalah…</h2>
<p>Saat ini, kemungkinan Jokowi untuk menang masih sangat tinggi, selama perekonomian dunia tidak memburuk dan selama dia mampu menghindar dari jebakan kontroversi-kontroversi pribadi maupun agama. </p>
<p>Yang terpenting adalah, ia harus berusaha agar masyarakat yang potensial mendukungnya tetap benar-benar memilihnya di pilpres 2019. Jokowi juga harus bisa meyakinkan dan merangkul para pendukung setianya yang kecewa atas pemilihan Ma’ruf Amin sebagai kandidat wakil presiden. Dengan demikian, Jokowi dan Ma’ruf Amin bisa memenangkan perolehan suara. </p>
<p>Sementara itu, kesempatan menang Prabowo memang sempit, namun bukan tidak mungkin. Yang Prabowo perlukan adalah lebih merangkul kelompok minoritas <a href="https://www.viva.co.id/berita/politik/1101494-para-pengusaha-tionghoa-dukung-prabowo-presiden">etnis</a> dan <a href="https://www.newmandala.org/notes-on-212-in-2018-more-politics-less-unity/">agama</a>, juga mengurangi pernyataan-pernyataan yang menyinggung Suku, Ras dan Agama (SARA) yang kerap dilontarkan kelompok pendukungnya, yang membuat kaum moderat dan minoritas tak mau memilih Prabowo-Sandi. </p>
<p>Lebih penting lagi, ia harus melaksanakan kampanye politik yang lebih disiplin dan terpadu untuk menghindari blunder-blunder politik.</p>
<hr>
<p><em>Asrudin Azwar, pendiri (<a href="https://theasrudiancenter.wordpress.com/">The Asrudian Centre</a>), juga menulis artikel ini</em>.</p>
<p><em>Yohanes Sulaiman dan Asrudin menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/108673/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Yohanes Sulaiman tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Jokowi memang mendapatkan banyak pujian dari calon pemilih dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan, airport, dan pelabuhan, namun lawan-lawannya masih dapat menjatuhkannya dengan isu-isu lain.Yohanes Sulaiman, Associate lecturer, Universitas Jendral Achmad YaniLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1082962018-12-06T10:45:54Z2018-12-06T10:45:54ZMengapa Presiden Jokowi tak kunjung berhasil merebut hati orang Papua?<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/249121/original/file-20181205-186079-k5nlcq.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=0%2C0%2C4792%2C2443&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Aktivis Papua memakai baju adat melakukan aksi protes untuk memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri (_self-determination_). </span> <span class="attribution"><span class="source">Adi Weda/EPA </span></span></figcaption></figure><p>Hampir setiap Desember, Papua menjadi berita utama di media nasional dan internasional. Tahun ini, setelah <a href="https://asiapacificreport.nz/2018/12/01/surabaya-counterprotest-300-arrested-in-west-papua-flag-demonstrations/">penangkapan ratusan</a> orang Papua yang memperingati “hari kemerdekaan” mereka pada 1 Desember, Indonesia dikejutkan oleh <a href="http://www.thejakartapost.com/news/2018/12/04/opm-gunmen-accused-of-massacring-31-construction-workers.html">pembunuhan puluhan pekerja konstruksi</a> yang diduga dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata–<a href="https://www.theguardian.com/world/2018/dec/05/west-papua-fears-of-spiralling-violence-after-attack-leaves-up-to-31-dead">meski rinciannya masih belum jelas</a>. Kini ada ada kekhawatiran bahwa spiral <a href="https://www.theguardian.com/world/2018/dec/05/west-papua-fears-of-spiralling-violence-after-attack-leaves-up-to-31-dead">kekerasan bisa semakin parah</a>.</p>
<p>Ironisnya, peristiwa ini terjadi ketika pemerintah Indonesia melakukan upaya besar-besaran untuk membangun Papua dan Papua Barat. Bahkan, tidak ada daerah lain di luar Jawa yang mendapat perhatian begitu besar seperti Papua. Presiden Jokowi dalam beberapa tahun terakhir berkunjung ke Papua dua hingga tiga kali dalam setahun.</p>
<p>Perhatian Jokowi terhadap Papua mendapatkan pujian, tapi pada saat yang sama ia juga <a href="https://en.tempo.co/read/news/2018/10/20/055922704/KontraS-Human-Right-Issues-Not-Priority-for-Jokowi-JK">dituding</a> tidak memprioritaskan penyelesaian masalah pelanggaran HAM dan kekerasan negara di Papua. Dan sementara presiden mendapat <a href="http://www.thejakartapost.com/news/2018/07/10/95-of-papuans-support-jokowis-reelection-enembe-tinal.html">dukungan publik luas di Papua</a>, aspirasi sebagian masyarakat Papua <a href="https://www.nonviolent-conflict.org/struggle-self-determination-west-papua-1969-present/">untuk menentukan nasibnya sendiri (<em>self-determination</em>)</a> semakin mendapatkan dukungan di dalam maupun luar negeri. </p>
<h2>Upaya Jokowi</h2>
<p>Pemerintah Indonesia memberikan status otonomi khusus kepada Papua pada 2001 dan sejak saat itu pendekatan kesejahteraan menjadi prioritas. Pendekatan Jokowi fokus pada pengembangan infrastruktur dan perbaikan konektivitas karena keinginannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Proyek jalan Trans-Papua seluas 4.330 km, misalnya, bertujuan untuk membuka akses bagi banyak komunitas Papua yang telah lama terisolasi.</p>
<p>Jokowi juga menerapkan program “BBM Satu Harga”, yakni harga standar nasional untuk pembelian BBM di Papua. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan <a href="https://westpapuaupdate.com/locations-west-papua-will-enjoy-one-fuel-price-2018/">harga BBM di Papua</a>, yang dapat mencapai Rp50.000-100.000 per liter, hampir sepuluh kali lipat harga rata-rata secara nasional. Kebijakan harga ini terbukti populer, meski dalam praktiknya masyarakat di daerah pegunungan Papua hanya menikmati harga standar nasional sekali atau dua kali sebulan karena kendala pasokan.</p>
<figure class="align-center zoomable">
<a href="https://images.theconversation.com/files/248773/original/file-20181204-34128-1c7yye9.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip"><img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/248773/original/file-20181204-34128-1c7yye9.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/248773/original/file-20181204-34128-1c7yye9.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=243&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/248773/original/file-20181204-34128-1c7yye9.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=243&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/248773/original/file-20181204-34128-1c7yye9.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=243&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/248773/original/file-20181204-34128-1c7yye9.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=305&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/248773/original/file-20181204-34128-1c7yye9.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=305&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/248773/original/file-20181204-34128-1c7yye9.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=305&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px"></a>
<figcaption>
<span class="caption">Peta Indonesia: provinsi Papua dan Papua Barat berada di paling kanan dari peta.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://www.shutterstock.com/download/success?u=http%3A%2F%2Fdownload.shutterstock.com%2Fgatekeeper%2FW3siZSI6MTU0Mzk2NTM0NiwiYyI6Il9waG90b19zZXNzaW9uX2lkIiwiZGMiOiJpZGxfNTczNTE0NTE5IiwiayI6InBob3RvLzU3MzUxNDUxOS9odWdlLmpwZyIsIm0iOjEsImQiOiJzaHV0dGVyc3RvY2stbWVkaWEifSwiUm9kLzdDUWFLQ0RjbzUzbnFZQlRUbHVGRWRjIl0%2Fshutterstock_573514519.jpg&pi=33421636&m=573514519&src=PidifCJvqvOWP-xn5WkaXw-1-14">Shutterstock</a></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Selama pemerintahan Jokowi, transfer dana dari pemerintah pusat juga terus meningkat untuk kedua provinsi Papua. Pada 2016 saja, pemerintah pusat mengalokasikan dana pembangunan sebesar <a href="https://news.mongabay.com/2017/10/indonesias-big-development-push-in-papua-qa-with-program-overseer-judith-j-dipodiputro/">Rp85,7 triliun rupiah</a> untuk Papua dan Papua Barat. Selain dana Otonomi Khusus (Otsus) ini, dua provinsi ini juga memperoleh <a href="https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3238786/selain-dana-otsus-pemerintah-suntik--rp-28-t-untuk-infrastruktur-papua">dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur</a>.</p>
<p>Namun, meski Papua menerima <a href="https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/11/14/ozeo2s-jk-anggaran-pembangunan-untuk-papua-paling-tinggi">porsi yang lebih besar</a> dibandingkan wilayah lain, penyediaan layanan publik di Papua masih merupakan salah satu yang terburuk di Indonesia. Bencana kesehatan masyarakat kerap kali terjadi, seperti wabah campak dan malnutrisi yang menewaskan ratusan anak-anak di Kabupaten Asmat beberapa <a href="https://indohun.org/news/deadly-measles-outbreak-and-malnutrition-striking-children-in-asmat-regency-province-of-papua-the-role-of-the-indonesian-government/">waktu lalu</a>. Bahkan, Papua selama puluhan tahun terakhir selalu berada di peringkat terbawah <a href="https://tabloidjubi.com/eng/papua-human-development-index-remain-lowest/">indeks pembangunan manusia nasional</a>.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/248183/original/file-20181130-194956-17gmm89.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/248183/original/file-20181130-194956-17gmm89.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=450&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/248183/original/file-20181130-194956-17gmm89.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=450&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/248183/original/file-20181130-194956-17gmm89.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=450&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/248183/original/file-20181130-194956-17gmm89.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=566&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/248183/original/file-20181130-194956-17gmm89.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=566&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/248183/original/file-20181130-194956-17gmm89.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=566&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Antrean untuk bahan bakar harga tunggal di Distrik Ilaga, Papua.</span>
<span class="attribution"><span class="source">Author provided</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Di samping pembangunan infrastruktur, Jokowi juga fokus pada pengembangan keamanan dengan mengerahkan ribuan <a href="https://www.antaranews.com/berita/538180/5000-personil-tni-ad-akan-isi-kodam-papua-barat">tentara tambahan ke daerah ini</a>. Meski pasukan ini ditujukan untuk <a href="https://tniad.mil.id/2016/11/kodam-xviiikasuari-papua-barat-akan-diresmikan-bulan-ini/">memperkuat pertahanan nasional</a>, ada kekhawatiran hal ini akan menghambat upaya penegakan HAM di Papua. Laporan terbaru oleh <a href="https://www.amnesty.org.au/wp-content/uploads/2018/07/Dont-Bother-Just-let-Him-Die.pdf">Amnesty International</a> misalnya, menunjukkan bahwa pembunuhan tanpa proses hukum yang melibatkan personil keamanan masih terjadi di Papua.</p>
<p>Jokowi juga dikritik karena gagal menangani berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua. Sejauh ini, selama pemerintahan Jokowi <a href="http://www.asia-pacific-solidarity.net/southeastasia/indonesia/indoleft/2018/kompas_notonehumanrighcasecasehasb_181018.htm">tidak ada</a> satu pun kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan Papua yang telah diselesaikan. Ini <a href="https://theconversation.com/papuans-and-jokowi-are-hostage-to-indonesian-politics-42251">menumbuhkan rasa tidak percaya</a> orang Papua terhadap pemerintahan pusat. Menurut seorang pemimpin Papua yang saya wawancarai:</p>
<blockquote>
<p>Jakarta sibuk usir asap tetapi tidak padamkan bara api.</p>
</blockquote>
<h2>Penentuan nasib sendiri</h2>
<p>Dengan latar belakang ini, kampanye untuk penentuan nasib sendiri bagi Papua kian membesar. Meski ada beberapa perlawanan bersenjata, sebagian besar orang Papua berkampanye dengan damai melalui aksi demokratis seperti aksi massa dan kampanye di media sosial. Gerakan tersebut dilakukan terutama oleh Komite Nasional Papua Barat (<a href="https://theconversation.com/violence-in-west-papua-the-vulnerable-become-indonesias-latest-target-7783">KNPB</a>), Aliansi Mahasiswa Papua (<a href="http://www.humanrightspapua.org/news/28-2018/333-brawl-between-papuan-students-and-nationalist-mass-organisation-in-malang-police-fails-to-protect-papuan-students-freedom-of-assembly">AMP</a>), dan Gerakan Rakyat Demokratik Papua (<a href="https://www.youtube.com/watch?v=SBMsZHaGWMg">Garda Papua</a>). Organisasi-organisasi ini sebagian besar didukung oleh pemuda dan mahasiswa Papua.</p>
<p>Selain di Papua, mereka juga aktif di berbagai kota lain, seperti Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Medan, Makassar, dan Manado. Belakangan, gerakan ini juga mendapat dukungan dari kelompok-kelompok non-Papua, seperti Front Rakyat Indonesia untuk Papua Barat yang berbasis di Jakarta (<a href="https://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/319294/indonesian-group-backs-west-papuan-self-determination">FRI WP</a>).</p>
<p>Kampanye ini bukan hanya di dalam negeri saja. Pada Desember 2014, dua bulan setelah Jokowi mulai menjabat, <a href="https://www.ulmwp.org/">United Liberation Movement for West Papua</a> berdiri. Organisasi ini bergerak membangun dukungan terutama dari negara-negara Pasifik menyangkut bagi hak penentuan nasib sendiri oleh Papua. Vanuatu, Kepulauan Solomon dan Tuvalu telah mengangkat isu Papua di <a href="https://vanuatuindependent.com/2018/09/05/vanuatu-continues-push-un-resolution-west-papua/">forum PBB</a> berkali-kali.</p>
<p>Semua ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Papua hingga saat ini tidak sesukses yang diharapkan.</p>
<h2>Saatnya berefleksi</h2>
<p>Upaya meraih kepercayaan (<em>trust</em>) dari masyarakat Papua oleh pemerintah hingga saat ini belum cukup berhasil karena perspektif yang sempit dalam melihat persoalan Papua. Sejak Reformasi 1998, semua presiden Indonesia kecuali <a href="http://www.thejakartapost.com/news/2018/05/19/gus-dur-laid-foundation-peace-settlements-aceh-papua-scholar.%20html">Abdurrahman Wahid</a> cenderung menempatkan <a href="https://theconversation.com/understanding-the-root-problem-in-papua-and-its-solution-87951">persoalan Papua</a> dalam kacamata pembangunan ekonomi semata. Isu-isu penting lainnya, sebagaimana tercantum dalam <a href="http://peraturan.go.id/uu/nomor-21-tahun-2001.html">“Undang-Undang Otsus”</a>, seperti identitas Papua, partai politik lokal, penegakan hukum dan HAM, serta perlindungan masyarakat adat, cenderung diabaikan.</p>
<p>Akibatnya, alih-alih memfasilitasi munculnya pemerintahan Papua yang kuat dan otonom, Otsus telah membuat Papua menjadi semakin <a href="https://ideas.repec.org/a/sph/rjedep/v7y2018i1p55-72.html">tergantung</a> pada Jakarta. Dan karena masalah HAM tetap <a href="https://www.hrw.org/news/2017/08/03/indonesias-unresolved-police-killings-papua">belum terselesaikan</a>, sebagian masyarakat Papua semakin lantang meneriakkan tuntutan untuk memisahkan diri dari Indonesia.</p>
<p>Kini saatnya bagi pemerintah pusat dan masyarakat Papua untuk duduk bicara dan mempertimbangkan opsi-opsi terbaik untuk hubungan yang lebih konstruktif ke depan. Satu hal yang perlu diperhatikan, pengalaman 17 tahun pelaksanaan Otsus menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan ekonomi saja tidak cukup untuk memenangkan hati dan pikiran orang Papua.</p>
<hr>
<p><em>Diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Prodita Sabarini</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/108296/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Arie Ruhyanto tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Presiden Joko Widodo fokus pada pembangunan ekonomi, tapi mengabaikan pelanggaran HAM, politik lokal, dan masyarakat asli.Arie Ruhyanto, Doctoral Researcher, University of BirminghamLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1053632018-10-23T04:23:54Z2018-10-23T04:23:54ZRencana Australia pindahkan kedutaan ke Yerusalem bisa pengaruhi hubungan dengan Indonesia<p>Rencana Australia memindahkan kedutaan besar di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem membuat Indonesia <a href="https://www.abc.net.au/radio/programs/am/indonesia-australia-relations-rocked-by-pms-jerusalem-statement/10394828">geram</a>. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi telah <a href="http://www.thejakartapost.com/news/2018/10/16/indonesia-questions-merit-of-australias-possible-embassy-move-to-jerusalem.html">memperingatkan</a> Australia bahwa langkah tersebut berpotensi mengganggu hubungan bilateral kedua negara.</p>
<p>Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki <a href="https://jakartaglobe.id/news/indonesia-launches-solidarity-week-for-palestine-to-support-independence-struggle/">solidaritas</a> kuat terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Artinya, rencana Australia memindah kedutaan besar ke Yerusalem merupakan tamparan bagi Indonesia karena rencana itu menunjukkan dukungan politik negara kanguru tersebut terhadap Israel.</p>
<p>Di tengah-tengah ketegangan antara Canberra dan Jakarta, Perdana Menteri Australia Scott Morrison meyakinkan bahwa isu terkait Yerusalem tersebut <a href="https://www.sbs.com.au/news/pm-insists-indonesia-trade-deal-on-track-despite-jerusalem-embassy-tensions">tidak akan</a> mempengaruhi proses penyelesaian perjanjian kerja sama ekonomi antara kedua negara yang dikenal dengan sebutan <em>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</em> (IA-CEPA). </p>
<p>Dalam suasana menjelang pemilihan umum legislatif dan presiden yang diselenggarakan Indonesia tahun depan, wacana penundaan IA-CEPA bisa saja muncul kembali. Isu agama merupakan komoditas ampuh yang sering digunakan politikus untuk memenangkan suara. </p>
<p>Jika penundaan IA-CEPA benar terjadi, dampaknya tidak hanya kerugian ekonomi di kedua negara. Perubahan dinamika hubungan Indonesia dan Australia tentunya menjadi bagian potensi risiko lainnya, meskipun tidak diinginkan.</p>
<h2>Penundaan masih mungkin</h2>
<p>Dalam kunjungan Morrison ke Jakarta tempo lalu, Australia dan Indonesia telah <a href="http://en.tempo.co/read/news/2018/09/02/309921290/Indonesia-Australia-Reach-Agreement-on-IA-CEPA">menandatangani</a> kesepakatan mendasar untuk menyelesaikan negosiasi IA-CEPA. Meskipun demikian, perjanjian ini belum sepenuhnya selesai dan masih menunggu proses penyelesaian naskah utuh.</p>
<p>Memperhatikan situasi politik di Indonesia dan rencana Australia terkait Yerusalem yang berpotensi berseberangan dengan sikap masyarakat Muslim, segala kemungkinan bisa saja terjadi.</p>
<p>Indonesia akan menyelenggarakan <a href="https://australiaindonesiacentre.org/guide-to-the-2019-indonesian-elections-path-to-the-presidency/">pemilihan umum</a> legislatif dan presiden tahun depan. </p>
<p>Pada masa ini, politikus sering menggunakan isu agama sebagai komoditas politik guna menarik simpati pemilih. </p>
<p>Sebelum terpilih, Presiden Joko “Jokowi” Widodo sempat menjadi target dari kampanye hitam isu agama. Dengan mengangkat isu pluralisme, Jokowi justru menjadi sasaran dan kubu Prabowo Subianto lawannya menyebutnya <a href="https://theconversation.com/conservative-turn-will-continue-in-indonesian-presidential-election-next-year-101032">‘tidak Islami’</a>. Jokowi berhasil menampik citra tersebut dan <a href="https://www.bbc.com/news/world-asia-28205787">memenangkan</a> pemilu, meskipun dengan hasil yang tipis.</p>
<p>Pemilu 2014 membuktikan bahwa isu agama berperan penting dalam menentukan preferensi pemilih. Dari pengalaman tersebut, Jokowi menyadari perlunya langkah taktis untuk <a href="https://nasional.kompas.com/read/2018/08/13/20113061/mengapa-jokowi-pilih-maruf-dan-prabowo-pilih-sandiaga?page=all">menarik</a> pemilih Muslim. </p>
<p>Karena itu, pada pemilu tahun depan, Jokowi memilih ulama kenamaan, <a href="https://theconversation.com/political-compromise-behind-indonesias-vice-presidential-nominees-experts-respond-101382">Ma'ruf Amin</a> sebagai calon wakil presiden untuk menarik suara Muslim konservatif. </p>
<p>Dalam pendekatan tersebut, jika Australia tetap bersikukuh memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem, bukan hal yang mustahil bagi Jokowi untuk menunda proses IA-CEPA untuk meningkatkan elektabilitas di masyarakat Muslim.</p>
<p>Dukungan Jokowi terhadap Palestina bukan sikap yang baru. Pada kampanye pemilu presiden 2014 lalu, Jokowi dengan tegas menyatakan <a href="https://news.detik.com/berita/2616209/sikap-jokowi-dukung-kemerdekaan-palestina-terus-banjir-pujian">dukungannya</a> terhadap kemerdekaan Palestina.</p>
<h2>Kerugian ekonomi</h2>
<p>Jika penundaan IA-CEPA terjadi, Indonesia dan Australia akan kehilangan banyak potensi kerja sama ekonomi. </p>
<p>Bagi Indonesia , IA-CEPA akan membuka kesempatan untuk mengoptimalkan pasar ekspor ke Australia. Indonesia akan menikmati <a href="https://nasional.kontan.co.id/news/ditargetkan-rampung-november-ini-keuntungan-perjanjian-ia-cepa-bagi-indonesia">tarif 0% tarif</a> untuk semua komoditas ekspor, termasuk otomotif, herbisida, pestisida, peralatan elektronik, mesin, karet, kayu, kopi, cokelat, dan kertas. Perjanjian ini juga memungkinkan Indonesia untuk memperluas ekspor kelapa sawit.</p>
<p>Sementara itu, bagi Australia, perjanjian ini akan <a href="https://dfat.gov.au/trade/agreements/not-yet-in-force/iacepa/Documents/iae-cepa-key-outcomes.pdf">memperkuat</a> ekspor baja dan produk pertanian ke Indonesia. Perjanjian ini juga memungkinkan universitas di Australia untuk menanamkan modal dan membuka cabang di Indonesia. Investasi ini sekaligus membuka kesempatan Indonesia untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan tinggi. </p>
<p>Dengan semua manfaat tersebut, penundaan IA-CEPA akan berisiko menunda pertumbuhan industri terkait dan berdampak pada pekerja pada industri tersebut.</p>
<h2>Perdagangan sebagai instrumen politik luar negeri</h2>
<p>Kemungkinan penangguhan kesepakatan IA-CEPA akan berdampak pada hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia di luar masalah ekonomi. </p>
<p>Perspektif terhadap IA-CEPA sebatas perjanjian kemitraan ekonomi dengan kalkulasi untung rugi yang terlalu ketat merupakan kelemahan Australia selama ini. Kasus terkait perpindahan kedutaan besar ke Yerusalem ini menyadarkan kedua negara bahwa perjanjian perdagangan sebenarnya tidak hanya soal ekonomi.</p>
<p>Dalam situasi ini, kemungkinan penundaan IA-CEPA justru berpotensi meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perjanjian tersebut. Indonesia bisa meminta peninjauan kembali daftar <a href="https://kumparan.com/@kumparanbisnis/daftar-barang-yang-diekspor-ri-ke-australia-sesuai-kesepakatan-ia-cepa-1536303040587442073">sektor-sektor yang sensitif</a> untuk memastikan bahwa ekspor dari Australia tidak akan menghancurkan kompetisi barang import dari Indonesia. Indonesia juga bisa meminta tawaran investasi yang lebih adil dalam sektor pendidikan tinggi karena <a href="https://tirto.id/aptisi-tolak-izin-perguruan-tinggi-asing-beroperasi-di-indonesia-cDZ7">perlawanan</a> dari perguruan tinggi swasta di Indonesia.</p>
<p>Indonesia juga dapat membawa negosiasi perdagangan ke agenda yang lebih luas untuk mendukung Palestina dan mencegah krisis kemanusiaan lebih lanjut.</p>
<p>Menempatkan agenda non-ekonomi ke dalam negosiasi perdagangan bebas bukanlah hal baru. Belakangan, Uni Eropa <a href="https://www.independent.co.uk/news/world/europe/eu-trade-deal-paris-climate-change-accord-agreement-cecilia-malmstr-m-a8206806.html">menolak</a> menandatangani perjanjian perdagangan dengan negara yang tidak menandatangani Paris Accord. Hal yang sama dilakukan Amerika Serikat, di mana hubungan dagang dengan Tiongkok sempat terkendala karena isu <a href="https://www.washingtonpost.com/business/economy/trump-official-seeks-to-sanction-chinese-leaders-on-human-rights-concerns/2018/06/28/e965c414-7a37-11e8-93cc-6d3beccdd7a3_story.html?noredirect=on&utm_term=.52b9e9f3e4e1">pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok</a>. </p>
<h2>Masa depan Indonesia-Australia</h2>
<p>Pada dasarnya, hubungan bilateral Australia dan Indonesia bergantung pada siapa yang berkuasa di Australia, apakah Partai Buruh atau Liberal.</p>
<p>Di masa lalu, terdapat asumsi kuat bahwa di bawah kepemimpinan Partai Buruh, Australia dapat menjadi tetangga yang baik bagi Indonesia tetapi tidak ketika Australia berada di bawah kendali Koalisi Partai Liberal-Nasional.</p>
<p>Sejarah menunjukkan bahwa Pemerintah Australia terkadang memiliki kecenderungan kebijakan yang mendukung kepentingan negara-negara Barat dan mengabaikan diplomasi kawasan. Namun stereotipe yang lekat dengan Partai Liberal tersebut telah <a href="https://theconversation.com/views-from-abroad-how-is-the-world-seeing-australias-election-60859">melemah</a> beberapa waktu belakangan karena kedua partai memiliki kebijakan luar negeri yang sama terkait Indonesia (<a href="https://blogs.griffith.edu.au/asiainsights/how-deep-is-australias-foreign-policy-bipartisanship/"><em>bipartisanship</em></a>).</p>
<p>Namun, rencana Morrison untuk memindahkan kedutaan besar Israel ke Yerusalem mungkin akan menghidupkan kembali stereotipe itu. </p>
<p>Rencana Morrison untuk memindahkan kedutaan Australia di Israel ke Yerusalem adalah contoh dari kebijakan tersebut. Australia mengikuti <a href="http://time.com/5174043/us-embassy-jerusalem-may/">kebijakan AS</a> terhadap Israel di bawah pemerintahan Donald Trump. Kebijakan tersebut juga menegaskan bahwa meskipun memiliki kebijakan luar negeri yang sama terkait Indonesia, baik Parta Liberal dan Partai Buruh Australia memiliki <a href="https://www.oup.com.au/books/higher-education/social-sciences-and-humanities/9780195525632-australian-foreign-policy">pendekatan yang berbeda</a>. </p>
<p>Namun, masa depan Indonesia - hubungan Australia tetap menjanjikan. Sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa hubungan kedua negara tetap kuat meskipun sempat diwarnai beberapa <a href="https://books.google.co.id/books?id=ppNVDwAAQBAJ&dq">konflik</a>. </p>
<p>Saat kesalahpahaman terjadi, Indonesia dan Australia harus selalu ingat bahwa kedua negara memiliki cara pandang yang sama. Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono <a href="https://www.kemlu.go.id/canberra/en/arsip/pidato/Pages/Speech-By-H.E.-DR.-Susilo-Bambang-Yudhoyono-President-Republic-Of-Indonesia-Before-The-Australian-Pa.aspx">menegaskan</a> bahwa hubungan Australia dan Indonesia harus lebih dari sekadar teman dan tetangga. Untuk memiliki masa depan bersama, Indonesia dan Australia harus saling melihat sebagai mitra strategis. Kedua negara harus terus bekerja untuk memainkan peran aktifnya sebagai kekuatan poros tengah <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10361146.2016.1238870?journalCode=cajp20">(middle power)</a> dalam politik global.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/105363/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Hangga Fathana tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Penundaan IA-CEPA tidak hanya membawa kerugian ekonomi tapi juga murubah dinamika hubungan bilateral Indonesia dan AustraliaHangga Fathana, Lecturer in International Relations, Universitas Islam Indonesia (UII) YogyakartaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1034382018-09-26T02:55:13Z2018-09-26T02:55:13ZKeuntungan perjanjian perdagangan bebas Australia-Indonesia yang baru bagi perguruan tinggi Australia<p>Pada 31 Agustus, Perdana Menteri Australia Scott Morrison berhasil mengakhiri negosiasi <a href="https://dfat.gov.au/trade/agreements/not-yet-in-force/iacepa/Documents/iae-cepa-key-outcomes.pdf">perjanjian perdagangan bebas</a> dengan Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo. Perjanjian ini akan membuka jalan bagi perguruan tinggi Australia untuk membangun kampus-kampus baru di Indonesia. Negosiasi telah berlangsung sejak 2012, dan baru-baru ini semakin intens. Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Morrison sepakat kedua negara berkomitmen untuk merampungkan perjanjian perdagangan bebas tersebut pada bulan November. </p>
<p>Kerja sama dengan Indonesia dalam sektor perguruan tinggi merupakan hal yang rumit namun juga menjanjikan. Kemungkinan hadirnya kampus-kampus Australia di Indonesia membuka kesempatan baru bagi para penyelenggara pendidikan untuk memfasilitasi terwujudnya integrasi elemen internasional dalam kurikulum pendidikan domestik atau dikenal dengan istilah <em>internationalisation at home</em>. </p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/harapan-indonesia-untuk-perdana-menteri-baru-australia-scott-morrison-102402">Harapan Indonesia untuk perdana menteri baru Australia Scott Morrison</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<p>Komponen sektor pendidikan tinggi dalam perjanjian perdagangan bebas tidak hanya penting bagi para perguruan tinggi di Australia tapi juga bagi perekonomian secara luas. Meskipun begitu, terdapat tantangan-tantangan yang signifikan dalam proses negosiasi tersebut. Hal penting yang perlu dipertimbangkan adalah pendekatan yang dilakukan Australia dalam mendirikan kampus-kampusnya di Indonesia, mengingat bahwa pengalaman belajar adalah hal terpenting.</p>
<h2>Kerja Sama Pendidikan dengan Indonesia</h2>
<p>Australia bersaing dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Malaysia dan terlebih <a href="https://www.scmp.com/week-asia/society/article/2139714/whats-made-indonesian-students-forget-china-taboo">Cina</a> dalam menarik pelajar-pelajar Indonesia. </p>
<p>Pendidikan adalah sektor yang sangat penting bagi perekonomian Australia. Sektor layanan perjalanan terkait pendidikan adalah ekspor jasa terbesar Australia dan <a href="https://www.austrade.gov.au/News/Economic-analysis/australias-export-performance-in-fy2017">ekspor ketiga terbesar</a> secara keseluruhan. Bagi para pelajar Indonesia yang bermaksud menempuh pendidikan di luar negeri, Australia adalah <a href="http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow">negara tujuan paling populer</a>.</p>
<p>Namun, walaupun jumlah populasi Indonesia besar (sekitar 260 juta) dan secara geografis dekat dengan Australia, jumlah pelajar Indonesia di Australia pada tingkat pendidikan tinggi terbilang rendah. Data terakhir menunjukkan ada sekitar <a href="https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/MR17_059.html">20.000 mahasiswa</a> pada awal tahun hingga Juni 2017. </p>
<p>Australia lebih banyak kedatangan pelajar dari Cina (<a href="https://www.smh.com.au/politics/federal/chinese-student-numbers-fairly-modest-with-room-to-grow-says-minister-20180302-p4z2gr.html">sekitar 166.000</a>) dan India (<a href="https://www.sbs.com.au/yourlanguage/hindi/en/article/2018/02/16/number-indian-students-studying-australia-seven-year-high">sekitar 70.000</a>). Meskipun negara-negara tersebut memiliki populasi yang lebih besar, namun kita tetap patut bertanya alasan mengapa angka pelajar Indonesia yang ke Australia untuk pendidikan tinggi dan kejuruan secara proporsional lebih rendah. </p>
<p>Sebagian dari jawabannya adalah bahwa hanya 46.000 warga Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Proporsi populasi Indonesia yang menyelesaikan pendidikan tinggi di Indonesia ataupun negara lain rendah. Tingkat pendaftaran pendidikan tinggi secara <a href="https://www.lowyinstitute.org/publications/beyond-access-making-indonesia-s-education-system-work#sec34441">kotor</a> <a href="https://www.lowyinstitute.org/publications/beyond-access-making-indonesia-s-education-system-work#sec34441">sekitar 25%</a>, namun angka kelulusan pendidikan tinggi lebih rendah. Pemerintah Indonesia tengah memprioritaskan perbaikan kualitas sistem pendidikannya di setiap jenjang.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/riset-gaya-helikopter-siapa-yang-untung-dari-riset-internasional-di-indonesia-102166">'Riset gaya helikopter': siapa yang untung dari riset internasional di Indonesia?</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<p>Hal tersebut menjadi alasan mengapa pendidikan menjadi sektor yang rumit dalam perjanjian perdagangan bebas tersebut. Berbagai perguruan tinggi Australia telah <a href="https://www.smh.com.au/world/push-for-australian-university-campuses-in-indonesia-under-free-trade-deal-20170222-guiwhp.html">menunjukkan ketertarikannya</a> untuk mendirikan kampus di Indonesia. Namun kampus-kampus tersebut tidak dapat sepenuhnya dimiliki oleh institusi Australia. Pemerintah Indonesia telah menerangkan bahwa perguruan tinggi Australia tersebut harus menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan swasta lokal.</p>
<p>Sejauh ini, penanam modal asing tidak diperbolehkan menjadi pemilik saham mayoritas di kampus-kampus Indonesia. Namun berdasarkan perjanjian perdagangan bebas tersebut, kampus-kampus Australia <a href="https://www.theage.com.au/politics/federal/free-trade-agreement-between-australia-indonesia-only-one-page-long-20180830-p500le.html">diperbolehkan untuk memiliki 67%</a> dari institusi tersebut. </p>
<h2>Peluang, risiko, dan ‘pasar’</h2>
<p>Meskipun Indonesia tampak menggiurkan bagi pasar penyedia pendidikan internasional untuk melakukan ekspansi dengan <a href="https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/12/04/indonesia-middle-class-vital-for-the-country-future">berkembangnya ekonomi dan populasi kelas menengah</a>, kita tidak seharusnya berasumsi bahwa jumlah pelajar Indonesia yang belajar di kampus Australia akan serta-merta bertambah.</p>
<p>Universitas-universitas Australia yang tergabung dalam koalisi <a href="https://go8.edu.au/">G8</a> dalam <a href="https://go8.edu.au/publication/group-eight-submission-department-foreign-affairs-and-trade-regarding-proposed-indonesia">argumen</a> mereka kepada <a href="https://dfat.gov.au/pages/default.aspx">Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia</a> bahwa pendirian kampus Australia di Indonesia akan membuka peluang bagi pelajar-pelajar yang tidak mampu untuk mengenyam pendidikan tinggi di Australia. </p>
<p>Namun, masih banyak hal yang harus dinegosiasikan dan dirancang dalam hal mengelola risiko pendirian kampus di luar negeri. Pengalaman mendirikan kampus di negara-negara lain beragam, dengan <a href="https://theconversation.com/branching-out-why-universities-open-international-campuses-despite-little-reward-46129">beberapa di antaranya gagal</a>.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/234372/original/file-20180831-195316-1ag4a42.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/234372/original/file-20180831-195316-1ag4a42.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/234372/original/file-20180831-195316-1ag4a42.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/234372/original/file-20180831-195316-1ag4a42.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/234372/original/file-20180831-195316-1ag4a42.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/234372/original/file-20180831-195316-1ag4a42.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/234372/original/file-20180831-195316-1ag4a42.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Pentingnya melihat pelajar Indonesia bukan hanya sebatas kesempatan ekonomi, tapi juga mereka sebagai generasi muda yang membuat keputusan besar untuk masa depan mereka.</span>
<span class="attribution"><span class="source">www.shutterstock.com</span></span>
</figcaption>
</figure>
<h2>Pelajar Indonesia bukan hanya penghasil uang</h2>
<p>Kita juga harus mewaspadai kecenderungan yang ada untuk melihat para pelajar internasional sebagai sumber pendapatan semata. Pengalaman belajar dan kesejahteraan mereka di Australia atau di kampus-kampus Australia yang berada di luar negeri, harus dikedepankan dalam pengambilan keputusan dalam isu ini.</p>
<p>Pemahaman kita atas sistem pendidikan Indonesia serta kebutuhan dari para calon pelajar perlu ditingkatkan. Sebuah <a href="https://www.lowyinstitute.org/publications/beyond-access-making-indonesia-s-education-system-work#sec34441">laporan terbaru</a> menjadi contoh langka mengenai penelitian yang seharusnya kita lakukan dan pahami. </p>
<p>Laporan tersebut mengkaji berbagai alasan yang menyebabkan Indonesia gagal mengembangkan suatu sistem pendidikan berkualitas tinggi yang mampu memproduksi hasil pembelajaran yang kuat. Kesimpulannya adalah bahwa penyebab utama dari kegagalan tersebut ada di kekuasaan dan politik, bukan pembiayaan atau kepengurusan yang buruk.</p>
<p>Jika dilakukan dengan baik, maka internasionalisasi pendidikan tinggi dapat berperan penting dalam memperluas hubungan diplomasi. Kita seharusnya melihat usulan pendirian perguruan tinggi di luar negeri sebagai upaya yang berharga dalam memperbaiki hubungan bilateral yang seringkali tegang.</p>
<p>Bagi yang berpikir strategis, upaya ini juga dapat dilihat sebagai cara untuk mengimbangi pengaruh dan kompetisi Cina di Asia Tenggara. Namun perguruan tinggi Australia harus mengingat bahwa hal ini hanyalah satu dimensi dari berbagai bentuk kemungkinan kolaborasi dengan pelajar Indonesia. Yang terpenting adalah bahwa mereka merupakan pemuda-pemuda yang tengah membuat keputusan penting terkait masa depan mereka.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/103438/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Avery Poole menerima dana dari Australia-Indonesia Centre.</span></em></p>Berdasarkan perjanjian perdagangan bebas, perguruan tinggi Australia dapat menjadi pemegang saham mayoritas di universitas di IndonesiaAvery Poole, Assistant Director, Melbourne School of Government, The University of MelbourneLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.